Mitrapolisi.co.id/
KOTA BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik
sebanyak 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II Pemda Provinsi Jabar
di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/3/19). Para pejabat ini
merupakan hasil seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
(JPTP) yang dilakukan sejak November 2018 lalu.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor: 821.2/Kep.175-BKD/2019 dan Nomor: 821.2/Kep.176-BKD/2019 tentang
Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atau
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat.
Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan, bahwa
sebenarnya ada 15 jabatan yang dilakukan seleksi, namun satu jabatan yaitu
Kepala Dinas Kesehatan akan dilakukan seleksi ulang karena ada beberapa
persyaratan yang belum terpenuhi serta jumlah peserta seleksi yang sedikit.
Dari 14 pejabat tersebut, empat orang diantaranya adalah
perempuan dan sepuluh orang laki-laki. Sembilan pejabat merupakan ASN Pemda
Provinsi Jawa Barat dan lima pejabat berasal dari luar ASN lingkungan Pemda
Provinsi Jawa Barat.
Berikut para Pejabat Eselon II Pemda Provinsi Jawa Barat
yang dilantik Ridwan Kamil hari ini:
1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, lr. Bambang
Tirtoyuliono, M.M.
2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Drs. Kusmana
Hartadji, M.M.
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. Mochamad
Ade Afriandi, M.T.
4. Kepala Dinas Perhubungan, Hery Antasari, S.T.
5. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Ir. A.
Koswara, M.P.
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Linda Al Amin, S.T.,
M.T.
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, H. Engkus Sutisna,
S.T., M.T.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, H. Dedi
Supandi, S.STP., M.Si.
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Setiaji, S.T.,
M.Si.
10. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah, Dr. Drs. H. R. Iip
Hidajat, M.Pd.
11. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah,
Dr. Ika Mardiah, M.Si.
12. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat
Daerah, Dr. Eni Rohyani, S.H., M.Hum.
13. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat
Daerah, Ir. Hermansyah, M.Si.
14. Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial
Sekretariat Daerah, Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, S.H., S.E., M.Si.
Ditemui usai pelantikan, Emil mengungkapkan bahwa pihaknya
ingin menempatkan karir pejabat ini berdasarkan aturan dan kompetensi. Selain
itu, proses seleksi juga dilakukan tanpa intervensi dan semua proses dilakukan
oleh panitia seleksi independen.
“Setelah tiga besar baru ada proses diskresi, karena harus
ada chemistry,” ujar Emil.
Terkait program 100 hari, Emil meminta kepada para pejabat
ini harus ada gebrakan di dinas atau OPD yang dipimpinnya. Dia pun yakin dengan
para pejabat yang terpilih, karena dalam proses seleksi panitia mendapat
masukan seperti dari KPK, BIN, dan berbagai pihak lainnya.
“Mereka saya targetkan 100 hari ada gebrakan-gebrakan di
level dinas, kemudian membantu membereskan urusan urusan yang tertunda,
khususnya yang barang/jasa. Karena lelang banyak tertunda gara-gara menunggu
ini (proses seleksi dan pelantikan),” kata Emil.
“Dan saya meyakini inilah kabinet yang mantap,” sambungnya.
Sementara dalam amanatnya saat acara pelantikan, Emil
meminta agar para pejabat ini bisa menjadi cermin bagi bawahan dan masyarakat.
Karena segala perbuatan baik lisan, gerak tubuh, hingga raut wajah akan menjadi
perhatian. Selain itu, keputusan yang diambil dan cara mendelegasikan berbagai
tugas pun harus menjadi contoh bagi banyak pihak.
“Oleh karena itu, tolong ditingkatkan lagi semangat belajar
leadership. Hari ini pintar saja tidak cukup, hari ini IQ saja tidak cukup,
Anda semua harus punya EQ atau akhlak dalam merajut kepemimpinan. Anda juga
harus punya SQ agar bathin ini selalu tenang dengan niat semata-mata
lillahita’ala dan beribadah,” pesannya.
Tak lupa, Emil juga menyampaikan tiga nilai yang harus
dimiliki pejabat ASN. Diantaranya: integritas, melayani bukan dilayani, serta
profesional. Implementasi Dynamic Governance juga menjadi pesan Emil, agar
tujuan yang ingin dicapai tidak terhambat oleh aturan yang ada.
“Segera terapkan konsep pemerintahan Birokrasi Dinamis atau
LAN (Lembaga Administrasi Negara) menyebutnya Agile Bureaucracy. Harus gesit,
jangan gara-gara ngga ada peraturan tujuan yang dimatikan. Harusnya dibalik
tujuannya dikejar aturannya disesuaikan dan aturannya dibikin secepatnya.
Konsep, aturan yang tidak sesuai dengan zaman sekarang itu menghambat inovasi,”
papar Emil.
Terakhir, Emil juga meminta para pejabat di lingkungan Pemda
Provinsi Jawa Barat tidak berpolitik dan patuh keputusan yang telah dibuat.
Karena menurutnya, pemimpin politik di pemerintahan daerah provinsi itu hanya
Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Jangan berpolitik karena pejabat politik, pemimpin politik
di Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya dua, yaitu gubernur dan wakil gubernur.
Di luar dari itu semua tegak lurus, patuh pada keputusan. Saya tidak mau
mendengar ada lobi-lobi, kasak-kusuk yang tidak perlu. Karena itu hal-hal yang
sebenarnya bisa diselesaikan sesuai tupoksi dan aturan,” tandasnya.(arm)*
