Rotasi 24 Pejabat, Ridwan Kamil:
Mesin Birokrasi Harus Ngabret
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merotasi 24
pejabat struktural atau pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jabar.
Adapun yang dilantik yaitu para kepala dinas, staf ahli dan asisten daerah.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Aula Barat Gedung Sate,
Jumat (04/01/19).
Sebagai pimpinan baru di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil
merasa perlu ada perubahan struktur pejabat untuk mencapai target-target visi
misi dan dinamika pembangunan yang menantang.
"Sebagai pimpinan baru tentunya kami punya
target-target ya, dinamika pembangunan begitu menantang dan isu-isu besar kita
harus menyesuaikan," kata Emil sapaan akrabnya.
Emil mengatakan, sejak dilantik lebih dari tiga bulan lalu
tepatnya tanggal 5 September 2018, selama waktu tersebut Ia maksimalkan untuk
beradaptasi di lingkungan Pemprov Jabar selain juga meresmikan sejumlah program
pembangunan. Kini di awal tahun 2019 sudah saatnya Emil bersama mesin
birokrasinya harus sudah 'ngabret' mengejar target visi misi Jabar juara lahir
batin.
"Saya kan sudah selesai masa adaptasinya selama tiga
bulan, dari situ saya paham sehingga akhirnya kita melakukan sebuah upaya
ini," ucapnya.
Emil berpesan kepada pejabat yang baru dirotasi untuk
menunjukkan kinerja dan integritas tinggi serta menyesuaikan dengan gaya
kepemimpinannya.
"Kami minta tunjukkan kinerja karena ukuran Ridwan
Kamil sebagai Gubernur hanya itu. Kalau kinerjanya ngabret, bagus, berinisiatif
berarti dia cocok dengan tantangan baru ini," ujarnya.
Selain itu, akan ada kontrak kerja antara Gubernur dengan
pejabatnya. Bila kinerjanya tidak bisa memenuhi harapan maka akan ada
penyesuaian sesuai aturan berlaku. Menurut Emil, jabatan bukanlah hadiah tetapi
harus didapatkan dengan prestasi.
"Nanti kalau tidak memungkinkan dia harus menyesuaikan
karena nanti akan ada kontrak kerja karena jabatan ini kan bukan hadiah tapi
harus didapatkan dengan prestasi," katanya.
Emil menuturkan, salah satu instrumen keberhasilan misalnya
target 100 desa menjadi desa digital harus seluruhnya tercapai. Adapun serapan
anggaran di tiap OPD minimal harus diangka 90 persen.
"Instrumen keberhasilannya ya target-target tercapai,
misalnya kalau saya targetkan 100 desa jadi desa digital ya harus 100, anggaran
minimal 90 persen jangan sampai 60 persen," jelasnya.
Menurut Emil, pelantikan ataupun rotasi jabatan adalah hal
biasa dalam roda pemerintahan. Ia optimis dengan komposisinya sekarang ditambah
15 jabatan tinggi pratama yang dilelang secara terbuka akan membawa Jawa Barat
sesuai dengan komitmennya.
"Pelantikan ini biasa terjadi ya jangan terlalu
dibesarkan, ini peristiwa rutin dalam sebuah roda pembangunan di pemerintahan.
Saya sangat optimis membawa Jabar seperti yang dikomitmenkan," tuturnya.
Seperti diketahui selain rotasi ini, sebelumnya Gubernur
Ridwan Kamil melelang secara terbuka 15 jabatan pimpinan tinggi pratama yang
pendaftarannya sudah dibuka sejak 29 Desember 2018 sampai 12 Januari 2019.
Berikut daftar rotasi dan lelang jabatan Keputusan Gubernur
Jawa Barat No 821.2/Kep.44-BKD/2019 tentang Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Struktural/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov
Jabar.
1. Yerry Yanuar: sebelumnya Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Taufik Budi Santoso: sebelumnya Kepala Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3. Riadi: sebelumnya Kepala Biro Umum menjadi Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah
4. Hening Widiatmoko: sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi dan
Informasi menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah
5. Ferry Sofwan Arif: Kepala Dinas Tenaga Kerja menjadi
Inspektur Daerah
6. Muhammad Solihin: Inspekur Daerah menjadi Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Herri Hudaya: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Toto Mohammad Toha: sebelumnya Kepala BKPP Wilayah II
menjadi Sekretaris Dewan
9. Daud Achmad: sebelumnya Sekretaris Dewan menjadi Asisten
Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial
10. Dudi Sudrajat: sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil menjadi Asisten Administrasi
11. Koesmayadie Tatang Padmadinata: sebelumnya Asisten
Administrasi menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
12. Dewi Sartika: sebelumnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Peternakan menjadi Kepala Dinas Pendidikan
13. Haryadi Wargadibrata: sebelumnya Kepala Dinas Sosial
menjadi Kepala Satpol PP
14. Dodo Suhendar: sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan menjadi
Kepala Dinas Sosial
15. Supriyatno: sebelumnya Kepala Dinas ESDM menjadi Kepala
Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16. Dicky Saromi: sebelumnya Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
17. Bambang Rianto: sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan
Permukiman menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup
18. Epi Kustiawan: sebelumnya Kepala Biro Pengendalian
Pembangunan menjadi Kepala Dinas Kehutanan
19. Budi Susatidjo: sebelumnya Kepala Dinas Kehutanan
menjadi Kepala Balitbangda
20. Agus Hanafi: sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa menjadi Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan
Politik
21. Ahmad Hadadi: sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan menjadi
Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
22. Dady Iskandar: sebelumnya Asisten Daerah I bidang
Pemerintahan menjadi Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan
23. Dody Firman Nugraha: sebelumnya Staf Ahli Gubernur
bidang Ekonomi dan Pembangunan menjadi Kepala Dinas Perkebunan
24. Heri Suherman: sebelumnya Sekretaris KPU menjadi Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15 jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilelang melalui
seleksi terbuka yang pendaftarannya sudah dibuka sejak 29 Desember 2018 sampai
12 Januari 2019.
1. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Kepala Dinas Energi & Sumber Daya Mineral
6. Kepala Dinas Koperasi & UKM
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Dinas Pemuda & Olahraga
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
10. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika
11. Kepala Biro Hukum & Ham
12. Kepala Biro Pengadaan Barang & Jasa
13. Kepala Biro Umum
14. Kepala Biro Humas & Protokol
15. Kepala Biro Pelayanan & Pengembangan Sosial
Ref:(Der)
