Senin, 29 April 2019

STQ XVI/ 2019, Ajang Tingkatkan Kualitas Kontingen

Mitrapolisi.co.id/ BANDUNG -Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Seleksi Tilawatil Quran (STQ) XVl tingkat Provinsi Jawa Barat 28 April hingga 3 Mei 2019 untuk seluruh kabupaten/kota.

Seleksi dibuka di tiga tempat di Kota Bandung, yakni Pusdai Jalan Diponegoro No 63, Masjid Al-Mutaqin Gedung Sate, dan Masjid Agung Kota Bandung.

STQ XVI merupakan kerja sama Pemprov Jabar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, serta Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Jawa Barat.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang membuka acara berharap kualitas para kontingen meningkat dari tahun lalu. Sebab pemenang STQ tingkat provinsi akan mewakili Jwa Barat di tingkat nasional yang akan diselenggarakan 27 Juni- 6 Juli 2019 di Pontianak, Kalimantan Barat.

"Memang diakui waktu Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke XXVII tahun 2018 di Medan, hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Maka kami berharap pada tahun ini kompetensi peserta akan lebih baik dari pada tahun sebelumnya," kata Wagub Uu dalam arahannya pada pembukaan STQ XVI Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Plaza Pusdai Bandung, Minggu (28/4/19).

Sementara itu, pada STQ XVI tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun ini, ada kategori baru yakni Musabaqah Hadist Nabi, yang mencangkup di antaranya hafalan 100 hadist dengan sanad dan Musabaqah Hadist Nabi cabang hafalan 500 hadist tanpa sanad.

Cabang baru ini, kata Uu, penting bagi santri dan umat Islam pada umumnya dalam menguatkan pemahaman hadist sebagai sumber hukum dan ibadah di kehidupan sehari- hari.

"Jadi gak cukup hanya mempelajari Al- Quran tapi hadist juga sebagai sumber hukum dan ibadah sehari- hari harus diketahui," katanya.

Sementara itu, lanjut Uu, membaca Alquran dan mengetahui tentang cara membacanya dengan baik dan indah, menjadikan suatu keutamaan bagi setiap muslim. Serta, Alquran sendiri, menjadi salah satu rukun iman. Tak sampai disitu, Alquran tutur Uu, merupakan kalam Allah SWT yang menjadi pedoman hidup manusia.

"Kepada para peserta, selamat mengikuti STQ semoga membawa maslahat, mengaktualisasikan ajaran Islam secara damai," ujar Uu.

"Jadikan STQ kali ini mempersiapkan diri untuk STQ Nasional. Jadikan event ini cambuk dan pelajaran untuk lebih giat berlatih menghadapi masa yang akan datang," tambahnya.

Sementara Ketua Umum LPTQ Jawa Barat sekaligus Ketua Panitia Daud Achmad menyebut enam kategori yang dilombakan pada Seleksi Tilawatil Qur'an XVl tahun 2019 Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Kategori tersebut meliputi, Musahabaqah Tilawatil Alquran anak- anak dan dewasa, Musabaqah Hifzil Qur'an ( MHQ) 1 Juz dan 5 Juz, Musabaqah Hifzil Quran ( MHQ) 10 Juz dan 20 Juz, Musabaqah Hifzil Quran ( MHQ) 30 Juz dan Tafsir Bahasa Arab.

"Serta kategori baru, yakni Musabaqah Hadist Nabi (MHN), yang mencangkup di antaranya, hafalan 100 Hadist dengan sanad dan Musabaqah Hadist Nabi cabang hafalan 500 hadist tanpa sanad," tambah Daud.

Adapun jumlah peserta mencapai 456 orang dengan rincian 230 peserta putra, dan 226 orang peserta putri. "STQ jadi daya dorong percepatan pembangunan dari segi agama atau kecerahan rohani," katanya.

Inovasi juga hadir pada penyelenggaraan STQ di Jawa Barat tahun ini, bahwa para peserta harus melakukan fingger print agar menghindari ada joki. Pihak panitia penyelenggara, telah bekerja sama sengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat untuk menghindari ada joki atau peserta pesanan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat A. Buchori berharap kegiatan ini dapat dikuti dengan sebaik-baiknya oleh seluruh kafilah STQ. Sehingga nanti saat mengikuti STQ Tingkat Nasional dapat meraih hasil yang maksimal.

Menurut Kakanwil, kegiatan ini dapat terus menumbuhkan rasa cinta terhadap Alquran. Lebih luas, kegiatan ini juga bisa menjadi ajang dalam mewujudkan masyarakat yang Qurani. Maka STQ menjadi implementasi kepedulian pemerintah terhadap pembinaan umat.

"Diharapkan dapat memantapkan komitmen bahwa pelaksanaannya lebih baik dan harus berubah ke arah yang lebih baik," Katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa yang juga hadir pada pembukaan STQ X berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini seoptimal mungkin sehingga terjadi suatu peningkatan prestasi.

"Karena ini langkah awal. Langkah berikutnya di tingkat nasional kita berharap menjadi Juara Umum," harap Iwa.

Sementara itu, acara Pembukaan STQ XVI Tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung sukses. Acara dimeriahkan dengan tarian Kolosal yang banyak orang penari, dan menampilkan bintang tamu Wali Band.(ar)

Gubernur Teken Kerjasama Optimalisasi Pendapatan & Penertiban Barang Daerah

Mitrapolisi.co.id/ BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan 27 kepala daerah di Jabar menandatangani kerja sama program penertiban barang milik daerah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jabar. Di acara yang berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (29/4/2019) ini, dilakukan pula penandatanganan optimalisasi pendapatan daerah antara Gubernur Jabar dengan Bank bjb.

Program kerja sama ini merupakan bagian dari bimbingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Sesuai dengan fokus tematik Program Korsupgah KPK RI 2019, yaitu Optimalisasi Pendapatan Daerah, bahwa pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada pengeluaran belanja daerah saja tapi juga hilangnya potensi pendapatan daerah.

Melalui program kerja sama ini, diharapkan akan ada penertiban dan penguatan status hak atas tanah milik pemerintah daerah, sehingga dapat dioptimalkan dengan baik penggunaannya maupun pemanfaatannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (melalui host-to-host data peralihan hak atas tanah antara BPN dan Pemerintah Daerah), meningkatkan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Restoran, Hotel dan Parkir (melalui pemasangan tapping tools untuk Wajib Pajak), meningkatkan transparansi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah melalui tapping tools dan penyetoran pajak melalui jasa perbankan (transaksi non tunai), meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari Pendapatan Asli Daerah, dan mengurangi Konflik dan Sengketa Tanah.

Gubernur Ridwan Kamil pun menyambut baik bimbingan yang diberikan KPK melalui program kerja sama ini. Menurutnya, sering kali ada gugatan hingga pendudukan fisik terhadap aset dan barang milik pemerintah daerah. Kerja sama dengan BPN ini diharapkan menjadi upaya agar aset atau barang daerah tidak hilang dan diakui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Sering kali kalau untuk aset dan barang milik daerah ada gugatan dan ramai pendudukan fisik dan lain sebagainya. Sekarang kita akselerasi agar tidak ada aset yang hilang dalam perjalannya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Emil – sapaan akrab Ridwan Kamil saat ditemui usai acara.

Sementara dari sisi pendapatan daerah, lanjut Emil, ada perilaku koruptif melalui penyelewengan anggaran pemasukan yang dilakukan oleh oknum tertentu, sehingga pendapatan daerah tidak optimal.

“Kita akan mengoptimalkan (pendapatan daerah), tadi ibu (Basaria Panjaitan, Pimpinan KPK) menyampaikan contoh (sistem optimalisasi pendapatan) di Makasar yang cukup baik dan kita akan kirim tim untuk mengakselerasi,” ujar Emil.

“Sehingga apa yang dikhawatirkan bisa kita perbaiki dengan sebuah cara dan semua ini berada dalam pengawasan KPK untuk memaksimalkan tidak ada lagi potensi-potensi korupsi ada di Jawa Barat,” lanjutnya. 

Untuk itu, di hadapan para bupati/walikota se-Jawa Barat yang hadir pada acara penandatanganan program kerja sama ini, Emil meminta para kepala daerah bisa menghadirkan sebuah kebijakan yang bisa mendukung optimalisasi pendapatan dan penertiban barang di daerah masing-masing. 

“Kalau bisa kita maksimalkan, kita 100 persenkan, memang tidak mudah tapi kuncinya ada di political will dari pimpinan,” jelas Emil dalam sambutannya.

Sementara dari sisi aset barang milik daerah, secara adminitrasi, menurut Emil perlu ada bukti fisik atau catatan tertentu terhadap aset atau barang daerah yang dimiliki. Selain itu, sertifikasi terhadap aset atau barang daerah tersebut perlu ada sebagai bukti hukum yang sah. 

“Tertib administrasi, seperti tertib fisik dan buku. Tertib fisik, saya minta (misalnya) ada plang nama di setiap aset (tanah dan bangunan) yang kita punya. Kita juga perlu kartu indentitas barang untuk pengguna dan penguasa barang, jadi harus tercatatkan,” pintanya.

Salah satu Pimpinan KPK Basaria Panjaitan yang turut hadir menyaksikan penandatangan program kerja sama tersebut mengungkapkan, bahwa tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Ini tujuannya adalah mengoptimalkan bagaimana supaya pendapatan daerah itu bisa ditingkatkan dan semua pajak-pajak ini bisa diawasi, semua terekap langsung masuk ke bank daerah, seperti Bank Jabar (bjb) dalam hal ini,” tutur Basaria saat ditemui usai acara.

Basaria mencontohkan, bahwa pihaknya kini tengah mendorong daerah agar memiliki sistem online dimana setiap kepala daerah bisa mengontrol setiap pendapatan daerah yang masuk. Tujuannya adalah untuk menghindari potensi kehilangan pemasukan.

Salah satu cara yang dilakukan terhadap pemasukan daerah melalui pajak dari hotel, restoran, dan parkir. Ada sebuah sistem online yang sudah diterapkan di Kota Makassar, dimana para kepala daerah melalui sistem ini bisa mengawasi langsung penerimaan pajak dari hotel, restoran, dan parkir yang masuk menjadi pendapatan daerahnya. 

“Tujuannya untuk meningkatkan supaya tidak ada kehilangan dan semua pendapatan daerah bisa diawasi langsung oleh kepala daerah melalui sistem, bahkan mungkin di dalam handphone-nya bisa diawasi langsung, setiap saat, real time berapa penambahan (pendapatan daerah) yang ada,” jelas Basaria.

Sementara dalam sambutannya, Basaria menjelaskan bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, ada tiga hal yang menjadi fokus KPK, yaitu terkait dengan Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

“Kenapa? Setelah ada evaluasi, masalah perizinan dan masalah yang ada hubungan dengan keuangan negara, karena 87 persen kasus yang ditangani KPK adalah di dua madalah tersebut,” kata Basaria.

Dari tiga fokus tersebut, ini KPK kembali membuat delapan fokus pencegahan dan pengawasan, diantaranya: pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui OSS (Online Single Submission), keuangan daerah melalui APBD, transparansi pembelanjaan anggaran, pendapatan daerah, manajemen aset daerah, manajemen ASN seperti untuk menghindari kasus jual beli jabatan, penggunaan dana desa, dan e-katalog.

“Kunci dari bagaimana kita menghilangkan korupsi adalah transparan. Apabila semuanya terbuka maka akan ada pengawasan, sehingga kita buat serba online,” ujar Basaria.

Sementara itu, Kepala BPN Jawa Barat Yusuf Purnama dalam sambutannya menuturkan, bahwa saat ini masih banyak aset pemda kabupaten/kota dan provinsi yang belum mendapatkan kepastian hukum seperti dalam hal kepemilikan tanah.

“Ini menajdi PR kita bersama pengelolaan yang kurang komprehensif akan menimbulkan masalah, karena perolehan dari hasil tidak tertibnya administrasi zaman dahulu,” ujar Yusuf.

Untuk itu, ada empat kluster pengelolaan aset atau barang daerah yang menjadi target BPN di 2019. “Ada 4.454 bidang, kami prediksi ada empat kluster yang kita targetkan di 2022 selesai,” tutur Yusuf.

Untuk aset Pemda Provinsi Jawa Barat, BPN Jabar hingga saat ini telah menyelesaikan proses sertifikasi untuk 300 aset tanah dan 16 sertifikat diantaranya diserahkan oleh BPN kepada Gubernur Jawa Barat pada acara penandatanganan nota kesepahaman program kerja sama ini.

“Untuk kabupaten/kota ke depan dalam rangka pengelolaan aset semuanya harus manfaat dan dikelola dengan baik dan benar, tidak boleh ada aset yang terlantar karena nanti akan ditertibkan,” pesan Yusuf di akhir sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Utama Bank bjb Agus Mulyana mengatakan, bahwa kerja sama optimalisasi pendapatan daerah ini sebagai wujud komitmen bjb dalam meningkatkan pendapatan daerah di Jawa Barat, transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah.

"Kera sama ini sebagai wujud komitmen dalam meningkattkan pendapatan daerah dan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penerimaan daerah," kata Agus.

Sejauh ini bjb telah melakukan kerja sama dengan 35 kota/kabupaten di Jawa Barat dan Banten, serta Pemda Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Batam dalam hal penerimaan pajak secara online. Hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target pajak daerah untuk meningkatkan pendapata asli daerah.(arm)

Wagub Jabar Dampingi Wapres JK Resmikan Gedung Baru RS PMI di Bogor



Mitrapolisi.co.id/BOGOR -- Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mendampingi Kunjungan Kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, pada Kegiatan Peresmian Gedung A (Afiat Center dan Kalla Ballroom) Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI) Bogor, yang berlokasi di Jl.Padjajaran No. 80 Kota Bogor, pada hari Senin (29/04/19).

Dalam arahannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong pelayanan rumah sakit yang lebih baik lagi. Pelayanan menurut Kalla, merupakan unsur penting selain teknologi.

"Karena walau dokter hebat, teknologi maju, tapi kalau perawatnya kurang tersenyum, kurang care itu tidak akan dikunjungi," kata Wapres JK.

Jusuf Kalla yang juga ketua umum PMI mencontohkan pelayanan kesehatan di Singapura yang ramai peminat. Menurutnya berobat ke Singapura bukan berarti jaminan untuk sembuh. Namun, banyak orang berobat ke sana karena mengharapkan pelayanan yang lebih baik.

"Nggak berarti ke Singapura (ada jaminan) sembuh. Kita menganggap hospitality nya lebih baik, dokternya lebih update, peralatannya lebih baik," katanya.

khususnya di Kota Bogor, yang padat penduduk, tentu membutuhkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik, yang mempu mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang prima.

"Bogor yang luas membutuhkan pelayanan yang baik, ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan, PMI sebagai organisasi terdepan dalam bidang sosial kemanusiaan, memberikan manfaat yang tentu dirasakan masyarakat. Khususnya dengan hadirnya RS PMI dan Gedung Barunya yang saat ini diresmikan.

"Atas nama Masyarakat Jawa Barat, kami berterima kasih kepada PMI yang telah menghadirkan Rumah Sakit di Wilayah Jawa Barat, sebagai solusi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," kata Uu.

Kesehatan masyarakat, menurutnya, merupakan aspek utama dalam pembangunan. Artinya Jawa Barat bisa menggapai semua cita- cita pembangunannya kalau indeks kesehatan masyarakatnya baik. Sehingga, masyarakat yang sehat akan lebih profuktif mendorong pembangunan.

Sejalan itu, lanjut Uu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terus berupaya membangun fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai daerahnya. Maka hadirnya rumah sakit PMI di Bogor, menjadi salah satu pendukung dalam pemberian layanan kesehatan, yang disebabkan keterbatasan jangkauan Pemerintah dalam memberikan pelayanan menyeluruh. 

Sementara itu, Pembangunan gedung baru Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI) Bogor sudah selesai. Gedung tersebut diberi nama Grand Afiat. Gedung ini hadir dengan fasilitas lengkap demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit PMI Bogor dr. Farid W Husain, berharap gedung baru RS PMI Bogor dapat menjawab kebutuhan kesehatan yang bersifat kuratif maupun preventif. Maka pembangunan Grand Afiat merupakan salah satu upaya penunjang berbagai kebutuhan masyarakat masa kini.

"Grand Afiat rencananya akan menjadi One stop health service and life style yang merupakan latar belakang didirikannya Grand Afiat RS PMI Bogor," katanya.

Selain itu, akan ada penambahan beberapa spesialis, seperti kedokteran gigi dan sub spesialis seperti fetomaternal, onkologi serta konsulen ginjal, selain klinik khusus seperti, klinik tumbuh kembang, klinik perawatan luka dan klinik nyeri.

"Sebelumnya klinik gaya hidup seperti medical check up, klinik kosmetik medik, klinik akupuntur medik, klinik gizi, klinik laktasi sudah dikembangkan. Kini akan dibuka layanan seperti klinik geriatri, klinik memory, man clinic, dan klinik lainnya untuk melengkapi layanan yang sudah ada," jelasnya.

Direktur Rumah Sakit PMI Bogor dr Yuliantini mengatakan, pembangunan Grand Afiat merupakan salah satu upaya penunjang berbagai kebutuhan masyarakat masa kini. Sehingga ke depan, Grand Afiat tidak hanya diperuntukan bagi orang yang memerlukan pengobatan karena sakit. Namun juga untuk orang- orang yang ingin mempertahankan kesehatannya.

Selain sarana penunjang kuratif dan life style, Gedung dengan luas 9.721 m2 juga didukung fasilitas lainnya seperti restoran, cafe, bank, minimarket, optik, dan toko perlatan kesehatan. Tak hanya itu ballroom dengan kapasitas pengunjung lebih dari 700 orang di lantai 4 bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang hendak menggelar acara seperti seminar, rapat koordinasi serta pesta pernikahan.(arm)

Wagub Bangga FHQ Wisuda 3.000 Penghafal Alquran Priangan Timur

Mitrapolisi.co.id/KABUPATEN TASIKMALAYA - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum membuka kegiatan Wisuda Akbar Penghafal Alquran se-Priangan Timur Forum Huffazhil Quran (FHQ), di Gedung Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (28/4/19).

Sebanyak 3.000 santri penghafal Alquran, resmi menjadi wisudawan setelah melalui tahapan tes seperti Munaqosah Tahfizul Quran, Simaan, serta tahapan tes lainnya. Adapun santri yang lulus dan diwisuda ini hafal minimal satu juz sampai hafal 30 juz Alquran.

Wakil Gubernur menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung penuh kegiatan ini karena sejalan dengan salah satu program Jawa Barat Juara Lahir Batin, yakni One Village One Hafidz atau satu desa satu penghafal Alquran. Uu menganggap semua satri yang diwisuda merupakan kebanggaan Jawa Barat.(arm)

Kepada para santri salafiyah, Uu mengaskan komitmen Pemprov Jabar untuk segera menerbitkan perda pesantren untuk menjamin operasional pesantren dan kesejahteraan para pengajarnya dalam sebuah payung hukum.

Dengan perda pesantren pertama di Indonesia, para santri dapat menikmati dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta beasiswa dari pemerintah atau jenis bantuan lainnya.

"Saya mendukung kegiatan ini karena bersama Pak Gubernur dengan Jabar Juara Lahir Batin, kami punya program Satu Desa Satu Hafidz," kata Uu.

Pada tahap awal program Satu Desa Satu Hafidz, Pemprov menargetkan mencetak 5.000 penghafal Alquran. Dengan semakin banyak anak muda yang hafal Alquran, Uu berharap Jawa Barat semakin diberkahi, subur, makmur, adil dan aman.(

Sabtu, 27 April 2019

Gubernur: Milenial dan Generasi Z Penentu Indonesia Juara



Mitrapolisi.co.id/KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpandangan predikat Indonesia terkuat ketiga dunia tahun 2045 sangat ditentukan oleh milenial dan generasi Z yang kompetitif.

Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, selain pertumbuhan ekonomi di atas lima persen dan suasana politik yang kondusif, posisi generasi penerus ini sangat vital.

Keahlian yang mutak dimiliki milenial dan generasi Z, kata Emil, adalah kemampuan berbahasa Inggris atau bilingual serta penguasaan teknologi.

“Mereka harus mampu berkomunikasi berbahasa Inggris. Selain itu keahlian digital juga harus jadi kebutuhan, bukan pilihan,” kata Emil dalam acara Young Enterpreneur Festival 2019 di Gedung Youth Center Arcamanik, Kota Bandung, Sabtu (27/4/19).

Sebagai Gubernur dirinya mengaku memiliki tanggung jawab memfasilitasi agar kaum muda di Jawa Barat mampu bersaing secara global. Di antaranya tahun ini akan menerbitkan peraturan daerah tentang ekonomi kreatif, membangun badan ekonomi kreatif daerah, dan membangun 27 gedung kreatif center di tiap daerah.

"Tugas saya menyiapkan kebijakan agar adik-adik kita ini menjadi pemenang di masa depan. Kita bikin gedung kreatif center supaya belajar dan berkembang," ujarnya.

Namun ada satu syarat penting lagi yang harus dipahami anak muda, bahwa musuh bangsa saat ini adalah hoaks. Untuk menangkalnya Emil meminta agar masyarakat terbiasa dengan budaya literasi.

“Musuh kita hari ini hoaks, makanya budayakan literasi atau tabayyun," ucapnya.

Emil optimistis Indonesia menjadi negara adidaya akan terwujud dengan kontribusi yang besar dari kaum muda Jawa Barat. "Saya yakin karena anak-anak Jawa Barat kreatif, mampu bersaing dan dekat dengan teknologi," pungkasnya. (arm)

Pemprov Wujudkan Jabar Layak Anak Melalui Kaulinan Lembur



Mitrapolisi.co.idKABUPATEN SUBANG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat konsisten mengembangkan permainan tradisional demi membentuk karakter anak khas Sunda dan mewujudkan Jabar sebagai provinsi layak anak atau provila.

Demikan dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya saat meninjau gelaran Pasar Desa Wisata Jabar Juara menuju Jawa Barat sebagai Provinsi Layak Anak  di Kampung Bolang, Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, Sabtu (27/4/19).

Menurut Atalia, permainan tradisional anak kini sudah banyak yang punah dan yang tersisa semakin ditinggalkan karena kalah bersaing dengan permainan digital yang diakses melalui berbagai macam gawai.

"Hari ini kami hadir untuk mendekatkan anak-anak dengan permainan tradisional yang selama ini tampaknya hampir punah karena tergerus olehgadget," kata Atalia.

Atalia mengapresiasi Pasar Wisata atau disingkat Pa Sarwi in karena membangkitkan kembali banyak permainan tradisional yang khas dan dekat dengan alam.

"Tadi saya membuka acara dengan bersama-sama main pistol-pistolan dari karet dan saya melihat banyak sekali permainan-permainan di sini yang bisa meningkatkan kebahagiaan anak juga mendekatkan anak dengan alam. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa mendorong Jawa Barat sebagai provinsi layak anak," ungkapnya.  

Atalia mengingatkan anak memiliki empat hak yang wajib dipenuhi orang tua, yakni hak hidup, hak berpartisipasi, hak untuk mendapat mendapat perlindungan, dan hak untuk cukup dan berkembang sesuai dengan usianya.

Melalui permainan anak tradisional ini, diharapkan empat hak anak tersebut dapat  dipenuhi oleh banyak orang tua di Jawa Barat.  

Desa Cibuluh terbagi dalam empat dusun yakni Dusun Bolang 1, Bolang 2, Bolang 3, dan Dusun Ciseupan. Selain banyak permainan tradisional, wisatawan yang berkunjung juga dapat menikmati keindahan alam dan budaya masyarakat setempat.

Ada juga area seluas 5.000 meter persegi yang menjadi wahana budaya bernuansa khas Sunda. Hingga saat ini, Kampung Budaya Bolang sudah mengoleksi 2.600 permainan tradisional seluruh Indonesia dan 340 permainan seluruh Jawa Barat.

Biaya masuk ke desa tersebut Rp50.000 per orang harus datang dalam satu kelompok minimal anggota 50 orang. Biasanya ada 10 permainan yang akan diajarkan, dua diantaranya permainan di air.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Wahyu Iskandar menyatakan Pemprov Jabar tak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan karakter masyarakat. Salah satunya adalah membangun provinsi layak anak dengan media permainan anak tradisional.

"Terdapat kurang lebih dua ratus jenis permainan anak tradisional atau yang biasa disebut dengan istilahkaulinan urang lembur. Kegiatan ini merupakan salah satu program pengembangan nilai daerah," kata Wahyu.

Pendirian desa wisata seperti ini, selain dimaksudkan untuk mendatangkan wisatawan adalah dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya bagi masyarakat sekitar. Dalam membangun desa wisata perlu adanya integrasi dan pembinaan sumber daya manusia yang sudah dibekali wawasan budaya sehingga siap menerima wisatawan. (dr)

Pendidikan Tinggi di Jabar Akan Bekerjasama dengan Negara Pasific





Mitrapolisi.co.id/KOTA BANDUNG Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa memperkenalkan potensi-potensi Jabar kepada duta besar negara-negara Pasifik pada acara resepsi Peringatan Delapan Tahun Pasific Alliance, di Gedung School of Business and Management (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganeca, Kota Bandung, Jumat (26/4/19).

Alhasil, beberapa negara bagian Pasifik seperti Chile, Peru dan Kolombia mengapresiasi pada dunia pendidikan tinggi yang ada di Jawa Barat.

"Alhamdulillah disini ada juga beberapa perwakilan universitas (yang hadir), baik itu negeri maupun swasta, dan langsung dialog dengan yang bersangkutan (duta besar Chile dan Peru)," kata Iwa ditemui usai acara.

"Dari situ akan ada satu hubungan dari masyarakat dengan masyarakat dunia pendidikan, dan akan berkembang lebih lanjut untuk ke hal-hal yang lebih spesifik," tambahnya.

Sebelumnya, usai memberikan pengenalan tentang Jabar, Iwa dihampiri beberapa duta besar untuk berdialog terkait pendidikan tinggi di Jawa Barat. Beberapa universitas yang hadir seperti Unikom, Unpad, dan Telkom University turut mempromosikan kampusnya.

Duta Besar Chile Gustavo Ayares mengaku sangat kagum dan tertarik dengan kelengkapan pilihan studi di Jawa Barat. Menurutnya, pendidikan tinggi sangat menentukan kualitas sumber daya manusia suatu negara.

"Even though a country doesn't have a natural resources, a strong country always needs a reliable human resources, and that's only can be achieved with high education. Like here in West Java, it's very comprehensive. (Walaupun sebuah negara tidak memiliki sumber daya alam, negara yang kuat selalu membutuhkan sumber daya manusia yang handal, dan itu hanya bisa dicapai melalui pendidikan tinggi. Seperti di Jawa Barat, sangat lengkap)," tutur Gustavo saat berdiskusi.

Disinggung terkait hubungan antara Jabar dengan negara-negara Pasifik, Sekda Iwa mengatakan bahwa hubungan terjalin baik, meskipun belum ada kerja sama khusus yang dilaksanakan sebelumnya.

Bahkan komunikasi dengan negara Amerika Latin tersebut dinilainya masih minim. Karena itu, kata Iwa, pada kesempatan ini pihaknya menyampaikan data-data umum Jawa Barat. Diharapkan, akan ada kesepakatan-kesepakatan baru di bidang ekonomi, pendidikan ataupun kebudayaan untuk kemajuan masing-masing.

"Alhamdulillah hubungan ini cukup baik, hanya memang karena faktor jarak, sehingga belum memungkinkan untuk kerja sama secara langsung. Tetapi kedepan ini bisa dimungkinkan untuk kerjasama yang lebih baik dengan skala yang lebih besar," kata Iwa.(arm)

Jumat, 26 April 2019

Kukuhkan Ratusan Relawan Bencana, Gubernur Fokus Tiga Daerah Rawan


 Mitrapolisi.co.id

KABUPATEN BANDUNG BARAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menaruh atensi kepada tiga kawasan yakni Cianjur, Sukabumi, dan Garut karena memiliki indeks kerawanan bencana tertinggi di Indonesia. Ketiga daerah ini kerap dilanda bencana dengan potensi longsor, banjir, gempa, pergerakan tanah dan tsunami.

Untuk itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan akan memberi perhatian lebih dalam upaya pencegahan dan penanganan termasuk bantuan keuangan yang akan diberikan.   

"Indeks kerawanan bencana tiga besarnya ada di Jabar yaitu Cianjur, Garut dan Sukabumi ini karena seringnya kejadian dan tentu ini menjadi atensi kami," kata Ridwan Kamil usai memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana 2019 di Sesko AU Lembang, Kabupaten Bandung Barat,"Jumat (26/4/19).

Emil, sapaannya menuturkan, kesiapsiagaan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja tapi juga harus melibatkan masyarakat. Karenanya, dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan ini, Pemprov Jabar bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengukuhkan ratusan relawan forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Barat. Relawan ini akan difokuskan di tiga daerah tersebut. Mereka telah dilatih kebencanaan oleh BNPB. (arm)

Muslimah Pengusaha Konsisten dengan Bisnis Syariah








Mitrapolisi.co.id/
Wagub Dorong Muslimah Pengusaha Konsisten dengan Bisnis Syariah 
KOTA BEKASI –  Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengingatkan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Muslimah Pengusaha (Alisa) agar konsisten menerapkan sistem ekonomi syariah dalam bisnisnya di segala lini.
Dengan menerapkan ekonomi syariah, menurut Uu, Islam akan semakin kuat dan maju. Islam akan berjalan mundur jika para penganutnya meninggalkan prinsip dan nilai keislaman.
Demikian dikatakan Wagub saat membuka Rapat Kerja Nasional ke-3 Asosiasi Muslimah Pengusaha “Khadijah” Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Hotel Santika, Kota Bekasi, Jumat (26/4/19).
“Yang namanya muslim berarti dia harus taat, patuh pada aturan Islam. Ada sebuah keterangan, ‘masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan’, termasuk dalam bidang ekonomi,” ujar Uu.
Uu menjelaskan ada beberapa perbedaan antara ekonomi syariah dengan konvensional. Pertama, ekonomi syariah menilai uang hanya sebatas sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Kedua, semua usaha dalam Islam diperbolehkan kecuali yang diharamkan.
“Dalam Islam tidak semua dilarang, dalam ekonomi liberal semua bebas yang penting ada untung, ekonomi sosialis semuanya diatur negara. Tapi kalau ekonomi syariah pertengahan, artinya tidak terlalu bebas dan tidak terlalu ditahan,” paparnya.
Turut hadir dalam pembukaan rakernas Ketua Umum ICMI Pusat Jimly Asshiddiqie. Dia menjelaskan ihwal ICMI membentuk Alisa “Khadijah” ICMI sebagai kumpulan pengusaha muslimah.
Jimly menuturkan, kaum perempuan perlu menjadi ikon bisnis, sebagai bagian dari jihad di bidang ekonomi. Seperti halnya istri Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah yang menjadi pengusaha perempuan sukses di zamannya.
“Kaum perempuan juga harus ada yang menekuni jihad di bidang ekonomi. Makanya kita dorong ibu-ibu ini menjadi pionir menggerakkan kaum perempuan untuk menjadi pengusaha,” kata Jimly.
Untuk itu, pada kesempatan ini Jimly memberikan usulan agar Alisa dapat mengembangkan sekolah entrepreneur untuk kalangan muslim perempuan. “Kita perlu membuat muslimpreneur. Coba buat konsep sekolah muslimpreneur,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Alisa “Khadijah” ICMI Pusat Ina Marlina dalam sambutannya berharap agar rakernas ini bisa menghasilkan program-program kerja yang positif untuk Alisa.
Hal lain, Ina menitikberatkan agar adanya ada perubahan sistem bisnis yang dilakukan oleh pengusaha perempuan yang tergabung dalam Alisa. Menurut Ina, para pengusaha muslimah perlu belajar dan menyesuaikan diri dengan era industri 4.0.
“Jadi, sekarang semuanya harus mulai belajar. Harus mulai tidak hanya jadi pedagang tapi juga jadi pengusaha,” ajak Ina dalam sambutannya.
Dakam rakernas Alisa yang berlangsung 26-28 April 2019 ini, digelar pula ekspo atau pameran produk UMKM dan seminar. Ada 50 stan produk makanan, minuman, dan fesyen. Sementara para peserta rakernas yakni 16 pimpinan wilayah Alisa “Khadijah” ICMI dari berbagai provinsi di Indonesia.(arm)

Atalia Kamil: Tekan Stunting dengan Perencanaan Keluarga

Mitrapolisi.co.id/
 PURWAKARTA -  Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil menekankan perencanaan keluarga sangat erat kaitannya dengan mempersiapkan kehamilan dalam jarak yang ideal. Hal ini penting dilakukan untuk menekan angka stunting atau kecebolan pada anak dan meningkatkan kesejahteraan perempuan.

"Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan," kata Atalia saat melakukan Siaran Keliling (Sarling) di Posyandu Mawar 11, Kelurahan Nagri Kaler, Kabupaten Purwakarta, Jumat (26/4/19).

"Masalah ini muncul salah satunya karena banyak masyarakat yang kurang pemahaman tentang perencanaan keluarga. Kehamilan juga perlu direncanakan, jarak antar anak jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh," tambahnya.

Berdasarkan Riset Dasar Kesehatan (Riskesdas) Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting Jabar pada 2013 tercatat 35,3 persen sedangkan pada 2018 turun menjadi 31,1 persen. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan angka stunting lima tahun ke depan ada di bawah 20 persen.

Terkait dengan perencanaan keluarga, Atalia menuturkan, pasangan suami istri dapat konsultasi langsung dengan datang ke posyandu, bidan, atau dokter. Dengan konsultasi, para calon orang tua dapat banyak informasi terkait kondisi fisik dan mental pasangan, maupun kebutuhan yang diperlukan, sehingga pasangan dapat membuat keputusan tepat sesuai kondisi yang dihadapi.

Atalia menekankan tujuan dari keluarga berencana (KB) adalah bukan mengurangi tetapi untuk menyeimbangkan jumlah penduduk.

"Kalau kita persiapannya matang, selain menekan angka stunting, banyak juga manfaat yang didapat antara lain ibu lebih optimal mengurus anak, hubungan dengan suami bisa lebih harmonis, dapat mempersiapkan masalah finansial secara matang, selain itu ibu juga memiliki waktu berkualitas," ujar Atalia.

Dengan merencanakan jarak kehamilan dengan baik, lanjut Atalia, perempuan dapat lebih memberdayakan dirinya dalam segi pendidikan dan sosial sehingga kesejahteraan dirinya dan keluarganya dapat ditingkatkan.

Menurutnya, keluarga berencana yang memberdayakan perempuan akan menghasilkan keluarga yang sejahtera pula. Setelah berkeluarga, suami istri harus menjaga agar kehidupan keluarga selalu layak, kesehatan ibu dan anak terjaga, masa depan dan pendidikan anak terjamin, sehingga perencanaan keluarga sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. (*)

Atalia Kamil: Tekan Stunting dengan Perencanaan Keluarga

Mitrapolisi.co.id/


KABUPATEN PURWAKARTA - Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil menekankan perencanaan keluarga sangat erat kaitannya dengan mempersiapkan kehamilan dalam jarak yang ideal. Hal ini penting dilakukan untuk menekan angka stunting atau kecebolan pada anak dan meningkatkan kesejahteraan perempuan.

"Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan," kata Atalia saat melakukan Siaran Keliling (Sarling) di Posyandu Mawar 11, Kelurahan Nagri Kaler, Kabupaten Purwakarta, Jumat (26/4/19).

"Masalah ini muncul salah satunya karena banyak masyarakat yang kurang pemahaman tentang perencanaan keluarga. Kehamilan juga perlu direncanakan, jarak antar anak jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh," tambahnya.

Berdasarkan Riset Dasar Kesehatan (Riskesdas) Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting Jabar pada 2013 tercatat 35,3 persen sedangkan pada 2018 turun menjadi 31,1 persen. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan angka stuntinglima tahun ke depan ada di bawah 20 persen.

Terkait dengan perencanaan keluarga, Atalia menuturkan, pasangan suami istri dapat konsultasi langsung dengan datang ke posyandu, bidan, atau dokter. Dengan konsultasi, para calon orang tua dapat banyak informasi terkait kondisi fisik dan mental pasangan, maupun kebutuhan yang diperlukan, sehingga pasangan dapat membuat keputusan tepat sesuai kondisi yang dihadapi.

Atalia menekankan tujuan dari keluarga berencana (KB) adalah bukan mengurangi tetapi untuk menyeimbangkan jumlah penduduk.

"Kalau kita persiapannya matang, selain menekan angka stunting, banyak juga manfaat yang didapat antara lain ibu lebih optimal mengurus anak, hubungan dengan suami bisa lebih harmonis, dapat mempersiapkan masalah finansial secara matang, selain itu ibu juga memiliki waktu berkualitas," ujar Atalia.

Dengan merencanakan jarak kehamilan dengan baik, lanjut Atalia, perempuan dapat lebih memberdayakan dirinya dalam segi pendidikan dan sosial sehingga kesejahteraan dirinya dan keluarganya dapat ditingkatkan.

Menurutnya, keluarga berencana yang memberdayakan perempuan akan menghasilkan keluarga yang sejahtera pula. Setelah berkeluarga, suami istri harus menjaga agar kehidupan keluarga selalu layak, kesehatan ibu dan anak terjaga, masa depan dan pendidikan anak terjamin, sehingga perencanaan keluarga sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. (*)

Pemprov Jabar Gandeng AWS Milik Jeff Bezos “Untuk Bangun Teknologi Data Center”


Mitrapolisi.co.id /
BANDUNG – Sebagai upaya mewujudkan provinsi digital, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng perusahaan cloud computing Amazon Web Service (AWS) yang dimiliki orang terkaya di dunia saat ini, Jeff Bezos.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, setelah negosiasi panjang salah perusahaan teknologi e-commerce terbesar di dunia berminat berinvestasi di Jawa Barat pada 2019 .

“Kita terus melobi perusahaan-perusahaan teknologi untuk datang ke Jabar sebagai provinsi terbesar dan tersiap. Alhamdulillah dari lobi-lobi ini perusahaan teknologi e-commerce terbesar selain Alibaba yaitu Amazon bersedia investasi,” ungkap Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (25/4/19).

Tak tanggung-tanggung, nilai pada investasi Amazon mencapai belasan triliun rupiah. Emil, sapaan Ridwan Kamil, menuturkan, Amazon sudah siap membangun teknologi data center di tiga daerah Jawa Barat sebagai backbone Asia Pasifik.
Namun Emil enggan menyebut tiga daerah tersebut karena masih dalam tahap pembahasan. “Yang pasti bukan di Bandung Raya, saya arahkan ke daerah lain, nilainya pun belasan triliun rupiah,” ujarnya.

Dalam pembahasan tersebut, Emil meminta Amazon untuk membangun 4.0 Institute untuk mendidik milenial dan generasi Z. “Nantinya akan memenuhi kebutuhan satu juta lapangan kerja,” kata Emil.

Teknologi data center Amazon ini juga akan melayani kebutuhan startup para pelaku bisnis e-commerce. Selama ini backbone data center Asia Pasifik berada di Singapura.

“Nanti si teknologi data center ini melayani kebutuhan startup para pelaku bisnis e-commerce yang selama ini menitipkan data center-nya itu ke Singapura yang terdekat,” terangnya.

Saat ini, Singapura memiliki data center tercanggih di Asia Tenggara. Namun Emil meyakini, suatu saat akan tersaingi dengan hadirnya Amazon di Jawa Barat.

“Singapura punya data center tercanggih di Asia Tenggara akan kita saingi dengan hadirnya ini sehingga uang dari kita tidak lari ke luar negeri,” pungkas Emil. (arm)

Kamis, 25 April 2019

Jabar Quick Response Serahkan Rp378 Juta Buat Nabila



Mitrapolisi.co.id/KABUPATEN BANDUNG BARAT – Jabar Quick Response (JQR) bersama perwakilan dari situs Kitabisa.com menyerahkan bantuan uang kepada Nabila di Kampung Cibodas, Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, Kamis (25/4/19).

Uang yang didonasikan sebesar Rp378.235.618 hasil penggalangan selama tiga hari sejak tanggal 16-18 April  2019 yang diinisiasi Ahmad Suhendar melalui Kitabisa.com. Selain Ahmad, dana juga digalang akun Faradita Aulia yang berhasil mengumpulkan Rp530.000. Di Instagram, akun @lembangnews mengumpulkan donasi buat bila sebanyak Rp24,3 juta.  

“Sesuai hasil kesepakatan dana akan digunakan dengan porsi 40 persen untuk biaya pendidikan Nabila sampai dengan kuliah dalam bentuk deposito pendidikan,” ujar Hermansyah, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Hermansyah, Kamis (25/4/19).  

Sisa uang akan digunakan untuk kebutuhan primer Nabila bersama kakek neneknya, serta sebagian lagi akan dijadikan modal usaha. “Masih dalam pembahasan usaha yang tepatnya itu apa,” kata Hermansyah.


Penggunaan dana, lanjut Hermansyah, akan diatur oleh Dr. Denis, orang yang selama ini mengurus keluarga Nabila. “JQR akan mengontrol secara periodik,” sebutnya.


Penyerahan dana juga disertai MoU yang disiapkan Kitabisa.com yang ditandatangani oleh seluruh pihak terkait yakni Kitabisa.com, JQR, inisiator penggalang dana, perwakilan keluarga, pemerintah setempat, dan DP3AKB Jawa Barat. Bertindak sebagai saksi lurah, ketua RT/RW, dan perwakilan masyarakat.


“DP3AKB akan terus mendampingi Nabila dan untuk saat ini Nabila tidak diizinkan untuk bertemu orang banyak karena itu sangat mengganggu ke psikis anak,” kata Hermansyah.

Nabila adalah gadis cilik mendadak terkenal karena video “marahnya” yang khawatir sepatunya diinjak-injak oleh teman-temannya di sekolah, viral di media sosial.

Sepatu itu Nabila beli dari uang hasil keringatnya sendiri. Nabila yang masih duduk di bangku sekolah dasar sejak lama menjadi tulang punggung kakek dan neneknya. Ibu dan ayah kandung Nabila sudah tidak tinggal bersamanya.

Sehabis pulang sekolah, biasanya Nabila mencari rongsokan seperti kardus, botol plastik, atau besi selama beberapa jam, kemudian pergi mengaji sewaktu memasuki petang hari. Barang rongsokan tersebut dikumpulkan di belakang rumah lalu dijual.

"Saya harus capek-capek dulu buat beli sepatu. Saya ditinggalkan oleh ibu dan bapak saya. Kalian sih tidak,"ujar Bila dalam video viral itu dalam Bahasa Sunda. (arm)