Ridwan Kamil: Kopi, Satu-satunya Komoditas "Tak Bermasalah"

Mitrapolisi.co.id/

BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan kopi adalah satu-satunya komoditas yang tidak pernah "bermasalah" di dunia. Untuk itu, Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil akan terus mendorong komoditas ini, salah satunya dengan memindahkan kantor perwakilan dagang yang biasanya bertempat di daerah elit menjadi di kafe kopi.

"Yang tidak masalah di seluruh dunia cuma satu komoditi, namanya kopi. Mau di Skandinavia, di Afrika, ataupun Australia yang namanya kopi itu sama. Makanya diberi nama diplomasi kopi, sebagai pintu menjual lain-lain yang laku sesuai di daerahnya," kata Emil usai meresmikan acara HAKORNAS 2019 di Gedung Sate Bandung, Selasa (19/03/19).

"Jadi saya menyampaikan ada sebuah gagasan karena Kementerian Perdagangan ini punya perwakilan dagang di tiap negara, tapi ngantornya itu ada di kantor-kantor yang elite, di daerah yang mewah," tambahnya.

Nantinya, perwakilan dagang tersebut akan berkantor di kafe kopi Jawa Barat, yang mungkin akan dinamai kafe 'Jabarano'.

Menurut Emil, konsep ini dibuat untuk mempermudah proses transaksi karena pembeli dapat melihat langsung produk yang dijual di kafe tersebut.

"Dengan konsep itu artinya orang akan bertransaksi dagang tapi nantinya dapat melihat langsung produk-produk yang layak dijual di daerah atau negara tersebut. Pak Menteri bersedia karena selama ini konsepnya terlalu formal, jadi nanti akan lebih mengikuti pasar," ungkapnya.

Permudah Ekspor Produk UMKM

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari kunjungannya ke beberapa negara Timur Tengah dan Afrika beberapa waktu lalu, Emil mengatakan akan mempermudah proses ekspor produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan cara melakukan perdagangan langsung.

"Beliau (Menteri Perdagangan) mendukung perdagangan langsung dengan Tim Dubai yang saya bawa sehingga ekspor produk UMKM tidak banyak halangan karena yang akan datang ke Jawa Barat ini pembeli yang juga punya toko atau mall di negaranya," ujar Emil.

Ini dilakukan, karena sering kali pelaku usaha kebingungan tentang prosedur ekspor produk. Sehingga Emil yakin dengan pola ini akan mengurangi 'ribetnya' proses ekspor ke luar negeri, seperti memikirkan terkait prosedur ekspor, dari mulai harus melalui bank ekspor mana, prosedurnya melalui Pelabuhan mana, hingga kaitan tentang ditipu atau tidak karena minimnya informasi dan relasi.

"Ini sering terjadi, nah ini polanya saya ubah. Pembelinya saya bawa ke Indonesia, dia saya suruh beresin ekspornya dan urusan di negaranya. Sehingga orang Jawa Barat tinggal menjual ke pihak-pihak yang sudah dikurasi oleh kami dengan sebanyak-banyaknya," katanya.

Gubernur Ridwan Kamil Resmikan Kantor Baru Bapenda Banjar & Sumedang

Mitrapolisi.co.id/BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan secara simbolis gedung baru kantor Pusat Pengelolaan pendapatan Daerah wilayah Kota Banjar dan Kabupaten Sumedang, di halaman kantor Bapenda Jabar yang dirangkaikan dengan peresmian Masjid Al Akhyar, Selasa (19/03/19).

Dari kacamata arsitektur, Ridwan Kamil menilai kedua bangunan kantor Bapenda tersebut terlihat maju dan futuristik

"Saya lihat arsitektur gedungnya bagus saya nilai 8 sebagai arsitek, ini terasa menjadi negara yang makin maju," kata Emil panggilan akrabnya.

Namun menurut Emil yang terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Gubernur pun berpesan tiga hal kepada jajaran Bapenda di seluruh Jabar. Pertama Emil meminta Bapenda untuk mengerahkan para ketua RT atau RW melakukan door to door ke rumah warga mengingatkan bagi yang belum membayar pajak.

Kedua Bapenda harus sudah tidak ada lagi pelayanan dengan metode transaksi tunai. Semua urusan pembayaran diharuskan secara online.

"Saya tidak mau lagi mendengar ada cerita urusan-urusan masih cash-cash-an," ujar Emil.

Kemudian, walaupun sudah melakukan inovasi pembayaran pajak melalui platform belanja online dan minimarket, Emil tetap menginginkan Bapenda untuk berinovasi lagi menyesuaikan dengan kebiasaan warga. Bila memungkinkan membuat aplikasi cek fisik kendaraan dengan tidak ada pertemuan antara kepolisian dengan wajib pajak.

"Cari lagi platform-platform yang biasa digunakan oleh warga, bahkan cek fisik kendaraan di Kepolisian kalau bisa tidak harus bertemu oleh sebuah cara teknologi, coba kita pikirkan," ungkap Emil.

Saat meresmikan penggunaan masjid Al Akhyar yang berada di halaman kantor Bapenda Jabar, Emil berpesan agar masjid tersebut tidak boleh kosong, harus banyak kegiatan kajian-kajian islam diluar pelaksanaan shalat.

"Masjid ini harus penuh juga dengan kajian jangan hanya shalat 5 waktu, kan ini pakai uang rakyat jadi Sabtu - Minggu tidak ada dinas masjid harus ramai. Nanti dicari kajian-kajian yang menyejukkan karena konsep islam Jabar adalah islam yang ramah," pintanya.

Pembangunan masjid di kantor pemerintahan merupakan salah satu perwujudan visi yang sedang dikejar yaitu mewujudkan Jabar juara lahir batin.

Pemprov Jabar Menyerahkan 10 buah Alat Bantu Tangkap Ikan Kepada Nelayan Kabupaten Sukabumi

Mitrapolisi.co.id/

Optimalkan Tangkapan, Sekda Jabar Kenalkan Vessel Monitoring Aid Kepada Nelayan Sukabumi 

PALABUHANRATU – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa menyerahkan 10 buah alat bantu tangkap ikan atau VMA (Vessel Monitoring Aid) nelayan Kabupaten Sukabumi di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi, Selasa (19/3/19). 

Alat VMA ini diproduksi oleh PT. Unggulan Cipta Teknologi (UCT) dan baru Kabupaten Sukabumi yang pertama kali mendapatkannya. Iwa memaparkan manfaatnya sebagai navigasi nelayan untuk memperkirakan dimana tumpukan atau kumpulan ikan itu bisa diketahui. Sehingga dengan alat itu nelayan bisa lebih waktu lebih singkat dan lebih efisien. 

“Artinya biaya solar biaya waktu dan sebagainya dan tangkapannya diharapkan juga lebih banyak,” kata Iwa. 

“Juga sebagai info cuaca untuk menjaga keselamatan, sebagai  komunikasi antar nelayan di laut dan darat. Karena alat ini jangkauannya bisa 45 km, kalau selama ini kan pakai handphone cuma 5 km,” lanjutnya. 

“Lalu  informasi dan keselamatan juga bisa diketahui. Karena disitu memantulkan sinyal sehingga informasi bisa cepat diterima ke pusat-pusat untuk melakukan evakuasi atau penyelamatan. Terakhir untuk memeriksa apa yang melanggar dari yang diijinkan tidak bisa diketahui,” tuturnya. 

Namun Iwa menekankan jangan sampai nelayan tidak bisa memakai alat canggih ini. Maka dari itu dirinya minta ada pelatihan sekaligus praktik. "Diikuti adanya pendampingan saat melakukan penangkapan sampai kembali ke darat, hingga benar-benar mahir untuk dilepas," pesannya. 

Termasuk bagaimana cara pemeliharaan alat tersebut. Karena sering kita ada alat canggih bagus tapi tidak bisa dimanfaatkan karena proses pelatihan dan pembinaan tidak memadai. 

“Saya tidak ingin  alat  ini tidak optimal. Makanya kita minta untuk ada pendampingan bukan hanya dalam teori yang disampaikan, tetapi langsung praktek pada saat penangkapan ikan dilakukan,” tegasnya.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diberikan Kesempatan membuka Coffee Shop di kawasan Marina Agadir

Mitrapolisi.co.id/

SOUSS MASSA -- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melaksanakan kunjungan bilateral ke mitra Sister Province Jawa Barat, Souss Massa Region, Maroko, Sabtu (9/3/29) waktu setempat. Jabar telah resmi memiliki hubungan Sister City dengan Souss Massa Region dengan ditandatanganinya Memorandum Saling Pengertian (Memorandum of Understanding/MoU) pada 15 November 2017 lalu bertempat di Kantor Wali Region Souss Massa.

Sebagai tahap awal tindak lanjut kerja sama ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diberikan kesempatan untuk membuka Coffee Shop di kawasan Marina Agadir sebagai wahana untuk mempromosikan Kopi Java Preanger di Souss Massa serta pengiriman misi kesenian dan kebudayaan pada event yang akan diselenggarakan di Souss Massa dalam waktu dekat ini.

Dalam kesempatan ini, Emil -- panggilan akrabnya, mengatakan fokus bidang kerja sama diharapkan menjadi kegiatan-kegiatan implementatif yang berkesinambungan untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Kedua, peningkatan perdagangan dan investasi, melalui business matching dalam rangka penciptaan koneksi dagang antar kedua daerah dan pengembangan pasar terhadap produk dan komoditi potensial lainnya ke Maroko. Kopi Java Preanger merupakan komoditi yang akan menjadi primadona di Souss Massa karena Masyarakat Souss Massa terkenal dengan budaya meminum kopi. Sementara, Jeruk (citrus) souss massa diberikan kesempatan untuk dipasarkan di Jawa Barat sebagai Provinsi dengan Jumlah Penduduk terbesar dan konsumen buah-buahan terbesar pula di Indonesia.

President of Souss Massa Region, Brahim Hafidi, memaparkan pada bidang investasi, melalui pembukaan pabrik/jenis usaha lainnya yang bahan bakunya diperoleh di wilayah Souss Massa.

Menurutnya pertanian, kelautan, industri dan pariwisata adalah kekuatan Souss Massa. Para Investor di Maroko akan menikmati fasilitas Kebijakan Free Zone yang diterapkan disini juga infrastruktur yang memadai.

Ketiga, ungkap Emil adalah bidang pariwisata melalui promosi wisata dua arah di bidang wisata maritim dan wisata halal.

Emil berharap kerja sama provinsi bersaudara antara Jawa Barat dan Souss Massa dapat memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat luas di dua daerah.

Gubernur Jawa Barat juga mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan Kuasa Ad interim Kedutaan Besar RI Rabat untuk Kerajaan Maroko dan Mauritania, Hanung Nugraha yang menurutnya telah berhasil menjembatani hubungan antara Jawa Barat dengan Souss Massa sehingga tercipta sinergi dalam penyelenggaraan hubungan kerja sama luar negeri yang lebih efektif.

Selain Coffee Shop, dalam waktu dekat Pemdaprov Jabar akan berpartisipasi pada event budaya. “Lalu pada bidang kebudayaan, melalui penyelenggaraan kolaborasi event budaya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengirimkan delegasi kesenian ke Souss Massa pada bulan Juli, ” kata Emil.(Def)*

Polda Jabar & Kodam III/Siliwangi Gelar Latihan Gabungan Pengamanan Pemilu 2019

Mitrapolisi.co.id/

CIMAHI – Sekelompok massa melakukan unjuk rasa menuntut penghitungan suara dibubarkan dan pemilu ulang. Unjuk rasa pun berakhir ricuh, sehingga aparat keamanan mengerahkan anjing pelacak, water canon, dan gas air mata untuk membubarkan massa yang terus merangsek ke kantor KPU Provinsi Jawa Barat.

Ratusan aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri turun untuk menenangkan massa. Namun, ada dua orang pengunjuk rasa menjadi korban karena terkena tembakan peluru karet. Kedua orang ini terlihat membawa senjata tajam dan terus memprovokasi massa lainnya untuk berbuat anarkis.

Peristiwa tersebut menjadi bagian dari simulasi latihan gabungan antara prajurit Kodam III/Siliwangi dan anggota Polda Jawa Barat di Lapangan Brigif Kujang 15, Kota Cimahi, Jumat (8/3/19). Latihan ini digelar dalam rangka kesiapan Polri bersama TNI untuk pengamanan Pemilu Presiden dan Legislatif 2019.

Simulasi dilakukan secara menyeluruh. Simulasi standar operasional prosedur dalam melaksanakan penindaan kriminal, pengamanan VIP, simulasi masa tenang dan penertiban atribut kampanye dengan melibatkan Satpol PP, TNI, dan Polri juga dilakukan. Ditunjukkan pula simulasi pengamanan distribusi logistik pemilu, pengamanan TPS saat pemungutan dan penghitungan suara, hingga simulasi teror di area bisnis berupa perampokan dan penyanderaan.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang turut hadir menyaksikan latihan gabungan tersebut menilai, bahwa simulasi yang dilakukan merupakan bentuk kolaborasi pengamanan yang dilakukan Polri bersama TNI. Hal ini sangat penting karena dengan adanya kolaborasi atau kebersamaan aparat negara akan menambah kepercayaan diri masyarakat.

“Karena dengan adanya kolaborasi alat negara, itu akan menambah kepercayaan diri masyarakat. Dan juga akan menambah ketenangan dan akan membawa negara ini semakin tidak bisa digoyahkan oleh orang-orang yang ingin memecah belah,” kata Uu saat ditemui usai acara.

Lebih lanjut, Uu berharap kebersamaan TNI/Polri dan masyarakat bisa terjalin semakin kuat. Untuk itu, dia meminta agar latihan gabungan seperti itu juga melibatkan unsur pengamanan sipil yakni petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sering kali berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Kami butuh juga dilibatkan dalam latihan ini, kalau bisa aparat pemerintah, Satpol PP,” harap Uu.

“Oleh karena itu, ke depan kenapa tidak ada latihan-latihan bagi Satpol PP yang dilaksanakan berkolaborasi atau dididik oleh Polri,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabintelkam) Polri Komjen Pol. Unggung Cahyono yang turut menyaksikan simulasi menyebut, bahwa latihan gabungan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Polda. Menurut Unggung, ada potensi kerawanan Pemilu yang harus diantisipasi, sehingga TNI dan Polri siap bersinergi mengamankan jalannya pemilu tahun ini.

“Kita ada indeks kerawanan pemilu yang harus kita antisipasi secara bersama-sama. Jadi, TNI dan Polri siap mengamankan Pemilu 2019,” ujar Unggung saat ditemui usai acara.

Unggung menekankan bahwa pengamanan pemilu akan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, sehingga tetap menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia.

“(Pengamanan) unjuk rasa (aparat pengamanan) tidak boleh menggunakan senjata, kalau pun anarkis itu (senjata) pun hanya untuk melumpuhkan dia (pengunjuk rasa). Kita menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Agung Budi Maryoto menuturkan, bahwa pelaksanaan latihan gabungan melibatkan sekitar 4.300 personel TNI/Polri. Hal ini sebagai upaya kesiapan Kodam III/Siliwangi dan Polda Jawa Barat dalam mengamankan Pemilu yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang.  

“Kita siap menerjunkan anggota-anggota kita di Polda, di-back up penuh dari kekuatan Kodam III/Siliwangi untuk melaksanakan pengamanan Pemilu ini,” ujar Agung.

Agung menilai hingga saat ini di daerah hukum Polda Jawa Barat tidak ada potensi konflik Pemilu. Namun, Agung tetap meminta setiap Polres dan Dandim agar tetap siap jikalau ada potensi agar tidak berkembang.

“Seluruh Kapolres dan Dandim semuanya tidak boleh underestimate. Setiap ada potensi (konflik) itu harus dilakukan solusinya, supaya tidak berkembang. Alhamdulillah sampai dengan hari ini di seluruh jajaran Kodam III/Siliwangi dan Polda Jawa Barat tidak ada potensi (konflik) tersebut,” tukasnya.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono pun menilai, bahwa untuk mengamankan proses demokrasi Pilpres dan Pileg tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Perlu ada sinergi dari semua komponen bangsa.

Tri pun bertekad TNI dan Polri melalui sinergi dengan masyarakat akan mengamankan pesta demokrasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Latihan gabungan ini sebagai bentuk kesiapan pasukan TNI dan anggota Polri untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat.

“Polisi dan TNI akan mengamankan semua kegiatan pesta demokrasi ini dengan sebaik-baiknya dibantu masyarakat dengan sinergitas yang baik,” tandasnya.

Gubernur Ridwan Kamil Lantik 14 Pejabat Eselon II Hasil Seleksi Terbuka

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik sebanyak 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II Pemda Provinsi Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/3/19). Para pejabat ini merupakan hasil seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilakukan sejak November 2018 lalu.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.175-BKD/2019 dan Nomor: 821.2/Kep.176-BKD/2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan, bahwa sebenarnya ada 15 jabatan yang dilakukan seleksi, namun satu jabatan yaitu Kepala Dinas Kesehatan akan dilakukan seleksi ulang karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi serta jumlah peserta seleksi yang sedikit.

Dari 14 pejabat tersebut, empat orang diantaranya adalah perempuan dan sepuluh orang laki-laki. Sembilan pejabat merupakan ASN Pemda Provinsi Jawa Barat dan lima pejabat berasal dari luar ASN lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.

Berikut para Pejabat Eselon II Pemda Provinsi Jawa Barat yang dilantik Ridwan Kamil hari ini:

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, lr. Bambang Tirtoyuliono, M.M.

2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Drs. Kusmana Hartadji, M.M.

3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. Mochamad Ade Afriandi, M.T.

4. Kepala Dinas Perhubungan, Hery Antasari, S.T.

5. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Ir. A. Koswara, M.P.

6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Linda Al Amin, S.T., M.T. 

7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, H. Engkus Sutisna, S.T., M.T.

8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si.

9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Setiaji, S.T., M.Si.

10. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah, Dr. Drs. H. R. Iip Hidajat, M.Pd.

11. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, Dr. Ika Mardiah, M.Si.

12. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah, Dr. Eni Rohyani, S.H., M.Hum.

13. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah, Ir. Hermansyah, M.Si.

14. Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah, Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, S.H., S.E., M.Si.

Ditemui usai pelantikan, Emil mengungkapkan bahwa pihaknya ingin menempatkan karir pejabat ini berdasarkan aturan dan kompetensi. Selain itu, proses seleksi juga dilakukan tanpa intervensi dan semua proses dilakukan oleh panitia seleksi independen.

“Setelah tiga besar baru ada proses diskresi, karena harus ada chemistry,” ujar Emil.

Terkait program 100 hari, Emil meminta kepada para pejabat ini harus ada gebrakan di dinas atau OPD yang dipimpinnya. Dia pun yakin dengan para pejabat yang terpilih, karena dalam proses seleksi panitia mendapat masukan seperti dari KPK, BIN, dan berbagai pihak lainnya.

“Mereka saya targetkan 100 hari ada gebrakan-gebrakan di level dinas, kemudian membantu membereskan urusan urusan yang tertunda, khususnya yang barang/jasa. Karena lelang banyak tertunda gara-gara menunggu ini (proses seleksi dan pelantikan),” kata Emil.

“Dan saya meyakini inilah kabinet yang mantap,” sambungnya.

Sementara dalam amanatnya saat acara pelantikan, Emil meminta agar para pejabat ini bisa menjadi cermin bagi bawahan dan masyarakat. Karena segala perbuatan baik lisan, gerak tubuh, hingga raut wajah akan menjadi perhatian. Selain itu, keputusan yang diambil dan cara mendelegasikan berbagai tugas pun harus menjadi contoh bagi banyak pihak. 

“Oleh karena itu, tolong ditingkatkan lagi semangat belajar leadership. Hari ini pintar saja tidak cukup, hari ini IQ saja tidak cukup, Anda semua harus punya EQ atau akhlak dalam merajut kepemimpinan. Anda juga harus punya SQ agar bathin ini selalu tenang dengan niat semata-mata lillahita’ala dan beribadah,” pesannya.

Tak lupa, Emil juga menyampaikan tiga nilai yang harus dimiliki pejabat ASN. Diantaranya: integritas, melayani bukan dilayani, serta profesional. Implementasi Dynamic Governance juga menjadi pesan Emil, agar tujuan yang ingin dicapai tidak terhambat oleh aturan yang ada.

“Segera terapkan konsep pemerintahan Birokrasi Dinamis atau LAN (Lembaga Administrasi Negara) menyebutnya Agile Bureaucracy. Harus gesit, jangan gara-gara ngga ada peraturan tujuan yang dimatikan. Harusnya dibalik tujuannya dikejar aturannya disesuaikan dan aturannya dibikin secepatnya. Konsep, aturan yang tidak sesuai dengan zaman sekarang itu menghambat inovasi,” papar Emil.

Terakhir, Emil juga meminta para pejabat di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat tidak berpolitik dan patuh keputusan yang telah dibuat. Karena menurutnya, pemimpin politik di pemerintahan daerah provinsi itu hanya Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Jangan berpolitik karena pejabat politik, pemimpin politik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya dua, yaitu gubernur dan wakil gubernur. Di luar dari itu semua tegak lurus, patuh pada keputusan. Saya tidak mau mendengar ada lobi-lobi, kasak-kusuk yang tidak perlu. Karena itu hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan sesuai tupoksi dan aturan,” tandasnya.(arm)*

Usai Jalani Pelatihan, ‘Ajudan Gubernur’ Siap Tugas Mulai Senin

Mitrapolisi.co.id/

BANDUNG – Mewakili Gubernur, Kepala Seksi Kepeloporan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Ade Romadya secara resmi menutup kegiatan Pelatihan Kepemudaan (bootcamp) Jabar Future Leader (JFL) di menara Gedung Sate Bandung, Minggu (24/02/19). 

Ke-30 peserta JFL telah dinyatakan lulus dan siap bertugas mulai hari Senin (25/02/19). Masing-masing peserta akan bertugas sebagai ajudan gubernur selama empat hari secara bergantian. 

Ade mengungkapkan, program JFL ini diharapkan dapat membentuk kedisiplinan serta sikap patuh kepada atasan, sebagai persiapan seluruh peserta sebelum diturunkan sebagai ajudan. Ade juga berpesan agar seluruh peserta selalu siap menjalankan tugas ajudan dengan segala resikonya. 

“Pelajaran yang dapat kita petik dalam kegiatan pelatihan ini antara lain menciptakan disiplin, menciptakan (sikap) patuh kepada atasan melalui rantai komando yang kuat dan jelas, serta siap melaksanakan tugas berat dari organisasi dan mensukseskan misi maupun visi organisasi,” ujar Ade dalam sambutannya. 

“Hasil bootcamp kali ini diharapkan mampu diimplementasikan dalam menjalankan tugas ajudan gubernur. Kalian harus siap dengan segala resiko, ingatlah kalian adalah orang-orang terpilih,” katanya.  

Ketua tim peserta Doni Irwansyah mengaku, meski masih merasa takut melakukan kesalahan dalam bertugas, namun timnya akan membuka komunikasi antar anggota tim untuk saling berbagi informasi seputar pelaksanaan tugas sebagai ajudan gubernur. Baginya, pelatihan JFL ini sangat berperan dalam membentuk kedisiplinan dan wawasan baru terkait kepemerintahan. 

“Kami memang takut salah, baru lihat Kang Emil (sapaan akrab Gubernur Jabar) saja sudah melongo. Nanti kita akan buka komunikasi antar anggota tim yang bertugas, boleh bebas saling bertanya pada anggota yang sudah selesai menjalankan tugasnya,” kata Doni. 

Begitu pula dengan Herwin Hermansyah. Salah satu peserta ajudan gubernur yang tuli ini mengaku bahwa kegiatan JFL ini sangat mengubah pola pikirnya. Dibantu penerjemah, Herwin mengatakan dirinya semakin percaya diri dan berpandangan positif, meski awalnya ia merasa bingung dan kesulitan bersosialisasi. Ia menuturkan, JFL ini telah membentuknya untuk lebih percaya diri dalam membantu teman-temannya yang sesama tuli. 

“Mungkin di Jawa Barat ini pertama kalinya akan ada ajudan tuli untuk gubernur, bahkan mungkin pertama di Indonesia. Saya harap akan ada JFL-JFL selanjutnya,” kata Herwin dibantu penerjemahnya. 

“Sebelum mengikuti acara sampai sekarang, saya lebih percaya diri untuk membantu teman-teman tuli ketika nanti kedepannya ada yang membutuhkan bantuan tentang protokoler dan pemerintahan, dan saya lebih yakin bahwa Jawa Barat bisa lebih ramah disabilitas,” paparnya.(def)*