Gubernur Jabar Tawarkan Peluang Investasi Aerocity BIJB ke Pengusaha Prancis

Mitrapolisi/ BANDUNG Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menawarkan peluang investasi untuk kawasan Aerocity Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kertajati, Kabupaten Majalengka, pada pengusaha asal Prancis. ‎Aerocity Kertajati sendiri ke depannya diyakini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru, khususnya dibagian utara Jawa Barat.

Peluang investasi tersebut ditawarkan langsung Ahmad Heryawan, saat menerima kunjungan Duta Besar Prancis Jean Charles Berthonnet, dan para delegasi dan pengusaha asal Prancis di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (20/10/2017).

‎‎

‎"‎Secara umum kerja sama ekonomi. Selain mereka menawarkan juga pada kita, saya juga tawarkan peluang lain Aerocity (BIJB) yang luas. ‎Luasnya kan ini dua kali lipat dari bandara," kata Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan.

Aerocity Kertajati yang menjadi penggerak ekonomi baru di Jawa Barat akan berdiri diatas lahan 3.480 hektare‎. Aerocity ke depannya akan menciptakan iklim bisnis untuk merangsang ekonomi lokal di sana. Pasalnya kawasan Aerocity yang akan dibangun akan menggarap banyak potensi seperti aerospace park, logistic park, area hospitality seperti hotel serta klaster untuk area residensial.

Untuk logistic park, area yang sudah diplot seluas 400 hektare ini nantinya akan menjadi kawasan bisnis pesawat. Lainnya diarea hospitality, PT BIJB akan membangun asrama haji dan umroh. Sebab, ditahun pertama beroperasi atau pada 2018 nanti PT BIJB memproyeksikan untuk bisa memberangkat jamaah calon haji dan umroh.

‎Aher menambahkan, untuk tahap satu yang fokus pada pengembangan bandara akan rampung pada 2018 dan diresmikan langsung Presiden Jokowi. Rencana soft launching dilakukan quartal 1 ini dan Grand launching dilakukan pertengahan 2018.

‎"Insya Allah tahap satu bandara akan diresmikan Presiden (Jokowi), tahap dua dan tahap tiga ‎masih panjang," jelasnya. Tahap dua ini difokuskan pada Kertajati Aerocity, dan tahap tiga akan terkonsentrasi pada pertumbuhan Kertajati sebagai aerotropolis.

Dia mengaku, untuk mengembangkan kawasan Aerocity tersebut butuh menggaet banyak investor. Sehingga penjajakan kerja sama strategis penting dilakukan secara simultan. "Karena Aerocity ini akan sangat luas," ucapnya.

Selain Aerocity yang menjadi daya tawar Pemprov Jabar, Aher juga memberitahukan berbagai sektor potensial seperti pendidikan hingga pengembangan pariwisata. Geopark Ciletuh-Pelabuhan Ratu yang saat ini sedang dikembangkan dan sedang dalam penilaian untuk menjadi Unesco Global Geopark (UGG) menjadi pariwisata unggulan yang bisa dikerjasamakan.

Dubes Perancis untuk Indonesia Jean Charles Berthonnet mengaku telah mendengar berbagai peluang investasi di Jabar. Dia juga telah mengetahui adanya proyek pembangunan BIJB yang membutuhkan banyak investor.

"Kami menerima semua paparan terkait peluang investasi di Jabar. Kami juga diinfokan soal BIJB," kata Jean di tempat sama.  ‎Dia berharap dengan adanya pertemuan ini meningkatkan minat pengusaha Perancis untuk berinvestasi di Jabar.

Aher Dianugerahi Gelar I Baji Pau Daeng Makkana

Mitrapolisi/

MAKASSAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) kini memiliki gelar baru yaitu I Baji Daeng Pau Makkana, atau warga kehormatan Provinsi Sulawesi Selatan atas jasa dan dukungan dalam berbagai bentuk kerjasama.

Gelar tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo saat upacara peringatan hari jadi Provinsi Sulsel Ke-348, yang dipusatkan di Center Point of Indonesia, Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar, Kamis (19/10/2017).

Gelar I Baji Daeng Pau Makkana sendiri memiliki makna orang yang bijak dalam perkataan dan selalu bertutur kata baik.

"Alhamdulillah mudah-mudahan penilaian Pak Gub Sulsel terhadap saya adalah penilaian Tuhan juga kepada saya, kan biasanya saksi Allah itu adalah makhluk-makhluk Nya, ketika makhluk-makhluk Nya mengatakan baik kepada kita mudah-mudahan itu kesaksian Allah kepada kita secara langsung lewat makhluk Nya," ujar Gubernur Aher ditemui usai acara.

Aher mengungkapkan, hubungan antara Jabar dengan Sulsel sudah terjalin baik sejak lama. Seperti kerjasama dalam bidang peternakan, pertanian, pendidikan, teknologi dan industri strategis lainnya.

"Hubungan sejauh ini sudah sangat bagus kita sudah kerjasama dalam bidang Mitra Praja Utama (MPU), bidang pertanian dan peternakan, banyak produk dari sini khususnya daging sapi sampai ke Jabar. Alhamdulillah hari ini dipererat lagi dengan diberikannya gelar kehormatan ini," ungkapnya.

Antara Jabar dan Sulsel hubungan yang baik tersebut tidak hanya antargubernur saja seperti saat ini. Tetapi jauh sebelumnya kedua daerah tersebut memiliki sejarah yang cukup panjang. Organisasi tertua di Jabar yaitu Paguyuban Pasundan pendirinya adalah keturunan Makassar yaitu Daeng Kanduruan Adiwinata. Selain itu, di jaman kerajaan, pasukan Siliwangi juga pernah ditugaskan membantu keamanan di Sulsel. Sejumlah putra-putra Jabar juga pernah menjabat sebagai Pangdam dan Kapolda Sulsel serta berdirinya Forum Masyarakat Sunda Ngumbara di Makassar.

"Saya sepakat dengan Gubernur Sulsel bahwa orang Sulsel itu bukan hanya orang Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja saja tapi semua orang yang ada di Sulsel sepanjang mengembangkan dan mencintai itu adalah orang Sulsel," terang Aher.

Atas nama Pemprov dan masyarakat Jabar dalam kesempatan tersebut Aher pun menyampaikan selamat hari jadi ke 348 Provinsi Sulawesi Selatan.

"Atas nama Pemprov dan masyarakat Jabar kami mengucapkan selamat ulang tahun Sulawesi Selatan ke 348 Selamat semoga semakin maju, berjaya, menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya bersama Jabar sebagai satu kesatuan dari NKRI," tutup Aher.

Kini Jabar Resmi Punya Kartu Identitas Pegawai Terintegritas

Mitrapolisi/ BANDUNG – Memanfaatkan Kartu Pintar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Kartu Jabar Ngahiji milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI meluncurkan Kartu Identitas Pegawai Terintegritas yang dinamai KARTIN1 (kartin-one).  KARTIN1 di-launching secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (18/10/2017).

Pengintegrasian kartu identitas pegawai ini merupakan inovasi yang dilakukan Pemprov Jabar dengan Ditjen Pajak dan Bank Jabar Banten (BJB), sehingga dapat dikatakan KARTIN1 merupakan kegiatan non-APBD, dan Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem integrasi kartu identitas pegawai ini.

KARTIN1 telah terintegrasi beragam fungsi yaitu sebagai Kartu Identitas Pegawai, Kartu Pintar NPWP dan ATM BJB. Kedepan akan lebih banyak lagi layanan yang diintegrasikan seperti layanan kependudukan, BPJS, serta layanan lainnya.

Gubernur Aher mengungkapkan, sebagai langkah awal KARTIN1 akan dicetak untuk 42.000 karyawan di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat. Jika dinilai sukses, pihaknya akan menghimbau pada pemerintah kabupaten dan kota untuk menerapkannya. Aher menegaskan, sistem KARTIN1 juga terbuka lebar bagi masyarakat umum, namun tidak menghilangkan fungsi kartu-kartu lain yang digunakan sebelumnya.

“Untuk sementara ASN lingkungan Pemprov Jabar dulu, nanti masyarakat juga iya, karena masyarakat juga nyaman dengan ini, termasuk nanti identitas masyarakat jadi terpusat,” ujar Aher ditemui usai acara launching.

“Tentu kartu-kartu asalnya dipelihara terus. Tidak berarti KTP jadi dihilangkan gara-gara masuk kesitu (ke KARTIN1), tidak. KTP tetap KTP,” tegasnya.

Melengkapi penjelasan Aher, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI Ken Dwijugiasteadi menekankan, kerahasiaan dan keamanan data pemilik kartu terjaga dengan sistem sidik jari, sehingga kartu tidak dapat disalahgunakan pihak lain jika kartu hilang. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa masyarakat sangat diperbolehkan mengajukan KARTIN1 dengan mendaftar ke kantor pajak setempat.

“(kalau kartu hilang) tidak bisa disalahgunakan. Kalian tahu password-nya tapi tidak punya jempolnya (sidik jari), tidak akan bisa,” kata Ken.

“Pegawai pemerintah dulu, kalau nanti masyarakat mau silakan. Siapa saja, daftar ke kantor pajak bisa kok,” lanjutnya.

Tingkatkan Komitmen Kesehatan, Aher Resmikan GERMAS

Mitrapolisi/BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Aher) bersama para Kepala OPD dan Bupati/Walikota Provinsi Jawa Barat menandatangani dan melakukan penggalangan komitmen GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Tingkat Provinsi Jawa Barat 2017 di eL-Royale Hotel Bandung, Rabu (18/10/17).

Penandatanganan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Prov. Jabar Yudha M Saputra , Kepala Dinas Pehubungan Prov. Jabar Dedi Taufik, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Jabar Hening Widyatmoko, dan perwakilan dari Pemkot/kab di Jawa Barat  Bandung ini berkaitan dengan komitmen Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan.

Menurut Aher, pembangunan kesehatan harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, maka dari itu untuk mencapai Indonesia sehat Pemerintah Daerah perlu memastikan tersedianya layanan kesehatan terstandar bagi seluruh masyarakat.

"Tadi kita membuka dan meresmikan GERMAS sebagai program pusat yang harus disukseskan oleh semua daerah maupun Kab/Kota, dan tentu suksesnya ini ditentukan dengan penerapannya yang dimulai dari bawah atau instansi terkait lalu berikutnya kita tularkan pada masyarakat secara menyeluruh. Sehingga pelayanan kesehatan tidak melulu dilakukan oleh pihak kesehatan tetapi semua instansi punya harus wawasan tentang kesehatan," paparnya.

"Tentu saja harus dikedepankan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh keterlibatan lintas sektor. Dan ini menjadi komitmen kita bersama karena pentingnya kesehatan bagi kita semua," sambung Aher.

Aher menambahkan, guna mewujudkan GERMAS, masyarakat pun harus disadarkan dengan perilaku hidup sehat melalui peningkatan aktivitas fisik, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, serta peningkatakan kualitas lingkungan.

"Kesehatan yang kita inginkan adalah kesehatan jasmani, rohani dan akal pikiran. Tiga hal tersebut harus menjadi fokus agar bisa lebih seimbang. Selain itu makanan yang kita konsumsi juga harus B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Kedepan kita juga ingin makanan-makanan bebas dari residu sehingga tidak membahayakan tubuh kita," tuturnya.

"Adapun faktor lingkungan dan gerak tubuh yang teratur, cukup dan memadai. Karena pada saat yang sama 75% kesehatan masyarakan dipengaruhi oleh perilaku hidup sehat dan lingkungan yang sehat," tutup Aher.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar mengatakan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Provinsi Jawa Barat tahun 2016 sebesar 53,6% dan cakupan Desa Siaga Aktif Provinsi Jawa Barat tahun 2016 sebesar 95%.

"Saya berharap dengan komitmen GERMAS ini masyarakat dapat lebih aware tentang kesehatan, dengan mengenali sumber daya dan potensi lokal yang dimiliki masyarakat untuk mencapai hidup sehat," ungkapnya.

"Dalam pelaksanaannya, GERMAS melibatkan peran akademisi, masyarakat dan dunia usaha sesuai ketentuan perundang-undangan," tutup Dodo

Padukan Dua Kutub Keilmuan, Aher: Ponpes Mampu Hadirkan Moralitas Kuat Bagi Umat

Mitrapolisi/

GARUT – Pondok Pesantren (Ponpes) tertulis dalam tinta sejarah emas bangsa ini. Kontribusi nyata para ulama dan santri Ponpes mampu menghadirkan kedigdayaan negeri Indonesia, sehingga mampu keluar dari penjajahan di masa perjuangan.

Kontribusi tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Ponpes dinilai mampu menghadirkan cara mendidik generasi kuat secara ilmu dunia dan akhirat. Cara mendidik seperti ini jarang dimiliki lembaga pendidikan lainnya di Indonesia. Hasilnya, Pondok Pesantren mampu menghadirkan genersi yang kuat secara rohani dan jasmani, juga kuat dari aspek karakter dan moral sebagai insan manusia.

Di hadapan para santri juga para pengurus Ponpes Muhammadiyah dari seluruh Indonesia, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjelaskan mengenai konsep cara mendidik yang dihadirkan ponpes sejak lama. Menurut Aher, Ponpes satu-satunya lembaga pendidikan yang berhasil memadukan dua kutub keilmuan, yaitu ‘Ulum dan Funun.

‘Ulum adalah jenis-jenis keilmuan beraneka ragam yang bersumber dari Wahyu, Al-Quran, dan Sunah Rasulullah SAW. Output atau keluarannya adalah nilai-nilai kehidupan yang mengajak manusia hidup lurus menuju titik akhir, yaitu akhirat. Namun, kata Aher ilmu saja itu tidak cukup, karena kita hidup di dunia untuk berkemajuan. Perlu ada kutub lain, yaitu Funun.

Funun adalah jenis-jenis keilmuam yang bersumber dari ayat-ayat alam semesta ciptaan Allah, kemudian digunakan oleh manusia untuk memudahkan kehidupan. Terarah dan mudah adalah sebuah keinginan dalam kehidupan. Hidup kita terarah karena ‘Ulum yang bersumber dari Wahyu, juga hidup kita mudah karena Funun, aspek Ilmu Pengetahuan dan Iptek yang berkembang untuk kemajuan yang kita inginkan bersama.

“Itulah dua kutub keilmuan yang seimbang dan ternyata setelah kami berfikir, berfikir, dan berfikir, ternyata yang bisa memadukan dua kutub ilmu ini adalah pesantren-pesantren di Indonesia,” kata Aher saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-2 Pondok Pesantren Muhammadiyah di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Jl. Ciledug No. 284, Kabupaten Garut, Selasa (17/10/17) sore.

“Oleh karena itu, pesantren sebagai tulisan sejarah harus berkembang dengan ajaran di negeri kita. Karena kekhasan Indonesia dengan penjagaan moral yang sangat kuat selama ini, itu karena salah satunya kehadiran pesantren-pesantren,” lanjutnya.

Ada sekitar 12.000 ponpes di seluruh Jawa Barat. Pesantren memiliki cara pendidikan khas yang tidak dimiliki tempat-tempat lain. Cara mendidik yang menghadirkan keseimbangan kehidupan antara dunia dan akhirat, serta keseimbangan materi dan rohani.

Untuk itu, Aher menyambut baik atas digelar Rakornas Pondok Pesantren Muhammadiyah di Kabupaten Garut. Bagi dirinya, adalah kehormatan dan kebanggaan Muhammadiyah menunjuk Jawa Barat sebagai tuan rumah. Rakornas tersebut sekaligus juga napak tilas perjalanan Muhammadiyah di Jawa Barat yang berawal dari Garut. Garut memiliki kedekatan historis dengan perjalanan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Menurut Aher, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi bagi sektor kehidupan yang sangat beragam di negeri ini.

“Teriring harapan Rakornas ini berjalan lancar tanpa hambatan berarti, serta dapat menghasilkan program-program strategis yang senantiasa mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan umat dan mampu memberikan manfaat besar bagi warga Pondok Pesantren Muhammadiyah khususnya, dan umat Islam serta masyarakat pada umumnya, khususnya di Jawa Barat,” harap Aher.

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut data BPS (2010), penduduk Muslim di Indonesia mencapai 207 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, serta peran Pondok Pesantren, Presiden Jokowi berharap Indonesia mampu menghalau dan mengantisipasi segala potensi negatif, seperti hoax, ujaran kebencian, dan provokasi.

“Sekarang telah terjadi transisi perubahan. Landscape ekonomi, interaksi sosial, dan politik global berubah. Kenapa terjadi perubahan seperti ini. Karena pola komunikasi sosial kita berubah. Adanya gawai, smartphone itu mengubah pola interkasi sosial yang ada,” ungkap Jokowi dalam sambutannya di pembukaan Rakornas ke-2 Pondok Pesantren Muhammadiyah.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, perubahan-perubahan seperti ini harus bisa disadari oleh masyarakat Indonesia. Termasuk interkasi sosial dalam media sosial. Beragamnya informasi yang ada di sosial media – baik informasi negatif atau positif harus bisa diwaspadai masyarakat. Hal tersebut, kata Jokowi bisa mempengaruhi generasi saat ini.

“Siapa yang bisa menyaring (segala informasi di media sosial atau mainstream) saat ini? Ya pembangunan karakter santri-santri kita, pembangunan karakter anak-anak didik kita. Dengan nilai-nilai agama, dengan nilai karakter Indonesia, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh arus informasi yang akan merubah budaya, perilaku, budi pekerti, yang telah dimiliki bangsa kita,” papar Jokowi.

“Ini bukan sesuatu yang gampang untuk diselesaikan. Semua mengeluh hal yang sama. Kata salah satu kepala negara bilang ke saya bahwa media mainstream bisa kita kuasasi, tapi kalau media sosial tidak bisa kita kuasai. Apabila media sosial tidak ada yang membentengi, tidak yang memagari. Ya inilah fungsinnya, pentingnya pondok-pondok Pesantren Muhammadiyah memberikan pemahaman yang benar kepada anak didik, kepada santri-santrinya,” jelasnya.

Muhammadiyah

Ada 1.094 santri ada di Ponpes Darul Arqam Muhammadiyah Kabupaten Garut. Sementara Muhammadiyah memiliki sebanyak 230 pesantren di seluruh Indonesia. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nashir mengungkapkan, bahwa Muhammadiyah menyambung mata rantai dari sistem pendidikan Islam Indonesia sebelumnya yang dahulu basis kuatnya adalah pondok pesantren lama.

Kemudian digagas oleh KH. Ahmad Dahlan pada 11 Desember 1911, ketika itu berdiri Madrasah Diniyah Al Islamiyah. Namun dengan format baru. Di satu pihak menyerap nilai-nilai kepesantrenan di masa lalu yang kuat di basis ilmu-ilmu keagamaan atau Diniyah. Namun, menurut KH. Ahmad Dahlan memandang tidak cukup arus baru modernisme awal-awal abad ke-20.

“Maka digagaslah sebuah sistem pendidikan Islam modern yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum secara terintegrasi. Kemudian tidak sekadar teori tapi juga menanamkan keahlian. Dan itulah yang menjadi cikal bakal dari sistem pendidikan Muhammadiyah yang basisnya pada sistem modern kelanjutan dari masa lampau yang diperbaharui. Bentuknya ada Pondok Pesantren, Sekolah, Madrasah, serta Boarding School. Apabila digabungkan, bentuk-bentuk sekolah tersebut akan menjadi sebuah pondok pesantren yang cukup besar di Indonesia,” papar Haidar.

Momentum Rakornas ini diharapkan mampu memberikan kekuatan bagi Muhammdiyah untuk bekerja bersama semua elemen bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk moral, dan nilai-nilai keagamaan. Selain itu, pada kesempatan ini dilakukan pula peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit PKU Darul Arqam Muhammadiyah. 

Usai berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Arqam, pada kunjungan kerjanya ke Kabupaten Garut ini, Jokowi juga membagikan sebanyak 5.500 sertifikat tanah di Lapangan Olahraga Kerkof, Jl. Merdeka Kabupaten Garut, Selasa sore (17/10/17). Penerima sertifikat berasal dari Kabupaten Garut (2.500 penerima sertifikat), Kabupaten Sumedang (2.500), dan Kabupaten Bandung (500).

Gubernur & DPRD Jabar Tandatangani KUA PPAS APBD Perubahan TA 2017

Mitrapolisi/

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) bersama para Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, yaitu Irfan Suryanegara, Haris Yuliana, dan Ade Barkah Surachman menandatangani bersama nota kesepakatam bersama Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017.

Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Jabar bersama Pemprov Jawa Barat di Ruang Badan Anggaran di Gedung DPRD Jabar, Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Selasa pagi (17/10/17).

KUA PPAS APBD Perubahan TA 2017 ini menjadi acuan anggaran yang akan tertuang dalam APBD Perubahan TA 2017. Gubernur Aher mengatakan ada sejumlah hal atau program yang harus segera diselesaikan dalam angaran perubahan tersebut.

Menurut Aher, ada sejumlah kegiatan atau program yang menjadi prioritas, dan diantaranya merupakan proyek nasional. Seperti kegiatan pembebasan lahan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka, serta akses jalan tol dan nontol menuju BIJB yang masih tertunda. Hal tersebut karena kesepakatan dari berbagai pihak tetang pembebasan lahan yang baru diselesaikan melalui rapat gabungan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman beberapa waktu lalu.

"Selain itu, ada juga kegiatan pembebasan lahan TPPAS (Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah) Legok Nangka dan daerah irigasi Caringin. Kemudian ada juga pembebasan akses nontol sepanjang 1,8 kilometer. Juga ada peningkatan dan pelebaran Jalan Kadipaten Jatibarang untuk mendukung BIJB," ujar Aher dalam sambutannya.

Selain itu, kegiatan lain berupa pembangunan jalan akses menuju Masjid Raya Jawa Barat, bantuan keuangan untuk relokasi Bendungan Kuningan, bantuan untuk pendampingan dan pelatihan Program Keluarga harapan (PKH), honorarium penyuluh dan juga guru, serta tenaga kependidikan Non-PNS.

"Kemudian Bantuan hibah terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018. Itu yang paling pokok dan tentu hal-hal lain yang relatif anggarannya lebih kecil dan cukup rinci," tutur Aher.

Lebih lanjut, Aher mengatakan usai penandatanganan KUA PPAS tersebut pihaknya akan segera menindaklanjutinya dengan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD TA 2017 di hadapan sidang Paripurna DPRD Jawa Barat.

"Kami punya harapan dan memohon dengan sangat, supaya Perubahan APBD ini selesai sebelum APBD murni 2018. Karena sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan sesuai dengan kepentingan mendesak untuk segera melakukan penyerapan anggaran bagi anggaran-anggaran yang tadi disebutkan di atas," harap Aher.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanegara mengatakan, bahwa KUA PPAS APBD Perubahan TA 2017 merupakan kesepakatan bersama antara DPRD Jawa Barat yang diwakili oleh Badan Anggaran dan Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat diwakili oleh TAPD. Badan Anggaran dan TAPD telah membahas bersama dokumen tersebut dan sepakat untuk mengubah isi atau substansi yang ada dalam APBD TA 2017.

"Dari hasil pembahasan nota kesepakatan tersebut, DPRD dan TAPD memandang perlu adanya perubahan terkait dengan substansi APBD Tahun Anggaran 2017. Dan pada hari ini nota kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap KUA PPAS Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 nota kesepakatan dimaksud kami tandatangani," pungkas Irfan.

Aher Lantik Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan 2014 - 2019

Mitrapolisi/

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan melantik Selly Andriany Gantina sebagai Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019, sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor RI 132.32-8158 Tahun 2017 di Aula Barat Gedung Sate, Selasa (17/10/17).

Pelantikan Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa jabatan Tahun 2014 - 2019, bertujuan untuk mengisi kekosongan Wakil Bupati. Ini dikarenakan, Wakil Bupati Cirebon sebelumnya, Tasiya Soemadi, telah diberhentikan dari jabatannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.32-3089 Tahun 2017 tertanggal 17 Mei 2017.

Aher mengatakan sebagai Wakil Bupati Cirebon terlantik, harus segera berkoordinasi dengan Bupati Cirebon untuk bekerja bersama memberikan pelayanan pada masyarakat. Sehingga pembangunan dapat dikawal, tepat sasaran, efektif, efisien dan berkeadilan sesuai anggaran pendapatan daerah untuk dinikmati masyarakat.

Lebih lanjut Aher mengingatkan apapun pembangunan yang kita lakukan mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, pertanian, perikanan, kehutanan  dan reformasi birokrasi. Termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ada pada empat muara.

Muara yang pertama, ungkap Aher, bagaimana semua jenis pembangunan itu mampu meredikasi menghilangkan kemiskinan. Kedua, pembangunan mampu menghilangkan dan menyelesaikan pengangguran. Yang ketiga, pembangunan mampu memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat, termasuk secara khusus perlindungan pada perempuan dan anak.

"Dan yang terakhir adalah pembangunan harus mampu menghadirkan keselamatan lingkungan. Sebab, lingkungan menjadi sangat penting karena pasokan kehidupan semua berasal dari kehidupan. Baik itu pangan,  sandang dan papan harus terjaga dengan baik," kata Aher usai Pelantikan Wakil Bupati Cirebon.

Wakil Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina mengatakan, sesuai amanat Gubernur Jabar dirinya akan langsung berkoordinasi dengan Bupati Cirebon guna melanjutkan program-program pembangunan yang telah masuk dalam RPJMD dan RPJP. Selain itu juga mempersiapkan tahapan Pilkada Kabupaten Cirebon dan serentak Pilgub Jabar 2018.

Mengenai akselerasi pembangunan, kataSelly, mudah-mudahan dapat membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Cirebon. "Selama ini diketahui, Kabupaten Cirebon dari segi indeks pembangunan manusia berada di peringkat 20 kebawah se-Jawa Barat. Mudah-mudahan  kita semua dapat bersinergi, mampu membangun Kabupaten Cirebon lebih baik mulai dari indeks pembangunan, kesehatan dan pendidikan," katanya.

Selly juga mengatakan sebagai perempuan pertama sebagai Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Cirebon, dirinya mempunyai perhatian khusus pada masalah perempuan dan anak, perdagangan manusia dan TKI.

Terkait Transportasi Online, Pemprov Jabar Meminta Semua Pihak Menahan Diri

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meminta semua pihak bersabar terkait regulasi akhir transportasi online yang akan segera diputuskan pemerintah pusat pada Selasa (17/10/2017).

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jabar Dedi Taufik mengatakan hal tersebut usai menerima aspirasi para pelaku transportasi online di Ruang Rapat Mashudi, Gedung Sate, Senin (16/10/2017) siang.

"Alangkah lebih baik dan maslahat kita semua bersabar menunggu putusan dari pemerintah pusat yang sudah dijanjikan akan diputuskan Selasa, 17 Oktober 2017," katanya.

Selain Dedi, turut hadir sebagai perwakilan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinisi Jawa Barat  Ruddy Gandakusumah dan Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Jabar, Tatang. Turut hadir pula Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol. Prahoro serta perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Sementara perwakilan transportasi online dipimpin Wakil Ketua HDBR (Himpunan Driver Bandung Raya) Andrian Mulya P sekaligus pengurus Geram (Gerakan Aksi Bersama Online Bandung Raya) didampingi jajarannya.

Menurut Dedi, semua pihak tidak boleh mendesak adanya tindakan dari aparat, apalagi main hakim sendiri karena dasar hukum dari transportasi online ini belum definitif dari pemerintah pusat.

"Karena itulah, kita harus ikut menjaga semuanya. Mari bersama jaga kondusivitas karena masalah ini masih dibahas. Yang jelas, aspirasi akan kami teruskan," sambungnya.

Pemprov Jawa Barat juga menghimbau agar aspirasi tidak disalurkan kembali dalam bentuk pengerahan massa besar-besaran, tapi bisa melalui diskusi intensif.

Dalam pertemuan, Andrian Mulya menyampaikan aspirasi agar segera dikeluarkan perda terkait masalah transportasi online baik roda dua maupun roda empat, tidak ada demo dari semua pihak selama perda dikeluarkan, juga tidak ada aksi tandingan dari pihak lain.

Mereka juga meminta tidak ada intimidasi kepada pihak driver online selama perda belum ada, turunkan spanduk yang memprovokasi, dan ancaman mengerahkan demo lebih banyak.

Tinjauan Pakar

Sementara itu dalam keterangan persnya, pakar hukum dari Universitas Padjadajran (Unpad), Prof. I Gede Panca Astawa, mengatakan selama dilakukannya revisi Permenhub No 26 tahun 2017, maka untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan (wet vacuum), Pemprov Jabar meminta Menteri Perhubungan segera mengeluarkan surat edaran sebagai bentuk beleid regel.

"Ini bersumber pada kewenangan bebas (vrij bevoegheid) ataupun diskresi yg dimiliki Menteri Perhubungan dalam kapasitasnya sebagai pejabat administrasi negara, dengan tetap mengacu pada UU No.20/2008 dan UU no.22/2009 serta PP No.74/2014," katanya.

Pemprov Jabar juga mendukung langkah Menteri Perhubungan segera merevisi 14 pasal dalam Permenhub No 26 tahun 2017 dengan memperhatikan pertimbangan - pertimbangan hukum yg menjadi dasar putusan MA No. 37 P/Hum/2017.

"Sambil menunggu diberlakukannya revisi Permenhub no. 26 tahun 2017, Pemprov Jabar mendorong dan memfasilitasi terbangunnya kesepakatan antara angkutan umum/taksi konvensional dan operator angkutan sewa khusus berbasis aplikasi on line," katanya.

Senada, Dr. Ir. Idwan Santoso, MSc., DIC, pengamat transportasi mengatakan, kondisi yang kondusif di Jawa Barat hanya mungkin terjadi jika seluruh pemangku kepentingan dapat menahan diri dalam menghadapi masa transisi sampai ada kepastian hukum yang baru.

"Sebetulnya langkah yang telah dilakukan Pemprov Jabar dalam beberapa hari belakangan ini patut mendapat apreasiasi. Karena dengan langkah tersebut, potensi kekacauan besar yang mungkin terjadi dapat dicegah. Tentunya, pemerintah pusat segera menyelesaikan masalah kekosongan hukum ini secepatnya, agar masyarakat luas maupun pihak-pihak yang terlanjur berperan dalam industri transportasi ini tidak dirugikan," katanya.

Perwakilan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Barat Sony Sulaksono Wibowo mengatakan, pihaknya mengharapkan semua elemen masyarakat menahan diri untuk menciptakan suasana kondusif di wilayah Metropolitan Bandung Raya khususnya dan Jawa Barat umumnya.

"MTI Jawa Barat melihat konflik horizontal yang terjadi di Bandung dan Jawa Barat terpicu salah satunya ketidakadaannya payung hukum untuk pemerintah daerah menyusun kebijakan. Pengguna layanan angkutan umum, apa pun bentuknya, diharapkan sadar akan hak dan kewajibannya dalam menggunakan layanan tersedia. Demikian juga penyedia layanan angkutan, baik dengan maupun tanpa aplikasi, harus menyadari aturan yang ada dan mematuhinya untuk kepentingan bersama," pungkasnya

Terkait Transportasi Online, Pemprov Jabar Meminta Semua Pihak Menahan Diri

Mitrapolisi/ 

BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meminta semua pihak bersabar terkait regulasi akhir transportasi online yang akan segera diputuskan pemerintah pusat pada Selasa (17/10/2017).

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jabar Dedi Taufik mengatakan hal tersebut usai menerima aspirasi para pelaku transportasi online di Ruang Rapat Mashudi, Gedung Sate, Senin (16/10/2017) siang.

"Alangkah lebih baik dan maslahat kita semua bersabar menunggu putusan dari pemerintah pusat yang sudah dijanjikan akan diputuskan Selasa, 17 Oktober 2017," katanya.

Selain Dedi, turut hadir sebagai perwakilan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinisi Jawa Barat  Ruddy Gandakusumah dan Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Jabar, Tatang. Turut hadir pula Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol. Prahoro serta perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Sementara perwakilan transportasi online dipimpin Wakil Ketua HDBR (Himpunan Driver Bandung Raya) Andrian Mulya P sekaligus pengurus Geram (Gerakan Aksi Bersama Online Bandung Raya) didampingi jajarannya.

Menurut Dedi, semua pihak tidak boleh mendesak adanya tindakan dari aparat, apalagi main hakim sendiri karena dasar hukum dari transportasi online ini belum definitif dari pemerintah pusat.

"Karena itulah, kita harus ikut menjaga semuanya. Mari bersama jaga kondusivitas karena masalah ini masih dibahas. Yang jelas, aspirasi akan kami teruskan," sambungnya.

Pemprov Jawa Barat juga menghimbau agar aspirasi tidak disalurkan kembali dalam bentuk pengerahan massa besar-besaran, tapi bisa melalui diskusi intensif.

Dalam pertemuan, Andrian Mulya menyampaikan aspirasi agar segera dikeluarkan perda terkait masalah transportasi online baik roda dua maupun roda empat, tidak ada demo dari semua pihak selama perda dikeluarkan, juga tidak ada aksi tandingan dari pihak lain.

Mereka juga meminta tidak ada intimidasi kepada pihak driver online selama perda belum ada, turunkan spanduk yang memprovokasi, dan ancaman mengerahkan demo lebih banyak.

Tinjauan Pakar

Sementara itu dalam keterangan persnya, pakar hukum dari Universitas Padjadajran (Unpad), Prof. I Gede Panca Astawa, mengatakan selama dilakukannya revisi Permenhub No 26 tahun 2017, maka untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan (wet vacuum), Pemprov Jabar meminta Menteri Perhubungan segera mengeluarkan surat edaran sebagai bentuk beleid regel.

"Ini bersumber pada kewenangan bebas (vrij bevoegheid) ataupun diskresi yg dimiliki Menteri Perhubungan dalam kapasitasnya sebagai pejabat administrasi negara, dengan tetap mengacu pada UU No.20/2008 dan UU no.22/2009 serta PP No.74/2014," katanya.

Pemprov Jabar juga mendukung langkah Menteri Perhubungan segera merevisi 14 pasal dalam Permenhub No 26 tahun 2017 dengan memperhatikan pertimbangan - pertimbangan hukum yg menjadi dasar putusan MA No. 37 P/Hum/2017.

"Sambil menunggu diberlakukannya revisi Permenhub no. 26 tahun 2017, Pemprov Jabar mendorong dan memfasilitasi terbangunnya kesepakatan antara angkutan umum/taksi konvensional dan operator angkutan sewa khusus berbasis aplikasi on line," katanya.

Senada, Dr. Ir. Idwan Santoso, MSc., DIC, pengamat transportasi mengatakan, kondisi yang kondusif di Jawa Barat hanya mungkin terjadi jika seluruh pemangku kepentingan dapat menahan diri dalam menghadapi masa transisi sampai ada kepastian hukum yang baru.

"Sebetulnya langkah yang telah dilakukan Pemprov Jabar dalam beberapa hari belakangan ini patut mendapat apreasiasi. Karena dengan langkah tersebut, potensi kekacauan besar yang mungkin terjadi dapat dicegah. Tentunya, pemerintah pusat segera menyelesaikan masalah kekosongan hukum ini secepatnya, agar masyarakat luas maupun pihak-pihak yang terlanjur berperan dalam industri transportasi ini tidak dirugikan," katanya.

Perwakilan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Barat Sony Sulaksono Wibowo mengatakan, pihaknya mengharapkan semua elemen masyarakat menahan diri untuk menciptakan suasana kondusif di wilayah Metropolitan Bandung Raya khususnya dan Jawa Barat umumnya.

"MTI Jawa Barat melihat konflik horizontal yang terjadi di Bandung dan Jawa Barat terpicu salah satunya ketidakadaannya payung hukum untuk pemerintah daerah menyusun kebijakan. Pengguna layanan angkutan umum, apa pun bentuknya, diharapkan sadar akan hak dan kewajibannya dalam menggunakan layanan tersedia. Demikian juga penyedia layanan angkutan, baik dengan maupun tanpa aplikasi, harus menyadari aturan yang ada dan mematuhinya untuk kepentingan bersama," pungkasnya

Demiz: Hidup Sehat, Langkah Awal Jadi Peserta Pembangunan Bangsa

Mitrapolisi/ BANDUNG - Banyak orang sakit hingga meninggal dunia bukan diakibatkan oleh penyakit menular, melainkan gaya hidupnya yang tidak sehat. Mulai mengubah gaya hidup sehat menjadi langkah awal untuk menjadi peserta pembangunan bangsa, karena Indonesia memerlukan rakyat yang sehat untuk membangunnya.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat membuka acara sekaligus melepas peserta Jalan Sehat "Colour Fun Walk", di Halaman Gedung Sate Bandung, Minggu (15/10/2017).

Demiz -sapaan akrabnya- sangat mengapresiasi tak hanya Inilah Koran sebagai penyelenggara yang konsisten berkontribusi dalam memasyarakatkan olahraga, tetapi juga seluruh peserta jalan sehat. Menurutnya, peserta jalan sehat memiliki kesadaran untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, dan siap berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

"Inilah Koran terus berkontribusi juga untuk membangun kesadaran masyarakat untuk bergaya hidup sehat dengan diselenggarakannya colour funwalk ini," ungkap Demiz.

"Indonesia ini perlu manusia sehat untuk membangunnya, dan salah satu dari sekian banyak orang adalah saudara-saudara disini yang ikut serta dalam gerak jalan. Saya apresiasi atas keikutsertaannya, sehingga kita bisa membangun tubuh yang sehat guna menjadi peserta pembangunan Indonesia," terangnya.

Pada kesempatan ini, Demiz didampingi istri yang juga ketua PERWOSI Jawa Barat Giselawati Mizwar, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat Sonny Samsu Adisudarma.

1.470 Pelari Ikuti Maraton Pertama Bertema Lingkungan di Pangalengan

Mitrapolisi/

KAB. BANDUNG - Sebanyak 1.470 pelari ikuti lari maraton bertema lingkungan dalam ajang West Java Eco Marathon (WJEM) 2017. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) melepas secara langsung para peserta lari di Lapangan Tanara, Malabar, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Minggu pagi (15/10/17).

Eco Marathon ini melombakan empat kategori, yaitu kategori 5k (kilometer), 10k, 21k, dan 42k (full marathon). Tercatat peserta tidak hanya hanya berasal dari dalam negeri, ada juga peserta dari 10 negara lain. Selain untuk olahraga dan ajang promosi pariwisata Jawa Barat, event ini sekaligus sebagai kampanye cinta dan pelestarian lingkungan, sesuai dengan nama dari event lari ini.

“Ini (Eco Marathon) pertama kali di dunia bisa menjadi tren tersendiri. Mudahan-mudahan event ini bisa digelar setiap tahun, track-nya (lokasi) pindah-pindah,” ungkap Aher usai melepas peserta WJEM 2017.

Untuk itu, sebagai pembeda dengan event maraton lain, WJEM 2017 mengambil lokasi lari di alam eksotis Jawa Barat. Para pelari mendapat sensasi berbeda ketika berlari karena melewati bukit; Perkebunan Teh Malabar, Kertamanah, dan Cinyiruan; sungai, danau, kebun sayuran, desa dan permukiman, hingga area Geothermal Wayang Windu di Pangalengan, Kabupaten Bandung.

"Ada uniqness yang diselenggarakan di sini, yang biasanya maraton ini digekar di jalan-jalan raya, kali ini justru maraton diselenggarakan di pegunungan, di tempat-tempat atau jalan-jalan yang menembus pegunungan. Ini unik dan oleh karena uniknya itu kita sebut dengan Eco Marathon, sebab akrab dengan alam," ujar Aher.

Ajang Eco Marathon ini sekaligus kampanye lingkungan kepada masyarakat. Dengan tema ini diharapkan akan tumbuh kepedulian masyarakat tentang pentingnya merawat lingkungan. Sebab lingkungan alam menjadi pemasok kebutuhan kehidupan manusia.

“Kita mengkolaborasikan antara olahraga dengan marathonnya di satu sisi, lalu dengan eco-nya di sisi yang lain, sehingga sekaligus adalah kolaborasi olahraga dan kampanye lingkungan. Oleh karena itulah, kita berpesan lewat olahraga ini supaya masyarakat Jawa Barat, masyarakat dunia memperhatikan lingkungan. Karena lingkungan adalah pemasok bahan-bahan kebutuhan kita, pasokan sandang, pangan, papan dipasok oleh lingkungan,” kata Aher.

Tercatat peserta terbanyak untuk kategori 5k dan 10k. Sementara peserta kategori 21k diikuti 200-an peserta dan 42k sebanyak 100-an peserta. Peserta 21k dan 42k rata-rata merupakan pelari profesional atau atlet. Selain itu, diantara salah satu peserta terlihat Istri Gubernur Jawa Barat, Netty Prasetiyani Heryawan. Netty mengambil kategori 10k dalam WJEM 2017 ini.

“Alhamdulillah ini diselenggarakan pertama kali namun animonya cukup tinggi,” tutur Aher.

WJEM 2017 tidak hanya diikuti peserta dewasa. Banyak peserta merupakan anak-anak usia sekolah. Para peserta mengaku senang bisa ikut ambil bagian dalam maraton ini. Salah satu peserta perempuan berasal dari Salatiga, Jawa Tengah, Ambar Winarsih (22) mengaku baru pertama kali mengikuti ajang maraton bertema lingkungan.

“Kalau trial run kayak gini udah dua kali. Tapi kalau untuk maraton dengan tema lingkungan kayak gini baru pertama kali,” ucap Ambar yang juga atlet dari salah satu klub lari di Jawa Tengah.

Ambar menambahkan ajang Eco Marathon ini punya rute yang menantang. Dia berharap WJEM bisa digelar tiap tahun mengingat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Dalam WJEM 2017 ini Ambar berhasil menjadi Juara 1 untuk kategori 10k Woman. Atas prestasinya ini dia menyabet uang tunai senilali Rp 20 juta.

“Sangat keren rutenya. Terus itu menantang juga. Makanya agak kaget juga tadi melihat rutenya di tengah perjalanan. Agak menantang, jalannya banyak batunya gitu, kalau kita ga hati-hati bisa keseleo,” pungkas Ambar.

Netty Heryawan Finisher 10K

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan turut menjadi peserta dan berhasil tiba di garis finish 10K pada West Java Eco Marathon (WJEM) 2017. Kepada awak media Netty mengakui bahwa kesehatan itu 80% dipengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat. Menurutnya, menjaga pola hidup sehat bisa dilakukan dengan cara mudah dan murah. Salah satunya dengan latihan fisik secara rutin, yaitu lari.

"Saya menyadari bahwa kesehatan itu 75 hingga 80 persennya dipengaruhi oleh perilaku hidup bersih dan sehat, salah satunya dengan latihan fisik yang rutin. Jadi dengan olahraga kita gak cepat lelah gak cepat ngantuk, kemampuan kita menahan sakit juga melampaui masyarakat pada umumnya," kata Netty.

"Saya ingin memotivasi masyarakat bahwa ternyata gerakan hidup sehat ini ternyata bisa dilakukan dengan cara yang mudah dan murah, yaitu lari. Gak perlu alat yg mahal dan ribet," lanjutnya.

Netty mengaku lari di alam terbuka dan ikut serta maraton bertema lingkungan baru pertama kali dia lakukan. Disambut sang suami, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di garis finish Netty menceritakan antusiasnya akan track race yang menyuguhkan pemandangan indah membuatnya tak henti berdecak kagum.

"Alhamdulillah Saya bersyukur sampai di titik finish meskipun dari segi persiapan Saya tidak terlalu mempersiapkan diri secara khusus karena padatnya kegiatan beberapa hari ini," tutur Netty.

"Saya pun mengapresiasi pilihan lokasi dan rute yang dipakai panitia, karena memang ini memberikan tantangan tersendiri bagi para runners (pelari) yg berlari ditengah perkebunan, perbukitan dan banyak sekali pemandangan-pemandangan indah lainnya. Jadi ini betul-betul sebuah event lari yang sangat menyenangkan," sambungnya.

West Java Eco Marathon diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk mendukung promosi pariwisata. Dan setiap tahunnya akan digelar dengan track berbeda sesuai dengan kampanye Pariwisata Jawa Barat ‘gurilap’.

West Java Eco Marathon pertama menyajikan “Feel The Breeze”. Di ketinggian 1.100-1.750 dpl udara sejuk Bandung Selatan, tersaji venue favorite tempat berlatih atlet-atlet top lari Indonesia.

"Tentu saja dalam konteks pariwisata dan kebudayaan tentu saja ini bisa menjadi salah satu sarana yang bisa membuktikan betapa indahnya alam Jawa Barat. Saya pikir Jawa Barat memiliki potensi wisata, tahun depan mungkin bisa diselenggarakan di Jabar Selatan," pungkas Netty.

Menpar Arief Yahya: Geopark Ciletuh-Palabuhanratu Akan Jadi Destinasi Kelas Dunia

Mitrapolisi/ KAB SUKABUMI - Menteri Pariwisata RI Arief Yahya meyakini, Geopark Ciletuh-Palabuhanratu akan ditetapkan sebagai Unesco Global Geopark (UGG) yang akan diputuskan pada bulan September 2018 mendatang.

Menpar beralasan, selain telah memiliki keragaman hayati (biodiversity), geologi (geodiversity) dan budaya (culturdiversity), Geopark Ciletuh-Palabuhanratu yang sudah ditetapkan menjadi geopark nasional ini juga telah memenuhi tiga unsur yang menjadi syarat destinasi wisata kelas dunia yaitu atraction, acces dan tourism resource.

"Rumus destinasi kelas dunia adalah atraction, access dan tourism resource, saya lihat Geopark Ciletuh-Palabuhanratu sudah memiliki itu dan kita harapkan akan menjadi UGG," kata Arief Yahya.

Ia mengatakan hal tersebut usai membuka International Surfing Exibition 2017 yang bertajuk Amazing Geopark Adventure Tourism (AGAT), di pantai Cimaja yang masuk dalam kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu, Sabtu (14/10/2017).

Selain itu, saat ini pihaknya tengah merancang pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata di kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu.

"Sekarang master plan-nya sedang dikerjakan dan akhir 2017 selesai, anggarannya dari Kemenpar," ujarnya.

Arief menuturkan, dari enam destinasi wisata unggulan yang tersebar di enam daerah di Jabar, Ia paling memfavoritkan Geopark Ciletuh Palabuhanratu menjadi destinasi kelas dunia nomor satu yang dimiliki Jawa Barat. Namun Menpar mengingatkan kepala daerah di kawasan tersebut harus aktif dan memiliki komitmen tinggi dalam memajukan potensi wisata tersebut.

"Kalau mau objektif yang punya atraksi kelas dunia dari enam itu adalah Geopark Ciletuh Palabuhanratu, tetapi saya ingatkan juga kalau bupati disini lelet kita punya 5 bupati lainnya yang tidak lelet, jadi selain atraksi nya bagus, aksesibilitas bagus dan tentu harus ada komitmen dalam hal ini bupati dan disini bupatinya aktif banget itu akan sangat membantu, saya yakin 2019 akan berhasil menjadi destinasi wisata kelas dunia," tuturnya.

Senada dengan Menpar, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang turut mendampingi dalam pembukaan International Surfing Exibition yang diikuti oleh 13 negara ini mengatakan, predikat UGG yang akan disandang Geopark Ciletuh Palabuhanratu akan membawa geopark ini menjadi destinasi wisata berskala internasional.

"Beberapa waktu lalu tim asesor sudah menilai kesini dan saya lihat mereka puas, mudah-mudahan tidak ada halangan september 2018 Geopark Nasional Ciletuh-Palabuhanratu ditetapkan menjadi UGG dan predikat ini yang akan membawa ciletuh menjadi destinasi berskala internasional," katanya.

Tiga unsur yang harus dipenuhi agar menjadi UGG yaitu geodiversity, biodiversity dan culture diversity semua sudah ada di geopark ini.

"Saya lihat sudah ada semua disini, saya sudah keliling dari Ujung Genteng sampai Ciptagelar itu luar biasa, ini emperan surga," ujarnya.

Kaitan dengan event surfing di Ombak Tujuh Cimaja ini Deddy berharap, akan lahir kembali para peselancar lokal ke tingkat nasional dan internasional.

"Ini sudah dibuktikan dengan peselancar asal Cimaja kelas dunia, Dede Suryana yang sampai sekarang telah membuka kelas khusus untuk belajar menjadi peselancar. Mudah-mudahan event ini lahir para peselancar lokal ke tingkat nasional dan dunia," harapnya.

Selain lomba surfing, dalam event yang digelar dua hari ini juga diadakan geoculture show atau pertunjukan seni tradisi dan kreasi masyarakat sekitar. Juga ada sinar resmi geoculture visit, beach cleaning up challenge, AGAT 2017 instagram challenge, photo and writting challenge dan penanaman bibit pohon di sekitar pantai.

Amazing Geopark Adventure Tourism 2017 menampilkan 14 peselancar profesional internasional, diantaranya dari Amerika Serikat, Italia, Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, Maladewa, Maroko, Jepang, Singapura, Philipina, Thailand dan Taiwan. Sedangkan surfer peserta nasional berasal dari Bali, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Jatim, NTB, Sumbar, Sumut, Sumsel, DI Yogyakarta dan Jabar selaku tuan rumah.

Setif, Aljazair dan Jabar Sepakat Jalin Kerjasama Bilateral

Mitrapolisi/

BANDUNG – Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Setif Republik Demokratik Rakyat Aljazair menyepakati kerjasama yang tertuang dalam Memorandum Saling Pengertian atau Memorandum of Understanding (MoU). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk lebih mempererat persahabatan Indonesia-Aljazair yang telah dijalan lebih dari 60 tahun. Hal ini menjadi peluang bagi Jawa Barat untuk menginisiasi kerja sama dengan salah satu aktor subnasional di Aljazair, yaitu Provinsi Setif.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Gubernur Provinsi Setif Nacer Maskri menandatangani langsung MoU tersebut, di Gedung Negara Pakuan, Jl. Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Jumat sore (14/10/17). Turut hadir dan menyaksikan penandatanganan, yaitu Duta Besar Luar Biasa RI Untuk Aljazair Safira Machrusah, para Asisten Daerah, Staf Ahli, para Kepala OPD, para Kepala Biro terkait di lingkungan Pemprov Jawa Barat, serta para Direktur BUMD di Provinsi Jawa Barat. Sementara dari Aljazair, selain Duta Besar Aljazair untuk Indonesia, hadir pula para pejabat Pemerintah Provinsi Setif, serta para pelaku bisnis Aljazair.

"Kami bersyukur atas adanya tawaran kerja sama Provinsi Bersaudara (Sister Province) dengan Provinsi Setif ini. Apabila Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Setif menyepakati pembentukan hubungan kerja sama Provinsi Bersaudara, maka hal ini akan menjadi payung besar bagi inisiasi kerja sama di bidang pertanian, pendidikan, peningkatan perdagangan dan investasi, pariwisata, dan kebudayaan," ujar Aher dalam sambutannya di hadapan para delegasi Aljazair.

Pertemuan ini juga menjadi sebuah kehormatan bagi Provinsi Setif. Gubernur Provinsi Setif Nacer Maskri mengatakan bahwa pihaknya ingin memperkokoh hubungan antara Provinsi Setif dan Jawa Barat. Nacer menambahkan MoU ini seperti peletakan batu pertama untuk menjalin kerja sama yang lebih besar.

"Kunjungan ini isyarat yang sangat kuat untuk membangun hubungan yang baik dan berkesinambungan antara kegiatan-kegiatan dan peran dari kedua belah pihak, yang nanti akan terealisasi melalui nota kesepahaman antar-kedua wilayah," ungkap Nacer.

"MoU ini bisa dibilang merupakan peletakan batu pertama bagi kami untuk kerja sama bilateral ini," tambahnya.

Provinsi Setif merupakan wilayah yang berada di Timur Aljazair. Dengan luas 6.549 km persegi, Setif memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.900.000 jiwa. Rata-rata atau sekitar 76% penduduk Setif ada di daerah pedesaan.

Provinsi Setif mempunyai peran penting dalam ekonomi Aljazair, karena selain letak geografisnya yg sangat strategis, Setif juga memiliki potensi besar dalam berbagai bidang.

Untuk itu, pada kesempatan ini dilakukan pula penandatanganan MoU antara Kamar Dagang Industri (Kadin) Jawa Barat dengan Chambre De Commerce Et D Industrie El Hidhab (CCI).

Kerjasama antara Kadin Jawa Barat dan Setif diharapkan dapat menjalankan komitmen nasional melalui fasilitasi jalinan kontak bisnis dan event pertemuan khusus antar-pelaku usaha. Kerjasama ini untuk menjajaki peluang produk-produk potensial untuk diperdagangkan, menciptakan akses pemasaran baru, yang dapat diupayakan melalui event promosi investasi dan aktivitas business matching untuk mendukung penciptaan koneksi dagang dan bertukar pengalaman mengenai best practices antar-sesama komunitas industri.