Kebut Pemetaan Kawasan Pertanian, Jabar Gandeng Badan Informasi Geospasial
BANDUNG – Hasil data survei pemerintah pusat terkait kawasan
hijau pertanian di Jawa Barat menunjukkan bahwa luas lahan pertanian Jabar
telah berubah, tidak sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Untuk itu,
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengebut upaya sinkronisasi data dengan
peta yang ada, salah satunya adalah melalui kerja sama dengan Badan Informasi
Geospasial, yang dulu bernama Badan Koordinasi Survei dan pemetaan Nasional
(Bakosurtanal).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa
mengungkapkan hal tersebut usai rapat pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (TKPRD), di Gedung Sate Bandung, Rabu (9/1/19). Iwa mengatakan,
perubahan luas kawasan pertanian ini harus terus disinkronisasi hingga ke level
pedesaan, guna mendapatkan angka yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sesuai dengan adanya data dari pemerintah pusat pada bulan
Oktober lalu, ini juga berimplikasi terhadap rencana produksi padi, sehingga
hasil dari survei itu disimpulkan ada beberapa yang luas pertanian yang berubah
dengan kondisi objektif di lapangan. Perubahan ini tentu harus di-break down
sampai ke level desa,” kata Iwa ditemui usai rapat pleno.
“Alhamdulillah, kita sudah kerjasama dengan yang punya tupoksi disitu, Badan Informasi Geospasial yang dulu Bakosurtanal. Jadi
seluruh data sudah sesuai baik itu pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga
masyarakat nanti bisa mengetahui harus dimana dia investasi peternakan,
pertanian dan sebagainya. Dan ini juga nanti bisa (diakses) secara digital,
kita akan upayakan,” paparnya.
Disinggung terkait angka pasti perubahan luas yang dimaksud,
Iwa menuturkan bahwa sebagai bentuk kehati-hatian akan adanya kesalahan
informasi, pihaknya belum bisa menyebutkan angka perubahan sebelum pendataan
rampung. Karenanya, Iwa menugaskan jajarannya untuk mengkoordinir pelaksanaan
pemetaan.
“Karena datanya belum secara spesifik muncul, sehingga ini
perlu disinkronkan. Kita akan sangat hati-hati setiap ada konversi yang
menyebabkan nanti salah informasi teknis. Saya belum bisa menyampaikan karena
itu yang membuat perdebatan cukup alot, dan itu memang sangat penting untuk
Jawa Barat,” tegas Iwa.
“Saya sudah menugaskan Kepala Bappeda untuk mengkoordinir
semua kepala OPD terkait khususnya untuk luas sawah, luas untuk kebun, dan juga
untuk pertanian. Sehingga dengan demikian akan jelas pola pemanfaatannya
nanti,” katanya.(Arm)*
