Subang Siap Gelar MTB dan Road Race ASIAN GAMES 2018

Mitrapolisi/

SUBANG -- Kabupaten Subang, Jawa Barat, dipercaya Panitia Pusat ASIAN GAMES 2018, sebagai tuan rumah pada cabang olahraga (cabor) Balap Sepeda Road Race dan Mountain Bike (MTB).

Menengok kesiapan Subang sebagai salah satu tuan rumah, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan menyebut secara umum venue di Subang sudah siap digunakan.

Iriawan menyebut, hal yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan event akbar tersebut yakni terkait kesterillan track, yang menjadi lintasan para atlit balap sepeda khususnya pada cabor Road Race.

Artinya, panitia lokal harus rajin- rajin bersinergi, dan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Kepolisian, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan, dan pihak lainnya demi kelancaran helatan akbar olahraga se-Asia itu.

"Hari ini saya melihat venues, disini ada Mountain bike (MTB) kemudian ada Road Race sekitar 150 km, yang melewati kabupaten Subang, Purwakarta, Karawang, Kemudian finish di Subang lagi (rute Dolog - Purwakarta- Karawang - Jalan Cagak)," kata Pj Gubernur usai meninjau kesiapan Venue MTB di Kawasan Resort Bumi Ayu, Jalancagak, Kabupaten Subang, Rabu (11/07/2018).

"Kami sampaikan ke unsur terkait untuk betul-betul disiapkan, karena ini jalan raya jadi pengamanannya, kesiapan jalurnya harus benar- benar matang," tegasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Abdurakhman menuturkan bahwa dalam mempersiapkan Balap Sepeda Road Race maupun MTB tidak ada kendala berarti.

Hanua saja, menurut Abdurakhman, masih ada beberapa jalur Road Race yang belum 100 persen mulus. Untuk itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna menyelesaikan kekurangan tersebut.

Sementara pada cabor MTB, telah disediakan jalan akses menuju venue sekitar 3,4 kilometer, yang akhir pekan ini selesai pengerjaannya.

"Selain itu tidak ada hambatan yang berarti," katanya.

Sekda Jabar Raih Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM 2018

Mitrapolisi/

TANGERANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menerima langsung Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM Tahun 2018 dari Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah RI Puspa Yogapada pada rangkaian Peringatan Hari Koperasi Nasional ke 71 di The Grandtage Hotel BSD City, Rabu malam (11/07/18).

Iwa terpilih menjadi salah satu penerima Penghargaan Bakti dan UKM Tahun 2018 karena sebagai Ketua Koperasi Konsumen Praja Sejahtera, dirinya mampu meningkatkan laba koperasi 10x lipat, berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 - 2017.

Sehingga penghargaan yang diterimanya, ungkap Iwa, bukan saja untuk dirinya tetapi juga bagi seluruh insan koperasi di Jawa Barat. Selanjutnya bagaimana koperasi di Jawa Barat dapat terus dikembangkan.

"Diharapkan koperasi di Jawa Barat mampu memperbaiki sistem manajemen koperasi masing-masing, tingkatkan profesionalisme dan tingkatkan pasar di masyarakat," kata Iwa usai acara penerimaan penghargaan.

Ketua Penyelenggara Kementerian Koperasi dan UKM RI, Utung Pamuluh mengatakan Penghargaan Koperasi Berprestasi dimaksudkan memberikan penghargaan atas kinerja koperasi dalam kurun waktu tertentu dan memberikan motivasi pada koperasi untuk menjadi lebih baik. Sekaligus untuk meningkatkan citra koperasi di masyarakat.

Mekanisme penilaian berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor. 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemilihan Koperasi Berprestasi. Serta teknis pelaksanaannya sesuai usulan dari masing-masing provinsi, dari 34 provinsi hanya 7 provinsi yang tidak mengusulkan Koperasi Berpreatasi Tahun 2018. Diantaranya Provinsi Papua, Provinsi Papuan Barat, Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Utara.

"Persayaratan dan penilaian meliputi aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan. Sebanyak 50 koperasi di Indonesia yang menerima penghargaan Koperasi Berprestasi, dengan rincian jenis koperasi simpan pinjam sebanyak 11 koperasi, jenis koperasi konsumen 18 koperasi, jenis koperasi produsen 10 koperasi, jenis koperasi pemasaran 4 koperasi, dan jenis koperasi jasa sebanyak 7 koperasi, " tuturnya.

Selanjutnya mengenai Penghargaan Bakti dan UKM Tahun 2018, dimaksudkan untuk memotivasi peran serta masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan koperasi dan ukm. Penilaiannya berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor. 5 Tahun 2015, tentang pedoman pemberian tanda penghargaan dan atau jasa.

Persyaratannya ditentukan dengan memiliki integritas moral serta keteladanan, berjasa pada bangsa dan negara khususnya melalui Koperasi dan UKM, aktif dalam memimpin dan atau mendorong peningkatan penglolaan koperasi dan UKM, serta berjuang secara terus menerus dalam mewujudkan KUKM yang mampu menjadi tulang punggung perekonomian di wilayahnya.

Penetapan penerimaan Penghargaan Bakti Dan UKM Tahun 2018 melalui keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 24 Tahun 2018. Dan telah ditetapkan sebanyak 60 orang di seluruh Indonesia. Hadir juga Ketua Dekopindo Nurdin Khalid dan Duta Koperasi Indonesia Dewi Motik.

Nama Penerima Tanda Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM Tahun 2018, diantaranya :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa

2. Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto

3. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana

4. Wakil Bupati Garut Helmi Budiman

5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Dudi Sudrajat

6. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Hermawan

7. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang Asep Junaedi

8. Ketua Koperasi Pondok Pesantren Al Ishlah Kabupaten Cirebon Agus Hassanudin

9. Ketua Koperasi Pondok Pesantren Al Muhajim Kabupaten Purwakarta Amit Saepul Malik

10. Ketua Koperasi Rancage Kabupaten Bogor Dedi Ahmadi

11. Ketua Koperasi Pondok Pesantren Fathiyyah Kabupaten Tasikmalaya Aka Bonanza

12. Ketua Primer Koperasi Kepolisian (PRIMKOPPOL) Resor Kabupaten Garut Enang Sunarsa

13. Ketua KPRI Sadar Pangalengan Kabupaten Bandung Ruswandi

14. Ketua Koperasu Pondok Pesantren Nurul Iman Kabupaten Bogor Umi Waheda

15. Ketua Koperasi Pondok Pesantren Ghoyatul Jihad Kabupaten Karawang

Pemprov Jabar Apresiasi Kinerja Polri

Mitrapolisi/

BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Apresiasi ini terkait pelaksanaan pengamanan arus mudik dan balik 2018, pengamanan Pilkada Serentak 2018, serta predikat Indonesia yang masuk dalam jajaran sepuluh negara teraman di dunia. 

Apresiasi ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa saat menghadiri syukuran Hari Bhayangkara ke-72 di Sudirman Grand Ballroom, Jl. Sudirman No. 620, Kota Bandung, Rabu (11/7/18). 

“Selamat Hari Bhayangkara ke-72. Alhamdulillah, capaian-capaian Polri luar biasa yang ditunjukkan dengan Pilkada Serentak berjalan dengan damai, lancar, kondusif. Lalu arus mudik dan arus balik berjalan sangat lancar bahkan terjadi penuruan kecelakaan maupun kemacetan,” kata Iwa. 

“Dan terakhir adalah (Indonesia) mendapat penghargaan dunia. Bahwa Indonesia menjadi negara kesembilan teraman di dunia,” lanjutnya. 

“Ini adalah capaian-capaian Polri yang perlu kita syukuri dan kita apresiasi kepada seluruh jajarannya yang tentu bahu-membahu meningkatkan pelayanan, sehingga Polri semakin dicintai oleh masyarakat,” tutur Iwa.

Proyek Bendungan Kuningan Sudah 84 Persen

Mitrapolisi/

KUNINGAN -- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan, berharap proyek pembangunan Bendungan Kuningan, di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, dapat selesai pada akhir tahun 2018.

Berdasarkan hasil tinjauannya pada Rabu (11/07/18), Pj Gubernur mengatakan saat ini, perkembangannya sudah mencapai 84 persen.

"Ini Waduk yang berada di wilayah Kuningan, kebetulan berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah," jelas Iriawan.

Iriawan menyebut pentingnya Bendungan Kuningan terkait dengan irigasi. Ada dua Daerah Irigasi (DI) yang akan diari bendungan ini, diantaranya D.I. Cileweung, Kabupaten Kuningan 1.000 hektar, dan D.I. Jangkelok, Kabupaten Brebes, 2.000 hektar.

Bendungan Kuningan, yang dikerjakan Kementerian PUPR bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung ini, memiliki manfaat reduksi banjir 68 persen, ketersediaan air baku 300 l/det, dan tenaga listrik 500 KW.

"Mudah-mudahan akhir tahun (Bendungan Kuningan) bisa terealisasi, memang target sih Mei 2019, tapi melihat progresnya yang sangat cepat mudah-mudahan bisa terealisasi secepatnya juga," harapnya.

Bicara spesifikasi, Bendungan Kuningan memiliki volume tampung bendungan 25,9 juta meter kubik secara total. Dimana nantinya, akan membendung Sungai Cikaro, anak Sungai Cijalengkok.

Bendungan tipe urugan ini juga, memiliki panjang puncaknya 229 meter dan terdapat terowongan pengelak sepanjang 218,42 meter. Terkait biaya, sesuai kontrak awal, nilainya Rp. 491,4 miliar.

"Pembebasan sudah dilakukan sejak 2012-2013, karena ini masuk proyek strategis nasional pembebasan lahan dan pelaksanaan konstruksi bisa dilakukan secara stimultan," tambahnya.

Genjot Cisumdawu, Pembebasan Lahan Jadi Prioritas

Mitrapolisi/

SUMEDANG -- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan, berharap pembangunan proyek jalan Tol Cileunyi -Sumedang- Dawuan (Cisumdawu) tidak melebihi target waktu yang telah ditentukan.

Iriawan mengatakan, walaupun Cisumdawu merupakan proyek nasional namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang selaku yang mengetahui permasalahan di daerah pembangunannya, harus memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.

"Ada beberapa seksi untuk Cisumdawu, yang jelas target 2020 harus selesai, jadi tahapan- tahapan terus dilakukan baik oleh Pemerintah maupun Swasta sehingga kita harapkan sesuai dengan target," jelas Iriawan, saat meninjau proyek Cisumdawu, di Desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Rabu (11/07/2018).

Tol Cisumdawu sendiri merupakan sebuah ruas jalan bebas hambatan sepanjang 61,6 kilometer, yang memiliki terowongan (Tunnel) sepanjang 472 meter dengan diameter 14 meter.

Pembangunan tol ini, terdiri dari enam seksi, antara lain Seksi I Cileunyi-Rancakalong, Seksi II Rancakalong-Sumedang, Seksi III Sumedang-Cimalaka, Seksi IV Cimalaka-Legok, Seksi V Legok-Ujung Jaya, dan Seksi VI Ujung Jaya-Dawuan.

Pembangunan Cisumdawu, dikerjakan oleh Pemerintah yang bekerjasama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Adapun Seksi I dan II dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan Seksi III-VI diambil oleh BUJT.

Pada perkembangannya saat ini, kendala yang dihadapi ada pada pembangunan terowongan. Itu dikarenakan kondisi tanah yang rawan mengalami keruntuhan, sehingga pekerja harus berhati-hati.

Pembebasan Lahan Jadi Prioritas

Selain itu, Iriawan menambahkan, bahwa persoalan lahan menjadi prioritasnya saat ini. Karena, masih ada beberapa seksi yang masih membutuhkan pembebasan tanah lahan.

Misalnya pada seksi 2 phase II (Ciherang- Sumedang) sepanjang 10,70 kilometer, baru 88,47 persen tanah yang bebas. Dalam hal ini, pergantian lahan milik TNI berupa jalan, tengah dalam proses. Adapun target pengadaan lahan yakni bulan September 2018. Dengan nilai kontrak mencapai Rp. 3.485.999.660.965.

Sementara itu, pada seksi 1 phase III (Cileungi- Rancakalong) sepanjang 11,45 kilometer progres tanah bebasnya baru mencapai angka 37,43 persen. Lahan bebas di dua desa sepanjang -+ 1,7 kilometer siap dilaksanakan konstruksi.

Sebagai upaya tindak lanjut, pada seksi 2 phase II, tepatnya pada pembebasan lahan 'main road', dimana terdapat 70 bidang lahan yang belum bebas dari 1.100 bidang lahan.

"Proses pembebasan lahan 70 bidang tanah akan segera dilakukan konsinyasi," tegas Iriawan.

Adapun, pembebasan lahan di desa Girimukti, Sinarmulya, Mulyasari, Sukamaju, Margamukti, sedang dalam proses pengukuran.

"Status saat ini PPK Lahan telah mendaftarkan lima desa tersebut ke BPN Kabupaten Sumedang. Disini dibutuhkan koordinasi dengan BUJT untuk kepastian ketersediaan anggaran untuk pembebasan di lima desa tersebut," katanya.

Porda XIII Jabar Pertandingkan 60 Cabor

Mitrapolisi/ 

KAB BOGOR - Pekan Olahraga Daerah (Porda) ke-XIII Jawa Barat akan digelar di Kabupaten Bogor tanggal 6 - 15 Oktober 2018 mendatang yang bersamaan dengan Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) Jabar ke-V.

Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Porda XIII kali ini akan mempertandingkan sebanyak 60 Cabang Olahraga (Cabor) dengan nomor pertandingan berjumlah 879. Sedangkan Peparda V terdiri dari 502 nomor pertandingan dari 12 Cabor yang dilombakan. Ini merupakan jumlah Cabor dan nomor pertandingan terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Porda dan Peparda Jabar.

Terkait hal itu Penjabat Gubernur Jabar H. Mochamad Iriawan menggelar rapat persiapan penyelenggaraan Porda XIII/ Peparda V Jabar bersama Bupati Bogor, ketua KONI Jabar dan ketua NPCI Jabar di stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Selasa (10/07/2018). Dalam arahannya Iriawan meminta selain harus sukses, gelaran Porda XIII/ Peparda V Jabar juga harus dijadikan ajang mencari bibit atlet unggulan Jabar untuk menghadapi PON XX di Papua tahun 2020 mendatang.

"Event ini harus sukses dan untuk mencari bibit atlet untuk persiapan PON XX, karena itu kami minta untuk maksimal, ketua KONI nanti harus bisa menyaring atlet terbaiknya," ujarnya.

Porda XIII/ Peparda V Jabar ini akan digelar di 41 venue yang berlokasi di 5 Kecamatan. Sedangkan 12 venue lainnya akan digelar di luar Kabupaten Bogor, yaitu di Kota Bogor, Cimahi, Depok, Kabupaten Karawang dan Pangandaran. Untuk venue Peparda semua berlokasi di Kabupaten Bogor kecuali Cabor Bowling di Kota Bogor. Untuk itu Iriawan berharap, selama event ini berlangsung memberikan dampak perekonomian khususnya bagi masyarakat Bumi Tegar Beriman.

"Event ini harus ada dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Porda XIII akan memperebutkan 2204 medali emas, 2218 perak dan 3001 perunggu. Untuk Peparda V panitia mempersiapkan 502 medali emas, 502 perunggu dan 502 perak. Opening dan closing ceremony akan digelar di stadion Pakansari Bogor.

Ditunjuk menjadi tuan rumah, Bupati Bogor Nurhayanti menyatakan kesiapannya. Pihaknya terus menggenjot renovasi beberapa venue pertandingan sesuai standar.

"Tentu kami sudah persiapkan sejak ditunjuk jadi tuan rumah tahun 2015 lalu dan gebyarnya pun sudah kami lakukan sejak jauh hari," katanya.

Nurhayanti mengungkapkan, target yang ingin dicapai pada Porda XIII/ Peparda V Jabar ini adalah sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, sukses ekonomi dan sukses budaya.

"Itu harapan dan target kami yang harus dicapai," ujarnya.

Maskot Porda XIII/ Peparda V Jabar kali ini bernama Wela dan Wili yang merupakan sepasang hewan karnivora Harimau yang pernah berhabitat di gunung Halimun

Iriawan Minta Akses Menuju Stadion Pakansari Tanpa PKL

Mitrapolisi/

KAB BOGOR - Penjabat Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan meminta akses menuju stadion Pakansari dan area di sekelilingnya bersih dari Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun warung bertenda biru. Hal ini demi menjaga kerapian dan keindahan di area luar stadion Pakansari yang merupakan salah satu venue pertandingan Cabor Sepakbola pada event internasional Asian Games tanggal 18 Agustus 2018 mendatang.

"Mohon dibersihkan, tidak boleh ada lapak dan tenda-tenda warung di akses dan area menuju Pakansari khususnya Asian Games, karena kerapian, kebersihan dan keamanan itu jadi cerminan kita nanti," kata Iriawan usai meninjau area stadion Pakansari di Cibinong Kabupaten Bogor, Selasa (10/07/2018).

Iriawan menuturkan, Jabar sebagai tuan rumah Asian Games 2018 bersama Palembang dan Jakarta harus dipersiapkan secara maksimal. Hal ini agar event olahraga se-Asia empat tahunan itu sukses diselenggarakan tanpa ada kendala. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan bila hal itu terwujud, Indonesia akan berpeluang menjadi tuan rumah Olimpiade.

"Tidak menutup kemungkinan jika penyelenggaraan Asian Games ini sukses kita akan jadi tuan rumah Olimpiade, itu harapan kami," ujarnya.

Selain Cabor sepakbola, di Kabupaten Bogor juga akan digelar pertandingan Cabor Paragliding yang berlokasi di kawasan Puncak, Cisarua. Sejauh ini dari tinjauannya, Stadion Pakansari secara keseluruhan siap digunakan, baik pada kondisi rumput, tribun penonton dan sarana penunjang lainnya termasuk tim medis.

"Pakansari kan sering dipakai pertandingan skala nasional dan internasional jadi tidak ada masalah, tadi kami juga sudah lihat kondisi lapangan dan sarana penunjang lainnya tinggal akses menuju stadionnya saja karena harus clear," tutur Iriawan yang didampingi Bupati Bogor dan Ketua KONI Jabar.

Selain stadion Pakansari, Iriawan juga akan mengecek Cabor Paragliding. Menurut informasi yang Ia terima permasalahan yang sama juga terjadi di venue tersebut yaitu akses dan penempatan para pedagang yang belum teratur.

"Laporan yang kami dapat memang ada yang kurang tapi hanya di akses dan pedagang saja. Kami akan cek dulu karena ini harus dimaksimalkan," ucapnya.

Namun Iriawan optimistis, permasalahan pada kedua venue tersebut akan selesai sebelum dimulainya penyelenggaraan. Khusus untuk Cabor sepakbola akan dimulai pada tanggal 14 Agustus 2014 atau sebelum opening ceremony karena harus menggelar babak penyisihan terlebih dahulu.

"Kalau dari paparan Bupati tadi kami optimis venue dan penyelenggaraan Asian Games di Bogor akan sukses," pungkasnya.

Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Bandung M. Hendra Maulana Resmi Dilantik

Mitrapolisi/   Pengganti  Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Bandung, sisa masa jabatan  tahun 2014-2019 ,  bertempat  di ruang  rapat paripurna  DPRD Kota Bandung, jalan Sukabumi, senin (9/7).

BANDUNG-Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja, melantik M. Hendra Maulana

M. Hendra  Maulana  menggantikan Aries supriatna sebagai anggota DPRD Kota Bandung

Hendra dan Aries berasal dari Fraksi PDIP dan pergantian ini merupa kan Pergantian Antar Waktu (PAW), hadir dalam kesempatan acara pelantikan PAW tersebut Walikota Bandung, M.Ridwan Kamil bersama wakil walikota  Bandung, Oded.M.Danial dan pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) kota Bandung, anggota DPRD dan jajaran Pejabat pemkot Bandung.

Pelantikan ini  berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat  Nomor 171.2/kep.492-pemksm /2018  tanggal  25 Mei 2018, tentang  peresmian  Pergantian  Antar  waktu (PAW) DPRD Kota Bandung sisa masa jabatan 2014-2019  dan surat Wali kota Bandung Nomor171.2/2083-Bag.Pem tanggal 31Mei 2018 perihal  pengucapan sumpah/Janji, dan sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.923-pem-Um/2014 tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung tanggal 24 Juli 2014, bahwa anggota DPRD kota Bandung ditetapkan sebanyak 50 Orang , hal ini sesuai dengan Undang-undang RI No.10 tahun 2008 tentang pemilu, bahwa anggota Dewan didasarkan pada perkembangan jumlah penduduk dan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Kota Bandung Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung bahwa kedudukan dan susunan serta tugas dan kewajiban badan kehormatan diatur dalam pasal 57.

Isa mengatakan , Hendra menggantikan Aries yang mengundurkan diri karena mengikuti Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Bandung 2018 untuk itu kami telah menyiapkan jauh-jauh hari, karena persiapan tidak bisamendadak,” ucapnya. Hendra berasal dari daerah pemilihan (Dapil) 4, sam dengan Aries namun saat pemilihan legislatif empat tahun lalu, Hendra Ada diposisi 3.

Isa berharap Hendra dapat segera menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Kota Bandung sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah diamanahkan oleh konstitusi dan DPRD dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, karena pada dasarnya setiap kepercayaan yang diberikan mengandung konsekuensi pertanggung jawaban tidak hanya kepada yang memberi  kepercayaan, tapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan  tugas, fungsi dan tanggung jawab selaku anggota  DPRD tidak  ringan karena DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah sekaligus sebagai lembaga legislatif  penampung  dan penyalur aspirasi rakyat, dan tentu dibutuhkan kerjasama yang selama ini telah terjalin baik untuk  diteruskan untuk kemajuan Kota Bandung antara eksekutif (Pemerintah) dan legislatif (DPRD) untuk kepentingan  masyarakat sebagai wujud pengemban amanah rakyat dan menjadi semangat baru demokrasi, namun tujuan dari semua itu adalah tercapainya kesejahteraan rakyat, dan dapat meningkatkan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang diaspirasikan oleh masyarakat sesuai

dengan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan sehingga dengan tersalurkannya aspirasi masyarakat dapat terciptanya demokrasi sebagaimana yang di cita-citakan bersama.

Isa mengucapkan terimakasih kepada Aries yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan tugasnya selama menjadi anggota DPRD Kota Bandung, semoga darma bakti yang telah dicurahkan untuk kepentingan masyaraka kota Bandung menjadi lading Ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT, ujar Isa.

Hendra mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah belajar karena kalau ingin mengejar ketinggalan sebagai anggota dewan cukup berat, makanya saya mau belajar sesuai tupoksi, katanya.disinggung posisi di DPRD kota Bandung Hendra mengatakan belum mendapatkan surat resmi dari fraksi apakah akan  menempati komisi yang sama dengan pak Aries, kalaupak Aries kan di komisi A kalau saya belum tahu, kemungkinan di komisi D, tapi belum ada surat resmi penempatan, Hendra berminat di komisi D karena banyak berkaitan dengan rakyat langsung diantaranya seperti masalah pendidikan dan kesehatan, ujarnya.

Awas! Cemari Citarum Bisa Dikenai Pasal Korupsi

Mitrapolisi/ 

KAB. BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait penanganan pencemaran Sungai Citarum. Bagi mereka para pelaku pencemaran bisa terkena pasal tindak pidana korupsi.

Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan mengaku, pihaknya telah melalukan rapat koordinasi dengan Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwanda, terkait penerapan pasal korupsi. Hal ini tentu diharapkan akan lebih menimbulkan efek jera dan sanksi hukum lebih berat.

Untuk itu, Iriawan meminta para pengusaha yang ada di sekitar DAS Citarum agar menerapkan Instalasi Pengolahan Air Limah (Ipal) dengan baik. Pasalnya masih ada beberapa pabrik yang membuang limbah sembarangan.

"Kami berharap para pengusaha, khususnya pabrik-pabrik di sekitar Citarum untuk segera melakukan pengolahan limbah yang sesuai dengan aturan yang harus ditaati oleh mereka. Yang jelas harus ada penegakkan hukum bagi pabrik yang masih bandel," kata Iriawan saat meninjau hulu Sungai Citarum atau Kilometer 0 Citarum di Situ Cisanti, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jumat (6/7/18).

Lebih lanjut, Iriawan mengungkapkan bahwa bisa saja para pelaku pencemaran lingkungan, termasuk di sekitar DAS Citarum bisa dikenakan pasal tindak pidana korupsi.

"Kami kemarin udah koordinasi dengan KPK Bidang Pencegahan, Pak Asep, untuk bisa (pencemaran lingkungan) dimasukkan dalam kategori korupsi. Itu nanti domainnya KPK, kemarin sudah menyampaikan ada ranah ke sana, sehingga nanti akan ada efek jera," ungkap Iriawan.

Sejauh ini ada 126 pabrik yang diberikan peringatan oleh pemerintah. "Ada 126 pabrik yang sedang diberi peringatan oleh pemda. Dan mereka (pengusaha) sedang dibina," tutur Bupati Bandung Dadang Naser yang turut mendampingi Iriawan saat meninjau Situ Cisanti.

"Mereka harus ditindak tegas. Kalau nggak ditindak tegas, mereka tahu itu perbuatan salah tapi mereka melakukan itu terus-menerus. Mudah-mudahan dengan kita memberikan edukasi terus akan merubah mindset mereka yang selama ini salah," kata Iriawan.

Sementara itu, menurut Plt. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Nana Nasuha Juhri, sebelum menerapkan pasal korupsi untuk para pencemar Citarum harus dikaji terlebih dahulu sejauh mana pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu, limbah yang ada di sungai harus diambil samplenya untuk diteliti tingkat pencemarannya.

"Harus dicermati terlebih dahulu sampai sejauh mana pelanggarannya. Karena memang tentu limbah yang sudah ada di sumber air harus segera diambil dulu samplenya seperti apa, kemudian apakah itu sudah melewati batas cemarnya atau bagaimana," tutur Nana disela-sela peninjauan Situ Cisanti mendampingi Pj. Gubernur Jawa Barat.

Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang ada di bawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup juga terus memantau DAS Citarum. Dengan begitu, kata Nana, ketika PPLH mendapatkan laporan pencemaran maka akan langsung ditindaklanjuti.

"Ketika ada laporan pembuangan limbah dari industri ke sumber air, maka petugas kami akan langsung turun dan berkoordinasi dengan teman-teman kabupaten/kota," jelas Nana yang juga Kepala Dinas PSDA Jawa Barat.

Rawat Situ Cisanti

Pj. Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan didampingi Bupati Bandung Dadang Naser dan Dansektor I (Situ Cisanti) Kolonel Inf. Catur, meninjau langsung hulu Sungai Citarum (Kilometer 0 Citarum) di Situ Cisanti, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jumat (6/7/18).

Iriawan tampak mengagumi kesejukan dan keindahan Situ Cisanti. Dia pun menikmati kejernihan air Situ Cisanti menggunakan perahu karet. Di situ ini ada tujuh mata air yang menjadi sumber mata air Cisanti, yaitu mata air Citarum, Cikahuripan, Cikoleberes, Cihaniwung, Cisadane, Cikawudukan, dan Cisanti.

"Tentunya Cisanti harus dijaga, karena memang ada pertumbuhan ganggang yang cepat sekali, signifikan pertumbuhannya, sehingga harus dirawat teman-teman TNI," ujar Iriawan.

"Kita harapkan nanti dengan adanya kegiatan Citarum Harum ini apa yang diharapkan oleh masyarakat, oleh pemerintah bisa terealisasi. Tentunya waktu dan pekerjaan keras dari berbagai komponen untuk merealisasikan hal ini (Citarum Harum)," lanjutnya.

Selain itu, fokus Citarum Harum juga terkait rehabilitasi lahan gundul yang ada di sekitar Cisanti. Iriawan mengatakan harus ada program pemberdayaan masyarakat terkait alih tanam lahan.

"Kami lihat beberapa bukit masih gundul, ini harus betul-betul disadarkan masyarakat. Bagaimana nanti masyarakat bisa diberdayakan, tentunya pemerintah setempat dibantu kita akan menindaklanjuti mengubahnya lahan tersebut menjadi lahan yang tadinya sayur ditanam kopi, lalu ada pohon tinggi-tinggi untuk resapan air. Malah pohon tersebut nanti bisa diagunkan ke bank untuk menambah penghasilan para petani," papar Iriawan.

Sebelumnya, Iriawan juga meninjau area Oxbow yang ada di bawah jembatan biru di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Menurut Iriawan, kondisi Oxbow yang tepat berada diantara Sungai Cijagra dan Sungai Cikapundung sudah jauh lebih baik. Tidak ada lagi tumpukan sampah di atas sungai yang akan bermuara ke Sungai Citarum tersebut.

Pj. Bupati Sumedang Diminta Kawal Proyek Cisumdawu

Mitrapolisi/ 

BANDUNG – Penjabat Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan meminta kepada Penjabat (Pj.) Bupati Sumedang Sumarwan Hadisoemarto untuk mengawal proyek Cisumdawu. Targetnya Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) bisa beroperasi pada 2019 nanti.

Hal itu dikatakan Iriawan usai melantik Sumarwan Hadi Sumarto sebagai Penjabat Bupati Sumedang di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Kamis (5/7/18).

“Saya akan arahkan secara detail – meskipun itu (Cisumdawu) proyek nasional, pasti saya akan arahkan secara terperinci salah satu akselerasi percepatan yang saya inginkan, yaitu segera tercapainya Cisumdawu,” kata Iriawan dalam keterangan persnya usai pelantikan.

Iriawan berharap proyek tol yang menghubungkan Sumedang dengan Tol Cipali tersebut tidak molor atau minimal sesuai target. “Tapi minimal target bulan dengan tahun jangan sampai molor lagi, sehingga nanti segera bisa dimanfaatkan. Paling terpenting untuk tersambungnya antara Bandung sampai dengan Sumedang, Cisumdawu dengan Tol Cipali. Itu paling penting,” ujar Iriawan.

“Itu (proyek Cisumdawu) harus dikawal, karena dampak-dampak sosial yang lebih menguasai pemerintah daerah setempat,” lanjutnya.

Untuk itu, Iriawan juga meminta agar Penjabat Bupati Sumedang serta aparat terkait melakukan komunikasi intensif terkait lahan yang belum bisa dibebaskan. Terkait hal ini, menurut Iriawan komunikasi dua arah dengan masyarakat perlu dikedepankan.

“Sekarang masih ada lahan yang belum terbebaskan dan lain-lain. Saya minta Bupati dan perangkatnya, juga komponen masyarakatnya untuk menyelesaikan. Saya yakin masyarakat juga akan bisa diajak kerjasama apabila penyampaian atau komunikasi bisa dua arah,” tutur Iriawan.

Ditemui usai pelantikan, Pj. Bupati Sumedang Sumarwan mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal proyek Tol Cisumdawu sebatas kewenangannya sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Pemkab Sumedang akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terkait permasalahan di lapangan.

“Sebatas kewenangan Pemerintah Kabupaten (Sumedang), saya akan ikut mengawal dan menyukseskan (pembangunan) Cisumdawu. Kami akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, kemarin juga sudah saya coba jajaki untuk inventarisasi permasalahannya apa,” ucap Sumarwan yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Sumarwan mengaku pihaknya telah menjajaki komunikasi dengan pihak terkait seputar permasalahan pembebasan lahan yang terjadi di lapangan. “Nanti kita akan seoptimal mungkin – apa kewenangan (pemerintah) kabupaten, kemudian nanti kita sampaikan ke pemerintah provinsi (Jawa Barat),” tutur Sumarwan.

Salah satu permasalan yang muncul terkait pembebasan lahan ini, kata Sumarwan, yaitu sinkronisasi pengosongan lahan antara pengembang dengan masyarakat. Hingga saat ini sisa pembebasan lahan sekitar 20% untuk Segmen I (Cileunyi-Tanjungsari).

“Salah satunya yang baru muncul adalah masalah sinkronisasi pengosohan lahan. Sementara pihak pelaksana yang di Segmen I dekat Cileunyi itu, pihak pengembang merasa sudah membebaskan tapi masyarakat masih belum keluar (penawaran harga lahannya). Kemarin katanya menawar sampai setelah Lebaran,” jelas Sumarwan.

Pelantikan Pj. Bupati Sumedang ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-1925 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, Sumarwan juga ditunjuk sebagai Plt. Bupati Sumedang selama kurang lebih empat bulan.

Pengangkatan Penjabat Bupati Sumedang ini dilakukan karena Bupati Sumedang Sisa Masa Jabatan 2013-2018 berakhir pada 5 Juli 2018. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-1924 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat.

150 Perwira Menengah TNI Multi Matra Disiapkan Jadi Pemimpin

Mitrapolisi/ 

BANDUNG -- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan hadir mendampingi Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo pada acara Pembekalan pada Pasis Dikreg XLV Sesko TNI, di Sesko TNI Jl. Martanegara Bandung, Rabu (04/07/2018).

Kegiatan ini diikuti 150 orang Perwira Menengah (Pamen) TNI-Polri, terdiri dari 59 Pamen TNI AD, 42 Pamen TNI AL, dan 38 Pamen TNI AU, dimana terdapat 3 orang Pamen Wanita TNI masing-masing 1 dari tiap matra. Kemudian Pamen Polri 6 orang.

Ada pula Perwira Siswa Negara Sahabat ada 5 orang diantaranya dari Australia, India, Madagaskar, Malaysia dan Singapura.

Mendagri Tjahjo Kumolo berharap, Sesko TNI, sebagai sarana pendidikan, pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI dapat mencetak calon-calon Pemimpin pada level strategis.

Dalam arahannya, Tjahjo menggambarkan bahwa ancaman yang dihadapi oleh bangsa saat ini semakin bersifat multidimensi. Adapun radikalisme menjadi momok dalam pembangunan selain narkoba, korupsi dan ketimpangan sosial.

"Dalam mendeteksi pergerakan terorisme tidaklah mudah, bahkan sekelas pasukan intel Amerika Serikat pun masih sulit mencerna pergerakan teroris," kata Tjahjo.

Untuk itu katanya, peran masyarakat dimulai dari lingkungan terkecil dengan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling), memperketat kontrol tamu-tamu warga dipemukiman, pengoptimalan Satpol PP dan koordinasi rutin dengan kepolisian, perlu ditegakan.

"Intinya, jadilah orang baik yang tidak diam," ujarnya.

Sementara itu permasalahan narkoba, saat ini merambah ke berbagai kalangan usia, profesi, maupun gender. Maka menjadi tugas besar untuk melindungi generasi penerus dari bahaya tersebut.

Selain itu, terkait korupsi dan ketimpangan sosial, Tjahjo menyebut keduanya saling berkaitan. Dirinya pun mengingatkan para perencana anggaran agar lebih berhati-hati dengan area rawan korupsi seperti urusan hibah, retribusi, bantuan sosial dan mekanisme barang-jasa.

"Oleh karenanya, melalui pendidikan Sesko TNI yang bersifat multimatra ini, diharapkan dapat dikembangkan konsep -konsep operasi gabungan yang lebih megedepankan kapabilitas dalam pola operasi Tri Matra Terpadu," katanya.

Motekar Masuk 99 Inovasi Terbaik Indonesia

Mitrapolisi/

SUBANG – Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) karya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP2AKB, dulu BP3AKB) masuk TOP 99 inovasi terbaik se-Indonesia pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI. Kedepan, MOTEKAR akan dipresentasikan di hadapan juri dari berbagai negara, untuk diseleksi menjadi 40 terbaik se-Indonesia dan menjadi salah satu inovasi internasional. 

Prestasi tersebut disampaikan oleh Ketua DP3AKB Provinsi Jawa Barat Poppy Sophia Bakur, pada acara Bimbingan Teknis Tenaga MOTEKAR Angkatan Ke-3 Tahun 2018, yang bertempat di Sari Ater Hotel and Resort, Kabupaten Subang, Senin (02/07) petang. 

Poppy melaporkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Deputi dari Kemenpan RB dan secara khusus meminta Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa untuk menjadi pembicara yang mempresentasikan program MOTEKAR. 

“Program MOTEKAR menjadi satu-satunya dari Jawa Barat yang masuk ke dalam TOP 99,” pungkas Poppy dalam sambutannya.

  

“Kemarin kami bahas dengan Deputi dari Kemenpan RB, bahwa dari 99 ini sudah masuk di level nasional, dan nanti diminta khusus Pak Sekda yang harus memaparkan program strategis andalan inovasi pelayanan publik Jawa Barat ini,” paparnya. 

Ditemui usai acara, Sekda Iwa menyatakan siap menjadi perwakilan Jawa Barat dalam merepresentasikan program MOTEKAR ini. Menurutnya, langkah-langkah peningkatan kualitas para kader MOTEKAR terus digenjot, salah satunya melalui pelatihan dan bimbingan teknis seperti yang saat ini sedang diselenggarakan. Selain itu, kata Iwa, perlu juga dilakukan evaluasi kinerja dengan mengecek dan membandingkan jumlah kasus yang terjadi, sehingga dapat menjadi suatu laporan kinerja.

  

“Inshaa Allah saya sendiri yang akan memberikan suatu paparan di depan juri, supaya inovasi ini menjadi masukan bagi kita, dan menjadi salah satu inovasi yang maju ke internasional,” kata Iwa. 

“Tentu salah satu persiapan kita adalah langkah yang sudah kita lakukan, yaitu pelatihan. Selanjutnya juga akan di cek bagaimana hasilnya, menurun atau tidak dari sebelumnya masyarakat yang memiliki permasalahan sosial, seperti human trafficking dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Nanti data-data itu akan disampaikan,” lanjutnya.

Program MOTEKAR merupakan implementasi dari amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang digagas oleh BP3AKB (sebelum berubah menjadi DP3AKB) pada tahun 2015 lalu. Tugas para Motekar antara lain memberikan penjelasan, pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan program KB, kesehatan, pendidikan dan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Selain itu, para Motekar juga akan menghimpun data by name by address data kependudukan di desanya masing-masing secara akurat.

Secara keseluruhan, Jawa Barat memiliki 666 tenaga MOTEKAR yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota. Pada bimbingan teknis dan pelatihan MOTEKAR angkatan ke-3 ini jumlah tenaga MOTEKAR yang diikutsertakan sejumlah 131 orang yang berasal dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari hingga Rabu (04/07) mendatang.

Adapun materi yang akan disampaikan adalah tentang advokasi dalam bidang ekonomi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kabupaten Subang, advokasi dalam bidang pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, pemaparan tentang solusi teknis materi sistem pelaporan dari para motekar, serta pemantapan diagnosa ketahanan keluarga.

Sekda Jabar : Pola Inti-Plasma Kopi Jadi Solusi Turunkan Kemiskinan

Mitrapolisi/

Kab. Bandung – Pengembangan industri tanaman kopi melalui pola kemitraan Inti-Plasma, dapat menjadi salah satu solusi menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran dan juga angka kesenjangan sosial di Jawa Barat. Pola Inti-plasma ini melibatkan pengusaha besar sebagai inti yang membina dan mengembangkan plasmanya, dalam hal ini adalah usaha kecil dan menengah, sehigga hasil pertanian kopi memiliki nilai jual lebih, yang keuntungannya bisa dirasakan secara signifikan oleh kedua pihak baik pengusaha maupun usaha kecil dan menengah.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, saat ekspose pengembangan kopi Jawa Barat di depan media dari 12 negara dan kunjungan lapangan pengolahan kopi di Tenjolaya Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, Senin (02/07).

Selain menjadi pintu investasi bagi para pengusaha, penerapan pola inti-plasma ini juga berdampak baik pada lingkungan. Iwa menuturkan, sebelumnya para petani hanya menanam sayur-sayuran, sehingga sering menyebabkan erosi. Sedangkan sekarang setelah ditanami kopi, keasrian lingkungan dapat lebih terjaga.

“Solusi yang kita sampaikan adalah pendekatan inti-plasma, artinya di satu sisi ada investasi oleh para pengusaha, di sisi lain ada pengolahan secara profesional dimana cherry-nya dibeli oleh yang inti tadi. Inilah salah satu yangb erhasil di Kabupaten Bandung, sehingga petani kecil yang berkelompok ataupun yang bekerjasama dengan perhutani itu berhasil,” papar Iwa.

“(penerapan pola inti-plasma) Ini membuat sekarang dari sisi lingkungan menjadi lebih baik. Dulu tanam sayur yang menyebabkan erosi, sekarang tanam kopi yang mereka rasakan keuntungannya lebih besar,” katanya lagi.

Di saat yang bersamaan, Iwa juga menemui tamu dari berbagai negara seperti Swiss, Kolumbia, Jepang dan Singapura, yang sengaja datang langsung ke perkebunan kopi Tenjolaya untuk memetik kopi dan melihat proses pengolahannya. Menurut Iwa, ini menjadi peluang serapan tenaga kerja masyarakat setempat, sekaligus menjadi nilai jual lebih ke dunia internasional sehingga harga jual kopi Jawa Barat meningkat.

“Untuk menyediakan ini (layanan turis) saja diperlukan ibu-ibu setempat hampir 200 orang, belum lagi para petaninya, dan mereka mendapatkan harga (kopi) yang paling mahal, yaitu sekitar 10.000 rupiah per kilo,” pungkas Iwa.

Disinggung terkait bantuan pemerintah provinsi Jawa Barat, Iwa mengatakan bahwa pihaknya sudah menyebarkan 10 juta bibit kopi bersertifikat, guna meningkatkan kualitas hasil pertanian kopi di Jawa Barat.