Jumat, 22 Februari 2019

Program Kabupaten/ Kota Harus Selaras Dengan Program Provinsi

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar forum konsultasi publik dan rangkaian Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2020. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, membuka forum tersebut menghadirkan para Bupati Walikota se-Jabar, Dirjen Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian PPN/ Bappenas, Dirjen Bina Pembanguajan Daerah Kemendagri, serta para tokoh masyarakat.

Wagub Uu menuturkan, forum dalam rangka merumuskan arah kebijakan pemerintah tahun 2020 tersebut sengaja diadakan lebih awal. Alasannya, untuk membangun kebersamaan dengan pemerintah Kabupaten Kota dalam penyelarasan program sesuai visi inovasi dan kolaborasi.

"Kenapa acara ini diadakan lebih awal karena kami ingin kebersamaan dengan para pemerintah Kokab. Makanya visi kami yaitu terwujudnya Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi," tuturnya.

Menurutnya, kebijakan dan program yang dikeluarkan Pemprov Jabar juga harus menjadi program Pemkab dan Pemkot. Begitupun sebaliknya program dari daerah juga adalah program Pemprov.

"Yang punya masyarakat dan wilayah sebetulnya adalah para Bupati Walikota kami hanya sebatas kewenangan yang diberikan tapi tujuannya tentu untuk kesejahteraan masyarakat. Semua harus dalam satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan," ujar Uu.

Wagub tak ingin daerah berjalan masing-masing tanpa adanya kolaborasi dengan daerah lain.

"Jadi jangan sendiri-sendiri yang akhirnya tidak saling bantu atau kolaborasi. Kami punya anggaran dan kekuatan, misalnya 50% oleh kami, 50% nya lagi oleh daerah," jelasnya.

Prioritas pembangunan di Jabar di masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil diantaranya peningkatan akses pendidikan, desentralisasi layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi umat berbasis ekonomi, pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, pendidikan agama dan tempat ibadah juara, infrastruktur konektivitas wilayah, gerakan membangun desa, subsidi gratis Golekmah serta inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

"Kami ingin para Bupati Walikota sebelum membuat RPJMD atau dalam pembahasan anggaran mengetahui dulu program kami supaya selaras karena kalau tidak paham dengan program kami tidak akan nyambung dalam membangun Jabar ini," kata Uu.(Arm)*