Mitrapolisi/ BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Jawa Barat akan membangun sistem basis data online untuk sejumlah komoditas
pertanian untuk mengetahui kondisi terkini harga sejumlah komoditas yang valid,
cepat, dan langsung.
"Jadi sistem basis data atau database online
untuk komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan segera dilakukan proyek uji
cobanya, yakni di sekitar 500 dari 5.319 desa yang telah kami siapkan,"
kata Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar usai memimpimpin Rakor Program/Roadmap
Bakorluh dan Program Penyuluh Desa di Aula Kantor Bappeda Jawa Barat , Jumat, 5
Februari 2016.
"Jadi ke depan tidak ada lagi laporan beras
katanya harganya segini, katanya jagung kosong, katanya cabai enggak ada.
Enggak ada lagi kata 'katanya' namun datanya benar-benar valid dari desa yang
ada," kata Deddy.
Melalui sistem basis data online ini, kata dia,
pemerintah daerah bisa memantau perkembangan harga terkini komoditas pertanian,
perkebunan dan perikanan dari tingkat kecamatan hingga provinsi.
"Jadi sistem ini akan didukung dengan teknologi
sehingga bisa online sampai ke provinsi. Sumber data harus betul-betul valid
dari desa itu sendiri," katanya.
Selain itu, lanjutnya, juga akan ada penyuluh di
masing-masing desa yang akan memberikan data komoditas apa yang dihasilkan desa
tersebut.
"Si penyuluh ini akan memberitahukan berapa
jumlahnya, kapan panen, benih dan pupuk yang digunakan serta berbagai informasi
lainnya," kata dia.
Menurut dia, sistem basis data online komoditas
tersebut juga merupakan bagian dari pengendalian inflasi karena petani juga
harus dilindungi salah satunya dengan adanya informasi berapa suplai yang ada
saat ini.
"Agar tidak over suplai seperti waktu tomat
beberapa waktu lalu itu. Dan nantinya pemerintah juga nantinya bisa mengatur
supaya petani menanam komoditas tertentu karena stoknya mulai sedikit,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar