Ridwan Kamil: Ekonomi Kreatif, Sumber Kekuatan Ekonomi Jabar

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpandangan ekonomi kreatif merupakan penunjang yang penting bagi industri padat karya dan manufaktur.

"Bank Indonesia memberikan masukan- masukan kepada Pemerintah Jawa Barat terkait untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Karena teorinya kalau kita hanya mengandalkan industri manufaktur, itu terlalu rawan terhadap pergerakan global," ungkap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ditemui usai kegiatan Karya Kreatif Jawa Barat 2019, di Paskal Hypersquare, Kota  Bandung, Jumat (28/6/19).

Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, ekonomi kreatif terbukti memegang peranan yang besar bagi perekonomian Jawa Barat, bahkan nasional. Banyak produk ekonomi kreatif Jawa Barat telah diekspor ke banyak negara. Pada 2016 saja, Jawa Barat menjadi provinsi pengekspor ekonomi kreatif terbesar yakni mencapai 33,56 persen terhadap total ekspor ekonomi kreatif nasional.

Untuk mendukung sektor ekonomi kreatif, menurutnya, tentu diperlukan sebuah daya ungkit. Oleh karena itu Emil mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang menyediakan kredit untuk UKM ekonomi kreatif sekitar Rp2,3 triliun.

"Insyallah kombinasi data BI dan konsep dari Pemprov akan mengangkat ekonomi kita tetap stabil," harapnya.

Apalagi, kata Emil, bila dikombinasikan dengan ekonomi pariwisata, maka kedua sektor yang bersumber pada bakat dan pikiran yang merupakan anugerah Allah SWT, akan menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa bagi Jawa Barat.

"Ini akan melengkapi kekuatan ekonomi Jawa Barat, di samping industri manufaktur," katanya. ( arm)

Pemdaprov Jabar Ikuti Forum Investasi Infrastruktur Level Internasioal di Inggris dan Prancis

Mitrapolisi.co.id/

BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa akan bertolak ke Inggris dan Prancis, Sabtu (29/6/19), untuk mengikuti Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF), mempromosikan tujuh proyek potensial dan berskala besar di Jawa Barat.

Tujuh proyek tersebut adalah LRT/Monorail Bandung Raya, Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Jatigede, Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka, Segitiga Rebana, Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Bandung Raya, Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Cirebon Raya, dan Aerocity BIJB Kertajati.

Keberangkatannya didampingi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Doni P Jeowono, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari; Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dadang Mohamad serta Tim Ahli Gubernur dan staff yang menangani masalah investasi. Menurut rencana, Iwa dan tim pada forum yang digelar oleh KBRI London, KBRI Paris, BI Perwakilan London dan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) London ini akan mempresentasikan proyek pembangunan proyek-proyek ini pada 2 Juli 2019 di Inggris dan pada 4 Juli 2019 di Prancis. 

Iwa mengatakan, Penyelenggara IIIF 2019 melihat bahwa Jawa Barat mempunyai  proyek pembangunan yang layak untuk ditawarkan kepada investor. Sehingga diberikan kesempatan mempresentasikan materi terkait proyek yang akan menarik investasi.

“Namun apabila nanti investasinya tidak cukup maka kita akan dorong pola KPBU didalamnya juga ada investasi, sehingga nantinya akan visible,” kata Iwa usai pimpin Rapat Finalisasi Persiapan Bahan Dan Materi Perjalanan Dinas Luar Negeri Ke Eropa di Ruang Rapat Ciremai Gedung Sate, Jumat (28/6/19). 

“Yang penting bagi mereka itu investasi mudah tetapi juga menguntungkan. Apabila nanti nggak menguntungkan maka pola KPBU kita kan juga sampaikan,” sambungnya.

Iwa sangat berharap hasil presentasi proyek membuahkan hasil yang sesuai dengan tujuan demi pembangunan Jawa Barat. (arm)

Gubernur Jawa Barat: AFF 2019 Bukti Bandung Simbol Solidaritas

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG -- Asia Afrika Festival (AAF) 2019 digelar di Kota Bandung pada 28-30 Juni 2019. Berbagai kegiatan dihelat guna memeriahkan akhir pekan di Kota Bandung. Pada Sabtu (29/6), Karnaval berlangsung meriah di sepanjang kawasan Jalan Asia Afrika.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap AAF 2019 bisa menguatkan citra Kota Bandung sebagai simbol solidaritas Asia-Afrika. Ia pun mengatakan bahwa kegiatan yang jadi ajang pemersatu bangsa ini semakin baik penyelenggaraannya di setiap tahunnya.

"Inshaallah membuat hubungan Asia Afrika makin kuat," ucap Emil –demikian Ridwan Kamil disapa--.

Selain karnaval, 'historical walk' juga jadi seremoni penting bernuansa sejarah. Para delegasi negara Asia-Afrika berjalan dari Pendopo Kota Bandung, di Jalan Dalem Kaum, menuju Palestine Walk tepat di depan Alun-Alun Kota Bandung.

Di titik tersebut, para delegasi melakukan pelepasan burung merpati. Kegiatan itu dilakukan sebagai simbol perjuangan rakyat Palestina, serta harapan demi meraih kemerdekaan.

"Palestina dari zaman bung Karno sampai sekarang kita dukung. Saya sendiri saat ini mendesain sebuah masjid di Gaza, Palestina, dan sekarang tahap pembangunan," kata Emil.

Berbagai acara hiburan seperti musik, kesenian, juga festival, pun digelar guna memanjakan para pengunjung. Kemeriahan ini jadi daya tarik tersendiri baik bagi wisatawan lokal maupun internasional.

Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengajak masyarakat untuk menghadiri pesta rakyat itu. Kegiatan pun dihelat dalam rangka memperingati Konferensi Asia-Afrika ke -64.

Demi mengurangi kemacetan, Oded menyarankan masyarakat datang dengan kendaraan umum. Dia pun berpesan agar para pengguna jalan waspada terhadap kemacetan di sekitar lokasi acara. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, kata dia, sudah menyusun rekayasa arus lalu lintas.

"Sukseskan dan ajak keluarga, sanak saudara untuk menyaksikan pertunjukkan tahunan," ucapnya.( arm)

Ridwan Kamil Minta PKK Jadi Detektif Anak Putus Sekolah

Mitrapolisi.co.id/

BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengharapkan kader Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat provinsi dan kabupaten kota menelusuri dan medeteksi anak yang terancam putus sekolah. Ini seiring dengan rencana Pemdaprov Jabar yang akan menggratiskan biaya masuk SMU/ SMK yang dikelola provinsi.

"Saya titip ke Bu Atalia sebagai ketua TP PKK Jabar saya kasih tugas menjadi detektif mencari anak putus sekolah. Jadi di Jabar tidak boleh ada anak putus sekolah," kata Gubernur ditemui usai menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 tingkat Jabar, di Bale Asri Pusdai Bandung, Rabu (26/06/19). 

Ridwan Kamil yang juga Pembina TP PKK Jabar menginginkan keakuratan data mengenai anak yang putus sekolah karena terkendala biaya. Dengan begitu maka kebijakan dan anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran.

"Orang putus sekolah alasannya pasti tidak ada biaya, kita uang ada tapi karena salah data kita tidak bisa menolong si anak tadi. Karena itu PKK juga harus mendata supaya anggaran kita bisa efektif oleh data yang baik atau good data good decission," terang Emil, sapaan akrab Gubernur.

Lebih lanjut Emil menuturkan, saat ini anggaran untuk menggratiskan biaya SMU/ SMK sedang dihitung oleh Bappeda Jabar. Bila sudah selesai dirinya berharap kebijakan tersebut disetujui oleh DPRD Jabar.

"Kita sudah siapkan dana menggratiskan pendidikan khususnya yang kita kelola yaitu SMU/ SMK dan saat ini sedang dihitung oleh Bappeda mudah-mudahan disetujui dewan mulai tahun depan biaya SMU/ SMK insya Allah kita gratiskan," tuturnya.

Selain menjadi detektif anak putus sekolah, TP PKK juga diminta untuk mensosialisasikan program inovatifnya kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak masyatakat yang belum mengetahui program-program untuk peningkatan kesejahteraan.

"Di HKG PKK ini saya juga titip sosialisasikan program wifi gratis, Sekoper Cinta, Kredit Mesra, Mobil maskara, mobil puskesmas, dan program lainnya yang menjadi sebuah lompatan di Jabar," pintanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Paratya Kamil menuturkan pihaknya siap untuk mendukung program pemerintah. Karena menurutnya, sebagai mitra kerja pemerintah, PKK berkewajiban untuk konsisten dan mengiringi kebijakan program pemerintah. 

"Terkait dengan yang dikatakan Pak Gubernur, peran PKK yaitu pendataan, penyuluhan dan penggerakan. Dengan ini tentu kita (PKK) sebagai mitra pemerintah tidak bisa jalan sendiri-sendiri, artinya kita harus bersinergi dengan program pemerintah," kata Atalia.

Untuk itu, Atalia bersama jajarannya akan terus berdampingan dengan pemerintah untuk saling menggelorakan program pemerintah demi terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Salah satunya dengan tidak turut menyebarkan hoax, serta mendukung pembangunan khususnya bidang pendidikan. 

"Sudah pula diingatkan kepada kami semua terkait bagaimana anggota PKK mampu menjadi pendorong keluarga, dan menjaga PKK itu sendiri dari hal-hal yang tidak baik di lapangan, salah satunya tidak menyebarkan hoaks," ujarnya. 

"Kami juga di diberi PR untuk mencari anak yang tidak atau putus sekolah, tentu ini menjadi satu hal yang sangat baik. Bagaimana kita mempersiapkan masa depan bangsa ini agar perempuan kita, anak-anak kita, keluarga kita, mampu berketahanan," katanya. 

Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan komitmen bersama mengenai peningkatan kinerja PKK yang selaras dengan program pemerintah. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur dan para ketua TP PKK se-Jabar.

Selain itu, sebagai rangkaian dari kegiatan peringatan HKG PKK ke 47 ini, telah dilaksanakan lomba kader PKK yang diikuti 27 kabupaten kota se Jawa Barat, dengan pemenang:

1. Juara tingkat kota, yaitu

Juara I Kota Depok

Juara II Kota Bekasi

Juara III Kota Sukabumi

2. Juara tingkat kabupaten, yaitu

Juara I Kabupaten Pangandaran

Juara II Kabupaten Kuningan

Juara III Kabupaten Bandung Barat

Diacara puncak peringatan HKG PKK ke-47 tingkat Jabar itu juga ada gelar produk seperti kuliner dan kriya hasil binaan TP PKK Kabupaten Kota.(arm)

Wagub Jawa Barat: Media Berperan Penting Dalam Pembangunan

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG – Menjadi bagian dari lima unsur pembangunan atau pentahelix (birokrasi, komunitas, akademisi, pengusaha, dan media), media mempunyai peran penting dalam proses pembangunan. Terlebih saat ini, Jawa Barat menerapkan Birokrasi 3.0, yang mana semua elemen masyarakat bisa terlibat dalam program pembangunan.

Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, media dan wartawan menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Wartawan merupakan elemen penting bagi kami (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat),” katanya dalam acara Silaturahim Idul Fitri 1440 Hijriah bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat di Gor PWI, Jl. Wartawan II Kota Bandung, Selasa (25/6/2019).

“Dengan adanya media dan wartawan, kami secara tidak langsung mampu berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan adanya media maka program-program pemerintah secara tidak sadar ditulis oleh para wartawan dan dibaca oleh masyarakat”.

“Juga bukan hanya kebijakan yang diputuskan oleh kami, tetapi harapan dan keinginan masyarakat pun sampai kepada kami secara tidak langsung melalui media,” lanjutnya.

Selain itu, Uu mengatakan bahwa media bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi juga sarana evaluasi pemerintah. Karena banyak hal terkait program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah, mendapatkan masukan dari media.

Pemdaprov Jawa Barat sendiri, kata Uu, menyadari tantangan peredaran informasi di masyarakat. Terutama terkait maraknya berita bohong atau hoaks, yang sebagian besar menyebar melalui media sosial (medsos).

“Kita menyadari bukan hanya akan ada sanksi dari pihak aparat hukum (bagi penyebar hoaks), tapi juga dosa yang akan ditanggung. Karena bohong itu haram, jangan sampai sesat menyesatkan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Uu berharap media bisa menjadi penyaring atau filter informasi yang beredar di masyarakat. Dia pun meyakini tingkat akurasi informasi yang disampaikan media bisa menjadi landasan informasi yang benar untuk masyarakat.

“Saya berharap awak media ini justru sebagai filter. Kalau ditulis di media ini kebenarannya kami yakin bisa mencapai sekian persen, sekalipun ada keterangan yang namanya berita bisa benar dan bisa salah. Tetapi, kalau ditulisnya oleh media mainstream ini kami yakin kebenarannya. Tetapi kalau yang ada di medsos, saya belum bisa menjamin,” katanya.

“Jangan dulu percaya (informasi) yang ada di medsos, baca dulu di media yang benar, yang legal, ada enggak (beritanya). Kalau beritanya ada, berarti kebenarannya bisa diakui,” lanjutnya.

Hal senada disampaikan Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat. Dalam sambutannya, Hilman menuturkan bahwa media mainstream harus menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengklarifikasi sebuah informasi.

“Ketika berita bohong atau hoaks begitu merajalela di media sosial, tempat masyarakat untuk mengonfirmasi mencari kebenaran itu harus ada di media mainstream. Untuk tempat klarifikasi,” katanya.

Era teknologi digital saat ini mulai menggerus eksistensi media mainstream. Menurut Hilman, era teknologi digital menjadi masa yang genting bagi wartawan, selain dihimpit oleh teknologi dan media platform yang juga sudah mulai berubah. “Munculnya media platform, media sosial mulai menggeser media tradisional,” ucapnya.

Dengan kondisi tersebut, kata Hilman, para wartawan harus tetap lurus menjalani profesinya sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Artinya, media jenis apapun yang ada sekarang apabila kontennya masih tetap mengacu pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, peran media pers tidak akan terpinggirkan oleh zaman.

“Tetapi kita PWI sebagai organisasi profesi, tetap lurus ke depan sesuai aturan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan arahan-arahan dari Dewan Pers, juga mengacu pada Kode Etik Jurnalistik. Meskipun, platform-nya berbeda-beda dan berubah-ubah, tetapi kontennya itu tetap saja,” katanya.

Tantangan media informasi ke depan akan semakin berat. Untuk itu, Hilman menambahkan, Dewan Pers terus mendorong PWI di daerah melakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

“Wartawan didorong keras untuk ikut UKW baik itu yang level reporter bahkan sampai ke pemimpin redaksinya,” katanya.

“Dewan Pers juga mendorong perusahaan untuk ikut program verifikasi perusahaan pers. Belakangan Dewan Pers dan Kominfo sudah membicarakan adanya Satgas (Satuan Tugas) untuk menelisik media-media mana saja yang sering dilaporkan oleh masyarakat,” tutupnya.(arm)

Ridwan Kamil Tekankan Tiga Nilai Dasar kepada CPNS Pemdaprov Jawa Barat

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG -- Sebanyak 1.067 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat angkatan 2019 menerima arahan dan motivasi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebelum penetapan NIP serta melayani masyarakat.

CPNS yang telah mengikuti seleksi pada September 2018 ini dituntut memiliki tiga nilai dasar, yakni integritas, profesional, dan ketulusan melayani. Sebab, kata Emil -sapaan Ridwan Kamil-, para CPNS yang terdiri dari tenaga kesehatan, guru, dan teknis tersebut akan mengelola Jawa Barat.

"Mereka adalah mesin-mesin yang akan mengelola Jabar. Oleh karena itu, kami menitipkan nilai-nilai dasar yang mereka harus lakukan, jangan sampai nanti pas bekerja ada godaan yang akhirnya jadi masalah," ucapnya di Gedung Youth Center Sport Arcamanik Bandung, Senin (25/06/2019).

Emil menjelaskan, kunci menjadi ASN adalah niat melayani, bukan untuk dilayani. "Wayahna, namanya ASN harus melayani dengan sepenuh hati dan ikhlas karena itu fondasi dari profesi kita," ucapnya.

Tak hanya itu, Emil pun berharap para CPNS ini nantinya setara dengan ASN di negara Singapura. Artinya, kemampuan mereka harus di-update mengikuti perkembangan zaman.

"Tantangan kedepan banyak, dunia makin kompetitif, maka harus relevan, tingkatkan skill. Saya ingin mereka setara dengan ASN di Singapura," katanya.

Menurut Emil, Pemdaprov Jawa Barat di bawah kepemimpinannya kini sedang menuju Birokrasi 3.0 atau birokrasi yang dinamis dan kolaboratif. Maka itu, para CPNS dituntut juga untuk melahirkan inovasi-inovasi guna memajukan Jawa Barat.

Saat ini, lanjut Emil, birokrasi di Indonesia masih di tingkat 2.0 atau birokrasi prestasi, yang mana urusan pembangunan hanya boleh dikerjakan oleh aparatur pemerintahan. Sedangkan Birokrasi 3.0, semua elemen masyarakat dapat ikut serta dalam proses pembangunan.

Hal tersebut sejalan dengan visi misi Pemdaprov Jawa Barat saat ini, yakni Jabar Juara Lahir Batin. "CPNS angkatan 2019 ini harus jadi teladan dan membawa Jabar juara lahir batin," kata Emil.(arm)

Luncurkan Kalender Wisata, Ridwan Kamil Targetkan 49,8 Juta Wisatawan

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG – Gubernur Ridwan Kamil menargetkan 49,8 juta wisatawan datang mengunjungi Jawa Barat sepanjang 2019. Target tersebut terdiri dari 48 juta wisatawan nusantara dan 1,8 juta wisatawan mancanegara.

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, optimistis target terpenuhi seiring peluncuran West Java Calendar of Event 2019 atau Kalender Pariwisata Jabar 2019.

Kalender  pariwisata yang baru pertama kali dibuat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ini menyajikan 262 agenda pariwisata, baik seni, budaya, kuliner, religi, dan lainnya.

"Target wisman 1,8 juta dan wisnus 48 juta di tahun 2019. Dengan kalender event Jabar ini diharapkan membawa dampak positif dan mencapai target tersebut," ujar Ridwan Kamil saat melaunching West Java Calendar of Event 2019 di The Trans Luxury Hotel Bandung, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa (25/6/19).

Ke-262 event pariwisata akan digelar di seluruh Jawa Barat, meliputi 35 event di Wilayah I terdiri dari Kota/kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Depok.

Sementara 14 event di Wilayah II mencakup Kabupaten Purwakarta, Subang, Karawang, serta Kota/ Kabupaten Bekasi. Sebanyak 66 event di Wilayah III digelar di(Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Kabupaten Majalengka).

Sementara 147 event di Wilayah IV  terdiri dari (Kota/Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota/ Kabupaten Tasikmalaya, Sumedang, Garut, Ciamis, Pangandaran, dan Kabupaten Banjar. 

Seni masih menjadi andalan dengan 113 event pariwisata, disusul budaya 85 event, kuliner 83 event, olahraga 24 event, religi 6 event, dan pariwisata lainnya 11 event.

Dari 262 agenda pariwisata tersebut, ada enam event yang masuk 100 Indonesia Wonderful Calendar of Event 2019, yaitu Asia Afrika Festival, Mizan Al Sufi, Pesona Budaya Garut, Ciletuh-Palabuhanratu Geopark Festival, Tour de Linggarjati, dan Festival Budaya Cirebon.

"Event pariwisata ini sebetulnya ada ribuan tapi dikurasi lagi oleh kami mana yang skalanya profesional, melibatkan masyarakat, punya dampak ekonomi dan bercitra positif, maka inilah potensi unggulan pariwisata kebanggan Jabar," jelas Emil.

Menurutnya, West Java Calendar Event 2019 bertujuan memperkuat sektor wisata sebagai lokomotif ekonomi Jawa Barat. Emil berharap kunjungan wisatawan tersebut berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah di sektor pariwisata mencapai lima poin. 

"Dengan target tersebut kami siapkan portofolio pariwisata Jabar dalam beberapa pendekatan yaitu nomadic traveller, digital tourism, halal dan budaya, dengan segmentasi pasar utama millenial sebesar 50 persen," papar Emil. (arm)

Delapan Daerah di Wilayah DAS Citarum Dapat Dana Bantuan untuk Atasi Sampah Sungai

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG – Sebanyak 8 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah DAS Citarum akan mendapatkan dana bantuan untuk mengatasi sampai sungai. Dana tersebut berasal dari bantuan Bank Dunia sebesar Rp 1,4triliun yang sudah disepakati sebelumnya dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa persoalan sampah sungai Citarum sudah dipetakan penanganannya sesuai dengan volume sampah yang mengarus ke sungai Citarum. Menurutnya, Metro Bandung –yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi—menjadi penyumbang sampah sungai terbanyak.

Hal tersebut diungkapkan Emil –sapaan akrab Ridwan Kamil—setelah memimpin Rapat Persiapan dan Usulan Kebutuhan Penanganan Limbah Domestik DAS Citarum bersama Bupati Bekasi, Bupati Karawang, Bupati Cianjur, Bupati Purwakarta, Bupati Bandung Barat, Bupati Bandung, Wali Kota Cimahi dan Wali Kota Bandung di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (24/6/2019).

"Ternyata 80 persen sampah Citarum datang dari Metro Bandung yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat," ucap Emil.

Sedangkan, 20 persen sampah Citarum berasal dari Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi. Maka itu, dana bantuan akan dialokasikan kepada setiap daerah sesuai dengan proporsi permasalahannya. Metro Bandung, kata dia, akan mendapat dana bantuan terbesar dengan besaran Rp 300miliar.

"Anggarannya akan kita bagi sesuai proporsi persoalan sampahnya. Kalau dirupiahkan minimal 50 miliar per Kabupaten/ Kota. Ada juga yang Rp 100miliar, Rp 200miliar, dan paling besar Rp 300 miliar,” katanya. 

Dengan suntikan dana dan komitmen bersama menangani sampah Citarum, Emil optimistis sungai sepanjang 300 kilometer tersebut akan bebas dari sampah dalam 5 tahun kedepan. "Jadi, kita komit (komitmen) dan kita optimis dalam 5 tahun sampah citarum akan selesai," ucapnya.

Selain itu, semua Kepala Daerah yang hadir dalam rapat tersebut akan mengirimkan surat kesanggupan kepada Gubernur Jawa Barat untuk ikut peran serta anggaran, di antaranya harus melakukan pembebasan lahan, fasilitas, dan biaya operasional.

"Boleh juga nantinya untuk beli truk sampah yang canggih atau bikin biodigester raksasa," kata Emil.

Menurut Emil, kunci penyelesaian sampai Citarum adalah pencegahan sampah sejak dari rumah. Sebab, anggaran itu akan lebih banyak digunakan untuk pencegahan sampah habis di tempat, pendirian bank sampah di tingkat Kecamatan.

"Kuncinya adalah mencegah sampah sejak dari rumah jadi kita bukan membiarkan gaya hidupnya masyarakat terus kita bikin teknologi canggih tapi justru anggaran ini akan lebih banyak untuk mengedukasi sampah," katanya.

Selain itu, 15 persen atau sekisar Rp 200miliar, kata Emil, akan digunakan untuk mengkaji hal non-fisik, seperti kebijakan, edukasi, seminar, dan pelatihan. "Menurut saya itu besar sekali Rp 200 Milyar hanya untuk non-fisik. Jadi, harus dimanfaatkan sebaik mungkin," tutupnya.(arm)

Sinergi dan Kolaborasi Kunci Jawa Barat Menuju Zero HIV/AIDS 2030

Mitrapolisi.co.id

KOTA BANDUNG – Untuk mengakhiri epidemi atau zero HIV/AIDS pada 2030, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat berkomitmen melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sebab, HIV/AIDS bukan hanya masalah di dunia kesehatan, tetapi juga menjadi masalah sosial.

Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, penderita HIV/AIDS atau disebut Odha setiap tahun terus bertambah. Tidak hanya menyasar warga perkotaan, tetapi juga masuk ke desa-desa. Hal itu berdampak pada stigma negatif masyarakat terhadap Odha.

Masyarakat diharapkan berhenti memberikan stigma negatif terhadap Odha. Kata Uu, soliditas berbagai pihak terkait manjadi kunci merealisasikan zero HIV/AIDS pada 2030. Maka itu, dia mengatakan bahwa peran tokoh agama atau ulama dan guru perlu dilibatkan.

“Harapan kami, penyelesaian atau zero HIV/AIDS bukan hanya dilakukan oleh level medis dan pemerintah saja, tapi harus bergandengan dengan para ulama dan guru,” ujar Uu usai membuka Pertemuan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) se-Jawa Barat di Aula Timur Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Senin (24/6/2019).

Uu juga berharap penguatan peran dari seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pasalnya, semua pihak perlu bergerak melalui berbagai upaya konkret dan cepat.

“Saya minta kepada daerah ini harus concern supaya gayung bersambut –di provinsi ada keputusan dan program disambut oleh pemerintah kota dan kabupaten, sehingga semuanya bergerak untuk menuntaskan masalah HIV/AIDS di Jawa Barat ini,” katanya.

“Insyaallah kalau semua bekerja sama akan sukses apa yang dituju oleh kita bersama, yaitu zero HIV/AIDS di Jawa Barat,” lanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Berli Hamdani. Sinergi dan kolaborasi perlu dibangun melalui berbagai sumber daya, mulai dari pendanaan, Sumber Daya Manusia (SDM), sampai logistik seperti obat-obatan.

“Bukan hanya oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan tapi harus semua pihak,” ujar Berli. “Sekali lagi, kalau dari sisi Dinas Kesehatan memang strateginya adalah bagaimana kita melakukan sinergi dan kolabirasi,” lanjutnya.

Salah satu upaya yang tengah dilakukan Dinas Kesehatan adalah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Caranya, melalui pemberian pendidikan perubahan perilaku atau disebut IPP (Intervensi Perubahan Perilaku). IPP adalah upaya untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap seks agar bisa mempraktikkan secara aman.

“Seks yang aman ini sebenarnya bukan dengan orang lain, tapi dengan pasangan sendiri (suami/istri). Karena sekarang ini banyak ibu rumah tangga yang terkena HIV/AIDS, mereka tidak tahu dari mana,” ucap Berli.

“Tapi yang jelas keluarga Indonesia dan keluarga di Jawa Barat harus membiasakan diri melakukan perilaku seks aman, seperti menggunakan alat kontrasepsi yang diyakini bisa melindungi dari penularan HIV antarpasangan,” lanjutnya.

Sementara itu, tren peningkatan Odha ada di kalangan ibu rumah tangga (IRT). Mereka menjadi kelompok yang mengalami tren peningkatan cenderung tinggi, selain PSK dan pelajar/mahasiswa. Saat ini, di Jawa Barat, sudah ada 37.485 kasus HIV dan 10.370 kasus AIDS.

“Trennya meningkat di semua kelompok, hanya memang peningkatannya lebih bermakna hampir 20-an persen, yaitu ada pada ibu rumah tangga. Peningkatannya ada di seluruh daerah (Indonesia) yang menjadi lokus,” kata Berli.

Peningkatan ini, lanjut Berli, bisa terjadi karena kurangnya sosialiasi atau terputusnya rantai kegiatan sosialisasi. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh masih tabunya orang Indonesia dalam membicarakan kekurangan pasangan kepada pasangannya sebelum menikah.

“Budaya di Indonesia bisa dikatakan masih tabu untuk membicarakan kekurangan dari masing-masing diri kepada pasangannya. Padahal mugkin kalau dari awal sudah dibicarakan – misal bahwa saya ini penderita (HIV/AIDS) – mungkin tidak akan terjadi penularannya, jangan sampai tidak diketahui oleh pasangannya,” ucapnya.

Selain itu, kata Berli, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri atau melapor juga penting dalam mencegah dan mengatasi HIV/AIDS. Apalagi saat ini, baik pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten/kota sudah mulai membuka klinik VCT. Klinik VCT (Voluntary Counselling and Testing) bisa diartikan sebagai tempat konseling dan tes HIV sukarela (KTS).

“Kalau ini (VCT) secara masif dilaksanakan, Insyaallah nanti akan semakin banyak orang yang secara sukarela memeriksakan kondisinya,” katanya.

“Selain itu, kita juga ada Pusat Informasi Konseling dan ada juga konseling berbasis web, ada juga kerja sama dengan BKKBN melalui generasi berencananya itu, dengan BNN untuk penanganan kasus terutama di instansi, kemudian ada juga dengan perguruan tinggi,” tambahnya.

Salah satu ibu rumah tangga pengidap HIV bercerita bahwa awal mula tahu bahwa dirinya positif HIV pada bulan Januari 2018 lalu, bahkan salah satu anaknya juga sudah positif HIV. “Saya kaget banget dan sedih, enggak nyangka bisa terinfeksi,” katanya.

“Tapi, saya berusaha apapun yang ada, yang bisa kita ikhtiar dulu. Saya harus bisa, harus semangat, walaupun sendiri,” lanjutnya.

Dia pun berharap ada perhatian dari pemerintah bagi pengidap HIV/AIDS. Karena menurutnya, semakin hari semakin banyak ibu rumah tangga yang terinfeksi.

“Mudah-mudahan pemerintah bisa mendengar, membantu, dan berpihak kepada kami. Tolong bantu kami, karena kami ada,” ucapnya.

Pada kesempatan ini, Uu menyerahkan lembar komitmen bersama Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat tentang Penanggulangan HIV/AIDS secara terpadu melalui gerakan pencegahan ancaman radikalisme, narkoba, HIV/AIDS, dan kekerasan untuk mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin kepada 27 Bupati/Walikota se-Jabar.

Lembar komitmen ini telah ditandatangani pada 30 Oktober 2018. Hadir secara langsung untuk menerima lembar komitmen itu, yaitu Wali Kota Sukabumi, Wali Kota Cirebon, Wakil Bupati Sukabumi, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, dan Wakil Wali Kota Bandung.(arm)

Gubernur Jawa Barat Harap Tiga Raperda Segera Disahkan

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal ini untuk mempercepat proses penganggaran APBD murni 2020 dan segera dirasakan dampak baiknya oleh masyarakat.
Ketiga Raperda tersebut yaitu Raperda Pendidikan Keagamaan, Raperda Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) tahun 2019-2039 dan Raperda Penyelenggaraan Kesehatan.
"Saya harap tiga Raperda ini segera disahkan karena makin cepat Perda hadir maka rakyat makin cepat merasakan dan supaya bisa cepat dianggarkan. Karena konsekuensi dari Perda ini ‘kan kita harus menganggarkan, targetnya di anggaran murni tahun depan harus sudah ada," ucap Emil –sapaan Ridwan Kamil-- usai sidang paripurna di kantor DPRD Jawa Barat, Senin (24/6/2019).
Emil mengungkapkan, pihaknya melihat ada tiga situasi di Jawa Barat yang masih belum optimal. Pertama, banyaknya masyarakat yang masih komplain terkait pelayanan kesehatan. Selain itu, di Jawa Barat, khususnya wilayah pedesaan, tenaga kesehatan masih kurang.
"Layanan kesehatan masih banyak komplain, masih banyak rasio dokter yang berkurang dan lainnya, sehingga kita perlu inovasi baru untuk kesehatan," katanya.
"Jadi dalam Perda kesehatan itu 50 persen merupakan inovasi baru," lanjutnya.
Soal Raperda Pendidikan Keagamaan, kata Emil, peraturan tersebut sifatnya universal untuk semua agama. Namun, dalam Raperda itu, pihaknya menyoroti bahwa hibah Bantuan Sosial (Bansos) akan diberikan secara merata dan adil kepada semua lembaga pendidikan agama.
"Hibah Bansos itu ‘kan biasanya harus dilobi-lobi dulu. Nah, dengan Perda Pendidikan Keagamaan ini kita ratakan kita bikin kualifikasi biar semua dapat sesuai porsinya," ucapnya.
Terkait Raperda tentang RP3KP tahun 2019-2039, Emil mengatakan bahwa salah satu tujuan diterbitkannya peraturan tersebut supaya kasus-kasus soal pembangunan permukiman tidak kembali terulang. Dalam Raperda tersebut, kata dia, diatur prosedur-prosedur dan pemikiran dari setiap kepala daerah yang sudah disinkronkan.
"Nanti akan lebih proaktif dengan Perda RP3KP ini dan memastikan kebutuhan permukiman, pengentasan kekumuhan, dan isu-isu kota-kota baru yang skala besar itu jangan terjadi lagi hal negatif yang pernah dialami," ucapnya.
Saat ini ketiga Raperda tengah digodok oleh DPRD Jawa Barat dengan membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus). "Mudah-mudahan dengan tiga inovasi Perda ini Jabar semakin lebih baik," tutup Emil.(arm)

Samsat Online Nasional Berlaku di Jawa Barat

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani perjanjian kerja sama pemberlakuan Samsat Online Nasional (Samolnas) bersama Korlantas Polri yang diwakili oleh AKBP Herri Rio di Gedung Sate Bandung, Senin (24/6/2019).

Dengan perjanjian tersebut, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat wajib dilakukan secara online. "Kita mendukung program dari pusat ini, walaupun kita di Jabar juga sudah online melalui Samsat J'bret," kata Emil –sapaan akrab Ridwan Kamil--.

Menurut Emil, Samolnas merupakan penyempurnaan dari Samsat J'bret atau Jawa Barat Ngabret. Lewat Samolnas, wajib pajak tidak harus ke kantor Samsat untuk melakukan pengesahan karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan dikirim langsung.

"Ini adalah contoh bahwa kita beradaptasi dengan perkembangan zaman, yaitu teknologi pelayanan publik. Kita harus mengikuti kebiasaan masyarakat, yang penting kewajiban tertunaikan," ucapnya.

Kasi Standarisasi STNK Subdit Dit Regident Korlantas Polri AKBP Herri Rio mengatakan bahwa saat ini baru enam provinsi, termasuk Jawa Barat, yang sudah efektif menerapkan Samolnas. Meski begitu, penandatanganan kerja sama sudah dilakukan di 34 provinsi.

"Penandatanganan sudah 34 provinsi sejak April lalu, tapi yang sudah berjalan lima daerah ditambah Jabar jadi enam," ucapnya saat ditemui seusai penandatangan kerja sama Samolnas.

Herri menargetkan, dalam dua bulan, Samolnas, yang merupakan program dari Korlantas Mabes Polri, akan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. "Target 2 bulan lagi Samolnas berjalan di semua wilayah," katanya.

Samolnas sendiri bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan mencerminkan pola Good Government Service. Samolnas juga merupakan implementasi inovasi pelayanan pembayaran PKB, SWDKLLJ, dan pengesahan STNK tahunan secara elektronik.

"Samolnas berbasis self service dengan mengedepankan fungsi keamanan, integrasi dan otomatisasi," ucap Herri.

Usai penandatanganan, tim dari Korlantas Polri melakukan sosialisasi Samolnas kepada tim pembina Samsat Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Bapenda Jawa Barat, Polda Jawa Barat, PT. Jasa Raharja Jawa Barat, dan Bank bjb.( arm)

Tiga Tugas Utama Kepala Desa di Seluruh Jawa Barat

Mitrapolisi.co.id/

CIMAHI -- Kepala desa (Kades) merupakan salah satu jabatan strategis dalam struktur organisasi pemerintahan di Indonesia. Kades menjadi ujung tombak pembangunan dan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa paradigma baru pembangunan desa perlu dilakukan. Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi tugas utama Kades, yaitu salah satunya menjaga rasa aman atau kondusivitas masyarakat.

"Saya titip, karena tugas Kepala Desa adalah membuat rasa aman masyarakat. Rajut kembali kebersamaan masyarakat, terutama pasca-Pilpres dan Pileg ini," ucapnya saat membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tata Kelola Pemerintahan Desa Angkatan I, II dan III Tahun 2019 di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Senin (24/6/2019).

Tugas kedua kades, kata Uu Ruzhanul, adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Paradigma kepemimpinan saat ini perlu diubah dari dilayani menjadi melayani. Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan pelayanan terbaik.

"Berikan pelayanan yang maksimal, pelayanan prima. Maka, paradigma kepala desa harus diubah, dulu sering dilayani tapi sekarang harus melayani. Visi misi pribadi dikebelakangkan, tapi visi misi masyarakat dikedepankan," katanya.

Tugas utama Kades yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila tidak ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kepemimpinannya, Kades tersebut, lanjut Uu Ruzhanul, bisa dinyatakan gagal menjadi seorang pemimpin.

Uu Ruzhanul berpesan kepada Kades di seluruh Jawa Barat untuk membangun integritas. Salah satu caranya adalah memperbaharui niat bahwa menjadi seorang pemimpin sebagai jalan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, Kades perlu membangun komunikasi dengan semua elemen masyarakat.

"Perbaharui niat kita menjadi pemimpin, perbaharui niat kita menjadi kepala desa. Niatkan semua yang kita lakukan untuk mendapatkan rida Allah SWT agar menjadi ibadah," katanya.

Selain membuka diklat Tata Kelola Pemerintahan Desa, Uu Ruzhanul juga membuka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV Angkatan V dan VI Pemda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

Ada 60 orang ikut serta dalam Diklatpim ini, yaitu pejabat Eselon IV dari Pemerintah Kota Bandung, Depok, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Purwakarta, Kuningan, RS Mata Cicendo (Kementerian Kesehatan), serta Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. (arm)

Bupati Garut Rudy Gunawan Apresiasi Pencanangan Sepak bola di Event Giring Bola

Mitrapolisi.co.id/

Bupati Garut Rudy Gunawan memberikan apresiasinya kepada Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakarat (FK-KIM) Kabupaten Garut bersama PSSI yang akan menggelar event pencanagan prestasi sepakbola Kabupaten Garut melalui Garut Giring Bola Terpanjang 1000 anak Usia Dini pada Juli 2019 mendatang.

“kami menaruh harapan besar bahwa pretasi sepakbola kabupaten Garut segera terlihat, setidaknya dengan semangat yang dilakukan PSSI Garut untuk terus mengupayakan terobosan terobosan guna memompa prestasi sepakbola,”kata Rudy saat memberikan closing statment dalam klip iklan Giring Bola yang diproduksi Kims Channel kolaborasi para sineas dan penggiat televisi di Garut.

Bupati Rudy menyebut melalui pendekatan kegiatan Garut Giring Bola diharapkan mampu memompa semangat kebersamaan dan mampu menyadarkan berbagai stakeholder untuk sama-sama mendorong lahirnya prestasi sepakbola Kabupaten Garut.

“Ini kegiatan positif dalam menjaga semangat kebersamaan melalui bola sehingga nantinya berujung pada prestasi sepakbola kabupaten Garut. Semoga semua stikholder sepakbola dapat mensuportnya,”ungkapnya.

Ketua penyelenggara Garut Giring Bola Abah Janur MB yang nenjabat sebagai Ketua FK KIM Garut mengatakan " dengan diselenggarakannya Garut Giring Bola ini adalah sebuah tantangan dimana dari kegiatan ini akan munculnya bibit2 sepakbola sejak usia anak2 karena sejak dahulu Garut telah menghasilkan bibit2 sepak bola baik untuk nasional" ungkapnya dan kegiatan ini akan di jadikan kalender kegiatan rutin PSSI kabupaten Garut (arm)

Ridwan Kamil Apresiasi Kualitas Layanan Haji Jawa Barat

Mitrapolisi.co.id/

BEKASI -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri pengukuhan Pengurus Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) sekaligus melakukan 'Meal Test' Penerbangan Haji Embarkasi/Debarkasi Jakarta-Bekasi di Aula Asrama Haji Bekasi, Kota Bekasi, Kamis (20/6/2019).

Menurut Emil –demikian Ridwan Kamil disapa--, jumlah jemaah haji asal Jawa Barat terbanyak se-Indonesia, yakni sekisar 39 ribu jemaah atau 19 persen dari jumlah jemaah haji nasional. Maka, dia meminta penyelenggara memberikan pelayanan terbaik, supaya jemaah bisa melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk dan kembali ke Tanah Air dengan selamat.

"Semua bersemangat memfasilitasi sebuah kegiatan keagamaan yang menjadi wajah kita semua. Kita mengurusi agar para jemaah bisa mabrur dan mabruroh," ucapnya.

Emil pun berharap daftar antre atau waktu tunggu bagi masyarakat yang ingin beribadah haji bisa dikurangi. Saat ini, di Indonesia waktu tunggu jemaah untuk bisa berangkat ke tanah suci mencapai 40 tahun.

Sedangkan, waktu tunggu jemaah haji di Jawa Barat sekisar 12 sampai 20 tahun. Emil mengajak semua pihak, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat, mengupayakan agar waktu tunggu jemaah bisa terus ditekan.

"Sudah punya kemampuan, tapi karena sebuah aturan administrasi mereka harus menunggu 40 tahun, padahal umurnya belum tentu cukup," katanya.

Terlebih Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait penambahan kuota haji. Kemudian, diharapkan akan ada upaya maupun kebijakan-kebijakan soal penambahan kuota haji Indonesia.

"Kita ketauhi Indonesia negara Muslim paling besar di dunia. Populasi besar, dikombinasikan dengan ekonomi yang baik, bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah," ucap Emil.

Selain itu, Emil juga menjelaskan mengapa pemberangkatan haji belum bisa dilakukan melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka. Menurutnya, hal itu terjadi karena sejumlah persoalan administrasi. Padahal, untuk infrastruktur bandara sendiri sudah sangat siap.

"Mudah-mudahan tahun depan BIJB Kertajati bisa jadi Embarkasi/Debarkasi haji untuk Jawa Barat," katanya.

Soal ‘Meal Test’, Emil menyatakan bahwa makanan yang disediakan untuk jemaah haji sudah sangat layak. Apalagi, di Tanah Suci akan juga disediakan makan khas kedaerahan atau sesuai asal Embarkasi.

Selain itu, panitia haji juga akan memperbanyak makanan berbahan ikan untuk jemaah yang mayoritas berusia di atas 50 tahun. Emil tidak lupa memberikan apresiasi kepada penyelenggara haji, terlebih dengan adanya layanan antar koper dari bandara ke hotel jemaah menginap.

"Kami juga titip, bulan Agustus secara klimatologi sangat panas, suhu tinggi, dehidrasi, saya titip ekstra minum diberikan pilihan tambahan agar lebih banyak konsumsi minum jemaah," katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat A Buchori menyebut, masalah selalu datang silih berganti. Namun, permasalahan yang datang setiap tahunnya berbeda-beda. Hal itu, kata dia, menunjukkan betapa dinamisnya aktivitas haji di Indonesia maupun Jawa Barat.

Oleh karena itu, inovasi menjadi suatu kenicayaan, supaya pelayanan haji setiap tahunnya terus membaik. Buchori mengatakan bahwa jumlah petugas PPIH Jawa Barat pada 2019 sekisar 355 orang dengan rincian 22 unsur pimpinan dan 332 PPIH pembantu.

Menurut Buchori, unsur yang terlibat pada PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi, yakni Kementrian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Pemdaprov Jawa Barat, Kepolisian Metro Kota Bekasi, dan unsur Pemerintah Kota Bekasi.

"Masa operasional pemberangkatan jemaah haji, tinggal 20 hari lagi. Yaitu tepatnya tanggal 6 Juli 2019, kloter pertama mulai masuk asrama dan diberangkatkan mulai 7 Juli 2019," katanya.

Buchori mengatakan, jumlah jemaah haji Jawa Barat kali ini mencapai 38.913 jemaah. Selain itu, ada sekisar 285 TPHD, 485 petugas kloter, dan terbagi dalam 97 kelompok terbang (kloter). Sehingga, total keseluruhan yang diberangkatkan dari Jawa Barat sekisar 39.683 orang.

"Sebelum keberangkatan menuju Arab Saudi, seluruh jemaah haji akan dikarantina selama lebih kurang 12-14 jam di asrama haji. Guna memastikan kesiapan jemaah haji, dan hal-hal yang diperlukan oleh jemaah haji," katanya.

Pada keberangkatan haji 2019, Kanwil Kemenag Jawa Barat melaksanakan pelatihan terintegerasi untuk seluruh petugas haji. Hal itu dilakukan guna meningkatkan sinergi antara petugas kloter dan ketua rombongan.

Buchori menambahkan, Provinsi Jawa Barat sudah memiliki pembimbing ibadah haji tersertifikat sebanyak 1.097 orang. Sehingga, pihaknya tidak sulit untuk mencari pembimbing jemaah haji.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktorat Jendral Ibadah Haji dan Umroh, Kementerian Agama Republik Indonesia, Sri Ilham Lubis, mengatakan bahwa penyelenggaraan haji terbagi pada dua fase.

Fase pertama adalah keberangkatan yang direncanakan dimulai dari tanggal 6 -19 Juli 2019, untuk gelombang pertama, dengan tujuan bandar udara Amir Muhammad bin Abdul Azis Madinah. Untuk gelombang dua yakni tanggal 20 Juli-5 Agustus 2019 dengan tujuan bandar udara King Abdul Azis Jeddah.

Kemudian, fase kedua adalah pemulangan, untuk gelombang pertama akan dimulai pada tanggal 17-31 Agustus 2019, dan jemaah haji akan dipulangkan melalui bandar udara King Abdul Azis Jeddah. Untuk gelombang dua yakni mulai tanggal 30 Agustus -15 September 2019 dari bandar udara Amir Muhammad bin Abdul Azis Madinah.

"Dan rencananya wukuf 9 Dzulhijjah 1440 H/ 2019, diperkirakan akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019," ucapnya.

Jemaah haji pada 2019 diterbangkan melalui 13 Embarkasi haji. Secara nasional, total jumlah jemaah haji reguler plus petugas adalah 216.645 orang, yang terbagi pada 529 kloter. "Setelah dilakukan proses negosiasi dan seleksi. Kemenag RI menetapkan dua maskapai penerbangan, yaitu Garuda Airlines dan Saudia Airlines," kata Sri.

Garuda Airlines akan memberangkatkan jemaah haji dari Embarkasi Aceh, Medan, Padang, sebagian Jakarta Pondok Gede, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makasar, dan Lombok. Sementara Saudia Airlines akan menerbangkan jemaah yang berasal dari Embarkasi Batam, Palembang, sebagian Jakarta Pondok Gede, Jakarta-Bekasi, dan Surabaya.

Untuk fasilitas selama penerbangan, jemaah haji akan mendapatkan bagasi yang dapat diisi maksimal 32 kilogram, tas maksimal 7 kg, serta tas passport. Jemaah juga akan mendapatkan air zam zam sebanyak 5 liter/galon.

"Selama kepulangan, jemaah haji akan mendapatkan dua kali makan dan satu kali makanan ringan, serta minuman sesuai dengan standar penerbangan internasional," kata Sri.

Selain itu, Sri menyebut pihaknya memberikan extra cover sebagai asuransi bagi jemaah yang wafat dalam pelaksanaan ibadah haji. Ekstra cover senilai Rp. 120 juta. Pun pihaknya juga siap memfasilitasi jemaah haji yang sakit.

Kementerian Agama, Ditjen PHU khususnya, setiap tahun melakukan peningkatan pelayanan ibadah haji. Tahun lalu, pihaknya mendapat indeks layanan haji di Arab Saudi sebesar 85,23. Hal itu bisa diraih berkat kerja keras berbagai pihak terkait.

"Indeks kepuasan jemaah haji untuk tahun 2019 semoga meningkat seusai kontrak kinerja yang telah ditandatangani antara Ditjen PHU dan Menteri Agama yakni 85,3," kata Sri.

"Jemaah tidak perlu menunggu bagasi di gate, tapi bisa langsung ke hotel. Maka perlu diperhatikan standarisasi penandaan koper," lanjutnya.

Selain itu, ada kebijakan baru bahwa seluruh jemaah haji akan mendapatkan layanan angkutan selawat selama 24 jam. Kementerian Agama juga berupaya memberikan kenyamanan dengan menyediakan pendingin di tenda saat berada Arafah.

"Untuk katering akan disediakan menu lokal, kita akan masukan menu satu minggu 2-3 kali menu kedaerahan," tutupnya.(arm)