Gelar Apel Siaga PON XIX Jabar Tahun 2016

Mitrapolisi/ 

BANDUNG-Karang Taruna (Tarka) Kota Bandung mengajak kepada seluruh warga masyarakat Bandung, khususnya para anggota Tarka di seluruh wilayah Kota Bandung untuk ikut menyukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX yang akan berlangsung pada bulan September 2016 di Jawa Barat.

Ketua Karang Taruna Kota Bandung, Fiki Cikara Satari mengatakan, apel persiapan PON XIX akan dilakukan pada hari Minggu (21/8) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

“Dalam apel tersebut kita akan melakukan bersih-bersih Stadion GBLA sebelum digunakan untuk pembukaan PON XIX mendatang,” ucap Fiki kepada jabarprov.go.id, Sabtu (20/8).

Menurut Fiki, selain menggelar apel persiapan PON, pihaknya juga akan menggelar syukuran atas diraihnya Piala Adipura Kirana yang telah diaraihnya kedua kali secara berturut-turut sekaligus peringatan HUT RI ke-71.

“Dalam acara apel persiapan PON besok, Walikota Bandung, Ridwan Kamil juga akan turun langsung bersama warga masyarakat,” katanya.

PEREMPUAN HARUS MENGUASAI TEHNIK BELA DIRI

Mitrapolisi/  

BANDUNG,Setiap dua jam ada tiga perempuan di Indonesia menjadi korban kekerasan. Menurut Komnas Perempuan, ada kenaikan yang Signifikan dari tahun          2013-2015 hingga 10 persen.  Fakta mengatakan saat ini kekerasan bukan saja terjadi       di ruang-ruang publik tapi justru di rumah sendiri     dan    pelakunya orang terdekat atau keluarga.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan tindakan preventif dari diri sendiri perlu perempuan siapkan, seperti mempelajari beladiri.

Ini dikatakannya saat menghadiri Seminar "Girl's Don't Be A Victim, Fight Back In 5 Second yang digagas oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Jawa Barat di Yayasan Sosial Mutiara Kemakmuran Sejahtera, Jl. Situ Aksan No. 33 Bandung, Sabtu (6/8/16).

"Bagaimana mungkin dapat membangun bangsa ini menjadi kuat sedangkan anak-anak kita sudah layu sebelum berkembang?" Tanya Netty retoris.

Oleh karena itu Netty sangat mengapresiasi INTI Jawa Barat yang mempunyai kepedulian tentang permasalahan sosial, khususnya menimpa kaum termajinalkan yaitu perempuan. Netty berharap teknik yang diajarkan dapat mudah dipelajari dan dapat dengan cepat dipahami setiap gerakannya. Sehingga semakin banyak perempuan menguasai teknik beladirinya sebagai pembelaan diri bahkan

untuk menolong orang lain.

“Maka saya berharap apa yang dilakukan pada seminar ini dapat menjadi inspirasi oleh kelompok lain untuk mengembangkan hal serupa. Dalam melindungi dan membentengi perempuan dan anak yang sering kali menjadi korban kekerasan,” pungkasnya.

Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Jabar Dedy Widjaja mengatakan ketika perempuan belajar beladiri bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk membela diri dari berbagai macam bahaya seperti tindak kekerasan yang marak. Melalui teknik dasar beladiri Aikido,

perempuan dibekali bagaimana melakukan pertahanan dari tindak kekerasan hanya dalam lima detik.

BULAN MEI 2016 , APBD BELUM TERSALURKAN CAPAI Rp246 T

Mitrapolisi/

JAKARTA - Hingga Mei 2016, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum tersalurkan atau masih tersimpan di bank mencapai Rp 246 Triliun dari seluruh APBD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (4/8/2016), Presiden RI Joko Widodo meminta kepada pemda agar bisa memaksimalkan anggaran yang belum terserap itu.

Menurut Jokowi, hal ini penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Jokowi pun menyampaikan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, mengenai hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di daerah ataupun secara nasional.

"Yang pertama, segera keluarkan itu yang namanya APBD. Baik di provinsi, kabupaten maupun kota. Seawal mungkin, kalau bisa keluarkan di Januari segera keluarkan, karena uang itu akan beredar dan akan menambah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi, di kabupaten dan kota," pinta Jokowi.

"Saya ingin sampaikan juga bahwa sampai Mei uang yang masih ada di APBD masih Rp 246 Triliun. Besar sekali, ini kalau uang keluar semua akan baik buat ekonomi kita. Dan pada bulan Juni sudah turun Rp 214 T, tapi masih di atas Rp 200 Triliun," lanjutnya.

Terkait inflasi, Jokowi juga menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan aparat pemerintah khususnya TPID. Jokowi meminta agar daerah menyiapkan anggaran untuk mengendalikan harga di masyarakat, sehingga apabila harga bergejolak pemda bisa melakukan beberapa kebijakan untuk mengintervensi harga.

Pemda bisa melakukan beberapa hal dengan anggaran APBD yang dimilikinya, seperti intervensi dari sisi distribusi barang dan kelayakan infrastruktur jalan yang bisa menentukan kelancaran pasokan barang. Selain itu, hal lain yang bisa dilakukan yakni dengan pengendalian harga secara langsung di pasar, seperti menjual harga bahan pokok yang lebih rendah dibanding harga yang berlaku di pasaran ketika itu, yakni dengan subsidi atau operasi pasar murah.

Hal lainnya yang bisa dilakukan, yakni dengan memantau ketersediaan logistik di gudang-gudang penyimpanan bahan pokok dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TPID di setiap daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari permainan harga apabila logistik menumpuk di gudang atau bahkan untuk mengantisipasi ketersediaan bahan pokok yang kurang, sehingga harus segera dilakukan penambahan pasokan barang.

Jabar Akan Segera Cairkan APBD Yang Belum Terserap

APBD Pemprov Jawa Barat hingga Mei 2016 yang belum tersalurkan mencapai Rp 8,034 Triliun. Usai rakornas TPID, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengaku tidak ada kendala apapun dalam merealisasikan anggaran yang masih ada di APBD TA 2016 milik Jawa Barat.

"Ya itu dana akan segera dicairkan," kata Aher yang ditemui usai acara.

Pada kesempatan ini, Aher pun menjelaskan bahwa ada hal yang membuat APBD Jabar ini tidak cair dengan segera. Aher mencontohkan bahwa para pengusaha di Jawa Barat yang terlibat dalam proyek pemerintah seringkali tidak ingin mencairkan dananya ketika proyek tersebut selesai.

"Tapi ga ada masalah, karena di Jawa Barat itu ada perilaku para pengusaha yang tidak mencairkan anggaran ketika selesai proyek (per termin)," ungkap Aher.

Aher mengatakan, pembayaran untuk setiap termin proyek misalkan dilakukan dalam empat termin. Namun para pengusaha menginginkan pembayaran dilakukan sekaligus atau tidak dilakukan ketika setiap termin proyek selesai dilakukan.

"Jadi kan harusnya ketika selesai seharusnya buru-buru diambil pengusaha (dananya). Tapi banyak pengusaha yang ketika mau dibayarkan, udahlah nanti saja sekalian. Jadikan proyek ini sudah jalan, pakai uang dia (pengusaha) tapi ada uang dari kita milik dia yang belum diambil. Nah, sekarang kita sedang mendesak kepada pengusaha, jangan dirapel loh. Pokoknya harus diambil, pokonya setiap punya di termin satu (proyek), silakan ambil, termin dua ambil," papar Aher.

"Jadi bisa (dicairkan). Jawa Barat mah aman-aman saja," pungkasnya.

Untuk itu, Aher pun meminta kepada para pengusaha yang terlibat dalam proyek Pemprov Jawa Barat segera mengambil dana yang telah menjadi haknya, sehingga penyerapan anggaran bisa terlaksana dengan baik dan tidak berdampak pada sistem adminitrasi keuangan pemerintah.