Jabar Provinsi Berkinerja Terbaik Nasional

Mitrapolisi/

BANDUNG, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinobatkan sebagai Provinsi berkinerja terbaik atau tertinggi secara nasional berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu merupakan penghargaan yang kedua kalinya diraih Provinsi Jawa Barat.

Penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat kepada Pemda ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Wiranto yang mewakili Presiden RI Jokowi karena berhalangan hadir dan didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXI tahun 2017, yang dipusatkan di Alun-alun Kota Sidoarjo, Selasa (25/04/2017). Penghargaan ini sesuai dengan surat Kepmendagri Nomor 120-10241 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015, dimana Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Timur dan Pemprov Kalimantan Timur menjadi tiga Provinsi berkinerja terbaik nasional.

Disusul masing-masing 10 daerah terbaik nasional tingkat Kabupaten dan Kota dari 415 Kabupaten dan 93 Kota yang dinilai. Di Jawa Barat sendiri, Pemerintah Daerah berkinerja terbaik secara nasional ini diraih oleh Kota Bandung, Depok, Banjar, Kota Sukabumi dan Kabupaten Kuningan.

Diraihnya penghargaan secara dua kali berturut-turut ini membuat Jabar berpeluang besar untuk meraih tanda kehormatan Parasamya Purna Karya Nugraha bila tahun berikutnya mampu mempertahankannya.”Alhamdulillah, kita sudah dua kali berturut-turut, mudah-mudahan tahun depan kita raih lagi maka menjadi Parasamya Purna Karya Nugraha," kata Gubernur Aher usai menerima penghargaan.

Aher mengungkapkan, program-program inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang telah diterapkannya selama ini berjalan sukses. Seperti tiga aplikasi ini yang telah diadopsi oleh seluruh Provinsi di Indonesia dan menjadi pilot project KPK dalam penanganan tindak korupsi. Yaitu aplikasi pelayanan terpadu satu pintu, aplikasi SKP Online berbasis tunjangan perbaikan penghasilan pegawai dan aplikasi e-samsat.

“Kita bersyukur ya karena program yang kita buat berjalan baik. Awalnya sama sekali tidak diniatkan untuk dapat penghargaan tapi ternyata dinilai dan membuat kita lebih semangat lagi,” ungkapnya.

Dalam penilaian untuk tahun ini kriteria yang dinilai menjadi lebih lengkap sampai ratusan indikator sehingga persaingan antar daerah pun semakin ketat.”Kriteria yang dinilai sekarang lebih lengkap namun semakin akurat, persaingan antar daerah juga menjadi semakin ketat,” ucap Aher.

Dalam penilaian kali ini, Jabar meraih skor 3.1760, Jatim 3.1802 dan Kaltim 3.1469. Masing-masing Provinsi mendapat prestasi "ST" atau Sangat Tinggi.

Sementara Menkopolhukam Wiranto mengatakan, apresiasi prestasi kinerja tertinggi yang diberikan kepada Pemprov Jabar ini, karena dinilai berhasil dalam melakukan koordinasi efektif terhadap seluruh proses pembangunan di daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarkat. Hal ini dimaksudkan agar terwujud sinergi pengelolaan pembangunan sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan di daerah.

“Untuk itulah pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada para pimpinan daerah yang telah sukses melaksanakan kinerjanya sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Selamat bagi yang mendapatkan penghargaan dan apresiasi ini,” tutur Wiranto.

Ia kemudian menjelaskan, kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama otonomi daerah diwujudkan melalui peningktan kualitas kinerja pelayanan publik yang prima, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.”Disitu Pemda memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal itu,” ucapnya. Wiranto pun meminta Pemda untuk fokus pada dua kebijakan utama, yaitu kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang difokuskan pada upaya pengembangan sektor ekonomi strategis.”Juga pemerataan pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan keluarga miskin,” terangnya.

Pada peringatan hari Otda ke XXI yang jatuh setiap tanggal 25 April, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono menerangkan, tujuan peringatan hari Otda ini adalah sebagai momentum mengevaluasi perkembangan kinerja  pelaksanaan otonomi daerah pada setiap daerah otonom. Kedua, setiap tahun nya Kemendagri melalui sebuah evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) yang disampaikan oleh para kepala daerah, terdapat 540 daerah otonom yang dilakukan evaluasi kinerja tahun 2016 yakni 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota.

"Berdasarkan hasil EKPPD tahun 2016 terhadap LPPD tahun 2015 telah ditetapkan 2 kategori kinerja terbaik pemerintah daerah. Pertama pemerintah daerah dengan kinerja terbaik nasional selama 3 tahun berturut turut yaitu tahun 2013, 2014 dan 2015 dengan tanda kehormatan Parasamya Purna Karya  Nugraha, serta untuk tahun 2015 saja yaitu Satyalencana Karya Bakti Praja Nugraha ," jelas Sumarsono.

Dalam penilaiannya, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kemudian upaya peningkatan kinerja pelayanan publik harus dikelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau e-goverment agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, tepat dan cepat tentang prosedur pelayanan publik yang disediakan pemerintah.