Jadikan Jabar Lumbung Jahe Merah, PKK Gelar Lomba Taman Herbal

Mitrapolisi.co.id/BANDUNG - Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan PT Bintang Toedjoe menggelar acara Kick Off Lomba Taman Herbal Bejo Jahe Merah di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (3/5/19).

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil menyambut baik gerakan menanam jahe merah. Menurutnya, program tersebut sangat bermanfaat karena di samping berkhasiat bagi masyarakat juga dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi.

"Kita tahu dalam pemanfaatan lahan ini minimal mengandung tiga hal, yakni pertama unsur ekologi, tanaman yang diolah sedemikin rupa akan menjadi tanaman yang subur. Kedua, unsur edukasi, masyarakat mengetahui manfaat dari tanaman yang ditanamnya, dan ketiga unsur ekonomi, dari apa yang kita tanam minimal akan mampu dikonsumsi pribadi," kata Atalia.

Kick Off Lomba Taman Herbal ini merupakan program lanjutan yang awalnya hanya tujuh titik untuk wilayah Bandung raya dan sekitarnya. Namun kini, 26 kabupaten/kota dan beberapa pesantren di Jawa Barat akan diikutsertakan dalam program ini.

Menurutnya, TP PKK Jawa Barat terus mengembangkan budidaya tanaman obat dengan mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang masih kosong.

"Dengan mengerakkan warga memanfaatkan pekarangan, ibu-ibu juga bisa lebih kreatif dalam kesehariannya. Mereka bahu membahu dan bekerja sama membangun lokasi sekaligus menanam bibit tanaman obat keluarga (toga)," ungkapnya.

Atalia berharap dengan lomba ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam hal pelestarian tanaman herbal. Selain itu juga bisa terus mendorong program pemerintah seperti One Village One Product, One Village One Company, dan One Pesantren One Product.

Head of Marketing and PR Bintang Toedjoe Sumarwoto menjelaskan mekamnisme lomba ini.  Menurutnya, setelah peserta diberi bibit jahe merah dan pelatihan secara gratis, mereka akan diberi pendampingan selama 10 bulan agar dapat menghasilkan jahe merah yang bagus dan berkualitas.

"Ini bukan sekadar CSR (Corporate Social Responsibility) tapi CSV (Corporate Social Value). Kalau CSR itu tanggung jawabnya cuma sekali beri lalu selesai. Kalau kami ini berkelanjutan, jadi insyaallah ke depan para santri pondok pesantren akan menjadi petani binaan Bintang Toedjoe," kata Sumarwoto.

"Saat ini Bintang Toedjoe sudah menyiapkan sepuluh hektare lahan yang siap ditanami jahe merah. Kami ingin menghadirkan lumbung jahe merah. Nantinya diharapkan kami bisa ekspor jahe merah ke negara lain," tambahnya.

Sumarwoto menambahkan, tidak banyak yang tahu cikal bakal perusahan Bintang Toedjoe sebenarnya berawal di Kabupaten Garut sebelum kemudian melenggang ke pentas nasional. Dia tidak menampik kemungkinan dalam waktu dekat akan membuat pabrik di wilayah Jawa Barat.

"Pada 2020 awal kami akan dirikan prabrik di Jawa Barat dan akan dibangun taman herbal di daerah Cikarang yang nanti merupakan taman herbal terbesar di Indonesia," jelasnya. (arm)

Jabar Targetkan Peringkat Tiga Besar STQH Nasional 2019

Mitrapolisi.co.id/BANDUNG - Kafilah Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist (STQH) Jawa Barat menargetkan menduduki peringkat tiga besar pada STQH Nasional yang akan digelar di Pontianak 27 Juni - 6 Juli 2019 mendatang. Optimisme diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil setelah melihat kualitas para kafilah Jabar yang semakin menjanjikan.

"Saya harap dengan kualitas dan penyelenggaraan yang semakin baik kafilah Jabar mampu bersaing melawan provinsi lain karena itu saya targetkan berada di posisi tiga besar STQH Nasional," kata Gubernur usai menutup STQH XVI tingkat Jabar, di Pusdai Kota Bandung, Jumat (3/5/19) malam.

Pada gelaran STQH Nasional tahun sebelumnya di Tarakan Kalimantan Utara, kontingen Jabar berada di urutan kedelapan. Target tiga besar pada STQH Nasional tahun ini menurut Gubernur sangat realistis karena Jabar memiliki jumlah muslim terbanyak yaitu 41 juta jiwa ditunjang dengan sarana dan SDM berkualitas. Pembinaan, lanjutnya, menjadi kunci kemenangan selain merancang strategi dan evaluasi oleh LPTQ kepada para Qori dan Qoriah serta Hafidz dan Hafidzah.

"Kompetisi ini harus datang dari pembinaan jangan disamakan seperti kompetisi olah raga," ujar Gubernur yang akrab disapa Emil.

STQH XVI tingkat Jabar juga sebagai ajang menyeleksi kafilah terbaik yang para juaranya selanjutnya akan dibina oleh LPTQ Jabar untuk persiapan di STQH Nasional.

Dalam STQH XVI tingkat Jabar 2019 kali ini, dewan hakim yang diketuai oleh T Fuad Wahab memutuskan Kota Bandung keluar sebagai juara umum dengan nilai 25 poin. Disusul Kota Bogor di peringkat kedua dengan nilai 16. Sedangkan peringkat ketiga diraih oleh Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor dengan nilai 14.

Peringkat empat diraih oleh Kota Tasikmalaya (8), peringkat enam oleh Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis (6), peringkat tujuh oleh Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Sumedang dan Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya peringkat delapan ditempati oleh Karawang, Depok dan Kota Cirebon (3), peringkat sembilan Kota Sukabumi dan Garut (2) serta peringkat sepuluh oleh Kabupaten Bekasi (1).

Piala Tetap Gubernur diserahkan langsung oleh Ridwan Kamil kepada Walikota Bandung Oded M Danial. "Selamat untuk Kota Bandung telah juara umum, semoga menjadi inspirasi bagi daerah lain," ucap Emil.

Ia menyoroti beberapa daerah yang belum meraih nilai pada STQH XVI Jabar ini, yaitu Kabupaten Subang, Cianjur, Purwakarta, Pangandaran, Kota Cimahi dan Banjar. Untuk itu, Gubernur akan mengirimkan surat peringatan kepada kepala daerah agar menjadi perhatian dan diperbaiki di tahun berikutnya.

"Ada daerah yang sama sekali tidak ada nilai mohon diintrospeksi kami akan kirimkan surat untuk mengingatkan kepada daerahnya supaya di tahun berikutnya meningkat karena hidup ini tidak hanya mengurusi infrastruktur tapi juga spritualitas dan religi," ungkap Emil

STQH XVI tingkat Jabar 2019 digelar sejak tanggal 28 April hingga 3 Mei 2019, dengan lokasi perlombaan di Pusdai, Masjid Raya Bandung dan Masjid Al-Muttaqin Gedung Sate. Dari belasan cabang dan golongan yang dilombakan, dewan hakim memberikan piala kepada juara peringkat 1,2,3 dan juara harapan 1,2,3 pada setiap cabang dan kategorinya.

"STQH ini menjadi rutinitas yang membanggakan dan selamat kepada para pemenang yang akan menjadi bekal di level nasional," pungkas Emil.(arm)

Percepat TPPAS Legoknangka, Pemdaprov Jabar Teken Kesepakatan Induk dengan Kemenkeu

Mitrapolisi.co.id/JAKARTA – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat mempercepat penyelesaian pembangunan TTPAS Regional Legoknangka di Kabupaten Bandung dengan menandatangani kesepakatan pembiayaan dengan Kementerian Keuangan RI, di Jakarta, Jumat (3/5/19) malam.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan (Dirjen PPR-Kemenkeu) Luki Alfirman menandatangani Kesepakatan Induk Penyediaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendamping Transaksi pada Proyek KPBU Tempat Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TTPAS) Regional Legoknangka, di Ruang Auditorium Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, Gedung Frans Seda Lt 1, Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat.

Menurut Iwa, penandatanganan kesepakatan induk ini merupakan dukungan yang luar biasa dari Kemenkeu terhadap percepatan penyelesaian proyek TPPAS Legoknangka.

Menurutnya, PPR-Kemenkeu menilai TPPAS Legoknangka sangat penting untuk segera dioperasikan, karena TPPAS ini direncanakan akan menerapkan metode waste to energy, atau mengubah sampah menjadi sumber daya listrik.

Awalnya, kata Iwa, pembangunan TPPAS Legoknangka lebih ideal menggunakan pola business to business. Namun karena kurang memungkinkan, diputuskan untuk menggunakan pola KPBU atau Kerjasama Pemerintah dengan pihak Badan Usaha.

"Ini merupakan dukungan yang luar biasa dari Kementerian Keuangan melalui Pak Dirjen PPR-Kemenkeu, dimana TPPAS Regional Legoknangka ini direncanakan akan waste to energy,"  kata Iwa.

"Dari sisi pengelolaan, lebih optimis business to business. Ternyata masih belum memungkinkan, maka kita akan coba melakukannya dengan pola KPBU. Sekarang sedang disiapkan bantuan dokumennya, kita pada saat ini melakukan perjanjian itu," paparnya.

Iwa berharap, TPPAS Legoknangka segera rampung dan mulai beroperasi pada 2022 seperti yang diharapkan banyak daerah. Dengan demikian, nantinya Legoknangka mampu mengolah sampah dari enam kabupaten/kota di Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan sebagian dari Kabupaten Garut.

"Harapan kami sampai denganfinancial close itu Juni 2022, sehingga diharapkan 2021 atau 2022 sudah bisa selesai dan bisa melayani enam kabupaten kota di Bandung Raya," harap Iwa.

Di tempat yang sama, Dirjen PPR-Kemenkeu Luky Alfirman menegaskan, poin penting TPPAS Legoknangka terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Pada Perpres tersebut tertulis, selain Legoknangka, ada 11 kota lainnya yang direncanakan memiliki TPPAS, di antaranya adalah Kota Bekasi, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Palembang, dan Kota Manado.

"Proyek KPBU TPPAS Regional Legoknangka merupakan salah satu proyek yang masuk program pengolah sampah dalam Perpres no 35 tahun 2018," ujar Luky.

Luky menambahkan, dokumen Outline Business Case (OBC) untuk proyek Legoknangka ini disiapkan dan difasilitasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan dibantu konsultan dari Price Waterhouse Coopers (PWC) dan Hermawan Juniarto (konsultan hukum). (arm)

Gubernur Anugerahi 13 Kepala Daerah Terkreatif se-Jabar

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat melakukan penilaian kepada 27 kabupaten/kota paling kreatif se-Jabar. Hasilnya 13 daerah terpilih sebagai daerah tertinggi indeks kreativitasnya yang mewujud pada nilai ekonomi masyarakat.

Ke-13 daerah tersebut yaitu, Kabupaten Majalengka, Sumedang, Garut, Subang, Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota depok, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Bekasi dan Kota Bogor.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada acara Gala Dinner and Awarding Night of Creative Cities of West Java yang merupakan rangkaian acara International Conference on Creative Economy, di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (2/5/19) malam. Hadir pula dalam acara tersebut tokoh-tokoh ekonomi kreatif se-Asia Tenggara.

"Kami diam-diam meneliti dan menilai dalam pemeringkatan indeks kreativitas dan alhamdulillah dari 27 daerah terpilih 13 daerah tertinggi. Kita ingin kegiatan kreatif ini bisa mewujud pada nilai-nilai ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat," kata Gubernur yang akrab disapa Emil.

Selanjutnya ke-13 daerah ini akan mendapatkan prioritas bantuan anggaran dari Pemdaprov Jabar. Emil mempersilakan daerah tersebut untuk mengajukan bantuan terkait peningkatan ekonomi kreatif.

"13 daerah ini akan mendapatkan prioritas anggaran dari Pemprov Jabar silakan ajukan mau apa terkait peningkatan ekonomi kreatif, karena letupan energinya sudah ada," ujar Emil.

Menurutnya, di 13 daerah ini sudah banyak aktivitas publik ekonomi kreatifnya. Untuk itu Pemdaprov Jabar juga akan memprioritaskan untuk membangun gedung creative center.

"Tentunya juga diprioritaskan mendapat gedung creative center tinggal lahannya tolong disiapkan minimal 3.000 meter memadai nanti kita bangunkan dari dana provinsi," ucapnya.

Emil meminta gedung creative center tersebut nantinya diramaikan oleh aktivitas kreatif anak muda.

"Tempat (gedung kreatif center) itu nanti tolong diramaikan untuk kegiatan kreatif anak-anak muda misalnya melatih skill yang bernilai ekonomi," terang Emil.

Dirinya juga berpesan bahwa setiap daerah harus mempunyai minimal tiga identitas ekonomi kreatif yang menjadi unggulan.

"Misalnya animasi di Kota Cimahi, bambu di Garut dan lainnya. Jenis ekonomi kreatif itu seperti desain, arsitektur, televisi dan film, animasi, kuliner, musik, seni budaya dan masih banyak lagi," jelas Emil.

Dengan begitu, lanjut dia, bila potensi tersebut disatukan akan menjadi keluarga besar Jawa Barat yang setiap daerahnya memiliki kekhasan tertentu. (arm)

Perbaiki Dokumen Lingkungan, Pemdaprov Jabar Targetkan Nirwasita Tantra

Mitrapolisi.co.id/KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat bertekad meraih Nirwasita Tantra Award pada tahun 2020, sebuah penghargaan pemerintah pusat kepada kepala daerah yang memiliki kepemimpinan dalam bidang lingkungan hidup.

Penilaian Nirwasita Tantra didasarkan atas Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), yang merupakan dokumen kondisi, permasalahan, dan kebijakan atau program yang diterapkan oleh daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.

“Target kami, hasil dari FGD ini bisa meraih penghargaan tertinggi bidang lingkungan hidup untuk provinsi, yaitu Nirwasita Tantra Award,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Bambang Rianto dalam Focus Group Discussion DIKPLHD, di kantor Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan, Kota Bandung, Kamis (2/5/19).

Menurut Bambang, sejak pertama digelar pada 2016, Jawa Barat berhasil menduduki peringkat kedua nasional. Namun pada 2018, Jawa Barat harus puas menjadi juara harapan pertama.

“Jawa Barat pernah dapat penghargaan itu tahun 2016, jadi juara dua. Tapi setelah itu belum pernah menang lagi, malah tahun lalu juaranya hanya harapan satu,” katanya.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa yang membuka FGD melaporkan langkah-langkah strategis yang terus dilakukan Pemdaprov Jawa Barat di bidang lingkungan, seperti penanaman pohon dan penyelesaian masalah penggantian lahan hutan yang terbengkalai sejak 1976.

“Penanaman pohon sudah berjalan dengan baik, diikuti dengan penyelesaian penggantian hutan yang jadi masalah sejak 1976,” ujar Iwa.

Iwa juga menyinggung soal sampah. Menurutnya, masalah sampah merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Namun mengingat pemkab dan pemkot dinilai belum mampu menanganinya, maka Pemdaprov Jabar mengambil alih melalui Luna Project, pengolahan sampah kota menjadi bahan bakar pengganti batu bara.

“Kabupaten/kota tidak mampu menyediakan tempat pembuangan akhir (TPA). Makanya Pemdaprov Jabar maju dengan proyek pengelolaan sampah menggunakan teknologi RDF (Refuse-Derived Fuel),” pungkasnya.(arm)

Ridwan Kamil Buka Forum Kota Kreatif se-Asia Tenggara

Mitrapolisi.co.id/KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka forum kerja sama kota-kota kreatif se-Asia Tenggara bertajuk Connecticity-International Conference on Creative Economy 2019, di Kotel Grand Mercure, Kota Bandung, Kamis (2/5/19).

Event internasional yang digelar dua hari ini dihadiri 18 duta besar negara sahabat, lintas kementerian, delapan provinsi dan ratusan partisipan dari 27 Kabupaten/kota se-Jawa Barat.

"Hari ini saya membuka rencana kerja sama kota-kota kreatif se-Asia Tenggara, karena kreativitas itu lintas batas, tidak bisa dibatasi oleh administrasi," ujar Gubernur.

Event yang pertama kalinya diadakan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat rencananya akan rutin dilaksanakan setiap tahun dan masuk dalam kalender tahunan ekonomi kreatif Jawa Barat.

Emil, sapaan akrab Gubernur mengatakan, masyarakat di Asia Tenggara memiliki banyak kesamaan terutama senang akan keindahan alam. Maka dalam forum ini merumuskan strategi pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis alam.

"Jadi kita punya kesamaan, orang Asia itu senang dengan keindahan alam dan kita mengatur strategi bagaimana bisa bekerja sama," katanya.

Selain itu, kata dia, milenial dan generasi Z Jawa Barat sangat antusias terhadap pengembangan ekonomi kreatif. Beberapa produk unggulan ekonomi kreatif di Jabar antara lain furnitur, rotan dan terracotta ada di kawasan Ciayumajakuning. Sedangkan produk yang sifatnya desain dan teknologi ada di wilayah Bandung Raya dan bambu di Priangan Timur.

"Semuanya nanti dihubungkan oleh suatu network yaitu gedung creative center yang akan dibangun di tiap daerah," ucap Emil.

Pemdaprov Jabar, lanjut Emil, tahun ini sedang mempersiapkan pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Daerah (Bekrafda) pertama di Indonesia. Hal ini didasari telah terbitnya perda Provinsi Jawa Barat tentang ekonomi kreatif yang juga satu-satunya Indonesia.

"Jawaban terhadap perda itu adalah membentuk Bekraf seperti pusat tapi versi daerah. Mudah-mudahan ini mengakselerasi kebijakan-kebijakan anggaran yang ujungnya pada kesejahteraan ekonomi masyarakat," terang Emil.(arm)

Tiga Bulan Bergulir, Baju Baja Berhasil Bina 19 Desa

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG – Diluncurkan pada 17 Januari 2019 lalu, program Bambu Juara Bambu Jawa Barat (Baju Baja) yang digagas komunitas pelestari lingkungan Hijau Lestari Indonesia (HLI) telah berhasil membina 19 desa di lima kabupaten/kota di Jawa Barat.

Telah banyak produk kriya yang dihasilkan dari bahan dasar bambu ini. Desa-desa tersebut ada di Kabupaten Subang, Indramayu, Bekasi, Sukabumi, dan Kota Banjar. Tiap kelompok ada 15 pengrajin sehingga total ada 285 pengrajin yang dilatih dan dididik tentang bambu.

Produk kriya yang dihasilkan seperti untuk konstruksi bangunan, furnitur, kerajinan tangan, hingga peralatan rumah tangga, seperti termos berbalut bambu, dinding bercorak bambu, kap lampu bambu, mebel, hingga bambu laminasi yang bisa digunakan untuk lantai, pelapis dinding, lemari, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa produk kriya bambu ini yang sudah digunakan di hotel berbintang.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat berkomitmen terus mendorong pemberdayaan ekonomi kreatif desa, tidak hanya melalui pemanfaatan bambunya saja sekaligus pelestariannya untuk konservasi.

“Di samping mereka meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di desa-desa tapi juga menjaga lingkungannya, menjaga bambunya supaya tidak habis. Karena mereka setelah menebang bambu kemudian menanam kembali dengan teori yang sangat modern,” ujar Uu saat ditemui Tim Peliput Humas Jabar usai beraudiensi dengan HLI terkait program Baju Baja di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (2/5/19).

“Oleh karena itu, kami mendorong program Baju Baja ini,” sambungnya.

Untuk itu, lanjut Uu, Pemdaprov Jabar akan memberikan bantuan baik untuk permodalan atau peralatan yang dibutuhkan untuk pengrajin.

“(Pemerintah Daerah) Provinsi Jawa Barat insyaallah, untuk permodalan kami sampaikan tentang program Kredit Mesra. Tetapi untuk alat-alat untuk membuat kerajinan dari bambu ini akan kami bantu sesuai dengan kebutuhan di desa. Tapi tetap harus diawali dengan pelatihan,” kata Uu.

Program Baju Baja menargetkan 100 desa binaan hingga Oktober 2019. Ketua Program Baju Baja Oki Hikmawan menuturkan, desa-desa ini akan dibina untuk membangun potensi kearifan lokal daerahnya melalui bambu.

“Mudah-mudahan mimpi kami untuk menjadikan 100 desa kreatif di Jabar Juara Lahir dan Batin ini bisa terealisasi sampai bulan Oktober,” harap Oki.

“Kemana desa itu akan kami arahkan? Adalah peningkatan kearifan lokal, pemberdayaan masyarakat desa untuk menjadikan bambu sebagai tolok ukur ekonomi kreatif di masing-masing desa,” tambahnya.

Dari 19 desa yang telah dibina, ada empat desa yang sudah diplot untuk memproduksi kriya bambu dengan produk tertentu, yaitu Desa Kalijati Timur di Subang dengan produk bambu laminasi, Desa Ciaseum Girang di Subang (produk kreasi dekor kap lampu), Desa Kujang Sari di Kota Banjar (produk peralatan dapur), dan Desa Kadudampit di Kabupaten Sukabumi (produk kreasi lampu duduk).

“Jadi, zonasinya sudah kami tempatkan, dari 19 desa ini arahan-arahannya sudah ada bagaimana agar tidak terjadi penumpukan barang atau produk,” tutur Oki.

Sementara dari sisi konservasi, Baju Baja berkomitmen juga melatih pengrajin untuk melakukan penanaman kembali. Ini juga penting untuk menjamin ketersediaan bahan mentah.

Untuk itu, Baju Baja sedang menyiapkan MoU dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat untuk program pembibitan bambu langka dan persiapan lahan untuk konservasi.

“Kami akan tetap lanjutkan dan kami tindak lanjuti bagaimana menciptakan desa kreatif di Jawa Barat tidak hanya berinovasi dipemanfaatan bambu saja tapi pengelolaan dan konservasi bambunya,” kata Oki.(arm)

Pemdaprov Jabar Targetkan Seluruh Aset Tersertifikasi 2022-2023

Mitrapolisi.co.id/KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi Daerah (Pemdaprov) Jawa Barat berkomitmen selesai menyertifikatkan semua aset pada 2022-2023. Sertifikasi aset ini guna mengamankan aset Pemdaprov Jabar yang selama ini rawan diklaim oleh pihak lain.   

Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat Junaedi, dalam forum Jabar Punya Informasi (Japri) di halaman Museum Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (2/5/19).

Menurut Junaedi, Pemdaprov Jabar sedang merencanakan langkah-langkah untuk memperkuat bukti kepemilikan aset secara hukum. Sehingga ketika ada masyarakat atau kelompok yang mengklain, Pemdaprov memiliki posisi hukum yang kuat.  

"Sebagai pemilik aset, sebenarnya kita juga berhak mempertahankannya. Formulasi 2019 ini salah satunya untuk memperkuat bukti kepemilikan aset kita sehingga tidak mudah digugat," ujar Junaedi.

"Formulasi 2019, di antaranya memperkuat bukti kepemilikan secara hukum, yaitu dengan sertifikasi dan data-data kepemilikan yang valid. Lalu melakukan pengamanan secara fisik yang sudah bekerja sama dengan Satpol PP," sambungnya.

Junaedi mengakui masih banyak aset yang belum terdata. Saat ini ada sekitar 4.000-5.000 aset tanah belum memiliki sertifikat yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Sehingga, keberadaan aset sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Kesulitan sertifikasi aset selama ini, kata Junaedi, karena aset-aset tersebut diperoleh pada zaman Belanda sekitar tahun 1920- 1940 yang bukti kepemilikannya tidak ada. Sedangkan untuk proses sertifikasi aset tentu memakan waktu lama karena harus dilakukan klasifikasi terlebih dahulu terhadap kondisi aset-aset tersebut.

Namun, aset tersebut bisa dioptimalkan pemanfaatnya secara bertahap. Bahkan sudah meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) memprioritaskan pengurusan sertifikat aset-aset di Jabar.

"Saat ini BPN melakukan terobosan untuk meringankan persyaratan-persyaratan itu. Jadi tempat yang jelas ditempati Pemprov Jabar sudah tidak ditanya bukti kepemilikan lagi," kata Junaedi.

"Dengan terobosan BPN ini, kami targetkan dari 4.454 aset Pemdaprov yang belum bersertifikat bisa diselesaikan pada tahun 2022-2023," pungkasnya.(arm)

May Day di Jabar Bernuansa Ceria

Mitrapolisi.co.id/KOTA BANDUNG - Ada yang berbeda pada peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional 2019 di Jawa Barat. Sekitar 1500-an buruh dari 31 serikat pekerja di Jabar memperingatinya dengan cara yang kreatif, positif dan bermanfaat.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkolaborasi dengan Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indoesia (Apindo) Jabar menggelar Demo Creation of Labour (DCL) dengan tema May Day is Creative Day, di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No 532, Kota Bandung, Rabu (1/5/19).

Masing-masing perwakilan buruh tetap menyampaikan aspirasi, tuntutan dan harapan atas kesejahteraan mereka. Namun dalam aksi “demontrasi” ini, orasi para buruh dinilai dan diapresiasi oleh para ahli ketenagakerjaan.

Selain “unjuk rasa” kreatif, May Day di kantor Disnakertrans diisi dengan Demo Art, yaitu sebuah saluran bagi para buruh yang memiliki bakat seni untuk menunjukkan kebolehannya.

Ada juga Demo Kuliner yang menampilkan hasil pelatihan kuliner yang diikuti keluarga pekerja. Lalu ada Demo Solution, yaitu ruang bersama untuk menyampaikan aspirasi langsung para buruh dengan pemerintah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kegiatan tersebut menginginkan May Day tahun ini menjadi awal perubahan mindset Hari Buruh yang seharusnya menyenangkan, kreatif namun aspirasi tetap tersampaikan.

"Kami ingin May Day ini menjadi awal kita mendorong perubahanmindset bahwa May Day itu menyenangkan. Pemerintah sudah menetapkan jadi hari libur nasional maka kita isi dengan lebih bermanfaat, kreatif dan upaya mencari inovasi dan solusi permasalahan ketenagakerjaan," ujar Gubernur yang akrab disapa Emil.

Dirinya mengungkapkan, Pemdaprov Jabar terus berkomitmen mencari solusi dan inovasi untuk memperjuangkan hak buruh. Karena itu, pihaknya membuka selebar-lebarnya ruang untuk berkomunikasi dengan para buruh.

Emil menginginkan, pertemuan dengan para buruh tak hanya pada saat peringatan May Day saja tetapi rutin berkomunikasi minimal tiga atau empat bulan sekali.

"Mari kita rutinkan komunikasi, kita ketemu tiga atau empat bulan sekali, jangan tiap May Day. Ini untuk memecahkan permasalahan secara bersama," ujarnya.

Salah satu kebijakan inovatif yang akan diberlakukan tahun ini yaitu akan mewajibkan perusahaan untuk membangun apartemen khusus buruh yang lokasi bersebelahan dengan tempat kerja.

Sehingga butuh tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos transportasi ke tempat kerja. Apartemen khusus buruh tersebut rencananya akan dibangun oleh Real Estate Indonesia, perusahaan hanya menyiapkan lahannya saja.

"Kebijakan inovatif sedang kita tingkatkan di antaranya membangun apartemen khusus buruh di sebelah pabrik, sehingga suatu hari buruh tidak ada pengeluaran transportasi karena tinggal di sebelah tempat kerja. Sehingga buruh bisa menabung dan kesejahteraan meningkat. Regulasinya sedang kami persiapkan," terang Emil.

"Jadi tidak hanya upah naik tapi rumah di sebelah tempat kerja akan saya perjuangkan," tambahnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ade Afriadi menuturkan, selama ini stigma May Day selalu negatif karena identik dengan unjuk rasa. Karenanya, pihaknya merancang sebuah ajang kolaborasi antara pengusaha, pekerja dan pemerintah guna menyalurkan semangat hari buruh dengan cara kreatif dan bermanfaat.

"Diharapkan acara ini dapat menjalin komunkasi aktif semua pihak dalam mendorong suasana kerja yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan terciptanya Jawa Barat yang kondusif," kata Ade.

Hari Air Dunia, Wagub: Air untuk Dunia Akhirat

Mitrapolisi.co.id/KABUPATEN BOGOR -- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum hadiri Kegiatan Puncak Hari Air Dunia (HAD) XXVII Tahun 2019, yang digelar di kawasan Situ Lido, Kabupaten Bogor, Selasa (30/4/19).

Wagub Jabar Uu Ruzhanul mengatakan bahwa air merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Bahkan air adalah hak hidup bagi setiap yang bernyawa.

Pun selain untuk kebutuhan hidup yang sifatnya jasmani atau duniawi, Wagub Uu juga menyebut, bahwa air juga diperlukan dalam kehidupan beragama, yang merupakan kebutuhan ukhrawi, atau tujuan akhirat.

"Air sangat penting untuk kehidupan, kita sangat butuh bukan hanya untuk kebutuhan duniawi, tapi juga urusan ukhrawi, atau akherat pun membutuhkan air. Seperti wudhu, membersihkan hadas besar, kecil, serta menghilangkan najis," Kata Wagub Jabar.

"Maka mari kita jaga sumber mata air, pelihara sumber air dan jaga lingkungan supaya air tidak habis. Jangan tebang pohon sembarangan. Lebih baik kita mewariskan mata air kepada anak cucu kita, dari pada mewariskan air mata," tambahnya.

Uu menegaskan, Pemprov Jabar selalu berupaya menghadirkan pelayanan dasar bagi masyarakat, termasuk menyukseskan berbagai program pemerintah pusat lewat Kementerian PUPR yang terkait perairan.

Selain itu, Uu mengaku, pihaknya juga memberdayakan air untuk dimanfaatkan segi ekonominya. Terutama dari sisi pariwisata. Didukung lanskap alam yang indah, situ, danau, atau waduk, bisa jadi potensi wisata alam yang diminati banyak wisatawan.

"Dengan Hari Air Dunia, yang digelar di Jawa Barat, menjadi daya dorong untuk memanfaatkan air untuk kehidupan, maupun untuk fungsi air yang lebih luas lagi," ujar Uu.

Untuk menjamin ketersediaan air di Jawa Barat, Pemprov Jabar  telah mencanangkan gerakan 100 Embung Juara. Gerakan ini meliputi normalisasi, peningkatan kapasitas, serta pengamanan mata air 100 situ yang ada di enam wilayah sungai Jawa Barat.

Dengan 100 Embung Juara kebutuhan air di Jawa Barat diupayakan bisa terpenuhi. Tidak saja bagi masyarakat untuk kepentingan mendasar seperti mandi cuci kakus, tapi juga kepentingan industri, pariwisata, perikanan, dan kebudayaan.

Adapun sejumlah bidang air yang akan tersentuh revitalisasi dan penataan oleh Pemprov Jabar di antaranya, Waduk Darma di Kabupaten Kuningan, Situ Ciburuy (Kabupaten Bandung Barat), Situ Rawa Kalong (Kota Depok), Kalimalang (Kota Bekasi), dan Break Water di Kabupaten Pangandaran.

Di tempat yang sama, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi menegaskan, kegiatan Hari Air Dunia merupakan bentuk kepedulian dan upaya untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya ketersediaan serta akses terhadap air bersih.  Pada 2019, perayaan HAD mengusung tema 'Semua Harus Mendapatkan Akses Air'.

HAD, telah diperingati selama 27 tahun sejak ditetapkan pada Sidang Umum PBB tanggal 22 Maret tahun 1992. Pada 2019,  tema yang diangkat adalah 'Semua Harus Mendapatkan Akses Air' yang diadopsi dari tema international 'Water for All: Leaving No One Behind' yang mengandung pengertian air untuk semua tanpa terkecuali.

Hari menjelaskan, berdasarkan data UN-WATER, secara global, masih terdapat 2,1 miliar orang yang belum mendapatkan akses terhadap air bersih. Secara global pula, masih terdapat 80 persen penduduk yang tinggal di area pedesaan masih menggunakan air dari sumber yang tidak layak.

"Selain itu, tidak kurang dari 68,5 juta orang berada di pengungsian karena bencana alam, peperangan maupun konflik sosial politik dan mengalami kendala akses air," Lanjut dia.

Di Indonesia, pengelolaan sumber daya air juga menjadi tantangan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tidak ada provinsi di Indonesia yang memiliki akses terhadap sumber air yang layak hingga 100 persen.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Perayaan Hari Air Dunia XXVII, Muhammad Arsyadi mengatakan, dalam rangka peringatan HAD XXVII tahun 2019, telah dilaksanakan kegiatan- kegiatan yang dilakukan pada Balai Besar dan Balai Wilayah Sungai antara lain, meliputi kegiatan bersih-bersih sungai sepanjang 88.258 kilometer, bersih-bersih lingkungan, serta penanaman pohon.

"Seluruh kegiatan di BWS tersebut dilaksanakan bersama- sama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta dengan melibatkan organisasi masyarakat peduli air dan sekolah-sekolah dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi," katanya.

Pada kegiatan puncak HAD, telah dilaksanakan penebaran 150.000 benih ikan nila dan ikan baung yang merupakan dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga penanaman 200 Pohon jenis cemara Norfolk, Glodakan Tiang, Eucalyptus, Jabon, dan Mahoni dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(arm)

DPRD Prov. Jabar Gelar Rapat Paripurna DPRD Jabar dengan Agenda Pembahasan dan Penyampaian Hasil LKPJ Gub Jabar Akhir TA. 2018

Mitrapolisi.co.id/DPRD Jabar Serahkan Rekomendasi Hasil LKPJ ATA 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat gelar Rapat Paripurna dengan
agenda pembahasan dan penyampaian hasil LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menjelaskan, terdapat beberapa catatan dari hasil rekomendasi DPRD Jabar salah satunya terkait pembentukan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi pariwisata.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus secara konsisten dalam upaya menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pariwisata, sehingga pemerintah provinsi jawa barat harus bersiap
mempersiapkan hal tersebut” ucap Ineu usai memimpin rapat paripurna, Selasa (30/4/2019).

Ineu menambahkan, Pemprov Jabar harus secara fokus merencanakan pembangunan sektorsektor unggulan seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan untuk mendongkrak pendapatan daerah.

Lebih lanjut pihaknya memberikan perhatian tekait, belum optimalnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ineu menyebut, diperlukan evaluasi mendalam terkait keberadaan BUMD yang masih belum memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Diperlukan evaluasi secara mendalam terkait BUMD, karena banyak BUMD yang didirikan bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemprov tetapi selama ini belum secara optimal memberikan kontribusi” katanya.

Ia berharap, rekomendasi yang telah diterima oleh Gubernur Jawa Barat dapat secara cepat ditindaklanjuti.

“Kami harapkan Gubernur Jawa Barat setelah menerima rekomendasi dari DPRD, bisa kemudian menindaklanjuti secara cepat rekomendasi tersebut” pungkasnya.