Jumat, 11 Januari 2019

Iuran Rp 16.800, Pekerja di Jabar Bisa Punya BPJS Ketenagakerjaan

Mitrapolisi/
BANDUNG – Tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Barat secara umum masih tergolong rendah. Untuk itu, Pemda Provinsi Jawa Barat akan mendorong warga pekerja – baik formal maupun informal agar memiliki jaminan masa depan melalui keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran Rp16.800 per bulan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan hal tersebut usai menghadiri acara penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat malam (11/1/19).

“Secara umum (kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jabar) masih rendah, jadi kita akan promosi kreatif agar meningkatkan keikutsertaan,” kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

“Siapapun warga Indonesia yang bekerja kalau ingin hari tenang, kalau ingin pada saat ada masalah itu ada perlindungan tinggal bayar aja Rp16 ribuan, nanti dilindungi,” lanjutnya.

Promosi kreatif akan dilakukan melalui manfaat tambahan yang diberikan kepada pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain berbagai jaminan atau pensiunan, inovasi yang ingin dihadirkan Emil, seperti peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa memiliki hunian dan layanan transportasi umum gratis bagi pekerja formal, hingga harga sembako yang terjangkau.

“Ujung-ujungnya dengan membayar justru dapat diskon, dapat kemudahan, dan akhirnya bisa lebih sejahtera karena bisa menabung,” tutur Emil.

“Tapi khusus yang pekerja formal, kita dorong perusahaan-perusahaan itu berinvestasi nanti BPJS Ketenagakerjaan akan bikin sebuah cara agar peserta yang formal bisa punya rumah menjadi prioritas atau rusun, bisa naik kendaraan gratis secara umum,” lanjutnya.

Emil menambahkan, bahwa pihaknya memiliki program inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Jawa Barat. Emil akan mewajibkan perusahaan memberikan fasilitas perumahan dekat dengan lokasi atau tempat bekerja.

“Yang bikin mahal pekerja -- konsepnya yang akan saya bongkar itu, pabriknya terlalu jauh dari tempat tinggalnya,” jelas Emil.

“Maka nanti di industri-industri baru di zaman saya, akan bikin aturan jika bikin pabrik harus satu paket dengan rumah susunnya yang nempel sebelahan, sehingga tidak ada cost transportasi,” ungkapnya.

Upaya ini didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Jawa Barat. Deputy Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Jawa Barat Kuswahyudi mendukung berbagai langkah terobosan yang akan dilakukan Gubernur Jawa Barat untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Jawa Barat terutama melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Nantinya kita akan berbuat suatu hal yang terkait dengan bagaimana caranya supaya mereka (pekerja) tertarik menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat dapat dan hal lainnya dapat melalui kemudahan dan kemurahan,” tutur Kuswahyudi.

Karena dia menekankan, bahwa semua program di BPJS Ketenagakerjaan baik yang terkait dengan iuran nantinya akan dikembangkan dan akan kembali lagi kepada pekerja.

Potensi pekerja informal di Jawa Barat mencapai 10 juta pegawai, namun yang ikut serta BPJS Ketenagakerjaan baru sekitar 600 ribuan pekerja.

“Makanya kita akan buat nanti bagaimana supaya mereka tertarik dengan harga iurannya Rp 16.800 dengan jaminan dua, kecelakaan dan kematian. Kalau pensiun ada nilainya lagi,” tukas Kuswahyudi.

Sementara jumlah pekerja formal yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Barat berjumlah kurang lebih 4,6 jutaan pekerja. Apabila ditotal jumlah pekerja baik formal maupun informal yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berjumlah sekitar 5,4 juta pekerja dari 20 juta pekerja yang ada di Jawa Barat.

“Makanya Pak Gubernur (Ridwan Kamil) bertekad bagaimana supaya informal ini bisa ngga kita berikan sosialisasi supaya mereka mau (menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan),” katanya.

Sementara itu, acara penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 memberikan penghargaan untuk tiga kategori, yaitu: Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kategori Perusahaan Besar dan Menengah, dan Kategori Usaha Kecil dan Mikro.

Pemenang kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, yaitu:
Juara I: Kota Bekasi,
Juara II: Kota Bogor,
Juara III: Kota Bandung,
Juara Harapan I: Kota Sukabumi, dan
Juara Harapan II: Kota Cimahi.

Pemenang kategori Perusahaan Besar dan Menengah, yaitu:
Juara I: Yutaka MFG Indonesia dari Kabupaten Bekasi,
Juara II: Kartika Paramedika dari Kota Sukabumi,
Juara III: Chitose International dari Kota Cimahi,
Juara Harapan I: Gracia Pharmindo dari Kabupaten Sumedang,
Juara Harapan II: Sankei Gohsyu Industries dari Kabupaten Bekasi, dan
Juara Harapan III: Jafpa Confeed Indonesia dari Kota Bekasi.

Pemenang kategori Usaha Kecil dan Mikro: Martabak Air Mancur dari Kota Bogor.

Semua pemenang mendapat trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan untuk Juara I Rp 30 juta, Juara II Rp 25 juta, dan Juara III Rp 20 juta. Sementara pemenang Kategori Usaha Kecil dan Mikro mendapat uang pembinaan sebesar Rp 20 juta.

Selain itu, para pemenang juga akan diikutsertakan dalam Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Nasional pada pertengahan Januari ini.(der)*

Pangdam III Siliwangi Mayjen. TNI. Tri Suwandono Meninjau Tempat Pembibitan Pohon di Dago Resort,

Mitrapolisi/ 
BANDUNG, -Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen. TNI. Tri Suwandono  kunjungi tempat  pembibitan Sektor 22 Citarum berlokasi di Dago Resort, didampingi Asisten Teritorial Kol. Inf. Adri, Kapendam III/Slw. Kol. G. Hasto beserta rombongan, Jumat (11/01/2019).

Dalam kesempatan kunjungan peninjauan tersebut Pangdam III Siliwangi menyampaikan, “Bibit tanaman keras yang ditinjau, jelas kita gunakan untuk penghijauan di bantaran sungai Citarum nanti kalo bisa sebelah kanan dan kiri tiap bantaran kita tanam, supaya sungai terlihat indah, bersih dan kokoh ,bibir sungainya” tutur Panglima.

Penghijauan sangat dibutuhkan di Sungai Citarum berikut faktor yang berhubungan dengan kelestariannya, sehingga Sungai Citarum bisa kembali ke Status Awal sebagai sungai indah dan bisa bermanfaat buat masyarakat” Pungkas Panglima.

Sementara Dansektor 22 Citarum Kol. Inf. A. Rahman Taufik menyampaikan, “Alhamdulillah Pangdam III Siliwangi mengapresiasi terhadap keberhasilan sektor 22 dengan adanya Pembibitan ini, karena dengan modal yang seadanya, fasilitas yang seadanya pula namun pembibitan pohon tanaman keras di sektor 22 hasilnya sangat luar biasa” Ucapnya.


Dansektor 22 Citarum Kol. Inf. A. Rahman Taufik menyampaikan, “Alhamdulillah Pangdam III Siliwangi mengapresiasi terhadap keberhasilan sektor 22
Lahan tempat pembibitan yang ditinjau Pangdam III  Siliwangi seluas 3 Ha, baru terpakai 2 Ha dengan jumlah pohon keras yang di bibitkan sebanyak 265.000 buah pohon dari 40 jenis pohon, rencananya pada awal bulan Februari akan ditanam di Dago Bengkok, Sungai Cipamokolan dengan cara selang sekar supaya nanti saatnya tiba akan terlihat keindahannya dari aneka jenis tanaman yang berbeda ditiap bantaran sungai” imbuhnya.

Tanaman yang dibibitkan tersebut diantaranya  Pohon Tarum, Jakar randa, Plamboyan, Puspa, Damar, dan beberapa tanaman produktif yaitu jambu, duren, alpukat dan lain sebagainya, mudah2an 6 tahun kedepan Masyarakat sudah menikmatinya secara sempurna” Harap Kolonel Sektor 22.


Tanaman yang dibibitkan tersebut diantaranya  Pohon Tarum, Jakar randa, Plamboyan, Puspa, Damar, dan beberapa tanaman produktif yaitu jambu, duren, alpukat
Setelah pergerakan Pasukan Siliwangi berkarya kini citarum makin bersih jauh dari sebelumnya, dari gerakan itu Pasukan Siliwangi membenahi dari status air sungai sampai bantarannya sesuai dengan target bahwa Bantaran Citarum adalah Serambi Depan Rumah Kita.

Dengan semboyan tersebut tiap sektor berbenah percantik bantaran sungai dengan karya luarbiasa terbukti adanya beberapa Taman di Bantaran Sungai bahkan Sarana Olah Raga pun disiapkan sebagai fasilitas warga setempat dengan penghijauan sebelah kanan dan kiri sebagai Penampung Air Tanah dan perkuat bibir sungai sebagai betonisasi alam.

Lahan ini seluas 3 Ha, baru terpakai 2 Ha dengan jumlah pohon keras yang di bibitkan sebanyak 265.000 buah pohon dari 40 jenis pohon, rencananya pada awal bulan Februari akan ditanam di Dago Bengkok, Sungai Cipamokolan dengan cara selang sekar supaya nanti saatnya tiba akan terlihat keindahannya dari aneka jenis tanaman yang berbeda ditiap bantaran sungai” imbuhnya.(ds)*

Sekda Iwa Beberkan Strategi Menekan Inflasi di Jabar

Mitrapolisi/

BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) inflasi di Jawa Barat capai 3.54 persen.

Lebih lanjut, jika inflasi tidak terkendali akan berdampak pada penurunan daya beli masyatakat, penurunan investasi, berkurangnya daya saing, peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Sehingga akhirnya akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hal ini disampaikan Iwa saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2019 di Ruang Papandayan Gedung Sate, Jumat (11/01/19).

Iwa juga menuturkan hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, beras sebagai bahan utama makanan. Dimana terjadi anomali iklim di tahun 2018 yang membuat keterlambatan masa tanam padi sehingga berimbas pada masa panen.

"Solusinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bulog melalukan operasi pasar secara harian. Jadi rata-rata 10 truk, kurang lebih 1.000 ton digelontorkan ke masyarakat," ungkap Iwa.

Langkah berikutnya, kata Iwa, dengan mendorong badan usaha milik daerah sebagai penyangga permodalan bagi para petani.

Kedua, adanya saran di tahun ajaran baru tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan evaluasi batas atas terkait sumbangan dari orangtua murid, baik swasta maupun negeri. Agar dananya teekendali, karena dana ini merupakan salah satu penyumbang inflasi yang cukup tinggi.

Lalu yang ketiga, tutur Iwa, juga akan mencoba menaikan komoditas telor ayam dan daging ayam ras. Melalui digity farming dan penguatan distribusi in center.

"Makanya, Alhamdulillah di tahun 2019 kita akan ada pasar induk dukungan dari pemerintah pusat. Kita kan belum punya pasar induk seperti Jakarta," ujarnya.

"Yang keempat adalah mengenai biaya transportasi," katanya.

Dirinya telah mengarahkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk mendorong bagaimana distribusi barang. Sehingga adanya kelancaran sistem jual beli antara produsen ke konsumen.

"Untuk gas dan bahan bakar, sudah minta pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Untuk melakukan koordinasi dengan Pertamina jika kurang," jelasnya.

Uniknya yang terakhir, Iwa menjelaskan infrastruktur menjadi pendorong terjadi inflasi di Jawa Barat. Dimana infrastruktur yang masif mendorong adanya kenaikan upah non mandor, artinya tukangnya.

Untuk itu Iwa menyebutkan tugas dari TPID sesuai Kepres Nomor 23 Tahun 2017. Diantaranya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi daerah.

Lanjutnya, dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.

Sehingga diharapkan Iwa, adanya keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komuniasi yang efektif dengan berbagai pihak.(der)*

PENGEDAR SABU DIKARAWANG BERHASIL DIRINGKUS JAJARAN POLDA JABAR

Mitrapolisi/ 
KARAWANG- Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar telah berhasil mengungkap Narkotika Jenis Sabu dengan tersangka HS Alias ABI bin A.Husna, Karawang,01/03/1992, swasta, ,laki-laki, Jl. Babakan Ngantai Ds. Duren Kec. Klari Kab. Karawang, dan didapatkan juga Barang bukti berupa :
- 93 bks Sabu 311,85 gram- 1 pak plastik klip
- 1 Unit HP Xiaomi hitam.
- 1 timbangan Digital
- 1 Unit hp Nokia hitam.
- 1 Dus xtra power sound.

Pengungkapan dilakukan pada hari Kamis 10/01/2019 di rumah Kontrakan Jl. Kamboja Kp.Cinango Barat kel. Karawang Wetan Kec.Karawang Timur Kab.Karawang sekitar Pkl. 20.30 Wib.
Kronologis kejadian pada hari kamis 08/01/2019 sekira Pkl. 12.00 Wib, Subdit 1 telah menerima informasi bertempat di TKP, sering terjadi penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu, yang selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mendapat info yang mengarah kesebuah rumah yang dihuni oleh tsk HS Als ABI. Saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 93 bungkus yang disimpan di nampan warna biru yg berada dilantai rumah kontrakan.
Narkotika jenis sabu didapat dengan cara disuruh mengambil sabu oleh sdr. K yang disimpan di Pot bunga di Daerah Sunter Jakarta Utara dengan upah Rp.500.000.~dengan berat 3 ons pada hari Kamis 10/01/2019 Pkl.12.30.Wib.
Selanjutnya dilakukan introgasi, kemudian tersangka mengaku telah menggunakan Narkotika jenis sabu, sedangkan Narkotika Jenis Sabu tersebut berasal dari sdr. K (DPO) melalui perantara sdr. B (DPO), yang dilakukan pihak Kepolisian adalah dengan mengamankan Barang Bukti, melakukan uji lab dan melakukan tes urine di RS Sartika Asih Polda Jabar hasil positif Methampetamin (ds)*

Jabar-Korea Akan Kerjasama Buat Sekolah Kopi Internasional

Mitrapolisi/
BANDUNG – Pemda Provinsi Jawa Barat mendorong promosi kopi sekaligus pariwisata Jawa Barat agar semakin mendunia melalui Sekolah Kopi Internasional. Jawa Barat akan bekerjasama dengan Korea untuk mendirikan sekolah kopi ini.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, sekolah ini akan berdiri di daerah pegunungan Jawa Barat. Karena di samping memberikan edukasi tentang kopi, melalui sekolah kopi ini diharapkan bisa menjadi sarana promosi keindahan alam Jawa Barat kepada dunia.

“Ada dua yang mau dikawinkan, yaitu promosi kopi Jawa Barat ke dunia dan promosi pariwisata,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Mr. Dong Cheol Yoon, Presiden Universitas Sung Kyul dari Korea Selatan yang juga perwakilan International Coffee Association di Gedung Pakuan, Jl. Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Jumat (11/1/19).

“Salah satu yang paling siap adalah sekolah internasional kopi dengan networking dari Korea. Karena orang Korea ini penggila kopi Asia yang indeksnya salah satu yang paling tinggi,” lanjutnya.

Pemda Provinsi Jawa Barat akan mencari tiga lokasi pegunungan dengan pemandangan alam menarik sebagai lokasi sekolah ini. Emil berharap melalui sekolah kopi ini akan meningkatkan kualitas kopi Jabar sekaligus mendorong ekonomi masyarakat.

“Mudah-mudahan ini akan memperkuat kualitas perkopian kita. Jadi, ekonomi maju, brand kopi maju, pariwisata maju, dan Korea ternyata yang paling dulu, sehingga mudah-mudahan dalam enam bulan kita bisa resmikan sekolah kopi itu,” harap Emil.

Menurut Emil, apabila kopi Jawa Barat mendapat semakin banyak apresiasi dari dunia secara tidak langsung hal itu akan menjadi sarana promosi. Dengan begitu produksi kopi asli Jawa Barat akan meningkat.

“Sehingga nanti orderan kopi semakin banyak dan pengetahuan kopi lokal juga semakin bagus, jadi kopinya semakin luar biasa,” ucap Emil.

Emil menambahkan, pihaknya sengaja mengajak Korea untuk mendirikan sekolah kopi ini di Jawa Barat. Dengan harapan di Korea akan ada gerai atau kafe khusus yang menjajakan kopi asal Jawa Barat.

“Saya izinkan membuat sekolah itu sambil ada kewajiban mereka membuat kafe di Korea Selatan dengan 100% kopi Jawa Barat. Kalau ini tercapai, Insyaallah promosi pariwisata dapat, pengetahuan dapat, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Sebagai salah satu negara yang memiliki pecinta kopi tertinggi di Asia, Korea memberikan kritik terhadap cita rasa kopi Jawa Barat. Kata Emil, menurut orang Korea petani kopi kita masih keliru dalam mencampur biji kopi yang sudah matang dengan biji kopi yang masih mentah. Hal ini menimbulkan rasa yang tidak seragam.

“Dari sisi waktu memetik sampai dijemur dan jadi green bean ternyata masih banyak kekeliruan, salah satunya yang ditemukan adalah petani masih memetik yang sudah matang dan tidak matang dicampur, sehingga rasanya tidak seragam. Ada enak di awal, kecut di akhir. Kira-kira begitu,” jelas Emil pada kesempatan yang sama.

“Tapi kalau dari (proses) green bean sampai roasting dan lain-lainnya itu dianggap sudah baik,” sambungnya.

Sementara itu, Kadin Jawa Barat melihat sekolah kopi ini akan menghadirkan wajah baru industri wisata Jawa Barat melalui kopi dengan target ekspor. Selain itu, Jawa Barat juga akan berpeluang menjadi pusat studi kopi sekaligus tempat wisata kopi.

“Dunia kalau mau tentang kopi yang enak itu akan ke sini (Jawa Barat). Jadi West Java itu become educational center for coffee through the tourism dengan target untuk meningkatkan ekspor kopi Jawa Barat,” ungkap pengurus Kadin Jawa Barat, Darningsih Rustiadji usai dirinya mendampingi Mr. Dong Cheol Yoon bertemu Emil.(ds)*

Kamis, 10 Januari 2019

Wagub Jawa Barat mengapresiasi keberhasilan KKPS

Mitrapolisi/
BANDUNG -- Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum meminta Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KKPS) terus berinovasi demi meningkatkan keuntungan dan untuk kesejahteraan anggotanya.

"Kemudian harapan kami tidak berhenti sampai di sana terus ada inovasi- inovasi yang lain," kata Wagub Jabar Uu Ruzhanul, pada Pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KKPS Tahun Buku 2018, di Bale Asri Pusdai Jabar, Kota Bandung, Kamis (10/01/19).

Wagub Jawa Barat mengapresiasi keberhasilan KKPS yang beranggotakan 13.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jawa Barat itu, karena telah resmi memiliki saham di PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Uu menganggap partisipasi tersebut sangat menguntungkan. Sebab, cukup langka sebuah koperasi, apalagi baru berumur empat tahun, tetapi sudah bisa melakukan pembelian saham pada perusahaan se-bergengsi PT BIJB. Lebih luar biasa lagi lanjut Uu, prestasi KKPS di usia mudanya, sudah bisa melahirkan empat anak perusahaan.

"Mungkin ini karena karena profesionalisme dan kriteria lain yang dimiliki sehingga KPPS ini maju," kata Uu.

Selain itu, Uu juga mengapresiasi KKPS karena menyimpan dananya di bank syariah, yakni Bank bjb Syariah. Selanjutnya Uu berharap, KKPS juga bisa lebih memperhatikan nasib warga tidak mampu seperti anak yatim, piatu, yatim piatu, serta para santri khususnya salafiah melalui dana CSR.

"Dan itu, alhamdulillah sudah diperlihatkan di acara hari ini ada santunan untuk para santri dan yatim piatu. Harapan kami ke depan santri yang diberikan santunan bukan hanya santri sekolahan, tetapi juga santri salafiyah, karena kalau santri sekolah itu ada dana BOS dari pemerintah," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, sekaligus Ketua KKPS, Iwa Karniwa, menyebutkan Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KKPS) Jawa Barat, telah berhasil membukukan laba Rp4,9 miliar pada tahun 2018.

“Alhamdulillah, KKPS dalam tiga tahun terakhir terus untung. Laba di 2016 Rp356 juta, di 2017 Rp3,2 miliar, di 2018 untung Rp4,9 miliar,” kata Iwa Karniwa.

Menurut Iwa, semua program kerja di 2018, berhasil ditunaikan sesuai target. Salah satunya adalah, rencana pembelian saham PT BIJB Kertajati.

KPPS, telah mengajukan penawaran pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BIJB yang digelar 26 Desember 2018 lalu. Dimana dalam rapat tersebut, telah disetujui untuk melepas kepemilikan saham 2,26 persen, atau setara Rp51 miliar pada KKPS.

“Separuh dana pembelian tersebut diminta disetorkan paling telat dua minggu setelah RUPS. Sedangkan sisanya akan disetorkan di Desember 2019,” kata Iwa.

Sementara, KKPS melalui dua kali rapat pengurus, terbaru pada rapat pengurus KKPS 3 Januari 2018, diputuskan untuk menyetorkan Rp25,875 miliar, untuk pembelian 1,13 persen saham PT BIJB.

"Kepemilikan saham tersebut, menandai koperasi ASN Jawa Barat resmi sebagai pemegang saham PT BIJB," ucapnya.

Iwa juga optimistis, dana pembelian saham tersebut bisa kembali dengan nilai berlipat, setelah PT BIJB mendapat keuntungan. Pun keuntungan bisa Iangsung dirasakan anggota koperasi dengan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

“Ini merupakan bagian dari program kerja koperasi, di mana koperasi itu ingin besar. Kalau mau besar, aktivitasnya tidak cukup hanya dengan melayani anggota melalui simpan-pinjam, tapi harus masuk ke usaha tapi bisa menghasilkan,” katanya.

Iwa juga menyebut, target aset KKPS di 2018 adalah Rp 100 miliar. Sementara saat ini telah terlampaui dengan realisasi aset sebesar Rp117,8 miliar. Realisasi pendapatan di 2018 ini mengalami kenaikan dari Rp4,3 miliar di 2017, menjadi Rp5,9 miliar di 2018.

Sedangkan untuk Sisa Hasil Usaha (SHU) 2018 adalah sebesar Rp3,8 miliar. Jumlah ini mengalami sedikit kenaikan dibanding 2017 yang mencapai Rp3,1 miliar. Seiring capaian itu, Iwa menargetkanvdi 2019, KPPS Jawa Barat untuk dapat membidik aset hingga Rp179,2 miliar.

“Dengan perhitungan bisnis yang tepat, kami optimistis, target ini bisa terealisasi," Katanya.

Juga pada 2018, Iwa menyebutkan ada beberapa program kerja yang sudah dijalankan pihaknya. Beberapa diantaranya yaitu penjajakan saham di Jamkrida, penjajakan bisnis retail dan property, membuat sistem aplikasi keuangan, website dan aplikasi layanan anggota via internet.

Sementara terkait pendirian anak perusahaan, saat ini KKPS memiliki empat Perseroan Terbatas (PT), yaitu PT Taman Tata Rumput Bersma (PT TTRB), PT Resik Indah Cemerlang (PT RIC), PT Gudang Transportasi Bersama (PT GTB) dan PT Griya Asri Bersama (PT GAB).

Kedepan, harap Iwa, KKPS bisa menjadi salah satu koperasi terbaik di Tanah Air. Dengan target bisa menyabet sertifikat ISO 9001, untuk menjamin mutu berstandar internasional.

"Hal itu menjadi salah satu keseriusan KKPS Jabar dalam membangun koperasi, bersama dalam mewujudkan cita -cita, KKPS menjadi koperasi skala besar nasional mau pun internasional," kata Iwa.(arm)*

Ridwan Kamil Resmikan SPAM Regional Metropolitan Bandung Raya

Mitrapolisi/
KAB. BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Metropolitan Bandung Raya Wilayah Selatan Tahap I. Istimewa, karena SPAM ini menggunakan teknologi terbaru dalam pengelolaan dan pengolahan airnya.

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, pun memberikan apresiasi kepada berbagai pihak terkait yang telah membangun tempat pengolahan air bersih yang digadang-gadang menjadi SPAM Regional pertama di Indonesia ini. SPAM ini menggunakan teknologi Scada atau Supervisory Controling Automatic Data Analisys, dimana sistem kontrol dan distribusi baik kualitas dan kuantitas air dilakukan secara jarak jauh.

Selain itu, instalasi pengolahan airnya terletak di dalam ruangan atau indoor dan dilakukan secara otomatis karena didukung komputerisasi.

"Hari ini dengan bangga Pemerintah Provinsi Jawa Barat meresmikan fasilitas SPAM Regional. Salah satu yang tercanggih, karena menggunakan teknologi terbaru namanya Scada. Dimana pengolahannya tidak seperti yang dulu outdoor. Sekarang sudah indoor, computerized, dan otomatis," kata Emil ditemui usai acara peresmian di instalasi SPAM Regional Metro Bandung di Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Kamis (10/1/19).

Melalui SPAM Regional ini, diharapkan akan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih kepada 140.000 jiwa (28.000 sambungan rumah). Terutama di Kota dan Kabupaten Bandung.

"Ini akan memberikan tingkat layanan penyediaan air minum yang lebih banyak, yang maksimal sesuai wilayah, yaitu wilayah selatan Bandung Raya baik kabupaten maupun kota (Bandung)," ucap Emil.

Sistem Penyediaan Air Minum Regional Metropolitan Bandung Raya Wilayah Selatan merupakan SPAM Regional pertama di Jawa Barat. Sumber airnya dari Sungai Cikalong dengan kapasitas 350 liter/detik yang akan melayani Kota Bandung 200 l/detik dan Kabupaten Bandung 150 l/detik. Total investasi sebesar Rp 253 Miliar.

"Pipa kita didesain untuk 700 (l/detik), tapi karena sumber airnya belum memadai maka kita baru 350 (l/detik). Nanti dengan tahap dua maka pipa itu akan sesuai kapasitas, sehingga Bandung Raya selatan bisa terlayani dengan maksimal," tutur Emil.

Sementara SPAM Regional yang sedang dikembangkan di Jawa Barat yaitu lima SPAM Regional di wilayah Metropolitan Bandung dan SPAM Regional Metropolitan Cirebon Raya (Spam Jatigede) yang akan dibangun dalam dua tahap, dengan total investasi sebesar Rp12 Triliun.

"Kita akan bangun tahap kedua, tahun depan dan juga di lokasi-lokasi lain, seperti di Jatigede mengairi nanti air bersih di Ciayumajakuning, Jatiluhur ke arah Bekasi sampai Jakarta," paparnya.

Air bersih olahan SPAM Regional ini akan disalurkan BUMD Jabar yaitu PT Tirta Gemah Ripah. Kemudian air akan dibeli oleh dua perusahaan air minum di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat Dicky Saromi menyebut, manfaat SPAM Regional adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional. Manfaat lain yaitu untuk memperbesar pemanfaatan potensi air baku di wilayah provinsi serta menambah daya tarik masuknya sumber dana dari luar (investor).

"Ada efisiensi pembiayaan, sehingga tidak perlu sistem pengolahan air baku di beberapa tempat. Dan ada peningkatan skala ekonomi, sehingga akan menarik pembiayaan-pembiayaan dari luar (investor)," jelas Dicky dalam laporannya.

Dicky menambahkan, SPAM Regional ini hemat energi karena memanfaatkan gravitasi. Sementara pengolahan air buangan atau Ipal juga menerapkan teknologi terkini, sehingga buangannya akan bisa dimanfaatkan untuk irigasi dan air siraman.(def)*

Cegah :Perdagangan Orang,, Jangan Mau Iming-iming Gaji Fantastis!

Mitrapolisi/

Cegah Human Trafficking, Jangan Mau Iming-iming Gaji Fantastis!

BANDUNG – Untuk mencegah Human Trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpesan agar masyarakat tidak tergiur iming-iming pekerjaan dengan gaji fantastis.

"Kepada para perempuan, kalau ada yang mengiming-imingi dengan pekerjaan yang terlihat fantastis gajinya, kudu curiga. Karena di dunia ini tidak mungkin mendapatkan pendapatan yang luar biasa tanpa sebuah skill apa-apa, pasti ada apa-apa," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil saat menjadi narasumber pada program Japri (Jabar Punya Informasi) di halaman belakang Gedung Sate, Jl. Diponegoro Kota Bandung, edisi Kamis (10/1/19).

"Apalagi kalau sampai mau dipindahkan jauh dari kampung halaman. Dua poin itu saja," tambahnya.

Baru-baru ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) bersama Polda Jabar menjemput tiga orang anak perempuan korban trafficking dari Nabire, Papua, Jumat (4/1/19). Dua korban berusia 15 tahun dan seorang berusia 18 tahun yang semuanya adalah warga Jawa Barat, berasal dari Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Penjemputan ini bermula dari laporan orangtua dari dua orang korban ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat pada 21 Desember 2018, mengenai keberadaan anaknya di Nabire, Papua. LPA Jabar kemudian berkoordinasi dengan Pemdakot Bandung dan Pemdaprov Jawa Barat mengenai informasi tersebut. Setelah berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung dan Polres Nabire, pada 31 Desember 2018 ketiga korban berhasil diamankan untuk segera dibawa pulang ke Jawa Barat.

Ketiga korban mendapatkan penanganan (treatment) terlebih dahulu sebelum kembali ke daerah dan keluarga masing-masing oleh DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Pemulangan ketiga korban trafficking serta rangkaian penanganan setelah mereka tiba di Bandung merupakan hasil kolaborasi antara DP3AKB Provinsi Jawa Barat, DP3APM Kota Bandung, DP2KBP3A Kabupaten Bandung, UPT P2TP2A Kota Bandung, Polda Jawa Barat, LPA Jawa Barat, dan Jabar Bergerak.

Menurut Gubernur Emil, kasus human trafficking tersebut terjadi karena faktor ekonomi. Selain itu, kurangnya pengetahuan para korban menjadi faktor lain terjadinya perdagangan orang.

"Kalau kita lihat kasus human trafficking kita lihat pertamanya ada iming-iming ekonomi. Tanpa diketahui bahwa mereka juga diperbudak secara seksual, sesuatu yang mengerikan dan mengkhawatirkan," ujar Emil.

Untuk itu, Pemdaprov Jabar memperbaharui komiten dan merapatkan jajarannya agar angka TPPO dapat ditekan dengan berbagai program Jabar Juara seperti Sekoper Cinta, Mesra, One Village One Company, Jabar Quick Response, Masagi, Bumdesa Juara, dan lain-lain. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak seperti aparat penegak hukum, Lembaga Perlindungan Anak, NGO, dan pihak lainnya juga dilakukan sebagai langkah sinergi pencegahan dan penanganan TPPO di Jabar.

"Oleh karena itu, fundamentalnya yang pertama adalah kita pastikan ekonomi Jawa Barat ini menguat, tidak bisa dibiarkan," jelas Emil.

"Diharapkan dengan desa kuat ekonomi kuat, tidak ada lagi ibu-ibu yang terpakasa jadi TKW. Tidak ada lagi anaknya yang terpaksa -- tidak ada informasi, tidak ada kegiatan diiming-imingi, dibohongi, ditipu," sambungnya.

Emil menambahkan, pihaknya juga terus mendorong keharmonisan dan ketahanan keluarga di Jawa Barat melalui berbagai program, salah satunya program Sekoper Cinta yang diluncurkan beberapa waktu lalu oleh Menteri Pemberdayaan Peremuan dan Perlindungan Anak RI.

"Selain ekonomi, keluarganya juga harus harmonis. Ibunya harus bisa mapatahan, anaknya juga taat pada orang tua. Makanya program Sekolah Perempuan Menggapai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) kita launching," tukas Emil.

"Di dalamnya ada program penguatan ketahanan keluarga, keharmonisan keluarga, dan juga ekonomi. Jadi, hulunya kita lakukan pencegahan dan ujungnya kita sangat responsif," tambahanya.

Tindak Pidana Perdagangan Orang sendiri menurut undang-undang didefinisikan sebagai kegiatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima orang dengan tujuan eksploitasi atau membuat orang tersebut tereksploitasi dengan cara-cara tertentu dikualifikasi sebagai TPPO.

Menurut data International Organization for Migration (IOM) tahun 2011, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur merupakan sending area terbesar korban TPPO perempuan dan anak, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 74.616 hingga 1 juta orang per tahun. Di antara beberapa provinsi tersebut, sebanyak 80% korban TPPO berasal dari Jawa Barat.

P2TP2A Jabar mencatat pada tahun 2018 ada 17 kasus TPPO, dengan total penanganan kasus dari 2010 – 2018 sebanyak 245 kasus.(der)*

Rabu, 09 Januari 2019

Dansektor 22 Kol.Inf. Asep Rahman Taufik Adakan Kunjungan Kerja Kesekolah Dasar 040


Mitrapolisi/


BANDUNG-Kunjungan Kerja Dansektor 22 Kol.Inf. Asep Rahman Taufik ke Sekolah Dasar 040 Pasawahan Kelurahan Wates Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Rabu 9/1/2019.

Dalam  kunjungan kerja Dansektor 22 Kol.Inf. Asep Rahman Taufik ke Sekolah sekolah tersebut bertujuan mensosialisasikan membuang sampah yang benar dan jangan buang sampah sembarang .

Sebagian warga yang berada di bantaran sungai Citarum,  permasalahan yang  sering terdengar dan selalu  disampaikan  Bagaimana merubah mindset atau paradigma yg selama ini cenderung di lakukan oleh warga masyarakat di sekitar bantaran sungai dengan kebiasaan buruk nya kebiasaan membuang sampah ke sungai.

Kebiasaan buruk yang tanpa mereka sadari bahwa hal itu akan berdampak negatif bagi warga itu sendiri dan akan timbul berbagai macam masalah besar lainnya seperti banjir,kerusakan alam khususnya biota air, kesehatan,susahnya air bersih dan masih banyak lagi masalah lainnya akan akan timbul di kemudian hari.

Pada kesempatan acara kunjungan Dansektor 22 Kol. Inf. Asep Rahman Taufik,  mengatakan kepada awak media yang hadir dari  berbagai media informasi  baik  cetak elektronik dan media Online yang berkesempatan mengikuti kegiatan Dansektor 22 tersebut   Untuk  Sub sektor 14 sektor 22 segera tanggap memberikan sosialisasi dan edukasi  kepada Anak2 Sekolah Dasar 040 Pasawahan Kelurahan Wates Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung sebagai alternatif pencegahan secara dini dalam merubah mindset/Paradigma tersebut. tuturnya.

Kegiatan Dansektor 22 dalam kunjungannya  di sambut baik oleh pihak Sekolah karena sosalisasi yang di paparkan Dansektor 22 sebagai bentuk pembelajaran mengenai hal kebersihan , dari pihak sekolah di wakili oleh Jajang Ruhiat Spd di sela2 testimoni antara pihak Satgas dan Perwakilan sekolah.(ds)*


Progres Pelabuhan Patimban Tahap 1 Capai 13%

Mitrapolisi/ 
Progres Pelabuhan Patimban Tahap 1 Capai 13%

SUBANG - Progres pelabuhan Patimban untuk tahap 1 yaitu terminal peti kemas sudah mencapai 13 persen. Luas terminal yang ditargetkan selesai Desember 2019 ini yaitu 420 meter x 300 meter (13 hektare) dari luas keseluruhan terminal 4320 meter.

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama chief de Mission Embassy of Japan Ono Keiji, meninjau langsung lokasi proyek Patimban untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal.

"Hari ini kita ingin memastikan bahwa proyek Patimban sudah dimulai karena ini sangat strategis dan kami akan laporkan ke Presiden. Sejauh ini tidak ada kendala dan sesuai schedule," kata Menhub Budi Karya di Dermaga Agung Patimban, Rabu (09/01/19).

Budi menuturkan, rencananya Pelabuhan Patimban akan memiliki kapasitas 7,5 juta Teus menyamai Pelabuhan Tanjung Priuk. Bila Patimban sudah rampung pada 2027 nanti maka 50 persen aktivitas di Tanjung Priuk akan beralih ke Patimban.

"Rencananya kapasitasnya 7 juta Teus sama besarnya dengan Tanjung Priok," ujarnya.

Budi optimistis, hadirnya Patimban aman memberi pertumbuhan ekonomi baru dan mampu menekan harga logistik.

"Kami yakin ini akan memberi pertumbuhan ekonomi baru dan yang paling penting adalah menakan harga logistik yang terus kita efisiensikan," tuturnya.

Untuk akses jalan sendiri dalam waktu dekat akan dibangun akses menuju jalan arteri dan tol Cipali.

"Dalam jangka pendek ada jalan akses ke arteri dan tol," ucap Budi.

Untuk itu pihaknya mengapresiasi Pemprov Jabar dan Pemkab Subang yang telah membantu dalam pembebasan lahan.

"Terimakasih kepada Pemprov Jabar dan Subang atas dukungannya yang luar biasa," ucap Budi.

Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengungkapkan, saat ini ada 32 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun di Jabar salah satunya Pelabuhan Patimban. Ini mengindikasikan Jabar sebagai provinsi strategis di Indonesia.

"Artinya perhatian pusat ke Jabar luar biasa salah satunya Patimban dan mengindikasikan Jabar provinsi strategis di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kita stabil 5,3% diatas rata-rata nasional," ungkapnya.

Emil, sapaan Gubernur, berharap, masyarakat khususnya Subang terus mendukung pembangunan ini, sebab kedepan kawasan utara Jabar akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang canggih dan futuristik.

"Kawasan paling canggih dan futuristik di masa depan adalah di kawasan ini, bukan di Bandung karena sudah saya hitung dengan hadirnya BIJB, Pelabuhan Cirebon dan Patimban adalah segitiga emas, ekonomi akan berkembang. Oleh karena itu saya imbau tokoh masyarakat mari dukung karena akan bermanfaat suatu saat untuk anak cucu kita," ungkap Emil.

Untuk kelancaran dirinya pun akan memantau secara berkala proyek Patimban yang dibangun oleh investor dari Jepang ini.

"Saya harap ini lancar, Kalau orang Jepang itu sangat teliti dan saya percaya. Setiap beberapa waktu saya akan rutin meninjau tidak harus di seremoni nanti saya akan koordinasi dengan Bupati," tuturnya.

"Kalau sudah jadi ini akan jadi yang tercanggih di dunia sehingga menjadi kebanggan Subang, Jabar dan Indonesia," tambah Emil.

Sementara itu, Chief de Mission Embassy of Japan Ono Keiji mewakili pihak investor mengatakan, Patimban merupakan proyek simbolis yang sudah disepakati antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Kerjasama ini menandai hubungan persahabatan selama 60 tahun antara kedua negara.


"Kami berharap dapat berkontribusi besar dalam perbaikan iklim investasi dan ekspor. Kami berharap juga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih lanjut," kata Ono.(def)*

Gubernur Jawa Barat Emil Bersama Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi Tinjau Preyk Patimban Subang

Mitrapolisi/
SUBANG - Progres pelabuhan Patimban untuk tahap 1 yaitu terminal peti kemas sudah mencapai 13 persen. Luas terminal yang ditargetkan selesai Desember 2019 ini yaitu 420 meter x 300 meter (13 hektare) dari luas keseluruhan terminal 4320 meter.

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama chief de Mission Embassy of Japan Ono Keiji, meninjau langsung lokasi proyek Patimban untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal.

"Hari ini kita ingin memastikan bahwa proyek Patimban sudah dimulai karena ini sangat strategis dan kami akan laporkan ke Presiden. Sejauh ini tidak ada kendala dan sesuai schedule," kata Menhub Budi Karya di Dermaga Agung Patimban, Rabu (09/01/19).

Budi menuturkan, rencananya Pelabuhan Patimban akan memiliki kapasitas 7,5 juta Teus menyamai Pelabuhan Tanjung Priuk. Bila Patimban sudah rampung pada 2027 nanti maka 50 persen aktivitas di Tanjung Priuk akan beralih ke Patimban.

"Rencananya kapasitasnya 7 juta Teus sama besarnya dengan Tanjung Priok," ujarnya.

Budi optimistis, hadirnya Patimban aman memberi pertumbuhan ekonomi baru dan mampu menekan harga logistik.

"Kami yakin ini akan memberi pertumbuhan ekonomi baru dan yang paling penting adalah menakan harga logistik yang terus kita efisiensikan," tuturnya.

Untuk akses jalan sendiri dalam waktu dekat akan dibangun akses menuju jalan arteri dan tol Cipali.

"Dalam jangka pendek ada jalan akses ke arteri dan tol," ucap Budi.

Untuk itu pihaknya mengapresiasi Pemprov Jabar dan Pemkab Subang yang telah membantu dalam pembebasan lahan.

"Terimakasih kepada Pemprov Jabar dan Subang atas dukungannya yang luar biasa," ucap Budi.

Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengungkapkan, saat ini ada 32 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun di Jabar salah satunya Pelabuhan Patimban. Ini mengindikasikan Jabar sebagai provinsi strategis di Indonesia.

"Artinya perhatian pusat ke Jabar luar biasa salah satunya Patimban dan mengindikasikan Jabar provinsi strategis di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kita stabil 5,3% diatas rata-rata nasional," ungkapnya.

Emil, sapaan Gubernur, berharap, masyarakat khususnya Subang terus mendukung pembangunan ini, sebab kedepan kawasan utara Jabar akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang canggih dan futuristik.

"Kawasan paling canggih dan futuristik di masa depan adalah di kawasan ini, bukan di Bandung karena sudah saya hitung dengan hadirnya BIJB, Pelabuhan Cirebon dan Patimban adalah segitiga emas, ekonomi akan berkembang. Oleh karena itu saya imbau tokoh masyarakat mari dukung karena akan bermanfaat suatu saat untuk anak cucu kita," ungkap Emil.

Untuk kelancaran dirinya pun akan memantau secara berkala proyek Patimban yang dibangun oleh investor dari Jepang ini.

"Saya harap ini lancar, Kalau orang Jepang itu sangat teliti dan saya percaya. Setiap beberapa waktu saya akan rutin meninjau tidak harus di seremoni nanti saya akan koordinasi dengan Bupati," tuturnya.

"Kalau sudah jadi ini akan jadi yang tercanggih di dunia sehingga menjadi kebanggan Subang, Jabar dan Indonesia," tambah Emil.

Sementara itu, Chief de Mission Embassy of Japan Ono Keiji mewakili pihak investor mengatakan, Patimban merupakan proyek simbolis yang sudah disepakati antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Kerjasama ini menandai hubungan persahabatan selama 60 tahun antara kedua negara.

"Kami berharap dapat berkontribusi besar dalam perbaikan iklim investasi dan ekspor. Kami berharap juga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih lanjut," kata Ono.(der)*

Kawasan Hijau Pertanian di Jawa Barat Telah Berubah,

Mitrapolisi/

Kebut Pemetaan Kawasan Pertanian, Jabar Gandeng Badan Informasi Geospasial 

BANDUNG – Hasil data survei pemerintah pusat terkait kawasan hijau pertanian di Jawa Barat menunjukkan bahwa luas lahan pertanian Jabar telah berubah, tidak sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengebut upaya sinkronisasi data dengan peta yang ada, salah satunya adalah melalui kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial, yang dulu bernama Badan Koordinasi Survei dan pemetaan Nasional (Bakosurtanal). 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengungkapkan hal tersebut usai rapat pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), di Gedung Sate Bandung, Rabu (9/1/19). Iwa mengatakan, perubahan luas kawasan pertanian ini harus terus disinkronisasi hingga ke level pedesaan, guna mendapatkan angka yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

“Sesuai dengan adanya data dari pemerintah pusat pada bulan Oktober lalu, ini juga berimplikasi terhadap rencana produksi padi, sehingga hasil dari survei itu disimpulkan ada beberapa yang luas pertanian yang berubah dengan kondisi objektif di lapangan. Perubahan ini tentu harus di-break down sampai ke level desa,” kata Iwa ditemui usai rapat pleno. 

“Alhamdulillah, kita sudah kerjasama dengan yang  punya tupoksi disitu, Badan Informasi Geospasial yang dulu Bakosurtanal. Jadi seluruh data sudah sesuai baik itu pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga masyarakat nanti bisa mengetahui harus dimana dia investasi peternakan, pertanian dan sebagainya. Dan ini juga nanti bisa (diakses) secara digital, kita akan upayakan,” paparnya. 

Disinggung terkait angka pasti perubahan luas yang dimaksud, Iwa menuturkan bahwa sebagai bentuk kehati-hatian akan adanya kesalahan informasi, pihaknya belum bisa menyebutkan angka perubahan sebelum pendataan rampung. Karenanya, Iwa menugaskan jajarannya untuk mengkoordinir pelaksanaan pemetaan. 

“Karena datanya belum secara spesifik muncul, sehingga ini perlu disinkronkan. Kita akan sangat hati-hati setiap ada konversi yang menyebabkan nanti salah informasi teknis. Saya belum bisa menyampaikan karena itu yang membuat perdebatan cukup alot, dan itu memang sangat penting untuk Jawa Barat,” tegas Iwa. 

“Saya sudah menugaskan Kepala Bappeda untuk mengkoordinir semua kepala OPD terkait khususnya untuk luas sawah, luas untuk kebun, dan juga untuk pertanian. Sehingga dengan demikian akan jelas pola pemanfaatannya nanti,” katanya.(Arm)*

Sabtu, 05 Januari 2019

Pemprov Jabar Gandeng Pramuka Dalam Tiga Program Ini

Mitrapolisi/
BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menggandeng Kwartir Daerah (Kwarda) pramuka Jabar pada tiga program, yaitu kebencanaan, desa digital dan Citarum Harum.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai membuka dan memberikan arahan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) gerakan pramuka Jabar mengatakan, dari semua elemen masyarakat, pramuka adalah organisasi yang paling terstruktur, jumlah anggotanya paling banyak dan relatif paling disiplin.

"Pramuka ini dari semua elemen masyarakat adalah organisasi yang paling terstruktur, jumlah anggotanya paling banyak dan disiplin," kata Gubernur, di Aula kantor sekretariat Kwarda pramuka Jabar, Cikutra Kota Bandung, Sabtu (05/01/19).

Di lain pihak, lanjut Gubernur, Pemprov Jabar memiliki kekurangan yaitu memiliki banyak program namun SDM yang terbatas. Untuk itu pihaknya akan mensinkronkan kebutuhan tersebut dengan meminta pramuka Jabar untuk turut mensukseskan 3 program.

"Kami akan meminta Kwarda pramuka Jabar membatu kami di tiga program," ujar Emil, sapaan Gubernur.

Untuk program kebencanaan, Emil menerangkan bahwa setiap tahun di Jabar lebih dari seribu kali kejadian bencana alam. Ia berharap, anggota pramuka yang memiliki kemampuan khusus turut membantu dan berkoordinasi dengan BPBD.

"Kami butuh personil yang gerak cepat, skill rescue, teknologi, pagar betis dan lainnya, pramuka memiliki hal itu," ujar Emil.

Kedua, yaitu program Citarum Harum, dimana dalam 5 tahun kedepan Gubernur Emil menginginkan ada gerakan masif dalam mengedukasi masyarakat. Selanjutnya, pramuka Jabar akan dilibatkan dalam mengembangkan desa melalui program desa digital. Mereka akan menjadi admin di salah satu desa digital ataupun didorong menjadi wirausahawan.

Emil optimistis dilibatkannya pramuka dalam 3 program tersebut akan berhasil dan bisa menjadi percontohan nasional.

"Kalau berhasil di 3 aspek ini Jabar akan menjadi contoh nasional karena ternyata program negara bisa sukses oleh pramuka yang makin relevan jadi masyarakat akhirnya menilai bahwa pramuka sangat dibutuhkan dan saya sebagai pembina akan mendukung pramuka juga," ungkap Emil.

Menanggapi hal itu, ketua Kwarda Pramuka Jabar Dede Yusuf Macan Efendi menuturkan, selaku mitra pemerintah pramuka Jabar siap menjalankan apa yang ditugaskan oleh pemerintah. Terlebih Gubernur Emil sendiri merupakan Majelis Pembina Daerah (Mabida) pramuka Jabar.

"Semua tantangan Pak Gubernur akan kita jalankan karena pada dasarnya kita adalah mitra pemerintah," kata Dede.

Dengan permintaan tersebut, pihaknya akan segera menginstruksikan kepada Kwartir cabang di 27 Kota/ Kabupaten untuk ikut berkontribusi dan mensukseskan program pemerintah.

"Dengan instruksi ini maka akan kita sebarkan ke daerah artinya Bupati dan Walikota sebagai majelis pembimbing daerah masing-masing juga bisa ikut berkontribusi memback up Kwartir pramuka agar ikut bergerak menyelesaikan permasalahan," jelas Dede.

Ketiga program tersebut, kata Dede, akan mulai dikerjakan pada bulan Januari ini.

"Tiga tantangan tadi kita akan gerakkan mulai Januari ini," ucapnya.

Khusus untuk program kebencanaan, Dede menuturkan, sejauh ini pihaknya telah memiliki tim rescue khusus kebencanaan. Mereka telah digerakkan ke berbagai daerah bencana seperti Lombok, Palu dan Banten.

"Dengan tantangan dari pak gubernur ini kami akan meningkatkan personil sampai 2 kali lipat," katanya.