1000 WARGA MENIKMATI BALAKERCREKAN DI GEDUNG SATE

Mitrapolisi/Bandung Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggelar acara makan bersama warga secara gratis atau ngaliwet bertajuk "Balakecrakan di Gedung Sate", di halaman Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung, Minggu (21/5/17). Lebih kurang 1000 orang dari berbagai unsur lapisan masyarakat menikmati jamuan nasi liwet komplit dengan lauk pauknya.

Kepala Bagian Publikasi Setda Jabar Ade Sukalsah mengatakan acara ini adalah sebagai respon dari interaksi via media sosial yang terjalin antara Humas Jabar dengan masyarakat. Aspirasi ini lantas diseriusi dan momentumnya diselaraskan dengan tradisi silaturahim menyambut Ramadan (Tarhib Ramadan) yang dikenal dengan munggahan.

“Hidangan yang kami siapkan sebanyak 1500 porsi adalah menu khas Sunda yakni nasi liwet, ayam bakar, jengkol, sambal, lalapan, lalu ikan asin peda dan kurupuk, tak lupa ada kopi puntang dan rebusan, Semuanya gratis dan habis,“ kata Ade.

Acara yang dimulai pada pukul 15.30 WIB diawali dengan siraman rohani dari Ustad Ahmad Khumaedi dan suguhan hiburan berupa penampilan dari Kuburan Band. Hadir juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Netty Heryawan yang berbaur makan bersama warga.

Ade menuturkan alasan Humas Pemprov Jawa Barat menggelar acara tersebut karena aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat terkait keberhasilan beberapa event yang digelar Humas, diantaranya kegiatan ngopi gratis bertajuk "Ngopi Saraosna Volumen 1 dan 2".

"Dari dua acara tersebut, alhamdulillah interaksi dengan masyarakat cukup bagus , terakhir Ngopi Saraosna Volume 2 responnya sangat bagus dan dari situ muncul usulan seperti dari Bobotoh, `jangan ngopi saja, sesekali ngaliwet`," kata dia.

"Mereka sambil bercanda usul ke saya `Kang, adakan juga acara botram, mereka malah sebelumnya usul ada gerakan #MamahNyangu, yakni aksi 1.000 coet (cobek), 1.000 asin peda (ikan asin), 1000 jengkol dan 1.000 petey (petai). Akhirnya kita respon dengan menggelar acara ini," lanjut Ade.

Netty Prasetiyani yang turut hadir dalam acara botram tersebut memberikan apresiasi kepada Humas, disebutnya bahwa event baik ini dapat lebih mendekatkan diri pemerintah dengan masyarakat.(sasa)

KETUA PERWOSI JABAR HADIRI HUT KE 50 PERWOSI DI SLEMAN YOGYAKARTA

Mitrapolisi/ YOGYAKARTA-Wakil Ketua TP-PKK selaku Ketua PERWOSI Jabar Ny. Hj. R Gizelawaty Mizwar menghadiri HUT ke 50 PERWOSI ,Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengadakan lomba Senam Bugar Anak Indonesia di pendopo rumah dinas Bupati Sleman yang diikuti masing-masing perwakilan kecamatan, Minggu.

Ketua Perwosi Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan bahwa lomba senam itu diadakan dalam rangka peringata HUT ke-50 Perwosi.

Ia mengatakan Senam Bugar Anak Indonesia (SBAI) merupakan senam baru dari Perwosi Pusat.

"Senam SBAI ini sudah disosialisasikan pada 3 dan 4 Maret 2017 pada seluruh guru pendidikan jasmani dan kesehatan, UPT Pelayanan Pendidikan, pengurus Perwosi kecamatan, dan instruktur senam di Kabupaten Sleman," katanya.

Menurut dia, pemenang dari lomba ini mendapatkan tropi dan uang pembinaan serta mewakili Kabupaten Sleman maju ke tingkat Provinsi DIY yang akan dilaksanakan pada 22 April 2017.

"Dalam HUT Perwosi ini kami juga akan mengirimkan 100 anak-anak dan 100 ibu-ibu untuk mengikuti senam SBAI di Provinsi DIY," katanya.

Ketua KONI Sleman Pramono menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya lomba SBAI ini. Menurutnya event tersebut dapat dimanfaatkan untuk mencari bibit baru atlet senam.

"Pembinaan atlet senam tidak bisa secara instan, harus dilakukan dari usia dini," katanya.

Sementara itu Bupati Sleman Sri Purnomo berharap dengan adanya lomba SBAI dapat menumbuhkan minat generasi muda di Sleman pada olahraga senam sehingga dapat memunculkan generasi sehat sekaligus berprestasi melalui olahraga senam.

"Saya berharap Perwosi Sleman dapat terus meningkatkan kiprahnya dalam memberikan kontribusi pembangunan di Kabupaten Sleman khususnya di bidang olahraga," katanya.

GUBERNUR JABAR MEMBUKA RAKERNAS DHARMA WANITA

Mitrapolisi/Bandung Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dharma Wanita Persatuan (DWP) tahun 2017, di Gedung Merdeka, Jl. Asia Afrika Bandung, Rabu, 17 Mei 2017. Aher mengatakan, tak diragukan lagi bahwa wanita adalah separuh dari bangsa ini. oleh karena itu, peranan wanita dalam kehidupan adalah suatu hal yang pasti juga strategis.

"Tinggal persoalannya adalah kaum wanita itu sendiri harus berdaya, semua pihak harus mendorong kaum wanita untuk mengambil peran, atau kontribusinya dalam pembangunan, yang hasil pembangunan itu nantinya dapat dinikmati oleh semua pihak," katanya.

Menurutnya Rakernas DWP hari ini menjadi sangat strategis, karena kaum wanita juga dituntut untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam bidang apapun. Contohnya saja pada Rakernas hari ini ditandatangani Nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) antara Dharma Wanita Persatuan dan Kementerian KUKM. Kerjasama ini diharapkan dapat menstimulus para wanita, khususnya anggota DWP, agar dapat produktif, dan kreatif.

Sebab kata Aher, Dharma Wanita memang sepatutnya harus memiliki program konkret, sekecil apapun program tersebut harus mampu diejawantahkan dalam kegiatan nyata.

"Tadi juga ada MoU dengan kementerian berati kan ada kegiatan nyata di lapangan bisa perekonomian, bisa pemberdayaan," kata Aher.

Tak kalah penting ungkap Aher, Dharma Wanita, atau organisasi kemasyarakatan yang mewadahi aspirasi para istri Aparatur Sipil Negara (ASN) ini, punya kekuatan moral yang kuat. Para wanita dapat menjadi penasehat moral terdekat para suaminya yang menjadi aparatur khususnya untuk menghindarkan mereka dari penyelewengan dalam melaksanakan tugasnya.

"Misalnya wanita mengingatkan suaminya supaya jangan korupsi, dengan kelembutan biasanya kaum lelaki yang ASN ini akan menurut, syukur-syukur bisa menghentikan segala perbuatan buruk. Karena kelemahan -lembutan wanita adalah ketegasan, kelemah -lembutan wanita adalah kepastian untuk seorang lelaki menentukan suatu pilihan, ya atau tidak," katanya.

Ketua Umum DWP Wien Ritola Tasmaya mengatakan bahwa Dharma Wanita Persatuan merupakan Organisasi kemasyarakatan yang membina istri ASN, DWP juga merupakan organisasi netral secara politik, namun tetap demokratis.

"Dari tingkat pusat hingga kelurahan, DWP merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan, dimana seorang istri mendampingi aparatur pemerintah mengabdi pada bangsa negara," katanya.

Wien melanjutkan, istri pegawai aparatur negara sebagai pendamping suami, harus mampu meningkatkan pemberdayaan dirinya mengahadapi tuntutan kehidupan, serta dapat menjadi contoh atau panutan bagi masyarakat sebagai abdi negara yang andal.

Ia juga menyatakan bahwa wanita bisa berkiprah dalam pembangunan bangsa, yang diawali dengan tekad mengembangkan organisasi menjadi modern dan profesional.

Rencana strategis DWP yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional (Munas) III tahun 2014, dimana berdasarkan RPJMN 2015- 2019 Jokowi -JK, diharapkan DWP  berhasil menjadi 'center of excellence,' meningkatkan peranan perempuan dalam membina keluarga, dan mampu berkiprah dalam peranan publik.

Sementara pada Rakernas kali ini, ditujukan untuk mengintensifkan program kerja kegiatan, menyusun program prioritas kebijakan.

"Pada kesempatan baik ini, DWP sebagai mitra strategis pemerintah menandatangani kesepakatan kerja dengan Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai upaya melaksanakan program untuk mendorong perempuan sebagai pelaku ekonomi produktif dan kreatif," Ucap Dia.

Pun Rakornas kali ini dihadiri  di sekitar 538 orang peserta, terdiri dari instansi pemerintah pusat, dan para pengurus DWP Pusat, serta Provinsi.

"Ucapan terima kasih karena kegiatan Rakornas bisa dilaksanakan dengan baik dan sempurna, kepada Gubernur Jawa Barat dan seluruh jajaran yang telah memberikan dukungan fasilitas dan kehormatan yang luar biasa kepada DWP, sehingga dapat melaksanakan Rakernas di Gedung Merdeka yang bersejarah ini," Ungkap Wien.

Netty Harap 3 Ends Menjadi Fokus Di Rakernas DWP

Hadir sebagai Penasihat DWP Provinsi Jawa Barat, Netty Heryawan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dharma Wanita Persatuan (DWP) Tahun 2017 mengatakan tema perempuan dan organisasi tidak dapat dipisahkan. Dibuktikan dengan coretan tinta emas perempuan Indonesia berada dalam sejarah seperti RA. Kartini dan Dewi Sartika. Maka peran perempuan sebagai center of life berkaitan dengan keberlangsungan peradaban sebuah bangsa.

Ditambahkan Netty, saat ini perempuan menempati setengah dari penduduk Indonesia, sehingga jangan memandang remeh peran perempuan dalam pembangunan. Karena perempuan merupakan subjek pembangunan bukan objek pembangunan yang harus diberikan akses dan ikut serta melakukan kontrol dalam pembangunan.

Oleh karena itu, tutur Netty, kita harus mengapresiasi pada pemerintah yang mulai berpihak pada perempuan.

"Sekarang setelah masuk dalam ruang birokrasi mulailah orientasi pembangunan menjadi Gender and Development yang menyasar kelompok perempuan dan rentan," ungkapnya.

Netty sangat mengapresiasi Rakernas ini, merupakan salah satu agenda dari DWP pusat untuk merumuskan program-program stretegis yang harus diformulasikan guna menjawab kebutuhan dan tantangan jaman saat ini. “DWP dapat meningkatkan profesionalitas dan kapabilitas dalam menjalankan roda organisasi. Serta mampu secara inline menjadi mitra tak terpisahkan pemerintah untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan pembangunan,” harap Netty.

Hari ini kita juga harus selaraskan dengan program di Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu 3 Ends. Dengan mengakhiri human trafficking, mengakhiri kekerasan dan mengakhiri ketidakadilan ekonomi pada perempuan. “Nah ini yang harus menjadi fokus utama organisasi perempuan dimanapun termasuk DWP,” ujar Netty. (sasa)

KARAWANG JADI TUAN RUMAH BBGRM KE 14 TH 2017

Mitrapolisi/KARAWANG-Gubernur Jabar Ahmad Heryawan piimpin pencanangan Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM) Ke-14 dan Hari Kesatuan Gerak Ke-45 tingkat Jabar di Lapang Karang Pawitan Kabupaten Karawang, Selasa (16/5).

Pencanangan dihadiri juga Ketua Tim Penggerak PKK Netty Prasetyani Heryawan, Bupati-Wakil Bupati Karawang dr.Cellica Nurrachadiana – H.Ahmad Zamakhsyari serta sejumlah Bupati dan Walikota. Acara ini diikuti pula tak kurang 500 pengurus dan kader PKK se-Jabar.

"Kita tentu menghendaki agar pencanangan Bulan Bakti Gotong-Royong bukan seremonial semata, tanpa gerakan sesungguhnya di tengah masyarakat," tegas Aher, sapaan Ahmad Heryawan.

Diungkapkan, betapa kini jarang ditemukan warga bahu membahu membangun atau merenovasi rumah tetangga. Begitu pula pada perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan, misalnya, hanya karena sarana umum ini menjadi proyek pemerintah alias ditenderkan.

Aher menambahkan, pola gotong-royong sepatutnya menjadi bagian dalam realisasi berbagai upaya mewujudkan kesejahteraan. Betapa tidak, katanya, tak satupun pihak yang mampu bergerak sendiri mewujudkan harapan masyarakat dalam pembangunan.

"Tampaknya ke depan, pemerintah provinsi perlu merumuskan cara terbaik, termasuk melalui peraturan bila diperlukan, agar semangat gotong-royong kembali bergelora di masyarakat kita," papar Aher.

Pada saat yang sama, Aher mendorong unsur pimpinan pemerintah kabupaten/kota se-Jabar juga melakukan upaya sama --tentu dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan masyarakat masing-masing.

Sementara itu Bupati Karawang selaku tuan rumah dalam sambutannya menyampaikan, “suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Kabupaten Karawang menjadi tuan rumah Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat Jabar Tahun 2017. Tentunya kesempatan ini akan Kami manfaatkan menampilkan berbagai potensi yang ada di kabupaten Karawang melalui gelar pameran produk produk lokal, ijinkan Saya atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih kepada Gubernur atas kepercayaan yang diberikannya kepercayaan dan kesempatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara ini”, ucapnya.

Lanjutnya, “berkaitan dengan Hari Kesatuan Gerak PKK, diharapkan dapat memberikan makna yang mendalam pada kiprah dan karya secara nyata dalam menyumbangkan Dharma Bhaktinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Meningingat gerakan PKK merupakan wadah aktivitas sosial kemasyarakatan bagi keluarga”, tandasnya

WAGUB JABAR MENGHADIRI MUDZAKARAH NASIONAL 2

Mitrapolisi/Bandung Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berperan banyak melindungi akidah umat dari bahaya Syiah.

“MUI punya peran sentral menjaga kemurnian akidah umat. Terkait paham Syiah, dalam rakernas tahun 1984, MUI telah merekomendasikan bahwa paham Syiah memiliki perbedaan pokok dengan Ahlussunah yang menjadi keyakinan umat Islam Indonesia,” jelasnya saat memberi sambutan pada Mudzakarah Nasional II Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) di Hotel Grand Asrilia, Bandung, Ahad (14/5).

Ia mengatakan, tidak ingin konflik Syiah yang terjadi di berbagai daerah kembali terulang di Indonesia, seperti konflik Sampang yang telah melahirkan banyak korban.

“Kita tidak ingin insiden Sampang terjadi di bumi pertiwi, khususnya di Jabar, sehingga acara ini harus bisa menjadi masukan bagi pemerintah,” imbuhnya.

Mudzakarah Nasional II ANNAS

Selain itu, ia menjelaskan bahwa pada 2018 adalah tahun politik, pilkada serentak akan dilaksanakan. Karena itu, Deddy meminta umat Islam agar mewaspadai tahun politik ini jangan sampai dimanfaatkan oleh Syiah.

“Keimamahan paham Syiah sudah sangat jelas bahaya dan perlu diwaspadai,” terangnya.(Pizaro/INA).

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berperan banyak melindungi akidah umat dari bahaya Syiah.

“MUI punya peran sentral menjaga kemurnian akidah umat. Terkait paham Syiah, dalam rakernas tahun 1984, MUI telah merekomendasikan bahwa paham Syiah memiliki perbedaan pokok dengan Ahlussunah yang menjadi keyakinan umat Islam Indonesia,” jelasnya saat memberi sambutan pada Mudzakarah Nasional II Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) di Hotel Grand Asrilia, Bandung, Ahad (14/5).

Ia mengatakan, tidak ingin konflik Syiah yang terjadi di berbagai daerah kembali terulang di Indonesia, seperti konflik Sampang yang telah melahirkan banyak korban.

“Kita tidak ingin insiden Sampang terjadi di bumi pertiwi, khususnya di Jabar, sehingga acara ini harus bisa menjadi masukan bagi pemerintah,” imbuhnya.

Mudzakarah Nasional II ANNAS

Selain itu, ia menjelaskan bahwa pada 2018 adalah tahun politik, pilkada serentak akan dilaksanakan. Karena itu, Deddy meminta umat Islam agar mewaspadai tahun politik ini jangan sampai dimanfaatkan oleh Syiah.

“Keimamahan paham Syiah sudah sangat jelas bahaya dan perlu diwaspadai,” terangnya.(Pizaro/INA). (sasa)

PEMBUKAAN FORUM SILAHTURAHMI KERATON SENUSANTARA

Mitrapolisi/Bandung Keberadaan Keraton atau Kerajaan di Nusantara saat ini dinilai penting dalam mempertahankan khasanah dan nilai budaya setiap daerah. Tak hanya itu, eksistensinya pun diharapkan mampu mendorong pengembangan wisata seni dan budaya karena memiliki nilai ekonomi tinggi.

Untuk itu, keraton di Nusantara perlu bersinergi dengan Pemerintah Daerah dimana keraton itu berada maupun dengan Pemerintah pusat dan pihak lainnya. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mengungkapkan hal tersebut saat membuka Musyawarah Agung Keraton Nusantara ke-3 Tahun 2017 di Hotel Grand Preanger, Jl. Asia-Afrika Kota Bandung, Jumat, 12 Mei 2017.

“Kemitraan dengan Pemerintah Daerah masing-masing semestinya harus lebih baik. Kepariwisataan di era ekonomi kreatif saat ini diperlukan, karena cultural industry yang menjadi ruh kepariwisataan bukan hanya alam,” ungkap Demiz usai acara pembukaan Musyawarah Agung.

“Nah, fungsinya dari keraton tadi menjadi sangat penting saat ini. Karena ini cenderung penghasil devisa nanti tertinggi di Indonesia, pada saat migas, kelapa sawit, dan batu bara cenderung menurun,” tambahnya.

Lajut Demiz, keberadaan keraton sangat strategis dan potensial. Hal tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui wisata seni dan budaya. Terlebih lagi Indonesia memiliki banyak keraton yang masih eksis dengan ciri khasnya masing-masing. Menurut Demiz, eksistensi keraton merupakan kekayaan Nusantara yang harus dikembangkan dan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

“Makanya saya berharap dirumuskan dalam Musyawarah Agung ini, mau kemana nih keberadaan keraton ini. Program apa dan kemitraan seperti apa yang harus dijalin dengan berbagai pihak,” pinta Demiz.

Sementara itu, Ketua Umum FSKN yang juga Sultan Keraton Kasepuhan Kacirebonan PRA Arif Natadiningrat dalam sambutan di acara pembukaan mengaku memang belum semua keraton di Indonesia bersinergi baik dengan Pemerintah Daerah. Menurut Arif hal ini tergantung pada situasi politik dan demokrasi di daerah.

“Tapi mudah-mudahan di Jawa Barat walaupun nanti berubah politiknya, pemimpinnya, tapi kita tetap bisa bermitra terus antara keraton dengan Pemerintah Daerah,” kata Arif.

Musyawarah ini digagas oleh Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN). Hadir sebanyak kurang lebih 250 peserta musyawarah yang terdiri dari para Sultan dan Raja dari Sumatera hingga Papua, serta peninjau. Agenda utama musyawarah ini yaitu pemilihan pengurus baru FSKN serta penyusunan program kerja.

Sebelumnya, Musyawarah Agung ini diawali dengan acara Seminar Budaya pada Kamis 11 Mei 2017 kemarin. Selain itu, Sabtu 13 Mei 2017 besok akan digelar pula Karnaval atau Pawai Budaya di sepanjang Jalan Asia-Afrika Kota Bandung. Karnaval ini tidak hanya diikuti peserta dari keraton atau kerajaan yang ada di Indonesia, namun juga keraton atau kerjaan dari beberapa Negara Asean, Asia, dan Afrika. (sasa)

LUHUT PESAN AGAR PANTAU 14 TITIK RAWAN MACET DI JAWA BARAT

Mitrapolisi/  JAKARTA - Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar mengemukakan bahwa pihaknya mendapat mandat dari Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk mengawasi pasar-pasar tumpah yang berpotensi menyebabkan kemacetan saat mudik Lebaran. Setidaknya, ada 14 titik yang harus diawasi di sepanjang jalur Pantura yang sering ada pasar tumpah.

Saat musim mudik Lebaran, katanya, pasar-pasar tumpah memang sering ada di pinggiran tol khususnya di sepanjang tol Pantura. Sementara untuk di daerah selatan, ada enam titik yang patut diawasi.

"Tadi saya katakan ada titik yang tidak bisa dihindari ketika hujan pasti banjir dan pasar tumpah. Jadi mesti ada jalan alternatif yang jalannya bagus, tapi kalau ada hujan pasti banjir," katanya di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Menurutnya, Pemda Jabar juga telah melakukan koordinasi dengan seluruh kabupaten di Jawa Barat untuk menertibkan pasar tumpah tersebut. "Sudah sama dengan kabupaten bupati untuk menertibkan pasar tumpah supaya jangan menghambat lalu lintas. Saya kira itu," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menko bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan hari ini menggelar rapat koordinasi guna memantau persiapan transportasi menghadapi musim mudik Lebaran 2017. Hal ini guna mengantisipasi terjadinya kemacetan panjang seperti tragedi Brexit pada tahun lalu.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo mengungkapkan, Luhut meminta pihaknya untuk melakukan persiapan yang lebih matang dibanding tahun lalu. Daerah-daerah yang berpotensi terjadinya kemacetan harus diidentifikasi sejak awal.

"Yang pasti beliau minta bahwa antisipasi kita harus lebih baik dari tahun lalu. Contoh tahun lalu kan ada sumbatan di Brexit. Ini harus diidentifikasi daerah mana yang kritis dan harus diurai," katanya usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman, 

PLN DISITRIBUSI JAWA BARAT GELAR PELATIHAN GURU HONORER

Mitrapolisi/ Bandung PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat melalui Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) PLN mengadakan pelatihan atau upgrading bagi guru honorer di wilayah-wilayah tertinggal di Jawa Barat.

Pelatihan ini digelar, mengingat belum meratanya kompetensi dan kualitas guru honorer di berbagai wilayah di Jawa Barat. Maka, tema yang diangkat dalam program ini, yaitu Menjadikan Guru yang Berkompeten dan Berkarakter.

"PLN melihat bahwa pengabdian guru honorer ini sangat luar biasa dalam mendidik para siswa di daerah masing-masing," ujar General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jabar, Iwan Purwana di Gedung PLN Distribusi Jabar, Jalan Asia Afrika No. 63, Bandung, Senin(8/5).

Dikatakan Iwan, pelatihan ini ditujuman untuk 100 guru honorer yang berasal dari beberapa wilayah di Jabar, yakni Tasikmalaya, Ciamis  Pangandaran, Garut, Kabupaten Bandung, Sukabumi, serta Cianjur. Kemudian, sambung Iwan, pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari berturut-turut mulai tanggal 8 sampai 9 Mei 2017 di Bale Sumur Bandung Kantor PLN Distribusi Jabar. Turut hadir dalam Pembukaan Pelatihan ini pada Senin (8/5) antara lain Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, General Manager PLN Distribusi Jawa Barat, Iwan Purwana serta Herry Hasanuddin selaku Ketua LAZIS PLN.

"Kami hanya ingin apa yang diberikan dapat menjadi penyemangat yang dapat memacu motivasi para guru dalam mengajar, sehingga dapat melahirkan generasi yang unggul di masa yang akan datang," terangnya.

Iwan berharap, melui pelatihan yang diberikan kepada guru honorer, kompetensi dan karakter para gurunya dapat meningkat, sehingga dapat terus berkontribusi untuk kemajuan dunia pendidikan di daerah Jabar."Semoga dengan keberkahan rezeki yang disisihkan untuk zakat dari karyawan PLN, dapat berkontribusi bagi kemajuan pendidikan masyarakat," Ujarnya. (sasa)

GUBERNUR JABAR HADIRI KTNA DI BANDA ACEH

Mitrapolisi/BANDA ACEH -Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA)ke-15 Tahun 2017 telah resmi dibuka Presiden Jokowi, Sabtu (6/5) di Stadion Harapan Bangsa, Gampong Lhong Raya, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Sementara itu, di tempat lain sejumlah warga masyarakat di Banda Aceh, justru menggelar aksi yang mengambil lokasi di Bundaran Simpang Lima, Kota Banda Aceh.

Aksi yang digelar dibawah komando Laskar Pembela Islam (LPI) ACEH itu, dilakukan untuk menolak kehadiran Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis MH di Banda Aceh, yang berniat menghadiri Penas KTNA-XV yang diresmikan Presiden dengan pemukulan Tambo itu.

“Bumi Aceh haram di injak oleh siapapun yang benci kepada Ulama dan Islam, termasuk Cornelis. Kami minta kepada Gubernur kafir harbi itu, untuk segera angkat kaki dari Aceh, sebelum kami mengusir paksa,” ujar seorang orator dalam aksi yang berlangsung singkat itu.

Gubernur jabar hadiri acara rempug kontak tani nelayan anadalan di banda aceh 5

Mitrapolisi/ BANDA ACEH  – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri  acara Rembug Utama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional , bersama Gubernur Aceh Zaini Abdullah mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada acara Rembug Utama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat 5 Mei 2017.

Acara itu digelar dalam rangka Pekan Nasional Petani-Nelayan XV 2017 yang akan digelar di Banda Aceh selama sepekan.

Dalam pidatonya, Menteri Pertanian mengapresiasi keberhasilan para petani yang telah memajukan sektor pertanian Indonesia. Menteri meyakini, dengan terus meningkatnya sektor pertanian, maka Indonesia kelak akan menjadi negara pengekspor pangan.

“Sekarang ini beras tidak impor, bawang kita tidak impor lagi kita sudah ekspor,” ujar Amran Sulaiman menjelaskan peningkatan hasil pertanian Indonesia.

Amran Sulaiman juga menjelaskan pentingnya penyelengggaraan Penas KTNA untuk terus mendukung kemajuan pertanian Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Amran Sulaiman juga meminta semua pihak, termasuk seluruh pimpinan daerah, untuk semakin meningkatkan kerja demi kemajuan sektor pertanian.

“KTNA ada 22 juta KK di Indonesia, kalau kita bergerak bersama-sama dunia ini kita guncang bersama-sama,” katanya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mendapat giliran berbicara selanjutnya, menjelaskan tentang tantangan dan peluang petani dan nelayan dalam menghadapi kompetisi global.

Panglima menjelaskan, posisi petani dan nelayan di Indonesia sangat strategis. Roda pemerintahan tak akan berjalan normal tanpa mereka. Untuk itu, menurut Panglima TNI, sudah sepatutnya peningkatan sektor pertanian dan perikanan menjadi prioritas semua pihak.

Rembug Utama Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Dermawan, Kepala Biro Humas Setda Aceh Mulyadi Nurdin, Ketua KTNA Nasional Winarno Tohir, Ketua KTNA Aceh Zakaria Affan serta sejumlah pejabat dan ratusan tamu lainnya. (sasa)

 (

AHER DUKUNG PENUH KELOMPOK KTNA 3

Mitrapolisi/ACEH- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) mendukung penuh Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) untuk merubah subsidi dari hulu ke hilir. Hal itu diungkapkannya dalam acara rembug utama KTNA Nasional di aula Sekretariat Pemerintah Provinsi Aceh, Selasa (3/5/2017).

Menurut Aher, dari beberapa kajian yang sudah dilakukannya ke beberapa petani di daerah, memang menyatakan keuntungan subsidi itu ada di bagian hulu atau di akhir setelah hasil panen.

“Sekarang yang dilakukan subsidi adalah berada di hulu, seperti subsidi pupuk dan benih. Akan tetapi petani lebih memilih subsidi di hilir karena beberapa faktor negatif yang sempat terjadi, seperti penyelewengan meskipun saat ini sudah tidak terjadi karena di kawal TNI,” kata Aher.

Jika subsidi negara itu berada di hilir, artinya swasta bebas masuk dan petani bisa memaksimalkan produksinya dengan berbagai pilihan pupuk sendiri serta benih yang mereka pilih.

“Memang saya pikir juga dengan hasil yang maksimal dalam produksi dan di akhir diberikan subsidi jaminan harga yang stabil oleh negara, maka petani akan lebih terjamin,” tegasnya.

Dijelaskan Aher, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Menteri Pertanian, bahkan dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu membahas terkait perubahan subsidi. Mentan menanggapi baik hal itu akan tetapi perubahan subsidi harus memperkuat dulu swasembada pangan di Indonesia secara maksimal.

“Bahkan permintaan perubahan subsidi dari hulu ke hilir itu didengar langsung dari petani saat pertemuan di Kabupaten Indramayu beberapa waktu lalu,” ujar Aher.

Saat ini subsidi negara untuk petani sekitarnya Rp30 triliun sampai Rp40 triliun pertahun, diposisikan di hilir untuk biaya produksi seperti kebutuhan pupuk dan benih, sementara negara juga sedang melakukan swasembada pangan nasional.

Dalam acara Pekan Nasional KTNA di Provinsi Aceh, khususnya dalam rembug utama KTNA, Aher mengharapkan, KTNA bisa menghasilkan keputusan yang berasal dari hasil aspirasi petani untuk mengubah subsidi dari hulu ke hilir.

“Saya harap bisa langsung tersampaikan kepada Presiden sehingga menjadi kebijakan yang betul-betul menguntungkan bagi para petani, artinya Pekan Nasional ini harus mengahasilkan suatu kebijakan negara yang berpihak pada petani,” ucapnya.

Aher menambahkan, dirinya akan membantu mendorong perubahan subsidi dari hulu ke hilir itu karena sesuai hasil kajian dan suara petani yang menguntungkan para petani dibandingkan subsidi di hilir.

“Saya harap aspirasi dari petani ini juga bisa menjadi kebijakan oleh pemerintah pusat, Program swasembada pangan tidak akan lama lagi terwujud kita tunggu saja,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jabar, Dody Firmansyah dalam kesempatan yang sama mengatakan, untuk Jabar, produksi pangan terutama beras sudah swasembada pasalnya beras di Jabar sudah tidak lagi membutuhkan kiriman dari daerah lain, bahkan Jabar  memenuhi kebutuhan daerah lain.

“Artinya kita sudah surplus untuk beras rasanya aman, karena kita bisa suplai beras ke daerah lain, namun ada beberapa hal lain seperti daging,” ujar Dody. (sasa)

AHER MEMPERINGATI HARI PENDIDIKAN

Mitrapolisi/Bandung Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupanya nyata mempercepat dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh pelosok Jawa Barat. Pria yang akrab disapa Aher itu mengaku tak menginginkan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap tanggal 2 Mei, hanya sebagai seremoni semata.

"Tidak semata-mata seremoni tapi menjadi momentum untuk membangun semangat pembangunan pendidikan. Kami akan percepat pemerataan dan kualitas pendidikan karena inilah kunci keberhasilan suatu bangsa," ujar Aher usai memimpin upacara peringatan Hardiknas 2017 tingkat Jabar, di halaman Gedung Sate Bandung, Selasa, 2 Mei 2017.

Dia menjelaskan, pascaalih kelola kewenangan SMU/SMK ke provinsi, Pemprov Jabar akan membangun sekolah terbuka untuk dua kelompok masyarakat yaitu untuk masyarakat yang sudah lewat masa sekolahnya "Katakanlah yang sudah berumur 25 tahun tapi belum sekolah SMU atau SMP maka kita buka sekolah terbuka untuk mereka," ujarnya.

Kolompok yang kedua, lanjut Aher, selain akan membangun SMU/ SMK Negeri di setiap Kecamatan, Sekolah Terbuka ini juga akan didirikan bagi kelompok masyarakat yang tinggal di pelosok terpencil yang sulit dibangun SMU Negeri karena sedikit jumlah siswanya. "Maka disitu akan kita bangun Sekolah Terbuka, kurikulumnya tentu distandarisasi seperti umumnya," ucapnya.

Hal tersebut dilakukan untuk pemerataan dan kualitas pendidikan, sehingga IPM Jawa Barat naik dan berdampak pada peningkatan APK.

Rencananya, Sekolah Terbuka ini akan dibangun sebanyak-banyaknya di seluruh pelosok Jabar dengan anggaran yang sudah disiapakan. Dampak positif ketika pendidikan tersebut merata di seluruh Jabar minimal tingkat SMU, maka Jabar akan memiliki SDM unggul dan berkualitas melalui pendidikan yang unggul pula.

"Yang jelas kami berharap lulusan sekolah di Jabar betul-betul lulusan berkualitas, bermoral, punya keterampilan dan profesionalisme tinggi, itulah pesan revolusi mental yang akan terus kita kerjakan," ungkap Aher.

Tahun 2017 ini, Dinas Pendidikan Jabar mengawali tugasnya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017/2018 pasca alih kelola SMU/ SMK ke tangan Pemerintah Provinsi awal tahun 2017 lalu. Disdik Jabar akan membuka PPDB dengan jalur normal, jalur prestasi yang sudah di verifikasi dan jalur tidak mampu yang dikelola secara proporsional.

"Kami buka tentu ada jalur normal, prestasi yang sudah diverifikasi, ada juga jalur tidak mampu secara proporsional," tutur Aher.

"Kita juga akan online-kan pendidikan ini sampai ke pelosok supaya keliatan semua Kepseknya siapa, muridnya berapa, lokasinya dimana," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendy dalam sambutannya yang dibacakan oleh Gubernur Aher mengatakan, dalam peringatan Hardiknas ini, pihaknya saat ini tengah bersiap melaksanakan reformasi pendidikan nasional baik pada tataran konseptual maupun manajerial.

"Dalam tataran konseptual sekarang sedang diupayakan agar karakter kembali menjadi fondasi dan ruh pendidikan nasional," ujar Mendikbud.

Saat inipun tengah diupayakan penyelarasan, penyatuan dan pembaruan bidang kebudayaan dengan pendidikan. Begitu juga dalam pemanfaatan sumber-sumber belajar yang ada di kelas, di lingkungan dan diluar sekolah. Hal ini agar proses pembelajaran tidak terkotak-kotak, tersekat-sekat, tertutup melainkan terbuka, luwes dan leluasa.

"Reformasi juga akan dilakukan dalam hal waktu belajar, pengorganisasian pelajaran dan kegiatan belajar, tugas tanggung jawab dan peran guru serta tenaga pendidikan," ujar Mendikbud.

Hal itu termasuk reformasi peran dan tugas kepala sekolah sebagai manager sekolah, komite sekolah dan pengawas sekolah. Reformasi pendidikan pada tataran aksi, telah ditandai dengan gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Gerakan Literasi Nasional (GLN).

"Reformasi pendidikan ini untuk menjawab permasalahan bangsa, maka kita semua harus bersinergi mendukung terlaksananya reformasi ini," tutur Menteri.

Pada peringatan Hardiknas 2017 tingkat Jabar ini, Pemprov Jabar memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik yang berprestasi dan berdedikasi memajukan dunia pendidkan di Jabar. Mereka adalah para guru TK, SMP dan SMU di Jabar yang kemudian diberikan piagam penghargaan Gubernur Jabar, uang kadedeuh senilai Rp 10 Juta dan paket umrah sebesar Rp 35 Juta. (sasa)

RIBUAN BURUH KEPUNG GEDUNG SATE

Mitrapolisi/Bandung Sekitar 1.500 buruh di Kabupaten Bandung Barat akan berunjuk rasa bersama pekerja dari daerah lainnya di Gedung Sate, Senin 1 Mei 2017 nanti. Di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu mereka akan memperingati Hari Buruh Sedunia dan menyuarakan berbagai aspirasinya. Upah rendah dan pelayanan BPJS Kesehatan yang belum berpihak pada pekerja adalah salah satunya.

Hal itu dikatakan Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Logam Elektronik, dan Metal (SPSI LEM) Kabupaten Bandung Barat Wanda Irawan, Jumat 28 April 2017. Ia ditemui seusai menggelar koordinasi persiapan Mayday di Bale Gempungan, Kompleks Pemkab Bandung Barat, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Menurut dia, selama ini berbagai kebijakan pemerintah pusat belum menyejahterakan para pekerja.

"Contohnya pelayanan BPJS Kesehatan, itu buruk sekali. Padahal, kami pekerja ini kan pembayarannya tidak disubsidi pemda," katanya. Selain hal itu, buruh juga akan menuntut pencabutan UU No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Regulasi itu dianggap telah membuat upah buruh jauh dari harapan.

Aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada peringatan Hari Buruh Sedunia (biasa disebut May Day), menurut Wanda, merupakan instruksi dari serikat pekerja di tingkat pusat. Serikat pekerja lainnya bahkan akan berunjuk rasa di Jakarta. "Aksi pekerja ini dipusatkan di provinsi dan Jakarta. Jadi, di Bandung Barat sendiri tidak akan ada aksi," katanya.

Selain di Bandung Barat, pekerja yang dipastikan akan ikut serta dalam peringatan May Day itu berasal dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi. Di Kota Cimahi, aktivis pekerja dari KASBI telah menyiapkan banyak atribut. (sasa)