Mitrapolisi/ JAKARTA -- Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI),
tahun ini memberi penghargaan kepada para pelaku pemerintahan yakni praktisi,
ilmuan, dan pemerhati pemerintahan. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher),
meraih penghargaan pada kategori Praktisi Pemerintahan.
"Terima kasih kepada MIPI, dewan juri semuanya yang
telah memilih, kami persembahkan award ini untuk birokrasi, untuk masyarakat,
untuk kebaikan pemerintahan kita. ketika yang memberikan penghargaan adalah
MIPI, kami memandang ini adalah paling riil, spesifik, paling khas karena
orang-orang ilmu pemerintahan memberi penghargaan kepada praktisi, ilmuan, dan
pemerhati pemerintahan," ungkap Gubernur Ahmad Heryawan, usai kegiatan
penerimaan penghargaan MIPI Award 2017, di Hotel Grand Sahid Jaya Jl. Jend.
Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat, Kamis (04/11/17) malam.
Aher mengaku dirinya termotivasi untuk terus membangun
bangsa. Selalu perubahan ke arah kebaikan lah yang diupayakannya. Adapun yang
menjadi tekadnya, yakni ingin menghadirkan pemerintahan dengan rezim yang
berorientasi pada kemaslahatan publik.
"Pokoknya pemerintahan itu adalah kemaslahatan publik,
bagi publik maslahat, bagi publik baik, itulah pemerintahan," tegasnya.
Namun Aher mengeluhkan, saat ini niat mewujudkan
kemaslahatan umat dengan ilmu pemerintahan, kadang terbentur dengan akutansi
pemerintahan, yang kadang menghambat proses birokrasi.
Terlebih sambung Aher, di era transformasi digital saat ini,
maka sebuah permasalahan perlu tindakan yang cepat, dengan inovasi terintegrasi
yang juga terdigitalisasi.
"Kita sedang membangun, kita terus membangun, dan
jangan henti membangun, dan jangan bosan membangun," kata Gubernur Aher.
Berbicara tentang kepemimpinan, Aher pun mengatakan, bahwa
sampai saat ini masyarakat Indonesia pada umumnya masih tergantung kepada
'figur' atau sosok untuk dijadikan panutan. Begitu pula pada pemerintahan,
dibutuhkan figur sentral atau pemimpin yang mampu menunjukan kinerja
pemerintahan yang baik.
Maka lanjut Aher, imbaunya kepada masyarakat, sangatlah
penting memilih kepala daerah yang memiliki visi misi yang jelas. Suapaya
cita-cita suatu pemerintahan di daerah tertentu dapat berjalan dengan baik.
"Sehebat apapun ilmu pemerintahan, kalau tidak ada
'figur sentral' yang bisa menjalankannya pada level pemerintahan, agak sulit,
maka masyarakat jangan asal pilih," katanya.
Ia mencontohkan ketika kepala daerah membuat suatu
peraturan, belum tentu bisa diserap, atau dimengerti seluruh ASN, dan perangkat
daerah dengan baik dengan sekali instruksi saja. Maka kejelasan visi misi
seorang 'figur publik' menjadi penting.
Terkait penghargaan, Ketua Umum MIPI M Ridho Ficardo menuturkan
bahwa pemberian penghargaan kepada para tokoh ini, dilakukan melalui proses
pendataan, penilaian, dan penelitian yang dilakukan sepanjang tahun oleh
sejumlah guru besar yang diantaranya berasal dari Institut Pemerintahan Dalam
Negeri, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, dan juga LIPI.
“Penghargaan MIPI Awards, dilakukan melalui penjurian yang
ketat dan penelitian sepanjang tahun,” ujar M Ridho Ficardo.
Lebih lanjut Ridho menjelaskan, pemberian penghargaan ini
dilakukan untuk menghimpun kompetensi dalam bidang pemerintahan, dalam upaya
mendorong perkembangan ilmu pemerintahan.
"Sehingga pada akhirnya MIPI dapat turut serta
membangun terciptanya pemerintahan yang baik, demokratis, dan efektif,"
kata Ridho.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Heryawan dalam menjalankan
roda pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dinilai telah melaksanakan aspek-aspek
tata laksana pemerintahan yang menyentuh kaidah-kaidah 'good governance.'
Maka Gubernur Aher dinilai sebagai kepala daerah yang
memiliki kepemimpinan yang visioner, inovatif, responsif, memiliki integritas,
amanah, konsisten, dan bijaksana. Pun Jawa Barat, selama kepemimpinannya
dinilai memiliki kinerja pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta kinerja birokratif yang efektif
dan efisien.
Selama periode pertama pemerintahan Aher (2008-2013), sikap
politik dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai
Gubernur sangat baik. Hasilnya, Ia kembali diberi kepercayaan memimpin Provinsi
Jawa Barat untuk kedua kalinya (2013-2018).
Melihat kondisi Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan
jumlah penduduk terbesar dalam skala nasional. Dengan struktur sosial
masyarakatnya yang sangat heterogen dan berhimpitan dengan tuntutan dan
kebutuhan masyarakatnya dengan kompleksitas masalah yang rumit. Karena itu,
diperlukan kepemimpinan yang kuat dan berkualitas untuk memimpin Jawa Barat.
Gubernur Aher dinilai telah berhasil menjawab tuntutan
tersebut, kemampuannya dalam menciptakan lingkungan kehidupan sosial-ekonomi,
politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib dan tidak
menimbulkan konflik yang mengancam ketenangan masyarakat Jawa Barat, adalah
sebuah kenyataan yang diapresiasi oleh MIPI.
"Potensi dan eskalasi konflik yang muncul secara
aksidental selama ini, mampu ia kelola dengan Arif, sehingga tidak sampai
meluas dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun
horizontal dan tidak berdampak pada kehidupan politik nasional," katanya.
Untuk memecahkan masalah pelayanan publik, Aher telah
membuat kebijakan-kebijakan yang memihak bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat
secara nyata.
Ia memberikan prioritas pada pendidikan murah, menciptakan
sejuta lapangan kerja, kesehatan masyarakat dan pembenahan infrastruktur di
seluruh Jawa Barat.
"Kinerja kepemimpinan Gubernur Jawa Barat ini, telah
menginspirasi pemerintah pusat maupun lembaga internasional tentang bagaimana
jajarannya memecahkan masalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan
infrastruktur di daerah," tutusnya.
Adapun pada penganugerahaan ini, sejumlah tokoh lain yang
juga menerima penghargaan pada Kategori praktisi pemerintahan diantaranya,
Bupati Agam Indra Catri MSP Dt Malako Nan Putiah, Bupati Kulon Progo Hasto
Wadoyo, Walikota Pontianak Sutarmidji.
Sementara pada kategori ilmuan, diantaranya guru besar
Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI Eko Prasojo. Sedangkan untuk kategori
Pemerhati Pemerintah kandidatnya yakni Direktur Eksekutif Komite Pemantauan
Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Na Endi Jaweng.
Seperti diketahui, MIPI Awards diberikan kepada praktisi,
ilmuan, dan pemerhati pemerintahan sejak tahun 2007. Penghargaan diberikan
kepada pribadi-pribadi yang patut untuk dihargai dan menjadi teladan, dan
secara konsisten berupaya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
pengembangan gagasan baru dalam ilmu dan praktek pemerintahan.
Para peraih penghargaan diapresiasi dengan
penyematan pin emas, thropyh, sertifikat, serta SK MIPI award
Tidak ada komentar:
Posting Komentar