BANDUNG – Menyikapi beberapa komentar pegiat lingkungan
Citarum Harum, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dirinya
justru mengapresiasi semua elemen masyarakat yang telah terlibat sejak awal,
termasuk pegiat Citarum, seniman, akademisi dan TNI dalam program penanganan
sungai terbesar di Jawa Barat ini.
“Citarum itu mengalami banyak kemajuan, oleh stakeholder,
pihak-pihak. Semua kami apresiasi apalagi TNI. Dengan kehadiran TNI, itu
kemajuan Citarum luar biasa. Jadi tidak betul, jika tidak terapresiasi. Saya
mengapresiasi di berbagai kesempatan, dalam pidato selalu memuji,” ungkapnya,
di Bandung Kamis (3/1/19).
Emil, sapaan akrabnya, kemudian menjelaskan hasil evaluasi
anggaran saat rapat bersama Menko Maritim diketahui bahwa ada penganggaran
program dan kegiatan Citarum Harum yang kurang terkoordinasi. “Sudah ada
kemajuan, tapi masih ada problem, kita tidak bisa tutup mata. Hasil evaluasi di
Kemenkomaritim ditemukan kekurangkompakan dalam penganggaran, bukan tentang
peran,” kata Emil.
“Akibatnya apa? mereka bekerja sendiri-sendiri terutama
instansi pemerintah ini mengakibatkan tidak ada sinkron. Pak Luhut nanya
kenapa? karena nggak ada dirigennya yang mengatur, nggak ada yang mengatur apa
mengerjakan apa, apakah ngegas ataupun ngerem, nggak ada polanya,” tambah Emil.
Inilah yang mendasari Dansatgas Citarum yaitu Gubernur Jawa
Barat, Ridwan Kamil, untuk membangun tim lintas elemen yang akan dibuatkan
payung hukumnya pada Satgas Citarum dan Pokja Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Sungai Citarum.
Itulah sebab di Perpres itu, menurut Emil, Dansatgas
(gubernur) ditugaskan membereskan itu, dengan tujuan di 2019 kekurangkompakan
itu akan dapat diperbaiki. “Ada di acara, pertama membentuk pusat komando
Citarum, bikin ruangan khusus. rapat disitu, bikin keputusan disitu, nggak
sendiri-sendiri lagi,” kata Emil.
Kedua, menurut Emil anggaran juga harus terkoordinasi,
jangan sampai ada imbas kepada salah satu pihak sebagai akibat
kekurangkompakan.
“Yang saya maksud selama ini bukan urusan uangnya atau ilmu,
tapi urusan kepemimpinan di level pas penganggarannya. Jadi akibatnya kita
tidak tahu, departemen apa sedang mengerjakan apa, memberikan dampak apa, itu
ngga ada ukuran. Itu yang saya maksud kekurangkompakan itu,” jelas Emil.
Sementara itu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa
Barat, Prima Mayaningtias, yang juga menjabat sebagai Wakil Pelaksana Harian
Sekretariat Satgas Citarum mengatakan saat ini telah terbit Kepgub no
614/Kep.1303-DLH/2018 tanggal 12 desember 2018 tentang Sekretariat Satgas
Citarum dan Pokja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai Citarum.
“Ini adalah langkah komitmen bersama untuk mewujudkan sinergitas dan kebersamaan
semua komponen untuk bersama mewujudkan Citarum Harum,” ungkap Prima kepada Tim
Humas Jabar, Kamis (3/1/19).
