Selasa, 09 April 2019

PENGUNDURAN WAKTU PELANTIKAN PASANGAN BUPATI CIAMIS SERTA PASANGAN WALKOT BOGOR HASIL PILKADA SERENTAK TH 2018

Mitrapolisi.co.id/

BANDUNG, 25 Maret 2019 -- Sehubungan dengan pengunduran waktu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis serta Walikota dan Wakil Walikota Bogor hasil Pilkada Serentak tahun 2018 yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 7 April 2019, perlu disampaikan bahwa hal tersebut merupakan tindaklanjut dari Surat Mendagri Nomor 131/2473/SJ tanggal 18 Maret 2019 yang ditujukan kepada para Gubernur KDH Provinsi di seluruh Indonesia, yang menyebutkan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, maka demi kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah disarankan agar pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih masa jabatan 2019-2024 dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.
 
Dengan demikian, kebijakan pengunduran waktu tersebut bersifat nasional yang berlaku bagi seluruh daerah tidak hanya untuk Jawa Barat. Hal yang perlu dipahami bahwa pada dasarnya pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memang merupakan kewenangan Presiden RI, namun untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat disebutkan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kewenangannya dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Karena itu Presiden atau pemerintah pusat (melalui Kemendagri) bisa menarik atau mengatur kembali kewenangan Gubernur dalam melantik Bupati/Walikota dan wakilnya, termasuk dalam hal waktu dan tempat pelantikan.
 
Sebagai informasi tambahan, bahwa sebelum pengunduran waktu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis serta Wali Kota dan Wakil Wali kota Bogor tersebut, Mendagri juga melalui surat Nomor 131.32/2095/SJ tanggal 6 Maret 2019 telah meminta Gubernur Jawa Barat untuk mengundurkan waktu Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih hasil Pilkada Serentak tahun 2018 yang sedianya akan dilantik sesuai Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada tanggal 19 Maret 2019 menjadi setelah Pemilu 2019. Pengunduran waktu ini disamping ditujukan untuk menjaga kondusifitas daerah menjelang Pemilu Tahun 2019 juga terkait dengan status Bupati Cirebon terpilih yang sedang menjalani proses hukum.
 
Meskipun Gubernur Jawa Barat memutuskan untuk mengikuti arahan Mendagri untuk mengundurkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis serta Walikota dan Wakil Walikota Bogor, namun ruang dialog akan tetap terbuka melalui komunikasi intensif dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Ciamis dan Kota Bogor, untuk mengevaluasi perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta kondusifitas di kedua daerah tersebut.
 
Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berharap para Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta segenap masyarakat di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, dan Kota Bogor dapat memahami kebijakan pengunduran waktu pelantikan ini. Diharapkan juga dapat turut serta menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan serta keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga pelaksanaan Pemilu tahun 2019 selesai agar pelantikan para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut dapat segera dilaksanakan.*

BAPPEDA JABAR AJAK WARGA MANFAATKAN APLIKASI WARNA JABAR

Mitrapolisi.co.id/ 
BANDUNG – Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Jawa Barat Yuke Mauliani Septina mengajak masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui aplikasi Warna Jabar yang baru diluncurkan Pemprov Jabar.
Menurutnya, masukan dari warga sangat penting guna memperbaiki kinerja Pemprov Jabar dalam pelayanan publik. “Diharapkan masyarakat dapat segera mengakses aplikasinya, karena kami juga butuh informasi apa saja yang mau direncanakan. Sehingga bisa dibilang aplikasi ini bisa menjembatani komunikasi yang lebih intens dengan masyarakat,” ujarnya dalam acara Jabar Punya Informasi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (28/3/19).
 
Aplikasi Warna Jabar atau Warga Merencana Jabar ini merupakan web aplikasi yang dikembangkan Bappeda untuk menyerap ide, gagasan, konsep, dan aspirasi warga mengenai pembangunan. Aplikasi ini merupakan upgrade dari SMS Jabar Membangun. Aplikasi tersebut bisa diakses di alamat http://www.bappeda.jabarprov.go.id/warnajabar.
 
Selain bebas memberikan pemikirannya, warga juga akan ditanya pendapatnya perihal infrastruktur jalan, layanan air bersih, pendidikan SMA/SMK, serta ruang publik yang diinginkan. “Tidak banyak pertanyaannya bagi masyarakat. Kan harus simpel, jadi hanya ada lima pertanyaan,” ungkapnya.
 
Menurut Yuke, masukan dari Warna Jabar ini bisa dijadikan bahan pertimbangan Bappeda dalam merancang Rencana Pembangunan Janka Menegah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan.
 
Kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2018 yang merupakan hasil kerja RPJMD 2013-2018. RPJMD 2013-2018 diwarnai pergantian tiga kepala daerah. Pertama Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar sebagai kepala daerah terpilih 2013, dilanjutkan Moch Iriawan sebagai penjabat, lalu Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum sebagai kepala daerah terpilih 2018.
 
Menurut Yuke, banyak hal yang dikolaborasikan dari tiga Pimpinan Daerah tersebut agar sasaran dan target RPJMD tercapai.  Banyak harapan masyarakat pada pemerintah Pemprov Jabar, baik dari segi infrastruktur, sosial dan budaya.
 
“Pada intinya semua pembangunan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak hal yang mungkin nanti masyarakat peroleh untuk kesejahteraan maupun hal-hal yang lainnya,” katanya.
 
Dia melanjutkan, lima tahun ke depan Jabar harus bekerja keras menjawab berbagai tantangan. Mulai dari pendidikan dimana Gubernur ingin ada sekolah satu atap dari SD, SMP dan SMA/SMK dalam satu kawasan. Lalu dari segi kesehatan ada program Layad Rawat.
 
“Jadi masyarakat miskin tak perlu lagi mikir ongkos nggak perlu mikir lagi apa-apa lagi. Tim medis yang datang ke pasien, rujukannya manakala harus dibawa ke rumah sakit kita pun siap membawa,” jelasnya.
 
Selain itu, infrastruktur jalan juga menjadi pekerjaan cukup berat. Sebab Gubernur menargetkan 100 persen jalan mulus dalam lima tahun denhan konektivitas yang semakin baik.
 
“Kami juga akan meneruskan lagi pembangunan bandara. Terus juga ada beberapa pembangunan besar seperti jalan tol dan pelabuhan. Mudah-mudahan akan terwujud 5 tahun ini,” ujar Yuke.

RAPAT PARIPURNA DPRD JABAR LAPORAN GUB JABAR TENTANG LKPJ

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan Laporan Keterangan Pert anggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun anggaran 2018 kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung.  
 
Didampingi Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum, Ridwan Kamil menyampaikan laporan berbagai program pembangunan selama tahun 2018 baik pada masa guburnur lama yakni Ahmad Heryawan dari Januari sampai pertengahan September, maupun pada masa kepemimpinannya dari September sampai Desember 2018.
 
 Emil, sapaan Gubernur menyatakan hampir 90 persen isi laporan dalam LKPj tahun 2018 merupakan kinerja Gubernur Jabar periode sebelumnya yakni Ahmad Heryawan bersama Wakilnya Deddy Mizwar.
 
"90 persen menyampaikan kinerja Pak Aher kan, yang alhamdulillah baik," ujarnya.
 
Sementara 10 persennya merupakan pembangunan hasil kerjanya bersama Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum yang dilantik pada September 2018. "10 persen nya melaporkan rilis-rilis program 100 hari saya yang juga bagian dari 2018, dan alhamdulillah juga baik," kata Emil.
 
Menurut Emil, secara umum pencapaian pembangunan di tahun 2018 berjalan baik dan meningkat. Dari sisi ekonomi pertumbuhan meningkat menjadi 5,6 persen dari sebelumnya 5,1 persen. Begitu pula dengan penanaman modal, tercatat selama tahun 2018 sebesar Rp160 triliun.
 
"Secara umum pencapaian baik, ekonomi meningkat jadi 5,6 persen dari 5,1 persen artinya pertumbuhan baik. Kita juara 1 investasi nilainya Rp160 triliun disusul DKI Jakarta, Jawa Timur dan Banten," sebut Emil.
 
Namun menurutnya, ada dua hal penting yang masih harus diperbaiki yaitu mengenai pengangguran terbuka dan ketimpangan sosial. Gubernur  menargetkan kedua masalah tersebut akan diselesaikan dalam lima tahun kepemimpinannya.
 
"Yang harus kami cermati mengenai pengangguran terbuka dan ketimpangan. Dua hal itu insyaallah dalam lima tahun kepemimpinan saya akan kita perbaiki dan maksimalkan. Itu saja secara umumnya, lainnya, elektrifikasi sudah 99%, kemantapan jalan juga baik," tuturnya.
 
Setelah dilaporkan Gubernur, LKPj tersebut dipamerkan di area parkir timur Gedung Sate sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keterbukaan kepada publik.
 
Pameran menampilkan hasil kerja pemerintah di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial budaya, politik, sumber daya manusia, maupun  infrastruktur fisik.
Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih 9 penghargaan pada ajang Public Relation Indonesia Award (PRIA) 2019. Bahkan digelaran PRIA keempat ini Jabar dinobatkan sebagai peraih Platinum Award.
 
Setelah melalui tahap penjurian yang terdiri atas beberapa tahap, Dewan Juri memutuskan memberikan penghargaan Provinsi Jawa Barat untuk:
 
1. Media Cetak Java Lane Edisi 05 Tahun 2018;
2. Media Cetak Java Lane Edisi 06 Tahun 2018;
-- gold winner (untuk dua majalah)
3. Website Pemerintah Jawa Barat - silver winner
4. Media Sosial Pemerintah Jawa Barat- silver winner
5. Penanganan Krisis Pemerintah Jawa Barat - gold winner
6. Program GPR “100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar” - silver winner
7. Departemen PR Pemerintah Provinsi Jawa Barat - gold winner
8. Faiz Rahman sebagai Pemenang PRIA 2019 sebagai Best Presenter kategori pemerintah daerah
9. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai: Pemenang PR INDONESIA Awards Kategori Pemerintah Provinsi Terpopuler di Media 2018.
 
"Alhamdulillah kita raih 9 penghargaan sampai yang terbaik platinum untuk pemerintah daerah," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, usai menerima penghargaan.
 
Menurut Emil, raihan itu menandakan dimensi kehumasan sangat besar dan kompleks. Tetapi disetiap dimensi tersebut pihaknya mencoba menghadirkan kualitas informasi yang terbaik.
 
"Tentu dengan cara yang relevan sesuai dengan kebutuhan audience nya. Ini juga menunjukan provinsi Jabar sangat mengikuti perkembangan zaman," ujar Ridwan Kamil.
 
PRIA merupakan penghargaan bergengsi dan komprehensif bagi kehumasan Indonesia. Ajang tahunan ini juga menjadi barometer keberhasilan Humas. Dalam acara malam penganugerahan PRIA ke-4 2019 kali ini hadir 600 Humas instansi pemeritah dan perusahaan se-Indonesia.
 
Menurut founder dan CEO PR Indonesia Asmono Wikan, PRIA merupakan komitmen PR Indonesia dalam mengapresiasi kinerja Humas dari korporasi, Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
 
"PRIA mencerminkan pencapaian tertinggi kinerja komunikasi korporasi atau organisasi," ujarnya.
 
Semua penilaian berbasis penjurian, dimana dewan juri terdiri dari pakar Humas, konsultan, tokoh, jurnalis, fotografer senior, pakar desain dan branding serta pakar media sosial.
 
"PRIA 2019 jadi momen yang sangat spesial karena berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat," ucap Asmono.
 
Peluncuran Kanal TV West Java Network dan Majalah West
 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Humas dan Keprotokolan menandatangani Komitmen Bersama dengan PT Link Net Tbk (First Media) untuk berkolaborasi dalam penyebarluasan informasi dan program, melalui kanal televisi Pemdaprov Jabar, West Java Network.
 
Penandatanganan dilakukan di Bandung, Kamis (28/3/19), tepat sebelum peluncuran West Java Network oleh Gubernur Jawa Barat pada ajang PR Indonesia Awards, di hari yang sama.
 
West Java Network -- Kanal televisi Pemdaprov Jabar menyajikan tayangan alternatif mengenai Jawa Barat dalam format berita, talkshow, feature, variety show, dengan semangat edutainment -- edukasi + entertainment.
 
West Java Network tidak hanya menyajikan perspektif Pemprov Jabar, namun juga sisi religi, pariwisata, humaniora, entertainment yang dikemas dengan gaya yang pop, serta kekinian. West Java Network bisa ditonton di channel 50 TV Kabel First Media.
 
Lima Program Unggulan West Java Network : Jabar News; Japri (Jabar Punya Informasi); Tepas (Temu Pimpinan Untuk Aspirasi Masyarakat); Uliner (Ulin bari Kuliner); Ngopi Saraosna jadi Vlog.
 
Masih pada ajang yang sama, Gubernur Emil meluncurkan juga media cetak baru yang diberi nama West. Yang berbeda dengan majalah internal lainnya, konten majalah ini difokuskan mengenai investasi.
 
"Kami hari ini resmi me-launching majalah West," katanya di hadapan 600 insan humas pemerintahan dan perusahaan yang hadir di acara itu.
 
Majalah yang dikelola oleh bagian Humas dan Keprotokoleran Setda Jabar tidak diperuntukkan bagi umum melainkan bagi para pembuat kebijakan, antara lain duta besar, kepala daerah, CEO, manajer perusahaan dan lembaga. Tujuannya, untuk menarik minat mereka berinvestasi. Sebab, kontennya yang dihadirkan pun membahas tentang potensi dan keunggulan berinvestasi di Jabar.
 
"Ini bukan untuk umum tapi bagi decission makers, nanti mereka baca ternyata investasi di Jabar sangat menguntungkan," ujar Emil.
 
Ia berharap ketertarikan tersebut selanjutnya dapay ditingkatkan menjadi kontrak bisnis yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
 
"Nantinya saya akan memanen investasi ini ke dalam kontrak bisnis," katanya.
 
Sebagai catatan, nilai investasi di Jabar tahun 2017 mencapai Rp160 triliun yang merupakan tertinggi di Indonesia disusul DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah. Ini menunjukkan selain alamnya yang indah dan kaya budaya, Jabar juga menjadi tempat favorit untuk investasi dunia. Kehadiran majalah West ditargetkan akan semakin meningkatkan volume dan nilai investasi.
 
"Saya titipkan ke Humas untuk selalu bergerak di dinamika zaman supaya relevan dengan inovasi khas zaman sekarang," kata Emil.

KANG EMIL "KELOLA SAMPAH PLASTIK JADI SOLAR"

Mtrapolisi/
BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani kerja sama dengan perusahaan pengolahan sampah plastik asal Inggris Plastic Energy Limited untuk mengubah plastrik menjadi solar. Rencananya pengolahan sampah model ini akan diterapkan di enam kota Jawa Barat.
 
Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Kirk Evan mewakili Plastic Energy, di Gedung Pakuan, Jalan Cicendo, Kota Bandung, Kamis (28/3/19).
 
Gubernur Ridwan Kamil mengungkapkan, Plastic Energy merupakan perusahaan lingkungan terbaik dan terbesar di Inggris yang berminat mengajak Pemprov Jabar memerangi sampah plastik menjadi bahan bakar solar.
 
"Mereka berminat mengajak kami memerangi sampah plastik menjadi berguna. Kita tahu Indonesia dikenal sebagai penyumbang sampah plastik ke lautan," kata Gubernur yang akrab disapa Emil.
 
Enam kota dipilih karena memiliki produksi dan konsumsi plastik yang cukup tinggi. Enam kota itu yakni Kota Bandung, Bogor, Bekasi, Depok, Cirebon, dan Kota Tasikmalaya.
 
"Sudah disepakti teknologi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar solar ini akan diterapkan di Jabar. Kota Bandung, Bogor, Bekasi, Depok, Cirebon dan Tasikmalaya yang produksi sampah rutinnya sangat banyak dan konsumsi plastiknya tinggi," jelasnya.
 
Menariknya, Plastic Energy akan menghibahkan dana sebesar 20 juta dolar atau sekitar Rp280 miliar. Dana ini untuk studi kelayakan yang akan dilakukan pada Agustus 2019 sampai Maret 2020. Dengan begitu penerapan teknologi pengolahan sampah plastik ini akan dimulai pada Maret 2020.
 
"Akan studi kelayakan dulu hingga Maret 2020, setelah itu kita akan mulai memproses," ujar Emil.
 
Selain sebagai percontohan green development di Indonesia, proyek ini juga ada sisi bisnisnya. Total investasi pada proyek tersebut mencapai 200 juta dolar atau sekitar Rp2,8 triliun.
 
"Ini menunjukkan Jabar di mata dunia dilihat sebagai provinsi yang pro bisnis yang juga melahirkan mutual benefit yang juga terhadap lingkungan," kata Emil.
 
Krik Evan menjelaskan, dari 1 kilogram sampah plastik yang diolah akan menghasilkan 0,8 liter solar. Sampah plastik yang diolah adalah sampah plastik rumah tangga dan makanan. Sementara, area untuk pengolahan ini membutuhkan luas 1 hektare.
 
"Sampah plastik rumah tangga dan bungkus makanan, itu yang kita olah," ucapnya.
 
Alasan Jawa Barat yang dipilih, menurutnya karena Gubernur Ridwan Kamil memiliki komitmen yang kuat memerangi sampah plastik. Setelah berhasil akan diterapkan di provinsi lain di Indonesia dan Jabar menjadi pilot project.
 
"Kita pilih Jabar karena Pak Ridwan sudah berkomitmen kepada saya untuk pengolahan sampah plastik dan ada satu potensi agar bisa menjadi contoh untuk provinsi lain di Indonesia," tutur Evan.
 
Jabar menjadi satu-satunya daerah di Asia yang menerapkan teknologi pengolahan sampah plastik ini. (*)

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencanangkan gerakan 100 Embung Juara Untuk Menjamin Stock Air

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencanangkan gerakan 100 Embung Juara untuk menjamin ketersediaan air bersih di Jawa Barat. Gerakan ini meliputi normalisasi, peningkatan kapasitas, serta pengamanan mata air 100 situ yang ada di enam wilayah sungai Jawa Barat.
Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka puncak peringatan Hari Air Sedunia tingkat Jawa Barat di Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, Jumat (29/3/19).
 
"Kami mencanangkan mulai sekarang yang namanya air di Jawa Barat sebisa mungkin multifungsi. Jadi air tidak hanya untuk fungsi dasar tapi ada fungsi lainnya sesuai kewajarannya,” ujar Emil, sapaan akrab Gubernur.
 
Menurutnya, dengan 100 Embung Juara kebutuhan air di Jawa Barat diupayakan bisa terpenuhi. Tidak saja bagi masyarakat untuk kepentingan mandi cuci kakus, tapi juga kepentingan industri, pariwisata, perikanan, dan kebudayaan.
 
“Ada bidang air yang bisa jadi sumber ekonomi, kemudian mana bidang air yang bisa jadi sumber tempat terjadinya sebuah peristiwa kebudayaan," ujar Emil, sapaan akrab Gubernur.
 
Emil juga mendorong pemerintah kota/kabupaten memaksimalkan fungsi waduk dan pantai yang sudah ada di daerah masing-masing, misalnya untuk olahraga air (water sport) dan gelar budaya.
 
"Kita juga sudah mencanangkan bahwa ekonomi Jawa Barat yang paling luar biasa adalah pariwisata. Karena keindahannya, Jawa Barat sangat punya potensi menjadi provinsi pariwisata terbaik. Di tahun 2019 kami sedang menyiapkan revitalisasi, agar visi multifungsi tadi menjadi kenyataan," jelas Emil.
 
Emil menyebutkan sejumlah bidang air yang akan tersentuh revitalisasi dan penataan oleh Pemprov Jabar di antaranya, Waduk Darma di Kabupaten Kuningan, Situ Ciburuy (Kabupaten Bandung Barat), Situ Rawa Kalong (Kota Depok), Kalimalang (Kota Bekasi), dan Break Water di Kabupaten Pangandaran.
 
Di sektor waduk, kata Emil, Pemprov Jabar mendukung program strategis pemerintah pusat yang akan menghadirkan tujuh bendungan di Jawa Barat. Setelah Bendungan Jatigede di Kabupaten Sumedang selesai, memnurutnya pemerintah pusat merencanakan membangun Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor, Bendungan Sukamahi (Kabupaten Bogor), Bendungan Sadawarna (Subang dan Sumedang), Bendungan Kuningan (Kuningan), Bendungan Cipanas (Sumedang), Bendungan Leuwikeris (Ciamis dan Tasikmalaya), dan Bendungan Matenggeng di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
 
Puncak peringatan ke-27 Hari Air Sedunia tingkat Jawa Barat ini mengambil tema “Leaving No One Behind” yang dapat diartikan semua harus mendapatkan akses air bersih. Gubernur menyatakan komitmennya untuk berupaya menghadirkan jaminan air bersih sebagai hak setiap warga Jabar.
 
"Di acara puncak peringatan Hari Air Sedunia tahun 2019, kami berkomitmen menjadikan air minum, air bersih, dan sanitasi sebagai hak dasar rakyat. Bahasa Inggrisnya 'Leaving No One Behind', jadi tidak boleh satu warga pun, baik di Kuningan dan di Jawa Barat tertinggal terhadap akses air," katanya.
 
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Lina Amin mengingatkan air sebagai hak dasar tiap warga merupakan syarat mutlak pembangunan berkelanjutan.
 
Peringatan Hari Air Sedunia di Kabupaten Kuningan diharapkan dapat menjadi momentum meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah, dan swasta untuk peduli air sebagai penopang kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan.
 
Dalam rangka Hari Air Sedunia ini, Dinas SDA memiliki banyak program kerja yang sudah dilakukan, di antaranya Kampanye Peduli Air, Bebersih Sungai dan Saluran Irigasi di seluruh UPTD.
 
Puncak peringatan Hari Air Sedunia di Kabupaten Kuningan ini, kata Lina, melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten, komunitas, swasta, dan media. "Kita perlu bersinergi dengan skema kolaborasi untuk memaksimalkan derajat multipihak dalam memberdayakan air," katanya.
 
 
Selaku tuan rumah, Bupati Kuningan Acep Purnama mengajak agar Hari Air Sedunia menjadi titik balik pelestarian alam dan lingkungan. Sebab menurutnya, air sangat berkaitan dengan kehidupan sehari- hari manusia. "Hampir semua aktivitas kita menggunakan air. Jadi kita wajib melestarikan air," tandasnya.
 
Peringatan Hari Air Sedunia dilaksanakan berdasarkan Sidang Umum ke-47 PBB pada 22 Desember 1992 di Rio Janeiro, Brasil. Semua negara yang hadir sepakat 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia.
 
 

Sekda Jabar Iwa Karniwa Canangkan Gelar Kolosal Kawih Asuh Barudak

mitrapolisi.co.id/
BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mencanangkan Gelar Kolosal Kawih Asuh Barudak yang diikuti sekitar 1.000 pelajar di halaman depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (30/3/19).
 
Gelar Kolosal Kawih Asuh Barudak merupakan perlombaan kawih Sunda karya cipta Ubun R. Kubarsah bagi anak-anak untuk menanamkan kecintaan generasi muda pada seni tradisional Sunda.
 
Gelar Kolosal ini diselenggarakan Pemprov Jabar yang bekerja sama dengan Paguyuban Pasundan, Angkatan Muda Siliwangi (AMS) dan Daya Mahasiswa Sunda (Damas), serta masyarakat pelestari seni tradisional.
 
Ubun R. Kubarsah adalah seorang budayawan Sunda yang telah menerima penghargaan nasional berupa Anugerah Komponis Indonesia 2018 dari Perpustakaan Nasional RI sebagai Komponis Pelestari Musik Tradisi Sunda. Selain itu Ubun pernah mendapat penghargaan internasional dari Standard Music Number (ISMN), sebuah komunitas kesenian yang berbasis di Berlin, Jerman.
 
Menurut Iwa, Jawa Barat adalah provinsi pelopor di Indonesia yang berhasil menciptakan lagu anak-anak berbahasa daerah. Diketahui tema yang diangkat para pencipta lagu anak Sunda ternyata mengandung 18 kriteria pendidikan karakter nasional. Pendidikan karakter bangsa berbasis kearifan lokal sejak usia dini, katanya, penting untuk dikembangkan.

Senin, 08 April 2019

Ridwan Kamil Dinobatkan sebagai 'Gubernur Milenial'




Mitrapolisi.co.id/JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinobatkan sebagai ‘Millennial Governor of The Year’ atau ‘Gubernur Milenial’ pada ajang  Anugerah Indonesia Maju 2018- 2019 yang digelar media grup Warta Ekonomi dan harian Rakyat Merdeka, di Ballroom Pullman Hotel, Jakarta, Senin (8/4/19) malam.


"Apapun berita baik tentu kita syukuri, ada apresiasi bahwa perubahan hadir terlihat, saya kira itu hal yang kita syukuri," ujar Gubernur Ridwan Kamil usai menerima anugerah.


Menurutnya, apa yang dia kerjakan bukan semata mengejar penghargaan. Akan tetapi bekerja karena amanah rakyat dan tuntutan jabatan. Adapun penghargaan yang diterimanya dia anggap sebagai indikator kehadiran perubahan dari apa yang dikerjakan.

"Saya akan terus memperbaiki, menyempurnakan," katanya.


Selama ini sosok Ridwan Kamil dikenal sebagai tokoh perubahan yang memang dekat dengan kalangan milenial dan generasi Z. Emil, sapaan akrabnya sering menjadi pembicara di forum- forum kepemudaan baik level nasional maupun internasional.


Emil konsisten mengajak milenials untuk turut serta dalam pembangunan. Sebut saja Jabar Future Leader (JFL), Jabar Saber Hoaks, One Village One Company, dan banyak program di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diisi oleh banyak kalangan milenials.

Sejak masih menjabat Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil juga dikenal sebagai pejabat pemerintah yang sangat fasih memanfaatkan teknologi. Komunikasi dengan rakyat banyak dilakukan di berbagai platform media sosial dan terus dipertahankan hingga kini jadi gubernur. Emil pun acap kali berinovasi di pemerintahan dengan menerapkan prinsip digitalisasi.


Penjaringan tokoh-tokoh yang mendapat penghargaan dilakukan melalui studi kualitatif dari publikasi data sekunder, yaitu publikasi media, lembaga resmi pemerintah, perusahaan, asosiasi, dan lembaga-lembaga resmi lainnya. Proses seleksi dilakukan menggunakan parameter akselerator, motor, dan inovator.

Proses ini dilakukan melalui sidang juri Rakyat Merdeka dan Warta Ekonomi. Seleksi tahap awal ini menghasilkan kandidat penerima anugerah Indonesia Maju 2018-2019.

Nama- nama ini kemudian diuji melalui proses riset media monitoring dengan melakukan tracking berita yang dimuat di 40 media mainstream di Indonesia sejak Januari 2018- Februari 2019. Pada fase penjurian akhir, tim penilai lalu menentukan orangnya.

"Tokoh-tokoh yang memperoleh penghargaan ini memiliki komitmen, semangat, dan langkah-langkah kongkret untuk Indonesia maju," ungkap Direktur Utama dan Founder Rakyat Merdeka Margiono.


Presiden Komisaris Warta Ekonomi Fadel Muhammad mengatakan, acara ini digelar untuk mengapresiasi para tokoh negeri yang dinilai mengambil peran penting dalam mewujudkan Indonesia Maju.


Menurut pandangannya, menuju Indonesia maju maka harus mengambil langkah smart desentralisasi. "Kita semua harus memiliki tekad yang sama untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa," kata Fadel.

Sebab menurutnya, prasyarat kemajuan Indonesia tidak lepas dari kemajuan perekonomian di daerah-daerah. Oleh karena itu, perekonomian daerah harus turut mendapatkan dorongan yang kuat untuk maju bersama.

Sementara Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang hadir pada acara itu menyampaikan tiga hal yang dinilainya bisa mendorong Indonesia bebas dari ketertinggalan. Pertama, pemerintahan yang bersih. Kedua, penguasaan teknologi dan ketiga, ketiga kewirausahaan.


"Di samping faktor-faktor lainnya, kita harus menyatukan tiga hal ini. Segitiga ini untuk maju," katanya.  


Menurut JK, perkembangan teknologi adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, sebuah bangsa harus menguasai perkembangan teknologi. Demikian pula dengan kewirausahaan dan pemerintahan yang bersih.

"Apabila tiga-tiganya baik, maka maju lah bangsa itu dan kita menuju ke situ," katanya.  (arm)

Gubernur Minta Gaji Pegawai Honorer Dibayar Tepat Waktu




BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan perangkat daerah agar membayar gaji pegawai honorer tepat waktu. Alasan administrasi tak boleh jadi hambatan utama karena sebenarnya hal seperti itu dapat dipersiapkan dari sebelumnya.

"Saya bilang ini, di zaman saya bahwa pembayaran honorer itu harus tepat waktu, tepat bulan, jangan ditunggu dua tiga bulan dengan alasan administrasi. Buktinya PNS bisa Januari gajian kalau alasannya anggaran belum ketuk. Buktinya Februari mereka lancar. Kalau mereka lancar sementara yang dari APBD lainnya tidak lancar, kan gak fair," tegas Gubernur usai Rapat Pimpinan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (8/4/19).


Menurut Emil, sapaan Gubernur, pegawai honorer sama-sama telah telah bekerja keras mengeluarkan keringat dan sama-sama mencari nafkah seperti pegawai yang memiliki SK PNS. Oleh karena itu pengorbanannya harus diganjar dengan apa yang telah ditentukan sesuai aturan.    

"Padahal nilainya (anggaran) lebih kecil. Maka hari ini saya perintahkan tidak boleh ada lagi membayari manusia- manusia yang berkeringat untuk Jawa Barat dengan ditunda- tunda apalagi sampai tiga bulan. Karena ini bukan proyek, ini kan mereka kerja rutin," tandasnya.

Gubernur berkomitmen memperbaiki kualitas hidup pegawai honorer di lingkup Pemprov Jabar. "Ini berita baik buat honorer. Pak Gubernur komit, sudah memerintahkan jajarannya agar memperbaiki dan tidak boleh ada lagi keterlambatan- keterlambatan hak- hak honorer. Alasannya anggaran belum ketok, tapi mekanismenya gak bisa gitu. Tahun depan harus dianggarkan dulu, seperti PNS lancar mendapatkan gaji di bulan Januari Februari Maret," kata Emil.


Gubernur merasa perlu membahas hal ini di forum sekelas rapim karena selama ini kerap menerima keluhan pegawai honorer melalui media sosial. Sebagai bentuk perhatian, maka Gubernur berkomitmen menindaklanjuti permasalahan tersebut.


"Kami minta juga dinas-dinas jangan sampai ada honorer- honorer yang dibayarnya itu bulan keempat. Kalau dirapelin kan kasihan," pungkas Emil.(arm)

Pemprov Jabar Perkenalkan Pergub Cetak Biru Pemberantasan TBC




KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat komitmen memberantas penyakit tuberculosis (TBC) dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Upaya Pencegahan dan Pengendalian TBC di Jawa Barat.

Pergub yang sudah ditandatangani Gubernur Ridwan Kamil untuk kali pertama disosialisasikan kepada publik pada acara peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (8/4/2019).

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa yang membuka acara ini mengungkapkan, pergub ini lahir dilatarbelakangi fakta bahwa saat ini dari 27 kabupaten/kota di Jabar baru lima daerah yang memiliki RAD. Di antaranya adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kota Cirebon.

Diharapkan pergub ini dapat menstimulus 22 daerah lainnya agar segera memiliki cetak biru penanggulangan TBC. “Kami akan dorong nanti 22 kabupaten/kota lainnya untuk memiliki RAD berbentuk peraturan bupati atau wali kota,” katanya.

Sekda menjelaskan, RAD ini meliputi langkah-langkah strategis memberantas TBC, mulai dari sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, deteksi dini melalui pemeriksaan, hingga pendampingan pengobatan secara tuntas bagi warga yang positif TBC.

Menurutnya, dari 842.000 kasus baru TBC di Indonesia, sekitar 127.000 kasus ada di Jabar. Dari 127.000 kasus itu yang baru bisa diobati baru 50 persen. TBC tidak mengenal usia, jenis kelamin, status sosial, pekerjaan, dan ras.

“Tadi disampaikan dari lembaga pemasyarakatan dan TNI, setelah dicek ternyata ada juga yang terkena TBC. Dari sisi identifikasi ini lalu kita menjadi fokus untuk menangani langsung warga yang terkena TBC,” jelas Iwa.

Dia bersyukur Jabar sudah punya RAD sehingga pemberantasan TBC di Jabar lebih terarah dan lebih pasti secara hukum. “Alhamdulillah di Jawa Barat sudah ada rencana aksi daerah yang merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan supaya tuberculosis hilang di bumi Jawa Barat ini,” kata Iwa.

Pada peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia Tingkat Jawa Barat diumumkan bahwa Dinas Kesehatan Jabar telah memeriksa 8.369 warga di sembilan kabupaten/kota. Petugas menemukan 873 orang di antaranya menunjukkan gejala TBC, sedangkan 41 lainnya dinyatakan positif.

Petugas juga memeriksa berbagai tempat berisiko seperti pondok pesantren, asrama TNI-POLRI, serta lembaga pemasyarakat atau rumah tahanan. Hasilnya petugas menemukan 57 orang positif TBC.

“Pemeriksaan di tempat-tempat beresiko antara lain pesantren, asrama TNI-POLRI, dan di lapas rutan. Di ketiga tempat itu berhasil ditemukan penderita TBC di lapas 5 orang dari 58 yang diperiksa, di pesantren 47 orang dari 1.210 santri, dan di TNI-POLRI menemukan juga 5 orang,” sebut Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Uus Sukmara

Menurut Uus, peringatan Hari TBC Sedunia penting untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC. Penyakit yang disebabkan bakteri mycobacterium tuberculosis ini harus menjadi isu utama di semua lini.

Guna memperkuat komitmen penanggulangan TBC, semua stakeholder harus berkontribusi dalam berbagai program pencegahan dan pengendalian, penyebarluasan informasi, serta aktif melibatkan semua pihak dalam pelayanan program TBC.(arm)

Pelayanan Prima, Gedung Sate Luncurkan TRC Gesit Tuntas



Mitrapolisi.co.id/BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemda Prov) Jawa Barat melalui Biro Umum Setda Jabar meluncurkan Tim Reaksi Cepat (TRC) Gesit Tuntas menjamin kenyamanan dan pelayanan prima pada fasilitas di Gedung Sate. 

Sekretaris Daerah Provinsi  Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa mengenalkan tim yang memiliki ruang lingkup kerja di area Gedung Sate pada Apel Pagi Setda di halaman Gedung Sate, Senin (8/4/19). 

“Tim yang terdiri dari 16 orang personil dan seorang koordinator ini bertugas memastikan fasilitas di Gedung Sate berjalan dengan baik dan memastikan tidak ada yang dapat menghambat aktivitas ASN dalam mengerjakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.  

Menurutnya, TRC ini memiliki bidang kerja yang mencakup kebersihan, landskap, jaringan listrik dan air, konstruksi, telepon dan internet. Iwa sendiri memberikan apresiasi atas terobosan pelayanan yang dilakukan oleh Biro Umum, mengaku telah merasakan ‘kegesitannya’ dalam menangani keluhan yang disampaikan bahkan sebelum pengenalan resmi TRC. 

Di tempat terpisah, Kepala Biro Umum Setda Jabar Iip Hidajat mengatakan inovasi yang dilakukan pihaknya sesuai dengan semangat juang Biro Umum yaitu menjadikan Gedung Sate yang nyaman dan menyenangkan. “TRC ini juga melayani fasilitas-fasilitas yang dikelola Biro Umum, termasuk Gedung Negara Pakuan dan sebagainya,” katanya. 

Layanan TRC dapat diakses via aplikasi pesan Whatsapp ke nomor 081910512211 dengan format order nama#unit kerja#aduan#saran dan masukan. (arm)

Ridwan Kamil: Dakwah Paling Ampuh Dengan Akhlak



Mitrapolisi.co.id/BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengungkapkan bahwa dakwah paling ampuh adalah dengan kekuatan akhlak. Hal itu Ia sampaikan pada Pengajian Rutin Majelis Taklim (MT) Pakuan Juara, pada hari Minggu (07/04/2019) pagi, di Gedung Pakuan Bandung.

"Salah satu dakwah terbaik menurut saya adalah akhlak. Misalkan kita tidak hafal banyak ayat, hadist, tapi dengan akhlak (yang baik) kita bisa jadi contoh," ungkap Gubernur Ridwan Kamil.

Emil - panggilan karib Gubernur - menjelaskan, akhlak merupakan keteladanan, yang bisa menginspirasi individu lainnya untuk melakukan hal serupa. Menurut Dia, selain dengan hafal ayat Al- Quran dan hadist Nabi, seorang bisa berdakwah dengan akhlak, budi pekerti luhur. Lewat perilaku, bisa mengambil simpati, dan bisa menjadi contoh bagi individu lainnya.

Gubernur pun memberikan contoh, Ustadz Syamsi Ali yang berdakwah di New York, dengan mencontohkan akhlak-akhlak mulia kepada orang-orang di lingkungannya. Hingga dirinya menjadi Muslim yang disukai kehadirannya di Negeri Paman Sam. Pun tak sedikit warga Amerika yang jadi Mualaf karena terinspirasi oleh dirinya.

"Imam Syamsi Ali ini sudah meng- Islam-kan banyak orang, kebanyakan bukan katena 'dipapatahan'/ dinasehati, tapi karena akhlaknya," katanya.

"Jadi ayo kita berdakwah dengan akhlak. Kalau kita minimal dengan dahulukan orang tua, bicara yang baik atau diam, tidak 'sharing' berita di sosial media kalau tidak pasti," tambah Emil.

Emil pun mengajak Jamaah untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Sekalipun ada masyarakat yang tak masuk dalam koridor Ukhuwah Islamiyah, masih ada Ukhuwah Watoniyah, dan Ukhuwah Insaniyah yang mengikat.

Emil juga mengajak para Jamaah untuk juga menggunakan media sosial yang ada saat ini sebagai media dakwah. Dirinya juga menyarankan supaya para jamaah untuk tidak membuat posting di media sosial kecuali hal yang positif.

"Ketika dapat berita, coba dicek dulu. Cara ceknya, coba lihat di situs-situs media, berita resmi, ada tidak beritanya, kalau tidak ada diberitakan di kantor-kantor berita, bisa dipastikan berita yang kita dapat tidak untuk dibagi," ujarnya. (arm)

Jumat, 05 April 2019

19 Proyek Strategis Jabar Dibiayai dengan Pola KPBU



Mitapolisi.co.id/BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan pola pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk berbagai proyek infrastruktur.

KPBU merupakan pola pembiayaan alternatif dan kreatif untuk membiayai berbagai proyek pemerintah di tengah keterbatasan dana pemerintah. Dengan KPBU, ketersediaan dana menjadi lebih pasti sehingga proyek yang dikerjakan cepat selesai.  

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa dalam Workshop Skema Alternatif Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat yang diselenggarakan Bappeda Jabar dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, di The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jumat (5/4/19).

Menurutnya, rencana pembangunan infrastruktur Jabar memerlukan anggaran yang sangat besar sehingga sulit dengan hanya mengandalkan APBD atau APBN. Data statistik menunjukkan APBD/APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hanya 9 persen saja. “Kalau hanya mengandalkan APBN atau APBD, ke Jawa Barat tidak akan memenuhi,” ujar Iwa.

Dalam menerapkan KPBU, Pemprov Jabar sudah memiliki Keputusan Gubernur tentang Simpul KPBU Provinsi Jawa Barat dan Membangun Kerja Sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam Mengembangkan Infrastruktur di Jawa Barat, yang ditandatangani saat Musrenbang di Kota Bandung pada 2 April 2019.

“Pola inilah yang dianggap mampu menjadi solusi alternatif pembiayaan, dimana semua pihak mendukung  seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, OJK, Asian Developoment, serta perbankan,” sebut Iwa.

Contoh proyek pemerintah yang dianggap sukses menerapkan pola KPBU adalah proyek Sampah Regional Nambo bagi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, dan Provinsi Banten. Sampah Regional Nambo telah menjadi contoh proyek pengelolaan sampah regional di Jawa Barat.

Pascaterbit keputusan gubernur, kata Iwa, 19 proyek infrastruktur strategis akan menggunakan skema pembiayaan KPBU. Tiga proyek besar di antaranya akan segera diluncurkan yakni TPAS Legoknangka, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatigede, dan LRT Bandung Raya yang merupakan konektivitas dari KA Cepat Bandung – Jakarta ke delapan jalur kereta api penghubung kota dan kabupaten sekitar.

Iwa berharap workshop ini menjadi solusi yang sangat baik untuk membiayai proyek infrastruktur yang pada gilirannya akan menstimulus kesejahteraan rakyat serta pertumbuhan ekonomi di Jabar.

“Diharapkan skema KPBU ini dapat diimplementasikan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota demi mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin,” katanya.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil Kemenko Bidang Perekonomian RI Ferry Irawan mengatakan, selain di Jabar workshop serupa juga pernah dilaksanakan di Kota Batu, Malang Jawa Timur. Ada beberapa poin yang konteksnya ternyata pas untuk dikolaborasikan dengan Pemprov Jabar.

“Makanya kemudian kami komunikasi, koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk mengadakan acara serupa. Terlebih dilatarbelakangi oleh pertama, adanya aware terhadap kebutuhan infrastruktur sangat besar,” ungkapnya.

Berdasarkan catatannya, estimasi biaya yang harus disediakan untuk melaksanakan semua proyek infrastruktur di Indonesia sekitar Rp4.000 triliun. “Dari jumlah tersebut yang bisa disiapkan APBN/APBD cuman 10 persen, sisanya BUMN atau swasta,” ungkapnya.

Berangkat dari fakta tersebut, kata Ferry, maka Kemenko Bidang Perekonomian mencoba menyusun konsep yang diharapkan bisa memberikan pemahaman baru bahwa ada instrumen pembiayaan lain di luar APBN/APBD yang bisa ditempuh untuk membiayai infrastruktur. 

Workshop ini terbagi menjadi dua sesi. Untuk sesi pertama, diskusi mengenai instrumen yang ada untuk bisa diakses oleh pemerintah daerah dan bagaimana regulasinya. Misalnya pinjaman dari Bank Pemerintah Daerah (BPD) atau PT SMI, Obligasi Daerah dan KPBU.. Sedangkan sesi kedua, diskusi lebih detail mengenai seleksi proyek.

“Saya yakin jika melihat RPJMD Jawa Barat banyak proyek yang harus dibiayai karena kebutuhan insfrastruktur yang besar. Nah kira-kira dengan instrumen ini, proyek apa dengan instrumen apa itu yang akan kita diskusikan,” jelas Ferry. (*)



19 Proyek Infrastruktur Jabar dengan Pola Pembiayaan KPBU:

1.           Pengembangan TPAS Legoknangka di Kabupate Bandung;

2.           Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatigede;

3.           Pengembangan LRT Bandung Raya yang merupakan konektivitas dari KA Cepat Bandung – Jakarta ke delapan jalur kereta api penghubung kota dan kabupaten sekitar.

4.           Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandung Raya;

5.           PLTSa Ciayumajakuning;

6.           Pengembangan jalan jalur Puncak II dari Sentul -Cipanas;

7.           Pengembangan jalan jalur Lingkar Cirebon;

8.           Pengembangan akses kereta api ke Patimban sepanjang 34 km dari Cipali;

9.           Pengembangan akses kereta api ke Kertajati;

10.        Pengembangan kereta api shortcut Cibungur-Tanjung Rasa;

11.        Pengembangan Bandara Nusawiru bahkan dikerjasamakan untuk penerbangan;

12.        Penyediaan penerangan jalan umum di jalan provinsi;

13.        Pengembangan RS Garut menjadi rumah sakit regional tahap B;

14.        Pengembangan Kawasan Sains Teknologi (KST) Jatinangor;

15.        Pengembangan kawasan pariwisata Geopark Ciletuh;  

16.        Pengembangan kawasan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) Cirebon;

17.        Pengembangan kolam retensi Cieunteung, Kabupaten Bandung

18.        Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Bandung Raya;

19.        Pengembangan SPALD Cirebon Raya.(ar)