Rabu, 17 Februari 2016

WAGUB JABAR DEDDY MIZWAR MENINJAU WARGA EKS GAFATAR DI DINAS SOSIAL PROV JABAR

Mitrapolisi/ CIMAHI, WaKil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meninjau warga Kabupaten Indramayu , Bekasi dan Depok yang dipulangkan dari Kalimantan yang dibawa oleh Kelompok GAfATAR Yang sementra di tampung di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat jalan Cibabat Kota Cimahi,Senin, 15 Februari 2016.
Pada kesempatan kunjungan tersebut menurut informasi Warga yang di tampung di dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tersebut berasal dari tiga Daerah tersebut ditawarkan oleh Kelompok yang menamakan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR)
 untuk Transmigrasi mencari pekerjaan agar bisa hidup lebih baik lagi  di Daerah Kalimantan, alasan dipulangkan ke daerah asal masing masing, karena mereka menggaraf lahan tanah perkebunan dengan tujuan untuk mencari usaha yang lebih baik lagi ketimbang didaerah asala mulanya namun lahan usaha tanah tersebut yang status sengketa, dikuasai masarakat kalimantan lalu diperjual belikan kepada Masayarakat yang menamakan dibawah Kelompok GAFATAR. padaha lahan usaha Tanah tersebut yang sebenarnya Tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan. akhirnya warga yang menamakan kelompok GAFATAR harus dipulangkan ke asal daerah masing masing. Tutur Warga Kelompok yang mengatas namakan kelompok GAFATAR tersebut.

Dalam pertemuan Wagub Jabar dengan Warga yang dipulangkan dari Kalimantan yang dibawa sekelompok mengatas namakan Gafatar tersebut, Wagub Jabar mengatakan bahwa kejadian ini adalah Tuntutan serius untuk Keagamaan terutama Pemerintah Pusat, bagaimana memikirkan kejadian sekelompok seperti sekelompok mereka agar jangan sampai bertambah menjadikan mereka terlantar lalu terbawa dengan isu atau ajaran Agama yang tidak jelas."Tutur nya"

Sementara Pengakuan  Warga yang tergolong dari kelompok Gafatar yang dipulangkan tersebut , menganut agama kepercayaan, bahkan mereka didaerahnya menganut agama islam hanya sebutan saja tanpa melaksanakan ajaran Islam yang harus dilakukan oleh penganutnya. tapi kejadian sperti ini harus ada perhatian dari Pemerintah Pusat bagaimana mengatasinya, karna ini menyangkut perekonomian rakyat juga(Tutur nya)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar