Target PLN Jabar: Elektrifikasi Capai 100 Persen pada Akhir 2019

Mitrapolisi.co.id

KOTA BANDUNG --  Elektrifikasi atau pemasangan tenaga listrik di Jawa Barat mencapai 99,99 persen pada 2018. Persentase elektrifikasi Jabar melampaui rata-rata elektrifikasi nasional, yakni 98 persen. Data tersebut dirilis oleh Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI.  

Kendati begitu, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Jabar, Ai Saidah, persentase 0,01 persen tergolong tinggi mengingat jumlah penduduk Jabar mencapai 48 juta. Maka itu, pihaknya terus berupaya mengalirkan listrik ke daerah-daerah yang belum teraliri listrik. 

"Tinggal 0,01 persen lagi masyarakat di Jabar yang belum menerima aliran listrik. Namun, karena jumlah penduduknya besar angka tersebut cukup besar dan butuh perjuangan dan keseriusan untuk kita bantu mendapatkan aliran listrik," kata Ai dalam Japri (Jabar Punya Informasi) di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (9/8/19).

"Yang belum teraliri listrik ini akan kita keroyok bersama agar mencapai elektrifikasi menuju 100 persen," tambahnya.

Menurut Ai, sebelum program listrik masuk desa berjalan pada 2001, persentase elektrifikasi Jabar hanya 52,16 persen. "Selama kurun waktu hampir 17 tahun atau hingga tahun 2018 Pemprov Jabar sudah berhasil menyambungkan listrik sebanyak 298.456 keluarga dengan anggaran mencapai Rp443 miliar," ucapnya.

Senior Manager General Affair PT PLN Distribusi Jabar Andoko Suyono mengatakan, Jabar menjadi salah satu provinsi yang ikut dalam sistem kelistrikan besar bernama Jamali (Jawa-Madura-Bali). Dengan begitu, aliran listrik ke tiga pulau tersebut tersambung satu sama lain. 

"Jabar sendiri mempunyai beban puncak 7.600 megawatt atau 30 persen dari sistem Jamali itu," katanya.

Andoko menyatakan, saat ini, pelanggan PLN di Jabar mencapai 14,2 juta. Jumlah tersebut didominasi oleh pelanggan rumah tangga dengan persentase 93 persen. Menurutnya, setiap bulan PLN Jabar harus menyambungkan listrik kepada 4.500 pelanggan baru. 

"Kami di PLN Jabar tetap menyambung pelanggan baru kurang lebih setiap bulannya 4.500 pelanggan baru. Ini juga untuk memenuhi rasio elektrifikasi," ujarnya.

Selain itu, Andoko memastikan elektrifikasi di Jabar mencapai 100 persen pada akhir 2019. "0,01% memang belum teraliri listrik dan ini menjadi komitmen kita Insyaallah akhir tahun 2019 tuntas," katanya.(arm)

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Tahun 2020, Jabar Bakal Tambah Petugas Haji

Mitrapolisi.co.id

MEKKAH- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan menambah jumlah petugas haji khususnya Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) menjadi 150 orang pada 2020. 

Hal itu dilakukan karena jumlah jemaah haji asal Jawa Barat paling banyak se-Indonesia bila dibandingkan dengan provinsi lain. Bahkan mendominasi jumlah jemaah haji dari negara lain.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum usai mengikuti Rapat Persiapan Puncak Ibadah Haji 2019 di Saraya Daerah Hotel, Misfalah Mekkah, Rabu (6/8/19) malam. 

"Tahun depan, untuk TPHD akan ada tambahannya jadi 100-150 orang," kata Uu

Wagub Jabar menyebutkan bahwa masa mendatang, setiap kloter akan membawa nama asal daerah kabupaten/kota jamaah masing-masing. "Jadi yang berkibar nanti di Mekkah bukan lagi nama KBIH, tapi daerah asal jemaah haji seperti logo atau bendera kabupaten/kota provinsi dan bendera Merah Putih,"imbuh Wagub

Kepada para petugas haji (TPHI, TKHI dan TPHD), ia mengimbau agar memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji khususnya yang berasal dari Jawa Barat. Pasalnya, citra pemerintah Provinsi Jawa Barat di hadapan para jemaah akan tergambar dari bentuk pelayanan yang diberikan. 

"Citra pemerintah (Provinsi Jawa Barat) akan terlihat dari bentuk pelayanan yang diberikan para petugas yang sudah kami pilih dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat," ungkap Uu.

Untuk itu, para petugas haji Jawa Barat harus mampu memberikan pelayanan yang prima dan ramah. Salah satu bentuknya, yakni memberikan layanan komunikasi yang baik dan jelas.

"Diharapkan kepada para petugas haji bahwa niatnya adalah ibadah. Sirotnya (caranya) adalah menjadi petugas haji," tambah Uu.

Wagub Jabar juga mengapresiasi dedikasi dan pelayanan yang sudah diberikan petugas haji Jabar kepada para jemaah.

"Atas nama Pemprov Jabar, saya ucapkan terima kasih atas jasa-jasanya. Kita bahu membahu mewujudkan jemaah haji Jabar Juara Lahir Batin," ujar Uu

Berkenaan dengan persiapan puncak ibadah haji 1440 H/ 2019 di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armina) yang akan dimulai pada 8 Agustus 2019 mendatang, Wagub menekankan agar petugas selalu menanamkan rasa optimistis kepada para jemaah terutama bagi lansia. 

"Saya berharap dan tolong sampaikan kepada jamaah jangan sampai menakut-nakuti mereka. Justru harus diyakinkan dengan sikap optimistis, bahwa mereka akan melaksanakan prosesi puncak haji di Armuzna dengan lancar, tanpa kendala apapun" pungkasnya. (arm)

Satu Tahun Jabar Juara, Piala Humas Jabar 2019 Beri Apresiasi kepada Humas dan Protokol Daerah

Mitrapolisi.co.id

KOTA BANDUNG -- Menghadirkan Jawa Barat (Jabar) yang juara lahir dan batin adalah visi pasangan gubernur dan wakil gubernur Jabar terpilih periode 2018-2023, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

Kini, jelang satu tahun kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu (Rindu), Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mencoba merefleksikannya dalam acara Piala Humas Jabar pada 9 Agustus 2019 di Trans Luxury Hotel Kota Bandung.

Selain sebagai refleksi satu tahun Jabar Juara, Piala Humas Jabar 2019 pun menjadi ajang apresiasi kepada insan humas, protokol, dan jurnalis se-Jabar, serta menjadi momen debut talkshow Informil (Informasi Ridwan Kamil).

Selain itu, terdapat agenda PR Summit yang menghadirkan di antaranya Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, hingga para praktisi humas. Keseruan juga bakal hadir di lounge Ngopi Saraosna serta eksibisi program unggulan Humas Jabar.

Tak lupa, musisi asal Jabar seperti GIGI dan Melly Mono ditemani MC Edi Brokoli dan Sarah Ayu siap memeriahkan malam puncak Piala Humas Jabar 2019 yang dibuka pukul 19:00 WIB.

Adapun apresiasi kepada para insan humas dan protokol diwujudkan dalam bentuk pemberian penghargaan kepada para pemenang lomba dengan beragam kategori, di antaranya Pembawa Acara Keprotokolan Kota/Kabupaten, Keterbukaan Informasi Perangkat Daerah, dan Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Kota/Kab.

Bagi jurnalis, penghargaan tertinggi yakni Lifetime Achievement untuk satu orang jurnalis kawakan bakal diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Menurut Plh. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Jabar Nanin Hayani Adam, ajang Piala Humas Jabar 2019 yang baru pertama digelar ini merupakan wujud refleksi satu tahun kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu. 

Selain itu, agenda PR Summit pada pukul 13:30 WIB diharapkan bisa memberikan informasi sekaligus sebagai tempat bertukar wawasan dari insan humas nasional di era konvergensi media.

"Juga untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah kota atau kabupaten di Jabar. Nanti, gubernur dan wakil gubernur pun akan menceritakan suka dan dukanya (sebagai pemimpin)," kata Nanin. ( arm)

Penerapan Teknologi Dongkrak Hasil Panen Ikan di Jabar

Mitrapolisi.co.id

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Jawa Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan teknologi di bidang perikanan. Penerapan teknologi tersebut sebagai perwujudan revolusi industri 4.0.

"Yang pertama (di Indonesia). Di mana yang lain masih berwacana 4.0, di Jabar sudah duluan sekitar 6 bulan lalu," kata Emil –sapaan Ridwan Kamil— usai membuka acara Festival Keanekaragaman Makanan Olahan Berbasis Lokal, di Trans Studio Mall, Kota Bandung, Kamis (8/8/19).

Menurut Emil, penggunaan teknologi terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan hasil panen sampai dua kali lipat dari sebelumnya. Pertenakan lele ikan lele di Indramayu menjadi buktinya. 

"Jadi menabur pakan ikan sekarang mengunakan HP (handphone). Di mana pesannya sampai ke sensor di drum untuk melontarkan pakan, sehingga akurat. Akibatnya, panen naik dari dua kali menjadi empat kali dalam setahun. Dan pendapatan petani jadi jauh lebih baik," ucapnya.

"Sehingga suatu hari bila 4.0 ini diterapkan dengan baik maka orang desa bisa sejahtera seperti di kota," tambahnya.

Emil juga berharap, dengan adanya Festival Keanekaragaman Makanan Olahan Berbasis Lokal, tingkat konsumsi ikan masyarakat Jabar meningkat. Selain itu, kata dia, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar tengah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan pangan berbahan baku ikan. Salah satunya menggagas Gerakan Gemar Makan Ikan. 

"Semoga ajang ini memacu ide juga kreativitas masyarakat. Dan saya harapkan masyarakat selalu gunakan produk lokal dalam mendukung perkembangan ekonomi Jawa Barat," harap Emil.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, Mohamad Arifin, mengatakan, festival tersebut bertujuan untuk mendorong sekaligus mendukung pengembangan industri kecil dan menengah yang menggunakan bahan baku dari Jabar dalam usahanya.

"Tujuannya meningkatkan diversifikasi produk pangan dan olahan bahan baku lokal juga menumbuhkan kesadaran bahwa dengan membeli produk IKM berarti mendorong peningkatan perekonomian di Jabar," ucap Arifin dalam sambutannya.

Dalam festival yang diikuti oleh 300 orang dari 27 Kabupaten/Kota itu, Ketua Forikan (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan) Jabar Atalia Praratya Kamil mengukuhkan Forikan Kabupaten/Kota.  (arm)

Gubernur Jabar Ridwan Kamil berharap besar 744 Pamong Praja Muda IPDN bisa Responsif, Inspiratif, dan Inisiatif

Mitrapolisi.co.id/

KAB. SUMEDANG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri acara pelantikan 744 orang calon pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (6/8/19).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK), yang juga bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, Ilham Syah Azikin, adalah komandan upacara.

Dalam arahannya, Wapres meminta 744 pamong praja muda ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, mereka juga dituntut untuk dapat melayani masyarakat.

"Disamping menjalankan tugas, Anda adalah alat pemersatu dan perekat bangsa, Anda harus menjadi pemimpin daerah yang demokratis dan mendengarkan suara rakyat, dan melayani masyarakat secara keseluruhan. Kelak, Anda akan menjadi pemimpin wilayah dan masyarakat," ucap Jusuf Kalla.

Wapres pun berharap, para pamong praja muda ini bisa berkontribusi langsung dalam lima agenda pokok pemerintah yang menjadi fokus pembangunan nasional lima tahun ke depan.

Yang dimaksud adalah pertama, pemerintah akan tetap menjalankan pembangunan infrastruktur yang terus ditingkatkan dan disinergikan. Kedua, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memajukan bangsa agar bisa bersaing dengan bangsa lainnya.

Ketiga, peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat di daerah dan nasional. Keempat, reformasi birokrasi dan reformasi struktural pemerintahan.

Kelima, penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) fokus pada sasaran pembangunan, sehingga akan bermanfaat untuk kemajuan masyarakat dan bangsa.

"Karena semua itu (agenda pokok pembangunan) membutuhkan birokrasi yang baik, cepat, dan birokrasi yang mendorong pembangunan itu sendiri," tuturJusuf Kalla.

"Sebagai pamong praja, Anda mempunyai kewajiban yang baik. Anda mempunyai kewajiban melayani masyarakat secara keseluruhan, secara cepat, sederhana, murah, dan tuntas, serta memuaskan, dan yang penting adil untuk semuanya," tutupnya.

Para pamong praja muda yang dilantik ini selanjutnya dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tjahyo Kumolo mengatakan, 744 pamong praja muda terdiri dari 479 putra dan 265 putri. Mereka mewakili seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

"Mereka yang telah mengikuti empat tahun pendidikan dengan sistem pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan akan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI," kata Tjahyo.

Nantinya, seluruh pamong praja muda ini akan diberi penugasan dengan sistem cross provinsi, khususnya di daerah perbatasan, pedalaman, dan pulau terluar dengan masa kerja minimal dua tahun.

Mereka ditugaskan melaksanakan Nawa Cita dan menghadirkan pemerintahan yang profesional, dekat dengan masyarakat, melayani masyarakat dengan hati yang tulus, dan penuh dedikasi atas dasar tanggung jawab.

Responsif, Inspiratif & Inisiatif

Ridwan Kamil (RK) menaruh harapan besar kepada 744 pamong praja muda lulusan IPDN Angkatan XXVI Tahun 2019 tersebut. Sebagai generasi baru, mereka diharapkan tidak terlalu kaku dalam bekerja sehingga bisa menyesuaikan diri dengan dinamika kerja di lapangan.

"Mereka adalah generasi baru, sehingga reformasi-reformasi birokrasi yaitu dynamic governance. Jadi, jangan terlalu kaku dengan panduan-panduan yang kadang kalah cepat dengan dinamika di lapangan," kata RK.

"Sehingga butuh pamong praja yang reponsif, inspiratif, dan juga bisa mengambil inisiatif-inisiatif," lanjutnya.

Pun dengan menyebar para pamong praja muda ini ke seluruh NKRI, tambah RK, hal itu bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Dengan begitu, tidak akan ada lagi ego kedaerahan dari para lulusan IPDN.

"Jadi, konsepnya pamong praja ini akan disebar tidak ke daerah asal tapi ke seluruh wilayah NKRI dan mudah-mudahan dari situlah penguatan persatuan Indonesia semakin menguat," ucap RK.

"Sehingga tidak ada lagi ego-ego daerah tapi lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarrnya mengakhiri.(arm)

HASIL MUSDA APNATEL BORIS SYAIFULLAH TERPILIH MENJADI KETUA UMUM APNATEL JABAR PERIODE 2019- 2024.

Mitrapolisi.co.id/

Bandung-  Musyawarah Daerah V Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (APNATEL) DPD Jawa Barat  menggelar Musyawarah Daerah V dengan  tema "Peran APNATEL Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Bangsa Di Sektor Telekomunikasi" ,acara berlangsung di Hotel Papandayan jl Gatot Subroto Bandung, kamis( 8/8-2019).

Acara dimulai dengan opening ceremony tari jaipong dibawakan oleh Rosalinda enterprise.

Laporan ketua pelaksana  achmad setiawan , Musyawarah Daerah (MUSDA) V APNATEL DPP Jawa Barat merupakan forum kekuasaan tertinggi organisasi yang diselenggarakan    5 (lima) tahun sekali yang dihadiri oleh dewan pengurus, dewan pertimbangan dan anggota APNATEL .

Hasil dari MUSDA APNATEL yang didukung  200 peserta dan didukung seluruh stake holder pengurus dan sebagai sponsor utama pendukung acara PT.BORSYA CIPTA COMMUNICA.  Semoga terselenggaranya Musda Apnatel  jawa barat dapat merubah paradigma organisasi kedepan ke arah yg lebih baik dan maju.

Ketua umum Dewan pengurus Pusat Apnatel Tryana mulyatsa dan sekaligus membuka Musyawarah Daerah V Apnatel Jawa Barat  berharap seiring dengan perkembangan teknologi dan telekomunikasi  menyebabkan perubahan perubahan industri diketemukan oleh karena itu kunci utama bisa menyuarakan bersama dengan kekuatan bersama dan kepada ketua umum DPD terpilih  mempunyai rasa cinta kasih terhadap organisasi dan perhatian, serta bersama sama melakukan sinergi dan pengusaha- pengusaha lain untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan program-program kerja yang bisa dilaksanakan  dan bermanfaat untuk kita semua.

peserta memunculkan dan memilih  Pemimpin Ketua Umum APNATEL yaitu Sdr. BORIS SYAIFULLAH sebagai calon Ketua Umum sekaligus Calon tunggal untuk menjadi Ketua Umum APNATEL DPP Jawa Barat periode 2019-2024.

Di sela sela MUSDA APNATEL Calon terpilih Boris Syaifullah mengatakan saat ditemui awak media dari Mitrapolisi dan Mitra Kabar Bhayangkara , bahwa Calon Ketua Umum Boris Syaifullah mengatakan  bahwa dirinya  bukan yang pertama kali  seperti ini dan ini panggilan jiwa Karena ini di dunia saya di telekomunikasi dan menyampaikan kesiapan, ini adalah amanah  dan panggilan jiwa yang membutuhkan konsistensi dalam menjalankannya. Atas kesadaran bahwa manusia merupakan mahluk sosial maka dirinya siap mengabdikan diri menjadi ketua umum Apnatel Jawa Barat.

Langkah kedepan langkah yang konkret yang akan kita lakukan kedepannya kita semua organisasi ini kalau kita tidak bisa pungkiri bahwa zaman-zaman digitalisasi dari semua pembicaraan ngomong demikian,  digitalisasi sesuai dengan adat di ujung komunikasi kita masuk ke four point zero sedangkan jepang sudah  masuk ke society five point Zero .itu merupakan tanggung jawab besar terutama di Jawa barat bahkan nasional. Oleh karena itu organisasi digitalisasi Apnatel harus benar mengambil momen bahwa mereka ini harus menjadi tulang punggung bahkan ujung tombak karena mereka memiliki kata tel yang berarti telekomunikasi dan Apnatel akan menggunakan itu sebagai  bahan landasan untuk mengembangkan perekonomian Jawa Barat yang mungkin kedepan lebih baik lagi itu adalah mimpi saya, dan yang mungkin lebih jelas akan membenahi anggota anggota Apnatel baik dari program -program dan cara kerjanya, diakhir wawancara Boris memberikan tiga  kiat sukses seorang pengusaha diantaranya niat, kerja keras dan campur tangan Tuhan. Ungkapnya.

Ketua Kadin Kota Bandung Iwa Garniwa mengatakan diangkatnya Boris Syaifullah sebagai ketua umum APNATEL  Jawa Barat sangat tepat sekali  dan sosoknya banyak memberikan terobosan,serta  mempunyai ide- ide  yang luar biasa dan tidak terlepas dari pengalamannya di bidang Fiber Optical Telekomunikasi yang ia pernah geluti saat berada di korea selatan, dan kedepan semoga Apnatel  bisa berkembang ke arah yang lebih baik dan maju sehingga terasa manfaatnya bagi anggota dan dunia usaha. Ujarnya.

Hadir dalam kesempatan acara MUSDA APNATEL Jawa Barat, Ketua DPP APNATEL Tryana Mulyatsa, Ketua DPD APNATEL Jabar Iwan Supriawan, Kadin Kota Bandung Iwa Gartiwa, Kasubag Kemitraan  Setda Jabar Lilis,Ketua LPJK Jabar yang diwakili Dr.Ir. Samun Saris,ST,  Ketua  ikatan Saudagar Muslim Agung Suryamal, Tente Co,Ltd Mr.Jerry, APNATEL Sulawesi Tengah Samsudin Said. DPRD Purwakarta Nina Herlina, GOC.co.Ltd. Mr. William ,APNATEl Sumatera Utara Indra.Pemerintahan Kota Bandung, Direktur Kontruksi PT. Telkom Akses Dr.Ir Erikson Sianipar dan undangan lainnya.(Arm)*

Plh .Sekda Jabar Provinsi jabar Daud Achmad Empat Kompetensi yang Harus Dimiliki ASN Pemdaprov Jabar

Mitrapolisi.co.id/

KOTA CIMAHI – Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad, membuka Diklat Pengembangan Kompetensi Kepribadian Aparatur ‘Leadership Soft Skills’ Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Angkatan I di Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa (6/8/19).

Menurut Daud, diklat bagi aparatur ini tidak hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri, serta agar siap dan mampu untuk menjadi pemimpin yang bisa diapresiasi oleh masyarakat.

“Nanti pembicaranya akan sangat menarik, ada dari praktisi bisnis kemudian dari ahli industri 4.0 yang sedang berkembang saat ini. Jadi, akan banyak pengetahuan terutama pengetahuan praktis,” ucapnya.

Selain itu, Daud menyatakan, ada empat kompetensi yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi pemimpin yang efektif dan akuntabel. Kompetensi pertama berkaitan dengan afektif. Pemimpin harus dapat mengembangkan empati dan sensitivitas saat berhadapan dengan banyaknya pendapat. 

Kemudian, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi persepsi, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan secara tepat sekaligus mampu mempertimbangkan berbagai pendapat. Lalu, kompetensi simbolik yang berkaitan dengan kemampuan seorang pemimpin dalam menciptakan gagasan. 

Kompetensi terakhir berkaitan dengan perilaku. Seorang pemimpin harus dapat berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi dengan cepat. Jika empat kompetensi itu dimiliki pemimpin, kata Daud, menetapkan kebijakan strategis dengan efektif dan efisien.  

“Sehingga selama proses pembelajaran atau diskusi yang dilalui dapat menghasilkan suatu karya yang bermanfaat yaitu perubahan kepribadian setiap aparatur serta soft skills tentang kepemimpinan yang dapat meningkatkan kinerja instansinya,” ucap Daud. 

“Peran para peserta sebagai pemimpin birokrasi sangat krusial, karena pejabat struktural Eselon II sebagai pemimpin strategis, harus mempunyai kemampuan dalam menetapkan strategi kebijakan tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetisi Manajerial BPSDM Provinsi Jawa Barat, Wawan Suwandi, mengatakan bahwa diklat bertujuan untuk mengasah pola pikir, sikap, dan tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. 

“Serta mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan kredibilitas  serta citra positif aparatur pemerintah dan menjalin hubungan kemitraan antar organisasi dengan elemen masyarakat,” katanya.

Selain itu, kata Wawan, diklat tersebut bertujuan untuk merealisasikan Jabar Juara Lahir Batin. Menurutnya, para peserta akan mendapatkan materi tentang  Good Government Implementation (Best Practice), Etika E-tiket Pergaulan Internasional dan Grooming Pejabat Publik, Teknik Pembentukan Citra Positif Pejabat Publik, Teknik Kolaborasi dan Pengembangan Jejaring Networking Pejabat Publik, Teknik Presentasi Dan Konferensi Pers Profeional Pejabat Publik, Strategi promosi Pariwisata, Skills Menghadapi Revolusi Industri 4.0, dan Entrepreneur Leadership.(arm)

Ridwan Kamil: Pemerintah dan Akademisi Berperan Bentuk Kedewasaan Masyarakat dalam Berkomunikasi

Mitrapolisi.co.id/

KAB. SUMEDANG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah dan akademisi bertugas membentuk masyarakat yang dewasa dalam berkomunikasi, terutama karena komunikasi saat ini dipengaruhi oleh teknologi digital.

“Tugas Fikom (akademisi) dan saya (pemerintah) dalam pentahelix ini menjadikan masyarakat dewasa dalam berkomunikasi,” kata Ridwan Kamil dalam seminar nasional 'The 2019 Padjajaran Communication Conference Series' di Kampus Pascasarjana Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Unpad, Kabupaten Sumedang, Selasa (6/8/19).

RK --sapaan Ridwan Kamil-- berujar, fenomena hoaks atau berita bohong adalah salah satu contoh dalam komunikasi digital yang secara mudah dan cepat bisa menyebar di masyarakat hingga 

berdampak buruk terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.

“Pernah ada hoaks yang katanya di Garut, ada longsor (di jalan menuju Garut Selatan). Dampaknya semua booking-an hotel di Garut Selatan di-cancel, restoran juga pada kosong. Dampaknya uang sekitar Rp5 miliar hilang. Ternyata setelah tim saya cek, foto itu memang ada, tapi kejadiannya di China,” ujar RK.

“Poin saya, hoaks itu tidak hanya tekstual tapi juga visual pada hari ini, dan ini lebih berbahaya,” tambahnya.

RK pun memaparkan langkah atau strategi Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat dalam merespons problematika komunikasi yang terjadi saat ini, antara lain melalui sosial media, program Sapa Warga di desa, Jabar Quick Response, dan Jabar Saber Hoaks.

“(Program) ini menandakan bahwa pemerintah merespons problematika komunikasi yang ada hari ini, seperti berita bohong atau hoaks tadi,” tutur RK.

Untuk itu, RK meminta agar akademisi bisa terlibat membuat cetak biru pembangunan komunikasi, khususnya di wilayah Jawa Barat demi membangun kedewasaan masyarakat dalam berkomunikasi.

“Jadi pertanyaannya, bagaimana kita mau membangun masyarakat ini jika isu terbesar kita (tidak dewasa berkomunikasi ini) tidak ada cetak birunya? Nah, itu tugasnya Unpad (akademisi),” ucap RK.

Menurut Dekan Fikom Unpad Dadang Rahmat Hidayat, seminar nasional 'The 2019 Padjajaran Communication Conference Series' digelar untuk membangun kembali kajian komunikasi pembangunan.

“Seminar ini kami gelar untuk me-mainstream-kan kembali kajian komunikasi pembangunan dalam konteks yang tepat, tidak hanya bicara yang kekinian tapi juga beberapa metode komunikasi tradisional yang masih ada,” kata Dadang.

“Nah, kami akan combine secara komprehensif. Mudah-mudahan kajian-kajian ini bisa muncul,” ujarnya mengakhiri. (arm)

Upaya Pemdaprov Jabar Menyinergikan Pembangunan dengan 27 Pemda Kabupaten/Kota

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum terus menyinergikan pembangunan dengan 27 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota di Jabar.

Hal tersebut diungkapkan Plh. Sekretaris Daerah Jabar, Daud Ahmad, saat membuka Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Dekonsentrasi, serta Tugas Pembantuan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun 2019 di Hotel Grandia, Kota Bandung, Senin (5/8/19).

"Di Jawa Barat, melalui kepemimpinan Gubernur yang baru ini (Ridwan Kamil). Kami sudah mulai menemukan cara-cara atau strategi bagaimana supaya hubungan antara Gubernur dengan Bupati dan Wali Kota bisa berjalan selaras," katanya.

Menurut Daud, salah satu cara Pemdaprov Jabar menyelaraskan  pembangunan dengan Pemerintah Daerah adalah menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Rangka Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat (KOPDAR- GWPP).

Lewat program tersebut, koordinasi dan sinkronisasi Pemdaprov Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menguat. Selain itu, KOPDAR-GWPP menjadi wadah bagi Kepala Daerah untuk mengutarakan inovasi pembangunan di daerahnya.

"Mudah-mudahan upaya ini dapat lebih mudah menyinergikan program-program pembangunan pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Daud menyatakan, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah sekaligus perpanjangan tangan Presiden bertugas memastikan pelaksanaan urusan di daerah Kabupaten/Kota berjalan lancar dan sesuai kebijakan.

"Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efesien, efektif dan berkesinambungan," katanya. (arm)

Upaya Pemdaprov Jabar Menyinergikan Pembangunan dengan 27 Pemda Kabupaten/Kota

Mitrapolisi.co.id

KOTA BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum terus menyinergikan pembangunan dengan 27 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota di Jabar.

Hal tersebut diungkapkan Plh. Sekretaris Daerah Jabar, Daud Ahmad, saat membuka Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Dekonsentrasi, serta Tugas Pembantuan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun 2019 di Hotel Grandia, Kota Bandung, Senin (5/8/19).

"Di Jawa Barat, melalui kepemimpinan Gubernur yang baru ini (Ridwan Kamil). Kami sudah mulai menemukan cara-cara atau strategi bagaimana supaya hubungan antara Gubernur dengan Bupati dan Wali Kota bisa berjalan selaras," katanya.

Menurut Daud, salah satu cara Pemdaprov Jabar menyelaraskan  pembangunan dengan Pemerintah Daerah adalah menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Rangka Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat (KOPDAR- GWPP).

Lewat program tersebut, koordinasi dan sinkronisasi Pemdaprov Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menguat. Selain itu, KOPDAR-GWPP menjadi wadah bagi Kepala Daerah untuk mengutarakan inovasi pembangunan di daerahnya.

"Mudah-mudahan upaya ini dapat lebih mudah menyinergikan program-program pembangunan pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Daud menyatakan, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah sekaligus perpanjangan tangan Presiden bertugas memastikan pelaksanaan urusan di daerah Kabupaten/Kota berjalan lancar dan sesuai kebijakan.

"Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efesien, efektif dan berkesinambungan," katanya.  ( arm)

Wagub Jabar Panggil Pengusaha Tambang Wilayah Priangan

Mitrapolisi.co.id/

KOTA TASIKMALAYA -- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memanggil 70 pengusaha tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) se-wilayah Priangan. Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Lama Pemkab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Sabtu (3/8/19), ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan.

Berdasarkan laporan yang diterima Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, ada pengusaha tambang yang melanggar regulasi. Maka itu, Uu menegaskan, pihaknya tak akan ragu mencabut izin usaha apabila tidak dievaluasi.

"Jangan mentang-mentang sudah punya izin bisa seenaknya beraktivitas, seperti melebihi batas kegiatan yang tadinya 5 hektare menjadi 7 hektare. Kami selalu mengawasi dan akan bertindak tegas bila menyalahi aturan," ucapnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri pengusaha tambang dengan jenis usaha logam, non-logam dan batuan itu, Uu meminta agar pengusaha tambang memperhatikan aspek lingkungan. Dia pun meminta masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan apabila ada aktivitas pertambangan yang langgar regulasi.

"Masyarakat banyak yang bertanya sejauh mana kepedulian Pemprov terhadap kerusakan lingkungan oleh pengusaha tambang yang masih bandel. Mudah-mudahan pertemuan ini mampu menjawab apa yang ditanyakan masyarakat," katanya.

Selain itu, Uu memastikan akan memanggil dan menindak pengusaha tambang yang tidak punya izin. Dia pun menyatakan, pihaknya sudah mengantungi pengusaha-pengusaha tambang ilegal.

"Kami secara bertahap juga terus melakukan penertiban dibantu Kepolisian, TNI dan Satpol PP," tutupnya.(arm)

Wagub Jabar: Jadikan Masjid sebagai Pusat Peradaban

Mitrapolisi.co.id/

KOTA TASIKMALAYA – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Jawa Barat (Jabar) sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia mempunyai potensi untuk memberdayakan masjid. Apalagi, Jabar punya infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. 

“Selain untuk syiar islam, masjid di Jabar harus jadi percontohan dalam pengelolaan yang profesional,” katanya usai membuka Pelatihan Manajemen Masjid Daarut Tauhid Peduli Priangan Timur di Kota Tasikmalaya, Sabtu (3/8/19).

Berdasarkan data Kementerian Agama, terdapat 50.065 masjid, 38.062 Mushala, dan 8.428 Pondok Pasantren di seluruh Jabar. Maka itu, Uu berharap dengan pelatihan itu, pengurus DKM dapat menjaga nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kebangsaan umat. 

"DKM juga harus jadi agen pembangunan yang mengedepankan nilai-nilai demokratis, moderat dan toleran terhadap keberagaman budaya dan agama," ujarnya.

Selain itu, Uu juga menyatakan, DKM harus mampu menghadirkan gagasan-gagasa baru dalam mewujudkan misi Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, yaitu menjadikan masjid sebagai pusat peradaban.

Menurut Uu, Pemdaprov Jabar telah mengeluarkan sejumlah program dalam rangka membentuk manusia yang bertakwa melalui peningkatan fungsi masjid, seperti Masjid Mengaji, English for Ulama, Satu Desa Satu Hafidz, Kredit Mesra, dan MTQ juara.

"Masjid masih menjadi katalisator bagi pembangunan di Jawa Barat," tutup Uu (arm)

Uu Ruzhanul Minta ASN Pemdaprov Jabar Ngabret

Mitrapolisi.co.id

KOTA CIMAHI -- Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meminta peserta pelatihan dasar CPNS Golongan III angkatan XI sampai XV 2019  di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar ngabret.  

Menurut Uu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemdaprov Jabar harus mampu bekerja cepat guna mengakselerasi pembangunan Jabar sekaligus mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin.

"Saya tidak mau lagi ada ASN yang bisanya hanya foto copy, tapi harus menguasai keilmuan dan mengikuti perkembangan zaman. Kalau ASN-nya tidak memiliki keahlian, Jabar tidak bisa ngabret," katanya saat membuka Pelatihan Dasar CPNS Golongan III angkatan XI - XV tahun 2019 di Gedung BPSDM Jabar, Kota Cimahi, Jumat (2/8/19).

Uu pun memaparkan tiga syarat utama ASN Juara, yakni  integritas, profesional, dan melayani masyarakat. "ASN juara harus memiliki tiga kriteria, yaitu integritas, profesioanal dan harus melayani masyarakat dengan prima," katanya.

Pelatihan dasar untuk 200 CPNS pada penerimaan 2018 itu bertujuan membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Nantinya, mereka akan ditempatkan di berbagai perangkat Daerah Pemdaprov Jabar, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan. Total CPNS yang lulus pada penerimaan tahun 2018 sendiri berjumlah 1.060 orang.

Selain itu, Uu juga mengapresiasi keterlibatan TNI dalam pelatihan dasar tersebut. Sebab, kata dia, peserta diberikan materi tentang penanaman nilai kebangsaan dan kedisiplinan.

"Akhir-akhir ini salah satu lembaga survei mengatakan 30 persen ASN sudah tidak memiliki jiwa naisonalisme, ini sangat berbahaya, ASN adalah salah satu elemen tegaknya negara," tutupnya.  (arm)