Mitrapolisi/ Diponegoro,
Senin, 29 Februari 2016
WAGUB JABAR DEDDY MIZWAR HADIRI RAPAT KBU DI DPRD PROV JABAR
Aher Minta Korpri Berperan Aktif Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat
Mitrapolisi/
Mitrapolisi/
KBB, Gubernur Jabar H. Ahmad Heryawan yang juga merupakan Penasehat Dewan
Pengurus KORPRI Prov Jabar Membuka Musyawarah Provinsi VIII KORPRI Jawa Barat Th 2016 di Hotel Mason Pane Kota
Baru Parahyangan Kabupaten Bandung Barat. Senin 29 Feb 2016. Tema yang diangkat
pada Musprov kali ini " Melalui Musyawarah Provinsi KORPRI VIII Kita
Tingkatkan Jiwa Korsa Untuk Mewujudkan ASN Yang Profesional".
Sebagai
Aparatur Sipil Negara (ASN), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) diminta
untuk lebih berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat secara langsung,
seperti untuk bidang pendidikan, serta bidang sosial lainnya. Hal ini penting
sebagai bagian dari bentuk pengejawantahan UUD 1945 pasal 34 yang menyatakan
bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.
Hal terebut
disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), saat membuka
Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Korpri Provinsi Jawa Barat di Hotel Mason
Pine Kotabaru Parahyanagn, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada Senin
malam (29/2/16). Aher mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak persoalan
sosial, seperti anak-anak terlantar yang belum mendapatkan haknya sebagai warga
Negara.
LOUNCHING PROGRAM PENGASUHAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT DI BANDUNG
Mitrapolisi./ Program
Pengasuhan Anak Berbasis Masyarakat (PABM)
disekolah Cermat di Daerah Citepus Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung yang dihadiri Ketua P2TP2A Provinsi Jawa Barat Hj. Netty Prasetyani dan semua Kepala OPD dilingkungan Pemprov
Jabar termasuk Assisten Kersa H. Hadadi
.
Keprihatinan
atas angka kekerasan terhadap Anak yang dipantau dan laporan kejadian cenderung terus menerus mendorong P2TP2A
melakukan inisiasi program Pengasuhan Anak berbasis Masyarakat sebagai upaya preventif dan solusi atas
orientasi keluarga yang bertujuan membangun kesadaran Masyarakat untuk bersama
sama memiliki Kependudukan dan Ikut melindungi anak anak yang ada dilingkungan
mereka sehingga masa depan anak masih harus diperhatikan dan diselamatkan.
Acara
Lounchi PABM tersebut diresmikan oleh Assisten Kesra H. Hadadi mewakili
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
PAda
kesempatan acara lounshing PABM tersebut Hj. Netty Prasetyani menandaskan Program PABM ini
diimentasikan di daerah dengan situasi kerentaan dan dikawasan ini pula di citepus Kelurahan
Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung sebagai inisiasi awal sebelumnya diimplementasikan di
Kabupaten Kota lainnya se Jawa Barat (Tuturnya) Bandung, Seninm29 Ferbuari 2016
Jawa Barat Masih Menjadi Primadona Investor di 2015
Mitrapolisi// JAKARTA - Provinsi Jawa Barat masih menjadi tujuan favorit
para investor, baik asing maupun domestik untuk menanamkan investasinya pada
tahun 2015 lalu. Hal ini terungkap dalam dialog nasional yang digelar oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Harian Bisnis Indonesia yang mengambil
tema "Meningkatkan Peran Sektor Keuangan Dalam Percepatan Pembangunan
Ekonomi Daerah" di Singosari Poolside Hotel Borobudur, Jl. Lapangan
Banteng Jakarta, Senin (29/2/16).
Dalam dialog tersebut, Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto
mengungkapkan dalam materi presentasinya "Review Perekonomian
Indonesia" bahwa realisasi investasi langsung di Jawa Barat mencapai Rp
103,1 Triliun melebihi target investasi tahun 2015 sebesar Rp 95 Triliun.
“Jawa Timur menjadi provinsi dengan nilai investasi yang
berasal dari dalam negeri terbesar sepanjang 2015, dengan nilai investasi
sebesar Rp 35,5 Triliun. Disusul Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.
Untuk investasi Asing (PMA), provinsi dengan porsi terbesar adalah Jawa Barat
dengan Rp 76,8 Triliun,” kata Ryan dalam dialog yang juga turut dihadiri
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) sebagai salah satu narasumber.
Minggu, 28 Februari 2016
GUBERNUR JABAR AHMAD HERYAWAN CANANGKAN SENSUS EKONOMI 2016 JAWA BARAT
Mitrapolisi/ KOTA BANDUNG
- Sensus atau pendataan ekonomi 2016 untuk wilayah Jawa Barat resmi
dicanangkan. Pencanangan ini dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad
Heryawan (Aher) dalam Apel Siaga Sensus Ekonomi 2016 di Halaman Gedung Sate,
Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung pada Minggu pagi (28/2/16).
Sensus
Ekonomi merupakan pendataan terhadap semua data ekonomi, baik yang berskala
ekokomi besar, sedang, kecil hingga mikro, termasuk di dalamnya jumlah tenaga
kerja yang diserap, output yang dihasilkan, upah buruh, dan sebagainya.
Dalam Pasal
8 Undang-Undang Statistik, sensus diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali
dalam 10 tahun oleh BPS, yang meliputi Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan
Sensus Ekonomi. Sementara Sensus Ekonomi yang akan digelar tahun ini meruapakan
pelaksanaan yang ke-4 kalinya setelah sebelumnya pada tahun 1986, 1996, dan
2006.
Sabtu, 27 Februari 2016
GUBERNUR JABAR AHER HADIRI FUN WALK DI MONJU JABAR
Mitrapolisi/
Dipatiukuar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersama Hj. Netty Heryawan
menghadiri acara Fun Walk Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jawa Barat .
Pada kesempatan acara Fun Walk yang diadakan ISEI Jabar tersebut
berkesempatan melepas sekaligus mengikuti Gerak Jalan bersama peserta dari
berbagai undangan serta masyarakat di Wilayah Bandung, Gerak Jalan mulai Star
di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat Jalan Dipatiukur Bandung, Sabtu, 27
Februari 2016 (Yan)
SEKDA JABAR IWA MELETAKAN BATU PERTAMA PD PEMBANGUNAN MASJID STAI SUKABUMI
Mitrapolisi/
Kota Sukabumi ,Sekretaris Daerah Prov Jabar H.
Iwa Karniwa Membuka Workshop Metodelogi Penelitian Pendidikan dan memberikan
Kuliah Umum kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Jl. Lio Balongan
Sirnagalih No 74 Ke. Cikondang Kec. Citamiang Kota Sukabumi. Sabtu 26 Feb 2016.
Pada kesempatan itu juga Sekda Jabar disaksikan oleh Ketua STAI H. Endin
Nasrudin Meletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Kampus STAI.
Kamis, 25 Februari 2016
PEMBUKAAN RAKERNAS FORSESDASI TH 2016 DI KOTA SEMARANG JATENG
Mitrapolisi/
Pelaksanaan Rapat Kerja
Nasional (RAKERNAS) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia yang di
selenggarakan di Kota Semarang Jawa Tengah ,Kamis, 25 Februari 2016
Rakernas Forsesdari
dibuka resmi Sekjen Kemendagri RI Yuswandi Tumenggung, pada kesempatan acara
tersebut turut hadir Gubernur Lemhanas RI Budi Susilo Soepandji, Wagub Jateng
Heru Sudjatmiko, Ketua DPP Forsesdasi Sri Puryono dan Para Sekda Se Indonesia
termasuk Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa ,
Pada kesempatan itu juga diselenggarakan Rapat Koodinasi Implementasi
Reformasi Birokrasi tahun 2016 (ds)
WAGUB JABAR DEDDY MIZWAR DAMPINGI MENKOMINPO RI RUDIANTARA PD ACARA RAKOR PENYIARAN DI BANDUNG
Mitrapolisi/
Mitrapolisi/ Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy MizwaDampingi
Menteri KomunikasI dan Menteri Komunikasi dan Inpormatika RI, Rudiantara
menghadiri Acara Rapat Koordinasi Penyiaran dengan tema Peran Strategis KPI
bersama DPRD dan Pemda dalam Mewujudkan Penyiaran Indonesia di Hotel Gran
Aquila Bandung, Kamis, 25 Februari (Arm)
GUB JABAR AHMAD HERYAWAN MENYERAHKAN SK PETIKSN MENDAGRI KEPADA KADIS KEPENDUDUKAN SE KAB?KOTA SE JABAR
Mitrapolisi/
Bandung , Gubernur
Jawa Barat Ahmad Heryawan Heryawan menyerahkan Surat Keputusan Mendagri Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota se Jawa Barat di
Aula Barat Gedung Sate Bandung, Kamis, 25 Februari 2016.(Arm)
SEKDA JABAR IWA KARNIWA HADIRI RAPIM DI POLDA JABAR
Mitrapolisi/ Bandung, Sekretaris Daerah Jawa Barat H. Iwa Karniwa memberikan Materi pada Rapim
Polda Jabar tahun 2016 di Aula Mapolda Jabar jl Soekarno Hatta, Bandung Kamis
25 Feb 2016. Rapim Polda Jabar kali ini bertemakan "Dengan Memperkuat Solidaritas,
Profesionalitas dan Revolusi Mental POLRI Siap Mengamankan Kebijakan Pemerintah
di Provinsi Jawa Barat".
Sementara KAPOLDA Jawa Barat, Moechgiyarto memberikan
cinderamata kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa. Sebagai ucapan
terimakasi atas memberikan materinya pada Rapim Polda Jabar , Jalan Soekarno
Hatta Bandung, Kamis,25 Februari 2016 (Arm)
Rabu, 24 Februari 2016
GUBERNUR JAWA BARAT AHMAD HERYAWAN MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
Mitrapolisi/ Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersama Para
Kepala Organinasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Provinsi Jawa Barat
menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI sebanyak 25 orang dengan Ketua Tim Rombongan Ir. H.M.Lukman Edy
M.Si,
Tujuan kunjungan kerja Komisi II DPR RI tersebut membahas
tentang rencana dan Pembangunan di Wilayah Jawa Barat diantaranya Kawasan Ranca
buaya ,Kabupaten Pangandaran, Bogor dan Kabupaten Karawang yang akan di bangun
3 (tiga Transit Oriented Development (TOD) di wilayah Jawa Barat.
Tempat Rapat Dialog pertemuan Gubernur Jawa Barat dengan
Komisi II DPR RI di Ruang Sanggabuana Gedung Sate Jalan Diponegoro no 22
Bandung, Rabu, 24 Februari 2016.(ds)
Senin, 22 Februari 2016
PARTAI PDI PERJUANGAN JABAR ADAKAN RAKERDA TH 2016 DI BANDUNG
Mitrapolisi/ Bandung Gubernur
Jawa Barat Ahmad Heryawan hadiri acara Pembukaan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat di Gedung Bikasoga jl.
Suryalaya Buah Batu Bandung, Selasa 23 Februari 2016.
Rakerda PDIP
Perjuangan Jawa Barat dengan tema Mewujudkan Trisakti melalui Pembangunan
Nasional Semesta Berencana Untuk Indonesia Raya” dalam kesempatan acara Rakerda tersebut Ahmad Heryawan mengatakan dan mengajak dalam
pidato Sambutannya, mari kita sama sama membangkitkan wong cilik, untuk
mensejahterakan perekonomiannya (tuturnya)
Pembukaan RAKERDA Provinsi Jawa Barat diresmikan dengan ditandai pemukulan Goong
Mitrapolisi/
Gubernur
Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima Rombongan 4 Duta Besar Saudi, Negara Oman, Negara
Qatar dan Negara Kuwait pada acara tersebut Gubernur Jawa Barat berbincang
bincang dilanjutkan MMakan Malam bersama 4 Duta Besar dan Rombongan lainnya di
Hotel Trans Jl. Gatot Subroto Bandung, Senin, 22 Februari 2016 (Arm)
PEMERINTAH PUSAT ADAKAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DI ISTANA JAKARTA
Mitrapolisi/
Gubernur
Jabar Ahmad Heryawan bersama Kapolda Jabar Moechgiyarto
Hadiri acara
Penandatanganan Nota Kesepahaman Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di
Istana Negara Jakarta, dalam serangkaian acara Peresmian Pembukaan Konsolidasi
Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional Tahun 2016.
Nota
kesepahaman tersebut ditandatangani antara Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Franky Sibarani bersama sejumlah menteri.
Diantaranya
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Rudiantara.
Selain itu,
Franky Sibarani melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kapolri
Jenderal Polisi Badrodin Haiti serta Jaksa Agung M Prasetyo. Acara tersebut
dihadiri 6 Provinsi se Indonesia. (Arm)
Minggu, 21 Februari 2016
PAMERAN PEMBANGUNAN CRAF EXPO 2016 DALAM RANGKA HARI JADI KAB. GARUT KE 203
Mitrapolisi
Kabupaten Garut, Wakil Ketua DEKRANASDA Provinsi Jawa
Barat R. Giselawati Mizwar Hadiri acara kegiatan Pameran Pembanguan dan Multi
Produk DEKRANASDA Craf Expo 2016 dalam
rangka hari jadi Kota Garut yang ke 203 .
Garut,
Pada acara tersebut
Gizelawaty berskesempatan Membuka Pameran Pembangunan dan Multi Produk DEKRANASDA
Craf Expo 2016 yang bertempat di Pendopo
Kabupaten Garut, Minggu 21/2-2016.(Arm)
Sabtu, 20 Februari 2016
KOMISI III DPRD PROVINSI JAWA BARAT TINJAU BIJB KERTAJATI DI MAJALENGKA
Mitrapolisi/ Komisi III
DPRD Provinsi Jawa Barat dipimpin Ketua Komisi III Hedi Permadi Boy
Menindaklanjuti rapat kerja dengan PT. BIJB pada Kamis 11 Pebruari 2016 lalu,
melakukan kunjungan lapangan ke BIJB Kertajati Majalengka (15/2/16).
Pada
kunjungan tersebut, Komisi III DPRD mendapatkan penjelasan dari Hidayat
Effendi, PNU PT. BIJB mengenai pelaksanaan pembangunan yang secara teknis tidak
menemui kendala.
“Tapi saat
ini memang kondisi cuaca cukup mengganggu,” demikian dikatakan Hidayat.
Selain
melihat run way bandara yang sudah dibangun, Anggota Komisi III juga melihat
lokasi terminal pemberangkatan yang groundbreakingnya dilakukan oleh Presiden
Jokowi beberapa waktu lalu.
Perihal penyertaan dana dari APBN sebesar Rp.2,1
triliun yang menurut penjelasan pihak BIJB, dana tersebut jika nanti diterima
akan dialokasikan untuk mendanai penuntasan pembangunan sisi darat bandara,
Anggota Komisi III mengatakan kalau itu terealisasi maka Pemprov Jabar tidak
perlu lagi mengeluarkan obligasi daerah.
Namun sampai saat ini seperti apa bentuk dana yang akan
diberikan belum ada kejelasan. Apakah dalam bentuk bantuan hibah atau dana
tersebut dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat.(AR)
Jumat, 19 Februari 2016
SEKDA JABAR IWA KARNIWA BUKA RAPAT FORSESDASI DI BOGOR
Mitrapolisi/ Kota Bogor, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Iwa Karniwa hadiri
sekaligur membuka rapat Forum sekretaris Daerah seluruh Indonesia(FORSESDASI) yang
bertempat di hotel savero kota bogor Kamis18/2-2016
Pada kesempatan tersebut iwa karnita berikan sambutan bahwa Forum
ini salah satu wadah untuk membantu
komunikasi Kepala Daerah dalam mewujudkan program program Kabupaten Kota di
Jawa Barat yang mewujudkan Jawa Barat lebih maju dalam segala hal program pembangunan.
Rabu, 17 Februari 2016
SEKDA JABAR HADIRI SEMINAR PENGUATAN PERAN INDONESIA DALAM G20 TAHUN 2016
Mitrapolisi/
Sekretaris
Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menghadiri acara seminar penguatan peran
Indonesia dalam G20 tahun 2016 yang dilaksanakan kementrian Koordinator bidang
Perekonomian RI. Bertempat Hotel Hilton Bandung, Kamis, 18/2-16
Dalam
kesempatan acara tersebut Iwa Karniwa mengatakan dalam sambutannya, bahwa di
era global ini terutama kita harus benar benar menguasai berbagai bahasa, agar Negara
kita bias maju dengan awal lewat komunikasi dan tentunya tidak harus pake Juru
Bicara.
Kita Harus
maju dan harus bias bersaing dengan Negara Negara berkembang dan Negara Negara maju
“tuturnya”.
Pada seminar
tersebut dipaparkan pula oleh panitya penyelenggara Deputi VII Kemenko bidang
perekonomian RI Bahris Paseng dan dihadiri peserta seminar dari berbagai
Universitas di Jawa Barat, acara berlangsung sehari. (ds)
GUBERNUR JAWA BARAT AHMAD HERYAWAN LANTIK 6 KEPALA DAERAH KAB.KOTA SE JABAR
Mitrapolisi/ Bandung, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas nama Presiden RI Joko Widodo melantik serempak 6 Bupati Walikota bersama Wakil Kepala Daerah se Jawa Barat nampak Gubernur Jawa Barat saat menyematkan atribut Lencana Kelengkapan Pakaian PDU kepada Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah bertempat di Gedung Merdeka jalan Asia Afrika Bandung. Rabu,17 Februari 2016.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meminta para kepala daerah terpilih yang
dilantik hari ini untuk langsung bekerja segera setelah pelantikan.
Mereka harus mewujudkan berbagai janji kampanye sebelumnya kepada masyarakat disaat kampanye menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.di Kabupaten Kota masing masing. "tuturnya".
6 BUPAT I WALIKOTA DI JAWA BARAT HASIL PILKADA TH 2015 DILANTIK DI GD MERDEKA
Mitrapolisi/ Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, siap memfasilitasi pelantikan 6 Kabupaten/Walikota hasil
Pilkada serentak. Fasilitasi yang disiapkan mulai dari tahap prapelantikan,
pelantikan hingga pengucapan sumpah dari Bupati/walikota beserta para wakilnya.
Hal tersebut, diungkapkan
Kepa Humas Protokol dan Umum Setda Prov Jabar, R. Ruddy
Gandakusumah, dalam keterangan persnya , Selasa (16/2).
Menurut Ruddy, dalam
tahap pra pelantikan Walikota/Bupati berikut wakilnya Pemprov. Jabar sudah
menyiapkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelantikan mulai
tempat, seluruh rangkaian prosesi upacara serta koordinasi dengan aparat
keamanan.
Untuk tempat pelantikan
akan dilaksanakan di Gedung Merdeka. Waktu pelantikan akan dilaksanakan pada 17
Pebruari 2016. Gedung Merdeka sudah didesain untuk menampung jumlah undangan
sebanyak 1.500 orang, dengan rincian sebaran undangan dari 6 Kabupaten/Kota
masing-masing 250 orang.
Untuk fasilitasi hotel
bagi para undangan, ditanggung oleh masing-masing Kabupaten/Kota tersebut, jadi
pihak Pemprov. Jabar tidak menyediakan fasilitasi hotel untuk para undangan.
Sementara itu, ujar Ruddy
hasil koordinasi dengan jajaran Polda Jabar, jumlah aparat keamanan yang
diturunkan sebanyak 1.500 personil dengan leading sektornya Polresta Bandung.(ds)
WAGUB JABAR DEDDY MIZWAR MENINJAU WARGA EKS GAFATAR DI DINAS SOSIAL PROV JABAR
Mitrapolisi/ CIMAHI, WaKil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meninjau warga Kabupaten Indramayu , Bekasi dan Depok yang dipulangkan dari Kalimantan yang dibawa oleh Kelompok GAfATAR Yang sementra di tampung di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat jalan Cibabat Kota Cimahi,Senin, 15 Februari 2016.
Pada kesempatan kunjungan tersebut menurut informasi Warga yang di tampung di dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tersebut berasal dari tiga Daerah tersebut ditawarkan oleh Kelompok yang menamakan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR)
untuk Transmigrasi mencari pekerjaan agar bisa hidup lebih baik lagi di Daerah Kalimantan, alasan dipulangkan ke daerah asal masing masing, karena mereka menggaraf lahan tanah perkebunan dengan tujuan untuk mencari usaha yang lebih baik lagi ketimbang didaerah asala mulanya namun lahan usaha tanah tersebut yang status sengketa, dikuasai masarakat kalimantan lalu diperjual belikan kepada Masayarakat yang menamakan dibawah Kelompok GAFATAR. padaha lahan usaha Tanah tersebut yang sebenarnya Tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan. akhirnya warga yang menamakan kelompok GAFATAR harus dipulangkan ke asal daerah masing masing. Tutur Warga Kelompok yang mengatas namakan kelompok GAFATAR tersebut.
untuk Transmigrasi mencari pekerjaan agar bisa hidup lebih baik lagi di Daerah Kalimantan, alasan dipulangkan ke daerah asal masing masing, karena mereka menggaraf lahan tanah perkebunan dengan tujuan untuk mencari usaha yang lebih baik lagi ketimbang didaerah asala mulanya namun lahan usaha tanah tersebut yang status sengketa, dikuasai masarakat kalimantan lalu diperjual belikan kepada Masayarakat yang menamakan dibawah Kelompok GAFATAR. padaha lahan usaha Tanah tersebut yang sebenarnya Tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan. akhirnya warga yang menamakan kelompok GAFATAR harus dipulangkan ke asal daerah masing masing. Tutur Warga Kelompok yang mengatas namakan kelompok GAFATAR tersebut.
Dalam pertemuan Wagub Jabar dengan Warga yang dipulangkan dari Kalimantan yang dibawa sekelompok mengatas namakan Gafatar tersebut, Wagub Jabar mengatakan bahwa kejadian ini adalah Tuntutan serius untuk Keagamaan terutama Pemerintah Pusat, bagaimana memikirkan kejadian sekelompok seperti sekelompok mereka agar jangan sampai bertambah menjadikan mereka terlantar lalu terbawa dengan isu atau ajaran Agama yang tidak jelas."Tutur nya"
Sementara Pengakuan Warga yang tergolong dari kelompok Gafatar yang dipulangkan tersebut , menganut agama kepercayaan, bahkan mereka didaerahnya menganut agama islam hanya sebutan saja tanpa melaksanakan ajaran Islam yang harus dilakukan oleh penganutnya. tapi kejadian sperti ini harus ada perhatian dari Pemerintah Pusat bagaimana mengatasinya, karna ini menyangkut perekonomian rakyat juga(Tutur nya)
Senin, 15 Februari 2016
KOMISI IV DPRD PROVINSI JAWA BARAT ADAKAN PEMANTAUAN VENUE PON XIX TH 2016
Mitra Polisi/
Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat akan mengadakan kunjungan dalam rangka pemantauan Venue PON XIX bulan September tahun 2016 yang akan datang nanti. Pelaksanaan PON XIX nanti Jawa Barat harus bertekat menjadi Juara Umum dan bisa sukses dalam pelaksanaannya nanti, komisi IV DPRD ikut menyemangati para Pengurus agar Para Atlit dari berbagai Cabang Olahraga dapat mewujudkan Juara di Tanah legenda dengan sebutan Jawa Barat kahiji. kunjungan kerja tersebut memantau Venue Balap Speda BMX, Pacuan Kuda, Terjun Payung dan pemantauan rencana pembangunan Tol Cileunyi-Tasikmalaya-Banjar.(ds)
Jumat, 12 Februari 2016
RUU PERLINDUNGAN NELAYAN DIBAHAS DI DPRD PROVINSI JABAR
Metro polisi/ Kunjungan Kerja Pansus III ke Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Kiprah nelayan di Jawa Barat masih jauh kesejahteraanya
dibandingkan negara lain. Para nelayan di Jabar masih dibawah sejahtera.
Sehingga diperlukan adanyya kebijakan yang melindungi dan pembinaan yang
memadai. Selain itu juga mengatur tentang klasifikasi nelayan, pemberdayaan,
kaderisasi, dan lainya terkait perizinan, prasarana dan sarana produksi
perikanan serta jaminan keamanan dan keselamatan. Karena itu, Pansus III DPRD
Jabar menginisiasi raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap
nelayan.
Ketua Pansus III DPRD Jawa Barat, Yunandar Eka Perwira
mengatakan, sejalan dengan Rancangan Undang-Undang pemerintah pusat tentang
perlindungan nelayan berkaitan dengan raperda Perlindungan nelayan dalam
kebijakan terhadap kalangan nelayan di Jabar. Sedikit berbeda dengan RUU yang
yakni pada petambak garam dan udang. Kunci dalam raperda tersebut
menitikberatkan pada perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Selain itu,
kaderisasi bagi kalangan nelayan yang justru kian hari kian berkurang jumlah
nelayan. Padahal, nelayan berperan penting dalam sektor kelautan dan perikanan.
“Apalagi, ditambah dengan kemampuan yang lebih saat
kaderisasi nelayan yang jauh lebih modern,” ujar Yunandar di Kantor KKP,
Jakarta, Selasa (02/02/2016)
Dia menambahkan, raperda tersebut merupakan inisiasi DPRD
untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Jabar. Pasalnya, keberadaan nelayan
di Jabar saat ini minim regenerasi untuk menunjang keberlangsungan perekonomian
disektor kelautan dan perikanan. Hal itu sebagai akibat dari kurangnya kebijakan
yang mendukung terhadap keberadaan nelayan sebagai penyumbang PAD bagi
pemerintah daerah.
“Sehingga tidak berlebihan raperda tersebut diinisiasi untuk
memajukan kesejahteraan para nelayan di Jabar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ishak Tarigan mengatakan, terdapat
kesamaan visi mengenai upaya memperjuangkan untuk perlindungan terhadap
nelayan. RUU Perlindungan Nelayan tersebut termasuk dalam prolegnas pada 2016.
Profesi sebagai nelayan tentu memiliki berbagai macam resiko yang tidak dapat
dianggap sepele, lantaran keberadaan nelayan berdampak besar pada perekonomian
bangsa. Karena itu, pemerintah menyiapkan beberapa upaya untuk memberikan
perlindungan kepada nelayan tersebut.
“Diharapkan pada tahun ini dapat merealisasikan asuransi
untuk satu juta nelayan,” ujar Ishak.
Namun, lanjut dia, nelayan pada umumnya dikategorikan
sebagai tenaga kerja informal. Dengan adanya RUU dan raperda tersebut sama-sama
ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas nelayan di Jabar dan secara nasional.
Diharapkan dengan adanya kebijakan maupun peraturan yang terintegrasi dengan
pemerintah daerah dapat mempercepat kesejahteraan bagi nelayan.
“Semangatnya sama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan
dan berdampak pada perekonomian secara nasional,” tuturnya.
Kamis, 11 Februari 2016
KETUA DEKRANASDA PROV JABAR HADIRI TEA MORNING DI GALERY BATIK
Mitra
polisi/ Ketua DEKRANASDA Provinsi Jawa Barat, Ny. Hj. Netty Prasetyani
hadiri acara Tea Morning dengan perajin Batik di Galery Batik Hasan Bandung,
Kamis, 11 Ferbuaru 2016.
Berkaitan
dengan dengan Kerajinan Indonesia tercipta dari keunikan budaya yang ada di
Indonesia dan tidak dimiliki oleh Negara Lain ASEAN.
Dalam acara
Tea Morning ini Netty Prasetyani pernah menyampaikan bahwa perajin Jawa Barat
tidak takut dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), MEA bukan sesuatu yang
menakutkan bagi perajin Jawa Barat. Pada era MEA ini, siap tidak siap kita
harus siap, karna ini peluang dan tetap menjadi Tuan di Negara sendiri.(Tutur
Netty).
Acara Tea
Morning berlokasi Tempat Perajin Batik bahkan Bisa menciptakan 1700
tenaga kerja dan jelkas sudah bisa memajukan perekonomian Masyarakat Jawa Barat
dengan adanya pelaku usaha perajin batik di Jawa Barat, sementara Netty
menyempatkan mencoba membuat Batik dengan menandakan Cap Motif Batik diatas
bahan kain batik warna putih disaksikan perajin dari Galeri Batik Hasan di
tempat produksi Batik Hasan yang berlokasi di Jalan Cigadung Timur no. 136 Kota
Bandung.(ds)*
Rabu, 10 Februari 2016
Mitra polisi/
Tasikmalaya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Jabar tidak khawatir, terutama jika kita sudah mempunyai kesiapan baik dari pelaku usaha dan peningkatan kualitas produk dibarengi kreativitas.
Senin, 08 Februari 2016
Presiden Jokowi Hadiri Peringatan HPN 2016, di Lombok
Mitrapolisi/ Presiden Jokowi menuju Lombok untuk
hadiri HPN 2016
Presiden RI, Joko Widodo
menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2016 di Kawasan Ekonomi Khusus
Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa
(9/2/2016).
Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet
Pramono Anung serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Kapolri Jenderal
Pol Badrodin Haiti, kedatangan presiden di NTB disambut langsung Gubernur
Muhammad Zainul Majdi di Bandara Internasional Lombok.
Di lokasi peringatan puncak HPN 2016, presiden dan rombongan
disambut belasan penari yang menampilkan Tari Pesona Lombok Sumbawa.
Penanggung jawab acara, Margiono mengatakan peserta HPN kali
ini berasal kalangan dari wartawan, Dewan Pers, organisasi wartawan dan para
pemilik media. Selain itu hadir pula sejumlah Dubes asing dan wartawan lainnya.
Sabtu, 06 Februari 2016
JAWA BARAT TERUS KEMBANGKAN OLAHRAGA FUTSAL
Mitrapolisi/ KOTA
BANDUNG – Olahraga futsal saat ini semakin digemari oleh masyarakat, tidak
terkecuali masyarakat di Jawa Barat. Dan untuk lebih mengembangkan olahraga ini
menjadi tidak hanya sekadar hobi, Jawa Barat pun melalui pengurus cabang
olahraga futsalnya akan mengembangkan olahraga ini melalui berbagai turnamen.
Hal
ini diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) usai menonton
kejuaraan Blend Futsal League (BFL) yang digelar oleh Federasi Futsal Indonesia
(FFI) di Gor Citra Arena, Kota Bandung, pada Minggu (6/2).
JAWA BARAT BASIS DATA ONLINE KOMODITI PERTANIAN
Mitrapolisi/ BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Jawa Barat akan membangun sistem basis data online untuk sejumlah komoditas
pertanian untuk mengetahui kondisi terkini harga sejumlah komoditas yang valid,
cepat, dan langsung.
"Jadi sistem basis data atau database online
untuk komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan segera dilakukan proyek uji
cobanya, yakni di sekitar 500 dari 5.319 desa yang telah kami siapkan,"
kata Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar usai memimpimpin Rakor Program/Roadmap
Bakorluh dan Program Penyuluh Desa di Aula Kantor Bappeda Jawa Barat , Jumat, 5
Februari 2016.
"Jadi ke depan tidak ada lagi laporan beras
katanya harganya segini, katanya jagung kosong, katanya cabai enggak ada.
Enggak ada lagi kata 'katanya' namun datanya benar-benar valid dari desa yang
ada," kata Deddy.
Melalui sistem basis data online ini, kata dia,
pemerintah daerah bisa memantau perkembangan harga terkini komoditas pertanian,
perkebunan dan perikanan dari tingkat kecamatan hingga provinsi.
"Jadi sistem ini akan didukung dengan teknologi
sehingga bisa online sampai ke provinsi. Sumber data harus betul-betul valid
dari desa itu sendiri," katanya.
Selain itu, lanjutnya, juga akan ada penyuluh di
masing-masing desa yang akan memberikan data komoditas apa yang dihasilkan desa
tersebut.
"Si penyuluh ini akan memberitahukan berapa
jumlahnya, kapan panen, benih dan pupuk yang digunakan serta berbagai informasi
lainnya," kata dia.
Menurut dia, sistem basis data online komoditas
tersebut juga merupakan bagian dari pengendalian inflasi karena petani juga
harus dilindungi salah satunya dengan adanya informasi berapa suplai yang ada
saat ini.
"Agar tidak over suplai seperti waktu tomat
beberapa waktu lalu itu. Dan nantinya pemerintah juga nantinya bisa mengatur
supaya petani menanam komoditas tertentu karena stoknya mulai sedikit,
Langganan:
Postingan (Atom)