Jumat, 16 Juni 2017

Gubernur Aher Pertajam Dengan 11 Negara Bagian

Mitrapolisi/Bandung Memasuki pertengahan tahun 2017 ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat telah menjalin kerjasama dalam berbagai bidang dengan 11 negara bagian dari 8 Negara di Eropa, Afrika, Asia dan Australia.

Dari Sebelas negara bagian tersebut lima diantaranya telah terbentuk kerjasama Sister Province, yaitu dengan Australia Selatan, Kota Metropolitan Chongqing, Daerah Otonom Guangxi Zhuang, Provinsi Shichuan dan Provinsi Heilongjiang Republik Rakyat Tiongkok.

Selanjutnya empat negara bagian Khartom (Sudan), Souss Massa Region (Maroko), Prefektur Shizouka (Jepang) dan Wallonia Region (Belgia) telah terbentuk kerjasama Letter Of Intent (LOI) yang akan segera ditingkatkan menjadi Sister Province.  Dalam waktu dekat ini Pemprov Jabar juga akan menjajaki kerjasama dengan Incheon (Korea Selatan) dan Bashkortostan (Rusia).

Ditemui usai memimpin rapat rencana kerjasama Pemprov Jabar dan pembahasan work plan, di ruang rapat Sanggabuana Gedung Sate Bandung, Jumat (16/06/2017), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan, pihaknya tidak menginginkan kerjasama berhenti hanya sampai di tanda tangan saja, baik itu pada Sister Province maupun LOI namun dalam bentuk nyata.

“Kita ingin mewujudkan langsung kerjasama yang nyata paling tidak satu jenis kerjasama sebelum membuka kerjasama yg lain,” kata Aher.

Sebab menurutnya, bila satu kerjasama telah terlaksana akan membuka peluang kerjasama lain yang lebih luas.

“Karena kalau dibuka kerjasama itu banyak dan luas, kita tentukan dengan Sudan apa dulu dengan Maroko apa dulu yang dipilih misalnya,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pemprov Jabar beberapa bulan lalu telah melakukan kunjungan kerja terkait kerjasama ke negara Maroko, Tiongkok dan Australia.

Bidang-bidang potensial yang telah dikerjasamakan antara lain bidang pendidikan, pertanjan, peningkatan dan pengembangan ekspor, pariwisata, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pengembangan kompetensi aparatur, penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek, kepemudaan dan olahraga, transportasi, koperasi dan teknologi informasi.

Dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah Kepala OPD Pemprov Jabar ini, selain untuk menentukan bidang apa saja yang akan di prioritaskan, pada rapat tersebut juga dibentuk tim khusus.

“Rapat ini salah satunya adalah menentukan dengan OPD kerjasama apa yang akan kita ambil, yang kedua membuat tim khusus. Komunikasi juga kan tidak harus dengan kunjungan tapi bisa lewat media internet, kunjungan itu dilakukankalau sudah nyata,” tutur Aher. (sasa)*

Gubernur Aher Khawatir Kebijakan Sekolah 5 Hari Sekolah Gerus Madrasah Diniah

Mitrapolisi/Bandung Penerapan full day school lima hari sekolah yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendy menuai pro kontra. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ikut angkat bicara terkait kebijakan baru tersebut.

Menurut dia, konsep full day school yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23/2017 memiliki tujuan yang bagus. Namun dalam pelaksanaannya, ia khawatir menimbulkan banyak persoalan.

Salah satunya, berbenturan dengan kegiatan belajar lainnya seperti Madrasah Diniaya yang biasa digelar usai sekolah. "Mungkin nanti ada tabrakan kepentingan dengan Madrasah Diniah khususnya bagi yang SD dan SMP. Nanti Diniah jadi hilang dong," katanya, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (16/6).

Padahal, kata dia, adanya Madrasah Diniah sangat penting untuk membentuk karakter para siswa yang berdasarkan pada kearifan lokal. Sehingga bila diberlakukan full day school bisa mengurangi kesempatan siswa mendapat pelajaran agama di luar sekolah umum.

"Padahal diniah itu menjadi bagian cara kita membentuk generasi, cara melengkapi pelajaran yang ada di sekolah keagamaannya kurang, dimasukan ke diniah. Itu bisa menjadi revolusi mental," ucapnya.

Selain itu, tidak semua sekolah memiliki fasilitas lengkap untuk menjalankan konsep full day school. Hal itu akan menjadi masalah lainnya yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat.

"Yang jelas wajar kalau banyak suara (menentang) karena memang di lapangan tidak semua siap daya dukungnya," ucap dia.

Dia menyarankan, ada kajian kembali untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sehingga penerapannya tidak menuai masalah di lapangan. (sasa)*

Gubernur Aher Menyambut Baik Penambahan Cuti Lebaran

Mitrapolisi/Bandung Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut baik penambahan cuti bersama Lebaran 2017. Penambahan cuti bersama tersebut diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 18/2017 tentang Cuti Bersama 2017.

Dalam Kepres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Juni, pemerintah menetapkan cuti bersama dimulai tanggal 23,27,28,29 dan 30 Juni atau Jumat, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat sebagai cuti bersama Idul Fitri 1438 Hijriah. Penambahan cuti bersama ini juga tidak mengurangi jatah cuti tahunan PNS sebanyak 12 hari.

"Saya kira lebih baik ya. Dalam konteks menata mudik," kata pria yang akrab disapa Aher, saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (16/6/2017).

Sebab, sambung dia, bila tidak ada penambahan hari cuti, para pemudik bakal menumpuk di satu hari atau tanggal 24 Juni sebelum hari H Lebaran. Dampaknya pasti akan terjadi kemacetan di jalur-jalur mudik.

"Kebayang macetnya seperti apa? Diberi jeda dua hari, lebih bagus. Malah saya inginnya 3-4 hari. Pilihan (waktu) mudik jadi lebih banyak," ucapnya.

Apalagi, kata dia, Jabar merupakan daerah lintasan dan tujuan mudik. Sehingga setiap tahunnya selalu saja terjadi kepadatan saat musim mudik Lebaran berlangsung. "Ini kebijakan tepat, keputusan yang bijak. Apalagi Jabar jadi provinsi paling padat mudik. Jadi wajar kalau saya paling menyambut," ujar Aher. (sasa)*

Kamis, 15 Juni 2017

WAGUB JABAR DEDDY MIZWAR LAKUKAN SAFARI RAMADHAN DG KAPOLRI DI BOGOR

Mitrapolisi/
BOGOR-Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian melakukan safari Ramadhan di Kabupaten Bogor, Kamis (15/6) sore.

Dalam acara yang digelar di aula Pemkab Bogor, Cibinong, itu Kapolri menggelar acara  buka puasa bersama dan memberikan santunan kepada sejumlah anak-anak yatim piatu.

Hadir dalam acara tersebut Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Anton Charliyan, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, sejumlah pejabat Kabupaten Bogor, para Kapolres di wilayah Bogor Raya, Ketua MUI Kabupaten Bogor, dan sejumlah ulama.

Saat memberikan sambutan sebelum berbuka puasa bersama, Kapolri Tito Karnavian mengatakan bahwa Kabupaten Bogor punya posisi strategis sebagai daerah penyangga DKI Jakarta. Dengan jumlah penduduk 5 juta lebih, penduduk Kabupaten Bogor setara dengan Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Jadi Bogor ini luar biasa. Saat Pilkada DKI lalu, ributnya sampai dimana-mana, termasuk Bogor dan Jabar ini yang paling banyak mengirim peserta aksi. Alhamdulillah sekarang sudah reda, Tapi tetap harus siaga,” kata Tito Karnavian.

Tahun 2018, kata Tito, Jabar akan menggelar pemilihan Gubernur bersamaan dengan ratusan Pilkada Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Indonesia. Dengan jumlah pemilih 33 juta dari total populasi Jabar sekitar 47 juta, Pilkada Jabar punya arti penting dan TNI/Polri akan siap siaga untuk menjaga agar bisa berlangsung aman dan kondusif.

Tito mengemukakan, Pemilu membuat masyarakat terpolarisasi karena perbedaan pilihan, tapi tidak boleh memecah belah. Silahkan berpolitik, tapi jangan ribut dan gontok-gontokan.

“Seperti ayat Al Quran yang dibacakan tadi, manusia diciptakan berbeda-beda dan bersuku-suku untuk saling mengenal, masing-masing diingatkan untuk bisa menghargai keberadaan pihak lain, bukan saling mencari kelemahan atau kesalahan. Dalam politik juga seperti itu, rakyat butuh pemimpin yang bisa mensejahterakan mereka, tidak peduli dari mana datangnya pemimpin itu,” kata Tito.

Rabu, 14 Juni 2017

Gubernur Aher Larang PNS Mudik Memakai Mobil Dinas

Mitrapolisi/Bandung Gubernur Jabar Ahmad Heryawan melarang pegawai negeri sipil (PNS) mudik Lebaran 2017 menggunakan kendaraan dinas. Para PNS yang tetap membandel atau nekat memakai mobil dinas untuk aktivitas mudik akan kena sanksi sesuai aturan berlaku.

Larangan penggunaan mobil dinas ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja. "Kita ikuti saja seperti apa yang dikatakan Menpan," kata Aher, sapaan Heryawan, saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (14/6/2017).

Ia menyatakan, tidak akan segan memberi sanksi bila terbukti ada anak buahnya membawa mobil dinas atau mobil operasional pemerintah daerah untuk mudik. Aher mengingatkan adanya sanksi jika aturan tersebut dilanggar PNS.

"Urusan sanksi mah tinggal diatur, kita ikuti saja karena setiap tahun saya ditanya soal ini. Tahun ini jawabannya sudah dijawab terlebih dulu oleh Pak Menpan, kalau dulu kan beragam jawabannya tergantung keadaan," ucap Aher. (sasa)*

Selasa, 13 Juni 2017

Gubernur dan Wagub Jabar Tunaikan Zakat

Mitrapolisi/Bandung Gubernur Jabar Ahmad Heryawan melarang pegawai negeri sipil (PNS) mudik Lebaran 2017 menggunakan kendaraan dinas. Para PNS yang tetap membandel atau nekat memakai mobil dinas untuk aktivitas mudik akan kena sanksi sesuai aturan berlaku.

Larangan penggunaan mobil dinas ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja. "Kita ikuti saja seperti apa yang dikatakan Menpan," kata Aher, sapaan Heryawan, saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (14/6/2017).

Ia menyatakan, tidak akan segan memberi sanksi bila terbukti ada anak buahnya membawa mobil dinas atau mobil operasional pemerintah daerah untuk mudik. Aher mengingatkan adanya sanksi jika aturan tersebut dilanggar PNS.

"Urusan sanksi mah tinggal diatur, kita ikuti saja karena setiap tahun saya ditanya soal ini. Tahun ini jawabannya sudah dijawab terlebih dulu oleh Pak Menpan, kalau dulu kan beragam jawabannya tergantung keadaan," ucap Aher. (sasa)*

Senin, 12 Juni 2017

Aher Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

Mitrapolisi/BANDUNG- Pemprov Jawa Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya (LKPD). Ini merupakan opini WTP keenam yang diraih berturut.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat berhasil meraih lima kali secara berturut opini WTP dari BPK RI terkait LKPD, yakni sejak tahun 2011 hingga tahun anggaran 2015. Keberhasilan itu kemudian berlanjut di LKPD tahun 2016.

"Memang wajar dapat opini itu (WTP). Karena sudah sewajarnya, seperti yang saya sampaikan dalam pidato tadi," kata Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (12/6/2017).

Menurutnya dalam menetapkan predikat opini WTP, ada empat kriteria penilaian. Pertama laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akutansi pemerintah. Kedua, kecukupan bukti penggunaan anggaran.

"Ketiga pengendalian internnya, Keempat ketaatan pada peraturan perundang-undangan," jelas dia.

Namun dia mengaku ada beberapa catatan yang harus diperbaiki oleh Pemprov Jabar. Dalam proses penilaian, auditor BPK RI menemukan adanya ketidakpatuhan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan beberapa OPD.

Selain itu, kata dia, ada sejumlah aset yang dibeli oleh Pemprov Jabar yang belum jelas peruntukannya. Meski demikian, secara keseluruhan laporan keuangan Pemprov Jabar cukup baik sehingga diputuskan menerima opini WTP.

"Jadi ada meterial berpengaruh dan tidak berpengaruh kepada opini atau kewajaran. Kalau prestasi enam kali itu memang usaha dari Pemprov Jabar. Kita apresiasi itu. Intinya kita mengukurnya dari empat penilaian," ungkap dia.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku senang bisa kembali mendapatkan opini WTP tahun ini. Aher, sapaannya optimisi di tahun terakhir masa kepemimpinannya, Pemprov Jabar akan kembali meraih opini WTP.

"Saya masih ada kesempatan satu tahun lagi. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan jadi 7 kali," kata Aher. (sasa)*

Minggu, 11 Juni 2017

WAGUB JABAR DEDDY MIZWAR HADIRI FESTIVAL PESONA DI SUMEDANG

Mitrapolisi/
SUMEDANG-Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, pada Kegiatan Festival Pesona Masjid Agung Sumedang ke-4, sekaligus Gema Ramadhan Tahun 2017 (1438 H), di Masjid Agung Sumedang, Selain menjadi poros aktivitas keagamaan, Masjid juga menjadi salah satu tempat strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Masjid menjadi jantung umat, yang juga menjadi pilar kebangkitan umat. Sehingga Masjid pula dapat menjadi mitra lembaga pendidikan dalam membentuk peradaban manusia.

“Masjid sebagai pusat Syiar Islam, juga masjid sebagai pusat pengembangan peradaban umat, dalam hal ini, kita juga berharap Masjid-Masjid di Jawa Barat dapat pula berkembang dengan manajemen yang baik. Sehingga selain untuk kegiatan Shalat, dzikir, mengaji Al-Quran, kemudian Majlis Taklim, masjid ini juga bisa berkembang sebagai tempat pengembangan pemberdayaan masyarakat,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, pada Kegiatan Festival Pesona Masjid Agung Sumedang ke-4, sekaligus Gema Ramadhan Tahun 2017 (1438 H), di Masjid Agung Sumedang, Minggu (11/6/2017).

Seperti dengan adanya kegiatan Festival Pesona Masjid Agung Sumedang ke-4, sekaligus Gema Ramadhan Tahun 2017 yang digelar DKM Masjid Agung Sumedang saat ini, yang bila dikembangkan lebih lanjut dan secara rutin digelar, event ini bisa menjadi sarana pengembangan potensi destinasi wisata halal di Jawa Barat, dan di Sumedang khususnya.

Seiring dengan itu, sambung Deddy, masyarakat sekitar dapat berdaya pula secara ekonomi, dengan partisipasi langsung, ataupun secara tidak langsung seiring berlangsungnya event –event yang ada. Selain itu, melalui berbagai kegiatan yang ada, bagaimana pembentukan karakter dapat dimulai dari masjid.

“Begitu pula terkait masalah sosial-budaya, bagaimana pembinaan pada kedua hal tersebut sangatlah tepat ketika dikembangkan di Masjid. Di Masjid misal, pasti ekspresi budaya yang ditampilkan akan ada pada koridor akhlak. Seperti contoh disini tadi ditampilkan Pencak silat yang diiringi alat musik rebana, ini inovasi yang kreatif. Jadi suatu ketika kita akan melihat masjid menjadi pusat pengembangan peradaban Islam, jadi betul-betul berfungsi secara optimal,” katanya.

Ketua Panitia acara Atep Saefullah berharap, Kegiatan degan tema pada tahun ini “Cinta Masjid, cinta Budaya, Cinta Negeri, Cinta NKRI” dapat menghadirkan keberkahan bagi masyarkat Sumedang, dan Jawa Barat pada umumnya. Adapun sejumlah rangkaian kegiatan seperti penampilan seni-budaya, bazar, dan kajian agama Islam, akan berlangsung selama beberapa hari ke depan.

“Alhamdulillah, pada saat ini kita pembukaan Festival Pesona Masjid Agung Sumedang ke-4, sekaligus Gema Ramadhan Tahun 2017 (1438 H), saya sebagai ketua panitia kegiatan Insya Allah acara ini berjalan lancar, dan hadir keberkahan bagi masyarakat, tentunya menjadikan kebaikan untuk masyarakat Sumedang, dan Jawa Barat pada umumnya,” kata Deddy.(Dny)*.

GUBERNUR JABAR PERINGATI NUJULUL QUR'AN DI MASJID RAYA BANDUNG

Mitrapolisi/BANDUNG,Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menggelar Peringatan Turunya Al Quran (Nuzulul Quran) di Masjid Agung Alun-Alun Bandung, Minggu (11/6/2017) malam. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pun bertindak sebagai penceramah. Acara peringatan Nuzulul Quran tahun 1438 Hijriah ini dihadiri para perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan perangkat daerah dan ratusan jamaah masjid Agung Alun-Alun Bandung.  
Aher dalam ceramahnya mengajak jamaah untuk secara konsisten mengimani, mempelajarinya, membaca, menghafalkan dan mengamalkan Al Quran. Ia pun berharap kepada semua jamaah untuk turut serta memberantas buta huruf alquran.

Saya hanya membayangkan bahwa orang Jawa Barat membaca Qurannya lancar. Setiap warga Jawa Barat pandai membaca al quran dan senantiasa membacanya pada setiap hari. "Jigana lamun kitu (kayanya kalau seperti itu), maka Jawa Barat akan berada dalam "Tiis Ceuli, herang panon" (tenang dan tentram)," ungkapnya.

Aher pun mengajak semua warga Jawa Barat yang muslim untuk pandai membaca Al Quran. Menurutnya, metode belajar Al Quran saat ini sangat efektif sehingga masyarakat bisa membaca Al-Quran dengan cepat.

"Yang belum bisa, yuk kita belajar, dengan metode yang sekarang, sungguh dapat cepat membaca Al Quran. Yang sudah pandai membacanya, yuk kita baca Al Quran, paling tidak bisa satu juz setiap hari, sehingga dalam waktu satu bulan, kita bisa menamatkannya," tandas Aher mengutip laman resmi Pemprov Jabar,(deryl)

Sabtu, 10 Juni 2017

WAGUB JABAR DEDDY MIZWAR DAMPINGI PRESIDEN RI KUNJUNGAN KE CIAMIS

Mitrapolisi/ CIAMIS -Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dampingi kunjungan kerja Presiden RI
 Dalam rangka Safari Ramadhan, Presiden RI Joko Widodo kunjungi Ponpes Darussalam Ciamis, Sabtu (10/06/2017) lalu, di Gedung Jenderal Sudirman Darussalam. Kunjungan dengan tujuan silaturahim ini berlangsung sangat singkat namun bermakna, lebih kurang 30 menit di mulai pukul 13.00 sampai 13.30 WIB bapak Jokowi singgah di tahta panggung. Bersama rentetan rombongannya, yang di ikuti oleh 3 pejabat daerah berurutan. Dari tingkat provinsi di wakili  Dedi Mizwar selaku Wagub Jabar, kemudian dari tingkat kabupaten/kota di hadiri oleh bupati ciamis, Iing Syam Arifin.


Semarak Ramadhan dan semangat Indonesia bersatu padu menjadi satu suasana meriah tatkala presiden tiba dan  menyapa para santri santriwati serta masyarakat yang hadir dalam silaturahim.

Acara yang di mulai dengan ucapan selamat datang dari petinggi Ponpes Darussalam, kemudian di lanjut sambutan dari bapak Jokowi yang begitu menggelorakan semangat kesatuan. Beliau juga memberikan hadiah kepada siapa saja yang berani menjawab pertanyaan dari beliau. Dengan lelucon ringannya, beliau dapat mengundang senyum dan tawa masyarakait Indonesia, khususnya para hadirin yang ikut serta menyukseskan kunjungan silaturahim tersebut.(Dny)*


Jumat, 09 Juni 2017

WAGUB JABAR DAMPINGI PRESIDEN RI PADA ACARA PENYERAHAN SERFIKAT DI KOTATASIK

Mitrapolisi/
KOTA TASIKMALAYA – Sebanyak 2.359 warga Jawa Barat dari 11 Kabupaten/Kota mendapat sertifikat tanah dari Pemerintah. Sertifikat ini merupakan hak hukum dan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat.

Sertifikat ini diberikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional, Pembinaan, Fasilitasi, dan Kerjasama Akses Reform di Balaikota Tasikmalaya, Jl. Letnan Harun No. 1, Kota Tasikmalaya, Jumat (9/6/17).

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) yang hadir mendampingi Presiden menyambut baik dan berterimakasih atas pemberian sertifikat tersebut. Wagub berharap program pemberian sertifikat ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Saya kira ini, Insya Allah oleh para penerima manfaat dapat dirasakan langsung, sehingga bisa meningkatkan, baik Sumber Daya Manusia itu sendiri dan kesejahteraan masyarakat yang secara langsung dirasakan oleh para penerima manfaat,” ujar Wagub dalam sambutannya.

Para penerima sertifikat berasal dari 11 kabupaten/kota di Jawa Barat. Diantaranya: Kota Tasikmalaya (315 orang penerima sertifikat), Kabupaten Tasikmalaya (314), Kabupaten Ciamis (400), Kota Banjar (525), Kabupaten Pangandran (275), Kabupaten Garut (300), Kabupaten Karawang (115), Kabupaten Cirebon (100), Kabupaten Cianjur (100), Kabupaten Sumedang (59), dan Kabupaten Bekasi (50 orang).

Presiden Jokowi mengatakan bahwa sertifikat tanah ini adalah hal penting. Karena banyak terjadi sengketa tanah sulit selesai dan masyarakat kalah dalam sengketa karena tidak memiliki sertifikat.

“Oleh sebab itu, saat ini Pemerintah mendorong agar secepat-cepatnya lahan-lahan yang belum memiliki sertifikat itu diberikan sertifikatnya,” kata Jokowi.

Ada 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Namun, baru sekitar 46 juta yang terserfikat. Sementara di Jawa Barat sendiri ada 19,8 juta bidang tanah dan yang tersertifikat sebanyak 6,4 juta bidang tanah. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menargetkan tahun ini bisa menyertifikasi 5 juta lahan.



Di Tasikmalaya, Jokowi Juga Bagikan 1.500 KIP

Sebelumnya, Jokowi juga membagikan 1.500 Kartu Indonesia Pintar (KIP) khususnya bagi siswa yatim/panti di SMP Negeri 2 Kota Tasikmalaya, Jl. Alun-Alun No. 1, Kota Tasikmalaya. KIP Untuk jenjang SD sebanyak 575 siswa, SMP 238 siswa, SMA 133 siswa, dan SMK sebanyak 340 siswa. Sedangkan untuk kelompok belajar, Paket A 40 orang, Paket B 61 orang, dan Paket C 113 warga belajar.

Melalui KIP ini para siswa akan mendapat dana bantuan belajar per tahunnya. Penerima KIP jenjang SD akan mendapatkan bantuan Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, SMA dan SMK Rp 1 juta.

“Saya minta anggaran yang ada, dana yang ada di kartu ini digunakan untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan sekolah dan pendidikan. Bisa untuk beli buku, beli seragam, sepatu,” pinta Jokowi kepada para siswa penerima KIP.

“Kalau buat beli pulsa boleh nggak? Janjian kita, kalau ada yang dipakai buat beli pulsa kartu ini akan dicabut,” tambahnya.

Sementara itu, Wagub Demiz mengucapkan terima kasih atas perhatian dan blusukan Jokowi ke Tasikmalaya dan Ciamis selama dua hari. Selain pemberian KIP, Jokowi juga membagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), bantuan paket sembako, bantuan makanan tambahan, serta bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada bapak Presiden yang dalam kesempatan ini, ke Kabupaten dan Kota Tasikmalaya serta Ciamis, dalam rangka memberikan KIP, Kartu Indonesia Sehat, kemudian bantuan sembako, serta makanan tambahan dan juga sertifikasi hak atas tanah kepada para penerima manfaat. Serta ada satu yang luar biasa ada Program Keluarga Harapan,” tutur Demiz.

Usai memberikan sertifikat, Jokowi yang didampingi para menteri Kabinet Kerja, juga Wagub Demiz, dan rombongan melaksanakan ibadah Shalat Jumat di Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Setelah itu, Jokowi melanjutkan kunjungan ke UPTD Puseksmas Cilembang, Jl. Cieunteng, Cihideng, Kot Tasikmalaya. Disini Jokowi membagikan paket Sembako berupa beras, minyak goreng, gula, teh kemasan, juga Pemberian Makanan Tambahan atau PMT. (Humas Jabar)

Gubernur Jawa Barat Kunjungi Sekolah Islam Indonesia di Jeddah

Mitrapolisi/Bandung Kedatangan rombongan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) bersama direksi Bank bjb Jumat (9/6/17) sore waktu setempat, mendapat sambutan yang hangat dari keluarga besar Indonesian Islamic International School (IIIS) Jeddah.

Rombongan disambut sang kepala sekolah, Eri Wargi Mariti. Aher, yang hadir didampingi Direktur Utama Bank bjb menyampaikan dukungannya atas kinerja CSR Bank Bjb.

"CSR Bank bjb akan terus kita dorong untuk kemajuan berbagai bidang, terutama pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri, kami sangat senang dapat membantu banyak keluarga, di manapun mereka berada," ujarnya.

Keberadaan IIIS di Jeddah menjadi pilihan tempat sekolah bagi warga Indonesia terutama anak-anak TKI, pasalnya keberadaan Sekolah Indonesia-Jeddah (SIJ) sebagai satu-satunya institusi pendidikan negeri di Jeddah dengan daya tampung berlebih. SIJ saat ini sudah memiliki anak didik sekitar 1400 siswa.

Konjen RI di Jeddah, Mohammad Hery Saripudin pun mengaku gembira, atas upaya CSR Jabar yang sudah menjangkau warga Indonesia di Saudi, "Warga kita di Jeddah sangat banyak, kebutuhan ruang kelas bagi anak anak tentunya cukup tinggi, suatu pencapaian yang baik saat CSR Jabar dapat memberikan sumbangsih berarti bagi pendidikan, kontribusi Jabar bagi peningkatan kualitas SDM di luar negeri," tuturnya.

Kepala Sekolah Eri seorang Doktor perempuan jebolan Universitas Al Azhar Mesir, bersama beberapa penggiat wanita lainnya telah lama berjuang demi berdirinya Sekolah Islam di Jeddah.

Ia mengungkapkan tidak mudah mendirikan sekolah di Saudi, masalah perizinan, dari Kerajaan maupun dari Kemendikbud, masalah pembiayaan operasional sekolah dan ketersediaan tenaga pengajar, ke semuanya itu selalu menjadi pokok kendala.

"Itulah kenapa IIIS dalam perjalanannya pernah dua kali ditutup, namun kami para wanita di sini berkeras terus berjuang demi berdirinya sekolah yang menjadi harapan dan kebutuhan warga kita," kata Eri bernostalgia.

"Ada pepatah, di balik pria sukses selalu ada wanita kuat di belakangnya, namun kami di sini (IIIS-red) semua para wanita lah yang telah berhasil menghadirkan sekolah di negeri orang, para suami cukup tampil setia dan mendukung kami," seloroh Eri.

"Kami berterima kasih kepada CSR Jawa Barat, kepada Bapak Gubernur, kepada bank bjb, ada program peduli pendidikan sehingga sekolah kami dapat beroperasional kembali", tutup Eri.

IIIS berlokasi di Jalan Abu Layla Al Asari, di distrik As Safa, Jeddah. Bangunan rumah dua lantai yang disewa menjadi sekolah itu cukup leluasa untuk menampung ratusan anak didik.

Ruang-ruang di dalamnya telah diset menjadi kelas-kelas kecil untuk beberapa rombongan belajar. Beberapa furniture pun nampak telah mengisi ruang kelas. Untuk sementara IIIS menyelenggarakan jenjang pendidikan Sekolah Dasar. (sasa)*

Kamis, 08 Juni 2017

Wali Kota Cimahi Diberhentikan Sementara

Mitrapolisi/Bandung Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyerahkan salinan dan petikan keputusan pemberhentian Walikota Cimahi Atty Suharti Masa Jabatan 2012-2017 kepada Wakil Walikota Sudiarto di R. Manglayang Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Kamis (08/06).

Pemberhentikan Walikota Cimahi Atty Suharti berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 132.32-3227 tentang Pemberhentian Sementara Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Atty diberhentikan setaleh ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Atas Kota Cimahi.

Saat ini, Atty sedang menjalani proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang dipertegas dengan Register Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dengan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg. Untuk itu, Atty tidak dapat hadir menerima secara langsung salinan dan petikan Keputusan Mendagri tersebut.

Dengan adanya keputusan ini, tugas dan wewenang Walikota Cimahi sebagaimana diputuskan dalam Kepmendagri tersebut dilaksanakan oleh Sudiarto, sebagai Wakil Walikota Cimahi Masa Jabatan Tahun 2012-2017. Wagub Deddy Mizwar berharap Wakil Walikota Cimahi serta jajaran DPRD Kota Cimahi tetap memelihara kebersamaan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta tetap menjaga hubungan harmonis dan kondusif.

“Harapannya segera pemerintahan dan pembangunan Cimahi terus berlangsung sebagaimana mestinya dan tetap optimal. Dan ada Ketua DPRD (Kota Cimahi) juga tadi sebagai bagian dari pemerintahan harus tetap sinergi,” kata Wagub usai acara penyerahan keuputusan Mendagri.

“Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik. Jangan sampai ada yang terhambat, termasuk juga pelayanan publik,” lanjutnya.

Wagub menambahkan, selama proses hukum berlangsung semua pihak harus tetap menghormati dan mengacu pada prinsip praduga tak bersalah hingga proses hukum yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Sementara itu, Wakil Walikota Cimahi Sudiarto mengatakan pihaknya berkomitmen untuk meneruskan pembangunan dan pemerintahan di Cimahi. Namun, dirinya belum mengetahui apalah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Walikota atau tidak.

“Saya belum buka (keputusan Mendagri), ya keliatannya seperti itu,” ujar Sudiarto.

Sudiarto pun mengaku pihaknya akan melaksanakan roda pemerintahan di Cimahi sesuai dengan program yang sudah direncanakan dalam APBD Kota Cimahi. Hal ini pun tidak mengganggu roda pemerintahan dan program pembangunan di Cimahi.

“Semuanya (pemerintahan dan pembangunan) tetap berproses, tetap berjalan seperti adanya. Biasa aja,” pungkas Sudiarto. (sasa)*