(PT BIJB) akan dimiliki ribuan pegawai negeri sipil (PNS)

Mitrapolisi/ 

BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan saham PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) akan dimiliki ribuan pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KPPS).

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan setelah PT Angkasa Pura II dipastikan masuk sebagai pemegang saham BUMD PT BIJB maka pemegang saham lain masih diperlukan setelah mayoritas Pemprov menguasai 51%. “Dana akan mengucur lagi dari dana Koperasi PNS,” katanya di Bandung, Selasa (13/2/2018).

Menurutnya direncakan koperasi yang terbentuk sejak dua tahun lalu tersebut akan mengambil porsi 2% saham PT BIJB senilai Rp50 miliar. Dana segar tersebut dinilai Heryawan bisa membuat penuntasan sisi darat Bandara Kertajati makin cepat. “Sebelumnya dana segar datang dari sindikasi perbankan syariah, lalu selain koperasi juga akan dirilis reksa dana penyertaan terbatas [RDPT],” ujarnya.

Pembelian saham PT BIJB oleh koperasi PNS menurutnya akan terus ditingkatkan hingga 5% dengan dalam tiga tahun ke depan. Target ini dilihat dari besarnya omzet yang dikelola KPPS sehingga angka Rp125 miliar dianggap memungkinkan. “Yang sekarang setara 2%, tambahannya masih terbuka. Saya berharap sampai 5%,” tuturnya.

Pemprov sendiri belum mendapat kepastian berapa besaran saham yang akan diambil oleh PT AP II dan RDPT. Karena selain saham, AP II pun memiliki kewajiban menggelontorkan dana untuk membangun sisa runway 500 meter guna melengkapi landasan pacu Kertajati yang saat ini sudah 2500 meter.

“Sesuai harapan Presiden, perpanjangan runway 500 meter lagi agar bandara Kertajati bisa untuk penerbangan haji. Dan sesuai perjanjian ini akan dibangun AP II,” paparnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang juga Ketua KPPS Jabar Iwa Karniwa mengatakan pembelian saham PT BIJB tersebut datang setelah pihak PT BIJB mengajukan surat permohonan agar koperasi bisa menyertakan modal di BUMD tersebut. “Atas dasar surat tersebut kami bahas di rapat pengurus, selanjutnya kami menerima dengan melapor ke Gubernur,” tuturnya.

Iwa mengatakan pihaknya sepakat menyertakan modal sebesar 2% dari total kebutuhan PT BIJB sekitar Rp2,5 triliun atau setara dengan dana sebesar Rp50 miliar. Pihaknya saat ini tinggal menunggu surat balasan dari direksi PT BIJB agar mereka membahas rencana pembelian saham tersebut di RUPS. “Ini jadi dasar direksi membalas surat KPPS,” ujarnya.

Langkah menyetorkan modal ini dinilai Iwa menjadikan KPPS sebagai satu-satunya koperasi di Indonesia yang pertama kali memiliki saham di bandara besar. Pihaknya memutuskan untuk menggelontorkan dana karena ada keuntungan lain selain deviden yang bisa didapat. “Apakah kita bisa berperan di hal-hal yang bisa dikuasai di bandara seperti jasa cleaning service dan lain-lain,” katanya.

Memiliki anggota 12.800 PNS Iwa merencanakan langkah koperasi ini demi target masuk dalam 5 besar koperasi di Indonesia. Saat ini pihaknya memutarkan dana koperasi hanya pada layanan simpan pinjam sekitar 1500 PNS yang menjadi nasabah. “Penyetoran modal ini tidak akan mengganggu layanan buat anggota, karena KPPS tak hanya konsumen tapi juga koperasi investasi,” tuturnya.

Pihak KPPS menargetkan dalam waktu 3 tahun PT BIJB yang mengelola Bandara Kertajati bersama AP II sudah bisa menangguk keuntungan. "Ini koperasi pertama di Indonesia yang memiliki saham di pembangunan bandara," pungkasnya.