BULAN MEI 2016 , APBD BELUM TERSALURKAN CAPAI Rp246 T

Mitrapolisi/

JAKARTA - Hingga Mei 2016, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum tersalurkan atau masih tersimpan di bank mencapai Rp 246 Triliun dari seluruh APBD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (4/8/2016), Presiden RI Joko Widodo meminta kepada pemda agar bisa memaksimalkan anggaran yang belum terserap itu.

Menurut Jokowi, hal ini penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Jokowi pun menyampaikan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, mengenai hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di daerah ataupun secara nasional.

"Yang pertama, segera keluarkan itu yang namanya APBD. Baik di provinsi, kabupaten maupun kota. Seawal mungkin, kalau bisa keluarkan di Januari segera keluarkan, karena uang itu akan beredar dan akan menambah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi, di kabupaten dan kota," pinta Jokowi.

"Saya ingin sampaikan juga bahwa sampai Mei uang yang masih ada di APBD masih Rp 246 Triliun. Besar sekali, ini kalau uang keluar semua akan baik buat ekonomi kita. Dan pada bulan Juni sudah turun Rp 214 T, tapi masih di atas Rp 200 Triliun," lanjutnya.

Terkait inflasi, Jokowi juga menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan aparat pemerintah khususnya TPID. Jokowi meminta agar daerah menyiapkan anggaran untuk mengendalikan harga di masyarakat, sehingga apabila harga bergejolak pemda bisa melakukan beberapa kebijakan untuk mengintervensi harga.

Pemda bisa melakukan beberapa hal dengan anggaran APBD yang dimilikinya, seperti intervensi dari sisi distribusi barang dan kelayakan infrastruktur jalan yang bisa menentukan kelancaran pasokan barang. Selain itu, hal lain yang bisa dilakukan yakni dengan pengendalian harga secara langsung di pasar, seperti menjual harga bahan pokok yang lebih rendah dibanding harga yang berlaku di pasaran ketika itu, yakni dengan subsidi atau operasi pasar murah.

Hal lainnya yang bisa dilakukan, yakni dengan memantau ketersediaan logistik di gudang-gudang penyimpanan bahan pokok dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TPID di setiap daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari permainan harga apabila logistik menumpuk di gudang atau bahkan untuk mengantisipasi ketersediaan bahan pokok yang kurang, sehingga harus segera dilakukan penambahan pasokan barang.

Jabar Akan Segera Cairkan APBD Yang Belum Terserap

APBD Pemprov Jawa Barat hingga Mei 2016 yang belum tersalurkan mencapai Rp 8,034 Triliun. Usai rakornas TPID, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengaku tidak ada kendala apapun dalam merealisasikan anggaran yang masih ada di APBD TA 2016 milik Jawa Barat.

"Ya itu dana akan segera dicairkan," kata Aher yang ditemui usai acara.

Pada kesempatan ini, Aher pun menjelaskan bahwa ada hal yang membuat APBD Jabar ini tidak cair dengan segera. Aher mencontohkan bahwa para pengusaha di Jawa Barat yang terlibat dalam proyek pemerintah seringkali tidak ingin mencairkan dananya ketika proyek tersebut selesai.

"Tapi ga ada masalah, karena di Jawa Barat itu ada perilaku para pengusaha yang tidak mencairkan anggaran ketika selesai proyek (per termin)," ungkap Aher.

Aher mengatakan, pembayaran untuk setiap termin proyek misalkan dilakukan dalam empat termin. Namun para pengusaha menginginkan pembayaran dilakukan sekaligus atau tidak dilakukan ketika setiap termin proyek selesai dilakukan.

"Jadi kan harusnya ketika selesai seharusnya buru-buru diambil pengusaha (dananya). Tapi banyak pengusaha yang ketika mau dibayarkan, udahlah nanti saja sekalian. Jadikan proyek ini sudah jalan, pakai uang dia (pengusaha) tapi ada uang dari kita milik dia yang belum diambil. Nah, sekarang kita sedang mendesak kepada pengusaha, jangan dirapel loh. Pokoknya harus diambil, pokonya setiap punya di termin satu (proyek), silakan ambil, termin dua ambil," papar Aher.

"Jadi bisa (dicairkan). Jawa Barat mah aman-aman saja," pungkasnya.

Untuk itu, Aher pun meminta kepada para pengusaha yang terlibat dalam proyek Pemprov Jawa Barat segera mengambil dana yang telah menjadi haknya, sehingga penyerapan anggaran bisa terlaksana dengan baik dan tidak berdampak pada sistem adminitrasi keuangan pemerintah.