Mitrapolisi.co.id/
KOTA SEMARANG – Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi Reformasi RI. Jawa Barat menerima penghargaan atas inovasi Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan (Si Perut Laper) yang dikembangkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
Penghargaan diterima Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/7/19) malam.
Menurut Sekda, inovasi ini sangat penting bagi untuk masyarakat dalam mengetahui persis posisi lahan perkebunan.
"Sekaligus juga merupakan informasi buat investasi di Jawa Barat untuk di sektor perkebunan. Sehingga dengan data tersebut akan memudahkan para investor dan masyarakat, untuk bagaimana mengembangkan komunitas dan investasi di sektor tersebut," ujar Iwa.
"Ada beberapa unggulan perkebunan kelapa di daerah priangan, dan juga mungkin nanti ada cocoa, tembakau dan kopi," sambungnya.
Harapan Iwa masa mendatang, inovasi Si Perut Laper mampu lolos ke dalam 45 inovasi terbaik. Sehingga nantinya akan dikompetisikan di tingkat internasional, United Nation Public Sevice Award (UNPSA) 2019.
"Oleh karena itu kita tidak boleh berpangku tangan. Maka diperlukan persiapan-persiapan khususnya Dinas Perkebunan agar Si Perut Laper ini masuk 45 terbaik sehingga diikutsertakan pada lomba inovasi tingkat dunia," katanya.
Guna meningkatkan inovasi demi kemajuan Jawa Barat, Iwa mendorong kabupaten/kota dan dinas-dinas melalui Asisten Administrasi dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat untuk memberikan arahan dan motivasi.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Syafrudin mengatakan, saat ini atmosfir pemerintahan di Indonesia sedang dipenuni inovasi. Terbukti tahun ini yang mendaftar sebanyak 3.156 inovasi melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik).
Hal ini membuat para tim independen dan tim evaluasi Kemenpan RB bekerja keras mencari yang terbaik. Dari 3.156 proposal inovasi yang diajukan secara daring itu, tim menyaring melalui tahap seleksi administrasi serta penilaian proposal dan dokumentasi inovasi.
Para inovator kemudian harus melewati tahapan presentasi dan wawancara di hadapan Tim Panel Independen. Dari sini kemudian keluar 45 inovasi terbaik. Tahap itu disusul dengan observasi lapangan sebagai bukti dari inovasi yang dipresentasikan.
"Adanya inovasi membuat paradigma sudah bergeser sehingga negara hadir untuk menjamin dan memudahkan masyarakat memperoleh hak-haknya melalui terobosan inovasi, kreasi dan pelayanan yang semakin baik," tuturnya.
Maka menurutnya, melalui inovasi-inovasi inilah pemerintah daerah dapat menjawab tuntutan masyarakat yakni pelayanan publik yang inovatif dan adaptif dengan memajukan kemajuan teknologi, namun tetap berkarakter kearifan lokal.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Nomor 27 Tahun 2019 telah ditetapkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2029. Pada Top 99 inovasi ini, sebanyak 19 inovasi dari 12 kementerian. Sementara delapan pemerintah provinsi menghadirkan 12 inovasi. Dari 18 pemerintah kota menyumbangkan 21 inovasinya.
Terbanyak adalah 27 pemerintah kabupaten yang menciptakan 41 inovasi pelayanan publik. Kompetisi ini juga diikuti oleh lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada lima inovasi yang dihadirkan dari empat lembaga, serta satu inovasi dari satu BUMN.
Selain Provinsi Jawa Barat, ada kabupaten/kota di Jawa Barat juga menerima penghargaan serupa.
1.Kabupaten Bandung, judul inovasi :PendayagunaanTamanPACANTELLS (Pangulinan Cacah Menak - Taman Edukasi Lalu Lintas Sabilulungan).
2. Kabupaten Bogor, judul inovasi : SI DALIMU DALIYA (Sistem Kendali Mutu dan Kendali Biaya).
3.Kota Bogor, judul inovasi : SEKOLAH IBU - Percepatan Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Pendidikan Non Formal Berjnjang Bagi Kaum Ibu.
4.Kota Cimahi, judul inovasi : Gastrodiplomacy Cireundeu.(der)
