Kamis, 25 April 2019

Agar Disukai Milenial dan Generasi Z, Ridwan Kamil Usul Mangle Hadir Versi Digital



Mitrapolisi.co.id/KOTABANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong Mangle, majalah mingguan berbahasa Sunda tertua di Indonesia, untuk hadir dalam bentuk digital.
Adaptasi ke bentuk digital ini untuk menarik minat baca kaum milenial dan generasi Z sehingga dapat menjadi referensi utama dalam mengenal dunia sastra Sunda.
"Bagaimana caranya budaya Sunda bisa jadi referensi oleh generasi milenial dan generasi Z. Jadi usulan saya majalah Mangle ada versi digitalnya," kata Ridwan Kamil usai meresmikan kantor baru Mangle di Jalan Pangkur No 20, Turangga, Kota Bandung, Kamis (25/4/19).

Dengan bentuk digital, kata Emil, majalah berbahasa daerah tertua di Indonesia ini dapat dibaca oleh kaum milenial dan generasi Z melalui telepon pintar dan gawai lainnya.

Selain itu, hadirnya Mangleversi digital juga untuk mendongrak budaya literasi masyarakat yang saat ini masih rendah. Terlebih yang dibacanya adalah ragam budaya Sunda yang secara tidak langsung berarti melestarikan budaya.

"Indeks membaca kita masih rendah karena itu Mangleharus populer di milenial dan generasi Z, dan penting juga untuk pengajaran Bahasa Sunda dan pelestarian budaya," ujar Gubernur yang akrab disapa Emil.

Untuk membantu Mangle tetap bertahan di tengah persaingan media yang semakin ketat, Emil akan mengeluarkan instruksi agar semua pemerintah kota/kabupaten termasuk dinas-dinasnya untuk berlangganan majalah ini. Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan pun akan mengusahakan agar majalah ini bisa sampai ke SMA dan SMK.

"Saya sudah mewajibkan ke sekolah untuk langgananMangle juga ke para kepala daerah dan dinas-dinas agarMangle terus bertahan," ujarnya.

Kantor redaksi Mangle sempat beberapa kali pindah sebelum akhirnya menetap di Jalan Pangkur kawasan Turangga. Pada peresmian kantor tersebut hadir para budayawan, seniman, tokoh Sunda hingga akademisi.

"Atas nama Pemprov Jabar saya ikut berbahagia meresmikan kantor baruMangle. Semoga budaya Sunda melalui majalahMangle bisa lebih lestari," kata Emil.

Mangle berdiri tahun 1957 di Bogor. Dikatakan pemimpin umum Mangle Uu Rukmana, ada dua majalah berbahasa daerah yang berusia tua di Indonesia, yaitu Mangle danJoyoboyo di Jawa Timur.

"Mangle adalah majalah berbahasa sunda tertua di Indonesia, hanya ada dua majalah yang diberi penghargaan oleh Presiden yaitu Mangle dan majalahJoyoboyo dari Jawa Timur. Tapi Joyoboyo usianya baru 40 tahun, Mangle sudah 62 tahun," ucap Uu.

Dalam perjalanannya hingga puluhan tahun Manglemengalami pasang surut. Uu menceritakan, Manglepernah menjual oplah hingga puluhan ribu eksemplar dan menurun menjadi 3,000 eksemplar. Ia meyakini, Mangle akan bisa bertahan hingga usia seratus tahun karena banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak.

"Mangle tidak akan hilang walaupun zaman berubah karena harta budaya sunda yang paling berharga adalah bahasa, hilang bahasanya maka hilang pula bangsanya," tuturnya.

Tak hanya ruangan untuk redaksional, kantor baruMangle juga cukup luas untuk dipakai latihan pencak silat, jaipongan, gamelan, dan tembang.

"Ini bukan hanya sekadar kantor redaksi masih ada ruang cukup luas akan digunakan untuk latihan pencak silat, jaipong, gamelan, tembang. Jadi kantor ini akan digunakan untuk juga menghidupkan seni budaya sunda," ujar Uu.(arm)

Selasa, 23 April 2019

Agama dan Usia Menikah Matang Kunci Ketahanan Keluarga





Mitrapolisi.co.id/KOTA BANDUNG – Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Lina Marlina Ruzhanul Ulum mengingatkan para kader ada dua kunci utama ketahanan keluarga secara internal. Kedua faktor itu yakni kekuatan agama dan kematangan usia menikah.

Demikian disampaikan Lina saat memberi pengarahan dalam kegiatan Orientasi Ketahanan Keluarga TP PKK Provinsi Jawa Barat, di aula Gedung PKK Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa (23/4/19).

Menurutnya, dengan landasan agama yang kuat, seseorang akan memiliki tujuan menikah yang mantap dan fokus pada keluarga. Sementara dengan usia menikah yang matang, seseorang terutama calon ibu akan lebih siap mendidik dan mengasuh anak-anaknya kelak.

"Waktu sarling (siaran keliling) ke sebuah kabupaten di Jawa Barat, saya bertemu dengan seorang wanita muda usia 20-an, anaknya sudah enam orang. Saya tanya kapan menikah, dia menjawab ketika baru lulus SD. Ini miris sekali, di zaman modern ini masih ada yang seperti itu," cerita Lina dalam arahannya.

"Kita harus bisa untuk membina masyarakat dari saat mereka akan menikah, kita beri tahu agar mereka punya tujuan berkeluarga," tambahnya.

Menikah di usia matang juga memberi kesempatan bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai pendidikan tinggi. Pendidikan inilah yang akan menentukan kualitas kehidupan ekonomi keluarga, menentukan pergaulan yang dipilih, serta seberapa bagus penguasaan teknologi keluarga bersangkutan.

“Menjaga ketahanan keluarga merupakan hal yang sulit, namun mesti diperjuangkan,” kata Lina.  

Isteri dari Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum berharap kegiatan orientasi  Pokja I TP PKK Kabupaten/Kota se-Jawa Barat ini akan memberikan wawasan lebih kepada para kader khususnya terkait ketahanan keluarga. Dengan begitu para kader dapat menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat.

"Saya harap, ibu-ibu dan bapak semua menyimak, karena akan bermanfaat untuk disampaikan kembali kepada masyarakat di masing-masing kabupaten kota," ujar Lina.(arm)

Senin, 22 April 2019

Pemprov Jabar Beri Santunan Rp50 Juta bagi 49 Pahlawan Demokrasi yang Wafat

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan santunan sebesar Rp50 juta kepada masing-masing keluarga dan ahli waris petugas penyelenggara pemilu yang wafat saat tugas Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019 di Jawa Barat. 

Gubernur didampingi isteri Atalia Praratya, Sekretaris Daerah Iwa Karniwa, dan Ibu Wakil Gubernur Lina Marlina Ruzhanul Ulum, menyerahkan langsung santunan tersebut di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (23/4/19).

Ini merupakan bentuk duka mendalam dan penghargaan setinggi-tingginya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan masyarakat pada umumnya kepada para pahlawan demokrasi dan pahlawan Jawa Barat yang telah berjuang membela cita-cita Indonesia.

Terhitung dari tanggal 10 April 2019 hingga saat ini, petugas Pemilu di Jabar yang wafat berjumlah 49 orang. Terdiri dari 34 orang petugas KPPS, PPK, PPS dan KPU, 10 orang Panwas, dua orang linmas, serta tiga petugas pengamanan dari kepolisian. Saat menyerahkan santunan, Gubernur Ridwan Kamil pun tak kuasa menahan air mata.

"Hari ini kami ingin memberikan penghargaan setingginya pada warga terbaik Jabar yang berjuang membela cita-cita Indonesia. Kami sangat bersedih dan menyampaikan rasa duka dari lubuk hati terdalam," ucap Ridwan Kamil.

Para petugas penyelenggara pemilu yang wafat ini tersebar di sejumlah daerah di Jabar. Mereka wafat saat mendedikasikan waktunya untuk mengawal proses pemilu.

"Intinya mereka adalah individu yang mendedikasikan waktunya untuk mengawal proses pemilu. Rata-rata meninggal dunia karena kelelahan, kecelakaan, penyakit dan faktor usia," kata Emil, sapaan Gubernur.

Saat ini proses Pemilu masih berlangsung hingga tanggal 22 Mei 2019. Emil tak ingin peristiwa serupa yang menimpa petugas pemilu terjadi lagi di Jawa Barat. Untuk itu, Gubernur telah memerintahkan sekretaris daerah untuk membuat surat edaran gubernur kepada 27 bupati dan wali kota se-Jabar. 

Dalam surat edaran itu, para kepala daerah tingkat dua diharuskan memberikan pemeriksaan kesehatan kepada petugas pemilu.

"Sudah saya perintahkan kepada Pak Sekda untuk segera membuat surat edaran gubernur kepada 27 bupati/ wali kota se-Jabar untuk memfasilitasi pemeriksaan kesehatan besok," katanya.

Gubernur khawatir saat ini ada petugas yang kelelahan atau sakit yang tidak diketahui oleh pemerintah maupun KPU.

"Mungkin di luar yang 49 ini ada yang sedang sesak nafas, kecapean dan tidak diketahui yang ada hubungannya dengan kegiatan pemilu ini. Untuk antisipasi saya minta difasilitasi oleh kepala daerah tingkat dua pemeriksaan kesehatan dan dimaksimalkan pemeriksaan di RSUD setempat," jelasnya.

Atas peristiwa tersebut, Emil meminta semua pihak untuk menyikapinya dengan rasa damai dan mengurangi ekspresi-ekspresi yang tidak perlu.
"Kita serahkan semuanya karena ada mekanismenya," ucapnya.

Kepada media, Emil pun mengimbau agar memberitakan hal-hal positif, ringan dan menggembirakan."Ini untuk mengimbangi psikologis masyarakat Indonesia yang mungkin tensinya masih tinggi," ujar Emil.

"Saran untuk KPU juga kalau boleh jangan terulang lagi dengan antisipasi yang proporsional apakah rentang waktunya diperpanjang atau serentaknya dikurangi atau apapun. Ini terlalu mahal karena harus merenggut korban," sambungnya.(arm)

Gubernur: PPDB di Jabar Ikut Permendikbud dengan Penyesuaian di Lapangan


Mitrapolisi.co.id/BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, pedoman teknis pelaksanaan Peneimaan Peserta Didik Baru (PPBD) 2019/ 2020 untuk SMU/ SMK di Jabar, akan mengikuti Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB tahun ajaran 2019/2020.
Dalam Permendikbud tersebut disebutkan bahwa tahun ini dari 100 persen kuota PPDB, 90 persennya untuk jalur wilayah atau zonasi. Sedangkan 5 persen lainnya untuk jalur prestasi dan 5 persen lagi untuk siswa pindahan dari luar kota. Menurut Gubernur, zonasi 90 persen itu, disesuaikan dengan kondisi di tiap daerah.
"Kita mengikuti aturan yaitu zonasi 90% tapi tentunya dengan terjemahan lokal yang tidak sama dengan daerah lain di Indonesia, bagaimana menghitung jarak dan sebagainya," katanya, ditemui usai Rapim di Gedung Sate Bandung, Senin 22/04/2019).
Emil, sapaan Gubernur menuturkan, dalam proses PPDB di Jabar tidak boleh mencederai rasa keadilan. Jangan sampai ada calon siswa yang ditolak mendaftar, apakah diterima atau tidaknya di sekolah tersebut tergantung hasil seleksi. Menurutnya, aturan itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
"Kita ikut semua arahan dan kajian dari Kemendikbud dan Kemendagri hanya kita terjemahkan menjadi keadilan di level lokal. Jangan sampai ada keadilan yang tercederai," tuturnya.
Untuk itu, pihaknya memerintahkan Dinas Pendidikan Jabar untuk melakukan simulasi pelaksanaan PPDB ke daerah. Selain itu tak kalah pentingnya adalah sosialisasi ke masyarakat mengenai syarat dan ketentuan pelaksaan PPDB yang pendaftarannya akan dibuka mulai Mei 2019.
"Terpenting adalah soialisasi, dari pengalaman saya banyak yang marah dan demo karena sebenarnya dia tidak baca peraturan itu, maka sosialisasi akan sangat penting," ujarnya.
Gubernur menunjuk Sekda Jabar Iwa Karniwa sebagai ketua pelaksanaan PPDB di Jabar. Menurutnya, PPDB memiliki kompleksital yang sangat detil dan melibatkan berbagai bidang tidak hanya dinas pendidikan.
"PPDB mulai dari sekarang sumber informasi ada di Pak Sekda. Ini karena kompleksitasnya sangat detil dan dalam PPDB ini ada Inspektorat BKD dan bidang lainnya tidak hanya domain Disdik," katanya.(arm)

Sabtu, 20 April 2019

Ridwan Kamil Teken Deklarasi Literasi Untuk Jabar Juara Lahir Batin




Mitrapolisi.co.id/BANDUNG – Pemda Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus mendorong budaya literasi di semua level masyarakat. Salah satu bentuk komitmen ini tertuang dalam Deklarasi Literasi untuk Jawa Barat Juara Lahir dan Batin di acara Festival Literasi 2019 “Habis Gelap Terbitlah Terang”.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani Deklarasi LIterasi untuk Jawa Barat ini bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI M Syarief Bando, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat Riadi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Doni P Joewono, Bunda Literasi Jawa Barat Atalia Praratya, serta Plt. Direktur Utama bjb Agus Mulyana di acara yang dihelat di Gedung Sate, Jl. Diponegoro Kota Bandung, Sabtu (20/4/19) tersebut.

Isi deklarasi tersebut, yaitu: Pertama, siap mendukung gerakan literasi untuk Jawa Barat Juara Lahir Batin, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Kedua, menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar masyarakat sepanjang hayat, dengan prinsip terbuka, menyenangkan, dan menjunjung kebermanfaatan yang tinggi bagi masyarakat Jawa Barat, dalam meningkatkan kualitas hidupnya, melalui program transformasi, perpustakaan berbasis inklusi sosial di Jawa Barat.

Ketiga, sesuai dengan kewenangan kami masing-masing mendukung gerakan literasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat literat yang berkarakter dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Keempat, membangun kolaborasi untuk melakukan inovasi kreasi literasi dalam mewujudkan masyarakat cerdas.

“Ini menunjukkan komitmen di level teknis kita sangat kuat, bukan hanya basa-basi atau hanya ceremony,” kata Emil ditemui usai acara pembukaan Fetival Literasi 2019 tersebut.

Gubernur Emil berharap, gerakan literasi ini bisa berhasil secara maksimal. Untuk itu, Emil mengatakan pihaknya sedang menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan budaya literasi di Jabar, seperti program membaca sebelum belajar di semua level jenjang pendidikan.

“Pokoknya di semua kalangan kita budayakan agar ranking (literasi) yang masih jelek ini bisa membaik dalam waktu yang tidak terlalu lama,” harap Emil.

Indonesia menempati ranking 60 dari 61 negara dalam hal literasi dan membaca. Namun, berdasarkan hasil survei World Culture Index Score 2018, kegemaran membaca masyarakat Indonesia meningkat signifikan. Indonesia menempati urutan ke-17 dari 30 negara.

Dalam hal membaca, rata-rata orang Indonesia menghabisakan waktu membaca sebanyak enam jam/minggu, mengalahkan Argentina, Turki, Spanyol, Kanada, Jerman, Amerika Serikat, italia, Mexico, Inggris, Brazil, Taiwan, Jepang dengan masing-masing tiga jam/minggu.

“Mari jangan lagi patah semangat dengan ranking 60 dari 61 negara yang disurvei. Oleh karena itu, tugas sekarang cari solusi. Pertama, kita buat budaya membaca. Saya titip kepada kepala daerah wajibkan di Paud, TK, SD, SMA, SMA membaca dulu sebelum masuk kelas,” ajak Emil dalam sambutannya.

“Itu sudah saya lakukan sejak saya jadi wali kota (Bandung) dan akan kita jadikan gerakan wajib. Jangan baca buku pelajaran, itu mah karena bisa di waktu belajar. Baca buku tentang astronomi (misal), apapun terserah,” lanjutnya.

Selain itu, Emil juga akan membuat tradisi baru di pemerintahannya. Setiap bulan, dia akan meminta para pejabat Pemda Provinsi Jawa Barat membuat resensi buku setiap bulan. “Kami akan memulai tradisi para kepala dinas sebulan sekali saya wajibkan baca buku. Nanti di akhir bulan diacak siapa yang membuat resensi dan wajib mempresentasikan,” ujarnya.

Hal lain, Emil akan terus mendorong pembangunan infrastruktur literasi di Jawa Barat. Salah satu upaya yang telah dilakukan yakni pembuatan Perpustakaan Jalanan atau dinamakan Kolecer (Kotak Literasi Cerdas) dan Candil (Maca Dina Digital Library).

“Saya juga titip ke bunda-bunda literasi tolong kotak-kotak cerdas itu (kolecer) diperbanyak. Kemudian perpustakaan di desa, sedang kita siapkan satu desa satu perpustakaan, mobile library, dan lain-lain,” katanya.

Berbagai upaya tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Perpustakaan Nasional M Syarief Bando. Baginya upaya untuk membangun literasi bagian dari pembangunan budaya intangible atau tak berwujud, yang bisa memberikan masa depan cerah untuk sebuh bangsa.

“Ini adalah pembangunan intangible, ini adalah perubahan budaya dan inilah sesungguhnya bilamana bisa diwujudkan akan menghasilkan masa depan untuk bangsa Indonesia,” kata Syarief.

Lebih lanjut, Syarief juga mengemukakan tentang konsep literasi yang sesungguhnya. Literasi adalah upaya kita untuk mengenal kata, huruf, dan kalimat yang bisa memberikan gagasan untuk menghasilkan sebuah karya.

“Literasi yang sesungguhnya adalah bagaimana kemampuan kita mengenal kata, mengenal huruf, mengenal kalimat, bagaimana menyatakan pendapat, kemudian bagaimana menciptakan barang dan jasa yang berkualitas dalam kompetisi global,” papar Syarief.

“Jadi, menurut kami literasi adalah kemampuan suatu negara dalam membuat suatu brand,” lanjutnya.


Peran Penting Bunda Literasi
Sementara itu, ditemui usai acara pembukaan Festival Literasi 2019, Budan Literasi Jawa Barat Atalia Praratya mengatakan, bahwa gemar membaca dimulai dari sebuah kebiasaan. Peran orang tua atau keluarga sangat diharapkan dalam menumbuhkan kebiasaan membaca setiap individu.

“Peran Bunda Literasi sangat penting, karena anak itu gemar membaca bukan karena keturunan, tetapi yang utama karena kebiasaan dari orang tuanya di rumah, sehingga saya sebagai Bunda Literasi akan terus mendorong para bunda di rumah untuk menjadi pendidik pertama,” kata Atalia.

Untuk itu, di Festival Literasi 2019 ini, Atalia meluncurkan dua bukunya yang berjudul “Mia dan Ikan Goreng” dan Catatan Kecil Tentang Kita #SiCinta. Atalia berharap buku tersebut bisa memberikan pengaruh bahwa membaca dan menulis adalah bagian penting dari literasi.  

“Ini adalah buku kedua dan ketiga saya. Harapannya adalah membuat mereka (masyarakat) terpengaruhi semua, bahwa membaca saja tidak cukup dan menulis pun penting, sehingga ke depannya lebih banyak lagi penulis dan penerbit yang mampu menghadirkan karya-karya yang baik,” harap Atalia.

Atalia mengaku, buku “Mia dan Ikan Goreng” tersebut terinspirasi dari perannya sebagai Bunda Literasi Bunda Paud, dan Ketua Umum Forikan. “Penting sekali untuk menyampaikan hal terkait dengan Gemar Makan Ikan (Gemarikan). Saya mencari buku-buku itu di seluruh Indonesia tapi tidak ada,” akunya.

Sementara buku Catatan Kecil Tentang Kita #SiCinta, lanjut Atalia, terinspirasi dari berbagai masukan dan cerita yang diberikan orang-orang yang ditemuinya. Buku ini pun dia dedikasikan bagi perempuan Indonesia.

“Ketika saya bertemu seseorang Ibu, kalau memberi masukan dan masukan itu saya tulis dalam buku, saya bertemu dengan anak-anak itu juga jadi inspirasi saya, saya berinteraksi dengan siapapun saya tulis di buku saya,” cerita Atalia.

“Sebetulnya, ini saya buat untuk membangun para perempuan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya agar menjadi inspirasi dan mau menghadirkan karya, karena tidak ada karya yang buruk,” ucapnya.

Festival Literasi 2019 bertema “Habis Gelap Terbitlah Terang” digelar dalam rangka menyambut Hari Buku Sedunia dan juga Hari Kartini. Sekaligus merayakan Hari Buku Internasional yang ditetapkan oleh Unesco setiap 23 April. Hal ini sebagai hari perayaan tahunan untuk mempromosikan peran membaca, penerbitan, dan juga hak cipta.

“Kartini adalah penggerak literasi pada zamannya. Oleh karena itulah, kami menggagas sebuh tema ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’, menunjukkan bahwa cahaya itu akan hadir ketika kita mau menggalinya,” tutur Atalia dalam sambutannya.

Selain pasar buku dari berbagai penerbit dan pameran produk literasi dari 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat, agenda Festival Literasi 2019 bersamaan dengan gelaran Rapat Koordinasi dan Workshop Bunda Literasi kota/kabupaten se-Jawa Barat. Selain itu, ada pula permainan literasi, lomba puisi Piala Bunda Literasi Provinsi Jawa Barat, dan flash mob “Ayo Membaca”.

Para pengunjung festival ini juga menikmati penampilan dari Tulus, Ferry Curtis, Pendongeng Kak Andi Yudha, Star Syndrome Band, Angklung Forkopimda, serta berbagai penampilan dari sekolah di wilayah Bandung Raya.(arm)

Pra Manasik Haji, Tingkatkan Pemahaman Dengan Bimbingan



Mitrapolisi.co.id/GARUT -- Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, memeberikan arahan pada kegiatan Bimbingan Pra-Manasik, Calon Jamaah Haji, Kabupaten Garut, Tahun 1440 H/ 2019 M, di Pendopo Kabupaten Garut, Sabtu (20/04/19).

Terselenggaranya kegiatan ini, kata Uu, menjadi salah satu bukti bagaimana sebuah kerja sama dilakukan dengan baik antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sehingga mampu melahirkan inovasi kegiatan seperti ini. 

"Dan saya bangga bahwa kegiatan pra manasik haji dan pembekalan terintegrasi petugas haji kloter dan ketua rombongan jemaah haji bisa terlaksana," kata Wagub Uu.

Uu mengungkap, bahwa penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun dirasakan semakin membaik. Hal ini menjadi bukti bahwa Pemerintah serius menangani kebutuhan umat. Hal ini dicapai melalui proses evaluasi yang terus menerus serta dibantu oleh berbagai pihak yang ingin menjadikan proses ibadah yang multi dimensi ini bisa sempurna.

"Saya harapkan, dengan diadakannya kegiatan ini, para peserta tidak saja mampu mengenal tahapan kegiatan-kegiatan berhaji namun juga mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan tentang rukun Islam yang kelima ini secara luas yang pada akhirnya menjadikan penyelenggaraan haji berjalan secara sukses dan jemaah haji indonesia, khususnya yang berasal dari Jawa Barat menjadi role model bagi jemaah haji lainnya, entah itu dari masalah kedisiplinannya, kebersihannya dan lain sebagainya," tutur Uu.

Tahun ini, jumlah jemaah haji asal Jawa Barat berjumlah sekitar 39 ribu yang terbagi menjadi 96 kloter. Tentu bukan jumlah yang sedikit untuk ditangani, namun dengan profesionalitas dari para pengurus jamaah haji tentu akan menjadikan ibadah haji tahun ini berjalan sukses. 

"Kedepannya saya harapkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri dan para calon jemaah terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal," katanya.

Wagub Uu berpesan, kepada para calon jemaah haji untuk tetap bisa menjaga kesiapan fisik dan mental. Begitu pula dengan proses administrasinya. Serta hal lainnya seperti kecukupan materi, kiranya menjadi satu hal yang harus diperhatikan juga. 

"Semoga kegiatan Pra- Manasik calon jemaah haji Provinsi Jawa Barat tahun 1440 H/ 2019 M berjalan dengan baik. Saya berharap kepada seluruh jemaah Haji, harus mempersiapkan fisik yang hebat, kuat, mental yang membaja sejak dari saat ini," pesan Uu.

"Juga harus ada jiwa kebersamaan, tolong- menolong sesama Jamaah haji asal Jawa Barat, dan lebih luas lagi dengan siapapun," Ujarnya.(arm)

Gubernur Jabar Lantik Kepala Daerah Kab Ciamis dan Kota Bogor 2019-2024



Mitrapolisi.co.id/ BANDUNG -- Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik secara resmi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor masa jabatan 2019-2024 di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro Kota Bandung, Sabtu (20/4/19).

Herdiat Sunarya dan Yana D Putra dilantik sebagai Bupati/Wakil Bupati Ciamis masa jabatan 2019-2024 hasil Pilkada 2018. Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-5872 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.32-5873 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta, 5 September 2018.

Sementara itu, Bima Arya Sugiarto dan Dedie Rachim dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor masa jabatan 2019-2024 hasil Pilkada 2018. Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-8178 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.32-8179 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta, 5 Oktober 2018.

Dalam sambutannya, Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil -- menekankan agar pimpinan dan staf di pemerintahan Kabupaten Ciamis dan Kota Bogor bisa bekerja melayani masyarakat dengan tiga krirteria, yaitu integritas, profesionalisme, dan melayani dengan sepenuh hati.

“Integritas adalah benteng moral kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan yang terbaik adalah kepemimpinan dengan keteladanan,” kata Emil.

Kedua, Emil ingin masyarakat bisa dilayani dengan sepenuh hati. Karena tugas seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah melayani bukan dilayani. “Tugas para pemimpin adalah rajin turun tangan bukan tunjuk-tunjuk tangan, rajin turun ke bawah untuk memastikan bahwa masalah bisa diselesaikan secepatnya oleh keputusan pimpinan,” ujarnya.

Hal ketiga, yaitu peningkatkan profesionalisme. Emil berpesan agar pemerintahan di Kabupaten Ciamis dan Kota Bogor harus bisa mulai menerapkan inovasi, profesionalitas, dan penguasaan teknologi untuk memajukan daerahnya.

“Kita berharap tiga komponen ini, integritas sebagai benteng, pelayanan sepenuh hati, dan profesionalisme adalah tiga rumus utama, kalau (tiga rumus utama) dipegang hasil menunjukkan daerahnya rata-rata maju,” ungkap Emil.

Selain itu, Kabupaten Ciamis dan Kota Bogor juga diminta fokus meningkatkan berbagai indeks yang menjadi indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti indeks pendidikan, kesehatan, daya beli, hingga kinerja akuntabilitas pemerintahannya. Emil pun meminta agar pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Barat rajin berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Kami dari (pemerintah) provinsi (Jawa Barat) punya instrumen untuk membantu jika daerah tidak memadai. Ada program pemerintah provinsi mohon disukseskan, ada program bantuan keuangan sesuai aspirasi juga akan kita objektifkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Emil.

Salah satu program Pemda Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor yaitu terkait pusat daur ulang plastik dan pengembangan pusat budaya di Ciamis.

“Bogor sendiri dalam waktu dekat banyak program-program sustainable development, salah satu pusat recycling plastik itu nanti ada di Kota Bogor, Ciamis juga sama ada program pengembangan pusat budaya yang menjadi hibah dari provinsi,” tandasnya.

Sebelumnya, Emil atas nama Menteri Dalam Negeri RI memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Ciamis dan Kota Bogor karena pelantikan ini dimundurkan. Seharusnya pelantikan dilakukan pada 7 April 2019 lalu. Namun, ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tentang pelantikan kepala daerah agar dilakukan setelah hari pemungutan suara Pemilu 2019.

"Kami memohon maaf dulu karena (pelantikan) diundur dari tanggal 7 April (2091) ke sekarang," ucap Emil.

Pemunduran pelantikan dilakukan untuk menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Maka dari itu, mewakili Menteri Dalam Negeri, kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada segenap warga Kabupaten Ciamis dan Kota Bogor yang telah bersabar menunggu pelantikan ini," kata Emil dalam sambutannya.


Tak Ada Program 100 Hari
Ditemui usai acara pelantikan, menurut Bupati Ciamis Herdiat Sunarya tiga kriteria pemerintahan yang dikemukakan oleh Emil akan menjadi prioritas di Pemkab Ciamis. Selain itu, perbaikan pelayanan publik juga akan menjadi program utama.

“Tiga-tiganya merupakan prioritas. Insyaallah kita akan berjuang,” tutur Herdiat.

“Yang paling utama pelayanan pada masyarakat, itu yang akan kita tingkatkan, akan kita geber. Paling tidak harus ada perubahan menuju yang lebih baik lagi,” lanjutnya.

Disinggung soal program kerja di 100 hari pertama pemerintahannya, Herdiat mengatakan bahwa program tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang. Namun, 100 hari pertama akan menjadi motivasi untuk mewujudkan program-program ungulan di Ciamis.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, bahwa di masa awal pemerintahannya tidak akan ada program kerja 100 hari pertama. Menurut Bima, Kota Bogor akan terus berlari membangun masyarakatnya.

“Kita ngga ada program 100 hari, bagi kita Bogor harus terus berlari, setiap hari harus selalu lari,” ungkap Bima.

Namun, ada sejumlah program yang akan menjadi prioritas di Kota Bogor. Seperti mewujudkan Kota Bogor sebagai kota yang ramah dan layak keluarga, serta penanganan transportasi dan kemacetan.

“Tranportasi belum jalan maksimal, seperti proses konversi mengganti angkot dengan bus Trans Pakuan belum maksimal. Kemudian beberapa titik kemacetan jadi prioritas utama kita,” kata Bima.

Smentara terkait program Pemda Provinsi Jawa Barat yang akan membuat pusat daur ulang sampah plastik di Kota Bogor, Bima menjelaskan pihaknya sedang berupaya mencari lokasi dan investor proyek tersebut. Galuga akan menjadi salah satu alternatif lokasi.

“Potensinya masih besar, karena sampah plastik masih banyak dan kita juga punya lahan Galuga yang akan bisa digunakan tahun depan, karena (tempat pembuangan akhir sampah) kita akan pindah ke Nambo. Mungkin di situ (Galuga) kita rencanakan lokasi pengolah plastiknya,” ujarnya.(arm)

Jumat, 19 April 2019

Festival Literasi 2019, Atalia Kamil Akan Luncurkan Buku Anak-anak




Mitrapolisi.co.idBANDUNG -- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat akan menggelar Festival Literasi 2019 di Lapangan Parkir Gedung Sate, Sabtu (20/4/19). 

Istimewa, karena pada saat yang sama Bunda Literasi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil akan meluncurkan dua judul buku karyanya. Masing-masing berjudul "Mia dan Ikan Goreng" berupa buku anak-anak serta "Catatan Kecil Tentang Kita"

Atalia mengungkapkan alasan diselenggarakannya Festival Literasi 2019 ini salah satunya karena masih rendahnya kegemaran masyarakat untuk membaca dan memahami suatu makna dari bacaan tersebut. 

“Banyak orang yang sudah melek aksara, namun masih sedikit yang mengerti makna membaca yang sesungguhnya. Membaca tidak sekedar mengeja kata-kata. Membaca adalah memahami makna yang tersurat yang ada di kata-kata. Kini dengan era digital kita bisa lebih mudah mencari bahan bacaan yang bermanfaat melalui smartphone,” ungkapnya di Bandung, Jumat (19/4/19). 

“Sosok Kartini yang diperingati setiap tahun pada tanggal 21 April ini bukan hanya sebagai tokoh emansipasi perempuan saja, namun juga sebagai “sang pencerah” yang mampu menunjukkan cahaya terang melalui pendidikan dan pengetahuan, memusnahkan kebodohan atau kegelapan dengan mendidik anak-anak salah satunya melalui membaca,” ujar Atalia menambahkan. 

Atalia yang dikukuhkan sebagai Bunda Literasi pada tanggal 15 November 2019 oleh Kepala Perpustakaan Republik Indonesia di Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat ini menuturkan, diselenggarakannya Festival Literasi 2019 bertema “Habis Gelap Terbitlah Terang”, dalam rangka menyambut Hari Buku Sedunia dan juga Hari Kartini. Sekaligus juga merayakan Hari Buku Internasional yang ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal 23 April, sebagai hari perayaan tahunan untuk mempromosikan peran membaca, penerbitan, dan juga hak cipta. 


Menurutnya, festival ini digelar sehari dari pukul 08.00-15.00 WIB. "Selain pasar buku dari berbagai penerbit dan Pameran Produk Literasi dari 27 Kota/Kabupaten Se-Jawa Barat, agenda Festival Literasi 2019 juga akan mencatatkan beberapa peristiwa penting, diantaranya yaitu Penandatanganan deklarasi literasi antara Gubernur Jawa Barat, Kepala Perpusnas RI, Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Dan Direktur Bank Bjb," paparnya. 


"Pagi harinya akan digelar Rapat Koordinasi dan Workshop Bunda Literasi Kota/Kabupaten Se-Jawa Barat," jelas Atalia, yang juga akrab disapa dengan Bu Cinta ini. 

Dirinya merinci, sebagai bagian dari rangkaian acara diselenggarakan juga Pameran Permainan Literasi, lomba puisi Piala Bunda Literasi Provinsi Jawa Barat, dan flash mob “ayo membaca”. 

Para pengunjung juga akan menikmati penampilan dari Tulus, Ferry Curtis, Pendongeng Kak Andi Yudha, Star Syndrome Band, Angklung FORKOPIMDA, serta unjuk kabisa dari sekolah-sekolah di wilayah Bandung Raya. 


Latar belakang Festival Literasi 2019 ini sendiri tak lepas dari fakta-fakta menarik seputar dunia literasi Indonesia. Pada tahun 2014 Indonesia menempati urutan 60 dari 61 dalam hal literasi dan membaca, Namun berdasarkan hasil survey World Culture Index Score 2018 kegemaran membaca masyarakat Indonesia meningkat signifikan. Indonesia menempati urutan ke-17 dari 30 negara. Dalam hal membaca rata-rata orang Indonesia menghabisakan waktu membaca sebanyak 6 jam/minggu, mengalahkan Argentina, Turki, Spanyol, Kanada, Jerman, Amerika Serikat, italia, Mexico, Inggris, Brazil, Taiwan, Jepang .(arm)

Kamis, 18 April 2019

Angka Golput Berkurang, Wagub Apresiasi Bupati dan Wali Kota



Mitrapolisi.co.id/KOTA BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum merasa senang tingkat partisipasi pemilih berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat pada Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019 banyak yanng meningkat dari sebelumnya.

Hal itu terungkap saat Wagub memimpin konferensi video atau video conference di Desk Pilkada Jabar, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (18/4/19).

"Alhamdulillah saya bangga karena penyelenggaraan pemilu se-Jawa Barat secara umum sukses. Ada kenaikan angka partisipasi pemilih hampir di seluruh daerah, kenaikan paling kecil 5%, yang paling besar 16%," ujar Uu yang didampingi anggota Bawaslu, KPU Jabar, TNI/ Polri serta unsur Forkopimda yang lain.

Wagub memberi apresiasi kepada bupati dan wali kota karena telah berhasil meningkatkan kesadaran politik rakyat. “Ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berpolitik meningkat ditambah peran dari kepala daerah dan jajarannya juga,” ungkap Uu.


Apresiasi terutama kepada Wali Kota Bandung Oded M Danial yang berhasil meningkatkan angka pertisipasi pemilih dari pemilu sebelumnya sebelumnya 77 persen menjadi 86,5 persen. "Dari laporan Kota Bandung, angka partisipasinya meningkat luar biasa. Penyelenggaraannya juga sangat kondusif dan jurdil. Memang ini yang kita harapkan," kata Wagub.


Dalam konferensi video, Uu memang menanyakan kepada para bupati dan wali kota jalannya pemilu di daerah masing-masing. Hasilnya, penyelenggaraan pemilu di Jawa Barat secara umum berjalan kondusif dan aman. Meski ada kendala teknis seperti keterlambatan kotak suara, kertas suara yang tertukar dan kurang, serta mati listrik, namun hal itu cepat ditangani.

"Dari pantauan kami dan laporan masuk tidak ada masalah yang krusial seperti ada warga yang belum dapat C6 tapi tetap bisa mencoblos karena menggunakan KTP. Ada juga di Pangandaran yang sempat mati lampu saat perhitungan suara dan sedikit kertas yang tertukar di Cianjur tapi semua ditangani dengan cepat dan tidak mengganggu," jelas Uu.


Meskipun begitu, Wagub  tetap mengimbau khususnya kepada aparat untuk lebih fokus pada pengamanan pergeseran kertas suara karena proses tahapan Pemilu masih belum berakhir. Hal itu agar tidak merusak suasana Jabar yang sudah kondusif dan lancar.


"Karena proses tahapan pemilu belum selesai, saya minta kepala daerah bersama TNI Polri untuk fokus perhatiannya pada pergeseran kotak suara agar tidak ada hal yang dapat merusak suasana yang sudah kondusif ini," pintanya.(arm)

Senin, 15 April 2019

Enam Daerah DAS Citarum Punya Pusat Daur Ulang dan Bank Sampah Induk


Mitrapolisi.co.id/KABUPATEN BANDUNG - Enam daerah di Jawa Barat yang dilalui DAS Citarum mendapatkan fasilitas Bank Sampah Induk (BSI) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Enam daerah itu yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kota Bekasi.
Khusus kepada daerah di Bandung Raya yakni Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi, Kementerian LHK juga memberikan fasilitas Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, ini sebagai bagian dari upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta peradaban manusia khususnya di sepanjang DAS Citarum.

Emil, sapaan akrab Gubernur, berharap dengan BSI dan PDU yang memiliki teknologi canggih serta ramah lingkungan, masyarakat semakin sadar untuk tidak lagi membuang sampah ke Sungai Citarum dan anak-anaknya. Sehingga sedimentasi, tingkat kekotoran, dan potensi banjir dapat dikurangi.
"Saya berterima kasih ini bagian dari kerja sama yang baik. Pemerintah pusat sangat peduli pada kualitas lingkungan dan peradaban manusia khususnya di DAS Citarum. Mudah-mudahan tidak ada lagi sampah-sampah dari masyarakat yang langsung dibuang ke Citarum," kata Emil, usai penyerahan fasilitas pengolahan sampah secara simbolis di PDU Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Senin (15/4/19).
Sebagai Komandan Satgas Citarum Harum, Emil berkomitmen memperbanyak fasilitas PDU dan BSI di berbagai tempat. Sehingga ke depan masyarakat sendiri yang akan mengelola fasilitas tersebut. Saat ini PDU dan BSI sementara akan dikelola oleh pemerintah daerah bersama komunitas lingkungan.
"Sebagai dansatgas saya sudah berkomitmen akan meng-copy apa yang diperlihatkan ini untuk diperbanyak. Sehingga suatu hari masyarakat betul-betul tinggal datang dikelola tanpa membuang sampah ke Citarum," kata Emil.
"Untuk pengelolaan alat ini kita kan punya banyak komunitas. Kita berdayakan mereka untuk mengedukasi karena sekarang dengan mengolah dan memilah sampah akan bernilai ekonomi seperti bank sampah," lanjutnya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan, satu fasilitas PDU mampu mengolah 10 ton sampah per hari dengan kapasitas kompos 30 ton sampah per hari. PDU dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 5.000 ton Co2 per hari dengan efektivitas biaya sekitar Rp2 juta/ton Co2 per tahun.

Tak kalah penting, lanjut dia, fasilitas ini juga mampu mengendalikan pembentukan gas metana dengan mengurangi jumlah sampah yang ditimbun.

PDU juga dapat mengurangi biaya pengangkutan sampah ke tempat penguangan akhir (TPA) yang selama ini menjadi beban pemerintah daerah.

"Ini untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Kemudian dengan pengoperasian PDU ini dimungkinkan kita mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga udara bisa lebin sejuk dan pengaruh perubahan iklim bisa dikendalikan, atau ada pengendalian atmosfer karena kalau banyak sampah, Co2 dan gas metan akan berpengaruh pada atmosfer," jelasnya.

Sementara BSI, lanjut Menteri, memiliki kapasitas 1 ton sampah per hari. Saat ini di Indonesia terdapat 7.700 bank sampah dan 1.700 nya berada di Jawa Barat. "Jadi Jabar sangat aktif," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Siti Nurbaya juga menyerahkan 60 tempat sampah terpilah dan 35 unit motor sampah roda tiga kepada enam daerah tersebut.

"Semua dukungan saran yang diberikan ke enam daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah yang mengedepankan paradigma dan konsep pengurangan sampah berbasis reduce, reuse, recycle," kata Siti.(arm)

Minggu, 14 April 2019

600 Desa di Jabar Dipasang Wifi Gratis


 
KABUPATEN SUKABUMI – Sebanyak 600 desa berkembang dan tertinggal di Jawa Barat segera terpasang wifi gratis seiring dengan peluncuran Desa Digital di Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Minggu (14/4/19).
 
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Eko Putro Sandjojo, secara simbolis meluncurkan program ini disaksikan warga desa setempat.
 
Desa Digital bertujuan untuk menyediakan akses internet di desa yang sebelumnya tidak memiliki koneksi internet sama sekali. Lebih utama, program ini untuk meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan dengan memanfaatkan teknologi digital.
 
“Selain penyertaan infrastruktur dan peningkatan literasi digital, harapannya setiap desa juga mampu memanfaatkan kanal informasi dan komunikasi, seperti Instagram dan Whatsapp Group untuk berkomunikasi dengan perangkat desa dan mempromosikan potensi desa” ujar Gubernur Ridwan Kamil.
 
 
Dengan Desa Digital, warga desa khususnya generasi muda bisa belajar Bahasa Inggris melalui pelatihan secara online dengan pengajar dari luar negeri. Warga juga dapat menonton tayangan yang bermanfaat yang tayangannya akan diatur oleh kepala desa.
 
"Ini akan semakin membuka akses informasi, pendidikan dan meningkatkan produktivitas juga pemasaran produk-produk lokal," ujar Gubernur.
 
Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, berharap internet dapat menstimulus badan usaha milik desa (BUMDes) dalam mempromosikan produk-produk lokalnya menggunakan saluran e-commerce atau market place.
 
Dengan sambungan internet, lanjutnya, BUMDes dapat bekerja sama dengan startup lokal menggunakan internet of things (IoT) untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi aktivitas ekonomi. “Pada gilirannya kesejahteraan masyarakat akan meningkat melalui inovasi digital,” kata Emil.  
 
Desa Digital merupakan buah kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI ) di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
 
Dalam Desa Digital di Jabar, BAKTI berkomitmen menginstalasi VSAT (Very Small Aperture Terminal ) yang terhubung dengan satelit di 600 desa yang memiliki indeks desa membangun (IDM) skala berkembang dan tertinggal. Saat ini 155 titik VSAT desa di 17 kabupaten/kota telah berstatus on air setelah sebelumnya telah diinstalasi vendor swasta. Perangkat ini dipasang di balai desa, kantor desa, pesantren, sekolah, dan puskesmas.
 
Saat ini Jabar memiliki 5.312 dengan beragam skala IDM. Dengan kerja sama pemerintah pusat, Gubernur berharap akan ada 1.000 desa per tahun yang terpasang wifi. "Kami memohon kepada Pak Menteri (Kominfo) bisa menambah jumlah desanya nanti kombinasi antara APBD dan APBN targetnya 1.000 desa per tahun itu bisa kita upayakan," ungkap Emil.
 
Menkominfo Rudiantara menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan pengaruh negatif internet. Sebab Kominfo akan selaku mengawasi dan mengedukasi relawan TIK (teknologi informasi dan komunkasi) yang akan menjadi pendamping warga.
 
"Untuk menangkal pengaruh negatif dari internet masuk desa, nanti warga dan kepala desanya diedukasi. Contohnya tentang berita hoaks oleh teman-teman relawan TIK," ujar Rudiantara.
 
Para pendamping, kata Menteri, juga akan mengajarkan warga desa bagaimana memanfaatkan peluang UMKM melalui e-commerce dan literasi menghindarkan konten-konten negatif.
 
"Tujuan kami bersama Pak Gubernur, Desa Digital ini agar kesenjangan digital (masyarakat) menipis. Jangan hanya orang kota saja tapi semua harus merasakan (internet)," kata Rudiantara.
 
 
Disambut Antusias Warga
KEHADIRAN wifi gratis ini disambut baik oleh warga Desa Sirnarasa. Salah seorang warga, Gelang (45) menuturkan, internet di desanya akan memudahkan warga memasarkan produk khas dan bisa mengenalkan secara luas seni budaya yang tidak dimiliki desa lain.
 
"Harapan saya desa kami jadi lebih maju dan sukses, mudah-mudahan pendapatan kita jadi meningkat, warga juga jadi pintar," ungkapnya.
 
Desa Digital merupakan konsep yang diusung oleh Gubernur Jawa Barat untuk memperkecil kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
 
Ke-600 desa berkembang dan tertinggal penerima wifi gratis ini tersebar di 27 kabupaten/kota. Desa-desa beruntung ini merupakan usulan warga Jabar yang disampaikan langsung ke media sosial Gubernur.
 
Melalui sistem Jabar Digital Service yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika, usulan warga kemudian disaring dengan mengintegrasikan data yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, dan Dinas KUK Jawa Barat. Hasilnya 600 desa berkembang dan tertinggal disaring dinilai layak mendapat sambungan wifi.
 
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Setyaji,  dengan wifi gratis ini masyarakat dapat mengakses banyak informasi positif seperti konten pendidikan, meningkatkan produktivitas, dan jangkauan pemasaran produk-produk lokal.
 
“Dengan adanya konektivitas ini, membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakatnya secara langsung sekaligus membuka akses ke dunia luar untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa,” katanya.
 
Dalam penerapannya di 27 kabupaten/kota, Pemprov Jabar akan melibatkan relawan yang merupakan ahli teknologi informasi dan komputer (TIK), serta pendamping desa untuk bersama-sama memelihara fasilitas desa dan memanfaatkannya secara optimal.
 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jawa Barat Dedi Supandi memastikan pendampingan yang dilakukan guna menjamin informasi yang dibuka hanya yang positif dan produktif.
 
“Pemprov Jabar aktif membuka peluang kerja sama dengan pihak eksternal dan start up, semisal Edubox dan Teachcast with Oxford, yang menyediakan konten mendidik dan informatif,” katanya.
 
Desa Digital di 600 desa ini melengkapi program hampir serupa yang pernah dilakukan yakni Kampung Perikanan Digital bersama e-fishery. Kampung ini telah dluncurkan di Desa Puntang, Kabupaten Indramayu beberapa waktu lalu.
 
Nantinya, diharapkan lebih banyak desa digital di Jabar yang menyesuaikan potensi masing-masing desa. Sehingga desa digital ini menjadi etalase atau percontohan inovasi teknologi yang disinergikan dengan potensi desa (arm)

Jumat, 12 April 2019

Ridwan Kamil: Media Berperan Mendewasakan Masyarakat Mengolah Informasi





Mitrapolisi.co.id/BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak media ikut mendewasakan masyarakat dalam mengolah informasi di era digital yang dipenuhi dengan kabar sumir, berita rekayasa, hoaks atau berita bohong, serta informasi yang bersifat fitnah.

Berita-berita hoaks yang menyebar di masyarakat dengan sangat cepat membuat resah Ridwan Kamil. Menurut Gubernur, hoaks ini sulit untuk dibendung tanpa keterlibatan media.


Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan, warga Jabar merupakan kelompok pengonsumsi media yang sangat tinggi, sehingga jika tidak memiliki filter yang bagus cenderung akan sangat mudah mempercayai berita bohong atau hoaks.


Menurut Emil, hoaks merupakan sisi gelap dari sebuah informasi yang harus ditangkal melalui sebuah kerja sama antara pemerintah dengan media.  


"Saya resah karena berita hoaks yang dikonsumsi publik banyak sekali dan kita sulit untuk membendungnya," kata Emil saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media Jawa Barat di Nara Park, Kota Bandung, Jumat (12/4/19).


"Jadi, media ini harus ikut terlibat bagaimana mendewasakan masyarakat Jawa Barat dalam mengolah informasi," tandasnya.


Terlebih saat ini bertepatan dengan momentum Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019, Emil berharap informasi atau isu sensitif yang berpotensi memunculkan multipersepsi dan keresahan di masyarakat sebaiknya disikapi dengan bijak bahkan jika perlu dihindari oleh media.


"Karena kita harus jaga betul transisi kekuasaan ini supaya aman, damai, lancar sebagai syarat kita melanjutkan pembangunan," tuturnya.


Emil berpandangan media mempunyai tanggung jawab moral menyampaikan informasi yang benar dengan dukungan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Terlebih masyarakat Indonesia yang mempunyai budaya ngobrol dan sharing dengan indeks literasinya yang rendah.


Emil juga meminta media mempertimbangkan kembali cara menulis isi  dan membuat judul berita. Menurutnya, dampak negatif dan positif pemberitaan perlu diperhitungkan dengan matang. "Hanya dari judul, cara memilih kata. Kenapa? Nggak dibaca isinya, yang dibaca hanya judulnya. Itulah kita hari ini," ujar Emil.


"Jadi, peran pemimpin redaksi sekarang kalau saya boleh kasih masukan, menulis judul pun betul-betul harus hati-hati. Mohon dihitung dampak positif dan negatif dari cara memilah kata," tambahnya.


Emil berharap, sikap adil juga berlaku bagi para pelaku media. Dia ingin media tidak hanya memberitakan sisi negatif dari sebuah peristiwa, tapi juga sisi positif.


"Kalau dari saya harapannya cuman satu kata, yaitu adil. Adil itu tidak hanya tugas pemimpin, tapi siapapun yang mempengaruhi pikiran masyarakat, setiap mau nulis mohon ingat satu kata itu (adil)," kata Emil.


"Mohon adil. Adil itu kalau dalam Islam menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jangan menaruh sesuatu itu tidak pada tempatnya, itu namanya tidak adil," tandasnya.


Forum Pimred

Temu Gubernur Jabar dengan para pimpinan redaksi digagas Biro Humas dan Keprotokoleran Setda Jawa Barat. Pertemuan dihadiri oleh pimpinan redaksi dari media cetak, online, dan televisi lokal, regional, dan nasional yang perwakilannya ada di Jawa Barat.

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan santai ini, Gubernur dan para pimred saling memberi masukan dan kritik membangun mengenai cara kerja dan kinerja masing-masing, dalam konteks menghadirkan informasi positif dan inspiratif bagi warga Jawa Barat.

Baik Pemprov Jabar dan media sepakat bahwa hubungan keduanya adalah mitra pembangunan dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

Rencananya, acara ini akan dirutinkan dua bulan atau tiga bulan sekali dengan tajuk Forum Pimred, menyusul tradisi baru kopi darat gubernur dengan bupati dan wali kota seluruh Jabar yang juga tiga bulan sekali.   

Menurut Gubernur, forum tersebut penting untuk menghindari kesalahpahaman informasi."Forum pimred ini bisa per tiga bulan atau per dua bulan. Kita bertemu untuk memastikan tidak ada miskomunikasi," tutur Gubernur.


"Karena problem kita kadang-kadang bukan tidak punya uang, bukan tidak punya ilmu, tapi sering kali salah ngambil keputusan karena informasi yang masuknya kurang tepat atau keliru," tandasnya.(arm)