Gubernur, Kapolda, dan Pangdam Temui Peserta Long March Aksi Damai

Mitrapolisi/

BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersama Pangdam III/Siliwangi Herindra, Kapolda Jabar Bambang Waskito menemui pimpinan rombongan 'long march' Aksi Damai Bela Islam asal Ciamis, saat sampai di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu 30 November 2016.*

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersama Pangdam III/Siliwangi Herindra, Kapolda Jabar Bambang Waskito menemui pimpinan rombongan 'long march' Aksi Damai Bela Islam asal Kabupaten Ciamis, yang tengah menjalankan aksinya berjalan kaki dari Kabupaten Ciamis menuju Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Mereka menemui rombongan saat tiba di Bandung, dan singgah di Rumah Makan Sukahati, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu 30 November 2016.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan bahwa pihaknya perlu memberikan pertimbangan rasional pada para peserta "long march" tersebut terkait jarak tempuh, dan waktu yang tersisa untuk sampai ke Jakarta Jumat 2 Desember 2016 lusa. Gubernur berbicara kepada pimpinan long march terkait efektivitas perjalanan mereka, salah satunya dengan menyarankan mereka menerima bantuan bus agar sampai ke Jakarta dengan selamat.

Pada saat yang bersamaan, Gubernur pun mengapresiasi tekad mereka, serta menghargai perjuangan atas keyakinan yang digenggam oleh para peserta aksi. "Kami menemui dan bersilaturahim dengan para peserta 'long march' yang luar biasa bertekad kuat menuju Jakarta untuk ikut doa bersama Aksi Bela Islam III. Para peserta adalah juga warga kita yang tentu harus dihormati dan dimuliakan," kata Heryawan.

Oleh karena itu, Heryawan beserta unsur pimpinan daerah berembuk dengan para tokoh dan pimpinan long march ini, bagaimana pemerintah dapat memberikan sarana yang nyaman dan aman, sehingga para peserta dapat sampai di ibu kota pada waktunya. "Jika berhitung hari, maka rasanya dengan berjalan kaki tidak mungkin sampai tepat waktu. Jadi kita anjurkan supaya naik bus saja. Saya berkeyakinan tidak akan mengurangi pahala, tidak mengurangi niat, tidak mengurangi upaya yang bersungguh-sungguh yang sudah dilaksanakan teman-teman," tuturnya.

"Alhamdulillah usulan kami diterima, kabarnya dari sini akan jalan kaki lagi sampai ke Gedebage, menginap lagi baru nanti akan diantar bus sampai Jakarta," tambah Heryawan. Terkait armada yang akan digunakan, para santri mengaku mendapat bantuan bus dari donatur. Kabarnya tersedia sekitar 10 bus, dan mungkin akan bertambah lagi. Begitu pula mengenai akomodasi dan kebutuhan logistik, kabarnya mendapat bantuan dari banyak pihak sepanjang perjalanannya.

Namun lebih lanjut, Gubernur mengimbau pada para peserta Aksi Damai asal Ciamis untuk melancarkan aksinya dengan menjaga diri, menjaga ketertiban, dengan tidak ada sedikit pun nuansa kerusakan. "Insya Allah Super Damai, saya percaya dengan teman-teman santri. Saya imbau sederhana saja, jangan nyampah! Jaga kebersihan. Saya akan sangat berbahagia, berbangga dengan semua peserta kalau kemudian aksi sebesar itu tidak meninggalkan sampah. Sampah dipegang ya bawa keresek masukin ke keresek. Itu dibuang pada tempatnya!" imbaunya.

Sementara Kapolda Jawa Barat Bambang Waskito, menyatakan agar semua PO Bus di Jawa Barat untuk melayani peserta Aksi Super Damai agar sampai ke Monas. Ia pun mengaku telah menyiapkan armada bus bila diperlukan para peserta. "Saya sebetulnya sudah menyiapkan bus, saya katakan bahwa saya akan mempermudah, saya akan menyampaikan untuk semua bus yang ada di Jawa Barat untuk melayani pelaksanaan doa bersama di Monas yang akan dilaksanakan tanggal 2 Desember 2016 hari Jumat nanti," ungkap Kapolda.

Ia pun telah memerintahkan stafnya untuk menyiapkan lahan parkir di Monas bagi rombongan Jawa Barat. "Ini sudah merupakan tekad kami untuk memberikan pelayanan. Karna memang ini tujuannya doa bersama di Monas, sehingga kita akan melayani sebaik-baiknya warga Jawa Barat yang akan berangkat ke Monas," Imbuhnya.

Ketua Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat Ustaz Asep Syarifudin menyatakan, mereka akan melakukan musyawarah bersama rombongannya terkait langkah yang akan mereka ambil selanjutnya dalam aksi mereka. "Jadi kan kita nanti mau musyawarah dulu, setelah musyawarah nanti kita akan kasih kabar bagaimana langkah selanjutnya. Ini kan banyak permintaan bahwa supaya cepat ke Jakarta pertimbangannya seperti apa, nanti dimusyawarahkan," katanya.***

PEMPROV AKAN GELAR APEL KEBANGSAAN DI LAPANG GASIBU BANDUNG

Mitrapolisi/

BANDUNG-Beberapa daerah di Indonesia termasuk Jawa Barat, mulai mempersiapkan diri menjelang Aksi Bela Islam jilid III yang akan dilaksanakan di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada hari Jumat (02/12/2016).

Rencananya aksi itu akan diisi dengan dzikir bersama yang dilakukan umat Islam, jajaran aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dua hari sebelum Aksi Bela Islam III, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan menggelar apel kebangsaan bertema 'NKRI Milikku, Milik Kita Bersama' yang akan digelar di Lapangan Gasibu, Bandung, pada Rabu (30/11/2016) besok. Acara ini rencananya akan dihadiri beberapa elemen organisasi kepemudaan dan juga organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, apel kebangsaan besok akan mengusung semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kebhinekaan, dan keharmonisan untuk seluruh warga Jawa Barat dan Indonesia. Dia berharap, dengan digelarnya apel kebangsaan tersebut maka kondisi negara Indonesia menjadi lebih aman dan tenteram.

“Suasananya juga sudah sangat nyaman dan akur, kan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan para ulama juga sudah sepaham. Apel kebangsaan besok nuansanya untuk ibadah," kata Aher kepada wartawan usai upacara HUT Korpri ke-45 di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (29/11/2016).

Dikatakan Aher, ia meyakini tidak akan ada pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang sengaja ingin menunggangi apel kebangsaan dan Aksi Bela Islam III nanti. Menurutnya warga Indonesia terutama Jawa Barat sudah sangat dewasa dalam menyikapi perbedaan.

Selain itu, lanjut Aher, aparat gabungan dari kesatuan TNI dan Polri juga sudah siap mengantisipasi secara dini terhadap hal-hal yang dianggap akan mengganggu ketertiban umum.

“Pelaksanaan apel kebangsaan tidak akan memakan banyak waktu, siang hari juga sudah diminta bubar. Masyarakat yang ingin datang diharapkan tetap menjaga ketertiban umum dan kebersihan lokasi baik pada saat pelaksanaannya ataupun setelah acara selesai," katanya.

Aher memperkirakan jumlah massa yang akan datang pada apel kebangsaan besok mencapai belasan ribu belum termasuk aparat pengamanan dan relawan kebersihan. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak membatasi masyarakat yang ingin hadir di Lapangan Gasibu.

"Besok upacaranya santai, yang penting pesan silaturahimnya sampai. Besok saya akan menyampaikan orasi kebangsaan. Satu pesan dari saya, jangan buang sampah sembarangan," pungkasnya.

UPACARA HUT KORPRI KE 45 TK PROV JABAR DI LAPANG GASIBU BANDUNG

Mitrapolisi/

BANDUNG-Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke- 45 Tingkat Provinsi Jawa Barat, digelar di Lapangan Gasibu Bandung, Selasa (29/11/2016).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan HUT KORPRI diharapkan menjadi momen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan totalitasnya dalam memberikan pelayanan publik. Aher inginkan, ASN berikan pelayanan publik setara global.

"KORPRI kedepan harus menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih profesional, yang andal, yang bisa melayani publik dengan cepat, mudah, akurat, akuntabel, itu yang kita inginkan. Karena tentu layanan publik itu harus setara dengan layanan publik global," kata Gubernur Ahmad Heryawan.

Selain itu, dari sisi moralitas , Gubernur Aher juga mendorong ASN untuk bekerja secara transparan, dan "on the track" tanpa penyimpangan.

"Kalau di Singapura bisa baik seperti itu maka kita pun harus setara dengan Singapura, harus setara dengan luar negeri, begitu, itu layanan publik yang kita inginkan, betul - betul transparan, ga ada pungli, ga ada korupsi, semua masyarakat terlayani dengan baik," tambahnya.

Menurutnya, ada dua hal yang dilakukan dalam meningkatkan profesionalisme ASN tersebut, yakni dengan peningkatan kapasitas ASN lewat pelatihan pada bidang yang ASN berkecimpung di dalamnya, dan dengan motivasi moral yang baik.

"Dua kita lakukan, pertama terus meningkatkan profesionalisme lewat pelatihan, lewat training, lewat update dalam hal pelayanan publik. Kedua tentu moralitasnya harus baik, yang akan mendorong mereka melayani publik dengan jujur," kata Aher.

WAGUB JABAR LUNCUR BERMAS TK PROV JABAR

Mitrapolisi/

BANDUNG-Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meluncurkan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam acara puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-52 di Halaman Parkir Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Minggu, 27 November 2016.

 “Pembangunan kesehatan saat ini lebih diorientasikan pada aspek preventif dan promotif tanpa mengesampingkan aspek kuratif dan rehabilitatif. Dengan sasaran perubahan perilaku atau gaya hidup setiap individu yang diwujudkan melalui peluncuran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,” kata Deddy saat melepas para peserta jalan sehat.

 Menurut Deddy, jika pada 1990-an penyebab kematian terbesar adalah penyakit menular, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), tuberkulosis (TB), dan penyakit menular lain. Namun, sejak 2010-an telah bergeser ke penyakit tidak menular, seperti stroke, serangan santung, kanker, dan diabetes melitus.

 Meningkatnya kasus penyakit tidak menular dan serta tren pembiayaan kesehatan nasional yang masih didominasi tingkat lanjutan yang mencapai 74 persen, menjadi ancaman cukup serius untuk penguatan produktivitas serta daya saing bangsa. “Karena itu, mengubah gaya hidup sehat itu yang penting. Daripada ngobatin, kan mendingan mencegah,” ujar Deddy.

  

Provinsi Jawa Barat ditetapkan Kementerian Kesehatan sebagai Sembilan Provinsi Prioritas Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Sasaranya, pada 2019 mendatang ditargetkan seluruh puskesmas di Jawa Barat dapat melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang mengacu pada 12 indikator utama penanda kesehatan sebuah keluarga.

  

Di antaranya, keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif, penderita tuberculosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, dan keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 “Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat, mari kita tingkatkan kesadaran dan kemampuan untuk menjadikan perilaku sehat sebagai kebutuhan dan gaya hidup,” kata Deddy.

PEMPROV JABAR MENGADAKAN MOU DENGAN 17 PROVINSI DAN e-SAMSAT DI GEDUNG SATE

Mitrapolisi/

BANDUNG- Gubenur Sumatera Utara H T Erry Nuradi dan  Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama untuk Pemanfaatan Aplikasi PTSP, SKP Online dan e-Samsat, Gedung Sate, Bandung, Jumat (25/11/2016).Penandatanganan disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

MoU antara Sumut dan Jabar tersebut merupakan bagian kegiatan Penandatanganan MoU antara Jawa Barat dengan 17 Provinsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan.

Tujuannya mendorong l7 pemerintah provinsi memberlakukan praktik terbaik penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta implementasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) online untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Gubenur Sumatera Utara H T Erry Nuradi mengatakan MoU ini merupakan wujud dari komitmen Pemerin, tah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan perubahan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.

“Dengan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan koordinasi dan supervisi bidang pencegahan, kami terus melakukan berbagai perubahan. Setelah sebelumnya melakukan kerjasama dengan Surabaya, kali ini kita bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat untuk penerapan aplikasi elektronik dalam pelayanan terpadu satu pintu, implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan e-Samsat,” jelas Erry Nuradi.

Pada prinsipnya, lanjut Erry, pihaknya tidak berkeberatan belajar dari daerah lain yang lebih baik. “Tidak masalah kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan daerah lain. Kita sudah dan terus melakukan berbagai upaya.  Kita ingin Sumut ke depan dapat menjadi lebih baik terutama dalam memberi pelayanan kepada masyarakat,” kata Gubsu. 

Wakil Ketua KPKPemoprov  Basaria Panjaitan mengapresiasi atas kesediaan Pemprov Jabar yang secara cuma-cuma menyerahkan sistem aplikasi yang dimiliki untuk direplikasi oleh Pemprov lain. Aprsiasi juga ia sampaikan kepada l7 Pemprov yang telah menunjukkan keinginannya memperbaiki sisitem tata kelola pemerintahannya.

“KPK berharap, komitmen ini tidak berhenti pada kegiatan MoU dan workshop semata, juga hingga mengaplikasikan sistem ini dengan monitoring oleh KPK dan pihak lain,” kata Basaria. Ke-l7 provinsi yang ikut serta dalam penandatangana MoU adalah Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jawa Tengah. Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pemprov Jabar dipilih sebagai daerah percontohan dengan pertimbangan kesiapan untuk memberikan bantuan teknis dalam hal transfer knowlegde.

Pertimbangan lainnya,yakni kesediaan memberikan source code aplikasi PTSP, e-Samsat, dan TPP secara cuma-cuma kepada pemerintah daerah lain yang berkomitmen mengimplementasikan pengelolaan PTSP dan pendapatan atas PKB serta TPP berbasis aplikasi elektronik.

 “Kegiatan ini bagian dari desiminasi praktik terbaik tata kelola pemerintaha daerah berbasis elektronik.Tujuannya jelas untuk mendorong pemerintah berbasis aplikasi elektronik pada tata kelola pemerintah. Membangun komitmen pemerintah daerah, serta menyediakan forum untuk saling berbagi informasi dan pengalaman terkait implementasi sistem elektronik tersebut,” jelas dia.

Sejalan dengan itu, para personel dari pemerintah daerah, akan mengikuti workshop yang dibagi dalam dua gelombang, yakni 23-25 November dan 29 November hingga l Desember. Mereka merupakan anggota tim pelaksana yang membidangi pengelolaan sistem teknologi informasi, PTSP pengelolaan pendapatan pajak kendaraan bermotor, dan TPP.

WAGUB JABAR DEDDY MIZWAR CANANGKAN HARI MENANAMAN POHON INDONESIA DI KAB KUNINGAN

Mitrapolisi/

KUNINGAN – Pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional tingkat Jawa Barat yang diselenggarakan di kawasan Kebun Raya Kuningan (KRK) Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, dimeriahkan dengan aksi penanaman 1.000 pohon oleh masyarakat, Kamis (24/11).

Diawali dengan penanaman pohon Sapu Tangan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, penanaman pohon dilanjut oleh istri Wakil Gubernur Giselawati Deddy Mizwar, Bupati Kuningan Acep Purnama, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Budi Susatijo dan perwakilan Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDAS HL), perwakilan Kepala daerah se-Jawa Barat, pejabat FKPD Kabupaten Kuningan dan para kepala dinas terkait serta para pelajar dan mahasiswa secara serentak.

Bupati Kuningan Acep Purnama dalam sambutannya menyatakan apresiasi atas terpilihnya Kabupaten Kuningan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Penanaman Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional tingat Jawa Barat tahun ini. Dijelaskan Acep, konsep pembangunan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi ternyata sejalan dengan program pemerintah dalam hal pelestarian lingkungan dan menekan global warming yang mengancam kelangsungan generasi mendatang.

“Alhamdulillah selama kurun waktu dua tahun, di Kabupaten Kuningan sudah melakukan penanaman sekitar 2,8 juta pohon. Saat ini masih tercatat sekitar 1.381 hektare lahan kritis di kuningan, namun kami sudah berkomitmen tahun 2018 nanti Kuningan zero lahan kritis,” kata Acep.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, kata Acep, pihaknya telah memiliki program gerakan tanam dan pemeliharaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari SKPD, TNI, Polri, badan usaha, LSM hingga insan pers. Selain itu untuk membangun hutan dengan segala potensinya, kata Acep, Kuningan telah fokus dan konsisten melakukan program-program peduli lingkungan yang sudah di-Perda-kan yaitu pepeling (pengantin peduli lingkungan), Seruling (Siswa Baru Peduli Lingkungan), Apel (Aparatur Peduli Lingkungan) dan sekolah berbasis konservasi.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyatakan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. Bahkan dia menilai sangat tepat kegiatan pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia kali ini diselenggarakan di Kabupaten Kuningan yang selama ini telah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Konservasi.

“Kabupaten Kuningan sebagai daerah hulu telah banyak memberikan manfaat untuk daerah-daerah sekitarnya berupa memberikan pasokan air bersih. Bayangkan kalau Kuningan rusak, dampaknya bukan hanya untuk Kuningan tapi juga terhadap kabupaten tetangga. Sudah selayaknya daerah yang mendapatkan manfaat dari hutan Kuningan untuk berpartisipasi memelihara dan menjaga kawasan hutan di Kuningan sebagai kawasan resapan air,” kata Deddy.

Lebih lanjut Deddy mengingatkan dengan sejumlah bencana yang menimpa beberapa daerah di Jawa Barat. Hal ini patut menjadi bahan pemikiran seluruh masyarakat atas perilaku terhadap alam selama ini.

Dia berharap, dari kegiatan pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia kali ini akan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan alam sekitar. Menurut dia, sejumlah bencana yang menimpa beberapa daerah di Jawa Barat akhir-akhir ini patut menjadi bahan pemikiran seluruh masyarakat atas perilaku terhadap alam selama ini.

“Oleh karena itu stop deforestrasi. Dengan menanam hari ini maka kita sudah berinvestasi untuk kelangsungan hidup anak cucu kita. Semakin banyak pohon yang kita tabung, maka semakin besar warisan yang bisa dipetik generasi mendatang,” ucap Deddy sekaligus menutup sambutannya dengan pembacaan sajak karya Ahmad Sidik Toha yang berujudul “Ketika Pohon Bersujud”.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan penghargaan dan tropi kepada para pemenang lomba penanaman Satu milyar Pohon kepada Bupati Kuningan sebagai juara pertama untuk kategori kinerja bupati yang disusul Bupati Cianjur dan Bupati Sukabumi untuk juara kedua dan ketiga. Kemudian dilanjut untuk kategori walikota yang dimenangkan oleh Walikota Cimahi sebagai juara pertama disusul Walikota Cirebon untuk juara kedua dan Walikota Bandung untuk juara ketiga. Dilanjut penyerahan bibit ikan oleh Wagub kepada Bupati Kuningan Acep Purnama untuk ditebar di sejumlah embung di Kabupaten Kuningan.

GRAND FINAL MOJANG JAJAKA JABAR 2016

Mitrapolisi/

 BANDUNG-Pasanggiri Mojang Jajaka (Moka) Jawa Barat merupakan agenda tahunan yang Diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Paguyuban Mojang Jajaka. Ida Hernida selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam laporannya menjelaskan bahwa,"Kegiatan ini sebagai ajang pencarian duta kepariwisataan, seni budaya dan pembangunan untuk Jawa Barat. Bertujuan untuk melibatkan generasi muda sebagai duta yang dapat mempromosikan dan melestarikan kesenian, kebudayaan dan pariwisata Jawa Barat di dalam maupun luar negeri."

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan membuka Grand Final Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2016 bertempat di Gedung Sasana Budaya ITB Bandung, Selasa, 22 November 2016

Pasanggiri Mojang Jajaka 2016 yang mengangkat tema "Legenda" dan Motto "Wisata di Tanah Legenda". Grand final Pasanggiri Moka Jabar yang dipandu MC Gustav Aulia dan Gira Mayang dengan bintang tamu band Hijau Daun dan Ruri Repvblik ini berlangsung pada Selasa, 22 November 2016 malam di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari no. 73, Kota Bandung. Hanya, ada dua daerah yang tidak ikut yakni Cirebon dan Subang.

Para pamilon (peserta) merupakan Mojang Jajaka Pinilih dari setiap kabupaten/kota yang telah melewati seleksi, para peserta ini telah mengikuti berbagai penilaian di antaranya pada tanggal 20 November peserta mengikuti materi dan penjurian diskusi, tanggal 21 November unjuk kabisa, gala dinner, serta karantina hingga pada akhirnya mengikuti malam Grand Final dan penutupan di Sabuga.

BAGAIMANAKAH ARAH PENEGAK HUKUM LINNGKUNGAN DI JABAR

Mitrapolisi/ 

BANDUNG -- Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku aneh dengan penegakan hukum lingkungan yang masih belum optimal. Padahal, jelas perusak lingkungan harusnya diberi sanksi yang berat.

"Tapi anehnya, ketika penegakan hukum berjalan, di kepolisian lancar, di kejaksaan lancar, tapi di pengadilan jadinya bebas murni," kata Heryawan saat membuka seminar lingkungan bertajuk 'Bagaimanakah Arah Penegakan Hukum Lingkungan Di Jawa Barat?' di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (22/11).

Heryawan mencontohkan, salah satu industri di Rancaekek yang menutup Sungai Cikijing pun masih perlu diperjuangkan lagi. Pihaknya hanya ingin sungai dibuka kembali secara normal untuk membuka jalan air sehinga banjir langganan di Rancaekek tidak lagi terjadi. Namun, upaya tersebut masih juga belum tuntas.

Dalam paparannya dia menjelaskan berbagai daerah di Jawa Barat yang terjadi kerusakan lingkungan sebagian besar akibat kegiatan industri, penambangan liar, dan alih fungsi lahan.

"Kami bukannya ingin riya, tapi kami terus melakukan upaya maksimal untuk memerangi perusak lingkungan," katanya.

Dia menyebut kerusakan lingkungan yang terjadi sebagian besar terjadi di Rancaekek, Karawang, bogor, Galian C di Gunung Guntur, dan pembangunan ilegal di KBU .

Dalam penanganannya lanjutnya, permasalahan pelanggaran lingkungan sering kali berisiko keselamatan, pasalnya pihak perusahaan tersebut diduga melakukan ancaman-ancaman yang sering melakukan gertakan-gertakan.

"Ketika kita berurusan dengan perusahaan besar, nyawa taruhannya, tapi saya tidak bisa diancam," ucapnya.

Ia pun menyayangkan penanganan beberapa kasus yang dilimpahkan ke pengadilan malah berakhir menjadi mentah kembali. Hal itu sangat disayangkan, karena menurutnya permasalahan lingkungan adalah hal yang serius.

"Ketika masuk ke kejaksaan menjadi bebas murni bahkan dijatuhi hukuman yang sangat ringan," jelasnya.

Senada dengan Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan mengatakan hal senada. Kasus penanganan permasalahan lingkungan harus di tangani oleh hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan, sehingga putusan yang dilakukan oleh hakim akan berdasarkan kesalahan lingkungannya.

"Karena tidak semua paham mengenai permasalahan hukum lingkungan, maka akan baik dilakukan oleh hakim yang bersetifikasi lingkungan," ujarnya.

Ia pun mengakui telah melakukan langkah hukum untuk kasus pelanggaran hukum lingkungan, dan berhasil menggusur mereka ke meja hijau.

"Kita sudah melakukan langkah hukum, empat kali kami bisa membawa mereka ke jalur hukum, sebagian dari mereka sekarang sedang melakukan PK," katanya.

PEMERINTAH JAWA BARAT TETAPKAN UMK 2017

Mitrapolisi/

BANDUNG-Gubernur Jabar Tetapkan UMK 2017, Karawang Tertinggi dan Pangandaran Terendah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menetapkan UMK 2017 untuk 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat pada hari Senin 21 November 2016. Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, resmi menetapkan upah buruh yang akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan Arief, menyampaikan kenaikan upah tahun ini sesuai dengan formula dari PP Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 44 ayat (2).

"Itu komponennya berdasarkan inflasi nasional dam pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2016, untuk tingkat inflasi nasional sebesar 3,07 persen dan pertumbuhan PDB sebesar 5,18 persen," kata Ferry di Ruang Malabar Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/11/2016).

Ferry melanjutkan, seluruh rekomendasi dari Wali Kota dan Bupati se-Jabar telah disetujui Gubernur Jabar. Penetapan UMK kali ini upah tertinggi oleh Kabupaten Karawang dengan nilai Rp 3.605.272,00 sementara untuk upah terendah yakni Kabupaten Pangandaran dengan nilai Rp 1.433.901,15.

"Untuk Kota Bandung sendiri nilainya Rp 2.843.662.55. Kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2017 di Jabar semuanya di angka sebesar 8,25 persen, dengan rata -rata nilai UMK di Jabar Rp 2.324.555,33 seperti itu," paparnya.

UMK rata-rata per wilayah di Jabar, Ferry menyebut, untuk wilayah Priangan Timur Rp 1.571.640,13. Untuk wilayah Bandung Raya nilai rata-rata Rp 2.540.467,19. Sementara untuk selisih UMK tertinggi dan terendah Rp 2.171.370,85.

"Kami bersyukur bahwa menit-menit terakhir ada tiga rekomendasi terakhir yang datang, ada pada minggu malam dan dua terakhir menjelang berakhirnya rapat dewan pengupahan provinsi terakhir. Pada pukul 14.30 WIB semuanya telah disepakati 27 Kota/Kabupaten semuanya sudah masuk," terangnya.

"Penetapan UMK 2017 Jabar berdasarkan surat keputusan Gubernur Jabar nomor : 561/KEP.1322-BANGSOS/2015 tentang upah minimum Kabupaten/Kota, tertanggal 21 November 2016 sore hari yang langsung ditandatangani oleh beliau (Gubernur Jabar)," lanjutnya

Para buruh yang sempat bertahan di depan Gedung Sate, mengawal penetapan UMK mulai membubarkan diri.

Berikut data nilai UMK 2017 se-Kabupaten/Kota di Jabar:

1. Kabupaten Majalengka Rp. 1.525.632,00

2. Kota Cirebon Rp. 1.741.682,96

3. Kabupaten Cirebon Rp. 1.723.578,15

4. Kabupaten Kuningan Rp. 1.477.352,70

5. Kabupaten Indramayu Rp. 1.803.239,33

6. Kabupaten Garut Rp. 1.538.909,00

7. Kabupaten Tasikmalaya Rp.1.767.686,00

8. Kota Tasikmalaya Rp. 1.776.686,00

9. Kabupaten Ciamis Rp. 1.475.792,82

10. Kota Banjar Rp. 1.437.522,11

11. Kabupaten Pangandaran Rp. 1.433.901,15

12. Kota Depok Rp. 3.297.489,00

13. Kabupaten Bogor Rp. 3.204.551,81

14. Kota Bogor Rp. 3.272.143,00

15. Kabupaten Sukabumi Rp. 2.376.558,39

16. Kota Sukabumi Rp. 1.985.494,00

17. Kabupaten Cianjur Rp. 1.989.115,00

18. Kota Bandung Rp. 2.843.662,55

19. Kabupaten Bandung Rp. 2.463.461,49

20. Kabupaten Bandung Barat Rp. 2.468.289,44

21. Kabupaten Sumedang Rp. 2.463.461,49

22. Kota Cimahi Rp. 2.463.461,00

23. Kota Bekasi Rp. 3.601.650,00

24. Kabupaten Bekasi Rp. 3.530.438,44

25. Kabupaten Karawang Rp. 3.605.272,00

26. Kabupaten Purwakarta Rp. 3.169.549.17

27. Kabupaten Subang Rp. 2.327.072,00

DEDDY MIZWAR RESMIKAN GEDUNG SEKOLAH ISLAM TERPADU

Mitrapolisi/

DEPOK-Wagub Jabar Resmikan Gedung Sekolah Islam Terpadu Depok DEPOK-Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat, Deddy Mizwar meresmikan Gedung Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Haraki, Depok, pada Selasa (22/11-2016)

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat, Deddy Mizwar meresmikan Gedung Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Haraki

Selain itu, ia juga mengapresiasi sekolahan tersebut lantaran segudang prestasi yang telah diperoleh sehingga menjadi kebanggaan Provinsi Jawa Barat.

"Kita perlu apresiasi SIT Al Haraki dengan penghargaan menjadi sekolah sehat terbaik di seluruh Indonesia, sebagai SD Islam Terpadu. Sejak 14 tahun lalu hanya 17 siswa dan sekarang sudah mencapai 1.300 siswa. Ini artinya, rata-rata orang tua murid ingin menempatkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang dipercaya," kata Deddy saat peresmian gedung sekolah di Depok, Jawa Barat, 

Sekolah Islam, tambah Deddy, merupakan kebutuhan penting bagi orang tua melihat zaman sekarang yang sudah jauh dari norma-norma yang berlaku. "Penting untuk menanamkan nilai-nilai keimanan sejak dini. Kaitannya dengan narkoba, pornografi yang marak di mana-mana," tambahnya.

"Begitu pula dengan sekolah negeri. Saya dulu di rumah ngajinya. Ada surau, kita bisa ngaji. Itu kebutuhan manusia mencari Tuhan-nya. Banyak juga sekolah negeri yang bagus," imbuhnya.

HARI ANGKLUNG SEDUNIA " ANGKLUNG DAY"

Mitrapolisi/ 

BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memperingati hari Angklung se dunia dalam angklung’Day 2016 di halaman Gedung sate Bandung, Minggu, 20 Nopember 2016 pada acara kesempatan tersebut hadir Kepala DInas Pariwisata, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Peserta angklung se Jawa Barat Tak banyak yang menyadari bahwa hari ini, Rabu 16 November 2016, diperingati sebagai Hari Angklung Sedunia. Angklung menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena menjadi salah satu identitas karya dan budaya bangsa Indonesia di mata dunia.

Angklung telah diakui oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) sebagai Karya Agung Warisan Budaya Lisan dan Nonbendawi Manusia. UNESCO mengakui Angklung pada tanggal 16 November 2010 lalu yang kemudian dijadikan sebagai Hari Angklung Sedunia hingga saat ini.

Menurut laman resmi Saung Angklung Udjo, sebenarnya tidak ada keterangan yang pasti mengenai kapan angklung mulai ada dan dimainkan dalam masyarakat Indonesia. Keterangan tertua mengenai angklung ada dalam kitab Nagara Kertagama yang menceriterakan bahwa angklung merupakan alat bunyi-bunyian yang dipergunakan dalam upacara penyambutan kedatangan raja.

Dalam kitab itu juga diceritakan bahwa kesenian angklung dimainkan rakyat untuk menyambut Raja Hayam Wuruk saat mengadakan peninjauan keliling daerah Jawa Timur pada tahun 1359 (Tim Penulisan Naskah Pengembangan Media Kebudayaan Jawa Barat, 1977:52). Angklung di Jawa mulai terkenal pada abad ke-17. Pada masa itu di Keraton Sultan Agung, Banten, terdapat banyak sekali angklung yang didatangkan dari Bali (Tim Penulisan Naskah Pengembangan Media Kebudayaan Jawa Barat, 1977:52).

Dikenal oleh masyarakat sunda sejak masa kerajaan Sunda, di antaranya sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan, itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung, pelarangan itu sempat membuat popularitas angklung menurun dan hanya di mainkan oleh anak- anak pada waktu itu.

Dalam perkembangannya, angklung terus berkembang dan mengalami banyak modifikasi. Jika dulu hanya dimainkan saat perayaan-perayaan tradisional seperti saat panen raya, maka kini angklung dapat dimainkan siapapun, di manapun, dan kapanpun

BILA PENGUKURAN LAHAN BIJB TDK SELESAI UANG NEGARA Rp4,5TRILIUN TIDAK ADA ARTINYA.

Mitrapolisi/

BANDUNG-Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyatakan, proses pengukuran pembabasan sisa lahan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka dipastikan tetap berjalan meski dihadapi penolakan.

Seperti diketahui, ribuan warga Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka menduduki lahan sebagai bagian aksi penolakan terhadap pengukuran lahan untuk Bandara Internasional Jawa Barat. Warga yang didominasi berprofesi petani melangsungkan apel bersama sebelum menggelar aksi tersebut.

Gubernur yang akrab disapa Aher menegaskan, jika pengukuran lahan tidak selesai, uang negara sebesar Rp4,5 triliun akan tidak ada artinya.

“Sedang berlangsung pengukuran hari ini. akan terus. Kalau pengukuran tidak selesai tahun ini, ya mubazir kita ngeluarin duit Rp4,5 triliun,” tegas Aher di Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (17/11/2016).

Aher menuturkan, alokasi tersebut telah digunakan diantaranya pembebasan lahan mencapai Rp1 triliun lebih, runway Rp1,6 triliun, air trafic control sekitar Rp500 milyar dan terminal Rp2,1 triliun.

“Kalau runway tidak bisa diperpanjang sampai 3.000 meter, mubazir semua kan. Oleh karena itu tahun ini terakhir harus terlaksana pembebasan lahan,” terangnya.

Aher menegaskan, segala cobaan dalam proses pengukuran lahan akan ditempuh dengan segala cara untuk mensukseskan pembangunan Bandara kelas Internasional itu.

“Uang negara beberapa triliun akan mubazir kalau kemudian runwaynya tidak ada. Terminal ada, segala macam ada, runway nya kurang, gak bisa mendarat dong pesawat,” tegasnya.

 Tak banyak yang menyadari bahwa hari ini, Rabu 16 November 2016, diperingati sebagai Hari Angklung Sedunia. Angklung menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena menjadi salah satu identitas karya dan budaya bangsa Indonesia di mata dunia.

Angklung telah diakui oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) sebagai Karya Agung Warisan Budaya Lisan dan Nonbendawi Manusia. UNESCO mengakui Angklung pada tanggal 16 November 2010 lalu yang kemudian dijadikan sebagai Hari Angklung Sedunia hingga saat ini.

Menurut laman resmi Saung Angklung Udjo, sebenarnya tidak ada keterangan yang pasti mengenai kapan angklung mulai ada dan dimainkan dalam masyarakat Indonesia. Keterangan tertua mengenai angklung ada dalam kitab Nagara Kertagama yang menceriterakan bahwa angklung merupakan alat bunyi-bunyian yang dipergunakan dalam upacara penyambutan kedatangan raja.

Dalam kitab itu juga diceritakan bahwa kesenian angklung dimainkan rakyat untuk menyambut Raja Hayam Wuruk saat mengadakan peninjauan keliling daerah Jawa Timur pada tahun 1359 (Tim Penulisan Naskah Pengembangan Media Kebudayaan Jawa Barat, 1977:52). Angklung di Jawa mulai terkenal pada abad ke-17. Pada masa itu di Keraton Sultan Agung, Banten, terdapat banyak sekali angklung yang didatangkan dari Bali (Tim Penulisan Naskah Pengembangan Media Kebudayaan Jawa Barat, 1977:52).

Dikenal oleh masyarakat sunda sejak masa kerajaan Sunda, di antaranya sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan, itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung, pelarangan itu sempat membuat popularitas angklung menurun dan hanya di mainkan oleh anak- anak pada waktu itu.

Dalam perkembangannya, angklung terus berkembang dan mengalami banyak modifikasi. Jika dulu hanya dimainkan saat perayaan-perayaan tradisional seperti saat panen raya, maka kini angklung dapat dimainkan siapapun, di manapun, dan kapanpun.***

SEKDA JABAR IWA KARNIWA MENERIMA KUNJUNGAN DUBES UKRAINA

Mitrapolisi/

BANDUNG-Sekretaris Daerah Barat Iwa Karniwa menerima kunjungan Dubes Ukraina Mr. Volodymyr di Gedung Sate Bandung Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Rabu, 16 November 2016