Pemprov Jabar Dorong Perluasan Tahura

Mitrapolisi/ 

BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mendorong terus perluasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Djuanda sebagai salah satu solusi meminimalisir bencana ekologi di kawasan Bandung Raya. 

Menurut dia,  Pemprov Jawa Barat mulai tahun 2010 hingga 2017, berhasil membebaskan tanah enclave dalam kawasan Tahura seluas 15,57 hektar dan tersisa 10,53 hektar belum terbebaskan. 

Sementara tanah di luar kawasan yang berbatasan langsung dengan Tahura hingga 2017 telah dibebaskan sekitar 11,3 hektar. 

Luas Tahura saat ini mencapai 528,39 hektar --terdiri dari Blok Perlindungan 308,624 hektar, Blok Koleksi 44,471 hektar, dan Blok Pemanfaatan 175,308 hektar-- berstatus tanah negara, yang mana mulai tahun 2003 pengelolaanya diserahkan ke Pemprov Jawa Barat. 

"Kami akan terus berupaya melakukan pembebasan lahan enclave atau lahan sekitar berbatasan yang dikuasai oleh masyarakat, sehingga berkembangnya Tahura, jelas akan meningkatkan kawasan resapan air penangkal bencana ekologi di Bandung Raya," katanya di Bandung, Sabtu (24/3/2018). 

Banjir bandang yang terjadi kemarin di Kota Bandung terjadi akibat run off aliran permukaan dari vegetasi Kawasan Bukit Bintang hingga Manglayang kurang rapat.

Aher menjelaskan, perluasan area Tahura di kawasan Tahura dapat menyerap banyak air hujan. Direncanakan, total perluasan kawasan akan membentang dari Dago sampai Jatinangor seluas 2.750 hektar, sehingga tambahan lahan Tahura itu akan menjadi green belt. 

“Bisa dibayangkan kalau 2750 hektar itu jadi hutan, bisa menyerap 75% setiap hujan yang jatuh,” ujarnya. 

Tahun 2008-2009, sambung Aher, pernah dilakukan upaya perluasan kawasan hingga ke Gunung Manglayang tersebut yang dikuasai BUMN Perhutani. 

Pemprov Jabar kala itu telah mendapat Surat Rekomendasi dari Bupati Bandung dan Bupati Sumedang, serta Surat Rekomendasi dari Dirjen PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) dan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, namun belum peroleh respon positif dari Direksi Perhutani.

Upaya tersebut dirintis sejak tahun 2006 dengan kajian perluasan tersebut telah lengkap saat Dinas Kehutanan masih dijabat Alm. Wawan Ridwan. Ide itu kemudian diteruskan Kadishut selanjutnya, Anang Sudarna. 

Menurut Anang, perluasan usulan diserahkan ke pemerintah pusat pada Maret 2010 dan mendapat persetujuan dari Dirjen PHKA dan Dirjen Planologi. Namun, sekali lagi, rencana itu belum peroleh sambutan senada dari badan usaha milik negara. 

Usaha Lain 

Selain perluasana Tahura, Aher mengatakan bahwa bencana ekologi di Bandung Raya bisa direduksi sekira semua pihak tidak menanam tanaman hortikultura,  semisal sayur dan buahan, di lahan yang memiliki kemiringan tertentu.

“Sesuai peraturan kementerian pertanian, dilarang menanam tanaman hortikultura di atas kemiringan 40 derajat,” ujarnya. 

Selain itu, Pemprov Jabar menghimbau pemerintah kota dan kabupaten sebagai pemberi izin lapangan terus melakukan pengawasan kepada pengembang yang mendirikan bangunan atau tempat wisata. 

Contohnya, di rekomendasi pasti Pemprov Jabar instruksikan membangun zero run off dengan membuat embung, sumur resapan dan biopori, maka itu harus diawasi betul pemerintah kota dan kabupaten dalam pelaksanaannya. 

Selain itu, kata Aher, pemberian izin pembangunan di KBU juga harus lebih selektif. Sebab, kalau hitungannya daya dukung dan daya tampung, pembangunan di KBU mestinya sudah harus dihentikan. 

Gub Jabar lantik Ating , menjadi Wakil Bupati Subang 2013-2018

Mitrapolisi / 

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahamd Heryawan (Aher) atas nama Presiden RI, melantik Ating Rusnatim sebagai Wakil Bupati Subang untuk sisa masa jabatan tahun 2013 - 2018.

"Saya atas nama Presiden RI dengan resmi melantik Ating rusnatim sebagai wakil Bupati Subang berdasarkan Kepmendagri. Saya ingatkan sumpah yang saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Indonesia," ucap Gubernur Aher saat pelantikan di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Jumat (23/03/2018).

Seperti diketahui sejak dilantiknya Bupati Subang Imas Aryumningsih pada 8 juni 2017 lalu terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Subang telah melaksanakan rapat paripurna pemilihan Wabup Subang sisa masa jabatan tahun 2013-2018 dan telah menetapkan Ating Rusnatim sebagai Wabup terpilih yang dituangkan dalam keputusan DPRD. Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan untuk mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Subang, Kementerian Dalam Negeri kemudian menetapkan pengesahan Wakil Bupati Subang yang tertuang dalam SK Kemendagri No 132.32-442 tahun 2018 tentang pengangkatan Ating Rusnatim.

Sebelumnya Bupati Imas Aryumningsih mengajukan cuti karena ikut kontestasi Pilkada serentak 2018. Jabatan sementara diisi oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Subang Dadi Iskandar sejak tanggal 15 Februari 2018 lalu.

"Kan kemarin saat kekosongan langsung ditunjuk Pjs ya lalu saat Pjs berjalan ada pengajuan penetapan Wakil Bupati Subang definitif. Setelah kurang lebih sebulan Pjs bertugas SK Kemendagri nya keluar dan hari ini dilantik sehingga Pjs diganti oleh Wakil Bupati definitif sekaligus menjadi Plt Bupati. ini sampai akhir masa jabatan dan terpilih Bupati baru hasil Pilkada serentak nanti sekitar september 2018," jelas Aher.

Aher mengamanatkan agar Ating Rusnatim mampu menjalankan tugas dengan penuh amanah, jujur dan mematuhi hukum yang berlaku khususnya tentang keuangan.

"Istiqomah dan jangan tergoda hal-hal yang menyimpang, kalau ini dijalani maka aman. Mudah-mudahan jadi penyejuk di sisa masa jabatan sampai September 2018," ujarnya.

Aher menuturkan, Wabup Ating Rusnatim, akan menjalankan tugasnya sekaligus sebagai Plt Bupati. Karena itu Ia diberikan kewenangan sama dengan Bupati.

"Tetapi ada batasan-batasan ya, misalnya saat penandatanganan Perda itu kan harus seizin Kemendagri, mau mutasi atau rotasi juga harus seizin kemendagri, yang lain-lain sama," tutur Aher.

Ditemui usai pelantikan, Wakil Bupati Ating Rusnatim di sisa masa jabatan ini bertekad akan meneruskan program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah Subang.

"Saya meneruskan sisa masa jabatan jadi sebetulnya tidak banyak selain kita meneruskan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan akan kita kawal dengan baik saya kira itu," ujarnya.

Wabup Ating mengaku tidak ada beban sedikitpun dalam menjalankan amanah ini. Dengan kerja keras dan dukungan semua pihak program pembangunan di Subang akan tercapai sesuai harapan masyarakat.

"Itu kembali lagi kepada kita sendiri, beban itu adanya di kita, saya tidak merasa terbebani dengan itu, kita akan jalankan dengan baik-baik saja, InsyaAllah," pungkasnya.

Hari Air Dunia ke-26, Ini Komitmen Jabar

Mitrapolisi/KAB BEKASI - Memperingati Hari Air Dunia yang jatuh setiap tanggal 22 Maret, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus memelihara dan menjaga air baik kuantitas maupun kualitasnya.

"Kita memperingati hari air dunia tentu tidak hanya seremoni tapi ini adalah komitmen kita untuk lebih memelihara air baik kuantitas maupun kualitasnya," tegas Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) usai peringatan hari air dunia ke 26 tingkat Provinsi Jabar yang dipusatkan di area Situ Abidin, Desa Karangmulya Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Kamis (22/03/2018).

Aher menuturkan, air yang normal secara kuantitas, dari hulu sungai, tengah hingga hilir debit air relatif merata. Agar kuantitasnya teratur maka harus dilakukan penghijauan di berbagai tempat khususnya di kawasan hulu dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) di seluruh sungai di Jabar.

"Supaya kuantitasnya teratur maka kita harus melakukan penghijauan di berbagai tempat khususnya di kawasan hulu dan sepanjang DAS di sungai yang ada, hanya itu kata kuncinya agar air kembali normal," tuturnya.

Aher mengatakan, seharusnya debit air yang mengalir dari bulan Januari sampai Desember mengalir normal. Bila di satu saat ada debit air yang terlihat tinggi tidak akan berbahaya bila dikendalikan oleh hutan yang lebat dan prilaku manusia yang tidak membuang sampah ke sungai. Disaat musim kemarau pun dimana debit air berkurang tidak akan menyebabkan kekeringan karena pasokan air dari hulu tetap terus mengalir.

"Saya katakan tadi bahwa air itu harusnya mengalir normal dari Januari sampai Desember kalau kemudian di beberapa bulan ada debit air yang terlihat tinggi tapi itu tidak akan berbahaya karena terkendali oleh hutan yang lebat dimana-mana. Kalaudi musim kemarau ada debit yang berkurang tetapai tidak menyebabkan kekeringan karena pasokan air dari hulu tetap terus mengalir," jelasnya.

Yang kedua, lanjut Aher, Pemprov Jabar dan masyarakat harus terus berkomitmen memelihara nilai atau kualitas air. Seperti tidak mengotori air, embung, situ dan tidak membuang sampah, limbah pabrik, limbah rumah tangga dan ternak ke sepanjang aliran sungai.

"Kita harus berkomitmen untuk memelihara nilai air. Di sempadan sungai juga dilarang membangun apapun kalaupun ada jangan membuang apapun dan rumah harus menghadap ke sungai jangan membelakangi," ujarnya.

Sebab menurutnya, bila rumah dibangun dengan menghadap sungai maka sungai akan menjadi tamannya. Sebaliknya bila membelakangi maka sungai akan menjadi tempat pembuangan.

"Dengan cara ini dan berkomitmen memelihara debit air secara kuantitas dan kualitas maka Insya Allah kita akan tetap memiliki air bersih bagi kehidupan kita," ucapnya.

Langkah Pemprov Jabar selama ini terus melakukan penghijauan di hulu sungai, memperbaiki cekdam bersama Kementerian PUPera, memelihara embung-embung, memlihara DAS dan menormalisasi sungai.

"Tentu ini perlu usaha bersama secara serentak. Sekarang kita bersyukur ada Perpres tentang pengendalian citarum, dengan Perpres ini yang asalnya bersama-sama bekerja tapi belum bekerja sama, sekarang sudah bersama-sama bekerja dan bekerja sama. Insya Allah akan terintegrasi dari pusat sampai daerah, mudah-mudahan kedepan dengan pengendalian ini citarum akan kembali harum dan airnya jernih lagi," ungkapnya.

Dalam peringatan hari air dunia yang bertemakan "Nature for Water" ini, Gubernur Aher berkesempatan melakukan penebaran 500 ribu benih ikan nilem, emas, sepat dan ikan tawes di Situ Abidin serta penanaman 500 pohon. Dalam peringatan tersebut juga telah dipilih 8 orang duta air Jabar.

Menurut Wakil Bupati Bekasi Eka Supriatmadja, peringatan hari air dunia ke 26 tingkat Jabar ini sangat tepat diadakan di Situ Abidin karena kawasan ini selain sebagai tempat penampung air dan konservasi air tanah juga berfungsi untuk pengendalian banjir dan juga dicanangkan menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bekasi.

Gub Jabar Lantik Anggota BPSK dari Tiga Kab Kota

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), melantik anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dari tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, dan Kota Sukabumi.

Acara pelantikan, dilaksanakan di Aula Timur Gedung Sate Bandung, Selasa (20/03/2018).

Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan, BPSK merupakan suatu badan yang penting, sebagai sarana mediasi antara konsumen dengan produsen, ataupun pedagang.

“BPSK adalah sebuah badan yang kurang dilirik orang, tapi di lapangan, banyak menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan,” kata Aher.

Dalam arahannya kepada para anggota yang dilantik, Aher mengamanatkan supaya BPSK dapat bekerja secara efektif dalam melindungi hak konsumen.

“Boleh jadi ada konsumen di lapangan, beli barang kualitasnya tidak sesuai harga yang disepakati. Komplain bisa diajukan ke BPSK agar bisa diselesaikan sama-sama," ujarnya.

Aher pun menuturkan, selama ini BPSK sudah ada di tingkat pemerintah kabupaten/kota. Namun semenjak disahkannya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, wewenangnya pindah ke Provinsi.

"Saat ini baru ada anggota dari tiga Kabupaten/Kota BPSK yang dilantik, karena adanya perbedaan masa bakti setiap kabupaten/kota, semisal BPSK Kabupaten Cirebon yang masa baktinya sudah selesai dan saat ini masih melakukan proses seleksi," jelasnya.

Sementara itu, Anggota BPSK Kabupaten Bandung, Firman Turmantara mengatakan, dari sekian banyak permasalahan sengketa konsumen yang diadukan BPSK, ada tiga masalah yang mendominasi, yaitu mengenai bank, lising, dan asuransi.

"Praktik yang menyimpang dari beberapa bank, semisal kredit dijaminkan rumah atau tanah, proses pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan,” Kata Firman.

Sementara terkait masalah leasing, Firman berpendapat, seharusnya tidak ada eksekusi penarikan kendaraan saat kredit macet. Hal itu dikarenakan masalah lising merupakan masalah perdata, sehingga harus diselesaikan secara perdata juga.

Pastikan Sekolah Ramah Anak Direalisasikan, Netty Kunjungi SMAN 1 Indramayu

Mitrapolisi/ 

Kab. Indramayu - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menggenjot implementasi program Sekolah Ramah Anak (SRA), khususnya di SMA/SMK se-Jawa Barat, namun bagaimana upaya untuk mendongkrak kepedulian para siswa itu sendiri dalam mensukseskan program SRA di sekolahnya?

Pertanyaan tersebut dilontarkan siswa SMAN 1 Indramayu M. Ardan saat Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan  melakukan kunjungan pada acara Roadshow "Bank BJB Kelas Ekstra" di SMAN 1 Indramayu Jl. Cendana VI no. 16-17 Pekandangan Kabupaten Indramayu, Rabu (14/03/2018).

Menjawab pertanyaan tersebut Netty menuturkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah yakni dengan memasang plang SRA yang didalamnya tercantum tiga nomor telepon, dimana seluruh siswa dapat menghubungi jika terjadi kekerasan. Ketiga nomor tersebut ialah nomor telepon kepala sekolah yang bersangkutan, nomor telepon lembaga pengada layanan yang menangani kasus terkait seperti P2TP2A, serta nomor telepon unit PPA kepolisian setempat. Dengan demikian Netty berharap, para siswa akan terdorong untuk meningkatkan awareness mereka terhadap ancaman kekerasan.

"Ini harus kita dorong terus, anak-anak (para siswa) agar berani melapor pada guru atau orang dewasa yang diyakini bisa memberikan bantuan, jika ada indikasi-indikasi kekerasan, narkoba, pergaulan bebas, dan sebagainya," ujar Netty ditemui usai acara.

"Ini juga menjadi early warning system bagi orang-orang yang berniat melakukan kejahatan, kekerasan, percobaan menawarkan narkoba maupun hal-hal yang dapat merusak di lingkungan sekolah," lanjutnya.

Selain itu, Netty juga menghimbau pada para guru untuk melakukan dialog dengan para siswa guna menghadirkan proses belajar mengajar yang menyenangkan, sehingga siswa merasa betah di sekolah. Lebih khusus Netty meminta agar guru hendaknya mengajari tanda-tanda kedewasaan, kesehatan reproduksi, dan konsep diri para seluruh siswa. Hal tersebut, kata Netty, sangatlah penting agar siswa dapat mengenali tindakan apa saja yang termasuk kekerasan dan dampak negatif yang bisa timbul pada dirinya.

Netty menyebutkan, pihaknya sengaja melakukan kunjungan salam bentuk roadshow ke SMA dan SMK di Jawa Barat, untuk memastikan bahwa program SRA telah diimplementasikan secara merata, sehingga sekolah tidak lagi menjadi penjara bagi siswa dan mampu membentuk karakter peserta didiknya.

"Sekolah bukan hanya tempat untuk transfer knowledge, tapi juga membentuk karakter dan akhlaqul karimah," pungkas Netty.

Menanggapi kunjungan Netty tersebut, Kepala Sekolah SMAN 1 Indramayu Hendhy Mukatmirah dengan bangga menegaskan, sekolah yang dipimpinnya telah menjadi SRA berbasis bebas kekerasan, baik kekerasan dari guru maupun dari siswa senior. 

"Disini tidak kenal bullying," tukas Hendhy dalam sambutannya.

"Kekerasan dari guru ke murid, kekerasan antar siswa, disini tidak pernah terjadi," sambungnya.

Pernyataan Hendhy tersebut diamini seluruh siswa yang mengikuti acara.

Pemerintah Minta Pol PP dan Linmas Kawal Pilkada Serentak

Mitrapolisi/

KAB SUKABUMI - Di tahun 2018 ini yang merupakan tahun politik dimana provinsi Jawa Barat akan menggelar Pilkada serentak di 16 Kabupaten Kota dan satu provinsi, peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dituntut untuk lebih siaga dalam mengawal dan mengamankan pesta demokrasi tersebut.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meminta kepada Satpol PP dan Satlinmas bersama TNI dan Polri mekakukan pengamanan bersama. Terlebih untuk Satpol PP dan Satlinmas yang tugasnya berada di dalam lingkungan pelaksanaan pemungutan suara secara langsung bersama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hal itu Gubernur katakan saat menjadi inspektur upacara Apel Siaga Dalam Rangka Mengawal Pilkada Serentak 2018 dan peringatan HUT ke-68 Satpol PP dan HUT ke-56 Linmas di lapangan Pos TNI AL Cipatugaran, Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Rabu (14/03/2018).

"Bahkan Satpol PP dan Limnas itu masuk dalam lingkungan pelaksanaan pilkada secara langsung bukan diluar seperti KPPS maka hadirkan Pilkada yang aman, tentram, lancar dan Jurdil," kata Aher.

Selain itu dalam apel kesiapsiagaan yang dihadiri oleh perwakilan dari Satpol PP dan Linmas seluruh Jabar itu, sebagai aparat yang menyelenggrakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, Satpol PP harus bersikap produktif mencermati gelagat dinamika di wilayahnya demi menjaga stabilitas dan keamanan jelang pesta demokrasi serta konisisten menjaga citra dan wibawa penyelenggaraan pemerintah.

Satpol PP sebagai aparat sipil negara juga dituntut untuk bersikap netral sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang ASN.

"Satpol PP harus lebih meningkatkan upaya deteksi dini agar potensi gangguan ketertiban umum dan keamanan bisa diantisipasi, dengan begitu masyarakat akan merasa teindungi," ujar Aher.

Untuk anggota Linmas, lanjut Aher, harus proaktif melakukan pengamatan situasi dan kondisi di wilayah tempat tinggal masing-masing dan bertugas optimal membantu tugas KPPS pada saat hari pemungutan suara agar berlangsung aman dan tertib.

Terkait kesejahteraan, Aher menyetujui bila tunjangan Satpol PP dinaikkan. Besarannya tergantung dari ketetapan Bupati dan Walikota masing-masing. Menurutnya hal tersebut wajar sebab Satpol PP memiliki peran dan tugas yang berat dalam menegakkan Perda dan menciptakan rasa aman. Selain dituntut memiliki intelektual tinggi juga harus memiliki fisik yang prima.

"Wajar kalau ada kenaikan tunjangan dan kenaikannya tentu di sesuai kemampuan daerah, yang pasti saya setuju kalau ada kenaikan. Jika dinaikan bagus karena paradigmanya hadirnya sebuah rasa aman," ujarnya.

"Saya juga ingin mengatakan bahwa tolong perhatikan Satpol PP dengan baik sebab ini terkait dengan rasa aman yang terus mereka hadirkan. Jadi produknya rasa aman dan penegakan hukum ini tentu harus ada kecerdasan tersendiri, intelektual dan fisik," tambah Aher.

Aher menuturkan, walaupun jabatan Gubernur berakhir di pertengahan tahun 2018 ini, namun masih memiliki tugas dalam perencanaan anggaran daerah untuk tahun 2019. Rencannya, anggaran untuk tahun 2019 akan dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan Satpol PP.

"Walaupun 2019 saya bukan Gubernur lagi tapi perencaanannya masih ada di tangan saya dan dikerjakan di tahun 2018 ini," ucapnya.

Menurutnya, Satpol PP kini adalah orang-orang pilihan. "Kalau dulu ada paradigma Satpol PP itu orang sisa, sekarang tidak dan tidak boleh ada paradigma itu sekarang paradigmanya Satpol PP adalah orang cerdas, kalau dulu orang tidak mau menjadi Satpol PP sekarang berebut ingin masuk," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Aher menyerahkan bantuan dari Satpol PP berupa santunan kepada panti jompo, anak yatim dan anak nelayan di Palabuhanratu berupa peralatan sekolah. Bersama Bupati Sukabumi dan Kasatpol PP Kabupaten Kota, Aher juga menyaksikan simulasi pertolongan kecelakaan oleh tim SAR Satpol PP dan Linmas patroli pariwisata Kabupaten Sukabumi.

"Luar biasa simulasinya, saya kira masing-masing daerah ada potensi wisatanya yang menonjol ya seperti Kabupaten Sukabumi ini ada Satpol PP wisata yang pakai dasi kuning ya," tutupnya.

x

Netty Bangun Keluarga Harmonis:

Mitrapolisi/ 

KAB. SUMEDANG – Kekerasan dalam rumah tangga, pengalihan pengasuhan, anak terjebak narkoba dan pornografi, hingga human trafficking merupakan sebagian dari banyaknya permasalahan sosial yang disebabkan dari kerentanan keluarga. Besarnya dampak sosial yang bisa saja terjadi pada masyarakat menunjukkan pentingnya komitmen dalam membangun keluarga harmonis.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan menuturkan, salah satu langkah awal mewujudkan keharmonisan keluarga yang memiliki imunitas, hendaknya pasangan suami istri (pasutri) merenungkan tiga pertanyaan ini.

Pertama, ‘mengapa saya menikah?’. Sebagian akan menjawab ‘menjalankan sunnah Rasul, sebagai bentuk ibadah’, ‘untuk mendapatkan keturunan’, dan sebagainya. Namun kata Netty, masih banyak pasutri yang menjawab ‘tidak punya pilihan lain, karena terdesak usia’, ‘karena sudah hamil diluar nikah’, bahkan ‘karena orangtua memiliki hutang’.

“Bayangkan keluarga seperti apa yang akan terbangun jika sejak awal konsep pernikahannya seperti itu,” ucap Netty saat menjadi pembicara tunggal pada Rapat Koordinasi Program Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) Tahun 2018, di Hotel Puri Khatulistiwa Jl. Raya Jatinangor KM 20, Senin (12/03).

Pertanyaan kedua ialah ‘mengapa saya memilih dia sebagai pasangan hidup?’. Survey langsung Netty pada peserta rakor menyebutkan, sebagian besar pasutri menjawab ‘karena dia cantik/tampan’. Faktor fisik masih mendominasi keputusan seseorang untuk memilih pasangan, sehingga secara psikis mereka belum sepenuhnya mencintai. Bahkan pada beberapa kasus terdapat faktor paksaan, seperti perjodohan keluarga, dan sebagainya.

“Yang terpenting adalah kemampuan untuk mencintai tanpa batas. Kalau milihnya karena dia good looking, nanti kalau sudah ada kemajuan dan pelebaran (perubahan fisik) gimana?” ujarnya.

Terakhir, pertanyaan yang harus diajukan pada tiap pasutri yakni ‘bagaimana saya menyampaikan rasa cinta saya pada pasangan?’. Seringkali, kata Netty, pasangan malah saling mengandalkan satu sama lain untuk menyatakan terlebih dahulu. Rasa enggan untuk mengungkapkan rasa sayang terlebih dahulu akan menciptakan jarak, bahkan boleh jadi mengundang kesalahpahaman yang berlanjut-lanjut.

“Jangan saling menunggu!” pungkas Netty. “Mengungkapkan sayang duluan bisa memberikan kesan terbuka pada pasangan, dan menjadikan komunikasi lebih lancar. Tidak akan ada kesalahpahaman, jadi tidak akan ada piring terbang dirumah,” lanjutnya.

Menurut Netty, merupakan tugas Motekar untuk mensosialisasikan konsep keluarga harmonis tersebut. Selain itu, Motekar juga harus menjadi teladan dan memberikan contoh bentuk keluarga ideal pada masyarakat. Karenanya, Netty sarankan agar Motekar yang diasah adalah anggota masyarakat terpilih yang sudah menikah dan memiliki anak, sehingga bisa memposisikan dirinya pada keluarga yang bermasalah di tengah masyarakat.

Rasa empati juga menjadi poin penting yang wajib dimiliki setiap Motekar. Dan rasa empati tersebut, menurut Netty, lebih mudah ditemukan pada individu yang sudah berkeluarga. “Bagaimana Motekar bisa paham masalah di rumah tangga jika dirinya sendiri belum merasakan kehidupan menikah dan punya anak?” pungkas Netty.

Pemprov Terus Dukung Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Mitrapolisii/ 

BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), mendukung perkembangan properti di Jawa Barat, terkhusus perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Saya sepakat teman-teman pengusaha yang mengusahakan properti atau perumahan, baik perumahan bagi masyarakat umum maupun perumahan bagi yang berpenghasilan rendah," kata Gubernur Aher, pada Acara Pelantikan DPW Perwiranusa (Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nasional) di Hotel Savoy Homann Jl. Asia Afrika Bandung, Sabtu (11/03/2017).

Aher menyebut, kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), harus secara khusus diperhatikan. Karena dengan adanya bantuan, keberpihakan, ataupun subsidi, akan mempermudah mereka untuk memiliki sebuah hunian.

Saat yang sama, Aher mengajak generasi muda, khususnya yang sudah berpenghasilan untuk segera merancang perencanaan untuk memiliki rumah.

"Rumah jadi bagian penting, yang utama dalam kehidupan, maka generasi muda yang mulai berpenghasilan, segera menyadangkan penghasilannya untuk rumah," kata Aher.

Adapun hunian layak menurut Aher, untuk MBR, harus dirancang tidak terlalu mewah, dan tidak terlalu sederhana. Dalam artian bangunan dibuat dengan layak, dan mempertimbangkan aspek psikologis keluarga.

"Misalnya ada tiga kamar dalam rumah, satu untuk orang tua, satu untuk anak perempuan, satu untuk anak laki-laki, nah ini ideal," katanya.

Adapun, isu kesulitan para pelaku usaha properti dalam perizinan perumahan di sejumlah daerah. Hal ini sering menjadi permasalahan yang sampai saat ini masih mengemuka.

Padahal menurut Aher, pihaknya serius memberikan kemudahan pelayanan perizinan perumahan. Bahkan, katanya, tahun 2017 lalu, Provinsi Jawa Barat telah mendapatkan Penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai Pemerintah Daerah yang memberikan kemudahan pelayanan perizinan perumahan, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

"Pemprov Jabar dinilai telah berhasil dalam penyederhanaan prosedur perizinan perumahan. Izin yang semula selesai dalam tempo 14 hari kerja kini dapat disingkat menjadi 1-3 hari kerja saja," ungkap Aher.

Untuk lebih memperlancar urusan perumahan terjangkau yang layak huni ini, maka masyarakat perlu pro-aktif dalam gerakan bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, serta pengembang, untuk menyediakan hunian yang layak, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), berdasarkan data yang diperoleh di tahun 2015-2016, untuk  Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahera FLPP), Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai pemasok rumah subsidi terbesar, yakni 87.091 Unit.

Ketua DPW Perwiranusa Provinsi Jawa Barat, Yan Permana, menyebut membangun rumah untuk masyarakat dengan dukungan FLPP, merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan senagai anak bangsa. 

Maka membangun perumahan secara profesional, kredibel, fokus, dan konsisten menjadi pilar dalam membangun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berupaya malayani masyarakat yang membutuhkan properti sesuai dengan potensi dan kapasitas yang ada," katanya.

Yan juga menyatakan pihaknya akan turut andil pro-aktif dalam mempercepat program pemenuhan 'backlog housing' Nasional dengan mendukung program dan kebijakan pemerintah untuk terlibat secara kontekstual, proporsional, dan aplikatif dalam mewujudkan rumah yang layak, sehat, aman dengan harga terjangkau demi peningkatan kesejahteraan MBR

Pemprov Jabar Hibahkan Tanah Ke UIN Syarif Hidayatullah untuk Pendidikan

Mitrapolisi/

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghibahkan tanah seluas 10.035 meter persegi atau 1,0035 hektar kepada kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menandatangani dan menyerahkan langsung dokumen hibah kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Dede Rosyada, MA., di Gedung Pakuan, Jl. Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Kamis pagi (8/3/18).

                          

Tanah tersebut adalah milik Pemprov Jawa Barat yang terletak di Jalan Kerta Mukti No. 3, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saat ini, tanah tersebut sudah digunakan untuk Gedung Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, setinggi lima lantai.

"Pada hari ini, tentu diawali pembatalan perjanjian yang awal, pengajuan hibah, proses hibah. Alhamdulillah hari ini kita berhasil untuk memberikan hibah kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan baik dan selamat. Tentu kita berharap ini bermanfaat bagi UIN Jakarta, juga bagi pengembangan ilmu di sana," ujar Aher dalam sambutannya.

Aher pun berharap, penyerahan hibah ini menjadi bagian dari perhatian Pemprov Jawa Barat kepada dunia pendidikan. "Hibah ini untuk kepentingan pendidikan. Tentu kita berharap hibah ini bermanfaat bagi Civitas Akademika di UIN Jakarta, dan bagi generasi muda di UIN Jakarta, khususnya bagi yang belajar di Fisip UIN Jakarta," ungkap Aher.

Awalnya tanah tersebut berstatus pinjam-pakai atau BOT. Jadi, sebelumnya ada perjanjian antara Pemprov Jawa Barat dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang peminjaman lahan selama 30 tahun, sehingga setelah 30 tahun bangunan yang berada di atasnya akan menjadi milik Pemprov Jawa Barat.

"Lahannya itu memang awalnya pinjam-pakai atau dalam bahasa lainnya itu BOT. Perjanjian selama tiga puluh tahun. Tapi dengan kebaikan Pemda Jabar kemudian sebelum tiga puluh tahun dihibahkan (tanah) ke UIN Jakarta," kata Rektor.

"Alhamdulillah, terimakasih kepada Pemda Jabar yang telah menghibahkan lahan seluas satu hektar lebih untuk Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan harapan ini akan bermanfaat dan berpartisipasi mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa," paparnya.

Rektor juga menjelaskan bahwa ada sekitar 30% mahasiswa asal Jawa Barat bagian barat berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sementara saat ini, arus masuk calon mahasiswa baru asal Jabar ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah mulai terasa. Rektor mengatakan jumlah calon mahasiswa baru asal Jabar kedua terbanyak.

"Sekarang sudah menyalip ke posisi kedua di UIN Jakarta untuk arus masuk (mahasiswa) yang melakukan testingnya," tutur Rektor.

Aher Dorong Warga Jabar Untuk Lapor SPT

Mitrapolisi/ 

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mendorong warga Jabar untuk patuh pada pelaporan pajak. Saat ini, tingkat kepatuhan pajak masyarakat Jawa Barat masih di angka 62% pada 2017 lalu. Hal ini terungkap saat dirinya melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh orang pribadi melalui sistem pelaporan pajak elektronik atau e-Filing di Gedung Pakuan, Jl. Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Kamis pagi (8/3/18).

Didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat I Direktorat Jenderal Pajak Yoyok Satiotomo, Aher melaporkan SPT melalui gawai atau alat elektronik tablet. Untuk itu, pada kesempatan ini Aher mengajak kepada semua WP di Jawa Baat agar taat membayar dan melaporkan SPT Pajak, baik untuk perorangan maupun badan.

Menurut Aher, tata cara pelaporan dan pembayaran pajak saat ini sangat mudah dan murah karena bisa dilakukan melalui e-Filing, sehingga bisa dilakukan kapan pun dan dimana pun.

"Tinggal kesadaran warga negara ditingkatkan, bahwa mereka (WP) wajib membayar pajak. Dan pajak tersebut ternyata menjadi bagian penting untuk pembangunan bangsa kita ini," ungkap Aher.

"Oleh karena itu, saya atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak, menghimbau kepada seluruh Wajib Pajak di Jawa Barat, baik itu perorangan maupun badan untuk bayar pajak. Karena pembangunan kita ini dilakukan salah satunya dengan menggunakan anggaran dari pajak yang dibayar oleh warga negara," lanjutnya.

"Jadi, bayar pajak sama dengan mengamankan negara ini, sama dengan membangun negara ini, sama dengan menjamin negara ini untuk generasi masa depan. Itulah manfaat pajak," tutur Aher.

Untuk pelaporan SPT Pajak perorangan paling lambat dilakukan pada 31 Maret 2018. Sementara untuk badan pada 31 April 2018.

Sementara itu, Kepala Kanwil Jawa Barat I Direktorat Jenderal Pajak Yoyok Satiotomo mengungkapkan, bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Barat terhadap pajak pada 2017 mencapai 62% atau meningkat dari angka 53,77% (2016). WP Wajib SPT di Jawa Barat sebanyak 2,6 juta WP.

"Masih kurang patuh. Mereka (WP) ada yang sengaja menghindar, ada yang tidak tahu, ada juga yang mengecilkan pajak yang harus dibayar," ucap Yoyok.

Pada 2017, WP Terdaftar di Jawa Barat sebanyak 6.973.185 WP dan yang Wajib SPT sebanyak 3.093.124 WP. Sementara WP yang melakukan pelaporan sebanyak 1.092.712 WP (62%), serta WP yang melakukan pembayaran sebanyak 241.287 WP (3%).

Sementara pada 2016, WP Terdaftar di Jawa Barat sebanyak 6.077.349 WP, Wajib SPT sebanyak 3.713.935 WP (59%), WP Lapor sebanyak 1.996.971 WP (53,77%), dan WP Bayar sebanyak 223.992 WP (4%).

Upaya yang dilakukan Kanwil Jawa Barat 1 Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak sejauh ini, yaitu sosialisasi kepada WP terutama untuk badan usaha. "Saya sudah keliling ke Wilayah Jawa Barat I untuk menggugah kesadarannya pengusaha terutama. Tapi yang paling banyak juga orang pribadi," lanjut Yoyok.

Target yang ditetapkan oleh Kanwil Jabar 1 Direktorat Jenderal Pajak pada 2018 ini untuk pengisian SPT minimal 75% dari jumlah WP SPT. "Kami harapkan akan meningkat, karena pajak ini tulang punggung berjalannya Provinsi Jawa Barat ini," tukas Yoyok.

Berdadarkan profil APBD Provinsi Jawa Barat TA 2017, pendapatan sebesar Rp 30,5 Triliun, sementara PAD yang masuk Rp 16,5 Triliun, sehingga sisa pendapatannya berasal dari pajak atau sekitar Rp 13,9 Triliun dalam bentuk Dana Perimbangan.

"Peran kita (pajak) ini sangat penting, sangat dominan. Dan kalau kita gabung dengan kabupaten/kota (di Jabar), itu (pendapatan) jauh lebih dominan kita. Terus pendapatan gabungan 2017 (kabupaten/kota) Rp 108 Triliun, PAD Rp 35 Triliun lebih, Dana Perimbangannya Rp 60 Triliun lebih," papar Yoyok.

"Jadi, tolong masyarakat juga mengawasi belanjanya, kalau kami (pengawasan) dari pendapatannya. Nah, belanjanya buat apa. Misalnya, di kabupaten/kota lebih banyak untuk gaji pegawai, nah itu ada masalah. Harusnya kan semaksimal mungkin untuk pembangunan daerah tersebut," pungkasnya.

Yoyok menambahkan, bagi WP yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi bisa berupa pemanggilan untuk pemeriksaan, hingga penyidikan apabila ada indikasi pidana.

Aher Dorong Warga Jabar Untuk Lapor SPT

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mendorong warga Jabar untuk patuh pada pelaporan pajak. Saat ini, tingkat kepatuhan pajak masyarakat Jawa Barat masih di angka 62% pada 2017 lalu. Hal ini terungkap saat dirinya melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh orang pribadi melalui sistem pelaporan pajak elektronik atau e-Filing di Gedung Pakuan, Jl. Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Kamis pagi (8/3/18).

Didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat I Direktorat Jenderal Pajak Yoyok Satiotomo, Aher melaporkan SPT melalui gawai atau alat elektronik tablet. Untuk itu, pada kesempatan ini Aher mengajak kepada semua WP di Jawa Baat agar taat membayar dan melaporkan SPT Pajak, baik untuk perorangan maupun badan.

Menurut Aher, tata cara pelaporan dan pembayaran pajak saat ini sangat mudah dan murah karena bisa dilakukan melalui e-Filing, sehingga bisa dilakukan kapan pun dan dimana pun.

"Tinggal kesadaran warga negara ditingkatkan, bahwa mereka (WP) wajib membayar pajak. Dan pajak tersebut ternyata menjadi bagian penting untuk pembangunan bangsa kita ini," ungkap Aher.

"Oleh karena itu, saya atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak, menghimbau kepada seluruh Wajib Pajak di Jawa Barat, baik itu perorangan maupun badan untuk bayar pajak. Karena pembangunan kita ini dilakukan salah satunya dengan menggunakan anggaran dari pajak yang dibayar oleh warga negara," lanjutnya.

"Jadi, bayar pajak sama dengan mengamankan negara ini, sama dengan membangun negara ini, sama dengan menjamin negara ini untuk generasi masa depan. Itulah manfaat pajak," tutur Aher.

Untuk pelaporan SPT Pajak perorangan paling lambat dilakukan pada 31 Maret 2018. Sementara untuk badan pada 31 April 2018.

Sementara itu, Kepala Kanwil Jawa Barat I Direktorat Jenderal Pajak Yoyok Satiotomo mengungkapkan, bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Barat terhadap pajak pada 2017 mencapai 62% atau meningkat dari angka 53,77% (2016). WP Wajib SPT di Jawa Barat sebanyak 2,6 juta WP.

"Masih kurang patuh. Mereka (WP) ada yang sengaja menghindar, ada yang tidak tahu, ada juga yang mengecilkan pajak yang harus dibayar," ucap Yoyok.

Pada 2017, WP Terdaftar di Jawa Barat sebanyak 6.973.185 WP dan yang Wajib SPT sebanyak 3.093.124 WP. Sementara WP yang melakukan pelaporan sebanyak 1.092.712 WP (62%), serta WP yang melakukan pembayaran sebanyak 241.287 WP (3%).

Sementara pada 2016, WP Terdaftar di Jawa Barat sebanyak 6.077.349 WP, Wajib SPT sebanyak 3.713.935 WP (59%), WP Lapor sebanyak 1.996.971 WP (53,77%), dan WP Bayar sebanyak 223.992 WP (4%).

Upaya yang dilakukan Kanwil Jawa Barat 1 Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak sejauh ini, yaitu sosialisasi kepada WP terutama untuk badan usaha. "Saya sudah keliling ke Wilayah Jawa Barat I untuk menggugah kesadarannya pengusaha terutama. Tapi yang paling banyak juga orang pribadi," lanjut Yoyok.

Target yang ditetapkan oleh Kanwil Jabar 1 Direktorat Jenderal Pajak pada 2018 ini untuk pengisian SPT minimal 75% dari jumlah WP SPT. "Kami harapkan akan meningkat, karena pajak ini tulang punggung berjalannya Provinsi Jawa Barat ini," tukas Yoyok.

Berdadarkan profil APBD Provinsi Jawa Barat TA 2017, pendapatan sebesar Rp 30,5 Triliun, sementara PAD yang masuk Rp 16,5 Triliun, sehingga sisa pendapatannya berasal dari pajak atau sekitar Rp 13,9 Triliun dalam bentuk Dana Perimbangan.

"Peran kita (pajak) ini sangat penting, sangat dominan. Dan kalau kita gabung dengan kabupaten/kota (di Jabar), itu (pendapatan) jauh lebih dominan kita. Terus pendapatan gabungan 2017 (kabupaten/kota) Rp 108 Triliun, PAD Rp 35 Triliun lebih, Dana Perimbangannya Rp 60 Triliun lebih," papar Yoyok.

"Jadi, tolong masyarakat juga mengawasi belanjanya, kalau kami (pengawasan) dari pendapatannya. Nah, belanjanya buat apa. Misalnya, di kabupaten/kota lebih banyak untuk gaji pegawai, nah itu ada masalah. Harusnya kan semaksimal mungkin untuk pembangunan daerah tersebut," pungkasnya.

Yoyok menambahkan, bagi WP yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi bisa berupa pemanggilan untuk pemeriksaan, hingga penyidikan apabila ada indikasi pidana.