Bus Damri Menuju BIJB Kertajati Gratis Selama Setahun

Mitrapolisi.co.id

KAB. MAJALENGKA – Kabar gembira bagi masyarakat yang akan menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Pemerintah akan menggratiskan bus Damri dari semua rute menuju BIJB Kertajati selama satu tahun per 1 Agustus 2019. Hal tersebut sebagai bentuk kompensasi belum rampungnya tol Cisumdawu yang menjadi akses utama rute Bandung menuju BIJB Kertajati.

"Sambil menunggu tol Cisumdawu selesai satu tahun kedepan. Jadi, selama satu tahun itu pemerintah menyubsidi Damri jadi gratis," kata Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi saat meninjau BIJB Kertajati, Sabtu (6/7/2019).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan jumlah penumpang BIJB Kertajati pasca pengalihan beberapa rute penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara Bandung pada 1 Juli 2019 lalu. Turut mendampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

Menurut Budi, tol Cisumdawu diperkirakan selesai pada pertengahan 2020. Selain itu, kata Budi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait percepatan pembangungan tol Cisumdawu. Jika tol sepanjang 60 kilometer rampung, maka perjalanan dari Bandung menuju BIJB Kertajati hanya satu jam. 

"Saya sudah rapat dengan Menteri PUPR, beliau memastikan tol Cisumdawu selesai pertengahan 2020," ucap Budi. "Perjalanan satu jam ke bandara itu wajar, di bandara lain pun banyak yang seperti itu," lanjutnya.

Budi mengatakan, berdasarkan laporan pihak BIJB Kertajati, load factor setiap harinya menunjukkan grafik menanjak. Saat ini, load factor BIJB Kertajati mencapai 70 persen. Angkat tersebut memperlihatkan bandara terbesar kedua di Indonesia itu diminati atau relatif diterima masyarakat. 

"Saya tadi bertanya ke beberapa penumpang mereka relatif puas bahkan sudah ada sejumlah turis asing di sini," katanya.

"Kesimpulannya, pengalihan ke Bandara Kertajati berhasil. Tadi penumpang dari Karawang katanya daripada ke Jakarta lebih baik ke sini. Dari Tegal juga ada, mereka senang karena lebih dekat ke sini daripada ke Semarang," lanjutnya.

Oleh karena itu, Budi menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya akan menggratiskan bus Damri selama setahun, tetapi juga menambah armada bus. Hal itu diambil untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Menurutnya, rute penerbangan di BIJB Kertajati pun rencananya akan ditambah.

"Saat ini ada 12 rute. Kalau ada permintaan dari masyarakat, pasti akan kami tambah, terutama yang jauh-jauh seperti Manado, Kendari dan lainnya," ucapnya.

"Kapasitas Kertajati bisa mencapai 5 juta per tahun berarti tiap hari itu bisa 200 kali take off dan landing karena Bandara ini sangat luas dan memungkinkan," tambahnya.

Menurut Budi, Angkasa Pura II juga mengusulkan agar ada penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara ke BIJB Kertajati. Rencananya, dalam dua minggu ke depan akan ada penerbangan eksklusif berupa taksi helikopter.

"Bagi yang ingin perjalanan eksklusif kami akan sediakan taksi helikopter dari Bandung ke Kertajati akan dimulai dua minggu lagi," katanya.

Budi pun tidak lupa mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat yang gencar melakukan sosialisasi pengalihan bandara. Budi juga meminta Pemdaprov Jawa Barat menjadi yang terdepan mempromosikan BIJB Kertajati melalui pendekatan pariwisata.

"Pemprov Jabar harus terus terdepan mempromosikan bandara ini melalui pariwisata, khususnya budaya Cirebon yang memiliki potensi besar dan sudah dikenal luas," katanya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul melihat peningkatan penumpang yang signifikan setelah pengalihan ke BIJB Kertajati. Guna terus meningkatkan jumlah penumpang, kata dia, pihaknya menginstruksikan kepada 27 Kepala Daerah di Jawa Barat untuk ikut menyosialisasikan BIJB Kertajati. 

"Saya akan perintahkan kepala daerah untuk sosialisasikan kepada warganya termasuk mengharapkan juga kepada sebagian kepala daerah di Jawa Tengah," katanya.

"Saya optimis Kertajati akan berkembang dan diminati. Tadi kata beberapa penumpang mereka senang karena tidak macet, wilayahnya pun asri, fasilitas juga bagus, mereka mengaku puas, saya kira itu mewakili," ucapnya.(arm)

Gubernur Jawa Barat Dorong Squash Jadi Cabor PON XX/2020

Mitrapolisi.co id/

KOTA BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong squash menjadi cabang olahraga (cabor) dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 di Papua. Dia mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan squash karena sudah dipertandingkan dalam multievent Asian Games dan Sea Games. 

"Mudah- mudahan di PON XX Tahun 2020 di Papua, cabor squash bisa dipertandingkan," ucapnya saat menghadiri acara Pemberian Penghargaan Piala Gubernur Jawa Barat Squash Open 2019 di Lapang Squash Siliwangi Center (SSC), Kota Bandung, Sabtu (6/7/2019).

Squash sendiri telah dipertandingkan dalam PON XIX/2016 di Jawa Barat. Berdasarkan informasi teraktual, squash masih mempunyai kans untuk dipertandingkan pada PON XX di Papua. Namun, Surat Keputusan (SK) belum keluar. 

Ketua Umum Persatuan Squash Indonesia (PSI) Jawa Barat, Daud Achmad, menyebut pihaknya siap membantu, bahkan dalam hal teknis, apabila tuan rumah PON XX yakni Provinsi Papua belum siap menggelar pertandingan squash.

Daud pun mengaku, belum mengerti secara rinci alasan squash terancam tidak dipertandingkan. Dia sempat mendengar bahwa belum ada Pengda PSI di Papua.

"Kalau memang sarana tidak memungkinkan diselenggarakan di Papua, Jabar Insyaallah sangat siap,” ucapnya. ”Yang jelas Jabar menginginkan squash dipertandingkan di PON XX tahun 2020," lanjutnya.

Jika squash tidak dipertandingkan dalam PON XX, Daud berharap proses seleksi dan pembinaan atlet squast terus berlanjut. Menurutnya, selain Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sudah menyatakan kesiapannya. Apabila squash gagal dipertandingkan, kata dia, kejuaraan nasional pengganti squash perlu digelar. (arm)

Sektor Riil, Bisnis Menguntungkan Koperasi

Mitrapolisi.co.id

KOTA BANDUNG –Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menilai bahwa sektor riil bisa menjadi salah satu bidang bisnis yang menguntungkan koperasi dibanding usaha simpan pinjam. Di samping bisa mendatangkan untung besar, risiko kerugian bisnisnya juga minim.

Demikan dikatakan Wagub Uu saat menghadiri penutupan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Koperasi Anggota Dekopinda Hasil Seleksi Angkatan III dan IV di Hotel Bumi Kitri Pramuka, Cikutra, Kota Bandung, Jumat (5/7/19). Diklat ini digelar hasil kerja sama Dekopinwil Jawa Barat, SBM ITB, dan Pemda Provinsi Jawa Barat.

“Jadi, berdasarkan pengalaman kami bergerak dalam bidang koperasi maka yang paling menguntungkan dan juga tidakgambling, yaitu ke sektor riil,” ujar Wagub.

“Sehingga uang bisa cepat kembali dan juga untungnya lebih besar. Kalau sekarang meminjamkan (usaha koperasi simpan pinjam) itu untuk margin keuntungan diatur oleh BI (Bank Indonesia), tetapi untuk sektor riil terserah, bahkan bisa lebih besar,” lanjutnya.

Untuk itu, Wagub mendorong koperasi yang ada di Jawa Barat untuk beralih usahanya ke sektor riil. Hal tersebut bisa dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau badan usaha yang bergerak di bidang usaha barang atau jasa.

“Karena dulu saya bergerak dalam bidang koperasi, kemudian berpindah ke lembaga keuangan agak kerepotan,” akuinya.

Dengan begitu, Wagub berharap koperasi bisa menjadi daya dorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perluasan lapangan pekerjaan. Wagub pun mengapresiasi kegiatan Diklat tersebut, terlebih banyak dari para peserta yang hadir adalah kaum muda.

“Saya merasa bahagia karena hari ini (di Diklat) yang hadir banyak kaum milenial. Karena ada kesan katanya koperasi ini bagi orang-orang yang sudah tidak semangat lagi. Itu sebenarnya salah, justru itu yang lebih berpengalaman lebih hebat,” ungkap Wagub.

“Sekarang ada kolaborasi antara yang muda dengan yang yang tua, insyaallah koperasi di Jawa Barat akan semakin bagus lagi, koperasi di Jawa Barat bisa juara,” tandasnya.

Sementara itu, ditemui Tim Peliput Humas Jabar usai acara penutupan Diklat, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat Mustofa Djamaluddin mengatakan, bahwa sektor riil merupakan bidang yang telah digeluti oleh sebagian besar koperasi di Jawa Barat.

“Apa yang diharapkan Pak Wagub adalah yang sedang dilakukan oleh Dekopinwil,” kata Mustofa.

“Hampir sebagian besar anggota koperasi itu di sektor riil. Ada di IKM (Indutsri Kecil Menengah), UKM (Usaha Kecil Menengah) itu sendiri, itu akan merupakan suatu gabungan yang terstruktur dan bisa mengembangkan secara maksimal,” paparnya.

Dekopinwil Jabar justru saat ini sedang membangun kolaborasi dan inovasi untuk mengembangkan sistem usaha koperasi yang lebih terstruktur berbasis information technology (IT). Melalui upaya ini, diharapkan bisa memperluas jaringan usaha antar-pelaku usaha khususnya pelaku usaha di koperasi.

“Kita nanti akan mencoba mengembangkan jaringan usaha antarpelaku usaha itu dengan baik, sehingga tumbuh semangat koperasi ini secara maksimal dan mampu memberikan kontribusi kepada peningkatan kemampuan pemberdayaan dari potensi-potensi yang ada,” jelas Mustofa.

Bekerja sama dengan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB), Diklat Koperasi Anggota Dekopinda Hasil Seleksi Angkatan III dan IV berlangsung dari 1-5 Juli 2019. Tema yang diambil yaitu "Inovasi Kolaborasi AntarKoperasi melalui Digital Platform Ekosistem Bisnis KUKM".

Ada 270 peserta ikut serta dalam diklat ini. Mereka merupakan hasil seleksi dari 2.700 koperasi di seluruh Jawa Barat. Mustofa menuturkan, dari 2.700 koperasi ini, untuk tahap awal sebanyak 40 koperasi di antaranya akan diberikan pembinaan koperasi berbasis IT.

“Kami kerja sama dengan pihak-pihak terkait, yaitu mulai kami kembangkan agar IT ini bisa secara bertahap dilakukan atau dikembangkan di masing-masing koperasi. Misalnya pelayanan, jadi anggota untuk mengontrol tabungan cukup melalui HP, ada aplikasinya dan sedang kami lakukan,” tutupnya. (arm)

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Minta 23 Dansektor Citarum Fokus Penanganan Sampah

Mitrapolisi.co.id

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggelar rapat dengan 23 Komandan Sektor (Dansektor) Citarum Harum membahas progres revitalisasi Sungai Citarum. Terungkap laporan dari tiap sektor, meskipun volumenya sudah menurun, namun sampah masih menjadi permasalahan utama.

"Sebenarnya di lapangan sampah sudah jauh berkurang tapi penumpukan masih ada, makanya kita rapatkan ini, salah satunya supaya sebulan sekali kita meng-update kegiatan Citarum ini sampai mana dari tiap sektornya," ujar  Gubernur usai Rapat Koordinasi Revitalisasi DAS Ciatrum di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (5/7/19).

Menurut Gubernur, walaupun bantuan anggaran dari Bank Dunia sebesar Rp1,4 triliun baru akan diterima pada Januari 2020, namun penanganan Citarum tidak akan pernah berhenti.

"Dana dari Bank Dunia itu kan baru cair Januari 2020, sambil kita lakukan perencanaan dan penanganan Citarum masih terus berlanjut. Kemarin kan TNI-Polri fokus dulu di Pilpres," tutur Emil, sapaan akrabnya.

Kepada para Dansektor, Emil selaku Komandan Satgas Citarum mengingatkan bahwa pada musim kemarau revitalisasi akan fokus mengeruk sungai untuk mengurangi banjir di musim hujan.

"Mumpung musim kemarau kita akan genjot pengerukan di sejumlah sektor untuk mengurangi banjir saat hujan," katanya.

Selain itu, rampungnya Terowongan Nanjung juga diyakininya akan mengurangi “sumbatan” air penyebab banjir. Progres pembangunan terowongan sepanjang 230 meter saat ini sudah mencapai 80 persen dan ditarget rampung November 2019.

"Saya laporkan juga Terowongan Nanjung sudah 80 persen kalau tidak ada halangan November 2019 selesai. Sehingga di bulan itu digunakan untuk mengurangi lambatnya aliran air yang menyebabkan banjir," terang Emil.

Emil menambahkan, pembangunan danau retensi seluas 6 hektare di Kecamatan Andir juga akan dipercepat, dimana saat ini administrasi untuk pembebasan lahan hampir tuntas.

"Kalau administrasinya selesai maka pembebasan lahan untuk danau retensi seluas 6 hektare di Andir akan kami eksekusi segera," tutup Emil. (arm)

Pemdaprov Jabar Buka Rekrutmen Calon Anggota KIP

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG –Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengundang putra putri terbaik Jawa Barat untuk mengikuti seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023.

Seiring akan berakhir masa kerja Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat kepengurusan lama, Tim Seleksi Calon Anggota KIP Jawa Barat membuka pendaftaran yang tertuang dalam  pengumuman bernomor: 01/Timsel KI-1/2019.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 30 ayat (2) disebutkan, rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh pemerintah secara terbuka, jujur dan objektif.

“Untuk itu Pemdaprov Jabar membuka pendaftaran yang terbuka untuk umum, bagi siapapun putra putri terbaik Tanah Pasundan yang memiliki minat, passion, idealisme, dan mimpi keterbukaan informasi terwujud di Jawa Barat,” ujar Hermansyah, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Jabar, Jumat (5/7/19).  

Menurut Hermansyah, seleksi calon anggota KIP Jabar dilaksanakan dengan sistem gugur meliputi enam tahapan, yakni seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi dinamika kelompok, psikotes dan penulisan makalah, dan wawancara. “Tahap terakhir

fit and proper test oleh DPRD,” jelasnya.

Formulir kelengkapan administrasi dan persyaratan calon anggota KIP Jabar 2019-2023 dapat diunduh di  lamanwww.jabarprov.go.id/seleksikip2019 dan websiteDinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat di alamatdiskominfo.jabarprov.go.id, atau datang ke Sekretariat Tim Seleksi KIP Jabar di Kantor Diskominfo Provinsi Jabar, Jalan Tamansari No 55 Bandung (Bidang IKP), mulai tanggal 3 Juli 2019.

Hermansyah menambahkan, dokumen pendaftaran dapat diantar ataupun dikirim melalui jasa pengiriman, serta dapat melalui surat elektronikseleksikip2019@jabarprov.go.id. “Berkas yang diserahkan sebanyak dua rangkap mulai 8- 12 Juli 2019 pada jam kerja,” sebut Hermansyah. (arm)

Investor Luar Negeri Lirik Potensi Perekonomian Jawa Barat

Mitrapolisi.co.id/

London – Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) 2019 di London menjadi wadah Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat untuk memaparkan pertumbuhan perekonomian Jawa Barat sekaligus membuka peluang investasi dari luar negeri.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa yang juga ketua rombongan menyatakan bahwa banyak calon investor melirik perekonomian Jawa Barat karena mempunyai potensi besar, baik di bidang transportasi maupun non transportasi.

“Beberapa calon investor, yaitu Cross Rail International, mereka salah satu yg bisa mendatangkan atau mengkoordinasi potensial investor dan beberapa transportasi massa yang ada di London. Dan beberapa negara (monorail) adalah hasil dari mereka , mereka tertarik untuk melakukan kerja sama (dengan Pemdaprov Jawa Barat),” katanya.

“Yang kedua adalah dari One Work yang memang berpengalaman menangani integrasi pembangunan. Selama ini integrasinya cukup memberikan gambaran. Ini juga tadi pembahasannya cukup detil dan juga memberikan masukan kepada pembangunan di Jawa Barat,” lanjutnya.

Selain Cross Rail International dan One Work, investor dari Spanyol yang berkantor di London, Basque Trade, juga telah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Jawa Barat, khususnya di Aerocity dan Monorail.

Ketertarikan tiga investor tersebut bukan tanpa alasan. Pada kuartal pertama tahun 2019, misalnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 5,5 persen. Persentase tersebut di atas rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (PE) Nasional, yakni 5,18 persen.

Infrastruktur di Jawa Barat pun, dengan keberadaan 5 Bandar Udara dan 9 Pelabuhan, mendukung roda investasi untuk terus berputar. Tidak mengherankan apabila Jawa Barat menyumbang kontribusi ekspor tertinggi nasional dengan realisasi investasi 16,2 persen dan kontribusi sektor manufaktur 24,4 persen.

Skema kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang memungkinkan pihak swasta berkolaborasi langsung dengan Pemerintah Daerah dalam mengerjakan suatu proyek semakin memikat calon investor untuk berinvestasi di Jawa Barat.

“Gambaran Indonesia, khususnya Jawa Barat perkembangan ekonominya luar biasa. Saat saya berbicara dengan beberapa investor, mereka baru mengetahui bahwa Indonesia umumnya dan juga Jawa Barat menggambarkan suatu fenomena ekonomi yang luar biasa,” kata Iwa.

“Pesan pertama kepada investor-investor yang ada adalah tentang kemajuan yang merupakan market potensial investasi. Data-data sudah saya sampaikan dan mereka kagum, sehingga kita mendapat atensi dari para investor untuk melakukan kerja sama lebih lanjut,” lanjutnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Doni Joewono mengatakan, selain kondisi perekonomian yang baik, kemudahan-kemudahan yang diberikan Pemdaprov Jawa Barat kepada investor membuat daya tarik Jawa Barat kian besar.

“Kemudahan-kemudahan, izin-izin juga mudah. Tadi juga kita melihat tim yang dipimpin oleh Pak Sekda telah mepresentasikan project-project yang clean and clear, sehingga terlihat pada investor yang hadir, banyak kemungkinan project-project yang bisa diterapkan di Indonesia, khususnya Jawa Barat,” katanya.

Dengan sistem Online Single Service, Pemdaprov Jawa Barat juga memberikan keringanan tarif import. Belum lagi skema tax holiday yang memberikan pengurangan pajak pendapatan. Dengan begitu, satu per satu investor mulai melirik perekonomian Jawa Barat.

“Jadi ini lah (contoh) salah satu kerja nyata. Diharapkan bisa berjalan dengan baik dan berharap para investor datang. Tidak hanya konsumsi tumbuh, tetapi juga investasi datang,” kata Doni. ( arm)

Ridwan Kamil: Lelang Berkualitas, Bukan Termurah

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan lelang pengadaan barang dan jasa di sektor konstruksi harus mengutamakan kualitas, bukan menomorsatukan harga murah.

Hal ini agar kualitas pembangunan meningkat dan pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk perbaikan pada masa mendatang.

"Kultur yang penting menang dulu kualitas gimana harus diubah, yaitu yang menang secara ilmiah dan terbukti kualitasnya paling benar walaupun rangking dia bukan yang termurah," kata Ridwan Kamil ditemui usai membuka acara rapat Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Kamis (4/7/19).

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mencontohkan, ada beberapa gedung milik pemerintah yang baru setahun digunakan sudah rusak di sejumlah bagian.

"Ada gedung milik pemerintah baru setahun harus dianggarkan lagi untuk perbaikan atap yang bocor, toilet rusak dan kerusakan lainnya. Kalau rezim paling murah yang menang ini terus berlanjut akan membuat kualitas pembangunan kita jadi buruk dan tetap saja kita harus keluarkan anggaran untuk perbaikan," ungkapnya.

Selain itu, penyebab lain kualitas pembangunan menjadi buruk adalah banyak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung tanpa proses lelang. Alih-alih mempercepat pembangunan kenyataannya untuk menghindari agar tidak ada lelang.

"Saya contohkan ada di salah satu kabupaten proyek yang dilelang nilainya hanya Rp80 miliar sementara proyek langsung tanpa lelang Rp200 jutaan tapi sering dan nilainya menjadi Rp400 miliar. Seharusnya kan dibalik, dahulukan yang skala besar dilelang, baru sisanya karena kebutuhan dan kecepatan pengadaan secara langsung tanpa lelang," jelasnya.

Untuk itu Emil akan mengusulkan kepada Kemendagri agar membatasi nilai yang dilakukan melalui pengadaan langsung tanpa lelang.

"Kalau boleh ada aturan dari Kemendagri yang membatasi nilai dalam pengadaan langsung. Ini urgent kalau boleh saya request karena terjadi di seluruh Indonesia. Itulah kenapa kualitas infrastrukturnya kurang," tuturnya.

Dalam kepemimpinannya di Jawa Barat, Emil ingin semua pembangunan berkualitas yang datangnya dari sebuah pengerjaan dan pembelian barang/ jasa dari proses yang baik. Pemdaprov Jabar pun terus berinovasi, mengperbarui teknologi dan regulasi untuk memastikan kualitas pembangunan dan tidak ada celah untuk modus korupsi.

"Kita sudah mendapat dukungan dari LKPP dan KPK untuk memastikan proses pembangunan di Jabar betul-betul berkualitas," ucapnya.

Salah satu inovasi Pemdaprov Jabar dalam urusan pengadaan barang dan jasa adalah dibentuknya Biro Pengadaan barang/jasa. Ini menjadikannya satu pintu karena tidak tersebar lagi di tiap dinas yang susah untuk diawasi.

"Kedua, kita sudah memperbanyak e-katalog sehingga sudah terjamin prosesnya oleh LKPP yang membuat proses menjadi lebih efektif dan menghindari tindakan korupsi," ujar Emil.

"Insyaallah Jabar dalam proses pengadaan barang/ jasa akan memastikan kualitas pembangunan jauh lebih baik dan transparan," lanjunya.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Ronny Dwi Susanto mengungkapkan, sejak KPK berdiri,tingkat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tertinggi kedua yaitu 20 persen. Tertinggi pertama adalah suap. Menurutnya, praktek suap tersebut juga terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Malah yang disuap ini mengenai PBJ (pengadaan barang dan jasa) karena dalam proses PBJ tidak hanya setelah DPA SKPD-nya ditetapkan tapi dari mulai proses identifikasi barang sampai nanti penyerahan hasilnya. Tetapi kita sudah evaluasi dalam PBJ ini dan sekarang sudah lebih baik," ungkap Ronny.

Booth Pemdaprov Jawa Barat di London Ramai Dikunjungi Investor Potensial

Mitrapolisi.co.id/

London -- Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat ikut serta dalam gelaran Indonesia Infrastructure Invesment Forum 2019. Dalam  pertemuan dengan para investor yang berlangsung di London itu, Pemdaprov Jawa Barat dan peserta lain, seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, memasang display atau booth. 

Menurut Asisstant Manager kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Albertha Dita, banyak investor yang berkunjung ke booth Pemdaprov Jawa Barat. Para investor, kata dia, begitu antusias mendalami potensi Jawa Barat.

“Investor dari U.K sangat antusias untuk berdiskusi dan mendalami berbagai proyek investasi dan komoditas unggulan dari Jabar. Pada kesempatan kali ini, kami membawa 7 proyek prioritas, termasuk Monorail Bandung Raya, pengolahan sampah Legok Nangka, dan Segitiga Rebana serta kopi Java Preanger kebanggaan Jawa Barat,” katanya.

"Kami juga sangat bangga dengan sinergi kuat yang terjalin antara Bank Indonesia Jawa Barat dengan Pemprov Jawa Barat dalam forum West Java Incorporated yang berupaya terus mendukung keberlanjutan peningkatan investasi yang masuk ke Jawa Barat," lanjutnya.

Senada dengan Dita , Biro Kerjasama Luar Negeri Pemdaprov Jawa Barat Chandrawulan menambahkan, Jawa Barat telah lama dibidik oleh para investor yang hadir.

“Kami merasa bangga mengetahui bahwa Indonesia, khususnya Jawa Barat telah lama dibidik untuk menjadi fokus lokus investasi para pebisnis yang hadir di forum ini. Mereka berharap dapat dipertemukan dengan local  partner yang relevan guna memulai bisnis di Jawa Barat," ucapnya

Salah satu calon investor yang berkunjung ke booth Pemdaprov Jawa Barat, Jennat Hayel, dari Company Palm Vida Maroko menyatakan ketertarikannya dengan berbagai proyek di Jawa Barat.  

 “Saya sangat tertarik dengan program-program, project yang ditawarkan terlebih kopi Jawa Barat, kopi Java Preanger, semoga  bisa mengunjungi ke sana," kata Jennat.

Sedangkan, Investor dari Basque Trade & Investment  berminat pada proyek pembangunan pengolahan sampah Legok Nangka dan mengapresiasi upaya Jawa Barat mengedepankan Green Environment. Mereka begitu antusias untuk berpartisipasi dan hadir pada acara West Java Investment Forum yang rencananya diselenggarakan pada bulan Oktober 2019 mendatang.

Booth Jawa Barat sendiri menampilkan Kopi Java Preanger sebagai unggulan. Selain itu, ada  teh , ukiran wayang, dan merchandise goodie bag dari Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat.

Sensus Penduduk Digital pada 2020

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG -- Melalui metode digital, sensus penduduk pada tahun 2020 akan dilakukan secara mandiri oleh warga. Metode sensus yang bertujuan untuk keakuratan data ini akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Badan Pusat Statistik Jawa Barat di Gedung Pakuan Bandung, Rabu (03/07/19), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, selain untuk menunjukkan seberapa tinggi tingkat melek digital warga Indonesia, akurasi data juga berpengaruh terhadap manajemen anggaran, supaya tepat sasaran.

"Nanti tahun 2020, (sensus) akan dilakukan secara serentak nasional oleh BPS. Metodenya baru warga meng-update sendiri datanya. Nanti dengan keunggulan digital, dilakukan updating verifikasi," katanya.

Emil --demikian Ridwan Kamil disapa-- juga menyatakan, pihaknya sering kali menemukan sejumlah daerah di Jawa Barat yang angka penduduknya naik- turun. Hal itu bukan karena kelahiran dan kematian, melainkan disebabkan adanya migrasi penduduk, seperti di Kabupaten Indramayu yang data kependudukan sering kali turun karena banyaknya penduduk yang bermigrasi ke kota besar. Sebaliknya, di Kota Bekasi data seringkali melebihi dari catatan data kependudukan.

"Jadi Pemprov harus punya data yang bisa membuat belanja APBD ini akurat, jangan sampai ngasih hibah terus ke orang ternyata dia sudah jadi kelompok menengah ataupun sebaliknya dia layak dibantu. Tapi,  tidak ada didata sehingga uangnya jadi tidak tepat sasaran. Ini kan cukup merepotkan bagi manajemen anggaran kita kalau datanya tak akurat," ucap Emil.

Sensus mandiri akan diperkuat dengan  terbitnya Perpres No 39 tahun 2019 tentang satu data.  Semua instansi pusat dan daerah diharuskan kompak dalam menyamakan data kependudukan.

Emil mengatakan, basis data utama kependudukan tetap oleh Disdukcapil. Rencananya, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Disdukcapil se-Jawa Barat dan instansi penyuplai data lainnya untuk mengetahui kondisi secara pasti jumlah penduduk di setiap daerah.

"Namun, sekedar info di Jawa Barat lelakinya lebih banyak 620 ribu dibanding perempuan," katanya.

Kepala BPS Jawa Barat Dody Herlando menuturkan, meskipun sensus dilakukan secara mandiri melalui digital, tetapi pada tahap awal sensus secara konvensional pun masih dilakukan.

"Iya sisanya konvensional sensus ke lapangan," ucapnya.

Dody mengatakan, sensus penduduk merupakan siklus, tetapi di era digital ini penyiapan data harus semakin baik.

"Makanya yang menjadi basis data awalnya tetap Disdukcapil yang statusnya adalah de jure, sedangkan BPS akan memperhatikan de facto. Warga setahun ini tinggalnya di mana. Inilah dua khasanah data yang nantinya saling melengkapi untuk kepentingan kebijakan pembangunan," ungkapnya ( arm)

Rotasi dan Mutasi Pejabat Eselon III Demi Akselerasi Jabar Juara Lahir Batin

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan rotasi dan mutasi pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat telah melalui pertimbangan matang dan dilakukan secara sobjektif. Dia pun mengatakan, tujuan dari rotasi dan mutasi itu adalah mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat.

“Kami melaksanakan sebuah metode yang lebih objektif dengan menempatkan The Man on the Right Place. Yaitu sebuah metode dengan review dari kolega. meminta masukan dari kolega yang setara bawahan dan atasan. Nah, ini jauh lebih objektif karena keseharian mereka akan dipantau,” usai pelantikan pejabat Eselon III di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/7/2019).

“Dan mudah-mudahan hasil dari rotasi dan mutasi ini akan menjadikan mobil Jawa Barat Juara Lahir Batin akan berlari kencang menuju tujuannya dengan cepat. Karena ASN terbaik ditempatkan di posisi yang terbaik,” lanjutnya.

Dalam sambutannya, Emil –demikian Ridwan Kamil disapa—memaparkan tiga hal wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat. Pertama adalah integritas. Dia tak memungkiri bahwa banyak ‘godaan’ yang kerap menghampiri ASN saat menjalankan tugasnya.

“Khususnya kepada Anda yang bersentuhan dengan anggaran, yang bersentuhan dengan program, yang bersentuhan dengan lalu lintas keuangan. Akan selalu ada yang namanya godaan. Kalau godaan ini tidak bisa ditangani, maka jatuhlah pada sebuah proses yang mencederai batin integritas,” ucapnya.

Hal selanjutnya yang wajib dilakukan ASN adalah melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Menurut Emil, tugas seorang ASN adalah melayani masyarakat, bukan minta dilayani masyarakat.

“Jadi wayahna harus lebih someah, ekstra someah, harus ekstra inisiatif. Warga itu ada yang pinter ada yang kurang pinter. Ada yang mengerti, ada yang sulit mengerti,” katanya.

Kemudian, ASN wajib menjunjung tinggi profesionalitas. Guna merealisasikan hal tersebut, Emil meminta ASN untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, apalagi zaman terus berubah dengan dinamis.

“Maka, program karier kita tingkatkan. Saya sedang merancang ASN terbaik, kami akan kirim sekolah ke Singapura dan Korea Selatan. Bagian dari meningkatkan tiga nilai tadi,” ucapnya. 

Pelantikan sejumlah pejabat Eselon III di lingkungan Pemdaprov Jawa Barat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor. 821.2/Kep.455-BKD/2019. (arm)

Ridwan Kamil Paparkan Sejumlah Inovasi Jawa Barat kepada Lemhannas RI

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima dan memberikan arahan kepada peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan LIX Tahun 2019 Lemhannas RI di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/7/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Emil – demikian Ridwan Kamil disapa —memaparkan sejumlah program dan inovasi Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat. Dia juga menjelaskan beberapa problem Pemdaprov Jawa Barat dan cara penyelesaiannya.

Ketimpangan ekonomi, misalnya, diselesaikan dengan sejumlah program yang fokus pada pembangunan desa, seperti One Village One Company (OVOC) dan Desa Digital. Emil pun menjelaskan program strategis Pemdaprov Jawa Barat di sektor pariwisata.

Nantinya, program dan inovasi yang dipaparkan Emil menjadi bahan bagi peserta SSDN Lemhannas RI dalam menyusun rekomendasi untuk Presiden RI.

“Saya ceritakan juga problematika Jawa Barat, seperti urusan fiskal tadi. Dibantu oleh Lemhanas untuk lobi Pemerintah bahwa fiskal berdasarkan populasi daerah (karena saat ini masih berdasarkan jumlah daerah),” kata Emil.

Selain itu, kata Emil, pihaknya menceritakan sejumlah kondisi di Jawa Barat, mulai dari ekonomi sampai politik. Menurutnya, para peserta SSDN Lemhannas RI tertarik dengan isu sosial dan politik di Jawa Barat serta bagaimana cara menyelesaikannya.

“Kedua, menceritakan isu-isu, mereka lebih tertarik dengan isu sosial politik. Ini menandakan dalam sisi politik, Jawa Barat menjadi perbincangan. Tiap lima tahun ganti partai pemenangnya, kemudian juga isu politik identitas,” katanya.

“Tugas saya menihilkan hal-hal negatif dan memaksimalkan hal-hal positif. Hal-hal positif kebanyakan datang dari ekonomi dan pariwisata,” tuturnya (arm)

Gubernur Jawa Barat: Kunci Utama Keluarga Bahagia Adalah Kebersamaan

Mitrapolisi.co.id/

BANDUNG – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat paham betul bahwa keluarga adalah lembaga terpenting dalam membangun bangsa. Sebab, keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian anak bangsa dan kehidupan bernegara. 

Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi Pembina Upacara Peringatan Harganas (Hari Keluarga Nasional) ke-26 Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/7/2019).

“Keluarga memiliki 8 fungsi, yaitu fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi sosial budaya, serta yang kedelapan adalah fungsi lingkungan,” ucapnya. 

“Bila di implementasikan (kedelapan fungsi keluarga tersebut),   niscaya  akan tumbuh   anak   bangsa   Indonesia   yang   memiliki karakter   kuat   dan   kepribadian   terpuji   apalagi dalam  situasi dan  kondisi  yang  serba  transparan saat ini,” lanjutnya. 

Menurut Emil –demikian Ridwan Kamil disapa--, pandangan keluarga baik pada masa lalu belum tentu diterima oleh keluarga masa kini. Hal itu karena perubahan lingkungan strategis terjadi sangat cepat dan kehadiran revolusi industri 4.0. 

Pada tatanan keluarga, situasi tersebut membuat waktu berkumpul yang berkualitas mulai terabaikan. Kemudian, muncul kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak karena keterbatasan waktu untuk mendengarkan keluh kesah atau masalah, terutama pada anak remaja. 

Selain itu, lanjut Emil, keluarga kerap tidak tanggap atau kurang peduli pada kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. Pada akhirnya, budaya gotong royong antar warga, antar masyarakat, bisa dikatakan, hampir luntur. 

“Tantangan keluarga hari ini makin besar pada revolusi industri yang membuat kadang-kadang kualitas komunikasi keluarga menjadi tereduksi. Ada tantangan-tantangan generasi muda terkait bahaya narkoba, pernikahan dini, dan lain-lain,” kata Emil. 

Oleh karena itu, Emil menyatakan bahwa atensi Pemerintah Pusat maupun Pemdaprov Jawa Barat tertuju pada program-program penguatan fundamental keluarga. Salah satu program yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan Pemdaprov Jawa Barat adalah 621.

“Kita ada program dari nasional, program 621 yaitu berharap setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam kita tidak melakukan adanya kegiatan bergadget. Maksudnya, agar dijadikan momentum untuk bersama keluarga,” katanya.

Emil juga menyatakan bahwa kunci keluarga kuat, sehat, dan bahagia terletak pada waktu berkumpul dan kualitas komunikasi dengan semua anggota keluarga. Jika dua hal itu diimplementasikan dengan baik, membentuk keluarga harmonis dan bahagia bukan perkara sulit.

“Kuncinya adalah memberi ruang kepada setiap anggota keluarga untuk punya waktu yang berkualitas dengan sesama anggota keluarganya. Hanya itu. Tanpa itu mau semewah sekaya apapun kalau tidak berkualitas waktu di sini tidak menjadi keluarga yang harmonis,” katanya. 

Pada kesempatan yang sama, Emil mengatakan bahwa program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia, secara kuantitas dan kualitas, berjalan dengan baik. 

“Rata-rata wanita usia subur melahirkan (TFR) dari 6.7 pada tahun 1970 menjadi 2,4 pada tahun 2018. Ini rata-rata jumlah anak setiap wanita usia subur 2-3 orang anak. Secara kualitas penggunaan alat kontrasepsi sudah banyak yang menyukai metode jangka panjang,” katanya.

“Di samping itu, kegiatan-kegiatan dalam upaya meningktatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga terus berkembang di masyarakat. Keberhasilan tersebut tentu berkat komitmen yang kuat para pemangku kepentingan dengan para mitra kerja BKKBN,” tutupnya.(arm)