Mitrapolisi.co.id/
KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Mulyana sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (19/6/19).
Gubernur melantik Kepala BPKP yang baru dalam kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di Jawa Barat. Pelantikan berdasarkan SK Kepala BPKP RI Ardan Adiperdana.
Kepala BPKP Provinsi Jawa Barat yang baru, Mulyana, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam pada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat di Jakarta.
"Saya melantik mewakili Pemerintah Pusat di daerah," ujar Gubernur usai pelantikan.
Dalam pandangan Gubernur, BPKP memegang peranan penting dalam menjaga pembangunan di Jawa Barat tetap on the track sesuai aturan. Terlebih dengan gaya kepemimpinan Emil, sapaan akrab Gubernur, banyak inovasi dan kolaborasi.
"Hakikat kemajuan itu, Jawa Barat Juara dengan konsep ‘ngabret’ ini nanti tercermin dengan inovasi pembiayaan dan kerja sama. Di situ suka ada ruang abu- abu. Maka kita butuh opini- opini pengamanan dari BPKP bisanya menjadi kunci," jelas Emil.
Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat, tidak memiliki dana tak terbatas untuk membangun. Oleh karena itu, metode pembiayaan berbagai program pembangunan harus dielaborasi. Data statistik menunjukkan, APBD/APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hanya 9 persen saja. Sehingga pemerintah butuh sumber dana lain.
Menurut Emil, inovasi pembiayaan yang akan dimaksimalkan di era kepemimpinan 'Jabar Juara' adalah metode jalur non- APBD. Seperti di antaranya Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pengembangan obligasi daerah, CSR, dana ummat, pembiayaan pembangunan oleh bank daerah, dan lain- sebagainya.
Sehingga, lanjut Emil, BPKP menjadi kunci serta sumber hukum dan fakta dalam mengawasi setiap tahap pembangunan. Dengan pimpinan baru, Emil berharap kehadiran BPKP di Jabar dapat membantu mengakselerasi berbagai program.
Gubernur mencontohkan sejumlah proyek pemerintah yang dianggap sukses menerapkan pola pembiayaan alternatif. Beberapa di antaranya yakni proyek Sampah Regional Nambo bagi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, dan Provinsi Banten.
Sejumlah proyek besar lain yang segera meluncur yakni TPAS Legoknangka, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatigede, dan LRT Bandung Raya yang merupakan konektivitas dari KA Cepat Bandung – Jakarta ke delapan jalur kereta api penghubung kota/ kabupaten sekitar.
"Kami butuh opini, masukan, juga terkait pembiayaan melalui hal-hal lain yang bisa dilakukan," katanya.
Gubernur juga mengajak BPKP tetap bersinergi dengan Pemdaprov Jabar agar tradisi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dikeluarkan Badan Pemerika Keuangan (BPK) dapat berlanjut untuk kesembilan kalinya secara beruntun.
"Selamat Pak Mulyana beliau orang Kuningan orang Jawa Barat asli. Mudah- mudahan dengan pimpinan yang baru, Jawa Barat jadi provinsi percontohan yang larinya cepat. Cepatnya dengan tepat dan akuntabel, dengan kajian baik yang datangnya dari BPKP. Kalau berhasil Provinsi Jawa Barat jadi percontohan untuk Indonesia maju yang luar biasa," ungkap Gubernur.(arm)
