Kunjungi Anak Disabilitas Korban Pelecehan Seksual, Atalia Praratya Beri Motivasi

Mitrapolisi.co.id/

KAB. BANDUNG BARAT -- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat yang juga Ketua Umum Jabar Bergerak, Atalia Praratya Kamil mengunjungi korban pelecehan seksual seorang oknum Widyaiswara Madya yang diperbantukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat, SR (50).

Pelecehan diduga dilakukan saat korban, SW (15), sedang mengikuti pelatihan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD) Dinsos Jawa Barat. Korban merupakan anak di bawah umur penyandang disabilitas rungu dan wicara.

"Kami hadir untuk melihat sejauh mana perkembangan kasus ini. Jadi ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) ini bisa jadi sasaran empuk bagi para predator. Biasanya ini terjadi pada lingkungan terdekat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan pengawasan menyeluruh bagi anak-anak kita agar terjamin keselamatannya,” kata Atalia Praratya di kediaman korban, Kab. Bandung Barat, Kamis (20/6/2019).

Atalia Praratya mengatakan, pihaknya akan terus memonitor perkembangan kasus itu. "Saya minta korban terus didampingi, dan jangan lepas dari pengawasan. Karena ABK seringkali kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi," ucapnya.

"Kedepan kita akan melakukan pendalaman lebih jauh, termasuk kita akan hadir di tempat-tempat rehabilitasi agar tahu lebih dalam bagaimana proses pendampingan yang bersih dari hal seperti ini," lanjutnya.

Untuk mencegah insiden serupa, Atalia Praratya berharap ada perbaikan dalam pembagian pendamping siswa di BRSPD selama kegiatan pelatihan. Salah satunya dengan menyamakan gender antara siswa dan pendamping.

"Saya mendapat info kalau proses pelatihan selama 8 bulan mengharuskan siswa menginap. Sementara, ada laki-laki (lawan jenis) yang bisa langsung berinteraksi. Mereka (siswa) ini rata-rata dari berbagai latar belakang, tentu ini wajib jika para pendamping adalah dari gender yang sama," katanya.

Ibu Korban, S, mengatakan bahwa anaknya menginap di mes BRSPD selama mengikuti pelatihan. Pelatihan itu dimulai pada Maret hingga awal November 2019 dan hanya boleh dijenguk orang tua dalam 2 sampai 3 bulan sekali. Namun, menjelang lebaran, anak-anak dipulangkan ke keluarga pada 26 Mei dan mulai pelatihan kembali pada 10 juni 2019.

"Saya mulai merasa ada keanehan setelah menjemput SW tanggal 26 dini hari, karena setelah pulang dari pelatihan, SW lebih suka menyendiri. Lalu SW cerita kalau dia diberi pakaian dapat perhatian lebih dari SR," ucapnya.

"Saya cek handphone (gawai) anak saya, ada beberapa pesan dari SR yang menjurus ke pelecehan. Terus kan dia datang ke rumah pakai seragam dinas, ngajak SW keluar alasannya untuk beli jam tangan," lanjutnya.

Hal tersebut membuat ibu korban curiga. Setelah bertanya, korban menceritakan pelecehan tersebut. Ibu korban pun langsung membuat laporan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat dan Polres Cimahi, lalu keluarga disarankan melakukan visum.

"Apapun hasil visumnya nanti, kami hanya berharap pelaku tetap dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan semoga tidak ada korban lain," kata ibu korban.

Terkait proses hukum terhadap pelaku, pihak berwajib masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, sehingga belum bisa menetapkan status hukum terhadap terduga. Namun, Atalia Praratya menjamin proses hukum akan terus berlanjut. (arm)

Gubernur Jabar Minta Pelaku Industri Perhatikan Tiga Aspek

Mitrapolisi.co.id/

KARAWANG -- Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, ada sekisar 90 kawasan industri yang beroperasi di Indonesia. Mayoritas berada di Jawa Barat dengan 25 kawasan industri. Data tersebut menunjukkan bahwa Tanah Pasundan menjadi primadona bagi para investor untuk berinvestasi.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hal tersebut tidak lepas dari tingginya minat investasi di sektor industri. Guna menunjang kondisi tersebut, kata dia, ketersediaan infrastruktur yang memadai mesti menjadi atensi.

"Fasilitas infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, kereta api, kereta api cepat, dan lain sebagainya, kita terus bangun untuk mendorong majunya iklim investasi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat," ucapnya saat ditemui usai acara 2019 Group Groundbreaking Ceremony for Karawang New Industry City (KNIC) Tenants, di kawasan KNIC, Karawang, Kamis (20/6/2019).

Emil –demikian Ridwan Kamil disapa—mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung tumbuh kembang iklim investasi di Jawa Barat. Dia pun mendorong industri yang sustainable atau berkelanjutan. Karena itu, dia menekankan kepada pelaku industri untuk memperhatikan tiga aspek.

Ketiga aspek tersebut meliputi aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Selain itu, kata Emil, kehadiran investor di sektor industri di Indonesia wajib menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Sehingga, investasi membawa multiplier-effect bagi kesejahteraan masyarakat.

"Apalagi, masyarakat lokal, harus jadi tuan rumah di kotanya sendiri," katanya. "Ujung-ujungnya Insyaallah nanti kita negara maju, dalam 26 tahun jadi negara adidaya dengan konsep industri yang sustainable," ucap Emil melanjutkan.

Pada kesempatan yang sama, Emil berharap pengembangan KNIC menjadi momentum untuk pembangunan kawasan industri berkelas dunia di Jawa Barat. Kehadiran sejumlah investor di KNIC diharuskan mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar, Jawa Barat, dan Indonesia.

Dalam ground breaking kali ini, sebanyak 6 perusahaan mulai membangun pabrik di KNIC. Keenam perusahaan tersebut adalah PT Wonderful Food International (Cina), PT Binamitra Kwartasedaya (Indonesia), PT Ikimura Indotools Center (Jepang), PT Wook Global Technology (Cina), PT Brightgene Biomedical Indonesia (Taiwan dan Indonesia), serta PT Ruiyuan (Cina).

Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor, mulai dari pembuatan permen, komponen otomotif, e-commerce, bio-medis, hingga rekayasa konstruksi dan pengembang real estate. "Hari ini penting, karena investor itu bisanya mendengarkan berita. Kalau beritanya positif, biasanya nanti datang tamu-tamu lain melakukan hal yang sama (berinvestasi)," ucap Emil.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut hadirnya 6 perusahaan di KNIC merupakan proses investasi yang cukup cepat dalam mengembangkan industrial estate di Indonesia. Dia juga bertekad menjadikan Indonesia sebagai ‘surganya investasi’ dengan menyambut para investor lain yang ingin berinvestasi di Indonesia.

"Semoga dikelolanya kawasan ini membawa iklim baik untuk perekonomian Indonesia," ucapnya.(der)

Pemdaprov Jawa Barat Bentuk Tim Investigasi Domisili PPDB

Mitrapolisi.co.id

KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat mendeteksi tiga alamat tinggal calon peserta didik baru (CPDB) yang tidak sesuai domisili. Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 Jawa Barat yang juga Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, ketiga alamat itu didapat setelah Tim Investigasi Domisili PPDB 2019 melakukan pemeriksaan.

Hasil temuan tersebut, kata Iwa Karniwa, akan dilimpahkan ke cabang Dinas Pendidikan di daerah. Kemudian, diteruskan kepada satuan pendidikan atau sekolah. Nantinya, satuan pendidikan atau sekolah bersangkutan memanggil orang tua CPDB untuk memperbaikinya.

“Jadi, nanti sekolah yang akan memanggil. Kami minta perbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, ya, risiko orang tua. Sebab, CPDB ini pakai jalur zonasi. Data yang disampaikan harus riil,” ucapnya didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika, usai rapat evaluasi PPDB di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (19/6/2019).

Menurut Iwa Karniwa, pembentukan Tim Investigasi Dominisili PPDB 2019 sebagai respons arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Emil –sapaan Ridwan Kamil--, kata dia, berpesan untuk menindak CPDB yang menggunakan kartu keluarga dan keterangan penduduk ‘bodong’.

“Soal verifikasi data CPDB yang benar ini jadi konsern kami agar proses PPDB berjalan akuntabel,” ucapnya.

Ketua Tim Investigasi Domisili PPDB 2019 yang juga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jabar, Heri Suherman, menjelaskan bahwa timnya dibentuk untuk memverifikasi domisili riil CPDB dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat dan Rukun Warga setempat.

“Kerja kami dibantu ketua RW. Kita tidak mungkin turun tanpa melibatkan RW. Nanti mereka yang akan membuat surat keterangan tinggal jika betul,” ucapnya.

Heri Suherman menegaskan, keterangan domisili hanya berhak dikeluarkan oleh Disdukcapil. Sedangkan, RW menerbitkan surat pernyataan tinggal sebagai pelengkap kartu keluarga (KK) apabila diperlukan.

Terkait KK, kata Heri Suherman, dapat dicetak dalam waktu singkat. Jika pun ada KK baru, tetapi warga itu sudah tinggal belasan tahun, maka memerlukan surat pernyataan dari RW. KK baru bisa juga muncul karena ada pencetakan baru akibat pembaruan data.

“Untuk mengoptimalkan kerja, kami akan terus menguatkan lintas OPD. Termasuk menyampaikan hasilnya kepada publik secara berkala,” kata Heri Suherman.

Sekretaris Dinas Satpol PP Jawa Barat Sapta Yulianto Dasuki menyebut jika hasil verifikasi tim domisili mendeteksi ada indikasi tindak pidana, maka akan diserahkan kepada kepolisian. Satpol PP akan bertindak di ranah Peraturan Gubernur. “Kalau ada hubungannya dengan Kabupaten/Kota, maka kami juga akan melibatka Satpol PP Kabupaten/Kota,” ucapnya.(arm)

Imbauan Gubernur Jabar soal Pilkada Serentak: Kesampingkan Kompetisi, Fokus Mengabdi

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Silaturahim Ba'da I'edul Fitri 1440 H bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Jawa Barat di Lapang Tenis Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Rabu (19/6/2019).

Dalam sambutannya, Emil –demikian Ridwan Kamil disapa-- mengatakan bahwa delapan Kabupaten/Kota di Jawa Barat akan melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 2020 yang meliputi Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Pangandaran, Kab. Sukabumi, Kab. Tasikmalaya, dan Kota Depok.

Emil mengajak berbagai pihak terkait untuk melaksanakan pesta demokrasi itu dengan sebaik-baiknya. Dia pun menyebut siap dalam hal peningkatan anggaran. "Harapannya, delapan daerah bisa hasilkan pemimpin yang mau bekerja, bukan hanya kekuasaan untuk status saja," katanya.

Menurut Emil, Pilkada adalah soal metode. Adapun, hal terpenting adalah dedikasi dan pengabdian membangun bangsa dan menyejahterakan masyarakat. Kekuasaan didapat untuk membuat keputusan terbaik untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya status.

Selain itu, Emil mengingatkan semua pihak untuk tetap menjaga kondusivitas. Kondusivitas sendiri, kata dia, menjadi syarat terpenting untuk membangun Indonesia.

"Belum lagi pemilihan Kepala Desa, kadang melebihi Pilpres, ada kampanye, intimidasi, politik uang ada. Saya khawatirkan satu, jangan sampai hidup kita habis di bab kompetisi, tapi kita harus fokus di bab pengabdiannya," ucapnya.

Ketua KPU Daerah Jawa Barat Rifqi Ali Mubaroq mengatakan, ada tahapan sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Juli mendatang. Menurutnya, ada sekisar 20 sengketa di tingkat Kabupaten/Kota, 3 sengketa di tingkat DPRD Jawa Barat, dan 10 sengketa tingkat DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat.

Maka itu, Rifqi meminta para pihak terkait menyiapkan beberapa hal untuk menghadapi proses sengketa tersebut. Tujuannya untuk menunjukkan kinerja sebagai penyelenggara Pemilu terbaik.

"Untuk 2019 patut kita syukuri dan berbahagia. Pelaksanaan Pemilu bisa berjalan baik dan lancar. Kita bekerja sama dengan Bawaslu, semuanya proses dinamika pemilihan suara kita lewati," ucapnya.

Keberhasilan tersebut, kata Rifqi, juga berkat kerja sama dengan jajaran Pemerintah di berbagai tingkatan, TNI, dan Polri. Selain itu, dia mengatakan partisipasi pemilih di Jawa Barat tergolong tinggi, yakni 82.5 persen untuk Pilpres dan 79 persen untuk Pileg.

"Jadi tidak linear ternyata, pemilihan Presiden dengan DPR. Jadi ada sekitar 15 persen atau 18 persen yang tidak hadir di TPS," katanya.

Menurut Rifqi, jumlah partisipasi tinggi dipegang Kota Tasikmalaya, yakni 89 persen. Pun patut disyukuri terdapat peningkatan di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, dan Cirebon yang bisanya angka partisipasi hanya disekitar 50-60 persen, kini terjadi peningkatan.

Selain kabar bahagia, Rifqi pun mengutarakan kabar duka terkait meninggalnya beberapa petugas Pemilu di Jawa Barat, yakni 160 petugas gugur sebagai pahlawan demokrasi. "Kita pastikan mereka meninggal mereka ada faktor kelelahan pemicunya, bukan karena faktor yang lain," katanya.

Rifqi menambahkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat merespons insiden tersebut dengan cepat dengan memberikan santunan kepada keluarga Petugas Pemilu yang meninggal dunia.

Pada kesempatan yang sama, Rifqi mengimbau KPU tingkat Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 untuk melakukan persiapan sebaik mungkin, mulai dari sekarang. Paling utama, kata dia, adalah persiapan anggaran untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan Pilkada serentak. "Artinya, anggaran pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini bukan dari APBN," katanya.

Persiapan selanjutnya yang mesti mendapatkan atensi lebih adalah regulasi pelaksanaan. Menurut Rifqi, sejauh ini KPUD Jawa Barat masih menunggu arahan KPU RI terkait regulasi Pilkada serentak. Setelah itu, persiapan yang harus diperhatikan adalah aspek logistik.

"Termasuk menyusun honor untuk penyelenggara Pemilu, Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)," katanya(arm)

Imbauan Gubernur Jabar soal Pilkada Serentak: Kesampingkan Kompetisi, Fokus Mengabdi

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Silaturahim Ba'da I'edul Fitri 1440 H bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Jawa Barat di Lapang Tenis Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Rabu (19/6/2019).

Dalam sambutannya, Emil –demikian Ridwan Kamil disapa-- mengatakan bahwa delapan Kabupaten/Kota di Jawa Barat akan melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 2020 yang meliputi Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Pangandaran, Kab. Sukabumi, Kab. Tasikmalaya, dan Kota Depok.

Emil mengajak berbagai pihak terkait untuk melaksanakan pesta demokrasi itu dengan sebaik-baiknya. Dia pun menyebut siap dalam hal peningkatan anggaran. "Harapannya, delapan daerah bisa hasilkan pemimpin yang mau bekerja, bukan hanya kekuasaan untuk status saja," katanya.

Menurut Emil, Pilkada adalah soal metode. Adapun, hal terpenting adalah dedikasi dan pengabdian membangun bangsa dan menyejahterakan masyarakat. Kekuasaan didapat untuk membuat keputusan terbaik untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya status.

Selain itu, Emil mengingatkan semua pihak untuk tetap menjaga kondusivitas. Kondusivitas sendiri, kata dia, menjadi syarat terpenting untuk membangun Indonesia.

"Belum lagi pemilihan Kepala Desa, kadang melebihi Pilpres, ada kampanye, intimidasi, politik uang ada. Saya khawatirkan satu, jangan sampai hidup kita habis di bab kompetisi, tapi kita harus fokus di bab pengabdiannya," ucapnya.

Ketua KPU Daerah Jawa Barat Rifqi Ali Mubaroq mengatakan, ada tahapan sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Juli mendatang. Menurutnya, ada sekisar 20 sengketa di tingkat Kabupaten/Kota, 3 sengketa di tingkat DPRD Jawa Barat, dan 10 sengketa tingkat DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat.

Maka itu, Rifqi meminta para pihak terkait menyiapkan beberapa hal untuk menghadapi proses sengketa tersebut. Tujuannya untuk menunjukkan kinerja sebagai penyelenggara Pemilu terbaik.

"Untuk 2019 patut kita syukuri dan berbahagia. Pelaksanaan Pemilu bisa berjalan baik dan lancar. Kita bekerja sama dengan Bawaslu, semuanya proses dinamika pemilihan suara kita lewati," ucapnya.

Keberhasilan tersebut, kata Rifqi, juga berkat kerja sama dengan jajaran Pemerintah di berbagai tingkatan, TNI, dan Polri. Selain itu, dia mengatakan partisipasi pemilih di Jawa Barat tergolong tinggi, yakni 82.5 persen untuk Pilpres dan 79 persen untuk Pileg.

"Jadi tidak linear ternyata, pemilihan Presiden dengan DPR. Jadi ada sekitar 15 persen atau 18 persen yang tidak hadir di TPS," katanya.

Menurut Rifqi, jumlah partisipasi tinggi dipegang Kota Tasikmalaya, yakni 89 persen. Pun patut disyukuri terdapat peningkatan di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, dan Cirebon yang bisanya angka partisipasi hanya disekitar 50-60 persen, kini terjadi peningkatan.

Selain kabar bahagia, Rifqi pun mengutarakan kabar duka terkait meninggalnya beberapa petugas Pemilu di Jawa Barat, yakni 160 petugas gugur sebagai pahlawan demokrasi. "Kita pastikan mereka meninggal mereka ada faktor kelelahan pemicunya, bukan karena faktor yang lain," katanya.

Rifqi menambahkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat merespons insiden tersebut dengan cepat dengan memberikan santunan kepada keluarga Petugas Pemilu yang meninggal dunia.

Pada kesempatan yang sama, Rifqi mengimbau KPU tingkat Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 untuk melakukan persiapan sebaik mungkin, mulai dari sekarang. Paling utama, kata dia, adalah persiapan anggaran untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan Pilkada serentak. "Artinya, anggaran pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini bukan dari APBN," katanya.

Persiapan selanjutnya yang mesti mendapatkan atensi lebih adalah regulasi pelaksanaan. Menurut Rifqi, sejauh ini KPUD Jawa Barat masih menunggu arahan KPU RI terkait regulasi Pilkada serentak. Setelah itu, persiapan yang harus diperhatikan adalah aspek logistik.

"Termasuk menyusun honor untuk penyelenggara Pemilu, Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)," katanya(arm)

Atalia Praratya: Konsumsi Ikan di Jawa Barat Harus Ditingkatkan

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG -- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat yang juga Ketua Umum Forum Peningkatan Makan Ikan (Forikan) Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, mengingatkan pentingnya mengonsumsi ikan sejak dini dalam Rakor Forikan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (19/6/19).

Menurut Atalia Praratya, peningkatan konsumsi ikan berperan penting dalam Gerakan Peningkatan Gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Program tersebut dapat mengurangi permasalahan balita stunting (gagal tumbuh) dan kurang gizi.

"Manfaat dari makan ikan itu luar biasa, karena dari makan ikan saja bisa mengurangi dampak yang sekarang sedang marak yaitu kasus stunting, kurang gizi, juga kasus lain dan termasuk juga penyakit regeneratif," katanya.

"Saya dan Forikan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat menggelar Rakor agar lebih banyak lagi yang bersemangat menggelorakan makan ikan. Harapannya, ke depan lebih banyak lagi informasi yang kita dapatkan untuk melakukan gerakan di masyarakat," lanjutnya.

Atalia Praratya menyatakan, konsumsi ikan per kapita di Jawa Barat harus ditingkatkan. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, target konsumsi ikan Jawa Barat adalah 29,6 kilogram/kapita/tahun. Sedangkan, angka konsumsi masyarakat Jawa Barat baru menyentuh 26kg/kapita/tahun atau 82 gram per hari.

Salah satu upaya meningkatkan konsumsi ikan adalah dengan membentuk gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan). Namun, kata Atalia Praratya, pelaksanaan program Gemarikan tidak hanya menjadi tugas Forikan, tetapi juga tugas seluruh komponen institusi, lembaga, dan masyarakat, dalam rangka mempersiapkan generasi bangsa yang sehat dan cerdas.

"Kami dari PKK Provinsi Jawa Barat bersama stakeholder dan dinas terkait hadir  ke tengah masyarakat dalam program Sarling (Siaran Keliling) untuk masuk ke wilayah inti, yaitu Posyandu dan PAUD.  Ini dilakukan agar orang tua lebih memperhatikan gizi anak-anaknya dimulai dengan gemar makan ikan," ucapnya.

Selain itu, Atalia Praratya menyebut ada cara lain agar masyarakat mudah mendapatkan ikan untuk dikonsumsi, di antaranya dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan yang produktif seperti membuat kolam ikan.

Lahan tidur sendiri adalah lahan pertanian yang sudah tidak digunakan selama lebih dari dua tahun. Di lahan tersebut, masyarakat bisa menanam apotik hidup atau tumbuhan lain yang bermanfaat, dan minimal dapat digunakan untuk kebutuhan rumah masing-masing.

"Lahan ini bisa ditumbuhi diapotik hidup, atau kemudian dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa menambah perekonomian masyarakat. Termasuk juga membuat kolam ikan yang bisa digunakan untuk mendekatkan ikan dengan masyarakat. Ini agar masyarakat mudah mendapatkan ikan yang akan dikonsumsi," katanya.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Jafar Ismail menyatakan, hingga saat ini, pihaknya telah menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan angka konsumsi ikan. Hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mendorong masyarakat mengonsumsi ikan.

"Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan promosi. Kegiatan promosi dalam hal ini dilakukan untuk mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan," katanya.

"Gemarikan ini merupakan ujung tombak dari kegiatan produksi kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Dikatakan ujung tombak karena kalau produksi tidak diserap oleh masyarakat tentu akan menjadi sia-sia," lanjutnya.

Jafar Ismalin pun berharap program Gemarikan dapat mendongkrak Angka Konsumsi Ikan (AKI) Jawa Barat, yang relevan dengan peningkatan produktivitas masyarakat. Sehingga, masyarakat Jawa Barat gemar mengonsumsi dan menjadikan ikan sebagai menu utama di rumah tangga.(arm)

Lantik Kepala BPKP, Gubernur Harap Sinergi Terjaga

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Mulyana sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (19/6/19).

Gubernur melantik Kepala BPKP yang baru dalam kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di Jawa Barat. Pelantikan berdasarkan SK Kepala BPKP RI Ardan Adiperdana.

Kepala BPKP Provinsi Jawa Barat yang baru, Mulyana, sebelumnya  menjabat sebagai Direktur Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam pada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat  di Jakarta.

"Saya melantik mewakili Pemerintah Pusat di daerah," ujar Gubernur usai pelantikan.

Dalam pandangan Gubernur, BPKP memegang peranan penting dalam menjaga pembangunan di Jawa Barat tetap on the track sesuai aturan. Terlebih dengan gaya kepemimpinan Emil, sapaan akrab Gubernur, banyak inovasi dan kolaborasi.

"Hakikat kemajuan itu, Jawa Barat Juara dengan konsep ‘ngabret’ ini nanti tercermin dengan inovasi pembiayaan dan kerja sama. Di situ suka ada ruang abu- abu. Maka kita butuh opini- opini pengamanan dari BPKP bisanya menjadi kunci," jelas Emil.

Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat, tidak memiliki dana tak terbatas untuk membangun. Oleh karena itu, metode pembiayaan berbagai program pembangunan harus dielaborasi. Data statistik menunjukkan, APBD/APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hanya 9 persen saja. Sehingga pemerintah butuh sumber dana lain.

Menurut Emil, inovasi pembiayaan yang akan dimaksimalkan di era kepemimpinan 'Jabar Juara' adalah metode jalur non- APBD. Seperti di antaranya Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pengembangan obligasi daerah, CSR, dana ummat, pembiayaan pembangunan oleh bank daerah, dan lain- sebagainya.

Sehingga, lanjut Emil, BPKP menjadi kunci serta sumber hukum dan fakta dalam mengawasi setiap tahap pembangunan. Dengan pimpinan baru, Emil berharap kehadiran BPKP di Jabar dapat membantu mengakselerasi berbagai program.

Gubernur mencontohkan sejumlah proyek pemerintah yang dianggap sukses menerapkan pola pembiayaan alternatif. Beberapa di antaranya yakni proyek Sampah Regional Nambo bagi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, dan Provinsi Banten.

Sejumlah proyek besar lain yang segera meluncur yakni TPAS Legoknangka, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatigede, dan LRT Bandung Raya yang merupakan konektivitas dari KA Cepat Bandung – Jakarta ke delapan jalur kereta api penghubung kota/ kabupaten sekitar.

"Kami butuh opini, masukan, juga terkait pembiayaan melalui hal-hal lain yang bisa dilakukan," katanya.

Gubernur juga mengajak BPKP tetap bersinergi dengan Pemdaprov Jabar agar tradisi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dikeluarkan Badan Pemerika Keuangan (BPK) dapat berlanjut untuk kesembilan kalinya secara beruntun.   

"Selamat Pak Mulyana beliau orang Kuningan orang Jawa Barat asli. Mudah- mudahan dengan pimpinan yang baru, Jawa Barat jadi provinsi percontohan yang larinya cepat. Cepatnya dengan tepat dan akuntabel, dengan kajian baik yang datangnya dari BPKP. Kalau berhasil Provinsi Jawa Barat jadi percontohan untuk Indonesia maju yang luar biasa," ungkap Gubernur.(arm)

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG-- Dalam bingkai 'Dynamic Government' atau Birokrasi Dinamis 3.0, maka kolaborasi menjadi satu konsep jitu untuk mengikat semua pihak agar terlibat dalam pembangunan. Maka Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak seluruh pihak, khususnya akademisi untuk terlibat dalam pembangunan demi mewujudkan Jawa Barat yang "Juara Lahir Batin".

Hal tersebut diungkapnya saat menghadiri acara Halal Bihalal bersama Keluarga Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), di Ruang Serbaguna, Gedung CRCS, di Kampus ITB Bandung, Jalan Ganeca, Kota Bandung, Selasa (18/6/19).

"Khususnya ITB, Jawa Barat punya sebelas alumni ITB. Di antaranya dua asisten daerah, dan sisanya kepala dinas," ujar Gubernur.

"Ada yang Teknik Sipil, Planologi, Teknik Lingkungan, Geologi, dan lain- lain. Kemudian juga pejabat eselon lainnya, juga ada tim penasehat juga beberapa alumni ITB, juga dari universitas lainnya,"  tambahnya.

Untuk melakukan pembangunan di Jawa Barat, lanjut Gubernur, dibutuhkan kolaborasi nyata. Pun dalam kolaborasi, tiap unsur, dengan rasa kebersamaan, akan merancang langkah- langkah terobosan untuk mengatasi keterbatasan pemerintah.

Emil- panggilan Gubernur berharap, dari berkolaborasi bersama akademisi dapat membuahkan rumusan program dalam berbagai bidang, atau berbagai aspek pembangunan.

"(Akademisi) Orang- orang pintar semua, semua orang lapangan, mesin lapangan, yang membantu Gubernur agar tepat memutuskan suatu kebijakan," katanya.

Akademisi sendiri, lanjut Emil, memiliki knowledge power yang bisa menghadirkan inovasi, yang kemudian bisa diwujudkan bersama unsur Pemerintah dengan political power.

Sehingga seorang Gubernur seperti dirinya membutuhkan inisiatif, gagasan, dan riset, berbagai fundamental pembangunan Jawa Barat.

"Saya membuka diri meminta masukan dari para pakar. Sehingga saya tidak rugi waktu, dan produktif mengambil keputusan," kata Emil. (arm)

Pemprov Jabar terus ngabret kelak Birokrasi di Jabar Terdigitalisasi Semua

Mitrapolisi.co.id

KOTA BANDUNG -- Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat terus ‘ngabret’menuju provinsi digital. Seluruh urusan birokrasi warga Jawa Barat akan dibuat digital, sehingga pengawasan dari hulu ke hilir dapat lebih mudah karena transparan. Dengan begitu potensi korupsi di lingkungan birokrasi dapat diminimalisasi bahkan dihilangkan.

Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri rapat Koordinasi Terkait Implementasi Integrasi Pajak Pusat dan Daerah di Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (18/6/19).

"Rapat hari ini dengan KPK, staf kepresidenan, perwakilan keuangan dan dirjen pajak. Karena ada arahan dari Presiden untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi khususnya di bidang penerimaan pajak," kata Gubernur.

Menurut Emil, ada tiga manfaat teknologi digital di ranah birokrasi. Pertama fungsi kontrol, seperti e-budgeting. Kedua menjadi alat observasi sebagai pendukung ketika akan mengambil keputusan. Ketiga, menjamin koneksi antara pemerintah dan warga, sehingga demokrasi partisipatif melalui komunikasi digital dapat berlangsung.

Teknologi, lanjut Emil, panggilan Gubernur, memungkinkan database diakses dengan cepat dan mudah, sehingga dapat mencegah korupsi. Maka digitaliasi harus bisa menyentuh semua lini. Emil bertekad untuk terus mereformasi birokrasi di Jawa Barat.

"Kami berikan hal yang paling mahal dari kami yaitu political will. Saya sangat komit melakukan reformasi," tegasnya.

Sementara upaya pencegahan korupsi sendiri, merupakan amanat dari Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres yang diterbitkan Presiden RI Joko Widodo menjadi amunisi baru upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut Emil, perpres menjadi alat yang lengkap untuk memonitoring tata kelola pemerintahan di bidang pencegahan korupsi, baik di kementerian,  lembaga, termasuk pemerintah daerah(arm)

Sejumlah Penerbangan Domestik Bandara Husein Sastranegara Pindah ke BIJB Kertajati

Mitrapolisi.co.id/

MAJALENGKA - Sebanyak 56 penerbangan domestik Bandara Husein Sastranegara Bandung dipindahkan ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, pada 1 Juli 2019. Perpindahan operasional penerbangan domestik itu sudah disepakati semua pihak, termasuk maskapai penerbangan.

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, 56 penerbangan domestik yang pindah ke BIJB Kertajati merupakan pesawat berjenis jet. Sedangkan, penerbangan pesawat berjenis propeller atau pesawat baling-baling dan penerbangan internasional tetap di Bandara Husein Sastranegara.

"Kita rencanakan paling lambat 1 Juli 2019 karena bertahap ada yang tanggal 20 Juli dan 23 juli. Jadi, ada 56 penerbangan yang pindah dari Husein ke Kertajati," katanya saat melakukan pengecekan persiapan BIJB Kertajati, Majalengka, Selasa (18/6/2019).

"Yang tetap di Bandung adalah semua pesawat propoller dan semua penerbangan luar negeri yang totalnya 32 penerbangan (20 propoller dan 12 penerbangan internasional). Itulah bagian yang sudah kita sepakati. Insyaallah kita bisa laksanakan dengan baik," lanjutnya.

Penerbangan domestik yang pindah ke BIJB Kertajati antara lain penerbangan dengan tujuan Banjarmasin, Batam, Bali, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Ujung Pandang dengan maskapai Garuda, Lion, Sriwijaya, Nam, Wings, Air Asia, Citilink.

"Kemungkinan akan bertambah karena slotnya masih banyak. Kalau pesawat berbadan lebar lebih baik di Kertajati tidak di Bandung," ucap Budi Karya.

"Kita memang merancang ini untuk masa depan Jabar yang lebih maju karena di sini ada pelabuhan, tourism yang dilengkapi dengan bandara. Harapan kami ini menjadi suatu hal yang membanggakan bagi masyarakat Jabar, khususnya dan Indonesia umumnya," lanjutnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, rencana tersebut sangat dinantikan oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat Jawa Barat, tetapi juga sebagian masyarakat Jawa Tengah yang berbatasan dengan Tanah Pasundan.

"Terima kasih kepada pemerintah pusat yang sangat mendukung pemanfaatan Bandara Kertajati, di mana operasional bandara ini sangat dinantikan warga Jabar dan sebagian warga Jateng di perbatasan," ucapnya.

Menurut Uu Ruzhanul, beroperasinya BIJB Kertajati akan melambungkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat. "Tentu PAD kita akan bertambah dan perekonomian masyarakat sekitar juga akan terdongkrak," katanya.

Selain itu, Uu Ruzhanul memastikan Kepala Daerah tingkat dua di sekitar BIJB Kertajati, seperti Cirebon, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Indramayu, dan Subang, sudah berkomitmen untuk membangun sarana dan prasarana pendukung bandara tersebut.

"Para kepala daerah sudah komit (komitmen) untuk membangun sarana dan prasarana pendukungnya, seperti moda transportasi ke bandara, dan lainnya," katanya.

Pun demikian dengan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat yang akan mempercepat penyelesaian tol Cisumdawu sebagai akses menuju BIJB Kertajati. "Akses ke bandara sudah dibicarakan, Insyaallah semuanya akan selesai dalam waktu dekat," kata Uu Ruzhanul.

Direktur PT Angkasa Pura (AP) II Awaludin menambahkan, pihaknya selaku operator tengah melakukan penataan berbasis integrasi. Artinya, pembagian peran antara Bandara Husein dan BIJB Kertajati sekaligus Halim Perdana Kusuma dan Soekarno Hatta agar adanya keseimbangan traffic lalu lintas udara.

"Ini berkaitan dengan balancing dari pada traffic. Kami sudah berkoordinasi dengan semua pihak agar semua perpindahan bisa berjalan dengan lancar," katanya.

Berdasarkan data Angkasa Pura II, Bandara Husein Sastranegara Bandung setiap harinya menerbangkan 88 pesawat dan 68 di antaranya merupakan pesawat jet. Setelah penerbangan domestik ini dipindahkan ke BIJB Kertajati, Bandara Husein Sastranegara hanya akan mengoperasikan 20 penerbangan domestik dan 12 penerbangan internasional.

Rata-rata jumlah penumpang di Bandara Husein Sastranegara, yaitu 9.050 Pax (domestik) dan 810 Pax (internasional) dengan total 10.670 Pax. Setelah perpindahan penerbangan domestik dengan tipe pesawat jet ke BIJB Kertajati, rata-rata jumlah penumpang Bandara Husein Sastranegara adalah 1.440 Pax (domestik) dan 810 Pax (internasional) dengan total 3.060 Pax.

Untuk penggunaan Apron Capacity berdasarkan flight schedule summer 2019, dari 15 jam operasi Bandara Husein Sastranegara terdapat 10 jam yang berstatus full pada jam tertentu. Setelah penerbangan domestik dengan pesawat tipe jet dipindahkan ke BIJB Kertajati, maka akan mengurangi kepadatan pergerakan pesawat baik di runway maupun di apron.

Sementara itu, PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) telah menyiapkan akses transportasi berupa trayek bus Damri dan shuttle. Hal itu guna memudahkan mobilitas penumpang. Rute Bus Damri tersebut akan dibuka dari dan menuju Bandung, Kuningan, Cikarang, dan Cirebon. Sedangkan, shuttle untuk menjangkau Tasikmalaya, Cirebon, Kuningan, Indramayu, Purwakarta, Majalengka, dan Sumedang. Pengaktifan moda transportasi mengikuti jadwal dari pada penerbangan pesawat.

Turut hadir Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana, Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis,  Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti, Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni, Direktur PT BIJB Muhamad Singgih, Direktur AP II Awaludin, AirNav dan Direksi Seluruh Maskapai, dalam agenda tersebut.  (hms)

Gubernur Minta Bantuan MUI Jembatani Masyarakat

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar turut berperan menjaga kondusivitas melalui fatwa maupun berbagai edukasi kepada masyarakat.

Hal itu dikatakannya usai menghadiri Silaturahim Idul Fitri 1440 H MUI Jabar di Hotel Lingga, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (17/6/19).

"Saya mengajak MUI dan seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan mempererat persatuan kesatuan, tidak mudah terprovokasi dan selalu menjadi masyarakat tabayyun," kata Emil, sapaan akrabnya.

Menurutnya, peran MUI sangat berpengaruh dalam mewujudkan Jawa Barat yang aman, termasuk dalam mendidik masyarakat menyikapi isu sensitif yang menyebar di berbagai media. Emil menuturkan, problem Indonesia saat ini hanya satu yaitu mudahnya masyarakat terpapar isu yang menyebabkan perpecahan.

"Saya titip kepada ulama tolong kirimkan pesan kepada masyarakat, pilihan duniawi bisa berbeda tapi urusan ukhuwahkita tetap bersama," ujarnya.

"Dalam hal ini, MUI Jabar dapat menjadi jembatan mediasi dan informasi terhadap masyarakat mengenai nilai-nilai keislaman agar tercipta suatu negeri yangbaldatun toyyibatun warabbun gofur (negeri yang subur, makmur, adil dan aman)", tambah Emil.

Perpecahan, lanjut Emil, menguras waktu keseharian masyarakat yang terlalu banyak. Padahal Indonesia telah memiliki syarat menjadi negara maju dengan catatan kondusivitas tetap terjaga. Untuk itu Emil meminta masyarakat fokus pada hal yang konstruktif dan membangun.

"Supaya kita menjadi negara maju dan adidaya kita fokuskan waktu untuk hal produktif dan positif dari pada terus memperbincangkan politik mengambil waktu terlalu banyak kepada keseharian masyarakat," tutur Emil.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov ) Jabar telah menyerahkan bantuan dana untuk renovasi gedung MUI Jabar. Emil berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan kinerja dari para ulama yang tergabung dalam MUI Jabar.

"Uang rakyat harus kembali ke rakyat dimana ada keluangan kenapa tidak, sederhana saja. Kebetulan MUI Jabar sudah mengaspirasikan ada perbaikan gedung, dan sudah saya hitung dan sempurnakan, alhamdulillah bisa, mudah-mudahan memperlancar kinerja dari para ulama yang tergabung di MUI Jabar," terang Emil.

Di tempat yang sama, Ketua MUI Jabar Rachmat Syafei merespons permintaan gubernur dengan segera mengajak para ulama untuk lebih meningkatkan pengertian dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas harian.

Menurutnya, saat ini ada tiga tantangan besar bagi para ulama Jabar. Pertama, menangkal hoaks yang dapat mengganggu kondusivitas, melestarikan sumber asli Alquran agar tidak keliru dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Tantangan ketiga, memberantas narkoba dengan pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi.

"Inilah tantangan bagi ulama agar umat bisa mengarahkan emosinya," kata Rachmat.

Terkait bantuan untuk renovasi gedung MUI, Rachmat menyambut baik bantuan dari Pemdaprov Jabar. Menurutnya, dan dalam waktu dekat MUI akan merenovasi gedung beserta fasilitas lainnya.

"Kami dari MUI Jabar bahagia karena bantuan yang awalnya hanya satu miliar rupiah menjadi enam miliar. (Dana) Ini akan kami gunakan untuk renovasi gedung dan isinya, insyaallah hari Rabu ini akan mulai," ucapnya.

Dalam acara silarutahim ini, Gubernur juga menyaksikan penandatanganan MoU antara MUI Jabar dengan Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Jawa Barat terkait penanganan masalah narkoba.(arm)

Sekda Jabar Iwa Karniwa Membuka Pelatihan Gerakan Pengurangan Risiko Bencana DAS Citarum

Mitrapolisi.co.id/

                                                                             

KOTA BANDUNG -- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa membuka pelatihan Gerakan Pengurangan Risiko Bencana (GPRB) Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum berbasis Masyarakat di Hotel Lingga, Senin (17/6/2019). Pelatihan itu diikuti oleh 100 peserta perwakilan dari sembilan desa di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Ketasari, Kabupaten Bandung.

Sungai Citarum merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Provinsi Jawa Barat dengan panjang mencapai 269 km dan total area DAS Citarum sebesar 12.000 km persegi. Sungai Citarum memiliki peran strategis bagi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

                                       

Tak heran apabila Pemerintah Pusat via Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI serta Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat bahu-membahu memperbaiki DAS Citarum.

“Seperti yang telah dilakukan oleh TNI khususnya Kodam III Siliwangi di lapangan dengan kerja keras, sekarang Citarum sudah berubah dibandingkan dengan sebelumnya,” ucap Iwa Karniwa.

Menurut Iwa Karniwa, dengan adanya GPRB DAS Citarum tersebut, koordinasi dan kesadaran masyarakat terkait pembudayaan ramah lingkungan akan melambung. Dengan begitu, risiko bencana di DAS Citarum tergerus.

“Pembudayaan masyarakat untuk bisa mengurangi risiko bencana, lalu bagaimana menghadapi bencana dan  bagaimana pascabencana,” katanya.

Iwa Karniwa pun berharap peserta GPRB DAS Citarum kali ini mampu menjadi motor penggerak untuk menyadarkan masyarakat tidak membuat sampah sembarangan, melarang sekaligus membantu menyelesaikan pembalakan liar hutan maupun perkebunan, dan menanam pohon-pohon keras.

“Selain itu, bagaimana nanti masyarakat melakukan pembudayaan terkait dengan lingkungan sekitar menjadi pengawas. Khususnya, untuk masalah limbah industri, supaya nanti limbah industri itu juga menjadi salah satu target yang harus diselesaikan,” ucapnya.

Jika langkah-langkah tersebut dilakukan dan diterapkan masyarakat dalam kurun 7 tahun, kata Iwa Karniwa, GPRB DAS Citarum dapat menjadi salah satu model penyelesaian masalah sungai di Indonesia.  

Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko RMK RI, Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo, menyatakan bahwa pelatihan tersebut dilatarbelakangi oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

Maka itu, Kemenko PMK RI berupaya membangun program lintas sektoral untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, terutama banjir dan longsor. 

Pelatihan tersebut dilaksanakan selama lima hari. Para peserta akan diberikan pengetahuan teknis seperti strategi penanggulangan bencana tingkat desa, pengelolaan peringatan dini, penyiapan jalur evakuasi, perencanaan program dan anggaran, penanganan kaum rentan dan disabilitas, termasuk peningkatkan kepedulian lingkungan dalam pengelolaan sampah sepanjang DAS Citarum yang juga turut mendukung Gerakan lndonesia Bersih.(arm)