BALI – Gubernur Jawa
Barat Ahmad Heryawan (Aher) menghimbau warga Jabar untuk tidak resah atas
penemuan beredarnya kartu BPJS Kesehatan palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa
Barat. Dia juga meminta semua pihak diantaranya Kepolisian dan Dinas Kesehatan
untuk menindaktegas pelakunya.
"Saya mendapat
laporannya pagi ini dari Dinkes Provinsi, sungguh ini perbuatan oknum yang
melampaui batas, apalagi bila jatuhnya kepada keluarga miskin ini menjadi
kedzaliman yang nyata. Syukur perkaranya
sudah ditangani Polres dan Saya minta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten
untuk segera berkoordinasi dan mendata masyarakat yang menjadi korban, kemudian
diadvokasi, difasilitasi penerbitan ulang kartu baru yang legal", kata
Aher di Bali, Senin (25/07/16).
Ditempat terpisah,
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Alma Lucyati mengatakan bahwa kartu
dikatakan palsu karena memang tidak terdaftar di kantor BPJS Kesehatan,
ditemukan di Kabupaten Bandung Barat.
"Kami sudah
berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, bila korban termasuk keluarga
KS1 atau PRA KS maka akan diupayakan untuk masuk dalam Integrasi data Jamkesda
ke BPJS, kebetulan bulan September ini akan ada program mutasi data", kata
Alma.
Pemerintah Provinsi
menghimbau agar masyarakat tidak mudah percaya dengan oknum yang menjanjikan
kartu BPJS biaya murah, bayar sekali dan tanpa iuran bulanan. Semua ketentuan
mengenai kepemilikan kartu BPJS sudah diatur jelas.
Sedangkan dalam
siaran pressnya, Kepala Departemen Komunikasi Eksternal dan Humas BPJS
Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan bagi
warga yang ragu akan keaslian kartunya bisa mengecek menggunakan aplikasi BPJSK
di ponsel. Aplikasi yang dimaksud dapat diunduh melalui Playstore bagi pengguna
telepon pintar bebasis android.
Bagi yang menemukan
masalah terhadap kartu BPJS-nya, Irfan meminta masyarakat menghubungi call
centre BPJS.
"Untuk mengurus kartu dan permintaan informasi harap
tidak melalui calo. Hubungi kantor BPJS Kesehatan terdekat atau call centre
1500 400, 24 jam," katanya.
Kartu BPJS Kesehatan palsu tidak akan teridentifikasi dalam
master file BPJS kesehatan karena nama peserta dan nomor kartu akan berbeda
sehingga tidak bisa digunakan.
230 warga Desa
Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, ditemukan memiliki
kartu BPJS palsu. Padahal, warga membuat kartu BPJS Kesehatan tersebut dengan
cara dikolektifkan melalui aparatur desa. Lebih jauh ditelusuri ternyata
aparatur desa malah menyerahkan pembuatan kartu tersebut ke pihak lain, tidak
langsung ke BPJS terdekat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar