WAPRES RI JUSUF KALLA RESMIKAN JALAN LAYANG ANTAPANI BANDUNG

Mitrapolisi/

BANDUNG- Wakil Guber Jawa Barat Deddy Mizwar Sambut Kunjungan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada acara peresmian  

Ia pun menyetujui usulan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil agar menamai jalan layang itu dengan "Jalan Layang Pelangi Antapani".

Sebelum jalan layang itu diresmikan, Selasa (24/1/2017), Ridwan Kamil berharap agar Wapres ikut andil dalam memberikan namanya.

Ada alasan di balik penamaan "Pelangi" yang diberikan Ridwan Kamil.

"Karena kami ingin memanusiakan jalan layang ini dengan karya seni," ujar dia.

Ridwan menunjuk seniman mural, John Martono, untuk menyulap jalan layang tersebut menjadi lebih artistik.

John dipilih karena karyanya sudah mendunia, di antaranya di Australia dan Amerika Serikat.

Jalan layang Antapani kian cantik dengan balutan warna-warni bak pelangi.

"Usul saya Pak, kalau Bapak belum ada nama dikasih nama Jalan Layang Pelangi Antapani karena abstrak warna-warni," kata Ridwan Kamil, yang biasa disapa Emil.

Awalnya, Kalla belum menanggapi usulan Emil itu karena fokus pada teknologi yang digunakan dalam membangun jembatan layang yang menghubungkan dua kecamatan di Kota Bandung itu.

Dua kecamatan itu adalah Kecamatan Kiaracondong dan Kecamatan Batununggal.

Menurut Wapres, teknologi corrugated mortarbusa pusjatan yang digunakan dapat diaplikasikan dalam proyek kereta semicepat Jakarta-Surabaya.

Selain harganya lebih murah, proses instalasi atau pembangunan yang lebih cepat juga menjadi alasannya.

"Itu untuk menguji hasil kerja PU. Ini sebetulnya teknologi zaman dulu yang dimodernisasi dan bermanfaat panjang. Teknologi lama yang dimodernisasi, beton ringan daripada busa, tetapi diuji oleh Korea bahwa ini teknologi yang teruji," ujar Wapres.

"Oh, soal nama saya setuju Jalan Layang Pelangi. Seperti lagu, 'pelangi-pelangi berwarna-warni'," ujar Wapres seraya bernyanyi.

Ia juga mengusulkan agar semakin semarak, jalan itu dilengkapi lampu yang berwarna-warni.

Penambahan lampu, kata dia, akan semakin menambah keindahan saat malam.

APEL AKBAR BERBAGAI ELEMEN MASYARAKAT JABAR

Mitrapolisi/

BANDUNG– Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan, akan terus berkomitmen menjaga kondusifitas Jawa Barat yang sudah terjalin sejak lama. Pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak berupaya melakukan tindakan yang dapat menyakiti pihak lain, menjelek-jelekan, mencerca, baik itu di sosial media maupun di media umum lainnya.

Hal itu Aher katakan usai menerima perwakilan peserta aksi Sawala Apel Akbar 191-999 yang berasal dari berbagai elemen masyarakat dan didampingi oleh Pangdam III Siliwangi dan Kapolda Jabar di Gedung Sate, Kamis (19/1/2017).

“Saya sebagai kepala daerah bersama Muspida lainnya akan berkomitmen menjaga Jawa Barat tetap kondusif karena dengan kondusifitas dan rasa aman yang terjamin segala kehidupan akan berjalan lancar itu, komitmen kita,” tegas Aher.

Aksi gabungan dari 14 Ormas, LSM dan masyarakat umum ini berlangsung sejak pagi di halaman Gasibu. Mereka menyerahkan petisi kepada Gubernur, Kesbanglinmas, dan DPRD Jabar yang berisikan tentang penyelamatan Pancasila dan NKRI.

“Kalau petisi tentu diterima nanti alamatnya kemana akan kita sampaikan, kalau ormas kan ke Kemendagri,” ujar Aher.

Menurutnya, secara ideologis NKRI sudah harga mati, begitupun dengan Pancasila sebagai dasar negara yang sudah final dan tidak perlu didiskusikan lagi. Adapun UUD 45 sebagai konstitusi Negara dan Kebhineka Tunggal Ikaan sebagai fitrah kehidupan mengharuskan sesama masyarakat untuk saling menghormati, menghargai dan mncintai sesama.

“Dalam konteks ke Jawa Baratan sudah ada kalimatnya silih asah silih asuh silih asih dan silih wangikeun, sudah tepat kan,” ucapnya.

IWA KARNIWA SEKDA JABAR MENGHADIRI HARI BAKTI KE 13 KANTOR PERBENDAHARAAN JABAR

Mitrapolisi/

BANDUNG-Sekda Jabar Iwa Karni menghadiri acara Lokakarya Hari Bakti ke 13 Pembendaharaan tahun 2017 tempat Kantor Wilayah Ditjen Perebendaharaan Provinsi Jawa Barat jalan Diponegoro 59 Bandung, Senin 16/1-17

Dalam Kesempatan acara tersebut Iwa Karniwa berkesempatan berikan Sambutan sekaligus paparan mengenai pengeloaan Administrasi Keuangan dan Hari Bakti ke 13 tahun 2017.

Sementara Kepala Kantor Wilayah melaporkan dengan adanya Hari Bakti Perbendaharaan Negara, Penetapan Undang Undang No.1 Taun 2014 tentang Perbendaharaan Negara tanggal 14 Januari menjadi momentum penetapan tanggal tersebut sebagai Hari Bakti Perbendaharaan. Penetapan tersebut bertujuan untuk memantapkan jati diri dan identitas institusi Ditjen Perbendaharaan baik dilingkup internal Kemenkeu maupun di tingkat Nasional.

Dalam perjalanannya Direktorat Jenderal Perbendaharaan memperoleh berbagaipengakuan dan banyak mendapat penghargaan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan kepada para pemangku kepentingan seluruh instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dengan konsisten menerapkan Reformasi Biro Krasi dan mengimplementasikan Nilai nilai Kementerian Keuangan dalam menuaikan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Sekda Jabar Iwan Karniwa mengucapkan Selamat Hari Bakti ke 13 Perbendaharaan semoga dalam melaksanakan pelayanan kepada seluruh yang berkepentingan selalu dalam bimbingan Alloh SWT.

Wagub Jabar Deddy Mizwar menghadiri Festival Pelajar Jawa Barat di Gd. Sabuga

Mitrapolisi/BANDUNG-Wagub Jabar Deddy Mizwar menghadiri Festival Pelajar Jawa Barat yang ketiga menarik perhatian ribuan pelajar se-Jawa Barat, yang diselenggarakan di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Kota Bandung, Minggu (15/1/2017)

Sejak pagi, ribuan pelajar dari berbagai daerah di Jawa Barat, seperti Bekasi, Purwakarta, Kuningan, Depok, dan lainnya. Keberadaan Festival Pelajar ini membuat ribuan pelajar harus mengantre untuk masuk ke dalam Gedung Sabuga. Antrean pelajar pun mengular hingga ke halaman Sabuga.

Ketua Umum Forum Osis Jawa Barat, Iwa Karniwa mengaku sangat terkejut dengan animo para pelajar yang hadir, apalagi dalam festival ini kata Iwa menampilkan banyak stand yang menyuguhkan pencarian pekerjaan dan stand universitas-universitas di Jawa Barat.

"Ribuan pelajar penuhi Sabuga, ini luar biasa. Di sini juga hadirkan even-even dalam mencari pekerjaan, Lalu ada juga stand dari perguruan tinggi di Jawa Barat, untuk pelajar yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi, serta nanti akan ada launching web FOJB guna berikan informasi," kata Iwa kepada Tribun di Gedung Sabuga.

RATUSAN CPNS DI JABAR DIDUGA TERTIPU OKNUM YG TDK BERTANGGUNG JAWAB

Mitrapolisi/BANDUNG-Ratusan orang dari berbagai wilayah di Jawa Barat diduga tertipu rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka datang ke Gedung Sate lantaran mendapatkan undangan acara pembekalan oleh gubernur selama 10 hari terhitung mulai hari ini Kamis (12/1).

Namun, mereka yang mulai datang sekitar pukul 12.00 WIB dengan seragam lengkap khas PNS harus kecewa. Pasalnya ternyata kegiatan diklat itu tak diketahui oleh bagian Gedung Sate.

Massa yang diterima oleh Humas Pemprov Jabar, Satpol PP Jabar, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar diberi penjelasan bahwa rekrutmen tersebut ilegal.

Salah seorang korban bernama Dani mengatakan, ia telah menyetor uang hingga Rp 100 juta kepada seseorang bernama Iwan. Ia dijanjikan mengikuti serangkaian pelatihan CPNS.

Dani bahkam sempat menerima tiga SK yang menyatakan dirinya menjadi CPNS. Ia pun sempat mengikuti pelatihan di Lembang. Di sana ia bersama 645 orang lainnya bahkan sempat dites urine.

"Saya sebenarnya guru honorer di Jakarta. Saya yakin karena selama proses itu sempat ada pelatihan di Lembang, pakai tes urine segala," kata Dani.

Salah satu korban asal Cimahi yang enggan disebutkan namanya, menceritakan sejak tahun 2013.  Dirinya mendapat kabar bahwa ada penerimaan CPNS lewat jalur titipan dari salah seorang kenalan. Dirinya kemudian harus menyetorkan uang hingga 100 juta perorang, bahkan ada yang melebihi ratusan juta.

"Saya baru kasih Rp 70 juta, tapi saya ngobrol ada yang udah masukin 120 juta," tuturnya.

Ia yakin dengan kegiatan tersebut karena bersama 700-an orang lainnya selalu di undang dalam kegiatan diklat serta pembekalan yang diadakan oknum yang mengatasnamakan Ormas Komando Bela Negara.

"Di undang beberapa kali, katanya diklat, pernah diklat di Cimahi, kemudian tahun 2016 di gedung namanya diklat Mendagri Jayagiri Lembang," ucap wanita tersebut.

Selain itu, sejak pemberian uang dan pengumpulan berkas pihaknya langsung mendapatkan SK. Bahkan SK tersebut ada tandatangan dari Sekda dan Gubernur Jawa Barat serta Mendagri RI

Sementara itu, Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Embun Pragnyamarta yang mendatangi para korban dan memberikan pemahaman bahwa tidak ada penerimaan CPNS di lingkungan Pemprov Jabar. Embun menuturkan bahwa mulai tahun 2014 pemerintah sudah mengeluarkan moratorium penerimaan PNS.

1266 PEJABAT PEMPROV DI KUKUHKAN GUB JABAR

Mitrapolisi/

BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) melantik 1266 pejabat tinggi dan administasi di Dinas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, di halaman Gedung Sate, Senin (9/1/2017).

"Ini adalah pelantikan terbesar yang pernah saya lakukan di lingkungan Pemerintahan Jawa Barat. Pelantikan ini sebagai konsekwensi dari Amanat PP 18 2016, yang berimbas pada pembentukan SOTK baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya usai pelantikan.

Ia menyebutkan konsekwensi dari PP tersebut memang membuat dinas di pemerintah lebih ramping.

"Ini bentuk konsekwensi dari SOTK baru, lebih ramping namun kaya fungsi dan orientasi program. Itulah visi baru terkait visi pemerintahan dari SOTK baru itu," tegasnya.

Beberapa konsekwensi perampingan itupun dikatakan Aher sangat terasa di pemerintahannya "Seperti konsekwensinya staff ahli dari 5 jadi 3, biro 12 jadi 9. Konskwensi logis, memang harus diterima," tuturnya.

Selain itu karena SOTK itu Pemprov Jabar kini memiliki 51ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi Jabar.

"Dulu kita memiliki 13.400 ASN , sekarang karena ada SOTK penambahan tugas dan alih fungsi dari Kab/Kota bertambah 29 ribu ASN. Sehingga saat ini totalnya menjadi 51 ribu ASN," tuturnya

 

 

OPD JABAR TERIMA DPA DARI GUBERNUR JABAR

Mitrapolisi/

BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan serahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Jawa Barat kepada para pimpinan OPD. Secara simbolis diserahkan kepada pimpinan Dinas Binamarga dan Tata Ruang, Kesbangpol Prov.Jabar, Inspektorat, Dinas Indag dan BKPP Wilayah I, Kamis (5/1-17) bertempat di Aula Barat Gedung Sate Bandung.

Sekertaris Daerah (Sekda) Iwa Karniwa dalam laporannya menjelaskan, bahwa selepas adanya evaluasi terhadap Rancangan Perda tentang RAPBD Tahun 2017 oleh Menteri Dalam Negeri, maka hasil evaluasi itu dijadikan landasan untuk penyempurnaan RAPBD 2017 yang bersama-sama dibahas dengan pimpinan DPRD. Setelah adanya putusan Pimpinan DPRD tentang RAPBD 2017, maka Gubernur menetapkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2016 tentang APBD Jabar, pada tanggal 30 Desember 2016. Kemudian sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD 2017, Gubernur menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2016 pertanggal 30 Desember 2016, tentang Penjabaran APBD Tahun 2017. 

Lanjut Iwa, tahap akhir siklus perencanaan anggaran adalah pejabat pengelola keuangan daerah menetapkan anggaran dengan persetujuan Sekertaris Daerah. Kemudian DPA 2017 ini disampaikan kepada perangkat daerah sebagai dasar OPD untuk pelaksanaan program. Percepatan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran ini merupakan langkah awal, ujar Iwa Karniwa. 

Sementara itu menurut Gubernur, bahwa penyerahan DPA Tahun 2017 agak sedikit terlambat. Keterlambatan ini dimaklumi, lanjut Gubernur, karena adanya pembentukan SOTK baru berdasarkan PP 18 tahun 2016. Karena "SOTK belum ditetapkan, maka anggaran belum bisa dicairkan, ujar Gubernur.

Soal penyerapan anggaran Tahun 2016, Gubernur menyampaikan penghargaannya dimana untuk Tahun 2016, telah mampu melakukan penyerapan sebesar, 93,4 %."Untuk diketahui, bahwa penyerapan Tahun 2015, masih dibawah 90 %", tambah Gubernur.

Alhamdulillah, bahwa di tahun 2017 ini kita punya anggaran sebesar Rp 32,74 Trilyun. Rp 1,8 trilyun adalah DAU diantaranya didapat karena Prov.Jabar menerima tambahan 29 ribu ASN baru, yaitu para guru SMA/SMK se-Jawa Barat.

Menurut Gubernur, bahwa di tahun 2017, Pemprov.Jabar mendapat tekanan baru dibidang anggaran, diantaranya adanya limpahan pegawai baru (SMA/SMK) yang jumlahnya 29 ribu yang tentu nambah persoalan, terutama untuk tunjangan daerahnya. Kalau untuk gajinya, tentu tidak ada persoalan karena itu ada dari DAU APBN, tetapi, untuk tunjangan daerahnya harus difikirkan dimana setahap demi setahap harus disesuaikan dengan pegawai yang sudah lama. "Oleh karena itu, Gubernur meminta para pimpinan OPD untuk melakukan penghematan dan efisiensi, serta efektifitas (ketepatan anggaran). Anggaran yang tidak perlu jangan dibelanjakan, tetapi, performance anggaran harus meningkat, ujar Gubernur.

Ada hal-hal yang harus meningkat di tahun 2017, yaitu performance kinerja tidak boleh berkurang, hal-hal yang tidak berguna agar dihilangkan, fokuskan pada hal-hal yang berguna. Kedua belanja modal tidak boleh berkurang dan ketiga gaji PNS dan TPP tidak boleh berkurang, jelas Gubernur.

Pesan terakhir kepada para pimpinan OPD Gubernur tekankan, bahwa di tahun 2017 ini laporan keuangan harus bagus sehingga kita bisa mempertahankan WTP untuk keenam kalinya. Kemudian LAKIP harus bernilai A, "hati-hati, jabatan bisa hilang kalau LAKIP tidak bernilai A", tegas Gubernur. LPPD sudah tiga besar, jangan keluar dari tiga besar, pungkas Gubernur.

Senada dengan harapan Gubernur, maka Wakil Ketua DPRD Jabar, Abdul haris  Bahiboe meminta kepada OPD untuk melaksanakan anggaran dengan penuh hati-hari, lakukan efisiensi dan efektifitas anggaran. Kami dari DPRD akan melakukan efaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran, tukasnya.

“Pengalihan kewenangan ini berakibat 28 ribu PNS Jabar pindah kelola ke provinsi

Mitrapolisi/ BANDUNG,-Pendapatan Jabar di APBD 2017 diproyeksikan meningkat 13,93 persen. Tahun ini pendapatan diperkirarakan mencapai Rp 30 triliun. Peningkatan itu disebabkan adanya peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Jabar.

"Tentu ini meningkat karena tambahan DAU untuk sejumlah PNS baru yang berasal dari kabupaten Kota sebanyak 28 ribu, tentu ditambah dengan pembiayaan lain,” kata Heryawan seperti disampaikan melalui siaran pers yang diterima Kamis, 8 Desember 2016.

Seperti diketahui, mulai tahun 2017 SMA/SMK Negeri di 27 kabupaten/kota di Jabar akan diambil alih kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi. Dengan begitu, Pemprov Jabar akan memiliki tambahan PNS Guru sebanyak 28 ribu orang.

“Pengalihan kewenangan ini berakibat 28 ribu PNS pindah ke provinsi, ini jadi dua kali lipat lebih kan, PNS Jabar kan asalnya 13.400 orang sekarang ditambah 28 ribu jadi 41.400 orang,” ujar Heryawan.

Menurutnya, penambahan ini cukup menguras anggaran sebab anggaran yang turun dari pemerintah pusat hanya DAU untuk gaji nya saja. “Kan mereka selain gaji butuh tunjangan, ada untuk operasional juga, kita kan harus membuat kantor-kantor baru, nanti akan dibangun tujuh UPTD,” tuturnya. Namun begitu, Gubernur optimistis dengan pengalihan kewenangan SMA/ SMK ke Provinsi pendidikan di Jawa Barat akan semakin membaik.

Pada Rabu, 7 Desember 2016 malam, Pemprov bersama DPRD Jabar mengesahkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar tahun anggaran 2017. Penandatanganan persetujuan APBD Jabar 2017 dilakukan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan bersama Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi saat Rapat Paripurna di DPRD Jabar.

Heryawan mengatakan, perkiraan pendapatan daerah pada APBD 2017 mengalami peningkatan sebesar 13,93% dari tahun 2016 yaitu menjadi Rp 30 Triliun. Total belanja daerah untuk penganggaran di tahun 2017 mencapai Rp 32,429 Triliun. Ini didapatkan dari hasil perhitungan perkiraan pendapatan ditambah dengan penerimaan pembiayaan. Maka volume keseluruhan APBD Jabar 2017 yaitu sebesar Rp 32,740 Triliun meningkat sebesar Rp 3,334 Triliun atau sebesar 11,34 persen dari target murni APBD 2016 yaitu sebesar Rp 29,406 Triliun.

Selain mengesahkan APBD Jabar tahun anggaran 2017, dalam kesempatan ini pun telah disepakati dua Raperda Jabar ditetapkan menjadi Perda, yaitu Perda tentang Penghargaan daerah dan Perda tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan. DPRD Jabar juga telah memutuskan untuk menarik kembali Raperda Prakarsa tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018.**