DPMPTSP Jabar Serahkan 34 Izin Bidang Pertambangan

Mitrapolisi/ 

BANDUNG - Awal tahun ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat menyerahkan izin bidang pertambangan kepada 34 pemohon usaha. Secara simbolis, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyerahkan kepada lima pemohon di Aula Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, Jl. Sumatera No. 50, Kota Bandung, Rabu pagi (31/1/18).

Dari 34 pemohon ini, terdiri dari 21 pemohon WIUP, 4 (empat) pemohon IUP Eksplorasi, 2 (dua) pemohon IUP Operasi, dan 7 (tujuh) pemohon usaha Operasi Produksi Perpanjangan. Sementara 5 (lima) pemohon dengan izin terluas, yaitu:

1. PT Sukabumi Silika Resources, penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk komoditas Pasir Kuarsa dengan luas 48,76 ha,

2. PT Mustika Purbantara Utama, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk komoditas Batu Andesit dengan luas 47,16 ha,

3. H. Usup, IUP Operasi Produksi untuk komoditas Pasir dengan luas 35 ha,

4. PT Bina Insanni Selaras, penetapan WIUP untuk komoditas Tanah Urug dengan luas 30,05 ha,

5. PT Sukses Jayamandiri Perkasa, penetapan WIUP untuk komoditas Sirtu dengan luas 27,30 ha.

Dalam sambutannya di hadapan para pemohon, Aher berpesan agar mereka bisa tetap menjaga lingkungan dalam usahanya. Meskipun eksplorasi alam yang manfaatkan berupa bahan tambang. "Saya tetap berpesan kepada para pihak (pengelola pertambangan) agar menjaga alam semesta ini tetap lestari. Karena dampak buruk dari usaha pertambangan adalah rusaknya lingkungan. Ketika kita berkomitmen untuk tidak merusak bisa," ujar Aher dalam sambutannya.

"Mari kita lakukan tugas kekhalifahan ini, tugas kita mengelola alam semesta ini, manfaatkan yang bisa kita manfaatkan tetapi jangan dirusak. Bisa? Sangat bisa," lanjutnya.

Paradigma pembangunan yang selama ini dilakukan mewajarkan kerusakan lingkungan alam terjadi, menurut Aher hal itu adalah paradigma yang salah. Kata Aher, pembangunan atau tindakan ekonomi bisa dilakukan tanpa merusak lingkungan. "Mengapa kita harus pro lingkungan? Karena masa depan kita bukan hanya untuk kita, anak cucu kita harus menikmati," tutur Aher.

Kondisi lingkungan setelah eksplorasi harus dalam dua tipe kondisi. Kondisi lingkungan pascaeksplorasi harus sama atau setara seperti sedia kala, atau kondisinya lebih baik seperti sedia kala (sebelumnya). Selain itu, lanjut Aher, dalam ilmu pertambangan kondisi flora dan fauna yang sifatnya langka atau hanya ada di lokasi tersebut harus tetap terjaga dan wajib hukumnya diselamatkan, sehingga tidak akan terjadi kepunahan. Kemudian yang harus diselamatkan juga, yakni top soil atau lahan subur di lokasi usaha tambang.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Jawa Barat Dadang Masoem mengatakan, izin pertambangan kepada 33 pemohon ini bisa diserahkan dengan cepat setelah dihapusnya BKPRD. "Dengan dihapuskannya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), inilah barangkali hasilnya yang memberikan percepatan dalam memberikan permohonan izin ini," ungkap Dadang dalam laporannya.

"Dengan tidak adanya BKPRD yang pada saat itu selalu menunggu waktu kapan ada waktu untuk melaksanakan pleno, sekarang dengan tidak adanya BKPRD, semua permohonan perizinan diberikan langsung ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR), setelah itulah teknis selesai maka dikembalikan ke DPMPTSP," tambahnya.

"Saya mengatakan kepada para pihak bahwa, dengan tidak adanya BKPRD itu bukan berarti fungsinya hilang. Fungsi BKPRD tetap ada, tapi diambil alih dengan tupoksi terkait oleh Dinas BMPR. Dan justru ternyata lebih cepat," kata Aher usai penyerahan izin kepada awak media.

Percepatan ini juga sesuai dengan Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dalam surat Nomor: S-33/M.EKON/01/2018 tanggal 23 Januari 2018 kepada para Gubernur, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution meminta para kepala daerah agar menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Pemerintah tanggal 23 Januari 2018, yang membahas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, sebagai berikut:

1. Kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, yaitu melalui peningkatan investasi dan peningkatan ekspor.  Pada saat ini beberapa indikator ekonomi dan daya saing nasional membaik, namun realisasi investasi masih rendah. Salah satu hambatan investasi adalah hambatan dalam penyelesaian perizinan berusaha.

2. Dalam rangka percepatan realisasi investasi dan berusaha sebagaimana tujuan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, diharapkan kesediaan Gunernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk:

a. Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi bagi Provinsi yang belum membentuk dengan mengacu kepada surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 300/7985/SJ tanggal 7 November 2017, paling lambat akhir Januari 2018;

b. Melakukan inventarisasi perizinan berusaha di Provinsi (daftar jenis perizinan, persyaratan, dan dasar hukum pelaksanaan perizinan), paling lambat akhir Januari 2018;

c. Melakukan reformasi regulasi perizinan berusaha di Provinsi, paling lambat akhir Maret 2018;

d. Melakukan penguatan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi dengan mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan kepada PTSP dan melakukan penyiapan pelaksaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), paling lambat akhir April 2018;

e. Melaporkan data new entrants/permohonan investasi baru yang telah didaftarkan di provinsi (yang berisi sektor usaha, kode KBLI, nilai investasi, nama perusahaan, PMA/PMDN, dan lokasi) pada setiap akhir bulan;

f. Mengkoordinasikan Bupati/Walikota untuk;

1) Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten/Kota bagi kabupaten/kota yang belum membentuk dengan mengacu kepada surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 300/7984/SJ tanggal 7 November 2017, paling lambat akhir Januari 2018;

2) Melakukan inventarisasi perizinan berusaha di kabupaten/kota (daftar jenis perizinan, persyaratan, dan dasar hukum pelaksanaan perizinan, paling lambat akhir Januari 2018;

3) Melakukan reformasi regulasi perizinan berusaha di kabupaten/kota, paling lambat akhir Maret 2018;

4) Melakukan penguatan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi dengan mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan kepada PTSP dan melakukan penyiapan pelaksanaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), paling lambat akhir April 2018;

5) Melaporkan data new entrants/permohonan investasi baru yang telah didaftarkan di kabupaten/kota (yang berisi sektor usaha, kode KBLI, nilai investasi, nama perusahaan, PMA/PMDN, dan lokasi) pada setiap akhir bulan;

3. Menyampaikan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, kepada:

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gedung Ali Wardhana Lt. 4, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat. Telepon: 021-3521978, 3521971, Faksimili: 021-3521861, 3521855.

Ketentuan Pemegang Izin Bidang Pertambangan

Bagi para pemegang izin usaha bidang pertambangan, berikut beberapa ketentuan yang harus diperhatikan:

A. Pemegang Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP):

1. Mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerbitan,

2. Mendapatkan perizinan terkait, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

3. Tidak memindahtangankan WIUP kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin, dan

4. Tidak melakukan penambangan.

B. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP-Eks):

1. Melaksanakan kegiatan ekspolrasi setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah dalam WIUP,

2. Bertanggung jawab atas segala kejadian yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, kerugian dan bencana yang diakibatkan pelaksanaan eksplorasi, serta segera melaporkan apabila terdapat kejadian luar biada atau perubahan yang tidak umum,

3. Dilarang dipindahtangankan dan/atau dikerjasamakan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin sesuai kewenangannya, dan

4. Dilarang melakukan kegiatan operasi produksi pada waktu melaksanakan kegiatan eksplorasi.

C. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP):

1. Dapat melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengolahan, dan pemurnian dalam WIUP-OP serta pengangkutan dan penjualan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,

2. Bertanggung jawab atas segala kejadian yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, kerugian, dan bencana yang diakibatkan pelaksanaan operasi produksi, serta segera melaporkan apabila terdapat kejadian luar biasa atau perubahan yang tidak umum,

3. Dilarang dipindahtangankan dan/atau dikerjasamakan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin sesuai kewenangannya,

4. IUP Operasi Produksi ini bukan merupakan hak atas kepemilikan tanah dan hak atas tanah dipermukaan bumi.

LHK BPK : ODED, YANG KURANG SEGERA DIPERBAIKI, YANG BAIK DITINGKATKAN

Mitrapolisi/

BANDUNG- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP ) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Semester II Tahun 2017 di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Jalan M. Toha, Kota Bandung, Rabu (31/1/2018).

Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa, ada tiga poin catatan untuk Kota Bandung oleh tim BPK RI. Selanjutnya catatan tersebut harus segera diperbaiki sebagai upaya pembenahan di lingkungan Pemkot Bandung.

“Untuk Kota Bandung, BPK RI menemukan beberapa poin permasalahan yang harus dibenahi. Di antaranya pembelanjaan dan aset milik Pemkot Bandung. Ke depannya kami beri waktu untuk membenahi dan memperbaikinya,” ujar Arman.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Wakil Wali Kota Bandung, Oded M.Danial mengatakan, Pemkot Bandung akan terus memperbaiki kekurangan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.

Soal aset, Oded juga menegaskan akan segera diurusi untuk penyelesaiannya.

“Kalau ditanyakan mengenai aset, sesungguhnya kita tahun ini sudah ada progres. Sesuai yang dikatakan oleh bapak Arman (Kepala BPK Perwakilan Jabar, red) bahwa progres Kota Bandung sudah ada, namun dalam tahap inventarisir. Tapi nanti kita akan tata lagi agar ke depan bukan saja tahap inventarisir tapi juga kejelasan aset,” jelasnya.

Merujuk kepada pendapat akuntan Wajar Tampa Pengecualian (WTP), Kota Bandung akan terus meningkatkan kinerja supaya tidak ada lagi yang kurang ataupun yang lebih. Standarisasi tersebut akan dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandung.

“Saya kira, adanya LHP ini harus diakui ada kekurangan. Namun kita akan terus memperbaiki secepatnya. Sampai saatnya WTP. Jika belum WTP kita harus terus kerja keras dalam memenuhi standar tersebut,”  tutur Oded.

TARIF BANDROS DIPASTIKAN TERJANGKAU WARGA DAN WISATAWAN

Mitrapolisi/ BANDUNG-Tarif Bandung Tour on Bus (Bandros) yang dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dipastikan akan terjangkau oleh warga dan wisatawan. Rencananya, untuk rite single trip akan dikenakan tarif Rp 20.000. Sedangkan multiple trip dikenakan tarif Rp 40.000.

Tarif tersebut akan berlaku untuk 12 unit Bandros yang baru saja dimiliki Pemkot Bandung melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

"Bandros saat ini diharapkan tidak dikenakan tarif yang sama dengan angkutan umum. Karena bandros ini merupakan kendaraan kebanggaan kota Bandung  yang bisa memasarkan tempat - tempat pariwisata kepada wisatawan," ujar Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto usai menghadiri rapat finalisasi rute Bus Bandros di Hotel Oasis, Rabu (31/1/2018).

Yossi mengatakan, Bandros yang saat ini dikelola sepenuhnya oleh Pemkot Bandung bisa lebih signifikan dalam cara dan teknis penggunaannya.

"12 Bandros ini saya harap bisa dikelola sebaik mungkin, baik itu Dinas Perhubungan dalam merancang rute karcis dan sebagainya. Sedangkan Dinas Kebudayaan da Pariwisata dalam memasarkan pariwisata Kota Bandung," ujar Yossi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Didi Ruswandi menyampaikan, 12 bus Bandros tersebut dibagi menjadi dua. Sebanyak 10 unit untuk rute biasa dan 2 unit untuk tamu VVIP yang mengunjungi ke Kota Bandung.

Menurut Didi, tarif yang dikenakan kepada warga dan wisatawan cukup terjangkau.

"Tarif naik Bandros jika dibandrol segitu cukup (terjangkau). Apalagi yang paket seharian penuh, kita bisa keliling Bandung sepuasnya," ujarnya.

Ditambahkan Didi, rencana lokasi tempat penjualan tiket ataupun pusat informasi bisa mengunjungi beberapa tempat di antaranya Alun-alun Masjid Raya, Taman Dewi Sartika (Balai Kota), Taman Cibeunying dan depan Gedung Sate.

Sedangkan untuk rencana operasional bus tersebut akan beroperasi mulai pada Senin, 12 Februari 2018 mendatang.

"Sambil berjalan rapat finalisasi rute Bandros ini. Insya Allah, Februari bisa beroperasi," kata Didi.

Usai melaksanakan rapat, lanjut Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi membubuhkan tanda tangan di badan Bandros.

ODED PUJI PRESTASI TIM KOTA BANDUNG U-15 RAIH PIALA MENPORA DAN SOERATIN 2017

Mitra Polisi/ BANDUNG-Tim sepakbola U-15 Kota Bandung didampingi Ketua Asosiasi Kota PSSI Bandung , Yana Mulyana bersilaturahmi dengan Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial di Balai Kota Bandug, Rabu (31/1/2018). Mereka datang membawa dua gelar juara yaitu Piala Soeratin dan Piala Menpora 2017.

Piala Soeratin diraih tim Kota Bandung yang mewakili Jawa Barat setelah mengalahkan Sumatera Utara, 4-1 pada laga di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Oktober 2017 lalu. Sedangkan Piala Menpora diraih setelah Kota Bandung yang diwakili Fanshop FC menang 4-1 dari SYSA Sekayu Musi Banyuasin.

Oded mengaku, sangat mengapresiasi dan berbangga hati melihat kedua piala prestisius itu. Ia pun mengucapkan selamat kepada seluruh anggota tim.

"Saya sangat memberikan apresiasu kepada tim U-15 yang sangat luar biasa dalam waktu yang bersamaan bisa mendapatkan juara, baik Piala Kemenpora maupun Piala Soeratin," puji Oded.

Menurutnya, prestasi itu merupakan hasil kerja keras tim yang telah berupaya optimal, baik secara manajerial maupun pembinaan. Kerja keras tersebut layak menjadi inspirasi dan motivasi agar terus menjadi lebih baik.

Sebagai hadiah atas kemenangan mereka itu, tim akan diberangkatkan ke Aston Villa, Inggris untuk mengikuti turnamen. Setelah dari Inggris, mereka juga akan pergi ke Spanyol.

Oded menaruh harapan besar kepada tim Kota Bandung U-15 agar kelak bisa menjadi pemain profesional dan membawa harum nama Kota Bandung. Ia percaya bahwa Bandung mampu menghasilkan bibit unggul yang akan meramaikan kancah olahraga tanah air.

"Memang masyarakat Bandung ini tak perlu diragukan lagi. Bandung adalah rumah bagi sepakbola di Indonesia karena banyak melahirkan pemain yang berlaga di tim nasional," tutur Oded.

Ia juga menitipkan kepada Askot PSSI Kota Bandung agar terus meningkatkan kualitas pembinaan agar sepakbola tanah air tidak perlu lagi mengandalkan pemain asing.

Pembinaan yang dilakukan oleh tim Kota Bandung sukses melahirkan pemain yang bertalenta. Sebut saja empat pemain U-15 Kota Bandung yang masuk menjadi tim nasional, yaitu Yadi Mulyadi, Rahmat Hidayat, Ahluz Fikri, dan Hamzal Lestaluhu. Oded berharap akan muncul nama-nama lain dan bias berlaga di level nasional maupun internasional.

Aher Minta Mahasiswa Penelitian Tentang Citarum

Mitrapolisi/

BANDUNG – Gerakan Citarum Harum yang rencananya akan dicanangkan oleh Presiden RI pada awal Februari nanti perlu keterlibatan semua pihak agar berjalan optimal. Peran aktif mahasiswa atau para akademisi diperlukan untuk penanganan Citarum secara ilmiah melalui penelitian.

“Itu (penelitian tentang Citarum) sudah komitmen kita dengan Pak Pangdam (III/Siliwangi). Kita ingin mengajak seluruh mahasiswa, baik itu mahasiswa di ITB maupun perguruan tinggi lainnya untuk terlibat dalam proses Citarum Harum ini,” pinta Aher usai menjadi Dosen Tamu dalam Kuliah Perdana Awal Semester Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB di Ruang Serba Guna Gedung Labtek IXA Soegijanto Sugijoko, SAPPK, Kampus ITB, Jl. Ganesha 10, Kota Bandung, Selasa (30/1/18).

“Kita berharap semua pihak terlibat, termasuk kaum terdidik, yaitu anak-anak mahasiswa ITB terlibat, tentu para pakar, dosen, para profesor di ITB juga mahasiswa kampus lain juga ikut serta memikirkan secara ilmiah, secara mendalam bagaimana menangangi Citarum,” lanjut Aher.

Aher ingin para akademisi berperan serta, seperti dalam membuat model atau perencanaan penanganan Citarum secara menyeluruh. Model ini diharapkan bisa memberikan informasi terkait teknis penanganan Citarum ke depan.

“Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita programkan untuk Citarum ke depan,” ujar Aher.

Termasuk mengajak para mahasiswa untuk mengangkat isu tentang Citarum dalam penelitiannya. Untuk hal ini, ITB berkomitmen mengangkat tema tentang Citarum dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswanya.

“Pak Rektor (ITB) juga sudah berkomitmen bahwa KKN tematik kita tahun ini kita akan komit kepada topik-topik di seputaran Citarum. Dan saya kira ini satu langkah awal yang baik, kami mencoba untuk mendekatkan supaya bisa terjadi sinergi yang optimal,” ungkap Dekan SAPPK ITB Widjaja Martokusumo dalam acara kuliah perdana tersebut.

CEGAH DIFTERI, DINKES KOTA BANDUNG AKAN LAKSANAKAN ORI

Mitrapolisi/  

BANDUNG- Mencegah terjangkitnya Difteri, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung akan melaksanakan Outbreak Response Immunization (ORI) di 4.466 pos vaksinasi se-Kota Bandung. Pelaksanaan ORI tersebut melibatkan 1.742 tenaga kesehatan dan 11.396 kader mulai Februari mendatang.

ORI adalah program pemerintah pusat untuk menanggulangi wabah penyakit difteri. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diptheriae itu telah merenggut puluhan korban jiwa setidaknya di 20 provinsi di Indonesia.

Di beberapa daerah, wabah Difteri telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga harus dilakukan penanganan segera. Sementara di Kota Bandung tidak dikategorikan sebagai KLB. Di tahun 2017 tercatat ada 9 kasus difteri dengan 1 orang meninggal dunia.

“Meskipun di Kota Bandung bukan termasuk KLB, tapi kita tetap ditunjuk untuk dilaksanakan ORI. Karena Kota Bandung ini kota persinggahan yang padat penduduk dan mobilitasnya tinggi. Sehingga kita dipandang perlu untuk melaksanakan ORI. Apalagi banyak orang yang datang ke Kota Bandung,” tutur Kepala Dinkes Kota Bandung, Rita Verita saat Bandung Menjawab di Media Lounge Balai Kota Bandung, Selasa (30/1/2018).

Rita mengatakan, Difteri ini termasuk kategori reemerging disease, artinya penyakit ini pernah berhasil ditekan. Namun akhir-akhir ini kasus tersebut kembali merebak. Di Kota Bandung, setiap tahun selalu ada yang terjangkit Difteri, tetapi tidak pernah banyak. Itulah mengapa di Bandung ini bukan KLB.

Untuk memutus rantai penularan, menurunkan jumlah kasus difteri, dan mencegah penyebaran penyakit tersebut, Dinkes akan memberikan vaksin kepada 692.740 anak usia 1 sampai kurang dari 19 tahun. Pada pelaksanaannya, Dinkes bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan imunisasi di 2.167 sekolah, juga di 2.049 Posyandu, dan 250 pos pelayanan lainnya, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Anak Jalanan.

Imunisasi akan dilaksanakan selama tiga putaran. Putaran pertama akan dimulai Februari sampai Maret 2017. Dosis kedua akan diberikan pada bulan Juni sampai Juli 2018, dan pemberian vaksin terakhir akan dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai Januari 2019.

“Pemberian vaksin ini akan dilakukan menyeluruh, tanpa memperhatikan riwayat vaksin sebelumnya. Jadi meskipun ada orang yang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap, tetap kita lakukan ORI,” ujar Rita.

Ia menambahkan, “Saat ini kami masih menunggu pasokan logistik dari pemerintah pusat yang terdiri dari vaksin, jarum suntik, dan safety box untuk membuang limbah-limbah medisnya.”

Ia menargetkan, keterpenuhan vaksinasi ini bisa mencapai minimal 92% untuk bisa mencegah wabah tersebut terus berkembang.

“Kalau Universal Coverage Immunization Kota Bandung sebetulnya sudah sangat baik, sudah mencapai 95%,” imbuh Rita.

Ia pun mengimbau, kepada masyarakat di luar kelompok umur yang ditargetkan ORI tetap bisa melakukan vaksinasi. Warga yang ingin diberi imunisasi Difteri bisa menghubungi Puskesmas terdekat atau datang langsung ke Klinik Imunisasi Biofarma dengan biaya kurang lebih Rp100.000,-

“Untuk menjaga agar seluruh rangkaian kegiatan ORI dapat berjalan baik dan sesuai target, kami mohon bantuan dan kerjasama dari berbagai intansi lintas sektor untuk membantu pelaksanaan kegiatan ORI tersebut, agar masyarakat kota Bandung pada umunya dan anak-anak kita di kota Bandung ini pada khususnya dapat terhindar dari penyakit Difteri, karena dengan adanya Difteri ini akan merugikan kita semua,” jelas Rita.

YOSSI : PEREMPUAN MILIKI PERAN PENTING MEMBANGUN KARAKTER

Mitrapolisi/ 

BANDUNG Sekretaris Daerah Kota Bandung, Yossi Irianto menilai kaum perempuan memiliki peranan penting khususnya di keluarga untuk pembangunan karakter. Tak hanya itu, kaum perempuan Kota Bandung juga mampu berdaya secara ekonomi.

"Kaum perempuan itu memiliki peranan penting khususnya di keluarga yaitu berperan untuk pembangunan karakter. selain dalam keluarga, perempuan pun mampu menguasai dalam aspek ekonomi. Dilihat dari keterampilan dalam berwirausaha perempuan mampu mandiri menghasilkan karya yang nilainya cukup tinggi,” ujar Yossi di Kantor Kelurahan Kopo Kota Bandung, Selasa (30/1/2017).

Yossi hadir di kantor Kelurahan Kopo pada acara tasyakur atas prestasi Kelurahan Kopo yang meraih peringkat pertama Ajang Lomba Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kota Bandung dan peringkat ke-3 untuk tingkat Provinsi Jawa Barat. Di kesempatan itu, Yossi mengapresiasi prestasi yang diraih Kelurahan Kopo.

"Dengan pembinaan yang baik, maka Kota Bandung meraih juara. Meskipun peringkat ke-3 untuk tingkat Provinsi Jawa Barat kita tidak boleh patah semangat. Kita harus mampu menunjukkan kekuatan dan kebersamaan bahwa kota Bandung mampu menjadi yang terbaik," tutur Yossi.

Menurutnya, P2WKSS merupakan unsur yang tak lepas dari peranan wanita untuk keluarga yang sejahtera. Yossi yakin perempuan di Kota Bandung mampu melahirkan semangat agar pembentukan karakter generasi muda lebih baik.

"Maka dari itu kita sebagai manusia harus mampu menghargai jasa para perempuan yang telah memberikan perubahan lebih baik," katanya.

Kelurahan Kopo terpilih karena wilayah tersebut mampu merangkul masyarakat lebih sejahtera. Selain itu, sasaran pembinaan yang ditargetkan mampu diberikan, sehingga indikator perbaikan sarana dan prasarana lingkungan dan perubahan perilaku cukup menonjol.

Menurut Yossi, program pemberdayaan ini merupakan upaya peningkatan peran wanita dalam masyarakat menuju keluarga sehat dan sejahtera.

Dalam kesempatan itu juga, dilaksanakan pelantikan pengurus 28 RT dan 4 RW di kelurahan Kopo. Yossi pun mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus yang baru. Ia berharap dengan kepengurusan yang saat ini dijalaninya mampu membuat perubahan yang signifikan sehingga para masyarakat lebih sejahtera dan bisa melahirkan inovasi.

"Para pengurus RW maupun RW harus mampu memberikan pesan moral dan semangat kebersamaan. Tanpa upaya dan kerja keras, saya pikir kewilayah akan sia-sia. Maka dari itu saya berterima kasih atas pengabdian yang diberikan selama ini," tutur Yossi.

MEMINIMALISIR LIMBAH SUNGAI, PEMKOT BANDUNG BAKAL BANGUN IPAL KOMUNAL DI SEJUMLAH TITIK

Mitra Polisi/ 

Kota Bandung memiliki Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) baru. IPAL yang terletak di Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung dibangun dari Bantuan Program Pemerintah Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenperu) dan Islamic Development Bank (IDB).

IPAL yang dibangun dengan dana sebesar Rp 425 juta ini diresmikan oleh Wakil Wali Kota Bandung, Oded M Danial, Senin (29/1/2018). Oded berharap, adanya IPAL komunal yang dapat menampung limbah WC sekitar 120-150 Kepala  Keluarga ini dapat menjadi salah satu solusi sanitasi dan kebersihan di Kota Bandung.

"Dengan adanya IPAL Komunal  ini, semoga  dapat menjadi salah satu solusi bagi warga  kawasan Cigending untuk  lebih bersih dan asri. Terutama tidak membuang kotoran ke sungai secara langsung," ungkap Oded Usai peresmian.

Oded berharap,  ke depannya IPAL Komunal dapat dibangun secara merata di Kota Bandung. Khususnya di kawasan kawasan yang dekat dengan sungai. Sehingga kotoran yang terbuang ke sungai bisa terminimalisir.

"IPAL komunal ini salah satu cara mengurangi sampah ke sungai. Insya Allah di Bandung akan dibangun  di beberapa titik," ujarnya.

Oded menegaskan, pemerintah  akan terus mengupayakan kebutuhan masyarakat baik fasilitas infrastruktur dan non infrastruktur. Untuk kesejahteraan masyarakat memang perlu proses dan prosedur. Sehingga masyarakat memang harus bersabar.

"Kita sebagai pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Bandung, dicicil, sedikit demi sedikit. Untuk itu perlu kesabaran," tutur Oded.

KESEHATAN WARGA BANDUNG DIBIAYAI OLEH PEMERINTAH

Mitrapolisi/ 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya memastikan seluruh warganya memperoleh jaminan kesehatan. Melalui Program Jaminan Kesehatan Semesta (JKN) Universal Health Coverage (UHC), Pemkot Bandung bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 100 persen warga Kota Bandung akan menjadi anggota JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat) pada 2018 ini.

Untuk itu, Pemkot Bandung terus mensosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Melalui program ini, warga Bandung pengobatan secara menyeluruh tanpa harus membayar lagi sesuai dengan prosedur yang diterapkan.

Kali ini sosialisasi tersebut diselenggarakan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, Senin (29/1/2017).

Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menyampaikan, kegiatan tersebut dilakukan karena salah satu bentuk peran Pemerintah dalam mewujudkan UHC. Targetnya seluruh warga Kota Bandung dapat memiliki Jaminan Kesehatan.

"Hal ini dilakukan karena pemerintah itu hadir dalam rangka mensejahterakan masyarakat," tutur Oded di sela-sela sosialisasi.

Ditambahkan Oded, dukungan dan peran serta Pemkot Bandung sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Maka dari itu dirinya terus mendorong aparat kewilayah untuk terus mensosialisasikan program ini.

"Saya harap semua wilayah di Kota Bandung memahami program tersebut. Jika ada kebutuhan mengenai kesehatan, kita tidak perlu tanya tanya lagi. Tinggal datang ke tempat pelayanan kesehatan saja," tegas Oded.

Perlu diketahui, program UHC dapat diakses melalui Seksi Jaminan Pembiayaan dan Regulasi Kesehatan (JPRK) di Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Kota Bandung. Warga cukup membawa masing-masing 2 rangkap fotokopi KTP, KK, dan surat keterangan berobat untuk mendapatkan surat rekomendasi. Selanjutnya, warga bisa langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan untuk mendapatkan kartu JKN-KIS dan mengaktifkan layanan asuransi kesehatannya.

Setelah mendapatkan kartu JKN-KIS, warga yang sedang dirawat harus segera melapor ke rumah sakit tempatnya dirawat sebelum 3x24 jam hari kerja sejak pasien masuk ke rumah sakit.

Sementara untuk mendukung UHC, bagi peserta mandiri (membayar sendiri iuran JKN) telah didukung aplikasi Mobile JKN yang bisa diakses melalui telepon pintar. Aplikasi yang dapat diunduh di Google Playstore atau Appstore ini disiapkan untuk mengejar ketertinggalan 5% warga Bandung yang belum terdaftar sebagai anggota JKN-KIS. Selain itu, warga juga bisa memeriksa status tagihan ataupun menyampaikan keluhan melalui aplikasi berbasis android ini.

Oded berharap, setelah diberikannya sosialisasi ini, maka masyarakat bisa paham serta kepada pihak yang terkait pun bisa memberikan pelayanan yang maksimal.

"Saya harap setelah adanya program ini, warga Bandung bisa terlayani kesehatannya ketika sedang membutuhkan," tutur Oded.

KOTA BANDUNG SABET PENGHARGAAN ASEAN CLEAN TOURIST CITY STANDARD AWARD 2018

Mitrapolisi/

Kota Bandung kembali meraih penghargaan tingkat internasional. Kali ini, Kota Bandung meraih penghargaan ASEAN Clean Tourist City Standard Award atau Kota Wisata Bersih dari ASEAN Tourism Forum 2018. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang ASEAN Tourism Association (ASEANTA) 2018 di Chiang Mai, Thailand pada 26 Januari 2018.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari mengungkapkan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Sebab, penilaian yang dilakukan sejak Juni 2017 itu melibatkan sejumlah pihak.

“Kita mendapat penghargaan ini salah satunya ditunjang oleh berbagai even lainnya. Bandung baru saja meraih Adipura, juga penghargaan Kota Sehat, penghargaan Langit Biru dari ASEAN, dan sebagainya. Maka ini adalah kerja bersama, bukan Disbudpar  saja,” tutur Kenny, Senin (29/1/2018).

Ia menuturkan, ada empat titik yang menjadi lokasi penilaian. Keempat lokasi tersebut yaitu kawasan wisata sejarah Ganesha-Gedung Sate, kawasan wisata belanja dan kuliner kreatif Jalan L.L.R.E. Martadinata, kawasan wisata warisan budaya Alun-Alun-Braga, serta kawasan wisata taman kota ruas Jalan Aceh –Jalan L.L.R.E. Martadinata.

Selain karena tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025, keempat lokasi tersebut dipilih karena dianggap dapat mewakili Kota Bandung sebagai destinasi wisata.

Kenny menambahkan, ada 25 kriteria yang menjadi bahan penilaian, mulai dari perencanaan kota, peraturan lingkungan, perlawanan terhadap polusi, penggunaan energi berkelanjutan oleh usaha wisata, kualitas pengumpulan dan penyimpanan limbah, hingga strategi peningkatan kesadaran wisatawan terkait kebersihan dan lingkungan.

Metode yang dilakukan adalah pengisian kuesioner, kelengkapan administrasi, wawancara, hingga peninjauan langsung oleh tim penilai. Dalam pengisian kelengkapan data administrasi, Disbudpar Kota Bandung dibantu oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung bekerja sama dengan berbagai instansi, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sampai kepolisian.

“Tapi saat tinjauan lapangannya, kita tidak tahu kapan. Mungkin tanpa kita ketahui. Tapi kalau proses pengisian kuesioner dan wawancara itu dilakukan selama Juni,” jelas Kenny.

Diraihnya penghargaan tersebut, bagi Kenny, menjadi motivasi agar seluruh pihak terus menyukseskan program pariwisata Kota Bandung. Untuk itu, ia mengimbau warga terus mendukung Kota Bandung menjadi kota yang aman, nyaman, bersih, ramah, dan memberi kenangan untuk siapapun yang mengunjunginya.

“Karena Kota Bandung ini sudah menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik dan ASEAN. Jadi kami berharap seluruh pihak, khususnya warga Kota Bandung bisa turut mendukung hal ini,” pintanya.

Pada ajang bergengsi tingkat ASEAN itu, nama Indonesia banyak disebut sebagai peraih juara. Terhitung, ada 15 kategori yang disabet oleh Indonesia, di antaranya Gelar Best ASEAN Tourism Photo “Melasti Ceremony” yang diraih Agung Prameswara. Setelah itu, Best ASEAN New Tourism Attraction in the Region "Surfing the Sand Dunes of Bantul, Yogyakarta” oleh Lintang Buana Tourism Services. Terakhir, penghargaan Best ASEAN Airlines Program “Ayo Liburan” oleh Garuda Indonesia.

“Makanya Indonesia menjadi juara umum di ajang tersebut. Khusus untuk Kota Bandung nanti kita minta pialanya ke Pak Menteri,” ujar Kenny seraya berkelakar.

Penghargaan yang diterima Indonesia diterima  langsung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya. Ia juga mewakili Kota Bandung karena Pemkot Bandung tidak dapat memenuhi undangan untuk menghadiri malam penganugerahan. Hal itu dikarenakan tidak mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri untuk ke luar negeri.

Jabar Punya Misi Pencak Silat Goes To Unesco

Mitrapolisi/ 

BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) membuka secara resmi helatan Musyawarh Besar (Mubes) Masyarakat Pencak Silat Indonesia (Maspi) II yang digelar di Hotel Prama Grand Preanger, Jl. Asia Afrika No. 81, Kota Bandung, Minggu (28/1/18).

Dalam kesempatan ini, Demiz mengungkapkan pihaknya mempunyai misi besar untuk mengantarkan Pencak Silat sebagai Intangible Cultural World Heritage atau Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh Unesco (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Oragnization). Unesco adalah organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus menangani persoalan pendidikan, keilmuan, budaya.

“Selain membawa Pencak Silat ke panggung Olimpiade, kita juga memiliki misi besar lainnya, yaitu membawa Pencak Silat goes to Unesco,” ungkap Demiz dalam sambutannya.

“Hal ini tidak kalah penting, karena Pencak Silat mengandung nilai-nilai luhur universal, seperti pertemanan, persaudaraan, perdamaian, etos kerja, keberanian, semangat berkompetisi, kebersamaan, harmoni, keindahan, dan penghambaan kepada Sang Pencipta, sehingga sangat layak untuk menjadi Warisan Budaya Tak Benda asal Indonesia,” lanjutnya.

Untuk itu, Pemprov Jawa Barat sangat mendukung upaya Masyarakat Pencak Silat Indonesia (Maspi) yang menargetkan Pencak Silat diakui Unesco sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda pada 2019 mendatang.

“Menjadi tanggung jawab bersama untuk lebih meyakinkan Unesco dan publik internasional,   bahwa Pencak Silat ini benar-benar milik bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia pun layak memilikinya. Dengan sinergitas kita bersama, diharapkan pada tahun tahun 2019 Pencak Silat dapat ditetapkan menjadi Intangible Cultural World Heritag,” tutur Demiz.

“Ya, kita target 2019 (Pencak Silat diakui Unesco),” kata Edwin Senjaya, Ketua Dewan Pembina Maspi ditemui usai acara pembukaan Mubes II Maspi.

“Realistislah, juga jangan terlalu terburu-buru target tadi, sehingga nggak lengkap semua dokumen-dokumen yang diperlukan,” sahut Demiz dalam kesempatan yang sama.

Maspi terus berupaya mendorong Pencak Silat menjadi lebih membumi dan mendunia. Diantaranya melalui kegiatan Temu Pendekar Internasional yang telah digelar dua kali, hingga menampilkan sendra Pencak Silat yang merupakan pergelaran perdana di Markas Besar Unesco, sebagai dukungan nyata Maspi terhadap proses pengajuan Pencak Silat untuk menjadi Warisan Budaya Dunia Tak Benda asal Indonesia.

ODED : BANGKITKAN KEMANDIRIAN WARGA LEWAT INFAK

Mitra Polisi/ 

Infak dan sedekah merupakan dua amalan manusia yang bisa bermanfaat bagi sesama. Jika masyarakat rutin dan ikhlas berbagi rezeki sekecil apapun, Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial optimis permasalahan di masyarakat bisa lebih mudah teratasi.

Hal itu disampaikan Oded saat menghadiri pemberian santunan Peduli Anak Yatim dan Dhuafa di Yayasan Al-Fadhillah, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan  Cicendo, Minggu (28/1/2018). Sebanyak 36 anak yatim dan dhuafa diberikan santunan.

"Bayangkan, jika di satu RT ini ada 200 kepala keluarga menyumbang Rp 2.000 per hari, dalam sebulan sudah bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu," tutur Oded.

Persoalan-persoalan seperti infrastruktur dan kesejahteraan bisa teratasi dengan mekanisme yang ia sebut dengan RW Mandiri. Masalah di lingkungan diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Dengan dana swadaya dari infak, warga bisa lebih berdaya dengan caranya sendiri.

"Nanti dana yang terkumpul bisa untuk fakir miskin, bisa untuk perbaikan masjid, jalan, atau membangun apa saja yang warga butuhkan," imbuhnya.

Oded mengatakan, Yayasan Al-Fadhillah yang diprakarsai oleh Ishaq Supriyadi, seorang tokoh masyarakat setempat, bisa menjadi pihak yang mengelola infak tersebut. Apapun bentuknya, lanjut Oded, cara tersebut layak untuk dicoba.

"Termasuk hari ini, warga bisa memberi santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa dari donasi-donasi masyarakat," ucap Oded.

Pada kesempatan ini, Oded juga menjadi donatur. Ia berharap, cara itu bisa semakin mempererat kekompakan warga dan menjadi cara untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai motor pembangunan.

"Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini tidak hanya bernilai ibadah tetapi juga bisa menjadi jembatan bagi umat agar semakin berdaya dan kompak," ujar Oded.

Aher Dorong Warga Indonesia di Australia Jadi Orang Sukses

Mitrapolisi/   

Mitrapolisi/ SIDNEY - Dalam kunjungan kerjanya ke Australia Selatan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyempatkan diri bernostalgia ke Masjid Al-Hijrah di kawasan Tempe, Sidney, Australia. Masjid yang kerap disebut Masjid Tempe itu menjadi saksi dimana Aher

  

Kota Sidney bukanlah tempat yang asing bagi Aher. Selain sudah beberapa kali mengunjungi Sidney untuk menjalankan tugas kedinasannya sebagai Gubernur Jabar, jauh hari sebelum menjadi Gubernur Jabar, Aher ternyata pernah bermukim di Sidney.

  

Tepatnya 1997 silam, Aher sempat tinggal hampir satu bulan lamanya di Masjid Al-Hijrah, Tempe, Sidney, Australia. Di masjid tersebut, Aher kerap memberikan tausiah kepada para jamaah masjid yang tergabung dalam Centre for Islamic Dakwah and Education (CIDE) Masjid Al-Hijrah itu.

  

"Alhamdulillah, sudah cukup lama, 1997. Sekitar 20 hari saya tinggal di sini," ungkap Aher saat bersilaturahmi dan memberikan tausiah kepada masyarakat muslim Indonesia di Masjid Al-Hijrah, Tempe, Sidney, Australia, Sabtu (27/1/2018).

  

Kehadiran Aher di Masjid Al-Hijrah merupakan bagian dari rangkaian lawatan kerjanya di Australia terkait Program Sister Province antara Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Australia Selatan sejak 23-28 Januari 2018.

"Dengan silaturahmi, semoga kita mendapat tambahan rejeki dan umur. Sebab, barang siapa yang ingin dibukakan pintu rejeki dan dipanjangkan umurnya, maka seringlah bersilaturahmi," tutur Aher.

Dalam kesempatan itu, Aher mengapresiasi sikap masyarakat Indonesia yang merantau atau menetap di Australia. Dia berharap, masyarakat Indonesia yang belajar, bekerja, maupun menetap di Australia menjadi orang-orang sukses. Tidak hanya sukses secara ekonomi, melainkan juga sukses agama maupun pendidikannya.

  

"Bagi yang menetap harus punya cita-cita yang tinggi. Gubernur Australia Selatan saja aslinya dari Vietnam, dia dan istrinya itu orang perahu. Kenapa tidak warga Indonesia jadi gubernur di sini," tutur Aher tersenyum.

  

Lebih jauh Aher mengatakan, masyarakat Indonesia sebenarnya agak terlambat berdiaspora ke negara-negara lain. Apalagi, sejumlah negara kini telah menerapkan proteksi yang cukup ketat terhadap orang asing.

Padahal, dengan berdiaspora, banyak keuntungan yang dapat diperoleh, salah satunya mencontoh kemajuan yang telah dicapai negara yang dikunjunginya. Aher menyebut, kemajuan di Kota Shanghai terjadi setelah Pemerintah China mengirim ratusan ribu orang ke luar negeri untuk belajar.

  

"Tahun 1999, Shanghai itu kumuh, kalah oleh Jakarta. Tapi kini, Shanghai telah berubah, bahkan jauh lebih baik dari Jakarta," paparnya.

Tak lupa, Aher pun berpesan agar masyarakat Indonesia, khususnya warga Jabar, mampu menjadi warga yang baik di Australia.

"Pepatah minang itu bagus, di mana bumi dipijak, di situ lagit dijunjung, itu harus dijalankan," pesan Aher.

Sementara itu, Presiden CIDE Masjid Al-Hijrah Ichsan Akbar menyebutkan, sekitar 6.000 masyarakat muslim Indonesia tinggal di Australia. Mereka umumnya tersebar di tiga kota besar, yakni Sidney, Mellbourbe, dan Perth.

"Secara kuantitas, perkembangan muslim Indonesia yang datang sebagai student ataupun menetap cukup signifikan," ungkapnya.

Di Sidney sendiri, kata dia, terdapat empat masjid yang semuanya menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Menurut dia, selain sebagai pusat kegiatan Islam, masjid juga menjadi tempat berinteraksi serta membangun kebersamaan di antara para perantau muslim asal Indonesia di Australia.

Terdampak Gempa Lebak Paling Besar, Kab. Sukabumi Dapat Bantuan Gubernur Jabar

Mitrapolisi/

KAB. SUKABUMI – Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat Dicky Saromi mengatakan berdasarkan peninjauan ke lokasi Desa Sirnarasa Kec. Cikakak Kab. Sukabumi situasi dan kondisi dalam keadaan tertangani dengan baik oleh pemda setempat (BPPBD dan Dinsos Kab. Sukabumi) serta Baznas.

Desa Sirnarasa ini adalah salah satu dari tiga desa di Kab. Sukabumi yang dilaporkan terdampak berat pada awal laporan. “Lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gn. Halimun, tiga jam dr kantor BPBD Kab. Sukabumi dengan medan yang berat,” jelas Dicky di Sukabumi, Kamis (25/1/18) ke Humas Jabar.

  

Menurutnya, kondisi kerusakan lebih disebabkan oleh jenis bangunan dengan konstruksi yang tidak baik dan tersebar.  Sedangkan bangunan yang kokoh di sekitarnya aman. “Untuk kebutuhan logistik yang saat ini diperlukan terpal, selimut, makanan, dan dam kit. Jumlah yang diperlukan masih dalam penghitungan terutama untuk lokasi yang terdampak. Rencana akan dikirim besok dari Bandung,” katanya.

Dicky menjelaskan verifikasi data kerusakan serentak dilakukan pada hari ini, terutama di Kec. Cikakak, Kabandungan, Ciemas. Ketiga ini menurut laporan adalah lokasi terdampak paling besar. “Semua kondisi infrastruktur dan pelayanan publik masih aman dan dapat berjalan. Untuk lokasi terdampak yang jauh dan sulit akses, perlu perhatian lebih,” jelasnya.

  

Pada kesempatan tersebut, BPBD Jabar menyampaikan bantuan Gubernur Jawa Barat kepada BPBD Kab. Sukabumi sebesar total bantuan Rp418.706.980, dengan rincian: Alokasi Penguatan Rp387.529.980 dan Penanganan Rp31.177.000.

  

Untuk wilayah Kab. Bogor dan Kab. Cianjur, menurut laporan Tim BPBD Jabar,  dua kabupaten ini relatif kecil dampak kerusakannya, terutama di Kab. Cianjur. “Penanganan sudah dapat dilakukan dengan baik, bahkan BPBD setempat menjamin dapat melakukan secara mandiri dengan pendanaan yang mereka miliki. Penanganan pascabencana untuk jenis Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan oleh Kab. Bogor dapat diatasi secara mandiri,” jelas Dicky.

Rabu (24/1/18), Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Jabar bergerak cepat mengecek tiga lokasi dan kecukupan logistik dari daerah yang terkena dampak gempa Lebak paling besar, yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi.

  

Gempa bumi tektonik yang terjadi di Wilayah Samudera Hindia pada Selasa (23/1/18) pukul 13.34 WIB berkekuatan 6,1 SR terjadi berlokasi di laut pada jarak 43 KM arah barat daya Kabupaten Lebak Provinsi Banten pada kedalaman 64 KM.

  

BPBD Prov. Jabar merilis data per 24 Januari 2018 pukul 08.00 WIB menyebutkan sedikitnya 19 kota/kab di Jabar merasakan gempa. Meliputi Kab. Sukabumi, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Subang, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar.

Kawasan Hijau Jabar Sudah Capai 37%

Mitrapolisi/

KAB. BANDUNG - Dari target 45% kawasan hijau atau hutan lindung di seluruh wilayah Jawa Barat, saat ini sudah mencapai angka 37%. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jabar bekerja sama dengan komunitas masyarakat dan para pengusaha berkomitmen untuk terus melakukan penghijauan di berbagai daerah dan mengecam keras aksi penebangan pohon.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar (Demiz) usai melakukan penanaman 70 ribu bibit pohon produktif bersama masyarakat di desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Kamis (25/01/2018).

"Dari target 45% Jabar menjadi kawasan lindung saat ini kita sudah mencapai 37%, masih 8% persen yang harus kita hijaukan karena itu saya apresiasi gerakan penanaman 70 ribu pohon ini," kata Demiz.

Ia mengatakan, banyaknya jumlah penduduk Jabar saat ini yaitu 47 juta jiwa atau dua kali lipat dari penduduk benua Australia, mengancam kelestarian lingkungan bila tidak ada kajian tentang daya dukung lingkungan hidup. Sebab, pertumbuhan jumlah penduduk tersebut akan diiringi dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur seperti jalan, perumahan dan industri yang tak jarang memakan lahan hijau. Bila tidak ada kajian terlebih dulu maka bencana akan terjadi.

"Karena itulah setiap pembangunan semestinya harus ada kajian tentang lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan sebab kalau tidak maka bencana yang terjadi," ujarnya.

Pada penanaman pohon ini, sebanyak 70 ribu bibit pohon produktif disebar ke 12 desa dan satu kelurahan se-Kecamatan Rancaekek. Pohon yang dibagikan seperti pohon nangka, mangga, kopi, tangkil dan jeruk memiliki daya serap air yang tinggi sehingga meminimalisir terjadinya potensi banjir yang sering terjadi di wilayah Rancaekek. Dari sisi ekonomi, pohon-pohon tersebut juga memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat karena hasilnya bisa dimanfaatkan atau dijual setelah dua sampai tiga tahun.

"Saya kira ini inisiatif masyarakat yang perlu kita apresiasi, partisipasi masyarakat juga luar biasa. Saya kira ini sebuah gerakan yang sangat baik kalau tidak seperti tak akan berhasil," kata Demiz.

Dipilihnya kawasan Rancaekek sebagai lokasi penanaman pohon karena daerah tersebut merupakan langganan banjir dan terparah saat musim hujan. Kawasan tersebut juga berdekatan dengan sungai citarum yang kini tengah dalam penanganan khusus pemerintah.

"Kenapa di Kabupaten Bandung karena inilah yang terparah yang perlu penanganan khusus. Presiden sendiri menaruh perhatian khusus kepada Citarum artinya sebagai penopang ibu kota, Jabar menjadi strategis dalam menjaga lingkungan kalau tidak bencana yang terjadi dan Jakarta terkena dampaknya," tuturnya.

Demiz berharap, gerakan penanaman pohon terus berkelanjutan dan menjadi kebiasaan masyarakat.

"Kita harapkan gerakan ini berkelanjutan agar anak-anak juga menjadi terbiasa untuk menanam pohon," harapnya.

Ketua Perkumpulan Pelestari Lingkungan Hidup Dunia (PPLHD) Jabar Tropimus Ginting, selaku penggagas penanaman pohon mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan penghijauan di seluruh wilayah Jabar. Dari 5319 Desa di Jabar rencananya akan dilakukan penanaman pohon sebanyak 5000 bibit pohon di tiap desa.

"Jabar ini harus kembali hijau karena itu kami akan mengawalinya di Kabupaten Bandung. Kami dari PPLHD bagaimana caranya secara terus menerus akan melaksanakan penanaman pohon di tiap-tiap desa, kami anggarkan di tiap desa sebanyak 5000 pohon," ungkapnya

Raih A, Pemprov Jabar Targetkan LHE AKIP 2018 Naik Level

Mitrapolisi/

BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) 2018, 11 kabupaten/kota di Jabar naik level dari C dan CC menjadi B atau BB.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa yang mewakili Gubernur Jabar Ahmad Heryawan usai penyerahan LHE AKIP 2017 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (25/1/2018).

Dalam LHE AKIP 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meraih predikat A dengan nilai 80,96 dan Sumatera Selatan (80,91). “Alhamdulillah tadi saya mewakili Pak Gubernur, kita kembali mendapat A seperti tahun lalu, tapi nilainya secara keseluruhan naik signifikan menjadi 80,96,” katanya.

Kenaikan juga diraih 16 dari 27 kabupaten/kota yang kini meraih predikat B dengan nilai rata-rata 61,31 sementara yang bernilai A masih tetap Kota Bandung. Sekda mengatakan dari 11 daerah yang tak meraih predikat B patut disyukuri tidak ada yang mendapat nilai D. “Rata-rata C dan CC ini ada 11 daerah yang akan kita dorong agar tahun depan minimal menjad BB,” tuturnya.

Meski pihaknya bersama Kemenpan selama ini melakukan pendampingan dan bimbingan, kenaikan akuntabilitas kinerja daerah berpulang pada Bupati dan Wali Kota masing-masing. “Jadi kami meminta kepala daerah menindaklanjuti ini pada kepala OPD-nya mulai dari perencanaan, pelaksaan hingga pengendalian program, karena penilaian LHE AKIP ini titik beratnya di perencanaan program,” paparnya.

Salah satu OPD yang paling strategis dalam penilaian adalah kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam melakukan perencanaan. Salah satu strategi mendapatkan LHE AKIP yang baik menurutnya adalah kemampuan daerah mengubah RPJMD sesuai ukuran tujuan sampai hasil akhir program. “Kalau dalam RPJMD ada program yang tidak jelas sasarannya, maka disarankan untuk diubah,” paparnya.

Khusus untuk Pemprov Jabar, Sekda mengatakan sesuai arahan Gubernur diharapkan pada 2018 mendatang kembali naik level dari A menjadi AA. Namun target ini tetap membutuhkan sokongan dari perbaikan kinerja daerah. “Artinya kita tergantung pada daerah juga, karena AKIP ini bagian dari sinergitas diantara berbagai komponen pemerintah daerah maupun provinsi, pada akhirnya objeknya sama masyarakat Jabar. Naik level ini akan kita coba,” tuturnya.

Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam sambutannya meminta agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mewujudkan birokrasi yang efisien. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui penggunaan anggaran negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dikatakannya bahwa terdapat dua hal yang harus dipahami oleh setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang efisien, yaitu pertama memastikan bahwa anggaran hanya digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

“Kemudian yang kedua memastikan bahwa penghematan anggaran yang dilakukan hanya dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang penting atau yang mendukung kinerja instansi,” ujarnya.

Menurutnya dalam mewujudkan birokrsi yang efisien tidak cukup hanya dengan sekedar memotong anggaran, tetapi juga dengan mendorong peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran oleh seluruh instansi pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan asas utama penggunaan anggaran negara yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yakni akuntabilitas berorientasi hasil.

Gubernur Aher Terus Genjot Kerja Sama Jabar-Australia Selatan

Mitrapolisi/

ADELAIDE - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan optimistis, hubungan kerja sama yang telah terjalin antara Provinsi Jabar dan Australia Selatan lewat program Sister Province akan semakin harmonis seiring banyaknya program kerja sama yang telah terealisasi sejak program Sister Province digagas 2015 lalu.

Hal itu dikatakan Aher, sapaan akrab Gubernur Jabar saat menghadiri jamuan makan malam Minister of Education and Child Development di Adelaide Festival Center, Adelaide, Australia Selatan, Kamis (25/1/2018) malam. Aher didampingi istri Netty Prasetyani, Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan beserta istri, dan rombongan delegasi lainnya.

Di hadapan Member of The Legislative Council, Representing the Premier of South Australia Mr Tung Ngo MLC, para akademisi, perwakilan masyarakat Jabar, dan perwakilan mahasiswa asal Jabar di Adelaide, Aher menyatakan, kerja sama Sister Province yang dibangun Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Australia Selatan merupakan kerja sama yang paling harmonis dan terbaik.

"Kami kerja sama dengan berbagai negara. Kami harus berterus terang, di antara yang terbaik, kerja sama dengan South Australia ini menjadi yang paling baik," ungkap Aher.

Disebutkan Aher, selama dua tahun berjalan, sebanyak 17 program dari 22 program kerja sama yang dibangun lewat Sister Province telah berjalan dengan baik. Dengan kesuksesan yang telah diraih tersebit, Aher menginginkan agar jalinan kerja sama yang dibangun Pemprov Jabar-Australia Selatan terus ditingkatkan.

"Kita ingin program-program lainnya berjalan baik, baik program pendidikan maupun kebudayaan, pertanian, hingga ekonomi," tegasnya seraya mengatakan, program pertukaran pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidik juga harus terus ditingkatkan.

Dalam kesempatan itu, Aher pun menekankan pentingnya kerja sama di bidang kebudayaan. Menurut Aher, kebudayaan merupakan perekat yang paling ampuh dalam membangun kerja sama antarwilayah, termasuk kerja sama yang dibangun Jabar dan Australia Selatan.

"Kami yakin, budaya membangun keharmonisan. Keharmonisan Jabar dan Australia Selatan juga menandakan keharmonisan Indonesia dan Australia. Karenanya, ke depan, kami ingin menggelar festival budaya besar-besaran sebagai bukti keharmonisan Jabar dan Australia Selatan," papar Aher seraya menambahkan, budaya hanya memiliki satu makna, yakni bahagia.

Sementara itu, Member of The Legislative Council, Representing the Premier of South Australia Mr Tung Ngo MLC mengakui, dengan kekuatan global yang dimilikinya, Indonesia telah menjadi pemimpin golabl.

"Dan Provinsi Jabar memainkan peranan pentingnya dalam hubungan kerja sama antarnegara, termasuk dengan Australia Selatan," katanya.

Sebagai perwakilan legislatif Australia Selatan, pihaknya pun mendukung penuh kerja sama Sister City yang telah dibangun Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Australia Selatan. Bahkan, pihaknya pun mendorong agar jalinan kerja sama terus ditingkatkan.

"Adelaide dan Bandung khususnya, sama-sama mementingkan budaya dan pendidikan dan kerja sama yang dibangun di dua bidang tersebut harus terus ditingkatkan, termasuk bidang lainnya," tandasnya.

Kunjungi Australia, Gubernur Aher Perkuat Kerjasama Sister Province

Mitrapolisi/

ADELAIDE - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) melakukan lawatan kerjanya ke Benua Australia, Selasa-Minggu (23-28/01/2018). Lawatan kerja tersebut dilakukan dalam rangka mempererat tali persaudaraan yang telah terbangun antara Australia Selatan dan Provinsi Jabar sebagai Sister Province. Aher juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Komunitas Muslim Indonesia di Masjid Al Hijrah Tempe, Sidney. 

Tiba di Sidney, Australia, Rabu (24/1/2018) pagi, Gubernur didampingi istri Netty Prasetyani beserta rombongan delegasi lainnya, di antaranya Direktur Utama bank bjb Ahmad Irfan beserta istri, Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jabar Eddy IM Nasution, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Provinsi Jabar Taufiq Budi Santoso, langsung melanjutkan perjalanannya menuju Adelaide, Australia Selatan.

Tak lama setelah menginjakkan kaki di Kota Adelaide, Aher beserta rombongan delegasi kemudian menyambangi kediaman Gubernur Australia Selatan Hieu Van Le untuk menghadiri jamuan makan malam. Selain Aher dan rombongan, tampak pula sejumlah pejabat Australia Selatan ikut serta dalam sajian makan malam tersebut.

Dalam sambutannya, Gubernur Aher berharap, lewat lawatannya, hubungan kerja sama yang dijalin antara Provinsi Jabar dan Australia Selatan terus meningkat. Beberapa hal yang menjadi perhatiannya, adalah transfer knowledge dalam bidang pertanian terkait penanganan lalat buah pada tanaman mangga gedong gincu.

Hal lain, peningkatan kerja sama di bidang perikanan terkait kerja sama pelatihan dan pemagangan lulusan SMK Perikanan dari Jawa Barat ke Australia Selatan yang belum terlaksana. Terakhir, optimalisasi kerja sama di bidang pariwisata yang dinilai belum maksimal akibat komunikasi yang belum terjalin intensif di antara kedua belah pihak.

Setelah ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan (The Crown In Right of The State of South Australia) tentang Kerja Sama Provinsi – Negara Bagian Bersaudara pada tanggal 24 September 2015, tercatat sedikitnya 17 program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai implementasi kerja sama Provinsi Bersaudara Jawa Barat-Australia Selatan. Antara lain di bidang perikanan, pendidikan, pemerintahan, kebudayaan, perdagangan dan investasi.

Sembilan dari 17 program tersebut merupakan aktivitas yang tercantum dalam Workplan Kerja Sama Provinsi Bersaudara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sementara delapan diantaranya perlu ditambahkan ke dalam Workplan. Sebagai bentuk pemenuhan komitmen terhadap amanat MoU tersebut, telah dilaksanakan dua kali Joint Working Group Meeting (JWGM) yaitu JWGM Ke-1 di Bandung pada tanggal 15 s.d. 18 November 2015 dan JWGM Ke-2 di Adelaide, Australia Selatan pada tanggal 25 s.d. 29 Oktober 2016. Rencananya, JWGM ke-3 dilaksanakan pada Bulan November 2017 di Bandung, Jawa Barat. Akan tetapi karena satu dan lain hal, JWGM Ke-3 baru dapat dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat pada Bulan April 2018.

Kunjungi Museum Gedung Sate, Menpan RB: Ini Karya Besar!

Mitrapolisi/

BANDUNG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Asman Abnur melakukan kunjungan kerja ke Kota Bandung, Selasa (23/1/18). Disela-sela kunjungan ini, sekitar Pukul 11.30 WIB, Asman tiba di Gedung Sate dan disambut langung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).

Kedatangannya ke Gedung Sate, Asman ingin melihat secara langsung Museum Gedung Sate yang diinisiasi dan diresmikan Gubernur Aher dan Wakil Gubernur Deddy Mizwar pada 8 Desember 2017 lalu. Didampingi Aher dan para pejabat Eselon di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Asman pun tampak saksama melihat serta mendengarkan setiap informasi yang disampaikan oleh petugas atau guide museum.

Asman tampak kagum dan menggelengkan kepala setelah tahu mengenai Gedung Sate yang sangat bersejarah dan berperan penting dalam perkembangan infrastruktur negeri di masa lalu. Terutama saat Asman tahu kalau sirine yang ada di Menara Gedung Sate bisa terdengar hingga radius 60 km. “Sirine ini ada di atas, Pak, di menara Gedung Sate. Sekarang masih ada. Dan suara sirinenya bisa mencapai radius 60 kilometer,” kata petugas Museum.

Kemudian Asman bersama pendampingnya dari Kementerian PANRB, juga sempat menonton sejarah Gedung Sate secara audio-visual. Di ruang yang menyerupai bioskop mini ini, museum menyajikan sejarah Gedung Sate dalam bentuk film berdurasi sekitar 10 menit. Setelah itu, Asman pun sempat merasakan salah satu wahana favorit pengunjung, yaitu Virtual Reality menggunakan kacamata VR.

“Saya anggap ini (Museum Gedung Sate) suatu inovasi ya, yang bisa dipadukan antara sejarah, arsitektur dengan keilmuan lain. Dan ini suatu hal yang luar biasa, ini karya besar yang saya anggap bisa memberikan pelajar buat bangsa ini, bahwa kalau kita mau buat sesuatu hal yang baru ternyata kita bisa,” kata Asman.

Lebih lanjut, Asman mengatakan bahwa negeri ini masih memiliki banyak hal yang perlu digali. Dia berharap Museum Gedung Sate bisa menjadi model untuk kabupaten/kota di Jawa Barat serta provinsi lain di Indonesia.

“Saya sangat apresiasi khususnya kepada Pak Gubernur yang memberikan peluang kepada ilmuwan dan yang lainnya yang bisa mengimplementasikan apa yang bisa kita lihat di sini (Museum Gedung Sate),” ujar Asman.

“Mudah-mudahan ini menjadi satu model nanti di pemerintahan daerah yang lain juga baik kabupaten/kota di Jawa Barat maupun dengan provinsi yang lain. Mudahan-mudahan ini menjadi pahala buat Pak Gubernurnya, bisa menularkan kepada yang lainnya,” tutur Asman diamini Aher.

Dalam kunjungan kerja ke Kota Bandung, Menteri Asman meninjau Telkom University. Selain itu, usai mengunjungi Museum Gedung Sate, Asman diagendakan menghadiri pelantikan pejabat di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Kampus STIA LAN Bandung.

“Kita melihat bahwa bangsa ini tidak bisa dikelola dengan SDM yang setengah-setengah. Kita mau SDM yang betul-betul bisa menjawab tantangan modern, tantangan yang zaman now. Kenapa saya bilang zaman now. Korporasi di satu pihak, kemudian Pemerintah dalam hal ini penyelenggara negara atau ASN itu harus berkolaborasi, harus sejalan pemikirannya. Jadi, tidak ada lagi gape antara korporasi -- apakah dunia usaha dengan Pemerintah. Pemerintah harus maju di dalam mengelola negara ini,” papar Asman.

“Maka dari itu, corporate university ini modelnya dan sistemnya akan kita tularkan ke Lembaga Administrasi Negara yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk ASN,” pungkasnya.