Selasa, 19 Maret 2019

Ridwan Kamil: Kopi, Satu-satunya Komoditas "Tak Bermasalah"

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan kopi adalah satu-satunya komoditas yang tidak pernah "bermasalah" di dunia. Untuk itu, Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil akan terus mendorong komoditas ini, salah satunya dengan memindahkan kantor perwakilan dagang yang biasanya bertempat di daerah elit menjadi di kafe kopi.

"Yang tidak masalah di seluruh dunia cuma satu komoditi, namanya kopi. Mau di Skandinavia, di Afrika, ataupun Australia yang namanya kopi itu sama. Makanya diberi nama diplomasi kopi, sebagai pintu menjual lain-lain yang laku sesuai di daerahnya," kata Emil usai meresmikan acara HAKORNAS 2019 di Gedung Sate Bandung, Selasa (19/03/19).

"Jadi saya menyampaikan ada sebuah gagasan karena Kementerian Perdagangan ini punya perwakilan dagang di tiap negara, tapi ngantornya itu ada di kantor-kantor yang elite, di daerah yang mewah," tambahnya.

Nantinya, perwakilan dagang tersebut akan berkantor di kafe kopi Jawa Barat, yang mungkin akan dinamai kafe 'Jabarano'.

Menurut Emil, konsep ini dibuat untuk mempermudah proses transaksi karena pembeli dapat melihat langsung produk yang dijual di kafe tersebut.

"Dengan konsep itu artinya orang akan bertransaksi dagang tapi nantinya dapat melihat langsung produk-produk yang layak dijual di daerah atau negara tersebut. Pak Menteri bersedia karena selama ini konsepnya terlalu formal, jadi nanti akan lebih mengikuti pasar," ungkapnya.


Permudah Ekspor Produk UMKM
Selain itu, sebagai tindak lanjut dari kunjungannya ke beberapa negara Timur Tengah dan Afrika beberapa waktu lalu, Emil mengatakan akan mempermudah proses ekspor produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan cara melakukan perdagangan langsung.

"Beliau (Menteri Perdagangan) mendukung perdagangan langsung dengan Tim Dubai yang saya bawa sehingga ekspor produk UMKM tidak banyak halangan karena yang akan datang ke Jawa Barat ini pembeli yang juga punya toko atau mall di negaranya," ujar Emil.

Ini dilakukan, karena sering kali pelaku usaha kebingungan tentang prosedur ekspor produk. Sehingga Emil yakin dengan pola ini akan mengurangi 'ribetnya' proses ekspor ke luar negeri, seperti memikirkan terkait prosedur ekspor, dari mulai harus melalui bank ekspor mana, prosedurnya melalui Pelabuhan mana, hingga kaitan tentang ditipu atau tidak karena minimnya informasi dan relasi.

"Ini sering terjadi, nah ini polanya saya ubah. Pembelinya saya bawa ke Indonesia, dia saya suruh beresin ekspornya dan urusan di negaranya. Sehingga orang Jawa Barat tinggal menjual ke pihak-pihak yang sudah dikurasi oleh kami dengan sebanyak-banyaknya," katanya.

Gubernur Ridwan Kamil Resmikan Kantor Baru Bapenda Banjar & Sumedang

Mitrapolisi.co.id/BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan secara simbolis gedung baru kantor Pusat Pengelolaan pendapatan Daerah wilayah Kota Banjar dan Kabupaten Sumedang, di halaman kantor Bapenda Jabar yang dirangkaikan dengan peresmian Masjid Al Akhyar, Selasa (19/03/19).

Dari kacamata arsitektur, Ridwan Kamil menilai kedua bangunan kantor Bapenda tersebut terlihat maju dan futuristik

"Saya lihat arsitektur gedungnya bagus saya nilai 8 sebagai arsitek, ini terasa menjadi negara yang makin maju," kata Emil panggilan akrabnya.

Namun menurut Emil yang terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Gubernur pun berpesan tiga hal kepada jajaran Bapenda di seluruh Jabar. Pertama Emil meminta Bapenda untuk mengerahkan para ketua RT atau RW melakukan door to door ke rumah warga mengingatkan bagi yang belum membayar pajak.

Kedua Bapenda harus sudah tidak ada lagi pelayanan dengan metode transaksi tunai. Semua urusan pembayaran diharuskan secara online.

"Saya tidak mau lagi mendengar ada cerita urusan-urusan masih cash-cash-an," ujar Emil.

Kemudian, walaupun sudah melakukan inovasi pembayaran pajak melalui platform belanja online dan minimarket, Emil tetap menginginkan Bapenda untuk berinovasi lagi menyesuaikan dengan kebiasaan warga. Bila memungkinkan membuat aplikasi cek fisik kendaraan dengan tidak ada pertemuan antara kepolisian dengan wajib pajak.

"Cari lagi platform-platform yang biasa digunakan oleh warga, bahkan cek fisik kendaraan di Kepolisian kalau bisa tidak harus bertemu oleh sebuah cara teknologi, coba kita pikirkan," ungkap Emil.

Saat meresmikan penggunaan masjid Al Akhyar yang berada di halaman kantor Bapenda Jabar, Emil berpesan agar masjid tersebut tidak boleh kosong, harus banyak kegiatan kajian-kajian islam diluar pelaksanaan shalat.

"Masjid ini harus penuh juga dengan kajian jangan hanya shalat 5 waktu, kan ini pakai uang rakyat jadi Sabtu - Minggu tidak ada dinas masjid harus ramai. Nanti dicari kajian-kajian yang menyejukkan karena konsep islam Jabar adalah islam yang ramah," pintanya.

Pembangunan masjid di kantor pemerintahan merupakan salah satu perwujudan visi yang sedang dikejar yaitu mewujudkan Jabar juara lahir batin.

Pemprov Jabar Menyerahkan 10 buah Alat Bantu Tangkap Ikan Kepada Nelayan Kabupaten Sukabumi

Mitrapolisi.co.id/
Optimalkan Tangkapan, Sekda Jabar Kenalkan Vessel Monitoring Aid Kepada Nelayan Sukabumi 

PALABUHANRATU – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa menyerahkan 10 buah alat bantu tangkap ikan atau VMA (Vessel Monitoring Aid) nelayan Kabupaten Sukabumi di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi, Selasa (19/3/19). 

Alat VMA ini diproduksi oleh PT. Unggulan Cipta Teknologi (UCT) dan baru Kabupaten Sukabumi yang pertama kali mendapatkannya. Iwa memaparkan manfaatnya sebagai navigasi nelayan untuk memperkirakan dimana tumpukan atau kumpulan ikan itu bisa diketahui. Sehingga dengan alat itu nelayan bisa lebih waktu lebih singkat dan lebih efisien. 

“Artinya biaya solar biaya waktu dan sebagainya dan tangkapannya diharapkan juga lebih banyak,” kata Iwa. 

“Juga sebagai info cuaca untuk menjaga keselamatan, sebagai  komunikasi antar nelayan di laut dan darat. Karena alat ini jangkauannya bisa 45 km, kalau selama ini kan pakai handphone cuma 5 km,” lanjutnya. 

“Lalu  informasi dan keselamatan juga bisa diketahui. Karena disitu memantulkan sinyal sehingga informasi bisa cepat diterima ke pusat-pusat untuk melakukan evakuasi atau penyelamatan. Terakhir untuk memeriksa apa yang melanggar dari yang diijinkan tidak bisa diketahui,” tuturnya. 

Namun Iwa menekankan jangan sampai nelayan tidak bisa memakai alat canggih ini. Maka dari itu dirinya minta ada pelatihan sekaligus praktik. "Diikuti adanya pendampingan saat melakukan penangkapan sampai kembali ke darat, hingga benar-benar mahir untuk dilepas," pesannya. 

Termasuk bagaimana cara pemeliharaan alat tersebut. Karena sering kita ada alat canggih bagus tapi tidak bisa dimanfaatkan karena proses pelatihan dan pembinaan tidak memadai. 

“Saya tidak ingin  alat  ini tidak optimal. Makanya kita minta untuk ada pendampingan bukan hanya dalam teori yang disampaikan, tetapi langsung praktek pada saat penangkapan ikan dilakukan,” tegasnya.

Sabtu, 09 Maret 2019

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diberikan Kesempatan membuka Coffee Shop di kawasan Marina Agadir

Mitrapolisi.co.id/
SOUSS MASSA -- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melaksanakan kunjungan bilateral ke mitra Sister Province Jawa Barat, Souss Massa Region, Maroko, Sabtu (9/3/29) waktu setempat. Jabar telah resmi memiliki hubungan Sister City dengan Souss Massa Region dengan ditandatanganinya Memorandum Saling Pengertian (Memorandum of Understanding/MoU) pada 15 November 2017 lalu bertempat di Kantor Wali Region Souss Massa.

Sebagai tahap awal tindak lanjut kerja sama ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diberikan kesempatan untuk membuka Coffee Shop di kawasan Marina Agadir sebagai wahana untuk mempromosikan Kopi Java Preanger di Souss Massa serta pengiriman misi kesenian dan kebudayaan pada event yang akan diselenggarakan di Souss Massa dalam waktu dekat ini.

Dalam kesempatan ini, Emil -- panggilan akrabnya, mengatakan fokus bidang kerja sama diharapkan menjadi kegiatan-kegiatan implementatif yang berkesinambungan untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Kedua, peningkatan perdagangan dan investasi, melalui business matching dalam rangka penciptaan koneksi dagang antar kedua daerah dan pengembangan pasar terhadap produk dan komoditi potensial lainnya ke Maroko. Kopi Java Preanger merupakan komoditi yang akan menjadi primadona di Souss Massa karena Masyarakat Souss Massa terkenal dengan budaya meminum kopi. Sementara, Jeruk (citrus) souss massa diberikan kesempatan untuk dipasarkan di Jawa Barat sebagai Provinsi dengan Jumlah Penduduk terbesar dan konsumen buah-buahan terbesar pula di Indonesia.

President of Souss Massa Region, Brahim Hafidi, memaparkan pada bidang investasi, melalui pembukaan pabrik/jenis usaha lainnya yang bahan bakunya diperoleh di wilayah Souss Massa.

Menurutnya pertanian, kelautan, industri dan pariwisata adalah kekuatan Souss Massa. Para Investor di Maroko akan menikmati fasilitas Kebijakan Free Zone yang diterapkan disini juga infrastruktur yang memadai.

Ketiga, ungkap Emil adalah bidang pariwisata melalui promosi wisata dua arah di bidang wisata maritim dan wisata halal.

Emil berharap kerja sama provinsi bersaudara antara Jawa Barat dan Souss Massa dapat memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat luas di dua daerah.

Gubernur Jawa Barat juga mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan Kuasa Ad interim Kedutaan Besar RI Rabat untuk Kerajaan Maroko dan Mauritania, Hanung Nugraha yang menurutnya telah berhasil menjembatani hubungan antara Jawa Barat dengan Souss Massa sehingga tercipta sinergi dalam penyelenggaraan hubungan kerja sama luar negeri yang lebih efektif.

Selain Coffee Shop, dalam waktu dekat Pemdaprov Jabar akan berpartisipasi pada event budaya. “Lalu pada bidang kebudayaan, melalui penyelenggaraan kolaborasi event budaya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengirimkan delegasi kesenian ke Souss Massa pada bulan Juli, ” kata Emil.(Def)*

Polda Jabar & Kodam III/Siliwangi Gelar Latihan Gabungan Pengamanan Pemilu 2019

Mitrapolisi.co.id/
CIMAHI – Sekelompok massa melakukan unjuk rasa menuntut penghitungan suara dibubarkan dan pemilu ulang. Unjuk rasa pun berakhir ricuh, sehingga aparat keamanan mengerahkan anjing pelacak, water canon, dan gas air mata untuk membubarkan massa yang terus merangsek ke kantor KPU Provinsi Jawa Barat.

Ratusan aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri turun untuk menenangkan massa. Namun, ada dua orang pengunjuk rasa menjadi korban karena terkena tembakan peluru karet. Kedua orang ini terlihat membawa senjata tajam dan terus memprovokasi massa lainnya untuk berbuat anarkis.

Peristiwa tersebut menjadi bagian dari simulasi latihan gabungan antara prajurit Kodam III/Siliwangi dan anggota Polda Jawa Barat di Lapangan Brigif Kujang 15, Kota Cimahi, Jumat (8/3/19). Latihan ini digelar dalam rangka kesiapan Polri bersama TNI untuk pengamanan Pemilu Presiden dan Legislatif 2019.

Simulasi dilakukan secara menyeluruh. Simulasi standar operasional prosedur dalam melaksanakan penindaan kriminal, pengamanan VIP, simulasi masa tenang dan penertiban atribut kampanye dengan melibatkan Satpol PP, TNI, dan Polri juga dilakukan. Ditunjukkan pula simulasi pengamanan distribusi logistik pemilu, pengamanan TPS saat pemungutan dan penghitungan suara, hingga simulasi teror di area bisnis berupa perampokan dan penyanderaan.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang turut hadir menyaksikan latihan gabungan tersebut menilai, bahwa simulasi yang dilakukan merupakan bentuk kolaborasi pengamanan yang dilakukan Polri bersama TNI. Hal ini sangat penting karena dengan adanya kolaborasi atau kebersamaan aparat negara akan menambah kepercayaan diri masyarakat.

“Karena dengan adanya kolaborasi alat negara, itu akan menambah kepercayaan diri masyarakat. Dan juga akan menambah ketenangan dan akan membawa negara ini semakin tidak bisa digoyahkan oleh orang-orang yang ingin memecah belah,” kata Uu saat ditemui usai acara.

Lebih lanjut, Uu berharap kebersamaan TNI/Polri dan masyarakat bisa terjalin semakin kuat. Untuk itu, dia meminta agar latihan gabungan seperti itu juga melibatkan unsur pengamanan sipil yakni petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sering kali berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Kami butuh juga dilibatkan dalam latihan ini, kalau bisa aparat pemerintah, Satpol PP,” harap Uu.

“Oleh karena itu, ke depan kenapa tidak ada latihan-latihan bagi Satpol PP yang dilaksanakan berkolaborasi atau dididik oleh Polri,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabintelkam) Polri Komjen Pol. Unggung Cahyono yang turut menyaksikan simulasi menyebut, bahwa latihan gabungan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Polda. Menurut Unggung, ada potensi kerawanan Pemilu yang harus diantisipasi, sehingga TNI dan Polri siap bersinergi mengamankan jalannya pemilu tahun ini.

“Kita ada indeks kerawanan pemilu yang harus kita antisipasi secara bersama-sama. Jadi, TNI dan Polri siap mengamankan Pemilu 2019,” ujar Unggung saat ditemui usai acara.

Unggung menekankan bahwa pengamanan pemilu akan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, sehingga tetap menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia.

“(Pengamanan) unjuk rasa (aparat pengamanan) tidak boleh menggunakan senjata, kalau pun anarkis itu (senjata) pun hanya untuk melumpuhkan dia (pengunjuk rasa). Kita menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Agung Budi Maryoto menuturkan, bahwa pelaksanaan latihan gabungan melibatkan sekitar 4.300 personel TNI/Polri. Hal ini sebagai upaya kesiapan Kodam III/Siliwangi dan Polda Jawa Barat dalam mengamankan Pemilu yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang.  

“Kita siap menerjunkan anggota-anggota kita di Polda, di-back up penuh dari kekuatan Kodam III/Siliwangi untuk melaksanakan pengamanan Pemilu ini,” ujar Agung.

Agung menilai hingga saat ini di daerah hukum Polda Jawa Barat tidak ada potensi konflik Pemilu. Namun, Agung tetap meminta setiap Polres dan Dandim agar tetap siap jikalau ada potensi agar tidak berkembang.

“Seluruh Kapolres dan Dandim semuanya tidak boleh underestimate. Setiap ada potensi (konflik) itu harus dilakukan solusinya, supaya tidak berkembang. Alhamdulillah sampai dengan hari ini di seluruh jajaran Kodam III/Siliwangi dan Polda Jawa Barat tidak ada potensi (konflik) tersebut,” tukasnya.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono pun menilai, bahwa untuk mengamankan proses demokrasi Pilpres dan Pileg tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Perlu ada sinergi dari semua komponen bangsa.

Tri pun bertekad TNI dan Polri melalui sinergi dengan masyarakat akan mengamankan pesta demokrasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Latihan gabungan ini sebagai bentuk kesiapan pasukan TNI dan anggota Polri untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat.

“Polisi dan TNI akan mengamankan semua kegiatan pesta demokrasi ini dengan sebaik-baiknya dibantu masyarakat dengan sinergitas yang baik,” tandasnya.

Rabu, 06 Maret 2019

Gubernur Ridwan Kamil Lantik 14 Pejabat Eselon II Hasil Seleksi Terbuka

Mitrapolisi.co.id/
KOTA BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik sebanyak 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II Pemda Provinsi Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/3/19). Para pejabat ini merupakan hasil seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilakukan sejak November 2018 lalu.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.175-BKD/2019 dan Nomor: 821.2/Kep.176-BKD/2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan, bahwa sebenarnya ada 15 jabatan yang dilakukan seleksi, namun satu jabatan yaitu Kepala Dinas Kesehatan akan dilakukan seleksi ulang karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi serta jumlah peserta seleksi yang sedikit.

Dari 14 pejabat tersebut, empat orang diantaranya adalah perempuan dan sepuluh orang laki-laki. Sembilan pejabat merupakan ASN Pemda Provinsi Jawa Barat dan lima pejabat berasal dari luar ASN lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.

Berikut para Pejabat Eselon II Pemda Provinsi Jawa Barat yang dilantik Ridwan Kamil hari ini:
1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, lr. Bambang Tirtoyuliono, M.M.
2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Drs. Kusmana Hartadji, M.M.
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. Mochamad Ade Afriandi, M.T.
4. Kepala Dinas Perhubungan, Hery Antasari, S.T.
5. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Ir. A. Koswara, M.P.
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Linda Al Amin, S.T., M.T. 
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, H. Engkus Sutisna, S.T., M.T.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si.
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Setiaji, S.T., M.Si.
10. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah, Dr. Drs. H. R. Iip Hidajat, M.Pd.
11. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, Dr. Ika Mardiah, M.Si.
12. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah, Dr. Eni Rohyani, S.H., M.Hum.
13. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah, Ir. Hermansyah, M.Si.
14. Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah, Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, S.H., S.E., M.Si.

Ditemui usai pelantikan, Emil mengungkapkan bahwa pihaknya ingin menempatkan karir pejabat ini berdasarkan aturan dan kompetensi. Selain itu, proses seleksi juga dilakukan tanpa intervensi dan semua proses dilakukan oleh panitia seleksi independen.

“Setelah tiga besar baru ada proses diskresi, karena harus ada chemistry,” ujar Emil.

Terkait program 100 hari, Emil meminta kepada para pejabat ini harus ada gebrakan di dinas atau OPD yang dipimpinnya. Dia pun yakin dengan para pejabat yang terpilih, karena dalam proses seleksi panitia mendapat masukan seperti dari KPK, BIN, dan berbagai pihak lainnya.

“Mereka saya targetkan 100 hari ada gebrakan-gebrakan di level dinas, kemudian membantu membereskan urusan urusan yang tertunda, khususnya yang barang/jasa. Karena lelang banyak tertunda gara-gara menunggu ini (proses seleksi dan pelantikan),” kata Emil.

“Dan saya meyakini inilah kabinet yang mantap,” sambungnya.


Sementara dalam amanatnya saat acara pelantikan, Emil meminta agar para pejabat ini bisa menjadi cermin bagi bawahan dan masyarakat. Karena segala perbuatan baik lisan, gerak tubuh, hingga raut wajah akan menjadi perhatian. Selain itu, keputusan yang diambil dan cara mendelegasikan berbagai tugas pun harus menjadi contoh bagi banyak pihak. 

“Oleh karena itu, tolong ditingkatkan lagi semangat belajar leadership. Hari ini pintar saja tidak cukup, hari ini IQ saja tidak cukup, Anda semua harus punya EQ atau akhlak dalam merajut kepemimpinan. Anda juga harus punya SQ agar bathin ini selalu tenang dengan niat semata-mata lillahita’ala dan beribadah,” pesannya.

Tak lupa, Emil juga menyampaikan tiga nilai yang harus dimiliki pejabat ASN. Diantaranya: integritas, melayani bukan dilayani, serta profesional. Implementasi Dynamic Governance juga menjadi pesan Emil, agar tujuan yang ingin dicapai tidak terhambat oleh aturan yang ada.

“Segera terapkan konsep pemerintahan Birokrasi Dinamis atau LAN (Lembaga Administrasi Negara) menyebutnya Agile Bureaucracy. Harus gesit, jangan gara-gara ngga ada peraturan tujuan yang dimatikan. Harusnya dibalik tujuannya dikejar aturannya disesuaikan dan aturannya dibikin secepatnya. Konsep, aturan yang tidak sesuai dengan zaman sekarang itu menghambat inovasi,” papar Emil.

Terakhir, Emil juga meminta para pejabat di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat tidak berpolitik dan patuh keputusan yang telah dibuat. Karena menurutnya, pemimpin politik di pemerintahan daerah provinsi itu hanya Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Jangan berpolitik karena pejabat politik, pemimpin politik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya dua, yaitu gubernur dan wakil gubernur. Di luar dari itu semua tegak lurus, patuh pada keputusan. Saya tidak mau mendengar ada lobi-lobi, kasak-kusuk yang tidak perlu. Karena itu hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan sesuai tupoksi dan aturan,” tandasnya.(arm)*

Sabtu, 02 Maret 2019

Usai Jalani Pelatihan, ‘Ajudan Gubernur’ Siap Tugas Mulai Senin

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG – Mewakili Gubernur, Kepala Seksi Kepeloporan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Ade Romadya secara resmi menutup kegiatan Pelatihan Kepemudaan (bootcamp) Jabar Future Leader (JFL) di menara Gedung Sate Bandung, Minggu (24/02/19). 

Ke-30 peserta JFL telah dinyatakan lulus dan siap bertugas mulai hari Senin (25/02/19). Masing-masing peserta akan bertugas sebagai ajudan gubernur selama empat hari secara bergantian. 

Ade mengungkapkan, program JFL ini diharapkan dapat membentuk kedisiplinan serta sikap patuh kepada atasan, sebagai persiapan seluruh peserta sebelum diturunkan sebagai ajudan. Ade juga berpesan agar seluruh peserta selalu siap menjalankan tugas ajudan dengan segala resikonya. 

“Pelajaran yang dapat kita petik dalam kegiatan pelatihan ini antara lain menciptakan disiplin, menciptakan (sikap) patuh kepada atasan melalui rantai komando yang kuat dan jelas, serta siap melaksanakan tugas berat dari organisasi dan mensukseskan misi maupun visi organisasi,” ujar Ade dalam sambutannya. 

“Hasil bootcamp kali ini diharapkan mampu diimplementasikan dalam menjalankan tugas ajudan gubernur. Kalian harus siap dengan segala resiko, ingatlah kalian adalah orang-orang terpilih,” katanya.  

Ketua tim peserta Doni Irwansyah mengaku, meski masih merasa takut melakukan kesalahan dalam bertugas, namun timnya akan membuka komunikasi antar anggota tim untuk saling berbagi informasi seputar pelaksanaan tugas sebagai ajudan gubernur. Baginya, pelatihan JFL ini sangat berperan dalam membentuk kedisiplinan dan wawasan baru terkait kepemerintahan. 


“Kami memang takut salah, baru lihat Kang Emil (sapaan akrab Gubernur Jabar) saja sudah melongo. Nanti kita akan buka komunikasi antar anggota tim yang bertugas, boleh bebas saling bertanya pada anggota yang sudah selesai menjalankan tugasnya,” kata Doni. 


Begitu pula dengan Herwin Hermansyah. Salah satu peserta ajudan gubernur yang tuli ini mengaku bahwa kegiatan JFL ini sangat mengubah pola pikirnya. Dibantu penerjemah, Herwin mengatakan dirinya semakin percaya diri dan berpandangan positif, meski awalnya ia merasa bingung dan kesulitan bersosialisasi. Ia menuturkan, JFL ini telah membentuknya untuk lebih percaya diri dalam membantu teman-temannya yang sesama tuli. 


“Mungkin di Jawa Barat ini pertama kalinya akan ada ajudan tuli untuk gubernur, bahkan mungkin pertama di Indonesia. Saya harap akan ada JFL-JFL selanjutnya,” kata Herwin dibantu penerjemahnya. 


“Sebelum mengikuti acara sampai sekarang, saya lebih percaya diri untuk membantu teman-teman tuli ketika nanti kedepannya ada yang membutuhkan bantuan tentang protokoler dan pemerintahan, dan saya lebih yakin bahwa Jawa Barat bisa lebih ramah disabilitas,” paparnya.(def)*

Minggu, 24 Februari 2019

Tradisi Kawin Cai sa-Nusantara, Simbol Semangat Persatuan NKRI

Mitrapolisi.co.id/ 
CIMAHI -- Kampung Buyut Cipageran (Kabuci) di Kota Cimahi menggelar tradisi unik, Kawin Cai sa-Nusantara (Kawin Air se-Nusantara). Tradisi ini "mengkawinkan" (menyatukan) air ("cai" dalam bahasa Sunda) dari seluruh kabuyutan yang ada di Seluruh Tanah Air.

Tradisi ini diikuti 135 kabuyutan dari seluruh Nusantara yang membawa air untuk disatukan dalam satu tempat. Hal ini memiliki makna bahwa semangat persatuan yang perlu terus dipupuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Gubernur Jawa Barat mewakili Presiden RI, Ridwan Kamil, Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna, perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, para sesepuh dan pinisepuh Kabuyutan Cipageran, dan kabuyutan se-Nusantara, serta para tamu agung dari Bali, Yogyakarat, Solo, dan Thailand turut hadir dan ikut serta dalam tradisi ini.

Menurut Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil, tradisi Kawin Cai sa-Nusantara sebagai simbol persatuan Indonesia yang harus terus kuat. Karena kuatnya persatuan dan kesatuan merupakan syarat sebuah negara maju.

"Dengan tradisi ini semangat persatuan dihadirkan oleh forum-forum kebudayaan se-Nusantara. Salah satunya dengan simbolis membawa air dari seluruh Nusantara untuk ditempatkan di Jawa Barat ini sebagai simbol bahwa persatuan Indonesia harus kuat," kata Emil saat menghadiri tradisi Kawin Cai sa-Nusantara di Kampung Buyut Cipageran, Jl. Kolonel Masturi Kota Cimahi, Minggu (24/2/19).

"Karena itu syarat agar negara ini bisa maju dan tidak terpecah belah. Saya kira itu pesan utamanya," lanjutnya.

Untuk itu, Emil pun berharap melalui tradisi tersebut persatuan Indonesia semakin kuat. Kokohnya tradisi juga ditentukan oleh kebudayaan yang terus dipelihara dan dijaga, karena bisa menunjukkan indentitas dan jati diri sebuah bangsa.

"Karena kebudayaan menunjukkan siapa kita. Selama kita tidak melanggar syariat, saya kira kebudayaan apa pun di Tanah Air Indonesia ini akan kita dukung," tutur Emil.

Terkait kebudayaan, Emil berkomiten untuk terus memupuk kebudayaan yang ada di Jawa Barat. Salah satunya dengan membangun infrastruktur kebudayaan di seluruh Jawa Barat.

"Dalam lima tahun kita komit akan membangun infrastruktur kebudayaan. Kami sudah anggarkan ke seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat akan dibangun pusat-pusat kebudayaan seperti di Cipageran ini," jelas Emil.

"Karena kami meyakini bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya," tambahnya.

Pendidikan karakter melalui budaya dan kearifan lokal juga menjadi salah satu program penguatan karakter generasi muda Jawa Barat. Salah satunya melalui program Jabar Masagi. Implementasi Jabar Masagi adalah seluruh program, baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang mampu menumbuhkan generasi muda di Jawa Barat sebagai manusia berbudaya.

"Kami, Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan pendidikan karakter. Karena kami milhat sekolah formal, kurikulum tidak cukup menghadapi masa depan," papar Emil.

Jabar Masagi ini datang dari empat nilai kesundaan. Pertama, yaitu Surti adalah merasa, belajar sensitif, atau memahami sesuatu yang tidak terucapkan. Nilai kedua, yaitu Harti adalah belajar paham atau memahami.

"Yang ketiga, yaitu nilai Bukti artinya menunjukkan eksistensi kita dengan apa pun kita. Dan yang keempat, yaitu Bakti, seperti air mengalir ke masyarakat membawa kebermanfaatan," tandasnya.

Jumat, 22 Februari 2019

Rakernas APPSI, Ridwan Kamil Ungkap Dua Peluang Kerjasama Antarprovinsi

Mitrapolisi.co.id/

PADANG, SUMATERA BARAT -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri        pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia   (APPSI)     Tahun 2019 yang digelar di Padang Convention Center, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Rabu malam (20/2/19).

Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil, mengungkapkan ada berbagai hal yang bisa dikerjasamakan antar-pemerintah provinsi di Indonesia. Diantaranya, kerjasama kebencanaan dan perdagangan komoditas pangan.

"Kerjasama kebencanaan yang memang terlihat semakin ke sini intensitasnya lumayan tinggi, bahkan di Jawa Barat sendiri tercatat lebih dari 1.500-an per tahun," jelas Emil ketika ditemui usai acara pembukaan Rakernas.

"Sehingga diupayakan ada mekanisme agar kami (pemerintah provinsi) saling tolong-menolong, karena bagaimana pun kondisi geografis dan geologis di Indonesia ini mirip-mirip," lanjutnya.

Kemudian terkait kerjasama perdagangan antardaerah. Kata Emil, Jawa Barat sudah memulai insiatif tersebut melalui digitalisasi perdagangan. Hal ini penting dilakukan karena bisa berdampak pada ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.

"Itulah kenapa kita sudah memulai dengan inisiatif dengan dunia digital juga. Misalkan Jawa Barat kekurangan sapi, kekurangan telur, atau apa kita bisa menemui pedagang yang dikoordinasikan oleh para gubernurnya," papar Emil.

"Itu contoh kecilnya, sehingga kami tidak harus selalu terdikte oleh pasar yang kadang-kadang tidak berpihak pada stabilitas ekonomi di daerah masing-masing," terangnya.


Sertijab Ketum APPSI

Pada pembukaan Rakernas APPSI di Padang ini, dilakukan serah terima jabatan (sertijab) dari Ketua Umum (Ketum) APPSI 2018-2019 yang juga Gubernur Jawa Timur 2014-2019, Soekarwo kepada Ketua Umum APPSI 2019 yakni Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.

Pada kesempatan ini, Emil pun mengucapkan terimakasih kepada Soekarwo karena telah melakukan estafet tongkat kepemimpinan APPSI dengan baik.

"Asosiasi pemerintah provinsi ini kami mengucapkan terimakasih dulu ke Pak De Karwo (Soekarwo) yang sudah selesai dan men-tongkatestafet-kan dengan baik," tukas Emil.

Sesuai dengan AD ART, ada jabatan pergantian antarwaktu Ketum APPSI, karena jabatan Ketua Umum APPSI berakhir masa jabatannya bersamaan dengan masa jabatan gubernur. Untuk itu, pada November 2019 mendatang akan dilaksanakan Musyawarah Nasional di Jakarta untuk memilih Ketua Umum APPSI untuk lima tahun ke depan.

APPSI merupakan organisasi pemerintah provinsi yang ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama antar-pemerintah daerah provinsi. Untuk itu, Soekarwo ingin kerjasama antarprovinsi terus ditingkatkan terutama terkait perdagangan komoditas pangan.

"Kita harus memperkuat -- terutama kerjasama antar-provinsi, antar-daerah," kata Soekarwo.

Melalui Rakernas APPSI Tahun 2019 ini, Ketua Umum APPSI/Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menjelaskan, rakernas digelar senagai bentuk konsolidasi untuk menetapkan program APPSI di 2019.

"Rakernas ini dalam rangka konsolidasi untuk menetapkan program APPSI 2019, kita akan bahas pula rekomendasi-rekomendasi, termasuk tentang tiket pesawat mahal," ujar Longki.

Sementara itu, sebagai tuan rumah, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno berharap, Rakernas APPSI di Padang berjalan sukses dan menghasilkan berbagai rekomendasi. Menurut Irwan, rakernas tersebut menjadi ajang yang tepat untuk berkonsolidasi karena dihadiri oleh para gubernur dari seluruh Indonesia.

"Kami berharap rakernas ini sukses dan bisa menghasilkan banyak rekomendasi," harap Irwan.

Masjid Raya Sumatera Barat, Ikatan Batin Warga Jabar & Sumbar

Mitrapolisi.co.id/
PADANG, SUMATERA BARAT -- Di sela kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaksanakan Shalat Shubuh berjamaah bersama Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di Masjid Raya Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman, Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kamis pagi (21/2/19)..

Masjid Raya dengan bentuk atapnya yang terinspirasi rumah khas Minangkabau, Rumah Gadang, ini mulai dibangun pada 21 Desember 2007 oleh Gubernur Sumatera Barat kala itu, Gamawan Fauzi dan selesai pada 4 Januari 2019. Arsiteknya adalah Rizal Muslimin, seorang arsitek dari kantor konsultan arsitektur Urbane yang berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat.

"Itulah hubungan batin antara masyarakat Jawa Barat dengan masyarakat Sumatera Barat, salah satunya karya goresan masyarakat Jawa Barat di Tanah Minang," ungkap Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil.

Konsep masjid ini terinspirasi dari peristiwa perselisihan empat suku yang terjadi di Kota Mekkah, Arab Saudi pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Kala itu ada pertentangan mengenai pihak yang berhak memindahkan batu Hajar Aswad. Nabi Muhammad pun dengan bijak memutuskan untuk memgambil sebuah kain untuk memindahkan batu tersebut.

"Kain yang terbentang ketika terjadi perselisihan dimana harus memindahkan batu Hajar Aswad oleh empat suku di sana (Kota Mekkah, Arab Saudi) dan Nabi Muhammad mengambil kain, bentangan kain yang (di tengahnya ada batu Hajar Aswad) ini melengkung, sehingga (ketika keempat ujung kain ditarik) melahirkan tempat seperti ini (bentuk Masjid Raya Sumatera Barat)," papar Emil.(dan)*

Emil pun berharap, masjid yang menelan anggaran pembangunan hampir Rp 500 Miliar dan bisa menampung 5.000-6.000 jamaah ini menjadi kebanggaan masyarakat di Sumatera Barat.

"Mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat," tandasnya.(def)*

Program Kabupaten/ Kota Harus Selaras Dengan Program Provinsi

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar forum konsultasi publik dan rangkaian Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2020. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, membuka forum tersebut menghadirkan para Bupati Walikota se-Jabar, Dirjen Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian PPN/ Bappenas, Dirjen Bina Pembanguajan Daerah Kemendagri, serta para tokoh masyarakat.

Wagub Uu menuturkan, forum dalam rangka merumuskan arah kebijakan pemerintah tahun 2020 tersebut sengaja diadakan lebih awal. Alasannya, untuk membangun kebersamaan dengan pemerintah Kabupaten Kota dalam penyelarasan program sesuai visi inovasi dan kolaborasi.

"Kenapa acara ini diadakan lebih awal karena kami ingin kebersamaan dengan para pemerintah Kokab. Makanya visi kami yaitu terwujudnya Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi," tuturnya.

Menurutnya, kebijakan dan program yang dikeluarkan Pemprov Jabar juga harus menjadi program Pemkab dan Pemkot. Begitupun sebaliknya program dari daerah juga adalah program Pemprov.

"Yang punya masyarakat dan wilayah sebetulnya adalah para Bupati Walikota kami hanya sebatas kewenangan yang diberikan tapi tujuannya tentu untuk kesejahteraan masyarakat. Semua harus dalam satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan," ujar Uu.

Wagub tak ingin daerah berjalan masing-masing tanpa adanya kolaborasi dengan daerah lain.

"Jadi jangan sendiri-sendiri yang akhirnya tidak saling bantu atau kolaborasi. Kami punya anggaran dan kekuatan, misalnya 50% oleh kami, 50% nya lagi oleh daerah," jelasnya.

Prioritas pembangunan di Jabar di masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil diantaranya peningkatan akses pendidikan, desentralisasi layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi umat berbasis ekonomi, pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, pendidikan agama dan tempat ibadah juara, infrastruktur konektivitas wilayah, gerakan membangun desa, subsidi gratis Golekmah serta inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

"Kami ingin para Bupati Walikota sebelum membuat RPJMD atau dalam pembahasan anggaran mengetahui dulu program kami supaya selaras karena kalau tidak paham dengan program kami tidak akan nyambung dalam membangun Jabar ini," kata Uu.(Arm)*

Angka Stunting Menurun, Atalia Puji Kinerja Perangkat Daerah Kab. Garut

Mitrapolisi.co.id/ 
BANDUNG -- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil mengungkapkan apresiasinya atas kinerja Bupati Garut bersama para jajarannya yang bergerak cepat dalam upaya mengurangi angka stunting di Kabupaten Garut. Ini diungkapkan Atalia saat membuka Lomba Kader PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Sekretariat TP PKK Prov. Jabar, Jl. Soekarno Hatta No. 468 Bandung, Kamis (21/02/19).

"Ketika data ini muncul, mereka dengan semangat langsung melakukan berbagai langkah yang lebih dalam lagi, diantaranya melakukan sosialisasi dan edukasi. Sehingga sebelum gerakan ini deklarasikan oleh Bapak Gubernur, ternyata sudah langsung dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah di wilayah Kabupaten Garut," ungkap Atalia.

Sebelumnya, diketahui hasil dari Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017 tingkat Nasional, presentase stunting sebesar 29,6% meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 27,5%. 

Sedangkan presentase stunting di Provinsi Jawa Barat sebesar 29,2%. Di Kabupaten Garut terjadi peningkatan dari 24,9% pada tahun 2016, menjadi 43,2% di tahun 2017. Namun saat ini, angka stunting di Kabupaten Garut sudah menurun 5 digit dari angka sebelumnya.

"Hal itu berarti, inovasi dan inisiatif diperlukan dalam pelaksanaan pencegahan stunting. Maka hari ini kita berkumpul, agar kita bisa betul-betul mendalami kasus stunting ini," tambahnya.

Dengan tema 'Melalui lomba kader ini kita tingkatkan pengetahun, keterampilan, dan peran serta kader dalam upaya menangani stunting', Atalia berharap sebagai agen, kader PKK mampu berkontribusi secara langsung untuk membantu meringankan beban pemerintah, terutama dalam hal pencegahan stunting.

"Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang stunting yang sudah menjadi program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan sudah berkomitmen dengan Deklarasi Jabar Zero Stunting pada November lalu. Kita berharap dalam lima tahun kedepan zero stunting itu dapat terealisasi di Jawa Barat," harap Atalia.

"Zero stunting ini artinya tidak ada kasus baru. Oleh karena itu peran kita di TP PKK di masing-masing Kabupaten/Kota betul-betul bisa memantau masyarakat, bisa memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat," sambungnya.

Sebagai garda terdepan, Atalia menyarankan dalam melaksanakan tugasnya, para kader dapat melekat pada Dinas terkait, juga pada perangkat kewilayahan terutama perangkat desa dan kelurahan. Sehingga kedepan, semua elemen ini bisa bergerak bersama-sama dengan lebih cepat. Lebih ngabret.
(arm)*

Pentahelix, Jurus Baru Citarum Harum

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG -- Pentahelix, itulah jurus lima unsur yang hendak dilancarkan Citarum Harum demi mengembalikan sungai terpanjang di bumi Priangan kembali menjadi sumber kehidupan.

Dengan kolaborasi A - B- C -G - M, Academician, Business, Community, Government, Media, kelima unsur tersebut harus kompak, saling support, untuk membangun Citarum yang harum, bersih, sehat, dan lestari.

"Hari ini kami menyelenggarakan sebuah gagasan besar, kebencanaan ini bisa kita kurangi resikonya melalui kolaborasi Pentahelix," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, usai menghadiri seminar nasional dengan tema 'Model Sinergitas Pentahelix-Merawat Alam dan Mitigasi Bencana,' di Hotel Grand Asrilia, Jumat (22/2/19).

"Selama ini jangan menyangka bahwa urusan hidup kita ini hanya urusan Pemerintah, maka pentahelix ini terbagi lima peran, ada peran pemerintah, pebisnis, universitas, peran kominitas dan peran media," tambahnya.

Diharapkan Emil, panggilan Gubernur, dalam waktu lima sampai tujuh tahun ke depan, normalisasi Citarum akan berhasil kalau semua elemen ini kompak. Saat ini, saat ini telah dibuat buku pedoman Citarum Harum, didalamnya memuat masing- masing peran akan mengerjakan apa dengan target apa. Nantinya tiap akhir tahun akan dievaluasi.

"Target harus ada progres 15- 20 persen setiap tahunnya. Jadi di akhir proses kita harapkan bisa mengembalikan Citarum," katanya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo, mengatakan dalam kurun waktu 8 tahun terakhir di Indonesia, bencana alam telah menelan sekitar 11 ribu korban jiwa. Korban terbesar diakibatkan gempa bumi, tsunami, diikuti longsor dan banjir.

"Di Jawa Barat, dalam kurun waktu dua tahun terakhir pun sangat banyak. Kalau kita lihat bentuk- bentuk bencana yang terjadi, Jawa Barat adalah yang terlengkap," katanya.

Doni menegaskan kalau sumber bencana, r- rata adalah hasil dari perbuatan manusia. Seperti alih fungsi lahan, tata ruang yang tidak dipatuhi, hingga terjadi peristiwa alam yang selau berulang.

"Mari kita merawat alam, kita jaga alam, maka alam menjaga kita, kalau kita tidak jaga alam, maka musibah akan datang silih berganti," kata Doni.

Selain itu, Doni juga sempat mengatakan bahwa Jawa Barat terdapat patahan Lembang yang cukup berisiko. Namun dirinya berpesan agar masyarakat tidak terlalu takut, namun harus meningkatkan kewaspadaan.def