Sabtu, 06 Mei 2017

GUBERNUR JABAR HADIRI KTNA DI BANDA ACEH

Mitrapolisi/BANDA ACEH -Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA)ke-15 Tahun 2017 telah resmi dibuka Presiden Jokowi, Sabtu (6/5) di Stadion Harapan Bangsa, Gampong Lhong Raya, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Sementara itu, di tempat lain sejumlah warga masyarakat di Banda Aceh, justru menggelar aksi yang mengambil lokasi di Bundaran Simpang Lima, Kota Banda Aceh.

Aksi yang digelar dibawah komando Laskar Pembela Islam (LPI) ACEH itu, dilakukan untuk menolak kehadiran Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis MH di Banda Aceh, yang berniat menghadiri Penas KTNA-XV yang diresmikan Presiden dengan pemukulan Tambo itu.

“Bumi Aceh haram di injak oleh siapapun yang benci kepada Ulama dan Islam, termasuk Cornelis. Kami minta kepada Gubernur kafir harbi itu, untuk segera angkat kaki dari Aceh, sebelum kami mengusir paksa,” ujar seorang orator dalam aksi yang berlangsung singkat itu.

Jumat, 05 Mei 2017

Gubernur jabar hadiri acara rempug kontak tani nelayan anadalan di banda aceh 5

Mitrapolisi/ BANDA ACEH  – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri  acara Rembug Utama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional , bersama Gubernur Aceh Zaini Abdullah mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada acara Rembug Utama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat 5 Mei 2017.
Acara itu digelar dalam rangka Pekan Nasional Petani-Nelayan XV 2017 yang akan digelar di Banda Aceh selama sepekan.
Dalam pidatonya, Menteri Pertanian mengapresiasi keberhasilan para petani yang telah memajukan sektor pertanian Indonesia. Menteri meyakini, dengan terus meningkatnya sektor pertanian, maka Indonesia kelak akan menjadi negara pengekspor pangan.
“Sekarang ini beras tidak impor, bawang kita tidak impor lagi kita sudah ekspor,” ujar Amran Sulaiman menjelaskan peningkatan hasil pertanian Indonesia.
Amran Sulaiman juga menjelaskan pentingnya penyelengggaraan Penas KTNA untuk terus mendukung kemajuan pertanian Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Amran Sulaiman juga meminta semua pihak, termasuk seluruh pimpinan daerah, untuk semakin meningkatkan kerja demi kemajuan sektor pertanian.
“KTNA ada 22 juta KK di Indonesia, kalau kita bergerak bersama-sama dunia ini kita guncang bersama-sama,” katanya.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mendapat giliran berbicara selanjutnya, menjelaskan tentang tantangan dan peluang petani dan nelayan dalam menghadapi kompetisi global.
Panglima menjelaskan, posisi petani dan nelayan di Indonesia sangat strategis. Roda pemerintahan tak akan berjalan normal tanpa mereka. Untuk itu, menurut Panglima TNI, sudah sepatutnya peningkatan sektor pertanian dan perikanan menjadi prioritas semua pihak.

Rembug Utama Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Dermawan, Kepala Biro Humas Setda Aceh Mulyadi Nurdin, Ketua KTNA Nasional Winarno Tohir, Ketua KTNA Aceh Zakaria Affan serta sejumlah pejabat dan ratusan tamu lainnya. (sasa)
 (

Rabu, 03 Mei 2017

AHER DUKUNG PENUH KELOMPOK KTNA 3

Mitrapolisi/ACEH- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) mendukung penuh Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) untuk merubah subsidi dari hulu ke hilir. Hal itu diungkapkannya dalam acara rembug utama KTNA Nasional di aula Sekretariat Pemerintah Provinsi Aceh, Selasa (3/5/2017).
Menurut Aher, dari beberapa kajian yang sudah dilakukannya ke beberapa petani di daerah, memang menyatakan keuntungan subsidi itu ada di bagian hulu atau di akhir setelah hasil panen.

“Sekarang yang dilakukan subsidi adalah berada di hulu, seperti subsidi pupuk dan benih. Akan tetapi petani lebih memilih subsidi di hilir karena beberapa faktor negatif yang sempat terjadi, seperti penyelewengan meskipun saat ini sudah tidak terjadi karena di kawal TNI,” kata Aher.

Jika subsidi negara itu berada di hilir, artinya swasta bebas masuk dan petani bisa memaksimalkan produksinya dengan berbagai pilihan pupuk sendiri serta benih yang mereka pilih.

“Memang saya pikir juga dengan hasil yang maksimal dalam produksi dan di akhir diberikan subsidi jaminan harga yang stabil oleh negara, maka petani akan lebih terjamin,” tegasnya.

Dijelaskan Aher, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Menteri Pertanian, bahkan dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu membahas terkait perubahan subsidi. Mentan menanggapi baik hal itu akan tetapi perubahan subsidi harus memperkuat dulu swasembada pangan di Indonesia secara maksimal.





“Bahkan permintaan perubahan subsidi dari hulu ke hilir itu didengar langsung dari petani saat pertemuan di Kabupaten Indramayu beberapa waktu lalu,” ujar Aher.

Saat ini subsidi negara untuk petani sekitarnya Rp30 triliun sampai Rp40 triliun pertahun, diposisikan di hilir untuk biaya produksi seperti kebutuhan pupuk dan benih, sementara negara juga sedang melakukan swasembada pangan nasional.

Dalam acara Pekan Nasional KTNA di Provinsi Aceh, khususnya dalam rembug utama KTNA, Aher mengharapkan, KTNA bisa menghasilkan keputusan yang berasal dari hasil aspirasi petani untuk mengubah subsidi dari hulu ke hilir.

“Saya harap bisa langsung tersampaikan kepada Presiden sehingga menjadi kebijakan yang betul-betul menguntungkan bagi para petani, artinya Pekan Nasional ini harus mengahasilkan suatu kebijakan negara yang berpihak pada petani,” ucapnya.

Aher menambahkan, dirinya akan membantu mendorong perubahan subsidi dari hulu ke hilir itu karena sesuai hasil kajian dan suara petani yang menguntungkan para petani dibandingkan subsidi di hilir.

“Saya harap aspirasi dari petani ini juga bisa menjadi kebijakan oleh pemerintah pusat, Program swasembada pangan tidak akan lama lagi terwujud kita tunggu saja,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jabar, Dody Firmansyah dalam kesempatan yang sama mengatakan, untuk Jabar, produksi pangan terutama beras sudah swasembada pasalnya beras di Jabar sudah tidak lagi membutuhkan kiriman dari daerah lain, bahkan Jabar  memenuhi kebutuhan daerah lain.

“Artinya kita sudah surplus untuk beras rasanya aman, karena kita bisa suplai beras ke daerah lain, namun ada beberapa hal lain seperti daging,” ujar Dody. (sasa)


Selasa, 02 Mei 2017

AHER MEMPERINGATI HARI PENDIDIKAN

Mitrapolisi/Bandung Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupanya nyata mempercepat dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh pelosok Jawa Barat. Pria yang akrab disapa Aher itu mengaku tak menginginkan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap tanggal 2 Mei, hanya sebagai seremoni semata.

"Tidak semata-mata seremoni tapi menjadi momentum untuk membangun semangat pembangunan pendidikan. Kami akan percepat pemerataan dan kualitas pendidikan karena inilah kunci keberhasilan suatu bangsa," ujar Aher usai memimpin upacara peringatan Hardiknas 2017 tingkat Jabar, di halaman Gedung Sate Bandung, Selasa, 2 Mei 2017.

Dia menjelaskan, pascaalih kelola kewenangan SMU/SMK ke provinsi, Pemprov Jabar akan membangun sekolah terbuka untuk dua kelompok masyarakat yaitu untuk masyarakat yang sudah lewat masa sekolahnya "Katakanlah yang sudah berumur 25 tahun tapi belum sekolah SMU atau SMP maka kita buka sekolah terbuka untuk mereka," ujarnya.

Kolompok yang kedua, lanjut Aher, selain akan membangun SMU/ SMK Negeri di setiap Kecamatan, Sekolah Terbuka ini juga akan didirikan bagi kelompok masyarakat yang tinggal di pelosok terpencil yang sulit dibangun SMU Negeri karena sedikit jumlah siswanya. "Maka disitu akan kita bangun Sekolah Terbuka, kurikulumnya tentu distandarisasi seperti umumnya," ucapnya.

Hal tersebut dilakukan untuk pemerataan dan kualitas pendidikan, sehingga IPM Jawa Barat naik dan berdampak pada peningkatan APK.


Rencananya, Sekolah Terbuka ini akan dibangun sebanyak-banyaknya di seluruh pelosok Jabar dengan anggaran yang sudah disiapakan. Dampak positif ketika pendidikan tersebut merata di seluruh Jabar minimal tingkat SMU, maka Jabar akan memiliki SDM unggul dan berkualitas melalui pendidikan yang unggul pula.

"Yang jelas kami berharap lulusan sekolah di Jabar betul-betul lulusan berkualitas, bermoral, punya keterampilan dan profesionalisme tinggi, itulah pesan revolusi mental yang akan terus kita kerjakan," ungkap Aher.

Tahun 2017 ini, Dinas Pendidikan Jabar mengawali tugasnya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017/2018 pasca alih kelola SMU/ SMK ke tangan Pemerintah Provinsi awal tahun 2017 lalu. Disdik Jabar akan membuka PPDB dengan jalur normal, jalur prestasi yang sudah di verifikasi dan jalur tidak mampu yang dikelola secara proporsional.

"Kami buka tentu ada jalur normal, prestasi yang sudah diverifikasi, ada juga jalur tidak mampu secara proporsional," tutur Aher.

"Kita juga akan online-kan pendidikan ini sampai ke pelosok supaya keliatan semua Kepseknya siapa, muridnya berapa, lokasinya dimana," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendy dalam sambutannya yang dibacakan oleh Gubernur Aher mengatakan, dalam peringatan Hardiknas ini, pihaknya saat ini tengah bersiap melaksanakan reformasi pendidikan nasional baik pada tataran konseptual maupun manajerial.

"Dalam tataran konseptual sekarang sedang diupayakan agar karakter kembali menjadi fondasi dan ruh pendidikan nasional," ujar Mendikbud.

Saat inipun tengah diupayakan penyelarasan, penyatuan dan pembaruan bidang kebudayaan dengan pendidikan. Begitu juga dalam pemanfaatan sumber-sumber belajar yang ada di kelas, di lingkungan dan diluar sekolah. Hal ini agar proses pembelajaran tidak terkotak-kotak, tersekat-sekat, tertutup melainkan terbuka, luwes dan leluasa.

"Reformasi juga akan dilakukan dalam hal waktu belajar, pengorganisasian pelajaran dan kegiatan belajar, tugas tanggung jawab dan peran guru serta tenaga pendidikan," ujar Mendikbud.

Hal itu termasuk reformasi peran dan tugas kepala sekolah sebagai manager sekolah, komite sekolah dan pengawas sekolah. Reformasi pendidikan pada tataran aksi, telah ditandai dengan gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Gerakan Literasi Nasional (GLN).

"Reformasi pendidikan ini untuk menjawab permasalahan bangsa, maka kita semua harus bersinergi mendukung terlaksananya reformasi ini," tutur Menteri.

Pada peringatan Hardiknas 2017 tingkat Jabar ini, Pemprov Jabar memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik yang berprestasi dan berdedikasi memajukan dunia pendidkan di Jabar. Mereka adalah para guru TK, SMP dan SMU di Jabar yang kemudian diberikan piagam penghargaan Gubernur Jabar, uang kadedeuh senilai Rp 10 Juta dan paket umrah sebesar Rp 35 Juta. (sasa)

Senin, 01 Mei 2017

RIBUAN BURUH KEPUNG GEDUNG SATE

Mitrapolisi/Bandung Sekitar 1.500 buruh di Kabupaten Bandung Barat akan berunjuk rasa bersama pekerja dari daerah lainnya di Gedung Sate, Senin 1 Mei 2017 nanti. Di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu mereka akan memperingati Hari Buruh Sedunia dan menyuarakan berbagai aspirasinya. Upah rendah dan pelayanan BPJS Kesehatan yang belum berpihak pada pekerja adalah salah satunya.
Hal itu dikatakan Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Logam Elektronik, dan Metal (SPSI LEM) Kabupaten Bandung Barat Wanda Irawan, Jumat 28 April 2017. Ia ditemui seusai menggelar koordinasi persiapan Mayday di Bale Gempungan, Kompleks Pemkab Bandung Barat, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Menurut dia, selama ini berbagai kebijakan pemerintah pusat belum menyejahterakan para pekerja.
"Contohnya pelayanan BPJS Kesehatan, itu buruk sekali. Padahal, kami pekerja ini kan pembayarannya tidak disubsidi pemda," katanya. Selain hal itu, buruh juga akan menuntut pencabutan UU No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Regulasi itu dianggap telah membuat upah buruh jauh dari harapan.
Aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada peringatan Hari Buruh Sedunia (biasa disebut May Day), menurut Wanda, merupakan instruksi dari serikat pekerja di tingkat pusat. Serikat pekerja lainnya bahkan akan berunjuk rasa di Jakarta. "Aksi pekerja ini dipusatkan di provinsi dan Jakarta. Jadi, di Bandung Barat sendiri tidak akan ada aksi," katanya.
Selain di Bandung Barat, pekerja yang dipastikan akan ikut serta dalam peringatan May Day itu berasal dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi. Di Kota Cimahi, aktivis pekerja dari KASBI telah menyiapkan banyak atribut. (sasa)

Minggu, 30 April 2017

Jabar Provinsi Berkinerja Terbaik Nasional

Mitrapolisi/
BANDUNG, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinobatkan sebagai Provinsi berkinerja terbaik atau tertinggi secara nasional berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu merupakan penghargaan yang kedua kalinya diraih Provinsi Jawa Barat.
Penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat kepada Pemda ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Wiranto yang mewakili Presiden RI Jokowi karena berhalangan hadir dan didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXI tahun 2017, yang dipusatkan di Alun-alun Kota Sidoarjo, Selasa (25/04/2017). Penghargaan ini sesuai dengan surat Kepmendagri Nomor 120-10241 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015, dimana Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Timur dan Pemprov Kalimantan Timur menjadi tiga Provinsi berkinerja terbaik nasional.
Disusul masing-masing 10 daerah terbaik nasional tingkat Kabupaten dan Kota dari 415 Kabupaten dan 93 Kota yang dinilai. Di Jawa Barat sendiri, Pemerintah Daerah berkinerja terbaik secara nasional ini diraih oleh Kota Bandung, Depok, Banjar, Kota Sukabumi dan Kabupaten Kuningan.
Diraihnya penghargaan secara dua kali berturut-turut ini membuat Jabar berpeluang besar untuk meraih tanda kehormatan Parasamya Purna Karya Nugraha bila tahun berikutnya mampu mempertahankannya.”Alhamdulillah, kita sudah dua kali berturut-turut, mudah-mudahan tahun depan kita raih lagi maka menjadi Parasamya Purna Karya Nugraha," kata Gubernur Aher usai menerima penghargaan.
Aher mengungkapkan, program-program inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang telah diterapkannya selama ini berjalan sukses. Seperti tiga aplikasi ini yang telah diadopsi oleh seluruh Provinsi di Indonesia dan menjadi pilot project KPK dalam penanganan tindak korupsi. Yaitu aplikasi pelayanan terpadu satu pintu, aplikasi SKP Online berbasis tunjangan perbaikan penghasilan pegawai dan aplikasi e-samsat.
“Kita bersyukur ya karena program yang kita buat berjalan baik. Awalnya sama sekali tidak diniatkan untuk dapat penghargaan tapi ternyata dinilai dan membuat kita lebih semangat lagi,” ungkapnya.
Dalam penilaian untuk tahun ini kriteria yang dinilai menjadi lebih lengkap sampai ratusan indikator sehingga persaingan antar daerah pun semakin ketat.”Kriteria yang dinilai sekarang lebih lengkap namun semakin akurat, persaingan antar daerah juga menjadi semakin ketat,” ucap Aher.
Dalam penilaian kali ini, Jabar meraih skor 3.1760, Jatim 3.1802 dan Kaltim 3.1469. Masing-masing Provinsi mendapat prestasi "ST" atau Sangat Tinggi.
Sementara Menkopolhukam Wiranto mengatakan, apresiasi prestasi kinerja tertinggi yang diberikan kepada Pemprov Jabar ini, karena dinilai berhasil dalam melakukan koordinasi efektif terhadap seluruh proses pembangunan di daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarkat. Hal ini dimaksudkan agar terwujud sinergi pengelolaan pembangunan sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan di daerah.
“Untuk itulah pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada para pimpinan daerah yang telah sukses melaksanakan kinerjanya sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Selamat bagi yang mendapatkan penghargaan dan apresiasi ini,” tutur Wiranto.
Ia kemudian menjelaskan, kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama otonomi daerah diwujudkan melalui peningktan kualitas kinerja pelayanan publik yang prima, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.”Disitu Pemda memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal itu,” ucapnya. Wiranto pun meminta Pemda untuk fokus pada dua kebijakan utama, yaitu kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang difokuskan pada upaya pengembangan sektor ekonomi strategis.”Juga pemerataan pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan keluarga miskin,” terangnya.
Pada peringatan hari Otda ke XXI yang jatuh setiap tanggal 25 April, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono menerangkan, tujuan peringatan hari Otda ini adalah sebagai momentum mengevaluasi perkembangan kinerja  pelaksanaan otonomi daerah pada setiap daerah otonom. Kedua, setiap tahun nya Kemendagri melalui sebuah evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) yang disampaikan oleh para kepala daerah, terdapat 540 daerah otonom yang dilakukan evaluasi kinerja tahun 2016 yakni 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota.
"Berdasarkan hasil EKPPD tahun 2016 terhadap LPPD tahun 2015 telah ditetapkan 2 kategori kinerja terbaik pemerintah daerah. Pertama pemerintah daerah dengan kinerja terbaik nasional selama 3 tahun berturut turut yaitu tahun 2013, 2014 dan 2015 dengan tanda kehormatan Parasamya Purna Karya  Nugraha, serta untuk tahun 2015 saja yaitu Satyalencana Karya Bakti Praja Nugraha ," jelas Sumarsono.
Dalam penilaiannya, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kemudian upaya peningkatan kinerja pelayanan publik harus dikelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau e-goverment agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, tepat dan cepat tentang prosedur pelayanan publik yang disediakan pemerintah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta organisasi Karang Taruna menjadi garda terdepan dalam menilai potensi yang dimiliki masyarakat

Mitrapolisi/
 BANDUNG, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan sebagai organisasi yang memiliki struktur lengkap hingga ke tingkatan RT dan RW, Karang Taruna mempunyai potensi luar biasa untuk menjadi agen perubahan.
Deddy menjelaskan, di tengah-tengah kehadiran bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia mulai pada tahun 2020 hingga 2035, masyarakat harus memiliki pola pikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan alih-alih sebagai pencari kerja.
"Sebagai sumber potensi kesejahteraan sosial, Karang Taruna harus berperan dalam menyelesaikan masalah warga terutama terkait ekonomi. Karena tidak mungkin pemerintah menyelesaikan semua masalah itu," kata Deddy kepada wartawan di sela-sela Temu Karya Karang Taruna Jabar, Bandung, Minggu (23/4).
Dia melanjutkan, untuk mengoptimalkan peran Karang Taruna maka pemerintah harus memberikan fasilitas yang memadai kepada salah satu organisasi senior di Indonesia itu.
Selain itu, antara pemerintah daerah dan Karang Taruna diharapkan terjalin hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik untuk memajukan daerahnya masing-masing.
"Kami dukung upaya Karang Taruna Jabar yang sedang menyusun draft ajuan Pergub untuk fasilitas mereka. Saya kira daerah juga harus memfasilitasi mereka juga, dong," ujar Deddy. Sementara Ketua Karang Taruna Jabar Budhi Setyawan mengatakan, kehadiran Pergub khusus tentang Karang Taruna bertujuan untuk memperkuat payung hukum Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 23 Tahun 2013 yang menyatakan pemberdayaan Karang Taruna berdasarkan tujuan kesejahteraan sosial.
Pada Permensos 23 Tahun 2013 tersebut disebutkan bahwa tugas pokok Karang Taruna adalah bersama Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah menyelenggarakan pembinaan generasi muda dengan tujuan peningkatan kesejahteraan sosial.
Budhi mengatakan, draft Pergub tentang Karang Taruna yang sedang mereka susun merupakan penjabaran Permensos supaya dapat lebih memperkuat peranan dan posisi mereka.
"Selama ini Permensos tersebut belum begitu luas disosialisasikan di daerah. Harapannya dengan payung Pergub ini maka peraturan Mensos bisa lebih didengar pemerintah daerah,"


GUBERNUR JABAR MINTA PERTEMUAN DENGAN IPB

Mitrapolisi/
BANDUNG-Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah HA IPB Jabar, Dewi Sartika menuturkan, saat ini jumlah alumni IPB di Jabar yang sudah terdaftar sebanyak 3500 orang. Diperkirakan, ada 6000 lebih alumni yang belum terdata. “Diperkirakan ada lebih dari 6000 yang masih kita data,” katanya

Menurutnya, bila pemberdayaan terhadap pangan dilakukan secara terus-menerus dan melalui pendekatan teknologi terkini, maka swasembada pangan di Jabar akan tercapai, baik pangan holtikultura maupun perkebunan.
“Tantangan kita bagaimana caranya potensi SDA ini dimanfaatkan dengan baik untuk ketahanan pangan,” katanya

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) berharap, para lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang sejatinya memiliki ilmu pengetahuan tentang pertanian dapat mengembangkan sumber daya alam dan berperan aktif dalam membina serta memberikan pemberdayaan kepada masyarakat.
Mereka juga harus berkontribusi melalui kritik dan advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang terkait dengan pertanian dan sumber daya alam.
Hal tersebut Aher ungkapkan saat memberikan sambutan pada acara pengukuhan dan pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) se-Jabar, di Aula Barat Gedung Sate Bandung. Jum’at (14/4)
“Kita ingin peran mereka lebih kokoh, memberikan pikiran segarnya kepada masyarakat supaya berdampak pada ketahanan pangan kita,” ungkapnya.
Di Jawa Barat khususnya, keberadaan ribuan alumni IPB tersebar di seluruh Jabar. Bahkan beberapa dari mereka menjabat sebagai kepala dinas di Pemprov Jabar.
Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah HA IPB Jabar, Dewi Sartika menuturkan, saat ini jumlah alumni IPB di Jabar yang sudah terdaftar sebanyak 3500 orang. Diperkirakan, ada 6000 lebih alumni yang belum terdata. “Diperkirakan ada lebih dari 6000 yang masih kita data,” katanya
Menurutnya, bila pemberdayaan terhadap pangan dilakukan secara terus-menerus dan melalui pendekatan teknologi terkini, maka swasembada pangan di Jabar akan tercapai, baik pangan holtikultura maupun perkebunan.

“Tantangan kita bagaimana caranya potensi SDA ini dimanfaatkan dengan baik untuk ketahanan pangan,” katanya

GUB JABAR MENDUKUNG LOMBA LARI MARATON DI GEDUNG SATE

Mitrapolisi/
BANDUNG -- Gubernur Jabar Aher menyatakan mendukung kegiatan lomba lari maraton yang dikombinasikan dengan pariwisata, dengan mengambil garis awal dan akhir di Gedung Sate, Bandung.

"Ini kegiatan olahraga berkolaborasi dengan kegiatan pariwisata jadi sport tourism. Ini tentu baik dan ditandai dengan berbagai kegiatan sebelumnya termasuk penghijauan," kata Gubernur Jawa Barat dalam jumpa pers di Gedung Sate Bandung, Jumat (28/4).

Maraton yang diadakan sebuah perusahaan minuman isotonik itu akan berlangsung pada 30 Juli dan diharapkan diikuti oleh 6.500 pelari lokal dan mancanegara.

"Sport tourism merupakan program pemerintah yang harus didukung oleh berbagai pihak," kata Aher.

Sebagai upaya dalam mewujudkan maraton pariwisata, panitia membuat rute lari yang melewati berbagai situs sejarah, di antaranya Gedung Sate, Layang Pasupati, Jalan Asia Afrika, Gedung Merdeka, Masjid Raya dan Jalan Braga. Lomba lari maraton tersebut membuka lima kategori, yaitu anak-anak, 5K, 10K, setengah maraton, dan maraton penuh.

"Ini adalah bentuk komitmen dari kami untuk terus memberikan edukasi akan pentingnya pemahaman dan penerapan lari yang aman," kata Managing Director PT Amerta Indah Otsuka Prayugo Gunawan, perusahaan yang mensponsori kegiatan itu.

Ia mengatakan kegiatan tersebut akan menjadi sebuah pengalaman yang menarik untuk berlari mengitari kota Bandung yang terkenal akan keindahannya.

Sabtu, 29 April 2017

SEKDA JABAR IWA KARNIWA MELEPAS GERAK JALAN SEHAT DALAM RANGKA DISNATALIS 38 POLBAN GERLONG

Mitrapolisi/
BANDUNG-Ribuan peserta yang terdiri dari segenap civitas akademika dan alumni serta masyarakat sekitar Politeknik Negeri Bandung (Polban), mengikuti kegiatan Jalan Sehat Polban, di Kampus Polban Sabtu (29/4/2017)
Kegiatan yang merupakan rangkaian acara dari Dies Natalis Ke-38 Polban ini, dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa bersama Direktur Polban Rachmad Imbang Tritjahjono dengan cara pelepasan sepasang burung merpati tanda dimulainya kegiatan.
Menurut informasi yang di himpun Tribun, dari Lutpi Ginanjar selaku panitia kegiatan, adapun rute yang di lalui para peserta jalan sehat ini berjarak tempuh kurang lebih empat kilometer. Jalan sehat ini, dimulai dari Kampus Polban menuju Jalan Sarijadi, Jalan Gegerkalong Hilir, Ciwaruga, dan kembali ke Kampus Polban
Sebelumnya, dimulainya kegiatan jalan sehat Polban ini, para peserta mengikuti kegiatan senam irama yang dipimpin oleh salah seorang panitia dan pembacaan deklarasi anti hoax yang dipimpin oleh Sekda Jabar dan Direktur Polban.
"Saya sangat mengapresiasi dan bangga turut menjadi bagian kecil dari Polban, oleh karena itu di momentum Dies Natalis ke -38 ini, merupakan suatu momentum untuk bagaimana menjadi tahapan evaluasi dan menangkap peluang Polban untuk dapat berkiprah lebih tinggi lagi dari sekarang," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, saat ditemui usai kegiatan pelepasan peserta Jalan Sehat Polban, di Gegerkalong Hilir, Ciwaruga, Kota Bandung, Sabtu (29/4/2017).
Disampaikan Iwa, peran Polban selama ini dalam program Polban untuk Negeri, telah sangat membantu masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Berbagai macam prodi yang di suguhkan oleh Polban, kata Iwa, merupakan prodi-prodi yang memang  dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat, seperti halnya di Pemerintah Daerah Jawa Barat yang sempat bekerjasama dengan Polban terkaitmanajemen aset, sistem informasi komputerisasi, dan akuntansi keuangan daerah.
"Hal-hal yang seperti ini lah, yang kami akan terus support kepada Polban," ujarnya.
Sementara itu Direktur Polban Rachmad Imbang Tritjahjono mengungkapkan kegiatan ini menjadi salah satu sarana mendekatkan diri antara civitas akademika Polban dan masyarakat sekitar Polban.
"Dengan melalui kegiatan ini diharapkan timbul adanya suatu sifat saling pengertian dan kebersamaan antara civitas akademika dan masyarakat di sekitar Polban, karena target kita adalah membangun SDM dan para alumni yang dapat berbakti pada negeri," ujarnya kepada Tribun di lokasi kegiatan.
Berdasarkan pantauan Tribun, setelah mengikuti kegiatan jalan sehat, para peserta disuguhkan dengan kegiatan hiburan dan berbagai hadiah doorprize menarik yang telah disiapkan Polban.


GUBERNUR JABAR HADIRI PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KETUA BPK DIJAKARTA

Mitrapolisi/ 
JAKARTA – Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) menghadiri upacara pengambilan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2017-2022, Moermahadi Soerja Djanegara dan Bahrullah Akbar di Gedung Mahkamah Agung, Jl. Merdeka Utara Jakarta, Rabu (26/04).

Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih secara aklamasi dalam Sidang Anggota BPK yang berlangsung Jumat (21/04) lalu. Adapun pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilaksanakan oleh seluruh Anggota BPK sesuai Pasal 15 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota BPK, serta Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK.

Adapun upacara pengucapan sumpah jabatan dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali. “Ini dilakukan sesuai dengan Pasal 16 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua BPK wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya,” tutur Hatta.


Jumat, 28 April 2017

Sukses Gelar Event Olahraga, Aher Raih Penghargaan dari Siwo PWI Pusat

Mitrapolisi/
BANDUNG, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sukses menggelar berbagai event olahraga baik nasional maupun internasional. Puncaknya Jawa Barat sukses menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 dan Peparnas XV/2016. Bahkan sebagai tuan rumah Jawa Barat berhasil menjadi Juara Umum.

Atas prestasi tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendapat penghargaan sebagai Gubernur Peduli Olahraga dari Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang diberikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

"Terimakasih kepada Siwo PWI Pusat. Sungguh beban kami cukup berat ketika ditunjuk menjadi Penyelenggara PON 2016," tutur Aher dalam acara Golden Award 2017 Siwo PWI Pusat di Hotel Menara Peninsula, Jalan Letjen S Parman No. 78 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat malam (28/4/17).

meski memiliki beban berat menjadi penyelenggara PON, namun hal tersebut memberikan dampak yang luar biasa. Jawa Barat kini mempunyai lima stadion berstandar internasional, yaitu Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) di Kota Bandung, Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, Wibawa Mukti di Kabupaten Bekasi, Patriot Chandra Bhaga di Kota Bekasi, serta Pakansari di Kabupaten Bogor. Ujar Aher

"Jadi ternyata memang untuk maju itu ada hal lain yang harus dipaksa dengan amanat berat. Inilah yang menurut Teori Motivasi adalah spirit yang dibangun atas amanat yang berat atau dalam bahasa kami di Jawa Barat adalah spirit of kepepet. Jadi ternyata berhasil, Alhamdulillah,"

Golden Award 2017 Siwo PWI Pusat ini digelar sebagai bentuk apresiasi bukan hanya kepada para atlet, pelatih, dan pembina olahraga yang telah berjasa mengharumkan nama Indonesia. Namun juga diberikan kepada menteri, gubernur, bupati, tokoh, serta para stakeholder olahraga lainnya.

PEMPROV JABAR DAN KPU MENANDANGANI NPHD PILGUB JABAR 2018

Mitrapolisi/
Pemerintah Provinsi (Pemprov), KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dukungan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pilkada Serentak 2018 di 16 kabupaten/kota.

"Alhamdulillah pagi ini NPHD untuk penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018 dan Pilkada Serentak 2018 di 16 kabupaten/kota telah ditandatangani, pencairannya sudah siap dan akan turun dalam dua tahun anggaran. Sebagian tahun ini dan sisanya dicairkan di tahun anggaran 2018," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Gedung Sate Bandung, Jumat.

Dalam NPHD tersebut dijelaskan total anggaran penyelenggaraan untuk Pilgub Jawa Barat dan Pilkada Serentak 2018 di 16 kabupaten/kota untuk KPU Provinsi Jawa Barat Rp1,169 triliun, untuk Bawaslu Provinsi Jawa Barat Rp322 miliar dan juga untuk unsur lainnya seperti Kepolisian dan TNI.

"Yang keseluruhannya berjumlah Rp1,687 triliun, itu untuk KPU, Bawaslu, kepolisian ada Polda Jabar, Polda Metro Jaya, lalu TNI ada Kodam III Siliwangi dan Kodam Jaya, termasuk unsur penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Pemprov Jabar yakni desk pilkada," kata dia.

Menurut gubernur yang akrab disapa Aher ini menuturkan dengan ditandatanganinya NPHD tersebut maka proses atau tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 sudah dimulai.

"Tahapan Pilkada (2018) kan di bulan Agustus 2017 dan ini tiga bulan sebelum tahapan resminya kita sudah siap. Silakan oleh KPU dan Bawaslu disiapkan segera," kata dia.

Ia mengimbau kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat agar segera melaksanakan amanatnya dengan sebaik mungkin pascaditandatanganinya NPHD tersebut.

"Amanatnya jalankan tugas dengan baik, amanah keuangan ini harus dilaksanakan dengan baik. Lalu tiga bulan setelah pelaksanaan pilkada harus ada laporan ke Pemprov Jabar karena ini bukan masalah baru buat KPU dan Bawaslu," kata dia.

Sementara itu Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas penandatangan NPHD tersebut.

"KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjadi yang pertama di Indonesia, yang mendapatkan hibah melalui NPHD ini. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari NPHD ini dan bagi KPU Jabar ini menandakan bahwa kami sangat pintar membangun komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat," kata dia.

Ia merinci, pada tahun anggaran 2017 ini KPU Provinsi Jawa Barat akan menerima anggaran sebesar Rp400 miliar untuk penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 dan sisanya akan dicairkan di anggaran tahun 2018.