Selasa, 09 April 2019

Gub Jabar Teninjau Kembali Proyek Pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage,

Mitrapolisi.co.id/ BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau proyek pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung, Sabtu (16/3/19). Tak hanya ingin menjadi sebuah bangunan monumental, masjid ini menjadi bagian dari komitmen seorang pemimpin kepada dakwah Islam.
"Saya sudah komit, Lillahita'ala ini mah bagian dari komitmen pemimpin kepada dakwah Islam juga kepada kelancaran proyek," kata Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil saat ditemui Tim Peliput Humas Jabar usai peninjauan.
"Saya haturkan terimakasih untuk seluruh yang terlibat, semangatnya luar biasa, karena membangun sebuah masjid jadi ada ekstra motivasi," lanjutnya.
Emil juga mengaku, pihaknya sengaja datang meninjau langsung proyek untuk memberikan masukan. Menurutnya, proyek sebesar Masjid Al Jabbar membutuhkan ketelitian dan keputusan cepat.

"Ini bagian dari sebuah proses, saya datang untuk memberikan masukan-masukan karena membangun (masjid) sebesar ini membutuhkan ketelitian, butuh sebuah keputusan yang cepat," ujar Emil.
Progres terkini pembangunan untuk Tahap 1 atau bagian eksterior mencapai 96,7% dan ditargetkan selesai secara keseluruhan akhir 2020.
"Mudah-mudahan (selesai) sesuai jadwal -- inginnya kalau tidak ada halangan akhir 2020 bisa kita resmikan," ungkap Emil.
"Persentasenya 69,7 persen di minggu kemarin itu untuk tahap satu, eksterior," timpal salah satu pekerja proyek yang dampingi Emil.(ds)*

Peran Rimbawan Sangat Penting Jaga Ekosistem Hutan

Mitrapolisi.com/
BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa mengatakan sejak sistem hutan register dan tata guna hutan kesepakatan (TGHK), hingga hutan menurut konsep tata ruang, telah terjadi evolusi kawasan hutan dari 147 juta ha (pada sekitar 1978-1999), menjadi 134 juta ha (1999-2009) dan menjadi 126 juta ha (pada 2009 s/d sekarang).
Sekda Iwa menyampaikan hal tersebut saat  menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bhakti Rimbawan ke 36 Tahun 2019 Tingkat Provinsi Jawa Barat dengan membacakan Pidato Menteri Lingkungan Hidup dan Dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya di Halaman Kantor Perum Perhutani Divre Jawa Barat, Senin (18/3/19).
“Data pada 2014 menunjukkan bahwa kawasan hutan yang diberikan izin seluas 33,2 juta ha dari total luas kawasan 126 juta ha. Alokasi perizinan kepada swasta mencapai 32,74 juta ha atau 98,53% dan kepada masyarakat 1,35%,” lanjutnya.
“Lalu data pada akhir 2018 menunjukkan bahwa selama tahun 2015-2018 tercatat kawasan hutan yang diberikan izin seluas 6,49 juta ha dengan komposisi perizinan swasta 1,57 juta ha atau 24,7% izin kepada masyarakat 4,91 juta ha atau 75,54%,” ungkapnya.
Dengan demikian, papar Iwa, terjadi evolusi alokasi dari semula pada periode hingga tahun 2014 dan pada periode 2015-2018. Pada akhir 2018 tercatat area berizin seluas 39,72 juta ha dari total luas kawasan hutan 126 juta ha. Alokasi perizinan swasta seluas 32,7 juta ha (86,37%) menurun dari 2014 (98,53%) dan areal izin untuk masyarakat seluas 5,4 juta ha atau 13,49% meningkat dari tahun 2014 (1,35%).
Sehingga pada april 2018, Presiden RI menegaskan untuk dilakukan reklamasi dan rehabilitasi hutan secara besar-besaran mulai tahun 2019. Harus dilakukan gerakan penanaman secara nasional di seluruh indonesia. Rehabilitasi dan penanaman pohon diorientasikan untuk penyelamatan danau, penyelamatan dam/waduk, pemukiman.
“Serta menjaga keindahan alam sekaligus untuk perluasan kesempatan kerja, penyediaan kayu rakyat dan berbagai manfaat ekonomi lainnya bagi tabungan masyarakat di masa depan. Reklamasi dan rehabilitasi lahan dilakukan pada 15 daerah aliran sungai (DAS), 15 danau dan wilayah bagian hulu dam pada sebanyak 65 lokasi,” ujar Iwa.
Maka peran Rimbawan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Terlebih untuk memelihara, melindungi dan meningkatkan kemampuan ekosistem hutan. Karena rimbawan adalah sosok yang kuat dalam identitas, skill, perspektif berpikir, solidaritas dan bergotong-royong. rimbawan juga sosok yang teguh dan tangguh, kuat dan disiplin dalam kerja dan pantang surut hadapi tantangan lapangan, survival.
Menurut Iwa, sudah sepantasnya pada Peringatan Hari Bhakti Rimbawan saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan refleksi, menggali inspirasi, motivasi dan berbagai inovasi dalam kiprah kerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dimanapun bertugas. (ds)*

Sekda Jabar Iwa Karniwa Pimpin Rapat Pra Musrebang Kewilayahan Tahun 2019

Mitrapolisi/
BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar), Iwa Karniwa mengatakan Pra Musrebang Kewilayahan Tahun 2019 merupakan satu rangkaian perencanaan dalam menyusun RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Kewilayahan di Provinsi Jawa Barat ini terbagi enam wilayah pengembangan (WP).
“Yaitu wilayah Pengembangan Bodebekpunjur, Wilayah Pengembangan Purwasuka, Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning, Wilayah Pengembangan Sukabumi Dan Sekitarnya, Wilayah Pengembangan Cekungan Bandung Serta Wilayah Pengembangan Priangan Timur Dan Pangandaran,” papar Iwa saat membuka Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Pra Musrenbang) Kewilayahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 mewakili Gubernur Jawa Barat di Ballroom Hotel Crowne, Senin (18/3/19).
Lebih lanjut, Iwa menuturkan forum pra musrenbang kewilayahan ini diharapkan dapat terinventarisasi dan terklarifikasi usulan-usulan kegiatan bottom up. Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pembangunan Provinsi Jawa Barat serta program/kegiatan yang ada di perbatasan kabupaten/kota.
“Sehingga dapat terjadi sinergi dan kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota, antar pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan antar provinsi sekitar yang berbatasan,” sambungnya.
Maka hasil yang diharapkan pada pra musrenbang kewilayahan adalah terwujudnya kesepatakan usulan kegiatan dari masing-masing wilayah pengembangan untuk disetujui. Dimana pada Forum Musrenbang tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat beserta pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan akan menentukan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2020.
“Diantaranya dengan memprioritaskan untuk akses pendidikan untuk semua, desentralisasi pelayanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi,  pengembangan destinasi dan infrastuktur pariwisata, pendidikan agama dan tempat ibadah, infrastuktur konektivitas wilayah,
gerakan membangun desa, subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah) dan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah,” katanya.
Pada kesempatan ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanegara ingin menitipkan beberapa hal dalam Pra Musrembang Kewilayahan Tahun 2019 ini. Pertama, pembangunan wilayah Cirebon dan Tasikmalaya harus menarik. Agar masyarakat di wilayah sana tidak pergi ke Purwokerto untuk sekolah bahkan ke rumah sakit.
Kedua, kata Irfan, perbanyak lagi sekolah-sekolah di daerah. Karena sekarang kewenangan SMA sudah di tangan provinsi. Lalu yang ketiga, buatlah tugu batas Provinsi Jawa Barat dengan provinsi lain, sehingga sebagai masyarakat tidak akan salah kewilayahan daerahnya.
Lebih lanjut Kepala Badan Prencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Taufik BS menjelaskan Pra Musrenbang Kewilayahan ini merupakan bagian dari rangkaian Musrenbang Provinsi yang dimulai dari Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2019 lalu. Kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat kebijakan (Kopdar).
Dimana saat itu tanggal 4 Maret 2019 lalu, satu hari penuh Gubernur Jawa Barat dengan para Bupati dan walikota berkumpul berdiskusi tentang usulan kegiatan dan rancangan kegiatan prioritas tahun 2020. Lalu pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kota yang dilaksanakan mulai tanggal 6 - 21 Maret 2019 dan secara simultan perangkat daerah juga melaksanakan forum perangkat daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Pra Musrenbang saat ini dilaksanakan selama 3 hari, dimulai tanggal 18 - 20 Maret 2019.
“Dengan rincian agenda yaitu hari pertama acara sidang kelompok untuk wilayah pengembangan Sukabumi dan Purwasuka. Kemudian, hari kedua adalah sidang kelompok wilayah pengembangan Bodebekpunjur dan Ciayumajakunin. Serta hari ketiga adalah acara sidang kelompok untuk wilayah pembangunan cekungan Bandung dan Priangan Timur Pangandaran,” papar Taufik.
Melalui forum ini akan dilakukan koordinasi dan sinergisitas program di lingkup kewilayahan di 6 wilayah pengembangan dan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah (Rakortekbangda) yang akan dilaksanakan pada 25 - 27 Maret 2019. Rakortekbang akan membahas program dan kegiatan prioritas yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya dan sebagai bahan untuk dibahas lebih lanjut dan diputuskan pada saat musrenbang yang akan dilakukan pada tanggal 2 April 2019.(ds)*

Gub Jabar Ridwan Kamil Bersama Seluruh ASN Menggelar Shalat Ghaib Untuk Tragedi Muslim di Selandia Baru

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama seluruh ASN Setda Pemdaprov Jabar menggelar shalat Ghaib untuk mendoakan para warga muslim yang menjadi korban terorisme di Selandia Baru beberapa waktu lalu. Shalat Ghaib dipimpin langsung oleh ketua MUI Jabar Rahmat Syafei di Masjid Al Muttaqin Gedung Sate selepas menunaikan shalat Ashar, Senin (18/03/2019).

Dalam tausiyahnya, Rahmat Syafei mengatakan kaum muslimin di Indonesia khususnya di Jawa Barat mengutuk keras peristiwa teror yang menewaskan kaum muslimin di Selandia Baru saat menunaikan shalat jumat. Selain berbela sungkawa melalui ucapan, menurutnya ada cara yang lebih baik dan dianjurkan yaitu menshalatkan.
"Shalat Ghaib adalah menshalatkan mayit yang tidak berada dihadapan orang yang menshalatkan. Hari ini Alhamdulillah kita mendoakan mereka almarhum almarhumah dengan shalat ghaib, semoga Allah SWT menjadikan kebaikan dengan doa kami itu," kata Rahmat.
Ia menuturkan, masyarakat harus meyakini bahwa dalam ajaran Islam akan ada kehidupan setelah kematian. Untuk itu masyarakat harus mempersiapkan bekalnya di dunia, seperti para korban di Selandia Baru yang diyakininya mati syahid dan akan masuk surga.
"Kejadian yang menimpa saudara kita di Selandia Baru harus dijadikan hikmah yang besar, ini adalah kehidupan tapi setelah mati akan ada kehidupan lagi," ujarnya.(ds)*

Bandara Kerta Jadi BIJB Akan Dijadikan Bandara Kargo e-commerce.

Mitrapolisi.co.id/BANDUNG - Selain menjadi Bandara komersil, keberangkatan haji dan umroh, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka juga akan dijadikan Bandara Kargo e-commerce. Sebesar 50 persen kargo di Bandara Soekarno Hatta akan pindah ke Kertajati.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan para pelaku industri aviasi Asia Tenggara beberapa waktu lalu di Singapura terkait hal tersebut.
"Jadi mereka tertarik menjadikan Kertajati sebagai Bandara kargo e-commerce," katanya, Senin (18/03/19) di Bandung.
Menurut Emil, sapaan Gubernur, e-commerce atau perdagangan secara elektronik saat ini merupakan bisnis besar. Diprediksi dalam kurun waktu 5 tahun nilai bisnis e-commerce di Asia Tenggara akan mencapai US 80 Billion atau sekitar Rp 1000 Triliun. Bandara Kertajati akan mengambil sekian persen dari nilai tersebut. Untuk itu 50 persen kargo e-commerce di Bandara Soekarno Hatta akan pindah ke Kertajati yang dinilai sudah tidak memadai.
"Tahun ini dimulai ya memindahkan 50 persen operasional kargo di Bandara Soetta ke Kertajati karena saat ini sudah tidak memadai. Jadi Kertajati akan mengambil sekian persen dari US 80 Billion dengan akan membangun pergudangan canggih," jelas Emil.
Untuk merealisasikan hal itu pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 20 hektar di area Bandara Kertajati.
"Untuk pembangunannya sudah disiapkan lahan 20 hektar," ucapnya.
Nantinya PT BIJB akan bekerja sama dengan PT Jasa Angkasa Semesta Tbk yang sudah diberikan konsesi untuk mengelola kargo di Bandara Kertajati. Selain itu PT BIJB juga bekerja sama dengan PT Pos (Persero) yang akan mengirim barang kargo ke tempat yang dituju.
"Jadi nanti kerjasamanya 3 pihak yaitu PT BIJB, PT JAS dan PT Pos. PT JAS yang mengatur loading dengan pesawat hingga ke Bandaranya nanti yang mengirim ke rumah-rumahnya itu PT Pos," terang Emil.
Disamping menjadi Bandara kargo e-commerce, Bandara Kertajati tetap akan melayani penerbangan umum termasuk haji dan umroh. Emil memprediksi dalam kurun waktu 5 sampai 15 tahun Kertajati akan menjadi Bandara tersibuk di Indonesia.
"Hasil penelitian yang namanya Bandara itu ada yang 10 tahun baru ramai, ada yang 5 tahun atau 15 tahun, jadi jangan khawatir Kertajati masih seperti ini karena memang butuh waktu dan strategi. Saya yakin nanti Kertajati akan jadi Bandara tersibuk," katanya.(Arm)*

Provinsi Jawa Barat Berkomitmen Pastikan Hak Konsumen Terpenuhi

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen memastikan perlindungan dan hak-hak terhadap konsumen. Diantaranya menambah lembaga resmi pengaduan konsumen maupun lembaga yang sifatnya swadaya.
 
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai meresmikan pameran dalam rangka peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) ke-7 di depan Gedung Sate, mengatakan, Jabar kini memiliki 17 badan pengadilan yang tersebar di 17 daerah. Sehingga melalui badan pengadilan konsumen dan produsen itu diharapkan hasil mediasinya menjadi keputusan final.
 
"Kami di Jabar ingin memastikan dan ini sejalan dengan langkah Kementerian Perdagangan bahwa setiap hak konsumen punya perlindungan yang luar biasa," kata Gubernur yang akrab disapa Emil, Selasa (19/03/2019).
 
Selain itu, Emil meminta ke semua produsen yang menjual barang agar menyantumkan hotline atau nomor pengaduan konsumen khususnya kepada pelaku UKM.
 
"Saya titip ke semua produsen yang menjual barang pasitkan ada nomor pengaduan khusunya yang UKM ya, kalau produsen besar rata-rata sudah ada, UKM kecil akan kami berikan penyadaran," ujarnya.
 
Dirinya mengaku pernah membeli barang di pameran namun barang yang dipesan tak kunjung datang padahal sudah Ia bayar. Saat membeli barang secara online Emil pun pernah kecewa barang yang dibeli saat diterima tidak sesuai dengan yang ditampilkan.
 
"Saya dulu pernah beli barang di pameran sudah saya bayar di pameran tapi barangnya tidak datang komplen kemana juga bingung. Beli batik online yang ditampilkan dengan yang diterima berbeda. Sekarang tren nya naik dari pembelian barang konvensional menjadi online, keduanya punya dinamika dan akan kami pastikan konsumen dilindungi haknya," terangnya.
 
Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita yang turut hadir pada Hakornas ke-7 menuturkan, saat ini di Indonesia masih cukup banyak konsumen yang "diperdayai" oleh produsen.
 
"Banyak konsumen yang "diperdayai" atau yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, contohnya yang dialami Pak Gubernur," ucapnya.
 
Untuk itu, konsumen harus diberikan edukasi bahwa mereka memiliki hak nya dan mendorong para produsen untuk lebih bertanggung jawab kalau tidak ingin ditinggalkan konsumen.
 
"Kalau mereka mau berusaha dengan baik penuhi janji dan komitmennya kalau tidak maka pada satu titik dia pasti akan ditinggal konsumen," kata Mendag.
 
Namun, lanjut Menteri, kasus konsumen yang "diperdayai" di Indonesia masih terbilang cukup kecil bila dibandingkan di negara-negara maju yang sudah diangka 60 persen.
 
Untuk itu dalam peringatan Hakornas ke-7 tersebut pemerintah berupaya menyadarkan bahwa konsumen harus diberdayakan dan memiliki kemampuan mengetahui hak-haknya.
 
Pameran Hakornas ke-7 tahun 2019 adalah kegiatan yang digelar oleh Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang bekerjasama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional serta Pemdaprov Jabar.
 
Dengan tema "Edukasi Konsumen" pameran diisi oleh 90 both yang terdiri dari 60 both pelayanan pengaduan konsumen dan 30 both berupa produk unggulan UMKM. Pameran yang digelar selama 2 hari ini menghadirkan talkshow tentang eduaksi kepada konsumen. Dilalukan pula penandatanganan deklarasi Aku Cinta Produk Indonesia yang berkomitmen untuk lebih bangga dan mencintai produk dalam negeri.

Ridwan Kamil: "Kopi, Satu-satunya Komoditas Tak Bermasalah" 

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan kopi adalah satu-satunya komoditas yang tidak pernah "bermasalah" di dunia. Untuk itu, Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil akan terus mendorong komoditas ini, salah satunya dengan memindahkan kantor perwakilan dagang yang biasanya bertempat di daerah elit menjadi di kafe kopi.
 
"Yang tidak masalah di seluruh dunia cuma satu komoditi, namanya kopi. Mau di Skandinavia, di Afrika, ataupun Australia yang namanya kopi itu sama. Makanya diberi nama diplomasi kopi, sebagai pintu menjual lain-lain yang laku sesuai di daerahnya," kata Emil usai meresmikan acara HAKORNAS 2019 di Gedung Sate Bandung, Selasa (19/03/19).
 
"Jadi saya menyampaikan ada sebuah gagasan karena Kementerian Perdagangan ini punya perwakilan dagang di tiap negara, tapi ngantornya itu ada di kantor-kantor yang elite, di daerah yang mewah," tambahnya.
 
Nantinya, perwakilan dagang tersebut akan berkantor di kafe kopi Jawa Barat, yang mungkin akan dinamai kafe 'Jabarano'.
 
Menurut Emil, konsep ini dibuat untuk mempermudah proses transaksi karena pembeli dapat melihat langsung produk yang dijual di kafe tersebut.
 
"Dengan konsep itu artinya orang akan bertransaksi dagang tapi nantinya dapat melihat langsung produk-produk yang layak dijual di daerah atau negara tersebut. Pak Menteri bersedia karena selama ini konsepnya terlalu formal, jadi nanti akan lebih mengikuti pasar," ungkapnya.
 
 
Permudah Ekspor Produk UMKM
Selain itu, sebagai tindak lanjut dari kunjungannya ke beberapa negara Timur Tengah dan Afrika beberapa waktu lalu, Emil mengatakan akan mempermudah proses ekspor produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan cara melakukan perdagangan langsung.
 
"Beliau (Menteri Perdagangan) mendukung perdagangan langsung dengan Tim Dubai yang saya bawa sehingga ekspor produk UMKM tidak banyak halangan karena yang akan datang ke Jawa Barat ini pembeli yang juga punya toko atau mall di negaranya," ujar Emil.
 
Ini dilakukan, karena sering kali pelaku usaha kebingungan tentang prosedur ekspor produk. Sehingga Emil yakin dengan pola ini akan mengurangi 'ribetnya' proses ekspor ke luar negeri, seperti memikirkan terkait prosedur ekspor, dari mulai harus melalui bank ekspor mana, prosedurnya melalui Pelabuhan mana, hingga kaitan tentang ditipu atau tidak karena minimnya informasi dan relasi.
 
"Ini sering terjadi, nah ini polanya saya ubah. Pembelinya saya bawa ke Indonesia, dia saya suruh beresin ekspornya dan urusan di negaranya. Sehingga orang Jawa Barat tinggal menjual ke pihak-pihak yang sudah dikurasi oleh kami dengan sebanyak-banyaknya," katanya.

Jawa Barat, Provinsi Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen



Mitrapolisi.co.id/BANDUNG -- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, menyabet gelar sebagai "Provinsi Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen", dari Kementerian Perdagangan RI. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas hasil yang dicapai oleh Pemdaprov Jabar dalam melayani serta memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat sebagai konsumen.
Penghargaan yang diserahkan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita, diterima langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pada puncak Peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019, di pelataran Jl. Diponegoro Bandung, Rabu (20/03/19).
"Provinsi Jawa Barat telah 10 kali mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Terbaik untuk Peduli Konsumen terakhir pada 2018", kata Emil -- panggilan Gubernur.
 
Sukses Jawa Barat, diikuti pula oleh lima provinsi lainnya yakni Papua Barat, Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
 
Emil lanjut menyebut, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap tertib niaga serta barang dan jasa beredar. Pemdaprov Jabar juga akan mengoptimalkan upaya pemberdayaan konsumen.
 
Pun seiring kemajuan digital, dan meningkatnya layanan transaksi melalui E- Commerce, maka sasaran yang saat ini ingin dicapai adalah terbangunnya perlindungan konsumen sesuai perkembangan zaman, yakni diantaranya perlindungan bagi konsumen online.
 
"Untuk online perlindungan konsumennya masih kurang. Meningkatnya jual beli online, perlindungan konsumennya harus meningkat juga," kata Emil.
 
Nilai pergerakan barang 10 tahun ke depan lewat E - Commerece di Asia Tenggara diperkirakan mencapai angka 80 miliar USD. Merupakan prospek yang menarik.
 
"Barangnya receh-receh, murah, tapi jumlahnya banyak, pergerakannya sangat dinamis," ujarnya.
 
Untuk melayani konsumen lebih baik, Gubernur juga tengah menyiapkan lahan 20 hektar di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, sebagai pusat logistik industri 4.0, atau Hub E-Commerce.
 
"Ini komitmen kita mendukung industri 4.0, sehingga kita harapkan pergerakan barang lewat E- Commerce bisa lebih cepat dengan biaya yang terjangkau," katanya.
 
Pemdaprov Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, juga terus fokus melakukan pemantauan untuk aspek perizinan bidang perdagangan, bidang distribusi barang dan jasa meliputi, minuman beralkohol dan berbahaya, pendaftaran produk barang dalam negeri dan impor, pemberlakuan SNI, broker properti, perusahaan MLM, pendaftaran gudang serta penyimpanan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.
 
Sedangkan berdasarkan hasil pengawasan barang dan jasa yang beredar, sampai saat ini masih ditemukan produk SNI yang tidak sesuai aturan berlaku. Produk tersebut tersebar di pasar tradisional dan modern, maupun toko-toko. Selain itu juga masih ada produk elektronik dan telematika yang belum memenuhi aturan terkait manual kartu garansi
 
"Alhamdulillah lembaga peradilan konsumen untuk pengaduan, dan lain- lain sudah bekerja maksimal, yang diperlukan kini penguatan konsumen. Ini perlunya peningkatan pemahaman UU perdagangan dan peraturan teknis sektor perdagangan kepada pelaku usaha dan konsumen melalui sosialisasi, maupun pelatihan teknis," katanya.
 
Di sisi lain, Emil khawatir dengan maraknya kasus renternir berkedok financial technology (fintech), dan banyak korbannya. Gubernur berharap perkara semacam itu bisa lebih ditetapkan lagi dasar hukumnya.
 
"Nomer satu yang dikhawatirkan, bagi menengah ke bawah adalah peminjaman online. Rentenir sudah merambat ke online, dan sering kali konsumen yang telat bayar dipermalukan secara online juga. Mohon curhatan dari warga ini juga diperhatikan (Pak Menteri Perdagangan), sisi gelap 4.0 ini jadi perhatian kita bersama," tuturnya.
 
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggriono Sutiarto, Harkonas 2019 menjadi wujud nyata pelaksanaan strategi nasional perlindungan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017.
 
Harkornas digelar Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) bekerja sama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan tema "Saatnya Konsumen Indonesia Berdaya".
 
"Memeriahkan Harkonas 2019 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan seperti dibukanya klinik pengaduan konsumen yang dilaksanakan serentak di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung seputar permasalahan yang dihadapi konsumen ketika berbelanja. Konsumen dapat menyampaikan keluhan terhadap produk dan jasa yang dipakainya," tutur Veri.
 
Klinik Pengaduan Konsumen dimulai sejak 16 Maret 2019.  Diantaranya ada di Transmart Trans Studio Bandung (TSM), Transmart Buah Batu, Transmart Cimahi, Transmart Cipadung, Transmart Cimahi, Carefour Kiaracondong,  Carefour PVJ,  Griya Grand Cinunuk, Griya Sumber Sari, Yogya Kepatihan dan Giant Suci.
 
Juga diadakan pekan diskon yang melibatkan sekitar 32 perusahaan online maupun offline. Serta seminar edukasi konsumen. Pun hari ini juga dilakukan penandatanganan prasasti 251 kantor unit metrologi legal, yang dicatat Musium Rekor Dunia- Indonesia (MURI), serta penyematan rompi Tukang Ukur Takar Timbang (Kang Ujang).
 
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita beharap Harkonas 2019 dapat juga mendidik produsen agar bertanggung jawab.
 
"Tidak hanya kualitas barang atau layanan, tapi juga pada takaran. Mungkin ibu- ibu di pasar suka bertanya pada hati, apalah timbangan daging, cabai, bawang ayam sudah sesuai. Disinilah peran kita sebagai pemerintah, memperkuat konsumen, guna memperbaiki kualitas produk yang berkelanjutan," katanya.
 
Mendag menyebut, sejumlah target perlindungan konsumen saat ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi konsumen yang berdaya. Serta sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat  mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga universitas, bahwa mereka dilindungi hukum untuk mendapat produk yang berkualitas.
 
"Untuk semua keluhan kami siap memberi pelayanan konsumen Indonesia 24 jam 7 hari 365 hari," ujarnya.
 
Konsumen bisa menghubungi pusat pengaduan telepon (call center) bernomor 153,email Perlindungan.konsumen@kemendag.go.id atau hotline: 021-3441839.
 
"Kita harus terus melaksanakan perlindungan konsumen untuk pemenuhan pengukuran yang tepat hingga memastikan tertib niaga. Di samping menumbuhkan kecerdasan, dan kejujuran atas prodak yang dibeli, juga menghadirkan konsumen yang mencintai produk- produk dalam negeri dan hasil karya anak bangsa," kata Enggartiasto.

Kembangkan Desa, Jabar Akan Bangun 20 Jembatan di 2019

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG - Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jabar akan membangun 20 jembatan penghubung desa di tahun 2019 ini. Iwa menuturkan, selain mempermudah akses transportasi antardesa, jembatan juga berperan dalam menekan inflasi dengan melancarkan perpindahan orang dan barang.
 
20 jembatan yang akan dibangun ini, kata Iwa, merupakan bagian dari 54 usulan permintaan jembatan penghubung desa yang diutamakan pembangunannya, yang didominasi oleh desa-desa di Jawa Barat bagian selatan dan Cirebon.
 
"Untuk 2019 ini ada 20 jembatan (yang diutamakan)," kata Iwa saat membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Jabar, di aula gedung PKK Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta Bandung, Kamis (21/3/19).
 
"Pak Kadis (DPMDesa Jabar) sudah mengidentifikasi keliling terus, sampai saat ini ada 54 jembatan desa yang kita akan coba usahakan, karena sangat penting untuk menyelenggarakan infrastruktur yang paling dasar untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.
 
Disinggung terkait anggaran, Iwa mengatakan rata-rata anggaran per jembatan berkisar Rp200 juta.
 
Ia menambahkan, pihaknya akan mencari CSR (corporate social responsibility) untuk membantu tambahan pembangunan jembatan, mengingat dana dari APBD yang terbatas.
 
"Anggaran pembangunan jembatan rata-rata Rp200 juta. Nanti kita pun juga cari CSR, mudah-mudahan sih dengan adanya CSR, kita arahkan kepada pengusaha-pengusaha, silahkan mereka yang bangun, kita kasih datanya, masyarakat terima barangnya aja, itu lebih baik," papar Iwa.

Gubernur Jabar Ingin Warga Mudah Mengurus Dokumen Kependudukan 

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyayangkan masih adanya warga yang harus kerepotan, hanya untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan yang dibutuhkannya. Seiring perkembangan era digital, Emil, Gubernur biasa disapa, inginkan segala urusan terkait kependudukan bisa juga diselesaikan secara digital pula.
 
"Dengan warga datang ke kantor saja sudah tidak canggih," kata Emil pada Tepas, Kamis (21/3/19), di Gedung Negara Pakuan.
 
Contoh baik, Emil apresiasi Kabupaten Sumedang yang sudah menjalankan program pengiriman dokumen-dokumen terkait kependudukan via pos ke rumah-rumah warga. Sehingga warga tidak perlu bersusah payah ke kantor Disdukcapil hanya untuk mengambil dokumen.
 
Selain itu, lanjut Gubernur, contoh baik juga dicontohkan Kota Bekasi, yang mengupayakan layanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) secepat layanan pesan antar restoran cepat saji, dengan mengantar cetakan blanko langsung ke rumah pemohon. Adapun di Kota Bekasi, mekanisme operasional layanan antar itu dilakukan melalui penempatan aparatur Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di setiap wilayah Rukun Warga (RW).
 
"Inilah semangat pelayanan publik di era baru, di mana negara yang mendatangi warga, bukan selalu warga yang mendatangi negara," katanya.
 
Gubernur Emil juga berharap, dengan maksimalnya layanan publik yang paling mendasar tersebut. Jawa Barat mampu menjadi Provinsi digital yang berpredikat "Zero Complaint Government".
 
"Kalau bisa, (contoh) ngurus KTP seperti kita beli tiket pesawat online, tidak perlu lagi kita datang ke loket karcis. Atau seperti kita pesan makanan online, kita harus berpikiran seperti konsumen, dengan warga diam di rumah, tapi urusan bisa selesai," katanya.
 
Selain inovasi layanan, Emil juga sempat menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Sebab, dari sejumlah permasalahan kependudukan yang ia dapati, tak jarang masalah pun hadir dari kurangnya pengetahuan, atau informasi dari warga itu sendiri.
 
Alih-alih inovasi sudah dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan masyarakat. Tetapi masyarakatnya sendiri belum mendapat informasi dari hadirnya inovasi yang sudah dibuat. Sehingga inovasi pun tidak termanfaatkan secara maksimal
 
"Sedikitnya 60 persen masalah kependudukan karena kurangnya pengetahuan. Misalkan, bahwa untuk pindah domisili tidak harus balik dulu ke tempat asal, hanya untuk membuat surat pindah. Cukup lapor di Disdukcapil kota yang akan ditinggali," katanya.
 
"Kebanyakan dari hasil temuan adalah kurangnya sosialisasi, juga 'kaku'-nya solusi terhadap variasi masalah, sehingga belum maksimal 'follow up'-nya," tambahnya.
 
Menjelang Pemilu 2019, Emil menyampaikan bahwa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyatakan keping e- KTP untuk Jawa Barat, 100 persen sudah tersedia. Kemudian memerlukan kecakapan Kepala Dinas-nya, agar memaksimalkan segera distribusi e- KTP itu kepada maysarakat.
 
"Selanjutnya akan kita lakukan rapat kerja untuk menjadikan standar pelayanan Jabar Juara. Kita akan pilah juga program baik yang sudah berjalan di Kota/ Kabupaten untuk diadopsi," katanya.(arm)*

1200 Santri Pramuka Nusantara Ikuti Perkemahan di Pangandaran,

Mitrapolisi.co.id/
PANGANDARAN - Sebanyak 1200 santri pramuka mewakili Pondok Pesanten di seluruh Jawa Barat mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) ke-4 tingkat Jabar 2019, di Bumi Perkemahan Pramuka, jalan Pamugaran Kabupaten Pangandaran, Jumat (22/03/2019).
Kegiatan untuk menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme kepada para santri ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.
Sebagai panglima santri Jawa Barat, Uu mengapresiasi kegiatan tersebut karena bermanfaat juga untuk melatih kedisiplinan, menumbuhkan sifat tolong menolong, menjalain kebersamaan dan ujungnya membentuk karakter para santri.
"Ini penting, karena ada juga kegiatan yang sifatnya individual seperti pidato karena calon pemimpin harus bagus public speakingnya maka dilatih hari ini," ujarnya.
Dengan begitu, lanjut Uu, akan menghasilkan generasi muda yang memiliki jiwa religius sekaligus nasionalisme dan patriotisme yang kuat.
"Saya berharap lahir generasi muda yang memiliki jiwa religius dan jiwa nasionalisme serta patriotisme," ucap Uu.
Selain itu, sekalipun santri identik dengan ketradisionalan dan mayoritas hidup di pedesaan, namun Uu meminta mereka untuk menyambut era industri 4.0. Dengan begitu santri akan memiliki karakter religius, nasionalisme dan maju.
"Saya harap juga di era 4.0 ini sekalipun santri yg identik dngan tradisional tapi santri tdk boleh ketinggalan harus maju," harapnya.
Perkemahan santri pramuka yang digelar selama dua hari ini, merupakan kegiatan tahunan yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat selaku pembina pesantren.
"Tema kali ini adalah Santri Moderat NKRI Kuat, akan kita tanamkan nilai-nilai nasionalisme pada mereka," ujar kepala Kanwil Kemenag Jabar Buchori dalam sambutannya.
Ia menekankan para santri pramuka untuk terus berkembang dan berinovasi dari tingkat penggalang hingga penegak selama perkemahan berlangsung. Buchori meminta kepada Kemenag di tiap Kabupaten/ Kota untuk membentuk Saka atau Satuan Karya Pramuka dengan nama Saka Amal Bakti. Tujuannya sebagai wadah pendidikan guna menyalurkan bakat, mengembangkan minat, meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pengalaman para santri pramuka di berbagai bidang kejuruan.
"Saya minta Kemenag Kabupaten/ Kota segera membentuk Saka dengan nama Saka Amal Bakti," pintanya.
Berbeda dengan di tingkat Jabar,  PPSN tingkat nasional diselenggarakan dalam tiga tahun sekali. Pada PPSN tingkat nasional tahun 2021 mendatang, Jawa Barat mencalonkan diri menjadi tuan rumah dengan Pangandaran sebagai lokasi penyelenggaraan.
"Jabar siap jadi tuan rumah PPSN nasional dan sudah direkomendasikan di Pangandaran tahun 2021," ucap Buchori.(arm)*

Literasi Keuangan Syariah, Jabar-OJK Touring Bandung-Garut

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG -- Sebagai upaya untuk menyebarluaskan informasi sistem keuangan berbasis syariah di Provinsi Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI melaksanakan kegiatan touring sepeda motor dari Kota Bandung ke Kabupaten Garut.
 
Berangkat dari Gedung Pakuan di Jl. Otto Iskandardinata Kota Bandung, Sabtu pagi (23/3/19), Emil -- sapaan Ridwan Kamil serta para pejabat dari OJK, seperti Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso dan Ketua OJK Regional 2 Jabar Triana Gunawan terlihat ikut serta dalam rombongan. Selain itu, terlihat pula pendiri Paytren sekaligus pendakwah Ust. Yusuf Mansur dan puluhan anggota komunitas motor juga turut berpartisipasi dalam touring.
 
"Jawa Barat ini punya potensi luar biasa. Jawa Barat ini kalau dikasih instrumen perbankan syariah Insya Allah akan ngabret," kata Emil yang didampingi istri, Atalia Praratya.
 
Emil mengibaratkan Jawa Barat saat ini sebagai sebuah kendaraan yang menggunakan sparepart dan bensin pas-pasan. Sehingga membutuhkan sparepart baru dan tambahan bensin agar bisa berlari kencang alias "ngabret".
 
"Sekarang sedang kita konsepkan sparepart dan bensinnya menggunakan sebuah cara-cara baru, sehingga mesinnya bisa maju lebih cepat. Inilah yang kita sebut Jabar Juara Lahir Batin," papar Emil.
 
Istilah "batin" ini, kata Emil, mengindikasikan potensi ekonomi syariah di Jawa Barat yang luar biasa. Contohnya beberapa program yang telah bergulir yakni bank waqaf mikro, kredit Mesra di masjid, serta masih banyak kegiatan bisnis lainnya yang berskala masif dan besar.
 
Emil pun berharap melalui upaya sosialisasi ini, literasi keuangan syariah bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
 
"Kita terjemahkan omongan saya ini dalam tindakan-tindakan sambil menikmati satu karunia Allah, yaitu keindahan alam Jawa Barat. Sambil menikmati, mensyukuri, mentafakuri, sambil kita memberikan kebermanfaatan," jelasnya.
 
Sementara itu, disela kegiatan touring, rombongan rehat sejenak di Masjid Al Kholil, Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini, secara simbolis Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyerahkan bantuan sosial OJK kepada pengurus Masjid Al Kholil.
 

Sejumlah Komunitas Otomotif Jabar Deklarasi Pemilu Damai , Dengan Ridwan Kamil

Mitrapolisi.co.id/ 
BANDUNG -- Sebanyak 321 komunitas otomotif di Jawa Barat menggelar Deklarasi Pemilu Damai 2019 di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Minggu (24/3/19). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut menyaksikan deklarasi tersebut menyampaikan pesannya untuk para anggota komunitas dan masyarakat jelang pemilu yang akan digelar kurang dari sebulan tersebut.
 
Emil – sapaan akrab Ridwan Kamil--  berpesan agar masyarakat tidak golput dan bisa menggunakan hak pilihnya secara maksimal. Sementara dari sisi kondusifitas keamanan, masyarakat diminta turut mendukung pihak kepolisian dan TNI dalam menjaga Pemilu 2019 agar tetap berlangsung aman, damai, dan tenang.
 
Selain itu, Emil juga berpesan agar masyarakat jangan mudah terpancing oleh berita hoaks yang beredar. Dia mengimbau agar masyarakat bisa mengecek terlebih dahulu sebelum membagi atau percaya terhadap suatu berita. Caranya dengan mengecek situs berita dari kantor media besar dan ternama.
 
“Lawan berita bohong menjelang pemilu, jangan golput karena nanti rugi salah milih pemimpin lima tahun, dukung TNI/Polri untuk menjaga kondusifitas seperti Pilgub Jabar (2018) tenang. Jangan jadi provokator,”  pesan Emil dalam sambutannya di Deklarasi Pemilu Damai Komunitas Otomotif di Jabar yang merupakan bagian dari rangkaian acara "Riung Mungpulung Komunitas Otomotif Bersama Polda Jabar 2019" ini.
 
Hal yang sama juga diminta oleh Kapolda Jawa Barat Irjen. Pol. Agung Budi Maryoto. Masyarakat diminta tidak mudah terhasut oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya dan diminta ber-tabayyun atau crosscheck.
 
“Kita jangan terhasut berita-berita yang belum tentu benar,” pinta Agung dalam sambutannya di hadapan ribuan anggota komunitas otomotif se-Jawa Barat dan masyarakat yang hadir di Lapangan Gasibu.
 
Agung juga berharap masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat bisa lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan jelang pemilu ini. Terlebih Jawa Barat mempunyai track record yang baik dalam setiap penyelenggaraan pemilu karena selalu berjalan aman dan damai.
 
“Tanggal 17 April (2019) kita akan melaksanakan puncak pemilu, pungut suara. Saya mohon juga seperti pada saat Pilkada (2018), kita lebih mengutamakan rasa persatuan sesama masyarakat Indonesia, lebih mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan sesama masyarakat Jawa Barat,” pesan Agung.
 
“Insyaallah Jawa Barat aman dan kondusif,” ujarnya.
 
Kegiatan riung mungpulung komunitas otomotif ini mengambil Tema: "Ride for Love and Solidarity". Melalui acara ini diharapkan bisa mempererat tali persaudaraan dan solidaritas untuk mendukung Pemilu Damai 2019.
 
Sebelumnya, para peserta deklarasi ini bersama Gubernur Ridwan Kamil dan Kapolda Jabar Irjen. Pol. Agung Budi Maryoto menggelar konvoi. Konvoi dimulai dari Mapolda Jabar di Jl. Soekarno-Hatta menuju Lapangan Gasibu Kota Bandung. Kegiatan ini pun mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai Konvoi dengan Komunitas Terbesar, yang diikuti 321 komunitas otomotif yang ada di Jawa Barat.
 
Selain itu, pada kesempatan yang sama Polda Jabar juga mendapat rekor Muri lainnya, yaitu sebagai pemecah rekor Rampak Karinding dengan peserta terbanyak yang melibatkan 1.490 peserta dan rekor Melukis dengan Teknik Airbrush pada jenis kendaraan terbanyak yakni 25 buah kendaraan.