SEKDA JABAR TINJAU LOKASI PEMBANGUNAN DANAU RETENSI & MASJID TERAPUNG DI KECAMATAN GEDEBAGE

Mitrapolisi / BANDUNG- Rencana Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar yang berlokasi di wilayah Kecamatan Gedebage Kota Bandung Jawa Barat saat ini  sudah  dimulai dengan pemasangan tiang pancang, selasa kemarin 27/2 Sekda Jabar Iwa Karniwa bersama OPD terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat didampingi Camat Gedebage Bambang Sukardi bersama Jajaran Muspika Tingkat Kecamatan Gedebage. 

seusai apel pagi bersama jajaran Aparatus Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Kecamatan Gedebage Kota Bandung Iwa Karniwa berkesempatan mempimpin apel pagi, dilanjutkan meninjau lahan lokasi yang akan dibangun berdirinya  Masjid Terapung yang dibangun diatas lahan Tanah  seluas 26.2957 Ha  sekitar  Kecamatan Gede Bage,

Dalam kesempatan apel pagi tersebut  Sekda Jabar Iwa Karniwa menyampaikan amanat berkenaan tentang progress kemajuan wilayah Bandung Raya dari segala aspek yang begitu cepat meningkat, bahkan beliau menyampaikan bahwa daerah yang sedang dititikberatkan untuk menjadi pusat Kota Bandung adalah wilayah Kecamatan Gedebage. Namun, dalam proses memajukan suatu wilayah bukan berarti tidak akan memunculkan dampak negative bagi warga masyarakat ataupun wilayah itu sendiri, karena apabila wilayah tersebut memiliki daya pasar yang tinggi maka akan terjadi pulalah yang dinamakan kemacetan yang gejalanya sudah mulai terlihat di beberapa akses ke pusat Kota Bandung dan akses menuju tempat wisata di Bandung Raya. Maka dari itu terdapat rencana besar dari pusat untuk menanggulangi masalah tersebut, salah satunya dengan pembangunan akses tol baru dan LRT (Light Rail Transit). Kemudian masalah yang kedua dan begitu terekspos ke publik adalah masalah banjir, maka dari itu pembangunan danau retensi juga merupakan solusi untuk mencegah kekeringan dan banjir.

Kunjungan Iwa Karniwa di lokasi pembangunan Danau Retensi dan Mesjid Terapung. Iwa Karniwa menambahkan didepan Camat Gedebage Bambang Sukardi, bahwa “Setelah ini, saya yakin Gedebage akan menjadi wilayah yang maju. Jadi kalo ada pembangunan, ya kita dukung, jangan dihalang-halangi, tutur iwa.

Sebelumnya dalam kegiatan Rencana Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar tersebut yang atas prakarsa Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang biasa disapa Kang Aher, mulai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang provinsi Jawa Barat akan membangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat diatas Kolam Retensi (Embung) untuk mencegah banjir disekitar Gedebage, dimulai TA 2015 dan pada TA 2017 sampai 2018 pembebasan lahannya dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Pembangunan Embung telah dimulai dengan Ground Breaking oleh Gubernur Jawa Barat dan direncanakan pada 31 Desember 2018.

sementara Camat Gedebage Bambang Sukardi yang diwawancara awak Media mengatakan beliau siap melaksanakan amanah tersebut Dan beliau mengungkapkan bahwa Pemkot Bandung berencana membangun "Bandung Teknopolis" sebuah kawasan atau kota baru yang dikhususkan untuk mewadahi mereka yang pakar dan ingin mengembangkan bisnis di bidang teknologi informasi. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan tempo lalu , kota baru khusus berbasis IT itu akan dibangun di kawasan Gedebage. Megaproyek dengan lahan sekitar 800 Hektar tersebut akan dijadikan sebagai Central Business District (CBD) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Wali Kota, kalau konsep teknopolis sudah jadi, perusahaan-perusahaan seperti Google dan Facebook sangat mungkin untuk tinggal berdampingan di lingkungan yang sama. Investor sendiri sudah ada yang berminat seperti dari Arab Saudi, Jepang, Singapura dan lainnya. Konsep teknopolis sendiri merupakan sumbangan Bandung untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Kota baru ini diharapkan dapat menumbuhkan geliat investasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Daerah ini selalu dilanda banjir setiap musim hujan. Untuk mengatasi banjir di Kota Bandung berbagai cara sudah dilakukan, program terbaru adalah membangun tol air atau reservoir. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, Tol Air dipastikan mampu mengurangi banjir di kawasan Gedebage yang selama ini selalu banjir dan sulit diatasi. Tutur Camat***

PRESIDEN RI KUNJUNGI SITU CISANTI CITARUM DI JABAR

Mitrapolisi/  BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawanmendampingi Kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo  mencanangkan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Pencanangan dilakukan di Situ Cisanti, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Kamis 22/2-18.

Situ Cisanti adalah hulu Sungai Citarum dan encanangan ini sekaligus menjadi payung hukum untuk program dan kegiatan integral di Sungai Citarum.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Anang Sudarna mengatakan, dalam pencanangan itu Presiden Jokowi melakukan penanaman secara simbolis diikuti penanaman 1.000 pohon oleh masyarakat tani.

Pada acara itu juga  digelar dialog publik dan pameran yang diisi pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pengelolaan Sungai Citarum.

"Kegiatan massal diperlukan untuk membangun kembali semangat menjaga lingkungan dan menumbuhkan budaya cinta sungai. Akan hadir sekitar 3.000 orang dari kalangan pemerintah, baik pusat, provinsi, hingga kabupaten. Juga kalangan industri, tokoh masyarakat, penggiat lingkungan hidup, dan akademisi," kata Anang.

Presiden RI Hadiri Rakernas APPSI di Bandung

Mitrapolisi/ 

BANDUNG -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), memberikan pengarahan pada kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2018, di The Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (22/02/2018).

Turut mendampingi Kepala Negara, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Ketua Umum APPSI, yang juga Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dalam arahannya, Jokowi meminta kontribusi Pemerintah Provinsi dalam memajukan perekonomian nasional. Adapun secara umum, Jokowi mengarahkan Pemerintah Daerah untuk menggenjot kemudahan usaha dengan mempermudah masalah perizinan.

"Problemnya sering saya ungkapkan, seperti lamanya perizinan, banyaknya regulasi, banyaknya aturan, rekomendasi, banuaknya persyaratan, itu yang saya minta secepat-cepatnya dipangkas, dan sebesar-besarnya disederhanakan," kata Presiden Jokowi.

"Itulah yang akan mempercepat dunia usaha untuk bergerak dan berekspansi, sehingga lapangan pekerjaan pun akan terbuka luas," tambah Dia.

Terkait kerjasama silang antarprovinsi, Jokowi memandang upaya itu sebagai integrasi yang baik, dan mendatangkan efek yang baik pula terhadap perekonomian nasional.

"Kerjasama yang baik, mengintegrasikan pola distribusi, dari Provinsi ke Provinsi mana yang lebih mana yang kurang," ujar Jokowi.

Ketua Umum APPSI Syahrul Yasin Limpo, menuturkan kepada Presiden RI, bahwa Rakernas yang digelar merupakan kegiatan reguler yang dilaksanakan APPSI setiap tahunnya.

"Kami berharap sekali Pak Presiden RI hadir dalam Rakernas. Karena, kami (para Gubernur) sangat merindukan untuk bisa kumpul bersama Pak Presiden seperti ini," ungkapnya.

Sesuai dengan tema Rakernas, 'Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah untuk Penguatan Ekonomi Nasional", maka kerjasama tematik yang dibahas pada Rakernas kali ini, yakni kerjasama silang antar daerah untuk memperkuat ekonomi nasional.

"Kami percaya dengan kekuatan yang ada di daerah, akan mampu menjadi kekuatan nasional," Katanya.

Dengan bentuk kerja sama tersebut, diharapkan antar daerah dapat saling melengkapi kebutuhan akan suatu komoditas satu sama lain. Sehingga import menjadi solusi yang paling akhir dalam memenuhi suatu kebutuhan.

Aher Yakin Pilkada Jabar 2018 Aman

Mitrapolisi/ BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), yakin, dan menyakini semua pihak bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di Jawa Barat akan terlaksana dengan aman, nyaman, tentram dengan dukungan berbagai unsur masyarakat, termasuk media.

"Kita sebagai Provinsi besar memiliki pengalaman panjang. Tahun 2008 kita ada 17 pilkada, 2013 ada 17 pilkada, hampir setengah kabupaten/kota plus Pilgub melaksanakan pemilihan, dan semuanya aman. Mudah-mudahan tahun 2018 ini kita melaksanakan 17 pilkada juga aman," ungkap Gubernur Ahmad Heryawan, pada kegiatan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut  Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, di Youth Center Sport Arcamanik Bandung, Selasa (13/02/2018).

Pun pada Pilkada 2018 kali ini, dari pandangan Gubernur Aher memantau setiap prosesnya. Ia merasa Semua rangkaian, tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran, verifikasi pasangan calon, penetapan pasangan calon, hingga saat ini pengundian nomor urut paslon, semuanya berjalan aman dan sangat lancar.

"Ini menunjukkan kedewasaan para kandidat, yang bisa menjaga kondusifitas Jawa Barat dengan penduduknya yang paling banyak. Juga masyarakat Jabar mampu tampil aman, dewasa, dan tertib, sehingga Jawa Barat tampil sebagai penyelenggara terbaik," kata Aher.

Aher selanjutnya mengatakan,  bahwa masa kampanye sebentar lagi akan dilalui para kandidat dan tim sukses. Maka dirinya inginkan kampanye jadi arena adu gagasan untuk melaksanakan pembangunan di Jawa Barat.

Disamping adu gagasan, Aher berpesan kepada para kandidat, untuk menjaga persatuan dalam bingkai NKRI.

"Maka jauh-jauhlah dari isu hoax, fitnah, dan SARA, karena semua kandidat pasangan Cagub - Cawagub adalah putra terbaik Jawa Barat, dan inilah pasangan yang tersaring dalam kontestasi Pilgub Jabar kali ini," ucapnya.

Aher pun menyambut baik gagasan Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat untuk menjadikan Pilkada Jawa Barat sebagai wahana wisata politik di tahun 2018 ini.

"Hakekatnya yang pesta adalah masyarakat Jawa Barat, yang bersuara adalah masyarakat Jabar. Ini mengokohkan Pilkada Jabar akan berlangsung aman, tentram, tertib, terbaik," ujarnya.

Siapapun yang menang, dan menggantikan tugasnya sebagai Gubernur, Aher berharap agar mereka dapat bertugas melanjutkan pembangunan yang sedang berlangsung dengan fokus, juga melaksanakan program pembangunan lainnya, juga dengan fokus.

"Tidak pernah ada masa kini, masa depan, tanpa masa lalu, dulu saya melanjutkan masa lalu para Gubernur sebelum saya, sekarang ketika berhenti, saya jadi masa lalu bagi yang baru, tentu tugasnya adalah melanjutkan pembangunan yang sedang berjalan, dan fokus pada bidang yang perlu fokus," kata Aher.

Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto, mengingatkan kembali anggotanya agar bersikap netral. Sesuai dengan UU Pilkada, katanya, hak demokrasi masyarakat adalah hak suara yang dihimpun melalui pemungutan suara.

"Ada empat pasangan calon. Masyarakat otomatis terbagi kepada empat kelompok. Namun rasa persatuan tetap harus diutamakan," katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa Polri diberikan amanah untuk mengamankan helatan Pilkada serentak ini. sebagaimana amanat Undang- undang Pilkada, Polri wajib memberikan fasilitas yakni pengamanan pribadi kepada para kandidat Cagub -Cawagub.

"Ada 80 orang anggota Polri, para pengawal yang terdiri dari Perwira dan Bintara, saya serahkan ke KPU, masing-masing saya tugaskan kepada bapak-bapak kandidat sekalian, masing-masing akan ada sepuluh orang yang bertugas mengawal yang terbagi kedalam dua shift," jelasnya.

Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat mengatakan, bahwa selain seleksi kepemimpinan, ajang Pilkada 2018 merupakan wahana wisata politik. Tidak berlebihan pula kata Yayat, sepanjang sejarah pemilihan di Jawa Barat, selalu berlangsung dengan samai, tertib, dan aman jauh dari peristiwa anarkis apalagi kegagalan.

"Ini bukti nyata masyatakat Jawa Barat, Partai Politik, tokoh agama, termasuk calon kepala daerah yang memiliki etika, pengetahuan politik yang arif bijaksana," katanya.

Yayat juga menuturkan bahwa setiap tahapan pilkada akan disajikan ataupun dikemas dengan skenario pertunjukan supaya lebih menarik, sesuai dengan yang Ia utarakan sebagai Wisata Politik. Sehingga Pilkada di Jawa Barat tahun 2018, dapat memberikan semarak pesta demokrasi.

Adapun saat ini, seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat telah mendapatkan nomor urut untuk berkontestasi di Pilgub Jabar 2018. Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) mendapatkan nomor urutan satu. Sementara itu, paslon TB Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) mendapat nomor urut dua.

Kemudian, posisi nomor urut ketiga ditempati oleh pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik). Nomor urutan terakhir didapatkan paslon Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Dua DM).

(PT BIJB) akan dimiliki ribuan pegawai negeri sipil (PNS)

Mitrapolisi/ 

BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan saham PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) akan dimiliki ribuan pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KPPS).

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan setelah PT Angkasa Pura II dipastikan masuk sebagai pemegang saham BUMD PT BIJB maka pemegang saham lain masih diperlukan setelah mayoritas Pemprov menguasai 51%. “Dana akan mengucur lagi dari dana Koperasi PNS,” katanya di Bandung, Selasa (13/2/2018).

Menurutnya direncakan koperasi yang terbentuk sejak dua tahun lalu tersebut akan mengambil porsi 2% saham PT BIJB senilai Rp50 miliar. Dana segar tersebut dinilai Heryawan bisa membuat penuntasan sisi darat Bandara Kertajati makin cepat. “Sebelumnya dana segar datang dari sindikasi perbankan syariah, lalu selain koperasi juga akan dirilis reksa dana penyertaan terbatas [RDPT],” ujarnya.

Pembelian saham PT BIJB oleh koperasi PNS menurutnya akan terus ditingkatkan hingga 5% dengan dalam tiga tahun ke depan. Target ini dilihat dari besarnya omzet yang dikelola KPPS sehingga angka Rp125 miliar dianggap memungkinkan. “Yang sekarang setara 2%, tambahannya masih terbuka. Saya berharap sampai 5%,” tuturnya.

Pemprov sendiri belum mendapat kepastian berapa besaran saham yang akan diambil oleh PT AP II dan RDPT. Karena selain saham, AP II pun memiliki kewajiban menggelontorkan dana untuk membangun sisa runway 500 meter guna melengkapi landasan pacu Kertajati yang saat ini sudah 2500 meter.

“Sesuai harapan Presiden, perpanjangan runway 500 meter lagi agar bandara Kertajati bisa untuk penerbangan haji. Dan sesuai perjanjian ini akan dibangun AP II,” paparnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang juga Ketua KPPS Jabar Iwa Karniwa mengatakan pembelian saham PT BIJB tersebut datang setelah pihak PT BIJB mengajukan surat permohonan agar koperasi bisa menyertakan modal di BUMD tersebut. “Atas dasar surat tersebut kami bahas di rapat pengurus, selanjutnya kami menerima dengan melapor ke Gubernur,” tuturnya.

Iwa mengatakan pihaknya sepakat menyertakan modal sebesar 2% dari total kebutuhan PT BIJB sekitar Rp2,5 triliun atau setara dengan dana sebesar Rp50 miliar. Pihaknya saat ini tinggal menunggu surat balasan dari direksi PT BIJB agar mereka membahas rencana pembelian saham tersebut di RUPS. “Ini jadi dasar direksi membalas surat KPPS,” ujarnya.

Langkah menyetorkan modal ini dinilai Iwa menjadikan KPPS sebagai satu-satunya koperasi di Indonesia yang pertama kali memiliki saham di bandara besar. Pihaknya memutuskan untuk menggelontorkan dana karena ada keuntungan lain selain deviden yang bisa didapat. “Apakah kita bisa berperan di hal-hal yang bisa dikuasai di bandara seperti jasa cleaning service dan lain-lain,” katanya.

Memiliki anggota 12.800 PNS Iwa merencanakan langkah koperasi ini demi target masuk dalam 5 besar koperasi di Indonesia. Saat ini pihaknya memutarkan dana koperasi hanya pada layanan simpan pinjam sekitar 1500 PNS yang menjadi nasabah. “Penyetoran modal ini tidak akan mengganggu layanan buat anggota, karena KPPS tak hanya konsumen tapi juga koperasi investasi,” tuturnya.

Pihak KPPS menargetkan dalam waktu 3 tahun PT BIJB yang mengelola Bandara Kertajati bersama AP II sudah bisa menangguk keuntungan. "Ini koperasi pertama di Indonesia yang memiliki saham di pembangunan bandara," pungkasnya.

GUB JABAR SAMPAIKAN UCAPAN HARIS PERS NASIONAL

Mitrapolisi/ 

PALEMBANG, .- Dari Kota Pempek, Palembang, Sumatera Selatan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh insan pers nasional dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2018.

Tepat di peringatan HPN 2018, Jumat  9 Februari 2018 ini, Aher sedang melakukan lawatan kunjungan kerja ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, untuk menjadi keynote speaker dalam Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) ke-4/Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) di Hotel Aryaduta Palembang.

"Kita harap pers semakin independen, kritis terhadap masalah-masalah sosial dan pemerintahan. Dan kita juga ingin pers semakin mendidik warga negara untuk tahu hak-haknya. Untuk tahu situasi negaranya, supaya warga juga bisa memberikan saran kepada para pihak," harap Aher.

Sebagai media, fungsi pers juga diharapkan semakin bisa memberikan hiburan berkualitas untuk bangsa ini. Kata Aher, harus ada keseimbangan antara sikap kritis atau mendidik, membangun, dan menghibur.

"Jadi, jangan sampai terlalu berat di kritiknya. Tapi kemudian pada porsi pembangunannya, harus memberikan informasi lengkap tentang sesuatu yang memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat, juga menghadirkam berita-berita yang menghibur sekaligus mendidik," ujar Aher.

Hoaks, Diamkan atau Tabayyun!

Terkait maraknya berita bohong atau hoaks, Aher mengajak masyarakat untuk bersikap tidak peduli atau klarifikasi yang benar. Atau istilah yang sering Aher dengungkan, yaitu Jurnalisme Tabayyun.

"Hoaks itu kan nggak mungkin dibuat oleh media mainstream. Hoax itu pasti dibuat oleh orang-orang yang iseng lewat medsos. Oleh karena itu, kita mengajak kepada masyarakat, bersikap yang tepat terhadap hoax tersebut. Sikapnya adalah membiarkan atau klarifikasi yang benar atau Tabayyun. Jangan alih-alih mengklarifikasi malah menyebarluaskan," ajak Aher.

Tugas media mainstream ketika ada ujaran hoax, kata Aher, harus menjelaskan. Karena pada akhirnya berita-berita yang disampaikan media mainstream tersebut seringkali mudah dipercaya oleh masyarakat.

"Para wartawan di berbagai tempat berfungsi sebagai kelompok yang mengklarifikasi berita-berita hoaks. Dicari sumbernya, kemudian diteliti dengan cover all side, kemudian hasil penelitian dan cover all side tersebut diberitakan ulang lewat media mainstream, dijelaskan bahwa berita itu hoax," ungkap Aher.

"Jadi, berita hoax tersebut di-counter dengan berita yang benar berdasarkan penelusuran cover all side dan kemudian disebarluaskan oleh media mainstream. Selesai urusan," pungkasnya.***

Pilgub Jabar Lebih Kompleks Dibanding Pilpres Korsel

Mitrapolisi/

Bandung - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 27 Juni mendatang ternyata lebih kompleks dibanding Pemilihan Presiden di Korea Selatan. Setidaknya hal itu terlihat dari jumlah TPS sekitar 4.000 di Korsel dan sekitar 75 ribu pada pilgub Jabar. Kompleksitas permasalahan tersebut antara lan karena wilayah yang relatif luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak.

Hal itu dikemukakan Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat pada acara peresmian dan pembekalan agen sosialisasi KPU Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota pada Pilgub Jabar 2018 di Hotel Trans Luxury Jl. Gatotsubroto Bandung (6/2).

Kegiatan itu dihadiri 1.309 peserta, terdiri atas 55 agen sosialisasi provinsi dan masing-masing dua orang dari seluruh kecamatan di Jawa Barat.

Dalam perspektif politik, kata Yayat, pilgub Jabar bisa menjadi investasi politik. Pengalaman membuktikan,

siapa yang menguasai Jawa Barat, maka ia akan menjadi pemenang di tingkat nasional. Misalnya, parpol pemenang di Jawa Barat tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 otomatis menjadi partai pemenang tingkat nasional.

"Wajar jika Provinsi Jawa Barat menjadi tempat kompetisi yang paling sengit. Wajar pula jika para   pengamat menyebut Jawa Barat rawan konflik," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Yayat, kalau penyelenggara pemilu tidak profesional, bukan tidak mungkin prediksi itu akan terjadi. "Itu pula sebabnya penyelenggara pemilu harus berusaha sekuat- kuatnya dan bekerja sekeras-kerasnya agar pilgub berjalan baik dan menghasilkan pemimpin yang memiliki kualifikasi mempimpin lima tahun de depan," sebutnya.

Namun diakui Yayat, KPU tidak bisa melaksanakan sendiri tugas itu, sehingga merekrut agen sosialisasi sebagai kepanjangan tangan KPU.

"Sebelumnya kami telah melakukan serangan udara atau penyebarluasan informasi melalui media massa. Namun itu saja tidak cukup karena harus ada komunikasi atau penyebarluasan informasi tatap muka atau  serangan darat, yang secara teknis dilakukan agen sosialisasi," ungkap Yayat yang juga meyakini 75 persen warga sudah mengetahui Pilgub, yang tentunya harus ditindaklanjuti agen sosialisasi agar 77 persen partisipasi pemilih sesuai target KPU RI bisa  direalisasikan.

Tugas-tugas agen sosialisasi, menurutnya, antara lain memberi pemahaman kepada masyarakat terkait tahapan pilgub dan pemungutan suara.

Tampil sebagai narasumber Khoirun Naim, Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dan Diah Fatimah Zuraida, akademisi bidang komunikasi dari Unpad. Komisioner KPU Jabar, Nina Yuningsih berperan sebagai moderator

Sejumlah 21 Perwira Tinggi Polisi Hari Ini Naik Pangkat,

Mitrapolisi/ 

Perwira Tinggi Polisi Hari Ini Naik Pangkat, Salah Satunya Komandan Korps Brimob

Kapolri Jenderal Tito Karnavian Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat (19/1/2018).

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menaikkan satu pangkat lebih tinggi kepada 21 perwira tinggi (Pati) Polri dalam upacara kenaikan pangkat di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2018).

Kenaikan pangkat diterima oleh 21 Pati Polri tersebut, yang terdiri dari 3 jenderal bintang satu dan 18 komisaris besar.

Upacara dipimpin oleh Kapolri dan turut dihadiri pejabat Mabes Polri serta perwira tinggi lainnya.

"Pagi ini telah dilaksanakan acara Korps Rapor Kenaikan Pangkat. Jadi 21 orang alhamdulillah sudah dinaikkan pangkat oleh Bapak Kapolri hari ini," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ia mengatakan upacara itu menandakan sudah resmi pangkat tersebut berada di pundak para Pati Polri. Ini, kata Iqbal, merupakan kebanggaan bagi personel dalam institusi Polri.

Salah satu yang dinaikkan pangkatnya adalah Komandan Korps Brimob Polri Rudy Sufahriadi yang sebelumnya berpangkat Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal.

Berikut nama-nama Pati Polri yang sudah mendapat kenaikan pangkat satu tingkat dari pangkat sebelumnya:

 

1. Irjen Rudy Sufahriadi, Dankorbrimob

2. Irjen Agus Prayitno, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan 

     Intelijen Keamanan Polri

3. Irjen Priyo Widyanto, Kapolda Kalimantan Timur

4. Brigjen Pol Gatta Chairudin, Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Hukum Dan HAM Lemhanas

5. Brigjen Pol Mamboyng, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

    Kemenkopolhukam

6. Brigjen Pol Wahyudi Hidayat, Direktur Polisi Satwa Korsabhara Baharkam Polri

7. Brigjen Pol Yadi Suryadinata, Kepala Biro Analisis Badan Intelijen Keamanan Polri

8. Brigjen Pol Yakobus Marjuki, Wakil Kapolda Papua

9. Brigjen Pol John Turman Panjaitan, Kepala BNN Sumatera Selatan

10. Brigjen Pol Benny Gunawan, Kepala BNN Maluku Utara

11. Brigjen Pol Charles Bonardo Sadatua Nasution, Tenaga Ahli Pengajar 

      Madya 

      Bidang Hukum dan HAM Lemhanas RI

12. Brigjen Pol Sarono, Inspektur Badan Keamanan Laut RI

13. Brigjen PolbFery Abraham, Kepala BNN Sulawesi Barat

14. Brigjen Pol Moh Abdul Kadir, Kepala BNN Papua

15. Brigjen Pol Mochamad Yasin, Dirmatdik Debiddikpimkanas Lemhanas

16. Brigjen Pol Armed Wijaya, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi 

      Keamanan dan   Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam

17. Brigjen Pol Bahagia Dakhi, Direktur TPPU Deputi Bidang 

      Pemberantasan BNN

18. Brigjen Pol Merdisyam, Direktur Sosial Budaya Baintelkam Polri

19. Brigjen Pol Ati Ginawati, Irbudjemengarku Itwil I Itwasum Polri

20. Brigjen Triyanto, Kabagren Rorenmin Baharkam Polri

21. Brigjen Abdhi Dharma, Kabidproftek Sespim Lemdiklat Polri

Sosialisasi Pilgub, KPU Gandeng 30 Perguruan Tinggi

Mitrapolisi/ 

Bandung - Menjelang  pencoblosan Pilgub Jabar 27 Juni 2018, KPU menjalin kerjasama dengan 30 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Barat. Kerjasama bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih, bukan saja pada masa pendaftaran, tetapi juga saat penetapan gubernur terpilih. Secara khusus, tingkat partisipasi pemilih juga diharapkan bertambah. Apalagi sejak beberapa waktu terakhir, tingkat partisipasi pemilih terus melorot. Dahulu bisa di atas 80 persen, tetapi untuk mencapai angka 70 persen sekarang sangat sulit. Ini sebuah ironi jika dikaitkan semangat reformasi 98, yang mendorong partisisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pemerintahan.

Hal itu mengemuka pada acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara KPU Provinsi Jawa Barat dengan 30 perguruan tinggi di Jawa Barat di Aula Setia Permana Jl. Garut No. 11 Bandung (6/2).

Menurut Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat, seharusnya partisipasi pemilih semakin meningkat, karena KPU Jabar menggulirkan sekitar 500 kegiatan sosialisasi. Salah satu kelompok sasarannya adalah mahasiswa.

Yayat menilai, rendahnya partisipasi pemilih termasuk mahasiswa, selain faktor kesadaran  juga mungkin informasi yang terbatas. "Mungkin juga sikap politik atau korban adminstrasi KPU," katanya.

Oleh karena itu, ia menggandeng lembaga kredibel untuk bekerjasama membantu sosialisasi di kampus-kampus.

"Kami menyadari, kalau tidak dibantu lembaga lain, kami akan sulit menyebarluaskan informasi di kalangan mahasiswa," sebut Yayat.

Sementara itu Presiden Direktur CEPP (Center for Election and Political Party) Universitas Indonesia, selaku koordinator perguruan tinggi yang menjalin kerjasama, Chusnul Mar'iyah, Ph.D.menyatakan konsep yang ditawarkan bersifat electainment atau election entertainment. "Di sini ada pemilih pemula, sehingga pendekatannya sesuai dengan karakter anak muda," katanya seraya menambahkan pemilu di Jawa Barat sangat menarik karena sebagai yang terbesar di Indonesia.

PEMKOT BANDUNG DUKUNG KERJASAMA TRANSPORTASI ONLINE DENGAN PRIMKOPAU DI BANDARA HUSEIN

Mitrapolisi/ BANDUNG- Pengguna jasa Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung kini bisa memesan layanan transportasi online yang terdaftar melalui aplikasi Grab. Platform pemesanan kendaraan online tersebut hadir melalui kerja sama dengan Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau).

Bandara Husein Sastranegara merupakan bandara ketiga setelah Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma yang telah menjalankan layanan tersebut.

Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengapresiasi hadirnya kerjasama antara Grab dan Primkopau. Hal ini menunjukkan kolaborasi bisa memudahkan wisatawan yang datang ke Bandung. Kerjasama ini bisa memberikan pelayanan prima kepada para wisatawan yang datang ke Kota Bandung.

"Kota Bandung dikunjungi 7 juta wisatawan. Layanan ini semakin memudahkan para wisatawan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya,” kata Oded di sela sela acara persemian operasional transportasi dari dan ke Bandara Husein Sastranegara oleh Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau) dan Grab di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara, Senin (5/2/2018).

Oded berharap, hadirnya pemesanan transportasi berbasis digital di bandara, juga bsia diikuti oleh tempat-tempat lain di Kota Bandung. Sehingga bisa memberikan kemudahan yang sama.

"Saya harap hari ini menjadi bukti bahwa kolaborasi di antara kita bisa menghadirkan pelayanan yang baik. Siapa pun bisa memperoleh layanan yang baik,” ujarnya.

Sementara itu, Execution General Manager Kantor Cabang Bandara Internasional Husein Sastranegara PT Angkasa Pura ll, Andika Nuryaman menyampaikan, para calon penumpang dapat menikmati fitur GrabNow untuk mempermudah pemesanan GrabCar. Penumpang cukup mengunjungi titik penjemputan Grab yang terletak di terminal kedatangan bandara. Di sana, petugas Grab akan membantu pemesanan instan. Selain itu juga disediakan petugas yang membantu memindahkan barang bawaan.

Penumpang  akan mendapatkan tarif GrabCar sesuai aplikasi yang sudah disetujui di awal dan memberikan kepastian harga yang terjangkau. Armada GrabCar resmi di bandara internasional Husein Sastranegara dapat dengan mudah dikenali dengan stiker khusus Primkpoau di jendela belakang.

"Hadirnya Grab secara resmi di bandara Husein Sastranegara bersama Primkopau diharapkan dapat memberikan kemudahan para pengunjung ke Kota Bandung untuk mendapatkan layanan transportasi yang aman dan nyaman," katanya.

Sedangkan Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata mengatakan, para calon penumpang Grab atau GrabCar di bandara tetap harus punya aplikasi Grab di ponsel. Namun, untuk memesan layanan, pengguna jasa diarahkan ke titik penjemputan untuk nantinya dibantu oleh petugas.

"Pesannya pakai fitur Grab Now, jadi nanti pesan di booth itu pakai aplikasi dan mobilnya sudah tersedia di terminal. Dari Angkasa Pura II sudah menyediakan area khusus antrean armada taksi online," jelas Ridzki.

Ridzki menegaskan, para pengemudi GrabCar di bawah naungan Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau) dipastikan telah memenuhi standar sebagai armada taksi online sesuai aturan pemerintah.

YOSSI: PESANTREN LAHIRKAN SDM CERDAS INTELEKTUAL DAN SPIRITUAL

Mitrapolisi/

Pondok Pesantren dinilai memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan ilmu agama Islam. Pesantren juga mampu berperan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu berdaya saing.

Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Yossi Irianto pada kegiatan Rapar Kerja Daerah (Rakerda) Forum Pondok Pesantren se-Kota Bandung tahun 2018 di Gedung Badan Kesejahteraan Masjid Kota Bandung, Minggu (4/2/2018).

Oleh karenanya, Yossi berharap, Rakerda yang menjadi  forum tertinggi bagi sebuah organisasi yang bisa dijadikan sebuah evaluasi atas kinerja sebelumnya. Sehingga keputusan di Rakerda menjadi pondasi agar pesantren mampu berkontribusi dalam pembinaan umat dan pengembangan ukhuwah Islamiyah.

"Oleh karena itu hasil yang diharapkan dari rapat ini mampu memberikan potensi yang baik untuk para santri dan santriwati," ujarnya.

Menurut Yossi, agar bisa lebih berkembang, sudah saatnya para santri diberikan ilmu terapan dan bukan hanya ilmu-ilmu dasar. Hal itu agar para santri bisa memiliki dasar untuk mampu bersaing dengan lulusan sekolah umum.

"Sehingga lulusannya dinilai matang secara akademis, berahlak baik, dan mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan," tutur Yossi.

Yossi mengatakan, ilmu yang diberikan dalam pesantren bertujuan untuk memperdalam agama Islam. Semua yang diperoleh di pesantren diharapkan mampu direfleksikan dalam kehidupan sehari hari. Sehingga pondok pesantren bisa pengakuan bahkan dukungan publik yang semakin kuat.

"Sebagai dukungannya, Pemerintah Kota Bandung menggelar kegiatan agama agar peradaban Islam di Bandung menjadi makmur. Dengan hadirnya beberapa program seperti Magrib Mengaji, Subling (Subuh Keliling) itu salah satu tujuan memotivasi warga agar bisa melaksakan ibadah kepada Allah," ujarnya.

PencanaNgan Bandung Kota Islam pun terus digagas oleh Pemkot Bandung seperti pelatihan bahasa Inggris untuk ulama, Alquran digital, aplikasi Mobile Zakat.

Selain itu, di bidang ekonomi pun terdapat program Kredit Mesra (Masjid Sejahtera) yang telah diluncurkan tahun lalu. Menurutnya, program tersebut diluncurkan agar masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

"Insya Allah dengan beberapa program yang diluncurkan Pemkot Bandung bisa dimanfaatkan dan dipahami oleh masyarakat. Sehingga kemakmuran di kota ini semakin meningkat," ujar Yossi

.

SWADAYA MASYARAKAT TERBUKTI BERIKAN KENYAMANAN BERIBADAH

Mitrapolisi/  BANDUNG-   Caringin No 301 Blok Kupat Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, Sabtu (3/2/2018). Renovasi masjid tersebut merupakan murni swadaya masyarakat dengan dana sebesar Rp 700 juta.

Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial meresmikan renovasi Masjid Al Fatah, di Jalan Babakan

Sebelum renovsi, masjid hanya mampu menampung sekitar 200 jemaah. Namun kini mampu menampung sekitar 400 jemaah.

Selain meresmikan, Oded juga memberikan nama masjid tersebut Al Fatah yang artinya kemenangan.

“Saya yakin masjid yang megah ini mampu memberikan kenyamanan bagi yang beribadah. Semoga masjid yang megah mampu menghadirkan kemenangan, untuk meraih kesusksesan di jalan Allah SWT,” kata Oded.

Oded meyakini, hadirnya masjid di lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu benteng umat Islam dari godaan setan.

"Sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur, maka dengan hadirnya masjid ini kita harus memanfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah. Insya Allah akan jauh dari perbuatannya negatif," jelas Oded.

Ia berpesan, umat Islam yang baik yaitu bisa membaca Alquran, salat dan mampu berinfaq. Tiga hal tersebut menurutnya, mampu meningkatkan derajat seseorang dalam beribadah. Asalkan orang tersebut tidak terpaksa dan ikhlas menjalaninya.

"Insya Allah jika ikhlas menjalani hidup demi Allah, maka jalan hidup kita akan lancar," ujar Oded.

Oded sempat mengutip Surat Fatir ayat 29. Dalam surat tersebut menjelaskan, "Sesungguh orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi."

Sudah jelas arti dari surat tersebut mengajak manusia agar selalu membaca kitab suci Alquran. Hasil dari membaca itu pun akan dirasakan oleh manusia yaitu memberikan jalan hidup yang lebih baik.

"Baca dan Pahami, Insya Allah jalan hidup kita akan lebih baik ketika memahami Alquran," ujar Oded

TINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN, PEMKOT BANDUNG KEMBALI RESMIKAN IPAL KOMUNAL

Mitralpolisi/ 

Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial meresmikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di RT 06 RW 06 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Jumat (2/2/2018).

Ini merupakan IPAL bantuan Islamic Development Bank (IDB) Tahun anggaran 2017 kedua yang diresmikan Oded dalam sepekan ini. Sebelumnya, Oded juga meresmikan IPAL komunal di Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung.

Oded menyampaikan, hadirnya IPAL komunal menjadi salah satu bentuk kemajuan masyarakat. Hal itu terbukti karena lingkungan menjadi lebih bersih dan kesehatan lingkungan pun lebih terjaga.

"Alhamdulillah, di RT 06 kelurahan Gumuruh ini sudah ada IPAL komunal. Saya yakin dengan hadirnya tempat tersebut masyarakat lebih paham mengenai kebersihan dan kesehatan," ujar Oded.

Menurutnya, karena sudah mendapatkan dana pembangunan melalui APBD maupun APBN, maka unsur kewilayahan harus mampu memelihara hasil proyek pembangunan. Oded berharap, setelah adanya IPAL tersebut, masyarakat mampu merawatnya dengan rutin.

"Saya harap kepada masyarakat bisa merawat IPAL ini dengan baik. Apalagi pembangunan IPAL komunal ini melibatkan banyak sektor rumah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Gumuruh Bersih Lingkungan Sehat (KSM GUBLIS ) RT 06 RW 06 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bangun Kerta Kelurahan Gumuruh, Ade Ruchiyat menyampaikan, volume IPAL yang berada di wilayah tersebut memiliki luas 15m x 2,2m x 3m dan mampu menampung 70 SR (saluran rumah). IPAL yang bakal digunakan sekitar 245 jiwa ini memiliki jaringan perpipaan sepanjang 222 meter dengan jumlah mainhole 28 buah.

Ditambahkan Ade, IPAL Komunal tersebut dikerjakan selama 90 hari, mulai dari 11 Oktober 2017 sampai 11 Januari 2018.

"Alhamdulillah pengerjaan sesuai jadwal yang telah direncanakan selama 90 hari kerja. Kita harap IPAL ini bisa digunakan sebagaimana layaknya," tutur Ade.

Ia berharap, dengan adanya IPAL Komunal ini tingkat pencemaran lingkungan bisa ditekan dan masyarakat menjadi lebih sehat.

"Saya harap ke depannya IPAL komunal ini bisa dijaga dan dipelihara oleh masyarakat khususnya keluruhan Gumuruh," ujar Ade.

Usai meresmikan IPAL komunal RT 06 RW 06, Wakil Wali Kota Bandung melanjutkan peninjauan ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah) RW 06. Rencananya tempat tersebut akan dilengkapi biodigester.

Soal UMSK, Ini Sikap Pemprov Jabar

Mitrapolisi/ BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru menerima usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dari lima kabupaten/kota. Sebanyak 22 kabupaten kota lainnya masih melakukan kajian besaran UMSK. Kajian ini dilakukan bersama pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemerintah. Usulan besaran UMSK ini harus dikirimkan ke pemerintah provinsi pada  Maret 2018.

“Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Indramayu, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Depok. Kabupaten Indramayu dan Kota Sukabumi sudah disetujui untuk direkomendasikan kepada Gubernur Jabar sedangkan tiga lainnya masih harus melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi sesuai Permenakertrans No 7 Tahun 2013,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Ferry Sofwan.

Ferry menjelaskan, untuk ditetapkan gubernur, maka Dewan Pengupahan Kabupaten Kota (Depekab/kota) yang terdiri dari dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha serta serikat pekerja membuat usulan besaran UMSK. Usulan tersebut setelah mereka melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai homogenitas perusahaan, jumlah perusahaan, serta jumlah tenaga kerja. Selain itu, juga diperhitungkan devisa yang dihasilkan, nilai tambah yang dihasilkan, kemampuan perusahaan, asosiasi perusahaan, dan serikat pekerja/serikat buruh terkait

Untuk usulan UMSK, ujar Ferry, setiap usulan yang masuk dari kabupaten/kota akan dibahas oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan tidak menunggu semua usulan dari kabupaten/kota terkumpul. Untuk UMSK yang sudah ditetapkan pada 2017, tidak semua kabupaten/kota yang mengajukan. Sebab, hal ini tergantung pada kondisi sektor industri unggulan di kabupaten/kota tersebut.

“Sebetulnya pada April 2017 kami sudah adakan lokakarya tentang UMSK ini dan dihadiri Dewan Pengupahan Kabupaten Kota hadir. Semua sepakat untuk membahas hal itu dan paling lambat usulan diterima dan ditetapkan gubernur pada akhir Maret 2018. Kalau dalam Depekab/kota sudah ada perwakilan buruh atau pekerja, asumsinya, serikat buruh/pekerja sudah mengetahui hal ini sehingga tuntutan supaya UMSK diberlakukan pada akhir Januari 2018 tidak perlu muncul,” ujar Ferry.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Barat melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate. Mereka menuntut supaya Gubernur Jabar segera memberlakukan UMSK 2018 di seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat dan tetapkannya UMSK 2018 Kabupaten Kota se-Jawa Barat pada Akhir Bulan Januari 2018.

Menurutnya, Disnakertrans Jabar sudah memfasilitasi pembahasan UMSK ini melalui lokakara dewan pengupahan, rapat khusus pengupahan di lima wilayah dengan Depekab/kota di wilayah Bogor, Purwakarta, Cirebon, Priangan Barat, dan Priangan Timur. Juga melalui surat gubernur supaya mengajukan UMSK pada Maret 2018. Dalam surat itu juga diingatkan agar Bupati/Walikota mendorong para pengusaha membentuk asosiasi pengusaha sektoral.

“Kami mengusulkan membentuk asosiasi pengusaha sektoral karena yang terpenting dalam membuat usulan UMSK tersebut adalah kesepakatan bipartit antara pengusaha dan pekerjanya tentang besaran nilai upah. Kesepakatan yang menggaji dan yang digajinya. Gubernur tidak bisa memaksa besaran UMSK. Apalagi UMSK ini nilainya lebih besar dari UMK,” katanya

1 Februari, Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring

Mitrapolisi/

KOTA BANDUNG – Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jabar, Dedi Taufik menegaskan penerapan Permenhub No 108/2017 tentang transportasi daring alias angkutan sewa khusus (ASK)  yang akan berlaku secara nasional per Kamis, 1 Februari 2017.

Secara simultan, Dedi, meminta semua pihak mematuhi dulu regulasi yang ada karena sudah konsensus nasional yang ditegaskan melalui keputusan menteri perhubungan.

 "Saya harap semua pihak, terutama pelaku transportasi online mau mematuhi aturan tersebut, mulai dari soal kuota kendaraan, tarif, penanda mobil, dan lainnya. Bila ada masukan, sampaikan secara tertib untuk jadi evaluasi bersama ke depan," katanya dalam keterangan pers kepada Tim Humas Jabar di Bandung, Selasa (30/1/2018) sore.

 Pemprov Jabar telah menetapkan total perencanaan kebutuhan kuota mobil ASK tersebut sebanyak  7.709 kendaraan.

  

Rinciannya, sambung Dedi, adalah wilayah operasi Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang ) 4.542 kendaraan;

Cirebon Raya (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu) 1.343 kendaraan; Purwasuka (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang)  527 kendaraan.

  

Kemudian Sukabumi (Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur) 723 kendaraan; dan Priangan (Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran) 574 kendaraan.

  

"Dari jumlah tersebut, berdasarkan seleksi kelengkapan aspek hukum dan regulasi, telah diberikan 640 kuotas ASK transportasi daring. Yang belum memenuhi syarat, antara lain berbadan hukum dengan minimal 5 kendaraan dan sesuai SIUP dan TDP, kami dorong segera penuhi persyaratan tersebut demi kenyamanan bersama," katanya.

  

Seleksi sendiri dilakukan obyektif karena dibuat tim seleksi beranggotakan lintas sektor seperti Dinas Perhubungan Jawa Barat, Organda, Jasa Raharja, Dinas Koperasi, DPMPST, serta pemerhati transportasi.

  

Menurut Dedi, mekanisme pemberian kuota tersebut dilakukan bertahap untuk jangka waktu lima tahun dan dievaluasi sekurang-kurangnya satu tahun.

  

"Seluruhnya juga berbasis legalitas formal, antara lain hasil perhitungan menggunakan metode regresi linier sesuai PM 108/2017, berita acara rapat pembahasan tanggal 17 Juli 2017, kajian dan usulan dari kabupaten/kota, dan surat dari Organda Jawa Barat tanggal 10 November 2017 tentang usulan wilayah operasi, jumlah kuota, dan tarif," katanya.

  

Dedi menyebut jumlah kuota tersebut sudah sesuai dengan Permenhub 108/2017.

  

"Kami sudah melakukan penghitungan dalam Permenhub tadi. Jadi kami hitung kuota dari bangkitan daerah, permintaan, dan pertumbuhan. Permintaan sesuai ruang," ujarnya, seraya mengatakan penghitungan kuota dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara implementasi di lapangan.

  

Dedi menghimbau semua pihak menghormati dan mematuhi aturan tersebut per 1 Februari 2018 nanti karena jangankan kuota ASK di lapangan kelak, bahkan batas wilayah operasi pun sudah ditetapkan.

  

Pemprov Jawa Barat menekankan bahwa seluruh regulasi yang menjadi basis implementasi awal bulan depan telah pula mengakomodir berbagai usulan dari pelaku, diantaranya usulan saat para pengemudi transportasi online menyampaikan aspirasi di Gedung Sate, Senin (22/1/2018) lalu.

Gerhana Bulan sebagai Media Pembelajaran

Mitrapolisi/

BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) didampingi pejabat Pemprov Jabar dan masyarakat umum melaksanakan shalat sekaligus menyaksikan langsung fenomena alam gerhana bulan bekerja sama dengan Badan Hisab Rukyat Daerah Jawa Barat di Mesjid Al-Muttaqin, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (31/1/2018).

Menurut dia, masyarakat wajib mensyukuri adanya fenomena ini, mengagungkan Allah SWT dan menjadikannya sebagai media pembelajaran / ibroh serta mendorong minat sains.

“Dua tanda kebesaran Allah diantaranya adalah bulan dan matahari, semua fenomena alam adalah kehendak-Nya dan mari kita cermati bersama sebagai media pembelajaran untuk kita semua,” kata Aher dalam keterangan pers, Rabu (31/1/2018) siang.

Terlebih, merujuk Himbauan Dirjen Binmas Kementerian Agama, masyarakat sangat disarankan (sunnah muakkad) untuk shalat, mendengarkan khutbah, serta memperbanyak dzikir.

Aher mengatakan, semua elemen di Jabar harus bersyukur dengan cara melipat gandakan ikhtiar dalam mengelola alam semesta. Menjadikan momentum kebesaran Allah Swt tersebut sebagai titik tolak dalam mengelola bumi Jawa Barat dengan pengelolaan yang berkesinambungan untuk masa depan yang lebih sejahtera.

Gubernur Jabar mengatakan, gerhana bulan ini merupakan fenomena alam yang menggambarkan betapa teraturnya alam semesta yang dirancang oleh Allah SWT. “Kita berdecak kagum sekaligus berucap syukur dan takbir atas keteraturan ini,” katanya.

Aher pun menekankan, dalam agama Islam khususnya, saat terjadi gerhana diperintahkan untuk mengucap takbir, berdoa, melaksanakan shalat dan melihat langsung dengan kasat mata maupun alat bantu.

Sebelumnya, aktivitas serupa dilakukan Aher, pimpinan, dan masyarakat Jabar saat terjadi gerhana matahari total pada 9 Maret 2016 lalu. Juga bertempat di Mesjid Al-Muttaqin, hadirin kala itu memulai dengan shalat dan diakhiri melihat bersama.

Super-Blue-Blood-Moon

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menjelaskan bahwa proses gerhana bulan pada Rabu (31/1) akan bisa disaksikan mulai pukul 18:48 WIB dan berakhir pada 22:11 WIB. Proses gerhana berlangsung sekitar empat jam.

“Pada 31 Januari malam nanti akan terjadi gerhana bulan langka yang bisa diamati dari Indonesia. Gerhana bulan ini langka karena terakhir kali terjadi sekitar 152 tahun lalu,” bunyi siaran pers yang dirilis Humas LAPAN, akhir pekan lalu.

Menurut LAPAN, proses gerhana pada 31 Januari malam akan dimulai pukul 18:48 WIB dan puncaknya gerhana bulan total pada pukul 19.52 – 21:08 WIB. Gerhana bulan itu akan berakhir pada sekitar pukul 22.11 WIB.

Humas LAPAN menyebutkan, gerhana bulan total pada 31 Januari nanti disebut istimewa karena menggabungkan tiga fenomena alam sekaligus, yang oleh Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin, disebut super-blue-blood-moon.

Disebut Supermoon, karena bulan masih berada di titik terdekatnya dengan bumi. Akibatnya bulan akan terlihat lebih besar dan bercahaya dari sebelum-sebelumnya.

Disebut blue moon, karena ini merupakan bulan purnama kedua pada Januari. Bulan purnama pada bulan ini juga terjadi pada 1 Januari malam.

“Gerhana bulan total juga sering disebut Blood Moon karena saat gerhana total bulan tampak merah darah, karena cahayanya ditapis sedemikian rupa oleh atmosfer Bumi,” terangnya.