Sabtu, 05 Januari 2019

Jadi Pejabat Jangan Hanya Punya Mimpi

Mitrapolisi/
BANDUNG - Syarat menjadi pemimpin harus memiliki visi atau mimpi, sebagai problem solver atau pemecah masalah dan inovatif. Tiga syarat ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada para ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) se-Jabar pada forum OSIS daerah, di Aula Ki Hadjar Dewantara kantor Dinas Pendjdikan Jabar, Sabtu (05/01/19).

Visi, menurut Emil, sapaan Gubernur, wajib dimiliki seorang pemimpin. Begitupun bagi ketua OSIS, visi tak boleh sama dengan ketua sebelumnya. Visi Emil sendiri sebagi Gubernur ingin menjadikan Jabar provinsi pariwisata terbaik, provinsi digital dan terinovatif dengan kalimat semangat juara lahir batin.

"Seorang pemimpin harus punya visi atau mimpi, jangan melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya tapi buat mimpi baru. Kenapa bangsa ini merdeka karena Bung Karno punya mimpi, ujar Emil kepada 260 ketua OSIS yang hadir.

Pemimpin juga harus menjadi problem solver dengan turun tangan langsung menyelesaikan masalah di lapangan.

"Pemimpin hari ini harus turun tangan bukan tunjuk tangan dan terakhir harus inovatif yaitu memiliki cara yang berbeda dalam hal apapun," terangnya.

Dalam forum OSIS yang bertemakan "A good leader is example form the best character" ini, Emil juga menitipkan tentang nilai-nilai kepemimpinan agar para pelajar menjadi teladan di sekolahnya. Yaitu nilai ilmu, ahlak, iman dan kesehatan.

Tahun 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana diprediksi akan menjadi negara terkuat di dunia dalam ekonomi. Untuk itu Emil minta kepada para pelajar saat ini untuk mempersiapkannya karena 26 tahun yang akan datang mereka akan menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing.

"Bekalnya saya sampaikan supaya mereka menjadi pemimpin visioner, kompetitif, ini adalah investasi kami agar kami punya stok calon-calon pemimpin di masa depan yang dibekali dengan kearifan-kearifan di generasi kami sekarang," terang Emil.(dani)*

Jumat, 04 Januari 2019

Rute Baru dari Bandara Kertajati : Jakarta dan Yogyakarta

Mitrapolisi/  
BANDUNG,- Mengawali tahun 2019, Bandara Internasional Kertajati membuka dua rute barunya oleh maskapai Lion Air. Kertajati (KJT) - Halim Perdanakusuma (HLP) dan Kertajati - Yogyakarta (JOG) akan memulai penerbangannya pada 11 Januari mendatang. 


Selain itu maskapai penerbangan berbiaya murah ini juga melayani penerbangan yang menjadi rute favorit yakni Kertajati - Balikpapan (BPN). Rute ini juga sebelumnya dilayani maskapai bintang lima, Garuda Indonesia. 


Rute-rute baru menandai dibukanya penerbangan domestik oleh maskapai Lion Air. Sebelumnya maskapai tersebut sudah melayani penerbangan internasional rute Kertajati - Madinah untuk penerbangan Umrah sejak Oktober 2018. 


"Mengawali tahun 2019 ini, alhamdulilah rute-rute baru dari dan ke Bandara Kertajati bertambah. Penerbangan ini merupakan rute favorit," kata Direktur PT BIJB Muhamad Singgih di Kota Bandung, Jumat 4 Januari 2018.  

Singgih mengatakan, bertambahnya penerbangan dari Bandara Kertajati ini menandakan kebutuhan konektivitas masyarakat Jawa Barat khususnya wilayah Cirebon - Indramayu - Majalengka dan Kuningan  (Ciayumajakuning) cukup besar. Apalagi hitungan cathcment area atau wilayah cakupan di Ciayumajakuning plus Subang dan Sumedang serta Tegal dan Brebes mencapai 17 juta.  

"Melihat pasar penumpang yang besar tentu kita sebagai bandara yang belum genap satu tahun beroperasi dan maskapai harus bisa terus mensosialisasikan penerbangan yang ada," jelas Singgih.  

Menurut Singgih, masuknya Lion Air ke Bandara Kertajati akan menambah daftar pilih terbang masyarakat. Satu demi satu masuknya maskapai akan mempermudah konektivitas dan menjadikan Kertajati sebagai hub di Jawa Barat untuk terbang ke penjuru negeri.  

"Ini akan menambah pilihan masyarakat untuk menentukan penerbangannya dari dan ke Kertajati. Sekarang bagaimana caranya kita Bandara dan maskapai harus memenuhi keterisian penumpang," ucap Singgih.  

Frekuensi penerbangan Lion Air mulai 11 Januari dibuka setiap hari untuk rute Balikpapan. Terlebih dahulu pesawat landing di Kertajati pukul 12.00 WIB kemudian melakukan penerbangan sebaliknya 13.40 WIB.  

Untuk rute Yogyakarta, frekuensi penerbangan dilakukan sepekan tiga kali yakni, Senin, Rabu dan Jumat. Penerbangan dari Kertajati dilakukan pukul 13.50 WIB sedangkan dari Yogyakarta pukul 12.20 WIB. Adapun untuk rute Jakarta, pesawat lepas landas dari Halim Perdanakusuma pukul 10.35 WIB dan sebaliknya pesawat terbang dari Kertajati pukul 11.55 WIB. Frekuensi penerbangan menuju Jakarta yakni Selasa, Kamis dan Sabtu. 

Sebelum Lion Air, maskapai Citilink sudah melayani penerbangan Kertajati ke Surabaya dan Medan pulang pergi. Ada juga maskapai Garuda Indonesia untuk penerbangan Kertajati ke Lampung - Palembang - Balikpapan - Tarakan dan sebaliknya. Maskapai domestik TransNusa juga melakukan perintisan penerbangan di wilayah Barat Indonesia dengan membuka rute Semarang dan Lampung

Ridwan Kamil: Proyek Strategis 40 Dilelang Oleh Pemprov

Mitrapolisi/
Ridwan Kamil: Proyek Strategis Idealnya Dilelang Oleh Pemprov

BANDUNG - Tahun 2019 akan ada 40 proyek strategis Gubernur Jawa Barat yang akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan kepariwisataan.

Proyek yang akan disegerakan itu diantaranya, revitalisasi Kalimalang, Waduk Darma, Pantai Pangandaran, Situ Bagendit, Situ Ciburuy, Alun-alun Cirebon, Alun-alun Sumedang, Alun-alun Tasikmalaya, Alun-alun Sukabumi, Gunung Padang. Estimasi anggarannya mencapai Rp 1,5 Triliun.

Terkait lelang proyeknya ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dimana lelang harus dilakukan oleh daerah tingkat II sesuai proyek tersebut berada. Namun hal itu masih belum resmi atau dituangkan dalam peraturan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ditemui usai rapat Paripurna DPRD Jabar, membenarkan bahwa ada evaluasi terkait pelelangan dari Kemendagri.

"Jadi ada evaluasi dari Kemendagri terkait program strategis Gubernur, lelangnya dilakukan oleh daerah tingkat II. Tapi kami masih menunggu surat resminya karena ini baru informasi," katanya di Bandung, Jumat (04/01/19).

Menurut Emil, sapaan akrabnya, untuk program strategis Gubernur idealnya dilakukan oleh pemerintah provinsi agar memudahkan dalam pelelangan dan pengawasannya. Setelah proyek itu tuntas maka asetnya akan dikembalikan lagi ke daerah tingkat II.

"Idealnya sih sama kita walaupun asetnya ada di tingkat II biar enak juga mengontrolnya, nanti dikembalikan lagi ke tingkat II setelah proyek selesai, tapi ini masih berlangsung," jelas Emil.

40 proyek tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun 2019. Emil mengatakan, semua tak hanya pembangunan fisik namun menyentuh ke seluruh dimensi kehidupan.

"Semua dimensi kehidupan juga disentuh seperti pendidikan karakter, desa mandiri, kesehatan termasuk keagamaan," ucapnya.

Dalam rapat paripurna perdana yang dihadiri pula oleh Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, beragendakan pembukaan masa sidang 2019 dan Penetapan alat kelengkapan DPRD. Diketuknya palu sidang oleh ketua DPRD Ineu Purwadewi Sundari menandakan masa sidang 2019 resmi dibuka. Sekretaris DPRD kemudian mengumumkan komposisi keanggotaan tahun ini yang terdiri dari anggota fraksi, Banggar, Bamus, Badan Kehormatan dan BP Perda.(der)*

Pelantikan 24 Pejabat, Ridwan Kamil: Mesin Birokrasi Harus Ngabret

Mitrapolisi/
Rotasi 24 Pejabat, Ridwan Kamil:
Mesin Birokrasi Harus Ngabret
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merotasi 24 pejabat struktural atau pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jabar. Adapun yang dilantik yaitu para kepala dinas, staf ahli dan asisten daerah. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Aula Barat Gedung Sate, Jumat (04/01/19).
Sebagai pimpinan baru di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil merasa perlu ada perubahan struktur pejabat untuk mencapai target-target visi misi dan dinamika pembangunan yang menantang.
"Sebagai pimpinan baru tentunya kami punya target-target ya, dinamika pembangunan begitu menantang dan isu-isu besar kita harus menyesuaikan," kata Emil sapaan akrabnya.
Emil mengatakan, sejak dilantik lebih dari tiga bulan lalu tepatnya tanggal 5 September 2018, selama waktu tersebut Ia maksimalkan untuk beradaptasi di lingkungan Pemprov Jabar selain juga meresmikan sejumlah program pembangunan. Kini di awal tahun 2019 sudah saatnya Emil bersama mesin birokrasinya harus sudah 'ngabret' mengejar target visi misi Jabar juara lahir batin.
"Saya kan sudah selesai masa adaptasinya selama tiga bulan, dari situ saya paham sehingga akhirnya kita melakukan sebuah upaya ini," ucapnya.
Emil berpesan kepada pejabat yang baru dirotasi untuk menunjukkan kinerja dan integritas tinggi serta menyesuaikan dengan gaya kepemimpinannya.
"Kami minta tunjukkan kinerja karena ukuran Ridwan Kamil sebagai Gubernur hanya itu. Kalau kinerjanya ngabret, bagus, berinisiatif berarti dia cocok dengan tantangan baru ini," ujarnya.
Selain itu, akan ada kontrak kerja antara Gubernur dengan pejabatnya. Bila kinerjanya tidak bisa memenuhi harapan maka akan ada penyesuaian sesuai aturan berlaku. Menurut Emil, jabatan bukanlah hadiah tetapi harus didapatkan dengan prestasi.
"Nanti kalau tidak memungkinkan dia harus menyesuaikan karena nanti akan ada kontrak kerja karena jabatan ini kan bukan hadiah tapi harus didapatkan dengan prestasi," katanya.
Emil menuturkan, salah satu instrumen keberhasilan misalnya target 100 desa menjadi desa digital harus seluruhnya tercapai. Adapun serapan anggaran di tiap OPD minimal harus diangka 90 persen.
"Instrumen keberhasilannya ya target-target tercapai, misalnya kalau saya targetkan 100 desa jadi desa digital ya harus 100, anggaran minimal 90 persen jangan sampai 60 persen," jelasnya.
Menurut Emil, pelantikan ataupun rotasi jabatan adalah hal biasa dalam roda pemerintahan. Ia optimis dengan komposisinya sekarang ditambah 15 jabatan tinggi pratama yang dilelang secara terbuka akan membawa Jawa Barat sesuai dengan komitmennya.
"Pelantikan ini biasa terjadi ya jangan terlalu dibesarkan, ini peristiwa rutin dalam sebuah roda pembangunan di pemerintahan. Saya sangat optimis membawa Jabar seperti yang dikomitmenkan," tuturnya.

Seperti diketahui selain rotasi ini, sebelumnya Gubernur Ridwan Kamil melelang secara terbuka 15 jabatan pimpinan tinggi pratama yang pendaftarannya sudah dibuka sejak 29 Desember 2018 sampai 12 Januari 2019.
Berikut daftar rotasi dan lelang jabatan Keputusan Gubernur Jawa Barat No 821.2/Kep.44-BKD/2019 tentang Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Jabar.
1. Yerry Yanuar: sebelumnya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Taufik Budi Santoso: sebelumnya Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3. Riadi: sebelumnya Kepala Biro Umum menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
4. Hening Widiatmoko: sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah
5. Ferry Sofwan Arif: Kepala Dinas Tenaga Kerja menjadi Inspektur Daerah
6. Muhammad Solihin: Inspekur Daerah menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Herri Hudaya: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Toto Mohammad Toha: sebelumnya Kepala BKPP Wilayah II menjadi Sekretaris Dewan
9. Daud Achmad: sebelumnya Sekretaris Dewan menjadi Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial
10. Dudi Sudrajat: sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menjadi Asisten Administrasi
11. Koesmayadie Tatang Padmadinata: sebelumnya Asisten Administrasi menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
12. Dewi Sartika: sebelumnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menjadi Kepala Dinas Pendidikan
13. Haryadi Wargadibrata: sebelumnya Kepala Dinas Sosial menjadi Kepala Satpol PP
14. Dodo Suhendar: sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kepala Dinas Sosial
15. Supriyatno: sebelumnya Kepala Dinas ESDM menjadi Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16. Dicky Saromi: sebelumnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
17. Bambang Rianto: sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup
18. Epi Kustiawan: sebelumnya Kepala Biro Pengendalian Pembangunan menjadi Kepala Dinas Kehutanan
19. Budi Susatidjo: sebelumnya Kepala Dinas Kehutanan menjadi Kepala Balitbangda
20. Agus Hanafi: sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
21. Ahmad Hadadi: sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan menjadi Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
22. Dady Iskandar: sebelumnya Asisten Daerah I bidang Pemerintahan menjadi Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan
23. Dody Firman Nugraha: sebelumnya Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan menjadi Kepala Dinas Perkebunan
24. Heri Suherman: sebelumnya Sekretaris KPU menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15 jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilelang melalui seleksi terbuka yang pendaftarannya sudah dibuka sejak 29 Desember 2018 sampai 12 Januari 2019.
1. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Kepala Dinas Energi & Sumber Daya Mineral
6. Kepala Dinas Koperasi & UKM
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Dinas Pemuda & Olahraga
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
10. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika
11. Kepala Biro Hukum & Ham
12. Kepala Biro Pengadaan Barang & Jasa
13. Kepala Biro Umum
14. Kepala Biro Humas & Protokol
15. Kepala Biro Pelayanan & Pengembangan Sosial
Ref:(Der)

Kamis, 03 Januari 2019

Pemda Provinsi Jabar Segera Rumuskan Master Plan Tentang Kebencanaan

Mitrapolisi/
KAB. SUKABUMI -- Pemerintah  Daerah Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan master plan atau blue print ketangguhan hidup dengan bencana. Di dalamnya akan ada edukasi untuk masyarakat tentang kebencanaan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau lokasi bencana longsor yang terjadi di Kampung Cigarehong, Dusun Cimapag, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Rabu (2/1/19). Hadir mendampingi Bupati Sukabumi Marwan Hamami, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat Dicky Saromi.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan master plan ketangguhan hidup dengan bencana. Di dalamnya itu ada edukasi (tentang kebencanaan)," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

"Bahkan di Karawang kita sudah mulai melakukan sekolah untuk ada kurikulum yang tanggap terhadap bencana. Jadi, itu sudah kami lakukan tanpa harus dilakukan secara formal sambil diformalkan melalui dokumen yang kita siapkan di 2019," tambahnya.

Lebih lanjut, Emil pun menjelaskan bahwa 60% kebencanaan hidrologis terjadi di Jawa Barat. Karakter alam Jawa Barat menuntut kita untuk melakukan mitigasi bencana, sehingga bisa mengurangi risiko kebencanaan.

"60 persen kebencanaan hidrologis itu terjadinya di Jawa Barat. Ada atau nggak ada manusia karakter alamnya memang begitu. Ada manusia menambahi risikonya. Jadi, saya kira kita atur," tutur Emil.

Untuk itu, Emil menginstruksikan seluruh kepala daerah di Jawa Barat mewaspadai potensi kebencanaan di daerahnya. Dia mengungkapkan bahwa secara geografis, wilayah tengah ke selatan Jawa Barat mempunyai potensi kebencanaan berupa longsor dan wilayah tengah ke utara mempunyai potensi kebencanaan yaitu banjir.

"Oleh karena itu, saya menginstruksikan agar mewaspadai kepada seluruh kepala daerah kalau longsor ini secara grafisnya kebanyakan (Jawa Barat) tengah ke selatan. Kalau tengah ke utara rata-rata peristiwa (bencananya) lebih banyak banjir," jelas Emil.

"Kenapa? Karena secara geologis (Jawa Barat) tengah ke selatan itu miringnya curam. Dari tengah ke utara relatif rata," tambahnya.

Sementara itu, terkait bencana longsor yang terjadi di Kampung Cigarehong, Dusun Cimapag, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, hingga Pukul 11.00 WIB jumlah korban meninggal yang terevakuasi sudah mencapai 13 orang. Korban hilang sebanyak 21 orang dan korban yang telah teridentifikasi sebanyak delapan orang.

"Kami akan terus melakukan upaya, tidak akan berhenti sampai yang hilang terus ditemukan," ucap Emil saat meninjau.

Longsor yang terjadi pada Senin petang, 31 Desember 2018, pukul 17.30 WIB ini, disebabkan hujan deras yang mengguyur desa. Akibatnya, terjadi aliran permukaan di areal hutan dan persawahan dari perbukitan di lokasi kejadian. Aliran air yang ekstrim kemudian menyebabkan material perbukitan meluncur menuruni lereng dan menimbun 30 unit rumah dan 32 kepala keluarga (103 jiwa) terdampak.

"Hari ini kita lihat rumah-rumah itu tidak di lereng, secara kearifan lokal posisinya sudah menyesuaikan," tukas Emil.

"Yang terjadi adalah ada aliran air yang ekstrim, sehingga tanahnya menjadi labil dan terjadi longsoran yang menggelinding menghabiskan satu kampung yang secara posisi sudah berada di tanah datar," paparnya.


2018, Tahun Refleksi Kebencanaan

BPBD Provinsi Jawa Barat mencatat pada 2018 terjadi 1.560-an bencana di Jawa Barat. 550-an diantaranya merupakan bencana longsor.

"Memang bencana longsor ini di Jawa Barat termasuk bencana yg paling banyak. Tercatat di 2018 jumlah bencana yang tercatat di BPBD Jawa Barat ada 1.560-an bencana dan 550-an diantaranya adalah longsor," ungkap Emil.

Bagi Emil, 2018 menjadi refleksi agar hidup lebih bijaksana dan arif dengan alam.

"Tahun 2018 memang saya renungkan tahun yang bencananya paling banyak luar biasa. Jadi, refleksi kita juga agar hidup lebih bijaksana dan lebih arif," tandasnya.

Emil Hanya Mengeritik Masyarakat

Mitrapolisi/
BANDUNG – Menyikapi beberapa komentar pegiat lingkungan Citarum Harum, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dirinya justru mengapresiasi semua elemen masyarakat yang telah terlibat sejak awal, termasuk pegiat Citarum, seniman, akademisi dan TNI dalam program penanganan sungai terbesar di Jawa Barat ini.

“Citarum itu mengalami banyak kemajuan, oleh stakeholder, pihak-pihak. Semua kami apresiasi apalagi TNI. Dengan kehadiran TNI, itu kemajuan Citarum luar biasa. Jadi tidak betul, jika tidak terapresiasi. Saya mengapresiasi di berbagai kesempatan, dalam pidato selalu memuji,” ungkapnya, di Bandung Kamis (3/1/19).

Emil, sapaan akrabnya, kemudian menjelaskan hasil evaluasi anggaran saat rapat bersama Menko Maritim diketahui bahwa ada penganggaran program dan kegiatan Citarum Harum yang kurang terkoordinasi. “Sudah ada kemajuan, tapi masih ada problem, kita tidak bisa tutup mata. Hasil evaluasi di Kemenkomaritim ditemukan kekurangkompakan dalam penganggaran, bukan tentang peran,” kata Emil.

“Akibatnya apa? mereka bekerja sendiri-sendiri terutama instansi pemerintah ini mengakibatkan tidak ada sinkron. Pak Luhut nanya kenapa? karena nggak ada dirigennya yang mengatur, nggak ada yang mengatur apa mengerjakan apa, apakah ngegas ataupun ngerem, nggak ada polanya,” tambah Emil.

Inilah yang mendasari Dansatgas Citarum yaitu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk membangun tim lintas elemen yang akan dibuatkan payung hukumnya pada Satgas Citarum dan Pokja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai Citarum.

Itulah sebab di Perpres itu, menurut Emil, Dansatgas (gubernur) ditugaskan membereskan itu, dengan tujuan di 2019 kekurangkompakan itu akan dapat diperbaiki. “Ada di acara, pertama membentuk pusat komando Citarum, bikin ruangan khusus. rapat disitu, bikin keputusan disitu, nggak sendiri-sendiri lagi,” kata Emil.

Kedua, menurut Emil anggaran juga harus terkoordinasi, jangan sampai ada imbas kepada salah satu pihak sebagai akibat kekurangkompakan.

“Yang saya maksud selama ini bukan urusan uangnya atau ilmu, tapi urusan kepemimpinan di level pas penganggarannya. Jadi akibatnya kita tidak tahu, departemen apa sedang mengerjakan apa, memberikan dampak apa, itu ngga ada ukuran. Itu yang saya maksud kekurangkompakan itu,” jelas Emil.

Sementara itu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Prima Mayaningtias, yang juga menjabat sebagai Wakil Pelaksana Harian Sekretariat Satgas Citarum mengatakan saat ini telah terbit Kepgub no 614/Kep.1303-DLH/2018 tanggal 12 desember 2018 tentang Sekretariat Satgas Citarum dan Pokja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai Citarum.

“Ini adalah langkah komitmen bersama  untuk mewujudkan sinergitas dan kebersamaan semua komponen untuk bersama mewujudkan Citarum Harum,” ungkap Prima kepada Tim Humas Jabar, Kamis (3/1/19).

Sementara Stock Beras Di Jabar Cukuf Aman

Mitrapolisi/ 
BANDUNG – Stok beras di Jawa Barat sesuai evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah  (TPID), harga beras di atas harga eceran tertinggi. Dimana HET beras premium sebesar Rp12.800 per kilogram  dan  beras  medium Rp9.450 per kilogram. 


Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat  Iwa Karniwa mengatakan hal tersebut saat luncurkan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Tahun 2019 di Gudang Bulog Cisaranten Kidul Jalan Gedebage No. 19 Bandung, Rabu (03/01/19). 


Tingginya harga beras yang terjadi di pasar, disebabkan oleh berkurangnya pasokan beras terutama dari daerah sentra produksi beras di Jawa Barat. “Karena adanya anomali iklim yang terjadi di akhir tahun 2018. Realisasi tanam padi periode Oktober sampai Desember 2018 baru mencapai 583.648 hektar atau 87,43 % dari target tanam seluas 667.547 hektar,” ungkap Iwa. 


“Data tersebut berdasarkan hasil evaluasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat, untuk masa tanam Oktober – Desember 2018 karena terjadi kemunduran dan keterlambatan,” sambungnya. 


Menurut Iwa, keterlambatan tanam padi periode Oktober – Desember 2018 dapat berdampak terhadap waktu panen dan produksi padi pada bulan Januari sd Maret 2019 atau awal tahun 2019, sehingga berpengaruh terhadap produksi beras diawal tahun 2019. 


Atas dasar inilah Presiden RI laksanakan rapat terbatas tanggal 27 Desember 2018. Hasilnya perum bulog diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium tahun 2019 di seluruh indonesia. 


Sehingga Iwa berpendapat dengan diluncurkan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Tahun 2019 dapat membentuk pemenuhan beras dengan harga terjangkau, terutama bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Lalu adanya stabilisasi harga beras pasca Hari Besar Keagamaan Dan Nasional (HBKN) tahun 2019 sehingga memberikan efek positif terhadap inflasi jawa barat di awal tahun 2019.
  

“Selain itu untuk menekan inflasi ini dengan melakukan sinergitas dengan pihak terkait khususnya pada pangan yang berpengaruh pada inflasi, memonitor arus distribusi dari produsen ke konsumen. Serta dukungan dari Polda Jabar untuk pengamanan kriminal dibidang ekonomi, seperti menimbun pangan,” katanya. 


Kepala Divisi Regional Jawa Barat Perum Bulog, Ahmad Ma’mun mengatakan stok yang ada di Jawa Barat saat ini sebanyak 230.000 ton beras. Dan ini merupakan stok terbesar selama 10 tahun terakhir pada periode yang sama. Ketahanan mencapai 16 bulan dan sudah tersebar ke gudang seluruh Jawa Barat. 


“Penetapan harga beras premium dan medium sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tanggal 24 Agustus 2018. Khususnya lima pasar yaitu di Pasar Kiaradondong, Pasar Kosambi, Pasar Pasarbaru, Pasar Andir dan Pasar Sederhana dengan jumlah 100 ton beras,” tuturnya. 


Dihadiri pula oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Bandung Elly Wasliah, Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi BI Jabar Dudi Dermawan dan DIT Reskrimsus Polda Jabar AKBP Arip Ritonggah.

Gubernur Emil Minta "Digital" Masuk Dalam Sistem Pendidikan di Jawa Barat

Mitrapolisi/
BANDUNG – Kompetensi digital saat ini dinilai sebagai skill atau kemampuan baru yang perlu dimiliki oleh semua kalangan. Untuk itu, pembelajaran terkait teknologi digital dipandang perlu masuk dalam tatanan sistem pendidikan di Jawa Barat.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, digital adalah skill baru yang perlu dimiliki oleh semua dimensi kehidupan. Terutama mereka yang terkait dengan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun informal.

“Saya titipkan kepada guru-guru, pengambil keputusan pendidikan di Jawa Barat untuk memasukkan digital ini – bukan lagi pilihan atau seadanya, secukupnya. Mesti menjadi roh dari sebuah hal baru, sehingga dengan begitu relevansi pendidikan akan mendapatkan tempatnya di era digital,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil yang ditemui usai menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Grand Design, Strategi Implementasi STEM, dan Menyiapkan Kecamatan/Desa Digital di Provinsi Jawa Barat di Gedung Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA), Jl. Diponegoro No. 12, Kota Bandung, Kamis (3/1/19).

Untuk mendorong kompetensi digital di semua lini masyarakat, Pemda Provinsi Jawa Barat memandang penting skill digital tidak hanya dikuasai masyarakat perkotaan. Masyarakat desa saat ini menjadi sasaran utama terkait penerapan teknologi ini. Karena disamping bisa meningkatkan kemampuan desa untuk melek teknologi, di saat yang sama digital juga akan mampu memberdayakan masyarakat dari sisi ekonomi.

“Maka program desa digital harus dikeroyok oleh semua elemen. Di dalamnya tidak hanya pemerintahan desanya, perusahaan-perusahaan, tapi juga pendidikan-pendidikan,” ungkap Emil.

“Kalau desanya bisa maju maka pembangunan ini akan mengalami akselerasi,” lanjutnya.

Desa Digital adalah bagian dari skenario Jawa Barat untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. Melalui Desa Digital, masyarakat desa bisa memanfaatkan aplikasi digital untuk meningkatkan pendapatan serta mengembangkan potensinya, sehingga bisa lebih produktif.(der)*

Tugas Baru Bunda Literasi Harus Menggalakan Gerakan Baca Tulis Al-Qur'an,

Mitrapolidi/
Galakkan Gerakan Baca Tulis Al-Qur'an, Tugas Baru Bunda Literasi

BANDUNG - Empat Bunda Literasi baru resmi dilantik oleh Bunda Literasi Jawa Barat Atalia Praratya, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Kamis (3/1/19). Keempat Bunda Literasi tersebut ialah untuk Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, serta Kota Banjar.

Atalia mengungkapkan, tugas Bunda Literasi kini bertambah. Tidak hanya mendongkrak minat baca dan tulis aksara latin, tetapi juga baca dan tulis Al-Qur'an. Hal ini, katanya, sebagai wujud kontribusi Bunda Literasi dalam mensukseskan program Jabar Juara Lahir dan Batin.

"Saat ini, bagaimana program-program pemerintah yang dititipkan Pak Gubernur maupun Pak Wakil Gubernur terkait bagaimana literasi dimunculkan dengan lebih kuat ke masyarakat, tidak hanya dengan huruf latin, tapi juga baca tulis Al Quran," tukas Atalia ditemui usai acara.

"Ini menjadi PR bagi kita semua, dan jadi komitmen bagi kita semua pengurus di wilayah Jawa Barat, untuk melaksanakan program- program dengan sebaik- baiknya," lanjutnya.

Pun demikian dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, yang juga hadir pada acara. Ia berpesan agar Bunda Literasi mampu mendorong kemampuan masyarakat Jabar, yang dominan beragama Islam, untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an.

Bagi Uu, adanya Bunda Literasi ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Jabar untuk meningkatkan minat baca masyarakat yang masih rendah. Ia inginkan sosok Bunda Literasi menjadi pendidik utama yang mampu memotivasi lingkungannya dalam menjadikan baca tulis sebagai budaya.

"Kepada Bunda Literasi, harapan kami jangan hanya fokus pada bacaan tekstual saja, tapi kontekstual pun harus mampu diberikan kepada masyarakat, terutama dalam konteks sosial politik dan kemasyarakatan," ujar Uu.

"Jangan cuma bahasa, atau tulisan laten saja, tapi juga gerakan membaca Al- Quran pun juga harus digalakan, kalau perlu harus didorong, sehingga masyarakat tidak hanya membaca romawi tapi juga mampu membaca Al Quran, didorong oleh Bunda Literasi," tandasnya.

Pengukuhan Bunda Literasi ini merupakan rangkaian bersama dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda untuk Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar dan Kota Cirebon. (Der)*



Rabu, 02 Januari 2019

Langkah Awal Reaktivasi, KA Pangandaran Diluncurkan

Mitrapolisi/
BANJAR -- Kabupaten Pangandaran, punya potensi besar jadi Pariwisata unggulan Jawa Barat. Maka, seperti yang sering kali Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ungkapkan di berbagai kesempatan, salah satu upaya agar wilayah pariwisata semakin "hidup", yakni dengan menambah dan mempermudah aksesibilitas ke kawasan tersebut.

Sejalan itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meresmikan beroperasinya Kereta Api (KA) Pangandaran, relasi Banjar - Bandung - Gambir (PP), di Stasiun Banjar, Rabu (02/01/19).

"Kami bersama Kang Emil dalam rangka Jabar Juara Lahir Batin, punya rancangan memperbaiki transportasi kereta api," ungkap Uu.

Wagub Uu menyebut KA Pangandaran ini sebagai hadiah tahun baru bagi masyarakat. Dengan harga terjangkau, lanjut Uu, KA Pangandaran tentu saja jadi moda transportasi masal yang bebas macet, nyaman di perjalanan, dan disiplin waktu.

Khusus untuk KA Pangandaran, Uu pun meminta supaya gencar dilakukan promosi. Supaya banyak calon penumpang yang memanfaatkan layanan ini.

"Saya berbangga atas hasil kolaborasi PT KAI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini," katanya.

"Karena, moda transportasi masal modern, tapi sekaligus bersejarah, dan terjangkau oleh banyak lapisan masyarakat, itu kereta Api," kata Wagub Uu.

Dengan kapasitas 520 kursi, KA ini punya dua layanan, yaitu kelas Eksekutif sebanyak empat gerbong, dan kelas ekonomi Premium juga sebanyak empat gerbong.

Pemesanan Kereta Api Pangandaran bisa langsung dipesan lewat aplikasi KAI Access, laman kai.id, Contact Center 121, loket stasiun dan seluruh mitra penjualan tiket resmi KAI.

Pun saat ini, PT KAI tengah menggelar promo tiket perjalanan Kereta Api Pangandaran relasi Gambir - Banjar (PP) mulai Rp110 ribu untuk kelas ekonomi Premium, dan Rp160 ribu untuk kelas eksekutif.

Sementara untuk relasi Bandung- Banjar (PP) dikenakan biaya Rp1 dengan syarat dan ketentuan; a) Pembelian Tiket Rp1 melalui Loket tidak dikenakan biaya alias gratis, b) Pembelian Tiket Rp1 melalui KAI Access dan Website KAI tidak dikenakan bea pesan, c) Pembelian Tiket Rp1 melalui channel eksternal dikenakan bea pesan sesuai kebijakan masing-masing channel, dan d) Pembelian Tiket Rp1 tidak dapat dilakukan di Ticket Vending Machine.

Dengan layanan "single ticketing," penumpang cukup memesan satu tiket untuk menikmati layanan KA Pangandaran serta Angkutan Lanjutannya. Angkutan Lanjutan sendiri dikelola oleh anak usaha KAI, yaitu PT KA Pariwisata.

Adapun jadwal keberangkatan dari Stasiun Gambir yakni pukul 07.50 WIB. Sementara keberangkatan kereta dari Stasiun Banjar pukul 13.55 WIB. Dengan kemudahan akses ini, masyarakat bisa menjangkau ke Pantai Pangandaran, Pantai Batu Karas, Green Canyon, dan lokasi wisata lainnya dengan lebih nyaman, mudah dan murah.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, menyebut hari ini jadi momen sejarah bagi pihaknya. Hadirnya KA Pangandaran menjadi langkah awal yang tepat memulai reaktivasi jalur kereta api ke Kabupaten Pangandaran.

"Ini juga mengobati kekecewaan kami dimana di tahun baru kemarin cukup sepi. Tapi hari ini dilaunching kereta api dengan nama istimewa yaitu KA Pangandaran," ungkap Jeje.

Dengan nama KA Pangandaran, maka akan semakin terpromosikan berbagai potensi wisata di Kabupaten Pangandaran.

"Kemarin ada bus Budiman, ada pesawat Susi Air, sekarang ada kereta api. Tinggal butuh connecting, Banjar -Pangandaran. Ini tanda -tanda kebahagiaan Pangandaran akan semakin maju. Kami yang sedang menata, akhirnya akan dimulai aktivasi jalur ke Pangandaran," katanya.

Jeje pun meminta kepada pihak PT KAI, supaya mem-branding gerbong- gerbong kereta dengan tema pantai pangandaran, supaya lebih menarik perhatian penumpang untuk datang berwisata ke Pangandaran.

Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih seolah diberi kado dengan diluncurkannya KA Pangandaran ini. Ia pun sangat yakin, dengan berbagai terobosan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, semua daerah di Jawa Barat bisa bangkit dan berkemajuan.

"Inilah bentuk pelayanan publik yang memudahkan masyarakat," kata Ade Uu.

"Insyaallah kita akan terus -menerus mensosialisasikan KA Pangandaran ini," tambahnya.

Ade Uu pun dengan penuh semangat bertekad, bahwa pihaknya dibantu jajaran TNI/ Polri, dengan target waktu enam bulan siap mengembalikan jalur akses kereta api ke Pangandaran yang ada di wilayahnya.

Direktur Utama KAI Edi Sukmoro menuturkan, dioperasikannya KA Pangandaran ini merupakan salah satu dukungan KAI terhadap program pariwisata Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari Jakarta, Bandung ke wilayah Garut, Tasikmalaya, Banjar dan Pangandaran. Sehingga, dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, budaya, dan perekonomian di Jawa Barat.

Setelah masa promo usai, Edi menyebut tarif akan menyesuaikan tarif batas atas dan bawah yang ditentukan pemerintah. Hal itu dilakukan supaya tidak menyalahi peraturan.

“Angkutan masal ini sifatnya membantu bukan bersaing dengan angkutan darat lainnya. Karena perjalanan meningkat, sekarang relatif macet. Jadi kita bantu, bukan bersaing,” sebutnya.

Terkait reaktivasi, Edi mengatakan jalur Banjar- Pangandaran yang melewati rute sepanjang 82 kilometer sampai Stasiun Cijulang akan dimulai tahun ini. Pun jalur tersebut tentunya harus mengalami normalisasi, termasuk penertiban bangunan yang dibuat secara liar di atas jalur tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan, reaktivasi jalur kereta api Banjar-Pangandaran- Cijulang ini sudah melewati tahap studi dan perencanaan. Adapun tahap selanjutnya adalah penertiban bangunan di atas jalur dan pembebasan lahan untuk stasiun baru.

"Pemprov Jabar sudah melakukan beberapa perencanaan di jalur tersebut dan memang dibutuhkan penertiban sepanjang jalur. Pun kedepannya bisa mengusulkan perubahan trase atau pembuatan stasiun baru," jelasnya.

Pun reaktivasi jalur ini, lanjut Dedi, akan mendukung rencana pendirian kawasan ekonomi khusus (KEK) di Pangandaran dan kawasan selatan Jabar. Serta diharapkan bisa membantu masyarakat mengangkut hasil bumi, karena kedepan juga akan diadakan kereta untuk angkutan barang.(Def)*

Selasa, 01 Januari 2019

Kamil menghadiri Apel persiapan Malam Tahun Baru.

Mitrapolisi/
BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri Apel persiapan Malam Tahun Baru. Apel dipimpin Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, di Jl. Diponegoro Bandung, Senin (31/12/18) sore.

Pada kesempatan itu, Kapolda Jabar menghaturkan terimakasih sebesar- besarnya, dan apresiasi setinggi- tingginya kepada seluruh prajurit TNI/ Polri, serta jajaran Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya, atas kinerja dalam membantu tugas Kepolisian yaitu melaksanakan operasi Lilin Lodaya, yang dimulai sejak tanggal 21 Desember yang lalu.

Kapolda pun mengungkap bahwa pada kegiatan pengamanan malam puncak perayaan Natal pada tanggal 25 Desember 2018 di Bandung yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat. Suasana dinilainya kondusif, aman, dan lancar.

"Alhamdulillah seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat pada perayaan natal tanggal 25 yang lalu, semua dalam keadaan aman dan kondusif. Namun kita turut prihatin, dan berduka cita karena ada bencana di Banten dan Lampung, dengan 420 orang korban meninggal dunia," kata Budi.

Juga ada kejadian bencana angin puting beliung di kabupaten Cirebon, yang menyebabkan 165 rumah rusak, dan korban jiwa satu anak balita, serta 15 korban luka- luka.

Adapun ancaman, atau gangguan skala paling tinggi yaitu terorisme. Maka Kapolda pun mengajak pada seluruh jajarannya dan para pihak terkait untuk betul- betul meningkatkan kewaspadaannya.

Maka untuk pengamanan tahun baru 2019, Kapolda mengajak para pihak untuk bersinergi dan bersama saling memberikan perlindungan.

"Saling melindungi, saling mengamati, tak lupa berdoa kepada Allah SWT supaya dalam tugas mulia selalu diberikan kesehatan dan diberikan ridho-Nya," harap Kapolda.

Sementara Gubernur Ridwan Kamil mengucapkan selamat tahun baru 2019 kepada seluruh warga Jawa Barat. Ia pun mengajak warganya untuk menyambut tahun baru dengan kehidupan yang lebih baik dan lebih optimis.

"Kita juga berdoa 2019 mudah- mudahan jauh berkurang perihal kebencanaan," harap Gubernur Jawa Barat.

Pada malam tahun baru ini, Emil mengungkap dirinya akan berkegiatan di Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat untuk bermuhasabah dan berefleksi akhir tahun.

"Imbauan dari saya, intinya silahkan bergembira, tapi jangan berlebihan, dan jangan melakukan hal yang berpotensi mengganggu ketertiban, karena suasana batin republik ini sedang banyak bersedih ketimbang gembiranya di akhir- akhir tahun ini," kata Emil, panggilan Gubernur.

Emil pun mengajak Warga Jawa Barat agar banyak- banyak berdoa dan mendoakan saudara yang sedang berkesudahan karena bencana yang terjadi.

Terkait resolusi di tahun baru 2019, Emil mengaku dirinya sangat bersemangat untuk mengawal lebih dari 40 proyek strategis Provinsi Jawa Barat, dan memastikan Jawa Barat "ngabret" pada perubahan yang berkemajuan.

Emil Akan “Ngabret” Tunaikan Janjinya

Mitrapolisi/
BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengajak seluruh warga Jawa Barat menyambut tahun baru 2019 dengan penuh rasa optimistis. Sikap optimistis tersebut juga akan ditunjukkan Gubernur dengan “ngabret”atau mengebut lebih dari 40 proyek strategis Provinsi Jawa Barat di tahun 2019.
Emil, panggilan Gubernur, mengatakan 40 proyek yang bakal dikerjakan meliputi pembangunan infrastruktur serta revitalisasi kawasan wisata di Jawa Barat.
“Mudah- mudahan 2019 kita fokus “ngabret” membangun, menunaikan janji, melayani masyarakat membangun Jawa Barat yang “Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur.” Saya juga berharap mudah- mudahan Jawa Barat dijauhkan dari bencana marabahaya,” ungkap Gubernur Emil, pada acara Muhasabah dan Refleksi Akhir Tahun, yang digelar Harian Republika, di Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Senin (31/12/18) malam.
Adapun beberapa proyek yang akan “dikebut” diantaranya, revitalisasi Kalimalang, Waduk Darma, Pantai Pangandaran, Situ Bagendit, Situ Ciburuy, Gunung Padang serta pembangunan alun-alun di Cirebon, Sumedang, Tasikmalaya, dan Sukabumi.
"Mudah-mudahan kita bertemu lagi di Desember 2019 semua perubahan yang dijanjikan selama kampanye Insyaallah semua bermuara pada hasil maksimal. Mulai jalan mulus, pariwisata, pendidikan karakter, desa mandiri dan segala rupa. Semua dimensi kita sentuh termasuk dimensi keagamaan dengan programnya. Dan inilah wajah Jabar yang harus kita jaga sebagai Provinsi paling inovatif di Indonesia," tutur Emil.
“Kita berharap kelancaran pembangunan, saya pesan jangan bertengkar, mulai dari pikiran, lisan, tulisan, sehingga pilihan di April nanti bebas, karena itu hak masing- masing, tapi jangan mengganggu ukuwah Islamiyah kita,” harapnya.
Kegiatan Muhasabah Akhir Tahun, kata Emil, menjadi salah satu agenda tahunan yang berfaedah. Ia pun mengimbau warga supaya tidak merayakan malam pergantian tahun secara berlebihan. Karena menurutnya, malam tahun baru ini lebih baik diisi dengan perenungan sebagai refleksi diri untuk hadirnya pribadi yang lebih berkualitas.
"Tahun ini banyak bencana, musibah, setahun ini ada tsunami di beberapa lokasi. Saya mengimbau masyarakat Jawa Barat kurangi perayaan terlalu ramai," ujar Emil.
Pada kegiatan Muhasabah Akhir Tahun di Pusdai kali ini, diisi dengan ceramah dan tausiyah dari Ustadz Tengku Maulana dan Ustaz Budi Prayitno. Dalam kesempatan ini, juga terdapat stan dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh jamaah.

Senin, 24 Desember 2018

WAKAPOLDA JABAR CEK ARUS LALU LINTAS DAN POS PAM DI RUAS JALAN TOL CILEUNYI

Mitrapolisi/
BANDUNG- Wakapolda Jabar, Brigjen Pol. Drs. Supratman, M.H., yang didampungi Pejabat Utama Polda Jabar, mengecek situasi arus lalu lintas di exit Tol Cileunyi.

Pada pengecekan tersebut, Wakapolda Jabar langsung disambut oleh Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan, S.H., S.I.K., M.H., beserta personel yang bertugas di Pos Pam Cileunyi.Selasa 25/12/2018 .

Pengecekan tersebut untuk memastikan kondisi arus lalu lintas dalam kondisi yang lancar dan tidak ada hambatan, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman.

Wakapolda Jabar dalam pengecekan tersebut, langsung memantau pergerakan arus lalu lintas di exit Tol Cileunyi serta beberapa titik lalulintas melalui CCTV.

Wakapolda juga mengingatkan kepada seluruh personel yang bertugas agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta senantiasa menjaga kondisi fisik dan kesehatan, karena Pengamanan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 dilaksanakan dalam waktu yang cukup panjang, selama 12 (duabelas) hari.

Kewaspadaan dan kehati-hatian Personel yang maksimal saat melaksanakan tugas juga menjadi perhatian Wakapolda Jabar, selain itu juga dituntut sikap proaktif, antisipasi dan peka.(ds)*