Jabar - Gyeongsangbuk-Do Tandatangani LoI Sister Province

Mitrapolisi/

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan, resmi menjalin kerjasama Sister Province. Hal itu dibuktikan dengan telah ditandatanganinya perjanjian Letter of Intent dari kedua belah pihak.

Penandatanganan LoI dilakukan langsung oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dengan Gubernur Gyeongsangbuk-Di Kim Kwan Yong di Gedung Pakuan Bandung, Minggu (06/05/2018) malam.

"Baru saja kita menandatangani Letter of Intent, sebuah niat baik bersama-sama untuk membangun kerjasama yang lebih luas yang dipayungi oleh Sister Province. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa tanda tangani memorandum of understanding (MoU)-nya," kata Gubernur Aher.

Aher mengatakan, pembentukan Sister Province sangat penting karena akan memayungi kerjasama kedua daerah yang saling melindungi dan menguntungkan.

"Tentu kerjasama tanpa Sister Province juga bisa tapi dengan Sister Province itu ada payung besar kedua daerah dan saling melindungi dan menguntungkan," katanya.

Fokus kerjasama pada LoI tersebut diantaranya bidang pendidikan meliputi pengembangan SDM pada ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, kepemudaan serta peningkatan kapasitas dan manajemen pemerintahan. Kemudian kerjasama dalam perdagangan dan investasi melaui bussines matcing dalam menciptakan koneksi dagang antar kedua daerah serta pengembangan pasar terhadap produk potensial ke Korea Selatan. Bidang pariwisata, meliputi promosi wisata dua arah dengan melibatkan kerjasama antar agen perjalanan wisata kedua daerah. Terakhir, bidang kebudayaan yaitu melalui penyelenggaraan kolaborasi event budaya kedua daerah.

"Mudah-mudahan kerjasama ini memberi manfaat bagi masyarakat luas kedua daerah yang berujung peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan," harap Aher.

Seperti diketahui, hubungan persahabatan antara Jabar dan Gyeongsangbuk-Do diawali dengan pembentukan kerjasama antara KONI Jabar dengan Gyeongbuk Sport Committee di bidang olahraga tahun 2010 lalu. Salah satu kegiatannya yaitu pelatihan dan pembinaan atlet Jabar. Hingga akhirnya Jabar meraih prestasi gemilang pada PON XIX tahun 2016 lalu. Namun menurut Aher, kali ini kerjasama akan ditingkatkan pada pelatihan atlet Jabar untuk usia dini, tidak mencetak atlet yang sudah hampir jadi.

"Tadi juga ada pembicaraan kan selama ini kerjasama olahraga para atlet yang sudah jadi, kata dia itu bagus tapi lebih bagus lagi kerjasama itu melatih atlet sejak SD karena agar punya prestasi mendunia harus dimulai sejak dini seperti yang mereka lakukan sehingga banyak berbicara di kejuaraan dunia dan itu akan kita lakukan," terang Aher.

Sementara itu Gubernur Gyeongsangbuk-Do, Kim Kwan Yong mengungkapkan, Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan khususnya di Jabar. Ia bercerita, dulu Korea Selatan merupakan negara miskin namun berkat peran besar pemimpinnya mampu menjadikan negara ginseng tersebut menjadi sangat maju. Menurutnya, sosok Gubernur Aher telah mampu membawa Jabar menjadi provinsi termaju di Indonesia.

"Saya sangat senang bertemu dengan Aher, Ia teman baik saya. Indonesia adalah negara besar di daerah tropis potensinya luar biasa untuk bisa berkembang. Korsel dulu miskin tapi bisa bangkit karena peran pemimpin. Aher juga harus bangkit untuk Indonesia," ujarnya.

Gubernur Kim juga sempat menyinggung kerjasama di bidang pertanian. "Kita ingin tahu bagaimana pengelolaan pertanian di Jabar bisa sangat maju, saya rasa bagus kalau kerjasama juga di bidang pertanian," katanya.

Kim Kwang Yong bersama delegasi telah datang ke Jabar sejak Sabtu (05/05/2018) kemarin. Rencananya mereka akan berada di Bandung hingga hari Selasa, karena di hari itu Gubernur Kim Kwang Yong akan menerima gelar kehormatan Doctor Honoris Causa dari Universitas Pendidikan Indonesia.

Kunjungan terebut merupakan kunjungan balasan setelah pada akhir April lalu Gubernur Aher mengunjungi Gyeongsangbuk-Do untuk penjajakan kerjasama.

"Terima kasih sambutan hangatnya, saya baru kali ini bawa istri, biasanya kunjungan kerja ke luar negeri tidak pernah dibawa. Kita harus saling mengunjungi untuk kemajuan bersama," kata Kim.

Pencetakan Wirausaha Baru di Jabar Lebihi Target

Mitrapolisi/

BANDUNG - Sejak digulirkan pada tahun 2013 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pencetakan Wirausaha Baru (WUB) melebihi target yang ditetapkan yaitu 100 ribu WUB. Hingga akhir tahun 2017 tercatat telah berhasil mencetak WUB sebanyak 129 ribu hasil kerjasama dari 13 OPD Pemprov Jabar dan unsur Jabar Masagi.

129 WUB yang berasal dari 27 Kota dan Kabupaten di Jabar tersebut memiliki usaha bisnis yang variatif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Mereka dilatih bagaimana menjadi enterpreneurship yang baik dan diberikan kemudahan akses keuangan oleh Pemprov Jabar.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) usai meresmikan acara gelar produk 1000 WUB di halaman Gedung Sate Bandung, Minggu (06/05/2018) mengatakan, saat ini Indonesia membutuhkan 5,8 juta pengusaha muda baru bila ingin memenangkan kompetisi di pasar tunggal ASEAN. Lahirnya WUB juga dapat membuka kesempatan kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Jika semuanya hanya berfikir mencari kerja itu dipastikan tidak akan tertampung sehingga akan banyak pengangguran," kata Aher.

Namun, lanjut Aher, pencetakan WUB saja tidaklah cukup. Diperlukan gelar produk wirausaha yang menampilkan karya produk-produk yang sudah dilatih.  Hal itu disamping untuk mempromosikan produk, juga untuk membangun jejaring dengan sesama pebisnis dan bertemu dengan buyers seperti modern market.

"Mudah-mudahan ini akan meningkatkan daya saing wirausaha dari skala mikro, kecil, menengah kemudian mengarah ke skala besar yang akhirnya dapat membuka lapangan pekerjaan," harap Aher.

Aher optimis hal tersebut akan tercapai mengingat di era ekonomi digital saat ini, teknologi sangat membantu witausahawan untuk berkinerja lebih tinggi baik dari segi produktivitas maupun pemasaran. Tahun 2018 ini pemasaran melalui e-commerce nilai transaksinya diperkirakan mencapai Rp 144 Triliun.

"Mari kita beli produk-produk mereka dan UMKM Jabar sebagai wujud keikutsertaan pengembangan WUB dan mencintai produk dalam negeri," kata Aher.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jabar, Dudi Sudrajat selaku penyelenggara mengatakan, digelarnya produk 1000 WUB untuk memberikan apresiasi, motivasi dan mendorong serta menumbuh kembangkan jiwa wirausaha bagi pengusaha muda yang Memberikan apresiasi, motivasi dan mendorong serta menumbuh kembangkan jiwa wirausaha bagi pengusaha muda yang berpotensi.

"Peserta gelar diikuti seribu orang yang terdiri dari WUB dari 13 OPD pelaksana program, perguruan tinggi, binaan dari Perbankan di Jabar, binaan dari Kadin dan Hipmi Jabar," ujar Dudi.

Sejak dibuka pada pukul sembilan pagi, terlihat masyarakat sudah banyak yang melakukan transaksi. Produk yang ditampilkan berupa makanan minuman atau kuliner, konveksi, jasa kecantikan, handycraft, agribisnis, perikanan hingga peternakan.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Aher memberikan penghargaan kepada WUB berprestasi dengan jenis produknya yang unik dan baru.

Kunjungi Dekranasda, Gubernur Gyeongsangbuk-do Kagumi Kriya Jabar

Mitrapolisi/

BANDUNG – Ketua Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan menerima kunjungan Gubernur Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan, Mr. Kim Kwan Yong beserta rombongan di Kantor Dekranasda Provinsi Jabar Jl. Ir. H Djuanda Bandung, Minggu (06/05/18).

Netty mengatakan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Mr. Kim merupakan kunjungan balasan setelah beberapa waktu lalu pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Gyeongsangbuk-Do Korea Selatan,  dalam rangka kunjungan kerja dan bertemu para atlet asal Jawa Barat.

Netty mengungkapkan Mr. Kim beserta Istri sangat kagum dengan produk Jawa Barat. Sempat juga mengatakan bahwa Masyarakat Jawa Barat sangat kreatif akan produk yang dihasilkan. Mulai dari sofa dari bambu, kerajinan dari kerang, fashion dari kulit dan kain batik.

"Beliau katakan ada beberapa produk yang menarik hati. Salah satunya adalah produk kayu,” kata Netty.

Netty mengungkapkan pada kunjungannya tadi ada beberapa produk kayu yang langsung dibeli oleh Mr. Kim. Sedangkan istri Mr. Kim membeli beberapa helai sutra TBM, karena menyukai warna dan motifnya.

Terungkap dalam kunjungan, Mr. Kim sangat dekat dengan alam dan menyukai seni. Ini dilatarbelakangi Mr. Kim adalah guru SD dan guru kesenian, jadi inilah yang mendorongnya sangat menyukai unsur seni dan budaya.

"Ketika di Provinsi Gyeongsangbuk-Do salah satu suvenir yang diberikan Mr. Kim pada Kang Aher adalah suling. Jadi ketika menikmati kacapi suling pun langsung tergerak menanyakan bagaimana cara memainkan suling," tuturnya.

Selain itu Netty juga menuturkan kesukaannya akan camilan asal Jawa Barat. Seperti pisang raja, wajid, sale pisang dan rangginang.

Setelah ditandatangani Letter of Intens (LoI) nanti malam (Minggu (06/5/18) di Gedung Negara Pakuan), Netty berharap kedepan adanya kerjasama bidang ekonomi. Tentunya yang memenuhi selera pasar di Provinsi Gyeongsangbuk-Do, seperti produk kerajianan dari kayu dan bambu.

Aher dan 1800 Komunitas Otomotif Deklarasikan Anti Hoax & Radikalisme

Mitrapolisi/

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto bersama 1800 komunitas motor dan mobil se-Jabar mendeklarasikan anti berita hoax dan anti tindakan radikalisme. Deklarasi dibacakan oleh perwakilan dari ketua komunitas dan diikuti oleh seluruh anggota yang hadir di depan Gedung Sate Bandung, Minggu (06/05/2018).

Gubernur Aher menuturkan, deklarasi tersebut juga merupakan simbol ajakan kepada seluruh masyarakat untuk tidak terlibat dalam berita hoax. Seperti meneruskan atau menyebarluaskannya pada akun media sosial yang dimiliki.

"Kami bersama Pak Kapolda dan teman-teman komunitas hari ini mendeklarasikan anti hoax dan anti radikalisme. Ini sebuah simbol ajakan kepada masyarakat untuk tidak membuat dan terlibat dalam berita hoax dan tidak memforward atau meneruskan apabila di sosmed masing-masing ada yang kirim berita hoax," tuturnya.

Bila masyarakat menemukan berita yang diragukan kebenarannya, Aher meminta agar tabayyun atau mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut atau didiamkan saja ketimbang langsung disebarkan. Menurut Aher, tindakan tersebut sesuai dengan perintah Allah SWT kepada kaum muslim.

"Kami ajak warga Jabar untuk waspada kalau beritanya meragukan silakan konfirmasi. Karena kita mengamalkan hadist Nabi barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya maka berkatalah baik, menulislah baik, kalau tidak diam saja," jelas Aher.

Seluruh komunitas motor dan mobil di Jabar berkomitmen untuk mendukung kepolisian melaksanakan gerakan anti hoax dan anti radikalisme. Mereka juga dengan tegas menolak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan individu atau kelompok tertentu yang mengatasnamakan suku, agama, ras dan antar golongan.

Selain itu, para anggota komunitas juga akan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan informasi kepada kepolisian bila menemukan berita bohong dan menyesatkan secara langsung atau melalui media sosial. Terkait Pilkada serentak 2018 di Jabar, mereka juga menyatakan siap mendukung Pilkada damai dan menolak money politik.

"Saat ini kita sedang menghadapi pesta demokrasi kita juga deklarasikan bersama, sejak awal kita berkomitmen untuk menjalankan Pilkada serentak secara aman, damai dan tentram," ujar Aher.

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengungkapkan, pihaknya akan menyasar seluruh komunitas masyarakat di Jabar untuk mendeklarasikan aksi tersebut.

"Jadi aksi ini akan kita lakukan dengan semua komunitas, nelayan sudah, petani sudah, mahasiswa sudah," ungkapnya.

Menurutnya, masyarakat Jabar yang berjumlah 47 juta jiwa memiliki kreativitas yang tinggi dan kaya akan komunitas otomotif.

"Warga Jabar sangat kaya akan komunitas otomotif dan kreatif orang-orangnya karena itu kita himpun juga mereka untuk mendeklarasikan anti hoax dan radikalisme terutama menghadapi Pilkada serentak di Jabar supaya aman dan damai," pungkas Kapolda.

Kunjungi Tahura, Gubernur Gyeongsangbuk-Do: Saya Seperti Ada di Surganya Bumi!

Mitrapolisi/

KAB. BANDUNG – Gubernur Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan, Mr. Kim Kwan-yong ber kunjung ke Provinsi Jawa Barat. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperluas hubungan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Disela-sela kunjungan empat harinya, tamu kehormatan Provinsi Jawa Barat yang datang didampingi istri, Mrs. Kim-Chun-hee ini, menyempatkan diri berkunjung ke Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Djuanda yang teletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Minggu pagi (6/5/18).

Kedatangan Mr. Kim bersama rombongan disambut oleh Kelompok Marching Band SD Negeri Pakar I Cimenyan, Kabupaten Bandung, bersama wisatawan yang sedang berkunjung ke Tahura. Selain itu, turut menyambut Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Jawa Barat Budi Susatidjo dan Kepala Balai Pengelolaan Tahura Lianda. Dengan hangat Mr. Kim dan istri menyapa anak-anak marching band dan masyarakat sekitar Tahura yang hadir.

Mr. Kim tampak sangat terpukau dengan rimbunnya pepohonan di kawasan taman hutan yang secara resmi berdiri pada 23 Agustus 1965 tersebut. Keindahan dan kesejukan Tahura memberi kesan tersendiri bagi Mr. Kim. Dia pun menyebut keberadaannya di Tahura layaknya sedang ada di sebuah taman surga bumi.

“Saya sangat senang dengan semua informasi yang diberikan bapak (Kadis Kehutanan dan Kepala Balai) kepada saya. Sepertinya saya datang ke surga yang ada di bumi,” ujar Mr. Kim.

Mr. Kim sangat mengapresiasi upaya Pemprov Jawa Barat dalam melindungi hutan. “Bapak-bapak terimakasih sudah melindungi hutan di sini yang sangat bagus dan indah ini,” katanya.

Selain itu, Gubernur Gyeongsangbuk-Do ini juga mengaku sangat senang bisa bekerjasama dengan provinsi dari negara lain. Khususnya dengan Provinsi Jawa Barat dari Indonesia. Seperti diketahui, awal kerjasama Gyeongsangbuk-Do dengan Pemprov Jawa Barat terjalin dalam bidang pengembangan olahraga.

Pemerintah Gyeongsangbuk-Do juga berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dengan Pemprov Jawa Barat di berbagai bidang lainnya. “Sebenarnya mulainya (kerjasama Gyeongsangbuk-Do-Jawa Barat) dalam bidang olahraga. Tapi kami akan lebih lanjut lagi kerjasama dalam bidang budaya, industri, pendidikan, dan bidang yang lebih luas lagi,” ungkap Mr. Kim.

Delegasi Gyeogsangbuk-Do sempat melihat beberapa jenis flora di taman hutan seluas 528 hektar tersebut. Mr. Kim dan istri bahkan sempat tepukau dengan Pohon Beringin besar yang tepat berada di sebelah kanan patung Ir. H. Djuanda. Pohon ini sudah berusia sekitar 53 tahun atau sesusia Tahura Ir. H. Djuanda. Karena di Korea sendiri sangat jarang ada pohon dengan ukuran sebesar Poho Beringin tersebut.

Pada kesempatan ini, Mr. Kim juga rombongan disuguhi makanan dan minuman khas Jawa Barat, seperti bandrek, berbagai jenis kopi khas Jawa Barat, erta rebusan pisang, jagung, ubi, juga kacang. Istri Mr. Kim, Mrs. Kim-Chun-hee bahkan sempat terlena dengan kacang rebus. “Saya tidak bisa berhenti makan ini,” ujarnya disambut gelak tawa.

Bahkan, Mr. Kim juga terpikat dengan suasana alam Tahura. “Terlalu enak saya di sini (Tahura. Ir. H. Djuanda) sampai saya tak mau pergi,” timbalnya.

Usai mengunjungi Tahura, Mr. Kim dan rombongan yang berjumlah sekitar 25 orang, melanjutkan kunjungannya ke Museum Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Gedung Merdeka, Jl. Asia-Afrika Kota Bandung. Di sini Gubernur dan Delegasi Gyeongsangbuk-Do disambut langsung oleh Kepala Museum KAA Meiranti Fauzie.

Ditemani petugas museum, Mr. Kim dan rombongan mendapat informasi detail terkait sejarah KAA 1955 lalu. Ketika memasuki ruang utama Gedung Merdeka atau tempat berlangsungnya KAA, Mr. Kim menyempatkan diri mengisi buku tamu museum dan menulis kesan-pesan mengunjungi Museum KAA.

60 Media Online Jabar Tergabung di SMSI

Mitrapolisi/ 

BANDUNG- Gubernur Aher melantik pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2022. Ada 60 media online atau perusahaan media siber yang tergabung dalam SMSI di seluruh Jawa Barat. 

Ketua Umum SMSI Jabar Hardiansyah mengatakan, bahwa masyarakat Indonesia bergantung pada media siber saat ini. Dalam catatan Dewan Pers sekarang tidak kurang 43.000 media massa berbasis internet yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

“Sebagian besar tidak dikelola secara profesional dan tidak menghormari etika dan hukum jurnalistik,” kata Hardiansyah. 

“Maka keberadaan media siber sangat penting memberikan informasi positif kepada publik dan dapat dipercaya,” tambahnya. 

Hardiansyah berkomitmen, hadirnya SMSI akan menjadi wadah untuk menciptakan media siber yang profesional dan berintegritas. SMSI juga nanti akan membantu perusahaan-perusahaan media online yang profesional dengan kualitas jurnalistik yang baik.

“SMSI akan berdiri di garda terdepan dalam penanggulangan informasi hoax yang muncul di media sosial,” tegas Hardiansyah.

Kepengurusan SMSI sudah ada di 27 provinsi di Indonesia. Anggotanya sekitar 1.200 perusahaan media siber. Deklarasi SMSI dilakukan pada 17 Maret 2017 dan secara resmi telah didaftarkan ke Dewan Pers pada 8 September 2017.

Sementara itu, Ketua Umum SMSI Pusat Auri Jaya mengatakan, bahwa pelantikan pengurus SMSI Jabar merupakan langkah untuk mengembangkan perusahaan media di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mencatat saat ini ada lebih dari 43.000 media online di seluruh Indonesia.

Anggota SMSI di seluruh Indonesia ada 370 media online. “Saya kira ini merupakan organisasi media online yang terbesar jumlahnya saat ini. Meskipun memang kita harus mengakui bahwa media-media yang ada di SMSI belum atau masih dalam tahap berkembang,” ucap Auri.

Namun, dengan berdirinya SMSI, Auri yakin dari 370 atau 400 anggota ke depan akan ada sepuluh yang menjadi perusahaan media online papan atas. Mengingat bisnis media online di Indonesia tidak mudah dilakukan, karena harus beradu kecepatan, teknologi, dan beradu konten.

SMSI juga ditargetkan tahun ini akan memiliki news room bersama. Nantinya news room ini bisa diakses oleh semua anggota. Karena persoalan utama bisnis media nasional adalah konten.

“Dengan adanya news room, SMSI juga akan menjadi jaringan media online terbesar di Indonesia,” harapnya.

3.000 Guru Olahraga di Jabar Dapat Pelatihan Basket dari NBA

Mitrapolisi/

KOTA BANDUNG - Sebanyak 3.000 lebih guru olahraga dari sekitar 2.000 sekolah di Bandung, Cirebon, dan Bekasi mendapat pelatihan Basket dari Jr. National Basketball Association (Jr. NBA). Program ini untuk membekali guru olahraga dengan standar pelatihan NBA.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) membuka secara langsung program yang bertajuk Tip-Off Jr. NBA Coaches Academy di Gedung Liga Tangkas, Sport Jabar Arcamanik, Jl. Pacuan Kuda Kota Bandung, Rabu (2/5/18).

Aher mengatakan program tersebut menjadi peluang pembibitan atlet basket di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. "Ini (pelatihan basket NBA) akan menjadi embrio untuk menghasilkan murid-murid kita untuk menjadi pemain basket yang unggul," ujarnya dalam pembukaan.

Untuk itu, Aher meminta kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar membuat secara serius program pembibitan atket basket di Jabar. "Tolong dibuat sebuah pencanangan, dibuat serius tahun depan ada program pembibitan calon pemain basket. Carilah yang unggul-unggul semenjak TK (Taman Kanak-Kanak) atau SD (Sekolah Dasar)," pinta Aher kepada Kepala Dispora dan Kepala Disdik Jabar yang turut hadir dalam acara tersebut.

Menurut Aher, program pembibitan ini bisa melahirkan generasi baru atlet basket unggulan Jawa Barat, bahkan nasional hingga internasional yang tidak mungkin bisa bersaing dengan atlet basket dunia sekelas NBA.

Program ini adalah hasil kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Akademi Pelatih Jr. NBA atau Jr. NBA Coaches Academy. Sebelumnya Jr. NBA juga menjalin kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta pada Januari 2018 lalu dan Pemprov DI Yogyakarta awal minggu ini.

Akademi Pelatih Jr. NBA adalah program pelatihan untuk membekali guru olahraga dengan standar pelatihan atau olahraga basket NBA. Hal ini diharapkan bisa mendorong dan memfasilitasi partisipasi para murid dari guru olahraga yang telah mengikuti pelatihan tersebut. Dalam pelatihan lapangan ini diberikan penguatan dan pengkondisian tubuh, serta pendidikan basket.

Pelatihan akan berlangsung selama dua hari di setiap kota yang ditunjuk, yaitu Bandung, Cirebon, dan Bekasi mulai 2-7 Mei 2018. Associate Vice President Marketing Partnerships NBA Asia, Jim Wong mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi bahwa antusiasme peserta. Dia berharap bisa menggelar program yang sama tahun depan di Jawa Barat.

"Kita berharap tahun depan dan tahun-tahun berikutnya akan kembali ke kota masing-masing bapak/ibu dan bisa hadir ke acara kami," pungkas Jim dalam sambutannya

Demi Citarum Bersih, Pemerintah Tagih Komitmen Pelaku Usaha dan Industri

Mitrapolisi/

BANDUNG --Industrialisasi yang tumbuh pesat sejak 1980-an di kawasan sekitar Citarum, telah menyebabkan menumpuknya limbah di sungai sepanjang kurang lebih 300 kilo meter ini.

Dengan hadirnya permasalahan tersebut, Pemerintah tak tinggal diam, berbagai proyek normalisasi sungai Citarum telah diupayakan sejak lama, baik pembenahan yang bersifat struktur maupun infrastruktur.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), menyebut upaya apapun, akan sia-sia jika tidak ada perubahan perilaku masyarakat. Citarum akan tetap kotor, bila tetap menjadi tempat pembuangan sampah, limbah rumah tangga, ditambah limbah pabrik yang mengalir ke Citarum.

"Social enginering, ini yang kini dibutuhkan, membangun kultur hormat pada air, tinggal kita berkomitmen," kata Gubernur Aher, pada kegiatan Deklarasi Bersama Pelaksanaan Perpres 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, di The Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (03/05/2018).

Social enginering ini, kata Aher, dapat ditempuh dalam lingkup konstruktif ataupun non-konstruktif. Upaya konstruktif diantaranya, melalui IPAL untuk industri, pembuatan waduk atau embung di hulu, kolam penampungan banjir di hilir, tanggul penahan banjir penghalang sepanjang tepi sungai, normalisasi sungai, serta pembangunan sistem polder dan sumur-sumur resapan.

Sementara metode non-konstruktif, dilakukan melalui Partisipasi Masyarakat yang dibarengi dengan Penataan Hukum. Seperti, partisipasi masyarakat untuk Bank Sampah, Samsat Citarum dengan Polda Jabar, Patroli Air Berbasis Masyarakat, Kerjasama Penanganan Sampah dengan TNI (Pangdam III/Siliwangi).

Juga langkah sosial dan budaya lainnya, seperti tidak menebang pohon di hulu, justru harus banyak menanam pohon, atau tanaman konservatif. Kemudian perubahan perilaku dengan permukiman sehat, dan menghidupkan kembali kearifan lokal yang positif seperti pembentukan masyarakat desa berbudaya lingkungan atau eco -village.

"Kalau kemudian masyarakat kita sepakat untuk tidak buang apapun ke sungai, maka sungai kita bisa berubah menjadi sungai yang bersih," kata Aher.

"Air sumber kehidupan, kalau kita ingin memulai kehidupan yang baik, mari pelihara air kita," tambahnya.

Upaya kultural untuk membersihkan sungai Citarum tersebut, sebenarnya telah dicanangkan Gubernur Ahmad Heryawan pada tanggal 22 Juni 2014. Gubernur Jawa Barat mencanangkan program Citarum Bersih, Sehat, Indah, dan Lestari (BESTARI).

Sementara itu, kepada para pelaku usaha dan industri yang berkumpul pada kegiatan Deklarasi tersebut. Aher mengatakan, Pemerintah telah memberi target waktu tiga bulan kepada pihak industri, untuk membenahi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) mereka.

"Ini bagus, diberi waktu tiga bulan kepada Industri untuk melakukan perbaikan bagi yang sudah memiliki IPAL, bagi yang rusak IPAL-nya diperbaiki, bagi yang belum diaktifkan segera diaktifasi, kalau yang belum membuat ya dibuat, paling tidak ada itikad tiga bulan kedepan sudah ada proses," kata Aher.

Intinya, sebut Aher, ada sebuah komitmen yang dibangun bersama-sama. Komitmen tersebut yakni menghadirkan Citarum Harum, Citarum Bersih, dengan cara apapun, dan siapapun tidak ada yang membuang limbah apapun ke sungai Citarum.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2018 menugaskan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mengkoordinasikan pengendalian untuk mengembalikan kualitas air Citarum.

Adapun Komandan Satuan Tugas (Satgas) lapangan langsung dipimpin Gubernur Jawa Barat, Pangdam TNI  sebagai Wakil Komandan Satgas bidang penanganan ekosistem, dan Kapolda Jawa Barat menjadi Wakil Komandan Satgas bidang pencegahan dan penegakan hukum.

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, pihaknya telah mengkoordinasikan berbagai instansi menyelesaikan masalah untuk membuat Citarum kembali bersih.

Luhut menghimbau kepada para pihak, supaya melakukan tugas pembenahan Citarum dengan sungguh-sungguh, demi bangsa Indonesia dan kembali menyerukan agar jangan ragu untuk bertindak tegas kepada para pelaku pencemaran.

Pasalnya saat ini, berdasarkan laporan komandan sektor, hanya 20% industri di sekitaran Citarum yang punya IPAL. Ini menyebabkan pencemaran di Citarum semakin parah. Karena jumlah industri yang ada di Citarum mencapai 3.236 industri.

"Ada pelaku industri yang sudah punya IPAL namun tetap membuang limbah sembarangan ke Sungai Citarum," kata Luhut.

Begitupun pada hari ini, berkumpul para pelaku usaha dan industri melakukan Deklarasi Bersama. Mereka ditagih komitmen dalam mendukung pengendalian, pencemaran dan kerusakan DAS Citarum.

Pada kesempatan ini, Ketua Kamar Dagang dan Industri, Ketua Asosiasi Pengusaha Industri Jawa Barat, Perwakilan Perusahaan bersama Gubernur Jawa barat, Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jawa barat dan Kajati Jawa Barat bersama-sama melakukan penandatanganan Deklarasi disaksikan langsung oleh Menko Maritim Luhut Pandjaitan.

“Mari kita kerjakan bersama, kompak dan saling sinergi untuk selesaikan masalah ini. Saya jamin sama anda, pokoknya kalau ada yang melanggar, tak ada urusan dia kaya atau apapun, kita pasti akan tindak. Saya jamin itu,” tegas Menko Luhut.

Ada empat poin yang ditegaskan kembali dalam deklarasi ini, yaitu (1) komitmen perizinan lingkungan hidup dan taat dengan aturan lingkungan hidup yang berlaku, (2) melakukan pengelolaan limbah dengan baik dan benar, (3) melakukan sosialisasi dan edukasi penanganan limbah kepada karyawan dan manajemen perusahaan serta, (4) siap terhadap konsekuensi dan sanksi bila sengaja atau lalai dalam penanganan limbah, dalam perizinan lingkungan hidup.

"Pencegahan dan penegakan hukum adalah esensi dari gerakan mengembalikan harum Citarum. Dari pencegahan melalui edukasi masyarakat, edukasi pegawai pabrik hingga manajemen, serta ada penindakan tegas dari sanksi administrasi dan pidana bagi pelaku pencemaran," ujar Luhut.

Total, sudah 55 kasus limbah industri yang ditindaklanjuti, dimana 31 kasus merupakan limpahan dari Satgas Citarum dan 24 kasus dari tim terpadu. 31 kasus limpahan Satgas Citarum 16 kasus dalam proses lidik, 2 kasus dalam proses sidik, 11 kasus dalam proses sanksi administrasi DInas Lingkungan Hidup dan 1 kasus sudah P21.

Sementara 24 kasus dari Tim Terpadu dengan rincian 16 kasus  dalam proses lidik, 5 kasus dalam proses sidik dan 3 kasus dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk sanksi administrasi.

"Masyarakat berperan besar dalam mengawasi lingkungan sekitar Citarum, pemerintah dan masyarakat bekerja sama menjaga kebersihan Citarum," kata Luhut

GTRA Jabar, Tangani Reforma Agraria Se-efektif Mungkin

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Reforma Agraria merupakan salah satu cita-cita Pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Nawacita dan telah menjadi program prioritas nasional sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan pelaksanaan Reforma Agraria perlu ditangani seoptimal mungkin. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh sumberdaya secara optimal, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan reforma agraria, yaitu terselenggaranya aset reform disertai akses reform.

"Ada lima agenda utama dalam pelaksanaan program Reforma Agraria," kata Gubernur Aher, saat membuka Rakor Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Jawa Barat, di Hotel Papandayan Bandung, Kamis (03/05/2018).

Pertama, buka Aher, yakni penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria. Kedua, yaitu penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Lalu ketiga, kepastian hukum dan legalisasi aset atas tanah obyek reforma agraria.

Kemudian keempat, adalah pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi objek reforma agraria. Terakhir, kelembagaan pelaksanaan reforma agraria Pusat dan Daerah.

"Salah satu implementasi kegiatan pada butir kelima tentang Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah yaitu dengan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)," kata Aher.

GTRA sendiri, terdiri dari unsur-unsur teknis yang melaksanakan penyiapan data dan lokasi serta fasilitasi pemberian aset reform.

"Tentu Gugus Tugas akan bertugas untuk melakukan pendataan, pengarahan, penataan, mana saja yang menjadi bagian dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), kan ada yang berasal dari lahan terlantar, milik negara yang dikuasai masyarakat, dan lahan-lahan lain yang tidak dimanfaatkan selama ini, inilah yang akan menjadi bagian dari TORA," kata Aher.

Adapun unsur-unsur teknis tersebut diantaranya, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Kerja Daerah Kementerian/Lembaga Pusat terkait.

GTRA Provinsi diketuai oleh Gubernur dengan wakil ketua Sekretaris Daerah Provinsi dan anggota Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Pejabat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, serta wakil dari masyarakat yang berpengalaman di bidang reforma agraria.

Sementara keanggotaan GTRA Provinsi, mencangkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, terdiri dari dinas yang membidangi urusan tata ruang, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, koperasi usaha kecil dan menengah, serta pemberdayaan masyarakat, perindustrian, perdagangan, BUMD, Keuangan, ESDM, juga perencanaan pembangunan daerah.

Susunan keanggotaan GTRA tersebut ditetapkan oleh Gubernur. Secara operasional, Gubernur dalam menyelenggarakan Reforma Agraria dibantu oleh Tim Pelaksana Harian yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Pada tahun 2017, pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria baru pada tingkat pusat melalui kegiatan Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi dan Supervisi. Sedangkan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria di Daerah baru dimulai pada tahun 2018 di 33 Provinsi yang anggarannya dialokasikan pada DIPA Kanwil BPN Provinsi.

"Di tingkat Provinsi, GTRA dibentuk untuk membantu pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi," katanya.

Aher pun ingin, redistribusi tanah pada reforma agraria ini, harus dibagikan kepada masyarakat dengan tepat sasaran, dan tepat substansi.

"Serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena disertifikasi oleh BPN, itu harapan kita, Sehingga berdampak baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," harapnya.

Aher menyebutkan, sampai dengan tahun 2019, pihaknya telah menargetkan sekitar 6.000 hektar tanah untuk dapat diredistribusikan, dari potensi reforma agraria sekitar 15.000 hektar.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Sri Mujitono, menuturkan, dalam penyelenggaraan Reforma Agraria, khususnya yang terkait dengan penyelesaian masalah sengketa dan konflik, GTRA Provinsi akan dibantu oleh Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Kepolisian Daerah dan Panglima Daerah Militer.

Adapun tugas GTRA Provinsi diantaranya, menyelesaikan konflik agraria di tingkat Provinsi, juga mengkoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset di tingkat provinsi.

GTRA juga bertugas memfasilitasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Reforma Agraria di tingkat provinsi.

"Kemudian mengkoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan asset dan penataan akses di tingkat provinsi," sambungnya.

Hal lain adalah memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Provinsi serta menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat.

Kertajati Mulai Disosialisasikan Sebagai Bandara Haji dan Umrah

Mitrapolisi/

MAJALENGKA,- ‎Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, yang diproyeksikan bisa melayani penerbangan calon jamaah Haji dan Umrah 2018 mulai disosialisasikan.

Bandara yang akan dioperasikan pada 24 Mei ini, diperkenalkan langsung kepada sekitar 150 agen travel Haji dan Umrah‎, di area Terminal Bandara Kertajati, Rabu 2 Mei 2018. Sosialisasi bandara pemilik three letter code 'KJT' ini disampaikan langsung Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra.

"‎‎Bandara ini ketika sudah beroperasi tentu harapan kita bisa juga melayani kebutuhan masyarakat untuk Haji dan Umrah. Karena pasar untuk umrah ini sangat besar di Jawa Barat," kata Virda‎.

Dalam pemaparannya, Indonesia merupakan negara kedua setelah Pakistan yang menerbangkan sekitar 875.958 jamaah umrah pada 2017 lalu. Setiap tahunnya kenaikan rata-rata hampir 25 persen, dimana pada 2016 lalu jamaah yang menunaikan ibadah ke Tanah Suci hanya sekitar 700.766 jamaah.

Masih kata Virda, Jawa Barat merupakan provinsi yang berkontribusi besar dengan persentase 18 persen untuk memberangkatkan jamaah umrah. "Sehingga kehadiran Bandara Kertajati ini bisa menekan kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta sekaligus mendukung kemudahan transportasi masyarakat yang hendak umroh maupun haji ke Arab Saudi," ucapnya.

‎

Menurutnya, dari segi fasilitas, Bandara Kertajati sudah cukup memadai untuk melayani penerbangan haji dan umrah. Fasilitas untuk kenyamanan calon jamaah juga disiapkan yakni hadirnya, lounge haji dan umroh seluas 1.300 meter2 yang ada di area lantai tiga.

‎

Begitu juga dengan panjangnya landasan pacu yang saat ini masih diangka 2.500 meter. Dengan panjang tersebut maskapai seperti Garuda Indonesia menawarkan pesawat Boeing 737 sebagai penyesuaian terhadap runway yang ada.

Karena untuk menggunakan Boeing 777 yang bisa direct ke Jedah, runway bandara ini harus memiliki panjang sampai 3.000 meter. Sisa dari perpanjangan runway 500 meter saat ini akan dilaksanakan PT Angkasa Pura (AP) II selaku operator bandara dan rampung pada Oktober 2018 mendatang.‎

"‎‎Kita sendiri (area terminal) sudah sangat siap. Tapi kalau ‎dia terbang menggunakan (Boeing) 777 atau Airbus, ada yang namanya technical landing. Kalau 777 itu harus ke Soekarno-Hatta mengisi bahan bakar. Kalau Airbus itu bisa (transit) ke Padang atau Batam," terang Virda.

Namun dari seluruh kesiapan itu, BIJB masih menanti Kementerian Agama (Kemenag) selaku pemilik otoritas untuk pelayanan penerbangan haji 2018 ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi sinyal bahwa Bandara Kertajati dinilai layak untuk memberangkatkan haji tahun ini.‎

‎"Yang pasti kita siapkan semua apapun nantinya keputusan pemerintah untuk melayani penerbangan haji 2018 ini. Karena semua itu keputusannya ada di Kementerian Agama," imbuh Virda seraya menyebut bahwa BIJB sudah melakukan kerja sama strategis Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Azis Madinnah.

‎

Kepala Bagian (Kabag) Sarana Perekonomian Setda Pemprov Jabar Andrie Kustria Wardana mewakili Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyambut baik sosialisasi yang digelar BIJB menghadapi beroperasinya bandara tersebut. Saat ini progres pembangunan BIJB secara keseluruhan sudah mencapai 95 persen dan akan mulai dilakukan soft launching pada 24 Mei mendatang.

‎

"‎Kami selaku pemegang saham mayoritas sangat menyambut baik kegiatan ini. Sosialisasi seperti hal ini sangatlah penting. Karena‎ kita sudah menghitung hari dan 22 hari ke depan Jawa Barat akan memulai sejarah. Ini bisa dikatakan, kehadiran BIJB ini sebagai salah satu untuk memulai perkembangan baru wilayah Cirebon Raya," papar Andri.

Seiring akan rampungnya Bandara Kertajati Pemprov Jabar juga terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan akses jalan menuju bandara. Dalam laporannya, sampai awal Mei tersebut akses jalan sepanjang 1,8 kilometer sudah mencapai 72 persen dan bisa digunakan sebelum bandara dilakukan soft launching.

"Akses sudah 72 persen. Jadi besok lusa ketika beroperasi jalan mulus. Kita juga untuk menuju ke sini  akan ada juga akses Tol yang langsung terhubung ke Cipali. Nanti itu dimulai 2019. Sedangkan Cisumdawu yang bisa dekat ke Bandung akan beres 2020. Jadi sekarang sedang diperjuangkan semua infrastrukturnya," tandasnya.

‎

Wakil Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia‎ (Keshuri) Jawa Barat Yunan Akmal menyambut baik, hadirnya Bandara Kertajati yang akan bisa melayani penerbangan haji dan umroh. Dari segi  bandara inimudah dijangkau baik dari kawasan Bandung Raya dan Cirebon Indramayu Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning). Selain itu fasilitas lounge pada calon jamaah akan membuat jamaah nyaman sebelum melakukan penerbangan jarak jauh.

"‎Akhirnya kita sebagai provinsi terbesar dan jumlah penduduk terbanyak punya bandara internasional sendiri. Jadi enggak perlu ke Jakarta lagi yang sudah sangat macet dan padat untuk melayani penerbangan internasional," kata dia mewakili agen travel PT Gamal Hikmat Pusaka‎.

Agen Travel Jejak Imani yakni ‎Rizaldy Latief juga menyatakan serupa. Kehadiran Bandara Kertajati ini akan semakin meringankan distribusi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. Jawa Barat yang memiliki pangsa pasar banyak harus bisa diakomodir dengan baik. "Karena kalau dari Bandung lebih dekat ke Kertajati. Kalau Jakarta empat sampai jam. Jadi ini memudahkan proses keberangkatan tadi," jelasnya‎ yang mengaku dalam satu tahun memberangkatkan lebih dari 500 jamaah umrah.‎

LKPJ-AMJ Gubernur Jabar Selesai Dibahas DPRD

Mitrapolisi/

BANDUNG - Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Jawa Barat telah selesai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Tahun 2013-2018.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menerima langsung laporan tersebut dari Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari. Penyerahan laporan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Rabu malam (2/5/18).

Dalam Laporan setebal 44 halaman, Pansus I melihat keberhasilan dan kegagalan secara umum selama lima tahun dalam bentuk capaian indikator pembangunan. Dimana targetnya, yaitu:

A. Indeks Pembangunan Manusia pada 2013 mencapai 68,25%, sementara capaian 2017 sebesar 70,05%,

B. Indeks Kesehatan pada 2013 mencapai 80,14 poin, sementara pada 2017 sevesar 80,66 poin,

C. Angka Harapan Hidup pada 2013 mencapai 72,07 tahun, sementara pada 2017 sebesar 72,44 tahun,

D. Harapan Lama Sekolah pada 2013 mencapai 11,81, sementara pada 2017 sebesar 12,30,

E. Rata-Rata Lama Sekolah pada 2013 mencapai 7,58, sementara pada 2017 sebesar 7,96,

F. Indeks Pengeluaran pada 2013 mencapai 68,31%, sementara pada 2017 70,24%, dan

G. Pengeluaran Per Kapita pada 2013 mencapai 9,421, sementara pada 2017 sebesar 10,035.

Data demografis juga menunjukkan, penduduk Jawa Barat saat ini mencapai 48.037.827 jiwa pada 2017. Maka laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,39% sejak 2013. Ada kenaikan jumlah penduduk hingga 2.696.800 jiwa.

Sementara data perekonomian, Pansus melihat ada penurunan sejak 2013. Semula 6,33% menjadi 5,19%. Ini dipicu oleh melambatnya perekonomian nasional dan internasional. Meski demikian LPE Jawa Barat masih di atas LPE Nasional sebesar 5,03%.

Dinamika perekonomian Jawa Barat masih cukup terkendali. Ada penurunan lahu Inflasi sejak 2013 berkisar 9,13% menurun di angka 3,17% pada 2017. "Sehingga dengan kondisi perekonomian Jawa Barat seperti ini masih memberikan daya tarik tersendiri bagi investor baik dalam maupun luar negeri," kata Kusnadi, salah Anggota Pansus I DPRD Jabar dalam laporannya.

Hal tersebut terlihat dari besarnya pertumbuhan PMA maupun PMDN dari Rp 301,40 Triliun menjadi Rp 449,34 Triliun di 2017. Artinya investasi mengalami pertumbuhan seesar 8,98%.

Dunia pendidikan di Jabar juga mengalami peningkatan aksesibilitas dan kualitas. Kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan sebesar 20% dari total APBD kurun waktu 2013-2018 yang telah direalisasikan, diantaranya berupa pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MA rata-rata sebanyak Rp 1.400.000,00/siswa/tahun dan BOS SMP/SMPLB sebesar Rp 1.000.000,00/siswa/tahun.

Selain itu, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) berjumlah lebih dari 20.000 unit, RKB sebanyak 868 unit untuk Perguruan Tinggi Swasta, serta bantuan beasiswa sebanyak 4.640 siswa untuk ke Perguruan Tinggi, selain juga untuk atlet, guru, mahasiswa berprestasi sebanyak 484 orang dengan nilai Rp 97,168 Miliar.

Peningkatan terjadi pula di bidang kesehatan. Indeks Kesehatan meningkat dari 80,14 poin pada 2013 menjadi 81,18 poin pada 2017. Angka Harapan Hidup (AHH) dari 72,09 tahun menjadi 72,77 tahun pada 2017. Ditinjau dari sudut APBD bidang kesehatan telah dilaksanakan alokasi sebesar 10% dari total APBD sejak 2013 hingga 2018.

"Demikian juga dalam bidang SDM, jumlah karya Iptek ada peningkatan, sedangkan kualitas ketahan keluarga ditunjukkan oleh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang meningkat dari 69,57 poin pada 2013 menjadi 71,15 poin pada 2017," tutur Kusnadi di hadapan 59 anggota DPRD Jabar yang hadir dalam paripurna.

Pansus I menyimpulkan, kinerja pemerintahan daerah selama 2017 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMD 2013-2018. Pansus menilai Pemprov Jawa Barat secara sungguh-sungguh berupaya mencapai target dan capaian pembangunan yang sudah ditetapkan bersama DPRD.

"Hal ini patut kita apresiasi. Hal ini terlihat dari lancarnya berbagai macam persoalan yang muncul terkait tugas dan kewenangan pemprov, akibat perubahan peraturan, seperti penanganan dan pengelolaan SMA/SMK yang menyerap anggaran yang besar di tahun 2017 ini," ucap Kusnadi.

Sementara itu, penghargaan dari Pemerintah Pusat menunjukkan bahwa arah pembangunan sudah benar dan sesuai selaras dengan peraturan yang ada. Namun, setelah mengkaji dan melihat dalam tataran implementasi di lapangan, Pansus masih menemukan permasalahan di lapangan yang membutuhkan perbaikan di masa mendatang.

LKPJ Gubernur Tahun 2017 mencatat adanya peningkatan berbagai indikator ke arah positif. Hal ini terlihat dari aspek daya saing provinsi, pelayanan publik, dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Demikian pula dengan aspek pengelolaan keuangan daerah. Terjadi peningkatan yang signifikan. Meski demikian, peran Pendapatan Daerah dari kontribusi BUMD dan pendapatan lain-lain masih belum menunjukkan kenaikan yang berarti. Bahkan, ada yang tidak mampu memberikan kontribusi. Hal ini menurut Pansus, perlu menjadi perhatian dan langkah perbaikan di masa yang akan datang.

Ditemui usai Rapat Paripurna, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengungkapkan, BUMD Provinsi Jawa Barat perlu didorong terus, agar bisa memberikan kontribusi lebih pada Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.

"Pendapatan BUMD yang dikaji oleh Tim Pansus baru dari sisi pajak yang besar dan baru Bank bjb. BUMD yang lainnya juga perlu terus ada dorongan," ujar Ineu.

"Supaya BUMD ini semakin bisa memberikan kontribusi yang lebih bagi PAD yang besar untuk pendapatan di Jawa Barat ini," tambahnya.

Sementara itu, menanggapi laporan Pansus I, Gubernur Ahmad Heryawan dalam sambutannya di Rapat Paripurna mengucapkan terimakasih dan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jabar, khususnya Tim Pansus I LKPJ TA 2017 dan AMJ 2013-2018 yang terlibat secara aktif menelaah LKPJ dan AMJ.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Jawa Barat selama periode RPJMD 2013-2018, yang dibuktikan dengan pencapaian target Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Program (IKP), pencapaian janji kampanye gubernur, serta berbagai prestasi yang diraih, kata Aher tidak akan dapat diraih tanpa kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak di Jawa Barat, khususnya DPRD Provinsi Jawa Barat.

"Teriring harapan, semoga sinergitas yang telah terjalin dengan baik selama ini, dapat terus terjaga untuk dapat berkelanjutan untuk kesuksesan agenda-agenda pembangunan di Jawa Barat ke depan," tandas Aher.

"Saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat selama periode 2013-2018 terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Namun yakinlah bahwa semua yang dilakukan adalah semata-mata untuk menjadikan Jawa Barat lebih maju dan sejahtera untuk semua kita," pungkasnya.

Hardiknas 2018: Tak Hanya Siswa, Semua Kita Wajib Belajar & Kembangkan Kemampuan

Mitrapolisi/

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, program wajib belajar jangan hanya diikuti para siswa. Semua kita wajib belajar dan mengembangkan kemampuan sesuai dengan tuntutan zaman.

Hal tersebut diungkapkan Aher saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Rabu pagi (2/5/18).

"Jangan mengatakan bahwa yang wajib belajar adalah para siswa, hari ini situasinya lain," ungkap Aher.

"Seluruh pengajar secara khusus dan semua kita secara umum wajib mengembangkan, melakukan pembelajaran, mengembangkan kemampuan yang dilakukan hari ini," lanjutnya.

Untuk itu, pada kesempatan ini, Aher mengajak para tenaga pendidik meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya sesuai dengan tuntutan zaman, revolusi industri generasi keempat. Kata Aher, zaman sekarang adalah zaman paling modern yang serba teknologi atau digital, sehingga kemampuan tenaga pendidik pun harus disesuaikan.

"Maka pendidikan yang disiapkan saat ini adalah pedidikan yang tentu cocok dengan dengan tuntutan zaman saat ini," pintanya.

Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tahun, diharapkan bisa menjadi pendorong untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia. Menurut Aher, pendidikan bisa mengubah masa depan dan memajukan kaum suatu bangsa.

"Tidak ada negara manapun di dunia ini yang maju, kecuali kemajuannya itu didahului oleh hadirnya masyarakat terdidik; para pelajar, mahasiswa yang profesional yang handal, berkarakter, sesuai dengan tuntutan zaman," tukasnya.

Aher menambahkan, dimasa kepemimpinannya peningkatan kualitas maupun kuantitas pendidikan di Jawa Barat cukup signifikan. "Jawa Barat bersyukur terkait dengan pendidikan ini hadir kemajuan yang luar biasa baiknya," tutur Aher.

Tercatat Angka Partisipasi pendidikan di Jawa Barat pada 2008 sebesar 48%, dan pada 2018 mengalami peningkatan cukup signifikan di angka 81,25%. Kemudian, pada 2008 jumlah siswa SMA/SMK atau sederajat di Jawa Barat sebesar 840.000 siswa/i dan pada 2018 meningkat tajam menjadi 2,1 juta siswa/i.

Sementara dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pada 2008 ada di posisi 16 dari seluruh provinsi. Dan pada 2018 IPM Jabar ada di posisi sepuluh 10 besar. "Ini semua berkat kerja keras kita semua, masyarakat Jawa Barat," ucap Aher.

Pada peringatan Hardikas kali ini, Pemprov Jawa Barat memberikan bantuan pendidikan untuk SMA/SMK atau sederajat di Jawa Barat. Gubernur Aher memberikannya secara simbolis kepada penerima bantuan, diantaranya:

1. Paket Pemberian Bantuan Komputer Client untuk SMA di Jawa Barat sebanyak 2.540 unit bagi 127 sekolah, masing-masing 20 unit senilai Rp25.400.000.000,00;

2. Paket Pemberian Bantuan Komputer Server untuk SMA di Jawa Barat sebanyak 127 unit bagi 127 sekolah senilai Rp2.286.000.000,00;

3. Paket Pemberian Bantuan Smaftboard untuk SMA di Jawa Barat sebanyak 100 unit bagi 100 Sekolah senilai Rp13.300.000.000,00;

4. Paket Pemberian Bantuan Mebelair Kelas & Kantor untuk SMA di Jawa Barat bagi 115 sekolah untuk 2 ruang senilai Rp9.937.000.000,00;

5. Paket Pemberian Bantuan Alat Peraga IPA untuk SMA di Jawa Barat sebanyak 24 paket bagi 24 sekolah senilai Rp2.244.000.000,00;

6. Paket Pemberian Bantuan Beasiswa PAGM senilai Rp13.546.000.000,00;

7. Paket Pemberian Bantuan Hibah Pendidikan Di Luar Domisili (PDD) di Jawa Barat sebanyak 3 paket bagi 3 PTN senilai Rp184.547.000.000,00;

8. Paket Pemberian Bantuan Printer untuk SLB Negeri di Jawa Barat sebanyak 310 unit bagi SLB se-Jawa Barat senilai Rp3.100.000.000,00;

9. Paket Pemberian Bantuan Kursi dan Meja Siswa Untuk SLB Negeri di Jawa Barat sebanyak 750 unit bagi 750 SLB Negeri senilai Rp1.042.500.000,00;

10. Paket Pemberian Bantuan Ruang Kelas Baru untuk SLB Negeri di Jawa Barat sebanyak 2 Lokasi bagi 5 SLN Negeri senilai Rp1.000.000.000,00;

11. Paket Pemberian Bantuan Aula Serba Guna untuk SLB Negeri di Jawa Barat sebanyak 3 Lokasi bagi 3 SLB Negeri senilai Rp3.000.000.000,00;

12. Paket Pemberian Bantuan Infrastruktur untuk SLB Negeri di Jawa Barat sebanyak 5 Lokasi bagi 5 SLB Negeri senilai Rp1.000.000.000,00;

13. Paket Pemberian Bantuan Komputer Client untuk SMA di Jawa Barat sebanyak 2.540 unit bagi 127 sekolah masing-masing 20 unit senilai Rp25.400.000.000,00;

14. Bantuan Gubernur Jawa Barat Berupa Peralatan Simulator untuk SMK Negeri 2 Kabupaten Subang pada Jurusan Nautika Kapal Niaga senilai Rp2.508.000.000,00;

15. Bantuan Gubernur Jawa Barat Berupa Peralatan Simulator untuk SMK Negeri 1 Mundu Kabupaten Cirebon pada Jurusan Nautika Kapal Niaga senilai Rp3.217.000.000,00;

16. Bantuan Gubernur Jawa Barat untuk RKB SMK di Lingkungan PGRI sebanyak 1 lokasi senilai Rp1.000.000.000,00; dan

17. Bantuan Gubernur Jawa Barat untuk RKB SMK di Lingkungan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) sebanyak 1 lokasi senilai Rp1.000.000.000,00.

Selain itu, diberikan pula penghargaan kepada Juara 1 Southeast Asian Creative Camp 2018 kepada SMK AL Wafa Ciwidey, Kabupaten Bandung.

Hardiknas Ini Mendikbud Ajak Insan Pendidik Bermuhasabah

Hari Pendidikan Nasional 2018 ini mengambil Tema: “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. Sesuai dengan tema tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy, mengajak insan pendidikan Indonesia menjadikan Hardiknas sebagai momentum untuk merenungkan hubungan erat antara pendidikan dan kebudayaan. Sebagaimana tecermin dalam ajaran, pemikiran, dan praktik pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara.

"Peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini juga kita jadikan momentum untuk melakukan muhasabah, mesu budi, atau refleksi terhadap usaha-usaha yang telah kita perjuangkan di bidang pendidikan," kata Mendikbud dalam amanatnya yang dibacakan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada Upacara Hardiknas 2018 Tingkat Provinsi Jawa Barat. 

Selain itu, menurut Mendikbud, kita perlu menerawang ke depan atau membuat proyeksi tentang pendidikan nasional yang kita cita-citakan. "Pada Hari Pendidikan Nasional 2018 ini kita perlu merenung sejenak untuk menengok ke belakang, melihat apa yang telah kita kerjakan di bidang pendidikan, untuk kemudian bergegas melangkah ke depan guna menggapai cita-cita masa depan pendidikan nasional yang didambakan," katanya.

Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, BAB I, Pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan kebudayaan nasional merupakan akar pendidikan nasional. Di sinilah terjadinya titik temu antara pendidikan dan kebudayaan.

Jika kebudayaan nasional kita menghujam kuat di dalam tanah tumpah darah Indonesia, akan subur dan kukuh pulalah bangunan pendidikan nasional Indonesia. Di samping itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan akan mempertegas posisi kebudayaan nasional sebagai ruh, pemberi hidup, dan penyangga bangunan pendidikan nasional kita.

"Oleh sebab itu, kebudayaan yang maju adalah prasyarat yang harus dipenuhi jika ingin pendidikan nasional tumbuh subur, kukuh, dan menjulang," kata Mendikbud.

Pemerintah telah gencar membangun infrastruktur disertai dengan pembangunan sumber daya manusia secara serius dan terencana. Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah telah membangun dan memperkuat infrastruktur di hampir semua penjuru tanah air.

Walaupun belum sepenuhnya selesai, Mendikbud menilai hal tersebut manfaatnya sudah dapat dinikmati. Diantaranya semakin mempermudah kerja pendidikan dalam memperluas akses, walaupun pada saat yang sama memaksa kerja pendidikan mesti sigap merespons secara positif terhadap perubahan tata nilai, sebagai dampak dari perkembangan infrastruktur tersebut.

"Pendidikan juga harus menyiapkan tenaga technocraft, tenaga terampil dan kreatif, yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perubahan dunia kerja yang kian cepat dan memiliki kemampuan berpresisi tinggi untuk mengisi teknostruktur sesuai dengan kebutuhan," imbuhnya.

Bersamaan dengan pembangunan infrastuktur pendidikan dan kebudayaan, dilakukan juga penguatan sumber daya manusia (SDM). Hal ini penting sebagai modal andal dan siap menghadapi perubahan zaman.

"Oleh karena itu, mulai tahun ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencanangkan prioritas pembangunan pada penguatan SDM. Di sinilah peran dan tanggung jawab pendidikan dan kebudayaan akan semakin besar," pungkas Mendikbud.

UPAYA PEMPROV JABAR BANGUN BANDARA KERTAJATI DIGANJAR PENGHARGAAN

Mitrapolisi/ 

BANDUNG--Upaya dan inisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka mendapat penghargaan khusus dari Pemerintah Pusat.

Penghargaan khusus tersebut diberikan oleh Kementerian Bappenas dan Agraria Tata Ruang (ATR) dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Hotel Sahid Jakarta, Senin (30/4/2018) pagi.

Disaksikan Presiden RI Joko Widodo penyerahan dilakukan oleh Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro kepada Sekda Jabar Iwa Karniwa yang hadir mewakili Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya berkomitmen dalam percepatan pembangunan BIJB.

"Bandara Kertajati ada komitmen yang kuat dari Pemprov Jabar dan stakeholder lainnya sehingga pada Juni 2018 bisa digunakan. Cita-citanya calon haji berangkat dari Kertajati. Kalau bisa dilakukan, ini menjadi reputasi internasional. Sekitar 38 ribuan calon haji Jawa Barat akan berangkat dan mendarat di Kertajati," katanya.

Percepatan pembangunan ini, katanya, dilakukan dengan cara mendorong BIJB supaya segera menyelesaikan pekerjaannya membangun bandara. Termasuk, katanya, pembagian saham BIJB dengan Angkasa Pura II.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan penghargaan ini terbilang istimewa karena hasil penilaian khusus dari pemerintah pusat pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terkait pembangunan infrastruktur dimana proyek BIJB dipilih sebagai contoh nyata keberhasilan daerah.

"Alhamdulillah, ini penghargaan khusus satu-satunya bagi Jabar. Satu-satunya, dari 34 provinsi hanya Jabar yang meraih penghargaan ini," katanya.

Pemerintah memuji kerja keras Pemprov Jabar yang tak hanya melahirkan inisiatif namun juga memberikan porsi besar APBD dan kontribusi guna membangun bandara yang akan diresmikan pada Juni 2018 mendatang ini. "Bukan hanya insiatifnya tapi komposisi Jabar pada proyek ini mencapai 60%," ujarnya.

Selain itu Pemprov juga dinilai berhasil menerapkan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam BIJB dengan melibatkan pihak lain dalam kepemilikan saham. Tak hanya komposisi saham provinsi yang mayoritas di BUMD PT BIJB juga ada PT Angkasa Pura II, Danareksa hingga pertama kalinya PNS memiliki saham lewat Koperasi  Konsumen Praja Sejahtera.

"Pembangunannya juga relatif lancar dan hasil pembangunannya dinilai lebih baik dibanding bandara yang lain. Ini yang membuat Pak Presiden melalui Kementerian Bappenas memberikan penghargaan khusus satu-satunya bagi Jabar," katanya.

Iwa mengatakan pihaknya mewakili Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku bersyukur dan bahagia atas penghargaan ini. Terwujudnya Bandara Kertajati menurutnya juga datang dari atas dukungan DPRD Jabar, Pemkab Majalengka dan masyarakat Majalengka serta komponen yang lain.

"Atas dukungan semua pihak, bandara ini bisa terwujud dengan baik. Alhamdulillah di luar dugaan ini mendapat apresiasi dari Bapak Presiden melalui Kementerka Bappenas. Jabar mendapat penghargaan satu-satunya provinsi dari 34 provinsi di Indonesia," pungkasnya.