Pj. Gubernur: Seluruh Pejabat Eselon Pemda Provinsi Jabar Harus Kompak!

Mitrapolisi/ 

BANDUNG - Penjabat Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan menghadiri pengajian rutin para Pejabat Eselon di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan kali pertama bagi Iriawan bertatap muka langsung dengan seluruh jajaran Pejabat Eselon di Jawa Barat.

Pengajian rutin berlangsung setelah Shalat Shubuh berjamaah di Masjid Al Muttaqin Gedung Sate, Jl. Diponegoro Kota Bandung, Senin pagi (25/6/28). Pada kesempatan ini, Iriawan meminta agar semua Pejabat Eselon kompak dan bisa mendukungnya dalam bekerja.

"Ini yang pertama kali bagi saya (bertemu seluruh Pejabat Eselon Pemda Provinsi Jawa Barat) setelah saya dilantik menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat oleh Mendagri (Menteri Dalam Negeri RI) atas nama Presiden RI," ujar Iriawan dalam arahannya saat menghadiri pengajian rutin.

Iriawan mengatakan, bahwa dirinya tidak memiliki tujuan tertentu berada di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat saat ini. Menjadi Penjabat Gubernur adalah amanah yang diberikan oleh negara kepadanya.

"Mari kita kerjasama bekerja di Pemda Provinsi Jabar ini. Saya berada di sini (Pemda Prov. Jabar) tidak ada tujuan lain, Saya tidak ada beban, Saya tidak ada pamrih kepada siapa pun," kata Iriawan.

Kata pria yang lebih dikenal dengan panggilan Kang Iwan Bule ini, dia ingin memanfaatkan waktu singkat selama menjadi Pj. Gubernur Jawa Barat secara maksimal. Iriawan ingin keberadaan dirinya di Jawa Barat bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk itu, Iriawan minta kepada seluruh pejabat yang ada di Pemda Provinsi Jawa Barat kompak dan bisa mendukungnya dalam bekerja. "Saya ingin waktu yang singkat ini (selama menjadi Pj. Gub.) yang saya kerjakan bermanfaat bagi rakyat Jawa Barat di semua sektor. Kita sama-sama, karena Saya tidak bisa bekerja sendiri tentu didukung oleh semua pejabat yang ada," tutur Iriawan.

"Doakan saya, semoga dalam amanah ini saya bisa dan diberikan berkah, sukses, kemudian tidak ada hambatan. Kita harus kompak selalu bapak/ibu pejabat sekalian, kita ini keluarga besar Pemda Provinsi Jawa Barat," pintanya.

Halal Bihalal Pertama, Pj. Gubernur Jabar: Saya Tidak Merasa Sendirian

Mitrapolis/BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melangsungkan acara Silaturahim dan Halal Hihalal Idul Fitri 1439 H di Parkir Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin pagi (25/06/2018).

Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan mengaku dirinya sangat bersyukur dapat merasakan momen hari raya di tengah-tengah pimpinan daerah se-Jabar yang hadir. Baginya, ini merupakan suatu catatan sejarahnya sebagai salah satu putra daerah yang besar di tanah Pasundan. Dengan telah mengenal kultur budaya Jabar, Iriawan mengungkapkan bahwa ia akan memegang teguh amanat sebagai pemimpin Jabar.

"Ini suatu catatan sejarah untuk saya. Berada di tanah kelahiran dan juga tanah kebesaran saya, akan saya pegang amanat yang diberikan Gusti Allah melalui Presiden dan Mendagri," ucap Iriawan dalam sambutannya.

"Sebagai putra daerah yang besar di Jabar, tentunya saya sangat mengenal kultur budaya Jawa Barat," tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dirinya akan mampu memimpin Jawa Barat dengan baik meskipun hanya dalam waktu sekitar tiga bulan saja. Hal itu, katanya, karena ia sama sekali tidak merasa sendirian. Selain mendapat banyak dukungan, Iriawan juga menyebutkan bahwa kultur orang Sunda adalah santun dan teguh pada prinsip.

"Saya optimis, meskipun dalam kurun waktu tiga bulan lebih, (saya) bisa memimpin Jawa Barat, karena saya tidak merasa sendirian," kata Iriawan.

"Kita tahu orang Sunda itu orangnya santun, namun masyarakat Jabar juga teguh pada prinsip, tidak akan gentar menghadapi permasalahan yang ada," lanjutnya.

Tampak hadir mengikuti silaturahim Gubernur Jabar periode 2008-2018 Ahmad Heryawan didampingi istrinya Netty Prasetiyani Heryawan, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, Walikota Banjar Ade Uu Sukaesih, Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari, Wakil Bupati Bandung Gungun Gunawan, Wakil Walikota Banjar Darmadji Prawirasetia, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, Plt. Bupati Subang Ating Rusnatimm, Pj. Walikota Cimahi M Taufiq Budi Santoso, Pj. Walikota Sukabumi Dadi Iskandar, Pj. Sekda Kota Bandung Dadang Supriatna, Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, Sekda Kota Cirebon Asep Dedi, serta Pj. Sekda Kabupaten Garut Uu Saepudin. 

Iwa Karniwa Hadiri Silaturrahmi Dengan PGMI Jawa Barat

Mitrapolisi/

Demi menjalin silaturrahmi di bulan Syawal, banyak masyarakat yang melakukan kegiatan halal bihalal salah satunya adalah Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa.

Kegiatan silaturrahmi yang digelar di Mesjid Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Bandung ini, dihadiri oleh sejumlah pengurus inti Pekumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI).

"Indahnya silaturrahmi Halal Bihalal 1 Syawal 1439 H di Pusdai dengan pengurus inti Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia se-Jawa Barat," ucap Iwa. Senin (25/06).

Acara tersebut merupakan salah satu agenda yang selalu dilaksanakan beberapa tahun belakangan ini pasca lebaran. Tujuannya, dengan kembali berkumpul setelah satu bulan puasa kemarin jarang bertemu.

"Acara halal bihalal ini kita lakukan di tiap chapter, agar keakraban antar chapter kita semakin solid, biarpun dengan cara sederhana namun syarat makna," tandasnya.

Kabag RT Pemprov Jabar Bantah Ada Penggeledahan

Mitrapolisi/

Kabag RT Pemprov Jabar Bantah Ada Penggeledahan

BANDUNG - Kepala Bagian Rumah Tangga (RT) Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat Dedi Apendi membantah adanya penggeledahan yang dilakukan di rumah dinas mantan Wagub Deddy Mizwar.

Rumah dinas Wagub sudah diserahterimakan kepada Biro Umum pada 14 Februari 2018 dengan berita acara serah terima Nomor Surat: 032/04/Um. Sejak itu, rumah dinas tersebut kembali dalam penguasaan Pemda Provinsi Jawa Barat.

“Masa disebut menggeledah jika aset yang dikelola sendiri oleh Pemprov (Jabar)? Yang terjadi sebenarnya adalah saya melaporkan kepada Penjabat Gubernur dan mengajak beliau melakukan peninjauan terhadap sebelas aset yang dikelola Bagian Rumah Tangga pada Kamis lalu. Salah satunya adalah rumah dinas untuk wakil gubernur mendatang,” ujar Dedi Apendi yang akrab disapa Depen ini kepada wartawan, Sabtu malam (23/6/18).

Pernyataan Depen ini menyanggah pemberitaan yang beredar bahwa Pj. Gubernur Jabar H. Mochamad Iriawan melakukan penggeledahan ke rumah dinas Wagub Jabar Deddy Mizwar.

Depen menjelaskan, peninjauan dilakukan ke sebelas titik aset yang dikelola Biro Umum Pemda Provinsi Jabar, diantaranya Lapangan Gazibu, Gelora Saparua, Gedung Sate, rumah dinas gubernur, rumas dinas wakil gubernur, dan aset Pemda Provinsi Jabar lainnya.

"Saya harus melaporkan kepada beliau, karena kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah," tuturnya.

Hal itu, lanjut Depen, sesuai PP No. 27/2014 dan Permendagri No. 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Depen juga mengungkapkan bahwa sejak 14 Februari 2018, Deddy Mizwar telah menyerahterimakan barang-barang inventaris yang digunakannya selama bertugas sebagai wakil gubernur. Barang inventaris yang diserahterimakan seperti kendaraan dan rumah dinas yang selama ini digunakannya.

“Itu artinya sejak tanggal 14 Februari (2018), rumah dinas Pak Deddy Mizwar sudah diserahterimakan ke Biro Umum Pemda Provinsi Jabar," tukas Depen.

"Saya sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum adalah pengguna barang. Saya laporkan pada Pj. Gubernur tentang barang yang saya kelola karena beliau adalah penguasa pengelolaan barang milik daerah," pungkasnya.

Pj Gubernur Jabar M. Iriawan Tinjau BIJB Kertajati

Mitrapolisi/ 

KAB. MAJALENGKA - Penjabat Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan meninjau secara langsung Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, Sabtu (23/6/18).

Iriawan bersama para pejabat terkait tiba di Terminal Kedatangan Domestik BIJB Kertajati sekitar Pukul 12.40 WIB. Iriawan diterima langsung oleh Bupati Majalengka Sutrisno dan Direktur Keuangan dan Umum PT BIJB Muhamad Singgih.

Tak menunggu lama, Pj. Gubernur langsung meninjau fasilitas bandara di area keberangkatan internasional, seperti ruang imigrasi dan ruang tunggu, serta pintu gerbang keberangkatan dan toilet. Hal ini terkait kesiapan BIJB Kertajati untuk rute penerbangan internasional, yaitu pemberangkatan haji.

"Saya mengunjungi (Bandara) Kertajati hari ini untuk memastikan bagaimana perkembangan atau percepatan yang ada disini (BIJB), sehingga nantinya sesuai dengan harapan Pak Presiden untuk segera dipakai, baik itu untuk jalur domestik maupun internasional," ujar Iriawan.

Iriawan mengungkapkan bahwa pihaknya bersama para pihak terkait akan mendiskusikan lebih lanjut terkait penggunaan BIJB untuk pemberangkatan haji. Hal itu, kata Iriawan perlu koordinasi, seperti dengan pihak imigrasi dan Kementerian Agama.

"Ini yang akan kita diskusikan bersama, karena memerlukan beberapa percepatan baik itu koordinasi dengan imigrasi, Kementerian Agama, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya akan lihat semuanya," tutur Iriawan.

Apabila BIJB Kertajati bisa memberangkatkan calon jemaah haji tahun ini, kloter (kelompok terbang) pertama akan diberangkatkan pada 17 Juli 2018 mendatang. "Masih ada waktu, kloter pertama tanggal 17 Juli (2018). Oleh sebab itu, masih ada dua minggu untuk mempersiapkan, kami perlu koordinasi nanti," tukas Iriawan.

"Yang jelas keinginan kita bersama-sama rakyat Jawa Barat ingin bisa kloter haji berangkat dari sini (BIJB Kertajati). Karena memang itu harapan dari pimpinan negara kita," ungkap Iriawan.

"Oleh sebab itu, kami sekarang kerjasama dengan pejabat terkait agar bisa menindaklanjuti apa yang diinginkan rakyat Jawa Barat. Nanti akan bangga saudara kita yang ada di sekitar sini bisa berangkat (haji) dari Kertajati," pungkasnya.

, Iriawan Kunjungi Press Room di Gedung Sate

Mitrapolisi/ 

BANDUNG - Memulai aktivitasnya sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, M Iriawan menyempatkan diri menyambangi ruangan pers (press room) tempat berkumpulnya para wartawan kelompok kerja (Pokja) Gedung Sate, Kamis (21/06/2018).

Turut mendampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Prov. Jabar, Sonny S Adisudarma dan Kepala Bagian Humas Pemprov Jabar, Azis Zulficar,  Iriawan bersilaturahmi dengan para wartawan di ruangan yang terletak di samping Aula Barat Gedung Sate itu.

Perbincangan hangat disisipi candaan-candaan ringan dilakukan Iriawan dengan para wartawan Pokja Gedung Sate yang diketuai oleh Agus Hermawan itu. Menurut Agus, wartawan Pokja Gedung Sate seluruhnya berjumlah 76 orang namun tak semua hadir karena kesibukan peliputan masing-masing. Agus pun memperkenalkan satu-satu persatu wartawan berikut medianya.

Kabiro Humas dan Protokol, Sonny adisudarma berharap, momentum pertemuan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh wartawan untuk menggali informasi yang lebih dalam tentang sosok Pj Gubernur M Iriawan.

"Mari teman-teman wartawan kita manfaatkan kita gali informasi tentang sosok dan program-program kedepan Penjabat Gubernur ini," kata Sonny.

Iriawan lbh jauh mengungkapkan, kunjungannya ke 'markas' Pokja wartawan Gedung Sate ini dimaksudkan untuk bersilaturahmi dan menjalin kedekatan dengan para wartawan. Ia mengatakan, sejak menjabat Kapolda di beberapa daerah dirinya selalu dekat dan menjalin mitra dengan media.

"Ya ini silaturahmi dalam rangka idul fitri dan kita bisa berkenalan, dari dulu sejak Kapolda saya selalu dekat dengan wartawan," ujar Iriawan.

Iriawan menyadari kehadiran media sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Selain sebagai kontrol sosial, media juga berperan penting menyebarkan informasi tentang pembangunan dan kondisi di Jabar.

"Semua kegiatan dan program pembangunan kita siapa lagi yang bisa menyampaikan kepada masyarakat selain kawan-kawan wartawan," tuturnya.

Ia berharap, media khususnya wartawan Pokja Gedung Sate terus menyampaikan informasi dengan cepat dan akurat kepada masyarakat. Iriawan juga meminta saran dan masukannya kepada wartawan mengenai program-program yang sedang dijalankannya.

"Temen-temen wartawan ini yang bantu kita ya jadi penting sekali peran dari wartawan. Tentu semua program ingin sukses saya harap wartawan membantu saya memberitakan. Saya minta masukan juga apa yang harus saya perbuat, langkah yang baik untuk jabar ini," harap Iriawan.

"Dalam 3 bulan saya menjabat ini program tentu banyak khususnya Pilkada dan Asian Games karena itu saya ingin media turut memberitakan," tambah Iriawan.

Iwa Pantau Arus Mudik Lebaran 2018

Mitrapolisi/ 

BANDUNG - Arus kendaraan selama mudik di jalur Pantura, Tengah dan Selatan mengalami penurunan. Hal yang sama terjadi pada tingkat kecelakaan. Hal itu berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) Prov. Jawa Barat terkait hasil evaluasi dan perbandingan arus mudik satu tahun terakhir. 

Total warga yang melintas dari H-7 tahun 2017, untuk Jalur Pantura 1.145818 jiwa, Jalur Tengah 42.423 jiwa dan Jalur Selatan 890.999 jiwa. Sementara untuk kendaraan yang melintas berjumlah 1.220.386 unit motor dan 1.242.454 unit mobil.  Untuk tahun 2018, di momen yang sama, warga yang melintas di jalur Pantura sebanyak 1.182.294 jiwa, Jalur Tengah 37.0762 dan Jalur Selatan sebanyak 76.9707 jiwa. Sementara kendaraan roda dua sebanyak 95.387 unit dan roda empay 1.430.136 unit. 

Sekretaris Daerah Prov. Jawa Barat, Iwa Karniwa, mengatakan ada penurunan kendaraan yang melintas di tiga jalur tersebut sebanyak empat persen dibanding tahun lalu. Masih berdasarkan data yang sama, data kecelakaan pada H-1 tahun 2017 terjadi 8 kecelakaan lalu lintas. Dalam peristiwa itu, enam orang meninggal dunia, tiga luka berat dan luka ringan 17. Adapun  total kerugian sebesar Rp 20 miliar. 

Sedangkan untuk H+1 di tahun yang sama ada empat kecelakaan. Dua orang diantaranya meninggal dunia, empat luka ringan kerugian Rp 7.7 juta. Pada h+2, ada tiga kecelakaan. Tahun 2018, di H-1 Iwa menyebut tidak ada kecelakaan. Sedangkan H+1 ada satu kecelakaan, satu orang meninggal, satu luka berat dan kerugian 500 ribu. H+2 ada 3 kecelakaan, tiga orang meninggal, satu luka berat dan enam luka ringan. Total kerugian Rp 27.5 juta.  "Secara keseluruhan ada penurunan signifikan dari kemacetan maupun kecelakaan dan korban," ujar Iwa saat dihubungi, Selasa (19/6/2018).

Arus Balik

Dinas Perhubungan Prov. Jabar juga melansir perbandingan kepadatan kendaraan arus balik yang terjadi di tiga jalur utama, yakni Pantura, Tengah dan Selatan, antara tahun ini dan tahun lalu. 

Di tahun 2017, warga yang melakukan arus balik pada h+1 di jalur Pantura sebanyak 60.827 jiwa, di jalur tengah 34.127 jiwa dan Jalur Selatan 58.921 jiwa dengan total kendaraan motor sebanyak 66.565 unit dan mobil sebanyak 87.310 unit.  Sesangkan pada H+2, warga yang melintas di Jalur Pantura sebanyak 99.039 jiwa, Jalur Tengah 54.351 jiwa dan selatan 96.403 jiwa dengan total kendaraan roda dua 119.223 unit dan mobil 130.570 unit. 

Tahun 2018, pada H+1 warga yang melintas di Jalur Pantura sebanyak 124.412 jiwa, Jalur Tengah 42.826 jiwa dan Jalur Selatan 88.283 jiwa dengan total kendaraan yang melintas 119.021unit roda dua dan 136.540 unit roda empat.  Sedangkan di H+2, warga yang melintas di Jalur Pantura sebanhak 131.683 jiwa, jalur Tengah 43.360 jiwa dan Jalur Selatan 105.509 jiwa dengan total kendaraan roda dua sebanyak 104.308 unit dan roda empat sebanyak 175.530 unit. 

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan bahwa berdasarkan data dari dishub Jabar tersebut, di H+1 terjadi peningkatan arus kendaraan sebesar 66 persen. Sedangkan pada h+2 terjadi peningkatan sebesar 12 persen. 

Lebih lanjut Iwa mengatakan bahwa jalur tengah dan selatan mulai berkurang. Masyarakat memiliki kecenderungan melintasi Jalur Pantura. Ia menilai hal itu tidak terlepas dari fasilitas jalan trans jawa yang sudah mulai terkoneksi meski belum 100 persen. 

Melihat trend mudik yang diklaim kebih baik, Pemprov Jabar terpacu untuk segera melelang rencana pembangunan jalan tol Gede Bage-Majalaya-Tasik-Banjar yang panjangnya 106-110 km. Hal ini akan segera didiskusikan dengan pihak Badan Pengatur Jalan Tol.  "Jika di jalur tengah dan selatan konektivitasnya bisa ditingkatkan, mudik akan terbagi dan arus lalin tidak akan padat," imbuhnya.

"Tapi ini harus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Kalau terealisasi, jalur Selatan akan mempunyai sarana yang memadai untuk dilalui pemudik secara cepat dan nyaman," tambahnya.

Pj. Gub Jabar M. Iriawan dilantik Mendagri di Gedung Merdeka

Mitrapolisi/

Bandung - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo resmi melantik Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, di Gedung Merdeka, Senin (18/6/2018).

Pelantikan M Iriawan tersebut sesuai dengan surat Keputusan Presiden Nomor 106/P/2018 tentang pemberhentian dengan hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar periode 2013-2018 dan pengangkatan Pj Gubernur.

Proses pelantikan sendiri dimulai sekitar pukul 10.15 WIB. Prosesi pelantikan dipimpin secara langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Dalam pelantikan ini M Iriawan terlihat gagah menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU).

"Sebelum saya mengambil sumpah jabatan, apalah saudara Komjen Pol M Iriawan bersedia dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat," tanya Tjahjo.

Dengan lantang M Iriawan menyatakan siap untuk diambil sumpah dan dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar. "Siap," jawa Iriawan.

Kemudian Tjahjo mengambil sumpah jabatan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 106/P/2018 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2013-2018 dan pengangkatan Pj Gubernur Jabar.

Setelah pengambilan sumpah, proses pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan fakta integritas. Setelah itu ditutup dengan penyematan tanda pangkat.

Dalam kata-kata pelantikannya, Tjahjo yakin M Iriawan mampu menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur Jabar dengan baik. Dia juga mengucapkan selamat kepada Iriawan.

"Saya percaya anda akan menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai Penjabat Gubernur," ujarnya.

Prosesi pelantikan berjalan begktu khidmat. Sejumlah tamu undangan mulai dari anggota DPD dan DPR RI dapil Jabar, Mantan Gubernur Jabar, Anggota DPRD Jabar, kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan tamu undangan lainnya hadir dalam pelantikan tersebut.

Harmoni Budaya Jawa-Sunda, Kini Ada Jalan Majapahit & Hayam Wuruk di Kota Bandung

Mitrapolisi/

BANDUNG – Penetapan nama Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk di Kota Bandung, Jawa Barat menjadi pertanda baiknya hubungan antara masyarakat Suku Jawa dan Sunda. Rekonsiliasi ini menjadi catatan sejarah bagi suku terbesar pertama dan kedua di Nusantara tersebut.

"Putri Raja memakai mahkota, kilaunya menawan mata, Harmoni Budaya Jawa-Sunda bukti kebhinekaan Indonesia," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dalam pantunnya mengawali sambutan di acara pembukaan Harmoni Budaya Jawa-Sunda 2018, serta peresmian Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk yang berlangsung di Jl. Diponegoro Kota Bandung, Jumat (11/5/18).

"Berwisata ke Kota Surabaya, pulangnya mampir di Yogyakarta, mari kita lakukan rekonsiliasi budaya, untuk kemajuan bangsa tercinta," tambahnya.

Peristiwa Perang Bubat pada 1357 lalu, secara emosi mengganggu hubungan suku Jawa dan Sunda. Namun, hal itu masih perlu dibuktikan karena ada kecurigaan pada zaman Kolonial suku Sunda dan Jawa sengaja dibenturkan dengan cerita Perang Bubat.

Aher mengatakan, penamaan jalan tersebut menjadi langkah awal rekonsiliasi antara Sunda dan Jawa. Ini merupakan langkah konkrit anak bangsa untuk semakin memperkuat harmonisnya kebhinekaan di NKRI.

"Kebhinekaan dari suku bangsa terbesar kesatu dan kedua yang ada di NKRI, yaitu Jawa dan Sunda," ujar Aher.

Perang Bubat, kata Aher merupakan peristiwa lama yang patut dikenang dan menjadi bagian dari sejarah. Aher mengajak masyarakat untuk mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi di masa lalu ini

"Ini adalah sejarah baru dan titik baru untuk menatap masa depan yang lebih baik," kata Aher.

"Mari kita bangun masa depan kita yang baik secara bersama-sama lewat rekonsiliasi budaya Sunda-Jawa dan Jawa-Sunda pada hari ini," ajaknya.

Rekonsiliasi budaya melalui simbol penamaan jalan ini, awalnya diinisiasi oleh Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pada 3 Oktober 2017 lalu, secara resmi nama Jalan Pajajaran dan Jalan Prabu Siliwangi ada di Yogyakarta. Untuk melanjutkan rekonsiliasi ini, pada 6 Maret 2018 diresmikan pula nama Jalan Sunda dan Jalan Prabu Siliwangi di Kota Surabaya, Jawa Timur.

“Dan hari ini adalah gong dari rekonsiliasi budaya Jawa-Sunda, Sunda-Jawa. Kita resmikan nama Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk di Kota Bandung, Jawa Barat,” tutur Aher dalam sambutan.

Kegiatan Harmoni Budaya Jawa-Sunda disambut baik oleh Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Gubernur DI Yogyakarta yang diwakili Wakil Gubernur DI Yogyakarta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X menganggap, acara harmoni budaya memiliki nilai penting untuk meningkatkan promosi potensi budaya daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakara kepada masyarakat luas.

Yogyakarta berharap kegiatan harmoni budaya bisa memupuk, membudayakan, serta menumbuhkan adat budaya dan seni yang ada di daerah. Selain itu, harmonisasi ini bisa membangkitkan kembali nilai budaya lokal.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang juga hadir pada kesempatan ini mengatakan, bahwa masyarakat Jawa Timur ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama 661 tahun. Karena menurutnya, hal itu bisa menjadi contoh bahwa penyelesaian budaya adalah penyelesaian yang paling baik diantara cara penyelesaian yang lain.

“Budaya bisa membersihkan kekotoran-kekotoran yang ada,” ujar Pakde Karwo, sebutan akrab Gubernur Jatim tersebut.

“Masyarakat Jawa Timur ingin mengakhiri permasalahan yang selama 661 tahun. Kemudian menjadi hal baru dan menjadi satu contoh bahwa penyelesaian budaya yang paling baik diantara penyelesain  lain. Yang bisa menghaluskan barang kasar dan bisa menjernihkan barang-barang kotor,” jelasnya.

Jalan Majapahit Kota Bandung terletak di sisi barat Lapangan Gasibu. Sementara Jalan Hayam Wuruk mengganti nama Jalan Cimandiri yang ada di sisi barat Gedung Sate. Selain itu, pada kesempatan ini diresmikan pula nama Jalan Citaresmi yang mengganti nama Jalan Pusdai di depan Masjid Pusdai Kota Bandung.

Nama Majapahit sendiri merupakan nama sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar 1923-1500. Puncak kejayaan kerajaan ini menguasai wilayah luas di Nusantara pada masa Hayam Wuruk.

Sementara Hayam Wuruk adalah raja keempat dari Kerajaan Majapahit pada 1350-1389. Raja ini bergelar Maharaja Sri Rajasanagara. Di bawah pemerintahannya Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan. Hayam Wuruk yang lahir pada 1334 memiliki arti "Ayam yang terpelajar

Solat Iedul Fitiri 2018 Tingkat Jabar di Lapang Gasibu

Mitrapolisi/ BANDUNG-Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Salat Id 1 Syawal 1439 H di Lapangan Gasibu Bandung pukul 06.00 WIB.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Barat Sonny S Adisudarma mengatakan sebagai khatib akan hadir Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M. Si.

“Untuk Imam salat Id insyaallah akan menghadirkan Kh Ma'mun Abdurrohman S.pdi, Pimpinan Pesantren Al-Qur'aaniyyah yang juga Imam Masjid Agung,” ujarnya di Bandung, Senin, 11 Juni 2018.

“Ini juga sekaligus undangan terbuka bagi kaum muslimin warga Jawa Barat untuk melaksanakan salat Id di Lapangan Gasibu," ujarnya.

Adapun untuk titik parkir kendaraan, dia menjelaskan, pihaknya menyediakan tiga tempat. Yaitu di area parkir Gedung Sate, Gedung DPRD dan di area parkir Pusdai Jabar.

Dia menuturkan, kesempatan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk bersilaturahim dengan Ahmad Heryawan (Aher) yang melepas jabatan Gubernur Jawa Barat per tanggal 13 Juni 2018.

“Silakan warga jika ingin bertemu dan bersilaturahim dengan Pak Aher, di Idul Fitri pertama beliau pascapurna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat,” tutur Sonny.

Sekda Iwa Karniwa Jadi Plh Gubernur Jabar

Mitrapolisi/BANDUNG—Pemerintah Pusat resmi menunjuk Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menjadi Pelaksana Tugas Sehari-hari  (Plh) Gubernur Jabar selepas Ahmad Heryawan meletakan jabatan 13 Juni mendatang.

Penunjukan Iwa sebagai Plh berdasar pada radiogram Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan bernomor 121.32/3694/Sj Jumat (8/6/18) terkait berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar per 13 juni.

Dalam telegram tersebut Mendagri Tjahjo Kumolo memaparkan berdasarkan pasal 131 ayat (4) PP no 49 tahun 2008. “Ditegaskan bahwa jika terjadi kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah,” katanya.

Karena itu hingga penjabat Gubernur Jabar definitif dilantik, guna menghindari kekosongan Sekda Jabar Iwa Karniwa akan menjalankan tugas harian gubernur Jabar.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan penunjukan Iwa sebagai Plh Gubernur otomatis dilakukan Mendagri sepanjang belum adanya nama Penjabat Gubernur Jabar yang pasti. “Otomatis Pak Iwa menjadi Plh terlebih dahulu,” katanya.

Sekda Iwa Karniwa sendiri memastikan sesuai Surat Mendagri siap memangku jabatan Plh Gubernur Jabar menggantikan Ahmad Heryawan.

Meski urung menggelar pelantikan penjabat gubernur pada Rabu, 13 Juni nanti dirinya akan mendapat penyerahan memori jabatan dari Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. “Acaranya Rabu 13 Juni sore, seluruh eselon II dan III dalam surat undangan sudah diminta untuk hadir,” katanya, Minggu (10/6/18).

Terkait informasi penjabat gubernur sendiri, Sekda memastikan nama definitif menjadi kewenangan dari Presiden Joko Widodo. Meski demikian, pihaknya memastikan sudah mempersiapkan segala keperluan pelantikan manakala nama Pj Gubernur Jabar sudah ditetapkan.

“Soal nama itu sudah kewenangan Pak Presiden, prinsipnya Pemprov Jabar tetap akan mempersiapkan acara pelantikan sambil menunggu penjabat gubernur definitif diputuskan,” jelas Sekda.

Berdasarkan Surat Penegasan Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang Dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bernomor surat 270/720/OTDA, Pelaksana Tugas Sehari-hari adalah Sekretaris Daerah yang melaksanakan tugas rutin pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personil, dan aspek perizinan serta kebijakan strategis lainnya.

Hal ini selaras dengan amanat Pasal 65 ayat (6) UU No. 23 Thn. 2014. Masa tugas sebagai Plh. Kepala Daerah berakhir terhitung sejak pengukuhan penugasan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah atau pelantikan Pejabat (Pj) Kepala Daerah.

Jabar Kembali Gelar Penghargaan Bagi Kab/Kota Ramah Investasi 2018

Mitrapolisi/

BANDUNG-- Pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Provinsi Jawa Barat kembali mengapresiasi Pemerintah Kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan urusan bidang Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Penghargaan ini diberikan, khususnya terhadap pelayanan bagi perusahaan PMA/PMDN yang ada di daerah, sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif bagi para penanam modal dalam bentuk keamanan, kenyamanan dan pelayanan penanaman modal.

Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Eddy M Nasution yang mewakili Gubernur Jabar mengatakan apresiasi juga diberikan kepada perusahaan PMA/PMDN, yang diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan minat, serta kegairahan berinvestasi, peningkatan kepatuhan para penanam modal, yang dalam perkembangannya memberikan dampak makrosebagaimana tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

“Pelaksanaan kebijakan penanaman modal, sudah semestinya disesuaikan untuk menciptakan daya saing daerah, yang mendorong perekonomian nasional menuju ekonomi global, oleh karena itu, di butuhkan komitmen para pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan sistem dan kemampuan, proses, serta layanan,” paparnya dalam sambutan resmi yang didapat Humas Jabar, Kamis (7/6/2018).

 Untuk dapat bersaing secara global, keunggulan komparatif di ubah menjadi keunggulan kompetitif. Perusahan PMA dan Perusahaan PMDN di Jawa Barat akan bersaing dengan perusahaan skala global lainnya.

“Kita jadikan kegiatan pemberian penghargaan ini, sebagai langkah awal pembinaan yang berkelanjutan, sehingga diharapkan apa yang telah kita lakukan sampai dengan saat ini, sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu adanya peningkatan realisasi investasi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya diharapkan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan PMA/PMDN yang menerima penghargaan untuk tidak cepat berpuas diri, melainkan selalu berinovasi meningkatkan kinerja dan lebih kompetitif dan menjadi kebanggaan bangsa dan Negara Indonesia.

“Kami ucapkan selamat kepada Dinas PMPTSP Kabupaten/Kota dan perusahaan PMA/PMDN terbaik tingkat Jawa Barat Tahun 2018, semoga atas keberhasilan ini dapat memacu prestasi di tingkat yang lebih tinggi,” katanya.

Pemprov menurutnya mengapresiasi Dinas PMPTSP Kabupaten/Kota dan perusahaan PMA/PMDN yang belum mendapatkan kesempatan memperoleh peringkat terbaik. “Atas partisipasinya dalam kegiatan penilaian pemeringkatan tingkat Jawa Barat ini, semoga kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini dapat dipertahankan,” ujarnya.

Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat  memutuskan memberikan penghargaan berupa Piala dan Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Baratkepada Dinas PMPTSP Kabupaten/Kota serta Perusahaan PMA/ PMDN Tingkat Jawa Barat 2018 yang mendapatkan predikat terbaik  1, 2 dan 3 Tahun 2018, serta Piagam Penghargaan bagi predikat peringkat 4 dan 5;

Predikat terbaik 2018 tersebut terdiri dari 5 (lima) Dinas PMPTSP Kabupaten dan 5 (lima) Dinas PMPTSP Kota, serta 5 (lima)  Perusahaan PMA dan 5 (lima) Perusahaan PMDN, dengan rincian sebagai berikut:

A.     Dinas PMPTSP Kabupaten Terbaik

1.     Dinas PMPTSP Kabupaten Bogor;

2.     Dinas PMPTSP Kabupaten Bandung;

3.     Dinas PMPTSP Kabupaten Bekasi;

4.     Dinas PMPTSP Kabupaten Kuningan;

5.     Dinas PMPTSP Kabupaten Garut.

B.     Dinas PMPTSP Kota Terbaik

1.     Dinas PMPTSP Kota Bekasi;

2.     Dinas PMPTSP Kota Bogor;

3.     Dinas PMPTSP Kota Bandung;

4.     Dinas PMPTSP Kota Cimahi;

5.     Dinas PMPTSP Kota Banjar.

C.     Perusahaan PMA Terbaik

1.     PT.  Hino Motors Manufacturing Indonesia, PMA Jepang berlokasi di Kabupaten Purwakarta;

2.     PT. Feng Tay Indonesia, PMA Taiwan berlokasi di Kabupaten Bandung;

3.     PT. Arnotts Indonesia, PMA Amerika berlokasi di Kota Bekasi;

4.     PT. Tirta Investama, PMA Perancis, berlokasi di Kabupaten Cianjur;

5.     PT. Polyfin Canggih, PMA Singapura, berlokasi di Kabupaten Sumedang

D.     Perusahaan PMDN Terbaik

1.     PT. Bio Farma (Persero), berlokasi di Kota Bandung;

2.     PT. Tirta Fresindo Jaya, berlokasi di Kabupaten Cianjur;

3.     PT. Dahana (Persero), berlokasi di Kabupaten Subang;

4.     PT. Chitose International, TBk., berlokasi di Kota Cimahi;

5.     PT. Kino Indonesia, TBk., berlokasi di Kabupaten Sukabumi.

Wirausaha Tani dan Digitalisasi Sistem Pertanian ini dikembangkan dalam bentuk sebuah perseroan, yaitu PT Mitra Bumdes Bersama (MBB). PT MB

Mitrapolisi/

KAB. INDRAMAYU - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan program Kewirausahaan Tani dan Digitalisasi Sistem Pertanian di lokasi Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) Kabupaten Indramayu.

Wirausaha Tani dan Digitalisasi Sistem Pertanian ini dikembangkan dalam bentuk sebuah perseroan, yaitu PT Mitra Bumdes Bersama (MBB). PT MBB ini di bawah pembinaan perusahaan-perusahaan BUMN. Sembilan kabupaten di Jabar pun dipilih untuk pengembangan program ini sebagai perintis kawasan kewirausahaan pertanian.

Dalam sambutannya di acara peresmian, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan petani tidak bisa dilakukan sendiri oleh petani. Perlu ada kelompok atau korporasi yang menanganinya.

"Tidak bisa lagi petani berjalan sendiri sendiri, dan petani harus diorganisir. Untuk bisa berkompetisi kelompok petani harus menjadi kelompok dalam jumlah yang besar," ungkap Jokowi dalam sambutannya.

"Saya memiliki kepercayaan kalau corporate bisa melalukan pekerjaaan besar, petani juga bisa melakukan pekerjaan besar," lanjutnya.

PT MBB ini berdiri agar petani tidak hanya bisa menjual padi dalam bentuk gabah saja. Namun, melalui perseroan ini petani bisa menjualnya hingga telah menjadi beras dalam packaging yang baik.

"Ini yang harus diubah. Gabah nanti harus dijualnya ke MBB dan nanti dalam bentuk beras bisa langsung dijual. Keuntungannya akan lebih besar," tutur Jokowi.

"Kalau petani bisa berjualan beras, baru di situlah petani bisa memiliki kesejahteraan yang baik," tambahnya.

Jokowi pun akan memantau perkembangan PT MBB Sliyeg selama enam bulan ke depan. Apabila perusahaan berhasil, akan menjadi contoh pengembangan usaha tani dan sistem digitalisasi pertanian di Indonesia.

"Ini (PT MBB Sliyeg) contoh bersama yang akan saya liat enam bulan ke depan. Kalau ini berjalan baik akan kita lakukan di seluruh pertanian di Indonesia," tukasnya.

Saham PT MBB Sliyeg 51% akan dikuasai oleh Mitra Bumdes Nusantara (MBN) yang merupakan anak perusahaan dari tujuh BUMN, yaitu Perum Bulog, Danareksa, PPI, PIHC, RNI, PTPN III, dan Pertamina Retail. Sementara 49% sisanya dimiliki oleh Perkumpulan Gapoktan Bersama, terdiri dari 14 Gapoktan dan Perkumpulan Bumdes Bersama terdiri dari Bumdes dari 14 Desa.

Sedangkan pembagian hasil usaha tidak mencerminkan porsi saham tersebut. Melainkan 80% untuk perkumpulan Gapoktan dan Bumdes dan 20% untuk PT MBN.

Keterlibatan BUMN dalam MBB adalah untuk mendukung manajemen profesional dan teknologi informasi digital. Sehingga diharapkan pengelolaan MBB lebih profesional dan governance.

Ekosistem kewirausahaan pertanian yang dibentuk dengan sinergi BUMN ini, didasari oleh digitalisasi sistem pertanian yang dikembangkan oleh PT Telkom melalui aplikasi Logistik Tani (Logtan). Aplikasi ini mengintegrasikan semua proses bisnis pertanian dari masa pra tanam - tanam - panen - hingga pascapanen.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno berharap dengan adanya PT MBB ini bisa membantu petani lebih mandiri dan memiliki daya saing, serta meningkatkan kesejahteraan para petani.

Ada sembilan kabupaten di Jawa Barat yang menjadi lokasi pengembangan program kewirausahaan tani dan digitalisasi sistem pertanian ini. Diantaranya, Kabupaten Indramayu, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Garut, Ciamis, Sumedang, Majalengka, dan Kabupaten Tasikmalaya.

PT MBB sendiri memiliki fasilitas seperti mesin pengering padi yang dapat mengeringkan gabah kering panen, sebanyak 30 ton dalam satu siklus pengeringan selama 16-18 jam. Selain itu, ada juga gudang beras yang berkapasitas sampai 500 ton, serta sarana gedung perkantoran dan sarana pendukung lainnya.

Data potensi tani di Kecataman Sliyeg sendiri ada sebanyak 7.009 orang. Dari jumlah ini telah diserahkan kartu tani kepada 2.993 petani dan 1.958 petani diantaranya telah menerima Kredit Usaha Rakyat.

"Diharapkan seluruh kebutuhan tanam petani dapat terpenuhi dengan baik, berikut jaminan biaya hidup sampai dengan musim panen," kata Rini dalam sambutannya

Rini menambahkan, terwujudnya kewirausahaan pertanian di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu ini hasil kolaborasi antara BUMN bersama Pemerintah Daerah, dan Kementerian terkait, yaitu dengan Gubernur Jawa Barat, Bupati Indramayu, Menteri Pertanian, serta Menteri Desa, Pembangunan dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Harapan kami program kewirausahaan pertanian ini dapat terwujud sebagai program yang dapat ikut memajukan dan menyejahterakan petani," tutur Rini.

"Kami juga meyakini program ini dapat suistainable, karena salah satu perwujudan dari peran BUMN sebagai agen pembangunan," pungkasnya