KOTA BANDUNG SABET PENGHARGAAN ASEAN CLEAN TOURIST CITY STANDARD AWARD 2018

Mitrapolisi/

Kota Bandung kembali meraih penghargaan tingkat internasional. Kali ini, Kota Bandung meraih penghargaan ASEAN Clean Tourist City Standard Award atau Kota Wisata Bersih dari ASEAN Tourism Forum 2018. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang ASEAN Tourism Association (ASEANTA) 2018 di Chiang Mai, Thailand pada 26 Januari 2018.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari mengungkapkan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Sebab, penilaian yang dilakukan sejak Juni 2017 itu melibatkan sejumlah pihak.

“Kita mendapat penghargaan ini salah satunya ditunjang oleh berbagai even lainnya. Bandung baru saja meraih Adipura, juga penghargaan Kota Sehat, penghargaan Langit Biru dari ASEAN, dan sebagainya. Maka ini adalah kerja bersama, bukan Disbudpar  saja,” tutur Kenny, Senin (29/1/2018).

Ia menuturkan, ada empat titik yang menjadi lokasi penilaian. Keempat lokasi tersebut yaitu kawasan wisata sejarah Ganesha-Gedung Sate, kawasan wisata belanja dan kuliner kreatif Jalan L.L.R.E. Martadinata, kawasan wisata warisan budaya Alun-Alun-Braga, serta kawasan wisata taman kota ruas Jalan Aceh –Jalan L.L.R.E. Martadinata.

Selain karena tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025, keempat lokasi tersebut dipilih karena dianggap dapat mewakili Kota Bandung sebagai destinasi wisata.

Kenny menambahkan, ada 25 kriteria yang menjadi bahan penilaian, mulai dari perencanaan kota, peraturan lingkungan, perlawanan terhadap polusi, penggunaan energi berkelanjutan oleh usaha wisata, kualitas pengumpulan dan penyimpanan limbah, hingga strategi peningkatan kesadaran wisatawan terkait kebersihan dan lingkungan.

Metode yang dilakukan adalah pengisian kuesioner, kelengkapan administrasi, wawancara, hingga peninjauan langsung oleh tim penilai. Dalam pengisian kelengkapan data administrasi, Disbudpar Kota Bandung dibantu oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung bekerja sama dengan berbagai instansi, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sampai kepolisian.

“Tapi saat tinjauan lapangannya, kita tidak tahu kapan. Mungkin tanpa kita ketahui. Tapi kalau proses pengisian kuesioner dan wawancara itu dilakukan selama Juni,” jelas Kenny.

Diraihnya penghargaan tersebut, bagi Kenny, menjadi motivasi agar seluruh pihak terus menyukseskan program pariwisata Kota Bandung. Untuk itu, ia mengimbau warga terus mendukung Kota Bandung menjadi kota yang aman, nyaman, bersih, ramah, dan memberi kenangan untuk siapapun yang mengunjunginya.

“Karena Kota Bandung ini sudah menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik dan ASEAN. Jadi kami berharap seluruh pihak, khususnya warga Kota Bandung bisa turut mendukung hal ini,” pintanya.

Pada ajang bergengsi tingkat ASEAN itu, nama Indonesia banyak disebut sebagai peraih juara. Terhitung, ada 15 kategori yang disabet oleh Indonesia, di antaranya Gelar Best ASEAN Tourism Photo “Melasti Ceremony” yang diraih Agung Prameswara. Setelah itu, Best ASEAN New Tourism Attraction in the Region "Surfing the Sand Dunes of Bantul, Yogyakarta” oleh Lintang Buana Tourism Services. Terakhir, penghargaan Best ASEAN Airlines Program “Ayo Liburan” oleh Garuda Indonesia.

“Makanya Indonesia menjadi juara umum di ajang tersebut. Khusus untuk Kota Bandung nanti kita minta pialanya ke Pak Menteri,” ujar Kenny seraya berkelakar.

Penghargaan yang diterima Indonesia diterima  langsung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya. Ia juga mewakili Kota Bandung karena Pemkot Bandung tidak dapat memenuhi undangan untuk menghadiri malam penganugerahan. Hal itu dikarenakan tidak mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri untuk ke luar negeri.

Jabar Punya Misi Pencak Silat Goes To Unesco

Mitrapolisi/ 

BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) membuka secara resmi helatan Musyawarh Besar (Mubes) Masyarakat Pencak Silat Indonesia (Maspi) II yang digelar di Hotel Prama Grand Preanger, Jl. Asia Afrika No. 81, Kota Bandung, Minggu (28/1/18).

Dalam kesempatan ini, Demiz mengungkapkan pihaknya mempunyai misi besar untuk mengantarkan Pencak Silat sebagai Intangible Cultural World Heritage atau Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh Unesco (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Oragnization). Unesco adalah organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus menangani persoalan pendidikan, keilmuan, budaya.

“Selain membawa Pencak Silat ke panggung Olimpiade, kita juga memiliki misi besar lainnya, yaitu membawa Pencak Silat goes to Unesco,” ungkap Demiz dalam sambutannya.

“Hal ini tidak kalah penting, karena Pencak Silat mengandung nilai-nilai luhur universal, seperti pertemanan, persaudaraan, perdamaian, etos kerja, keberanian, semangat berkompetisi, kebersamaan, harmoni, keindahan, dan penghambaan kepada Sang Pencipta, sehingga sangat layak untuk menjadi Warisan Budaya Tak Benda asal Indonesia,” lanjutnya.

Untuk itu, Pemprov Jawa Barat sangat mendukung upaya Masyarakat Pencak Silat Indonesia (Maspi) yang menargetkan Pencak Silat diakui Unesco sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda pada 2019 mendatang.

“Menjadi tanggung jawab bersama untuk lebih meyakinkan Unesco dan publik internasional,   bahwa Pencak Silat ini benar-benar milik bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia pun layak memilikinya. Dengan sinergitas kita bersama, diharapkan pada tahun tahun 2019 Pencak Silat dapat ditetapkan menjadi Intangible Cultural World Heritag,” tutur Demiz.

“Ya, kita target 2019 (Pencak Silat diakui Unesco),” kata Edwin Senjaya, Ketua Dewan Pembina Maspi ditemui usai acara pembukaan Mubes II Maspi.

“Realistislah, juga jangan terlalu terburu-buru target tadi, sehingga nggak lengkap semua dokumen-dokumen yang diperlukan,” sahut Demiz dalam kesempatan yang sama.

Maspi terus berupaya mendorong Pencak Silat menjadi lebih membumi dan mendunia. Diantaranya melalui kegiatan Temu Pendekar Internasional yang telah digelar dua kali, hingga menampilkan sendra Pencak Silat yang merupakan pergelaran perdana di Markas Besar Unesco, sebagai dukungan nyata Maspi terhadap proses pengajuan Pencak Silat untuk menjadi Warisan Budaya Dunia Tak Benda asal Indonesia.

ODED : BANGKITKAN KEMANDIRIAN WARGA LEWAT INFAK

Mitra Polisi/ 

Infak dan sedekah merupakan dua amalan manusia yang bisa bermanfaat bagi sesama. Jika masyarakat rutin dan ikhlas berbagi rezeki sekecil apapun, Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial optimis permasalahan di masyarakat bisa lebih mudah teratasi.

Hal itu disampaikan Oded saat menghadiri pemberian santunan Peduli Anak Yatim dan Dhuafa di Yayasan Al-Fadhillah, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan  Cicendo, Minggu (28/1/2018). Sebanyak 36 anak yatim dan dhuafa diberikan santunan.

"Bayangkan, jika di satu RT ini ada 200 kepala keluarga menyumbang Rp 2.000 per hari, dalam sebulan sudah bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu," tutur Oded.

Persoalan-persoalan seperti infrastruktur dan kesejahteraan bisa teratasi dengan mekanisme yang ia sebut dengan RW Mandiri. Masalah di lingkungan diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Dengan dana swadaya dari infak, warga bisa lebih berdaya dengan caranya sendiri.

"Nanti dana yang terkumpul bisa untuk fakir miskin, bisa untuk perbaikan masjid, jalan, atau membangun apa saja yang warga butuhkan," imbuhnya.

Oded mengatakan, Yayasan Al-Fadhillah yang diprakarsai oleh Ishaq Supriyadi, seorang tokoh masyarakat setempat, bisa menjadi pihak yang mengelola infak tersebut. Apapun bentuknya, lanjut Oded, cara tersebut layak untuk dicoba.

"Termasuk hari ini, warga bisa memberi santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa dari donasi-donasi masyarakat," ucap Oded.

Pada kesempatan ini, Oded juga menjadi donatur. Ia berharap, cara itu bisa semakin mempererat kekompakan warga dan menjadi cara untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai motor pembangunan.

"Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini tidak hanya bernilai ibadah tetapi juga bisa menjadi jembatan bagi umat agar semakin berdaya dan kompak," ujar Oded.

Aher Dorong Warga Indonesia di Australia Jadi Orang Sukses

Mitrapolisi/   

Mitrapolisi/ SIDNEY - Dalam kunjungan kerjanya ke Australia Selatan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyempatkan diri bernostalgia ke Masjid Al-Hijrah di kawasan Tempe, Sidney, Australia. Masjid yang kerap disebut Masjid Tempe itu menjadi saksi dimana Aher

  

Kota Sidney bukanlah tempat yang asing bagi Aher. Selain sudah beberapa kali mengunjungi Sidney untuk menjalankan tugas kedinasannya sebagai Gubernur Jabar, jauh hari sebelum menjadi Gubernur Jabar, Aher ternyata pernah bermukim di Sidney.

  

Tepatnya 1997 silam, Aher sempat tinggal hampir satu bulan lamanya di Masjid Al-Hijrah, Tempe, Sidney, Australia. Di masjid tersebut, Aher kerap memberikan tausiah kepada para jamaah masjid yang tergabung dalam Centre for Islamic Dakwah and Education (CIDE) Masjid Al-Hijrah itu.

  

"Alhamdulillah, sudah cukup lama, 1997. Sekitar 20 hari saya tinggal di sini," ungkap Aher saat bersilaturahmi dan memberikan tausiah kepada masyarakat muslim Indonesia di Masjid Al-Hijrah, Tempe, Sidney, Australia, Sabtu (27/1/2018).

  

Kehadiran Aher di Masjid Al-Hijrah merupakan bagian dari rangkaian lawatan kerjanya di Australia terkait Program Sister Province antara Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Australia Selatan sejak 23-28 Januari 2018.

"Dengan silaturahmi, semoga kita mendapat tambahan rejeki dan umur. Sebab, barang siapa yang ingin dibukakan pintu rejeki dan dipanjangkan umurnya, maka seringlah bersilaturahmi," tutur Aher.

Dalam kesempatan itu, Aher mengapresiasi sikap masyarakat Indonesia yang merantau atau menetap di Australia. Dia berharap, masyarakat Indonesia yang belajar, bekerja, maupun menetap di Australia menjadi orang-orang sukses. Tidak hanya sukses secara ekonomi, melainkan juga sukses agama maupun pendidikannya.

  

"Bagi yang menetap harus punya cita-cita yang tinggi. Gubernur Australia Selatan saja aslinya dari Vietnam, dia dan istrinya itu orang perahu. Kenapa tidak warga Indonesia jadi gubernur di sini," tutur Aher tersenyum.

  

Lebih jauh Aher mengatakan, masyarakat Indonesia sebenarnya agak terlambat berdiaspora ke negara-negara lain. Apalagi, sejumlah negara kini telah menerapkan proteksi yang cukup ketat terhadap orang asing.

Padahal, dengan berdiaspora, banyak keuntungan yang dapat diperoleh, salah satunya mencontoh kemajuan yang telah dicapai negara yang dikunjunginya. Aher menyebut, kemajuan di Kota Shanghai terjadi setelah Pemerintah China mengirim ratusan ribu orang ke luar negeri untuk belajar.

  

"Tahun 1999, Shanghai itu kumuh, kalah oleh Jakarta. Tapi kini, Shanghai telah berubah, bahkan jauh lebih baik dari Jakarta," paparnya.

Tak lupa, Aher pun berpesan agar masyarakat Indonesia, khususnya warga Jabar, mampu menjadi warga yang baik di Australia.

"Pepatah minang itu bagus, di mana bumi dipijak, di situ lagit dijunjung, itu harus dijalankan," pesan Aher.

Sementara itu, Presiden CIDE Masjid Al-Hijrah Ichsan Akbar menyebutkan, sekitar 6.000 masyarakat muslim Indonesia tinggal di Australia. Mereka umumnya tersebar di tiga kota besar, yakni Sidney, Mellbourbe, dan Perth.

"Secara kuantitas, perkembangan muslim Indonesia yang datang sebagai student ataupun menetap cukup signifikan," ungkapnya.

Di Sidney sendiri, kata dia, terdapat empat masjid yang semuanya menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Menurut dia, selain sebagai pusat kegiatan Islam, masjid juga menjadi tempat berinteraksi serta membangun kebersamaan di antara para perantau muslim asal Indonesia di Australia.

Terdampak Gempa Lebak Paling Besar, Kab. Sukabumi Dapat Bantuan Gubernur Jabar

Mitrapolisi/

KAB. SUKABUMI – Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat Dicky Saromi mengatakan berdasarkan peninjauan ke lokasi Desa Sirnarasa Kec. Cikakak Kab. Sukabumi situasi dan kondisi dalam keadaan tertangani dengan baik oleh pemda setempat (BPPBD dan Dinsos Kab. Sukabumi) serta Baznas.

Desa Sirnarasa ini adalah salah satu dari tiga desa di Kab. Sukabumi yang dilaporkan terdampak berat pada awal laporan. “Lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gn. Halimun, tiga jam dr kantor BPBD Kab. Sukabumi dengan medan yang berat,” jelas Dicky di Sukabumi, Kamis (25/1/18) ke Humas Jabar.

  

Menurutnya, kondisi kerusakan lebih disebabkan oleh jenis bangunan dengan konstruksi yang tidak baik dan tersebar.  Sedangkan bangunan yang kokoh di sekitarnya aman. “Untuk kebutuhan logistik yang saat ini diperlukan terpal, selimut, makanan, dan dam kit. Jumlah yang diperlukan masih dalam penghitungan terutama untuk lokasi yang terdampak. Rencana akan dikirim besok dari Bandung,” katanya.

Dicky menjelaskan verifikasi data kerusakan serentak dilakukan pada hari ini, terutama di Kec. Cikakak, Kabandungan, Ciemas. Ketiga ini menurut laporan adalah lokasi terdampak paling besar. “Semua kondisi infrastruktur dan pelayanan publik masih aman dan dapat berjalan. Untuk lokasi terdampak yang jauh dan sulit akses, perlu perhatian lebih,” jelasnya.

  

Pada kesempatan tersebut, BPBD Jabar menyampaikan bantuan Gubernur Jawa Barat kepada BPBD Kab. Sukabumi sebesar total bantuan Rp418.706.980, dengan rincian: Alokasi Penguatan Rp387.529.980 dan Penanganan Rp31.177.000.

  

Untuk wilayah Kab. Bogor dan Kab. Cianjur, menurut laporan Tim BPBD Jabar,  dua kabupaten ini relatif kecil dampak kerusakannya, terutama di Kab. Cianjur. “Penanganan sudah dapat dilakukan dengan baik, bahkan BPBD setempat menjamin dapat melakukan secara mandiri dengan pendanaan yang mereka miliki. Penanganan pascabencana untuk jenis Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan oleh Kab. Bogor dapat diatasi secara mandiri,” jelas Dicky.

Rabu (24/1/18), Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Jabar bergerak cepat mengecek tiga lokasi dan kecukupan logistik dari daerah yang terkena dampak gempa Lebak paling besar, yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi.

  

Gempa bumi tektonik yang terjadi di Wilayah Samudera Hindia pada Selasa (23/1/18) pukul 13.34 WIB berkekuatan 6,1 SR terjadi berlokasi di laut pada jarak 43 KM arah barat daya Kabupaten Lebak Provinsi Banten pada kedalaman 64 KM.

  

BPBD Prov. Jabar merilis data per 24 Januari 2018 pukul 08.00 WIB menyebutkan sedikitnya 19 kota/kab di Jabar merasakan gempa. Meliputi Kab. Sukabumi, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Subang, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar.

Kawasan Hijau Jabar Sudah Capai 37%

Mitrapolisi/

KAB. BANDUNG - Dari target 45% kawasan hijau atau hutan lindung di seluruh wilayah Jawa Barat, saat ini sudah mencapai angka 37%. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jabar bekerja sama dengan komunitas masyarakat dan para pengusaha berkomitmen untuk terus melakukan penghijauan di berbagai daerah dan mengecam keras aksi penebangan pohon.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar (Demiz) usai melakukan penanaman 70 ribu bibit pohon produktif bersama masyarakat di desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Kamis (25/01/2018).

"Dari target 45% Jabar menjadi kawasan lindung saat ini kita sudah mencapai 37%, masih 8% persen yang harus kita hijaukan karena itu saya apresiasi gerakan penanaman 70 ribu pohon ini," kata Demiz.

Ia mengatakan, banyaknya jumlah penduduk Jabar saat ini yaitu 47 juta jiwa atau dua kali lipat dari penduduk benua Australia, mengancam kelestarian lingkungan bila tidak ada kajian tentang daya dukung lingkungan hidup. Sebab, pertumbuhan jumlah penduduk tersebut akan diiringi dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur seperti jalan, perumahan dan industri yang tak jarang memakan lahan hijau. Bila tidak ada kajian terlebih dulu maka bencana akan terjadi.

"Karena itulah setiap pembangunan semestinya harus ada kajian tentang lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan sebab kalau tidak maka bencana yang terjadi," ujarnya.

Pada penanaman pohon ini, sebanyak 70 ribu bibit pohon produktif disebar ke 12 desa dan satu kelurahan se-Kecamatan Rancaekek. Pohon yang dibagikan seperti pohon nangka, mangga, kopi, tangkil dan jeruk memiliki daya serap air yang tinggi sehingga meminimalisir terjadinya potensi banjir yang sering terjadi di wilayah Rancaekek. Dari sisi ekonomi, pohon-pohon tersebut juga memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat karena hasilnya bisa dimanfaatkan atau dijual setelah dua sampai tiga tahun.

"Saya kira ini inisiatif masyarakat yang perlu kita apresiasi, partisipasi masyarakat juga luar biasa. Saya kira ini sebuah gerakan yang sangat baik kalau tidak seperti tak akan berhasil," kata Demiz.

Dipilihnya kawasan Rancaekek sebagai lokasi penanaman pohon karena daerah tersebut merupakan langganan banjir dan terparah saat musim hujan. Kawasan tersebut juga berdekatan dengan sungai citarum yang kini tengah dalam penanganan khusus pemerintah.

"Kenapa di Kabupaten Bandung karena inilah yang terparah yang perlu penanganan khusus. Presiden sendiri menaruh perhatian khusus kepada Citarum artinya sebagai penopang ibu kota, Jabar menjadi strategis dalam menjaga lingkungan kalau tidak bencana yang terjadi dan Jakarta terkena dampaknya," tuturnya.

Demiz berharap, gerakan penanaman pohon terus berkelanjutan dan menjadi kebiasaan masyarakat.

"Kita harapkan gerakan ini berkelanjutan agar anak-anak juga menjadi terbiasa untuk menanam pohon," harapnya.

Ketua Perkumpulan Pelestari Lingkungan Hidup Dunia (PPLHD) Jabar Tropimus Ginting, selaku penggagas penanaman pohon mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan penghijauan di seluruh wilayah Jabar. Dari 5319 Desa di Jabar rencananya akan dilakukan penanaman pohon sebanyak 5000 bibit pohon di tiap desa.

"Jabar ini harus kembali hijau karena itu kami akan mengawalinya di Kabupaten Bandung. Kami dari PPLHD bagaimana caranya secara terus menerus akan melaksanakan penanaman pohon di tiap-tiap desa, kami anggarkan di tiap desa sebanyak 5000 pohon," ungkapnya

Raih A, Pemprov Jabar Targetkan LHE AKIP 2018 Naik Level

Mitrapolisi/

BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) 2018, 11 kabupaten/kota di Jabar naik level dari C dan CC menjadi B atau BB.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa yang mewakili Gubernur Jabar Ahmad Heryawan usai penyerahan LHE AKIP 2017 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (25/1/2018).

Dalam LHE AKIP 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meraih predikat A dengan nilai 80,96 dan Sumatera Selatan (80,91). “Alhamdulillah tadi saya mewakili Pak Gubernur, kita kembali mendapat A seperti tahun lalu, tapi nilainya secara keseluruhan naik signifikan menjadi 80,96,” katanya.

Kenaikan juga diraih 16 dari 27 kabupaten/kota yang kini meraih predikat B dengan nilai rata-rata 61,31 sementara yang bernilai A masih tetap Kota Bandung. Sekda mengatakan dari 11 daerah yang tak meraih predikat B patut disyukuri tidak ada yang mendapat nilai D. “Rata-rata C dan CC ini ada 11 daerah yang akan kita dorong agar tahun depan minimal menjad BB,” tuturnya.

Meski pihaknya bersama Kemenpan selama ini melakukan pendampingan dan bimbingan, kenaikan akuntabilitas kinerja daerah berpulang pada Bupati dan Wali Kota masing-masing. “Jadi kami meminta kepala daerah menindaklanjuti ini pada kepala OPD-nya mulai dari perencanaan, pelaksaan hingga pengendalian program, karena penilaian LHE AKIP ini titik beratnya di perencanaan program,” paparnya.

Salah satu OPD yang paling strategis dalam penilaian adalah kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam melakukan perencanaan. Salah satu strategi mendapatkan LHE AKIP yang baik menurutnya adalah kemampuan daerah mengubah RPJMD sesuai ukuran tujuan sampai hasil akhir program. “Kalau dalam RPJMD ada program yang tidak jelas sasarannya, maka disarankan untuk diubah,” paparnya.

Khusus untuk Pemprov Jabar, Sekda mengatakan sesuai arahan Gubernur diharapkan pada 2018 mendatang kembali naik level dari A menjadi AA. Namun target ini tetap membutuhkan sokongan dari perbaikan kinerja daerah. “Artinya kita tergantung pada daerah juga, karena AKIP ini bagian dari sinergitas diantara berbagai komponen pemerintah daerah maupun provinsi, pada akhirnya objeknya sama masyarakat Jabar. Naik level ini akan kita coba,” tuturnya.

Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam sambutannya meminta agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mewujudkan birokrasi yang efisien. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui penggunaan anggaran negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dikatakannya bahwa terdapat dua hal yang harus dipahami oleh setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang efisien, yaitu pertama memastikan bahwa anggaran hanya digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

“Kemudian yang kedua memastikan bahwa penghematan anggaran yang dilakukan hanya dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang penting atau yang mendukung kinerja instansi,” ujarnya.

Menurutnya dalam mewujudkan birokrsi yang efisien tidak cukup hanya dengan sekedar memotong anggaran, tetapi juga dengan mendorong peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran oleh seluruh instansi pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan asas utama penggunaan anggaran negara yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yakni akuntabilitas berorientasi hasil.

Gubernur Aher Terus Genjot Kerja Sama Jabar-Australia Selatan

Mitrapolisi/

ADELAIDE - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan optimistis, hubungan kerja sama yang telah terjalin antara Provinsi Jabar dan Australia Selatan lewat program Sister Province akan semakin harmonis seiring banyaknya program kerja sama yang telah terealisasi sejak program Sister Province digagas 2015 lalu.

Hal itu dikatakan Aher, sapaan akrab Gubernur Jabar saat menghadiri jamuan makan malam Minister of Education and Child Development di Adelaide Festival Center, Adelaide, Australia Selatan, Kamis (25/1/2018) malam. Aher didampingi istri Netty Prasetyani, Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan beserta istri, dan rombongan delegasi lainnya.

Di hadapan Member of The Legislative Council, Representing the Premier of South Australia Mr Tung Ngo MLC, para akademisi, perwakilan masyarakat Jabar, dan perwakilan mahasiswa asal Jabar di Adelaide, Aher menyatakan, kerja sama Sister Province yang dibangun Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Australia Selatan merupakan kerja sama yang paling harmonis dan terbaik.

"Kami kerja sama dengan berbagai negara. Kami harus berterus terang, di antara yang terbaik, kerja sama dengan South Australia ini menjadi yang paling baik," ungkap Aher.

Disebutkan Aher, selama dua tahun berjalan, sebanyak 17 program dari 22 program kerja sama yang dibangun lewat Sister Province telah berjalan dengan baik. Dengan kesuksesan yang telah diraih tersebit, Aher menginginkan agar jalinan kerja sama yang dibangun Pemprov Jabar-Australia Selatan terus ditingkatkan.

"Kita ingin program-program lainnya berjalan baik, baik program pendidikan maupun kebudayaan, pertanian, hingga ekonomi," tegasnya seraya mengatakan, program pertukaran pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidik juga harus terus ditingkatkan.

Dalam kesempatan itu, Aher pun menekankan pentingnya kerja sama di bidang kebudayaan. Menurut Aher, kebudayaan merupakan perekat yang paling ampuh dalam membangun kerja sama antarwilayah, termasuk kerja sama yang dibangun Jabar dan Australia Selatan.

"Kami yakin, budaya membangun keharmonisan. Keharmonisan Jabar dan Australia Selatan juga menandakan keharmonisan Indonesia dan Australia. Karenanya, ke depan, kami ingin menggelar festival budaya besar-besaran sebagai bukti keharmonisan Jabar dan Australia Selatan," papar Aher seraya menambahkan, budaya hanya memiliki satu makna, yakni bahagia.

Sementara itu, Member of The Legislative Council, Representing the Premier of South Australia Mr Tung Ngo MLC mengakui, dengan kekuatan global yang dimilikinya, Indonesia telah menjadi pemimpin golabl.

"Dan Provinsi Jabar memainkan peranan pentingnya dalam hubungan kerja sama antarnegara, termasuk dengan Australia Selatan," katanya.

Sebagai perwakilan legislatif Australia Selatan, pihaknya pun mendukung penuh kerja sama Sister City yang telah dibangun Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Australia Selatan. Bahkan, pihaknya pun mendorong agar jalinan kerja sama terus ditingkatkan.

"Adelaide dan Bandung khususnya, sama-sama mementingkan budaya dan pendidikan dan kerja sama yang dibangun di dua bidang tersebut harus terus ditingkatkan, termasuk bidang lainnya," tandasnya.

Kunjungi Australia, Gubernur Aher Perkuat Kerjasama Sister Province

Mitrapolisi/

ADELAIDE - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) melakukan lawatan kerjanya ke Benua Australia, Selasa-Minggu (23-28/01/2018). Lawatan kerja tersebut dilakukan dalam rangka mempererat tali persaudaraan yang telah terbangun antara Australia Selatan dan Provinsi Jabar sebagai Sister Province. Aher juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Komunitas Muslim Indonesia di Masjid Al Hijrah Tempe, Sidney. 

Tiba di Sidney, Australia, Rabu (24/1/2018) pagi, Gubernur didampingi istri Netty Prasetyani beserta rombongan delegasi lainnya, di antaranya Direktur Utama bank bjb Ahmad Irfan beserta istri, Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jabar Eddy IM Nasution, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Provinsi Jabar Taufiq Budi Santoso, langsung melanjutkan perjalanannya menuju Adelaide, Australia Selatan.

Tak lama setelah menginjakkan kaki di Kota Adelaide, Aher beserta rombongan delegasi kemudian menyambangi kediaman Gubernur Australia Selatan Hieu Van Le untuk menghadiri jamuan makan malam. Selain Aher dan rombongan, tampak pula sejumlah pejabat Australia Selatan ikut serta dalam sajian makan malam tersebut.

Dalam sambutannya, Gubernur Aher berharap, lewat lawatannya, hubungan kerja sama yang dijalin antara Provinsi Jabar dan Australia Selatan terus meningkat. Beberapa hal yang menjadi perhatiannya, adalah transfer knowledge dalam bidang pertanian terkait penanganan lalat buah pada tanaman mangga gedong gincu.

Hal lain, peningkatan kerja sama di bidang perikanan terkait kerja sama pelatihan dan pemagangan lulusan SMK Perikanan dari Jawa Barat ke Australia Selatan yang belum terlaksana. Terakhir, optimalisasi kerja sama di bidang pariwisata yang dinilai belum maksimal akibat komunikasi yang belum terjalin intensif di antara kedua belah pihak.

Setelah ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan (The Crown In Right of The State of South Australia) tentang Kerja Sama Provinsi – Negara Bagian Bersaudara pada tanggal 24 September 2015, tercatat sedikitnya 17 program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai implementasi kerja sama Provinsi Bersaudara Jawa Barat-Australia Selatan. Antara lain di bidang perikanan, pendidikan, pemerintahan, kebudayaan, perdagangan dan investasi.

Sembilan dari 17 program tersebut merupakan aktivitas yang tercantum dalam Workplan Kerja Sama Provinsi Bersaudara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sementara delapan diantaranya perlu ditambahkan ke dalam Workplan. Sebagai bentuk pemenuhan komitmen terhadap amanat MoU tersebut, telah dilaksanakan dua kali Joint Working Group Meeting (JWGM) yaitu JWGM Ke-1 di Bandung pada tanggal 15 s.d. 18 November 2015 dan JWGM Ke-2 di Adelaide, Australia Selatan pada tanggal 25 s.d. 29 Oktober 2016. Rencananya, JWGM ke-3 dilaksanakan pada Bulan November 2017 di Bandung, Jawa Barat. Akan tetapi karena satu dan lain hal, JWGM Ke-3 baru dapat dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat pada Bulan April 2018.

Kunjungi Museum Gedung Sate, Menpan RB: Ini Karya Besar!

Mitrapolisi/

BANDUNG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Asman Abnur melakukan kunjungan kerja ke Kota Bandung, Selasa (23/1/18). Disela-sela kunjungan ini, sekitar Pukul 11.30 WIB, Asman tiba di Gedung Sate dan disambut langung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).

Kedatangannya ke Gedung Sate, Asman ingin melihat secara langsung Museum Gedung Sate yang diinisiasi dan diresmikan Gubernur Aher dan Wakil Gubernur Deddy Mizwar pada 8 Desember 2017 lalu. Didampingi Aher dan para pejabat Eselon di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Asman pun tampak saksama melihat serta mendengarkan setiap informasi yang disampaikan oleh petugas atau guide museum.

Asman tampak kagum dan menggelengkan kepala setelah tahu mengenai Gedung Sate yang sangat bersejarah dan berperan penting dalam perkembangan infrastruktur negeri di masa lalu. Terutama saat Asman tahu kalau sirine yang ada di Menara Gedung Sate bisa terdengar hingga radius 60 km. “Sirine ini ada di atas, Pak, di menara Gedung Sate. Sekarang masih ada. Dan suara sirinenya bisa mencapai radius 60 kilometer,” kata petugas Museum.

Kemudian Asman bersama pendampingnya dari Kementerian PANRB, juga sempat menonton sejarah Gedung Sate secara audio-visual. Di ruang yang menyerupai bioskop mini ini, museum menyajikan sejarah Gedung Sate dalam bentuk film berdurasi sekitar 10 menit. Setelah itu, Asman pun sempat merasakan salah satu wahana favorit pengunjung, yaitu Virtual Reality menggunakan kacamata VR.

“Saya anggap ini (Museum Gedung Sate) suatu inovasi ya, yang bisa dipadukan antara sejarah, arsitektur dengan keilmuan lain. Dan ini suatu hal yang luar biasa, ini karya besar yang saya anggap bisa memberikan pelajar buat bangsa ini, bahwa kalau kita mau buat sesuatu hal yang baru ternyata kita bisa,” kata Asman.

Lebih lanjut, Asman mengatakan bahwa negeri ini masih memiliki banyak hal yang perlu digali. Dia berharap Museum Gedung Sate bisa menjadi model untuk kabupaten/kota di Jawa Barat serta provinsi lain di Indonesia.

“Saya sangat apresiasi khususnya kepada Pak Gubernur yang memberikan peluang kepada ilmuwan dan yang lainnya yang bisa mengimplementasikan apa yang bisa kita lihat di sini (Museum Gedung Sate),” ujar Asman.

“Mudah-mudahan ini menjadi satu model nanti di pemerintahan daerah yang lain juga baik kabupaten/kota di Jawa Barat maupun dengan provinsi yang lain. Mudahan-mudahan ini menjadi pahala buat Pak Gubernurnya, bisa menularkan kepada yang lainnya,” tutur Asman diamini Aher.

Dalam kunjungan kerja ke Kota Bandung, Menteri Asman meninjau Telkom University. Selain itu, usai mengunjungi Museum Gedung Sate, Asman diagendakan menghadiri pelantikan pejabat di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Kampus STIA LAN Bandung.

“Kita melihat bahwa bangsa ini tidak bisa dikelola dengan SDM yang setengah-setengah. Kita mau SDM yang betul-betul bisa menjawab tantangan modern, tantangan yang zaman now. Kenapa saya bilang zaman now. Korporasi di satu pihak, kemudian Pemerintah dalam hal ini penyelenggara negara atau ASN itu harus berkolaborasi, harus sejalan pemikirannya. Jadi, tidak ada lagi gape antara korporasi -- apakah dunia usaha dengan Pemerintah. Pemerintah harus maju di dalam mengelola negara ini,” papar Asman.

“Maka dari itu, corporate university ini modelnya dan sistemnya akan kita tularkan ke Lembaga Administrasi Negara yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk ASN,” pungkasnya.

Kotaku, Deddy: 0% Kekumuhan Harus Tercipta

Mitrapolisi/

PANGANDARAN -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) didampingi Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari, meresmikan kegiatan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), di Dusun Bengkekan, Desa Sukahurip, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Senin (22/01/2018).

Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengatakan, Kotaku merupakan program yang sangat strategis. sebab kawasan yang bersih dan tertata, sangat menentukan derajat atau tingkat kesehatan masyarakat.

"Sementara derajat kesehatan masyarakat ini ditentukan sebagian besar oleh lingkungan. Percuma ada pendidikan gratis kalau masyarakatnya tidak sehat, masyarakatnya tidak produktif," kata Wagub Deddy Mizwar.

Demiz inginkan, dengan Kotaku, pihaknya ingin mewujudkan Jawa Barat dengan 0% Kekumuhan. Program ini menerapkan gerakan 100-0-100.

Adapun 100% pertama, kota tanpa kumuh bisa mengakses air bersih; Angka 0, yaitu bagaimana mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen. Dan 100% kedua, kotaku mampu menciptakan sanitasi yang baik.

"Kita harapkan bisa mencipatakan masyarakat atau keluargaa yang sehat, sehingga kalau masyarakat sehat, akan tercipta generasi yang baik. Masyarakat bisa melakukam aktifitas apapun, sehingga lebih produktif," kata Demiz.

Selanjutnya, Demiz menyebut, pemerintah tidak bisa sendiri mengatasi masalah kekumuhan ini.

Untuk itu, Ia mengajak semua pihak, dan berbagai lapisan masyarakat agar bekerjasama dalam mengatasi masalah kawasan kumuh.

"Oleh karena itulah, saya meminta semua komponen masyarakat untuk bahu-membahu menghilangkan masalah kekumuhan di sekitar kita baik di kota maupun di desa," ajak Wagub Deddy.

Terlebih di kawasan Pangandaran, Demiz menyebut program kotaku menjadi sangat strategis, dimana Pangandaran menjadi salah satu destinasi wisata di Jawa Barat.

"Ada tiga poin, yaitu Akses, atraksi, dan amenitas. Nah, kalau amenitas di lingkungan sekitar kumuh, bisa saja wisatawan yang datang tertanggu karena kumuh, wisatawan bisa kapok, jadi ini sangat penting 0% kekumuhan harus tercipta," tegas Dia.

Untuk mendukung terwujudnya program, di tingkat desa telah terbentuk kelembagaan yang representatif dan mengakar, yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Sejak tahun 2007-2017, di Pangandaran telah tebentuk delapan BKM di delapan desa dan satu business development center (BDC).

Saat ini relawan yang terlibat aktif terdiri dari anggota BKM UPK, Sekretariat UPS, UPL, KSM, PITP, Komite BDC, dan pengelola BDC sebanyak 176 orang, terdiri 110 pria, dan 66 perempuan.

Adapun luas wilayah sasaran program Kotaku di Kabupaten Pangandaran, yakni seluas 295,3 hektar yang tersebar di delapan desa, di Kecamatan Pangandaran, Pananjung, Babakan, Wonoharjo, Purbahayu, Sidomulyo, Sukahurip, dan Pager Gunung.

Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari mengungkapkan program kotaku merupakan suatu platform, atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya, sumber pendanaan.

"Kotaku membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, serta mengedepankan partisipasi masyarakat," katanya.

Program Kotaku menjadi wadah kolaborasi yang mendukung penyelesaian kawasan kumuh seluas 38.431 hektar yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat.

"Dengan penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur, dan pelayanan dasar di tingkat kota, serta pendampingan teknis untuk tercapainya sasaran," imbuh Adang.

Kemudian dirinya menyebut, bantuan dana investasi (BDI) untuk Kotaku di Pangandaran, sejak 2012-2017 sebesar Rp4.340.000.000, yang diperuntukan untuk program peningkatan masyarakat berbasis komunitas (PPMK) sebesar Rp1.000.000.000, BDC Rp1.500.000.000, peningkatan kapasitas masyarakat (PKM) Rp90.000.000, dan penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas Rp1.750.000.000 .

Sedangkan kegiatan infrastruktur melalui program penataan lingkungan yang telah terbangun di lokasi program kotaku yaitu, jalan lingkungan 565 meter, drainase 2.193 meter, TPS 1 unit, MCK 2 Unit, IPAL 1 unit, dan hydrant 7 unit.

"Desa Sukahurip salah satu desa yang mendapatkan program Kotaku yang mempunyai kawasan kumuh seluas 11,08 hektar," katanya.

Kegiatan infrastruktur yang sudah terbangun yaitu sumur bor 1 unit, perpipaan 500 meter, MCK 1 unit, drainasi 528 meter, jalan rapat beton 352 meter.

"Mudah-mudahan infrastruktur yang dibangun lewat Kotaku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat," harapnya.

Ipal Komunal Sanimas

Masih dalam Kunjungan kerjanya di Pangandaran, Wagub Jabar Deddy Mizwar, meresmikan Program Sanimas Reguler 2017, di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Pada kesempatan itu, Deddy meninjau Ipal (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Komunal, yang dibangun di desa tersebut.

Melalui saluran tersebut, limbah dari rumah warga dialirkan langsung ke dalam Ipal Komunal. Ipal ini bisa memproses air limbah hingga menjadi bersih dengan tingkat pencemarannya bisa berada di bawah 30 miligram per liter, sehingga aman apalabila dialirkan ke sungai.

"Awalnya limbah rumah tangga dibuang begitu saja, septictank ada di sisi rumah-rumah warga. Tapi setelah adanya sanimas ini lingkungan di sini jadi bersih, jadi teratur," kata Demiz.

Sanimas bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak 100%, sehingga targetnya pada 2019 tidak ada lagi masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Dalam kurun waktu 2011-2017, pembangunan Sanimas Reguler telah dilaksanakan di 145 lokasi yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

Total anggaran mencapai Rp58 Miliar berasal dari APBN. Selain itu, ada pula Sanimas IDB (Islamic Development Bank) yang dimulai  sejak 2014 dan sampai 2017 telah dilaksanakan pada 107 lokasi yang tersebar di empat kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan total anggaran mencapai Rp45,47 Miliar.

Untuk mendukung upaya percepatan cakupan layanan sanitasi layak di Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada 2015-2017 juga telah menyelenggarakan program serupa bernama Sabermas atau Sanitasi Bertumpu pada Masyarakat.

Selama 3 tahun Sabermas telah menyerap anggaran sebesar Rp661,7 Miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan telah dilaksanakan hampir di seluruh Kabupaten/Kota. Bahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianugerahi AMPL Award untuk kategori Inisiatif Pendanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi.

Dengan demikian, total anggaran yang telah digelontorkan untuk pembangunan sanitasi layak di seluruh Jawa Barat telah mencapai Rp765,175 Miliar (yang bersumber dari APBN, bantuan IDB, dan APBD Provinsi).

Kotaku, Deddy: 0% Kekumuhan Harus Tercipta

Mitrapolisi/ PANGANDARAN -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) didampingi Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari, meresmikan kegiatan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), di Dusun Bengkekan, Desa Sukahurip, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Senin (22/01/2018).

Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengatakan, Kotaku merupakan program yang sangat strategis. sebab kawasan yang bersih dan tertata, sangat menentukan derajat atau tingkat kesehatan masyarakat.

"Sementara derajat kesehatan masyarakat ini ditentukan sebagian besar oleh lingkungan. Percuma ada pendidikan gratis kalau masyarakatnya tidak sehat, masyarakatnya tidak produktif," kata Wagub Deddy Mizwar.

Demiz inginkan, dengan Kotaku, pihaknya ingin mewujudkan Jawa Barat dengan 0% Kekumuhan. Program ini menerapkan gerakan 100-0-100.

Adapun 100% pertama, kota tanpa kumuh bisa mengakses air bersih; Angka 0, yaitu bagaimana mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen. Dan 100% kedua, kotaku mampu menciptakan sanitasi yang baik.

"Kita harapkan bisa mencipatakan masyarakat atau keluargaa yang sehat, sehingga kalau masyarakat sehat, akan tercipta generasi yang baik. Masyarakat bisa melakukam aktifitas apapun, sehingga lebih produktif," kata Demiz.

Selanjutnya, Demiz menyebut, pemerintah tidak bisa sendiri mengatasi masalah kekumuhan ini.

Untuk itu, Ia mengajak semua pihak, dan berbagai lapisan masyarakat agar bekerjasama dalam mengatasi masalah kawasan kumuh.

"Oleh karena itulah, saya meminta semua komponen masyarakat untuk bahu-membahu menghilangkan masalah kekumuhan di sekitar kita baik di kota maupun di desa," ajak Wagub Deddy.

Terlebih di kawasan Pangandaran, Demiz menyebut program kotaku menjadi sangat strategis, dimana Pangandaran menjadi salah satu destinasi wisata di Jawa Barat.

"Ada tiga poin, yaitu Akses, atraksi, dan amenitas. Nah, kalau amenitas di lingkungan sekitar kumuh, bisa saja wisatawan yang datang tertanggu karena kumuh, wisatawan bisa kapok, jadi ini sangat penting 0% kekumuhan harus tercipta," tegas Dia.

Untuk mendukung terwujudnya program, di tingkat desa telah terbentuk kelembagaan yang representatif dan mengakar, yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Sejak tahun 2007-2017, di Pangandaran telah tebentuk delapan BKM di delapan desa dan satu business development center (BDC).

Saat ini relawan yang terlibat aktif terdiri dari anggota BKM UPK, Sekretariat UPS, UPL, KSM, PITP, Komite BDC, dan pengelola BDC sebanyak 176 orang, terdiri 110 pria, dan 66 perempuan.

Adapun luas wilayah sasaran program Kotaku di Kabupaten Pangandaran, yakni seluas 295,3 hektar yang tersebar di delapan desa, di Kecamatan Pangandaran, Pananjung, Babakan, Wonoharjo, Purbahayu, Sidomulyo, Sukahurip, dan Pager Gunung.

Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari mengungkapkan program kotaku merupakan suatu platform, atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya, sumber pendanaan.

"Kotaku membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, serta mengedepankan partisipasi masyarakat," katanya.

Program Kotaku menjadi wadah kolaborasi yang mendukung penyelesaian kawasan kumuh seluas 38.431 hektar yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat.

"Dengan penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur, dan pelayanan dasar di tingkat kota, serta pendampingan teknis untuk tercapainya sasaran," imbuh Adang.

Kemudian dirinya menyebut, bantuan dana investasi (BDI) untuk Kotaku di Pangandaran, sejak 2012-2017 sebesar Rp4.340.000.000, yang diperuntukan untuk program peningkatan masyarakat berbasis komunitas (PPMK) sebesar Rp1.000.000.000, BDC Rp1.500.000.000, peningkatan kapasitas masyarakat (PKM) Rp90.000.000, dan penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas Rp1.750.000.000 .

Sedangkan kegiatan infrastruktur melalui program penataan lingkungan yang telah terbangun di lokasi program kotaku yaitu, jalan lingkungan 565 meter, drainase 2.193 meter, TPS 1 unit, MCK 2 Unit, IPAL 1 unit, dan hydrant 7 unit.

"Desa Sukahurip salah satu desa yang mendapatkan program Kotaku yang mempunyai kawasan kumuh seluas 11,08 hektar," katanya.

Kegiatan infrastruktur yang sudah terbangun yaitu sumur bor 1 unit, perpipaan 500 meter, MCK 1 unit, drainasi 528 meter, jalan rapat beton 352 meter.

"Mudah-mudahan infrastruktur yang dibangun lewat Kotaku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat," harapnya.

Aher Resmikan Operasional Jarkomluhdes di 375 Desa

Mitrapolisi/ BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meresmikan penggunaan Jaringan Komunikasi Penyuluhan Desa (Jarkomluhdes) untuk 357 Desa di 18 Kota dan Kabupaten di Jabar, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (14/01/2018).

Dengan begitu, kini 375 Posluhdes terkoneksi melalui jaringan internet sehingga para petani akan mudah mengetahui informasi tentang harga komoditas, potensi desa, rencana produksi, luas panen, hingga memudahkan memasarkan produk pertanian. Melalui Jarkomluhdes ini juga Gapoktan bisa berkomunikasi tatap muka langsung dengan stakheolder di Pemprov maupun Pemkot dan Pemkab melalui video conference.

"Tentu ini urusan internetisasi desa-desa kita, urusan memasarkan produk-produk pertanian di desa kita mutlak harus pakai internet," kata Aher usai peresmian.

Targetnya, seluruh desa di Jabar yang berjumlah 5319 desa akan terhubung dengan Jarkomluhdes dan untuk tahun 2018 ini rencananya penambahan jaringan akan dilakukan di seribu desa.

"Sekarang baru di 375 desa kedepan tentu PR kita harus semua desa karena saya yakin di tiap desa ada anak yang sekolah dan pasti bisa mengoperasikan IT," ujarnya.

Pembuatan Jarkomluhdes dilatar belakangi oleh penyebaran informasi dan teknologi dalam pembangunan pertanian mulai dari hulu sampai hilir belum sepenuhnya bisa diterima dengan cepat, mudah dan murah oleh para petani. Tujuannya untuk memperkuat sistem dan jaringan penyuluhan pertanian berbasis teknologi digital guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas pertanian. Adanya jaringan ini juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta

mendukung ketahanan pangan.

"Selain untuk mendorong produksi juga untuk pemasaran. Ini perangkat IT yang dibangun di kelompok pertanian atau Gapoktan di desa-deaa untuk alat komunikasi seperti konsultasi ke dinas, ke penyuluh dan informasi harga barang pendukung pertanian, disaat yang sama juga bisa menjadi sarana pemasaran dan sharing pendapat," terang Aher.

Jarkomluhdes terdiri dari sistem database dan video conference yang meliputi aplikasi database berupa informasi potensi desa, rencana produksi, harga, luas tanah, luas panen dan potensi lainnya. Jadi sarana ini tidak hanya untuk teleconference tapi bisa juga pencarian informasi data.

Aher mengungkapkan, saat ini ada kelemahan pada data pertanian, seperti saat harga beras tinggi pemerintah kesulitan memantau luas panen yang tersedia di Jabar.

"Terkadang untuk memperoleh data yang faktual, aktual dan real time agak susah, mudah-mudahan dengan adanya Jarkomluhdes ini lebih mudah dan akurat mengakses informasi data itu," ungkapnya.

Fungsi lainnya, dengan menggunakan aplikasi video conference bisa melakukan penyuluhan langsung dengan cepat, sharing antar desa, diskusi dengan berbagai pihak dan sosialisasi program. Pendukung elektronik ada perangkat komputer multimedia, jaringan internet pada Jarkomluhdes ini semuanya berasal dari dana bantuan Pemprov Jabar.

"Mudah-mudahan adanya Jarkomluhdes ini akan menjadikan suatu jejaring produksi komunitas yang mudah untuk menghimpun potensi desa di seluruh Jabar sehingga dapat dipasarkan dengan lebih baik lagi," pungkas Aher.

Usai meresmikan, Aher didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar Hendy Jatnika, mencoba aplikasi video conference pada Jarkomluhdes ini bersama 375 desa yang terkoneksi dan langsung mendengarkan keluhan-keluhan dari mereka