Mitrapolisi/BANDUNG-Ratusan orang dari berbagai wilayah di Jawa Barat
diduga tertipu rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka datang ke
Gedung Sate lantaran mendapatkan undangan acara pembekalan oleh gubernur selama
10 hari terhitung mulai hari ini Kamis (12/1).
Namun, mereka yang mulai datang sekitar pukul 12.00 WIB
dengan seragam lengkap khas PNS harus kecewa. Pasalnya ternyata kegiatan diklat
itu tak diketahui oleh bagian Gedung Sate.
Massa yang diterima oleh Humas Pemprov Jabar, Satpol PP
Jabar, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar diberi penjelasan bahwa
rekrutmen tersebut ilegal.
Salah seorang korban bernama Dani mengatakan, ia telah
menyetor uang hingga Rp 100 juta kepada seseorang bernama Iwan. Ia dijanjikan
mengikuti serangkaian pelatihan CPNS.
Dani bahkam sempat menerima tiga SK yang menyatakan dirinya
menjadi CPNS. Ia pun sempat mengikuti pelatihan di Lembang. Di sana ia bersama
645 orang lainnya bahkan sempat dites urine.
"Saya sebenarnya guru honorer di Jakarta. Saya yakin
karena selama proses itu sempat ada pelatihan di Lembang, pakai tes urine
segala," kata Dani.
Salah satu korban asal Cimahi yang enggan disebutkan
namanya, menceritakan sejak tahun 2013.
Dirinya mendapat kabar bahwa ada penerimaan CPNS lewat jalur titipan
dari salah seorang kenalan. Dirinya kemudian harus menyetorkan uang hingga 100
juta perorang, bahkan ada yang melebihi ratusan juta.
"Saya baru kasih Rp 70 juta, tapi saya ngobrol ada yang
udah masukin 120 juta," tuturnya.
Ia yakin dengan kegiatan tersebut karena bersama 700-an
orang lainnya selalu di undang dalam kegiatan diklat serta pembekalan yang
diadakan oknum yang mengatasnamakan Ormas Komando Bela Negara.
"Di undang beberapa kali, katanya diklat, pernah diklat
di Cimahi, kemudian tahun 2016 di gedung namanya diklat Mendagri Jayagiri
Lembang," ucap wanita tersebut.
Selain itu, sejak pemberian uang dan pengumpulan berkas
pihaknya langsung mendapatkan SK. Bahkan SK tersebut ada tandatangan dari Sekda
dan Gubernur Jawa Barat serta Mendagri RI
Sementara itu, Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Embun Pragnyamarta yang mendatangi para korban dan
memberikan pemahaman bahwa tidak ada penerimaan CPNS di lingkungan Pemprov
Jabar. Embun menuturkan bahwa mulai tahun 2014 pemerintah sudah mengeluarkan
moratorium penerimaan PNS.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar