Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menjadi pembicara utama dalam 1st United Nations (UN)-Habitat Assembly di Nairobi, Kenya,

Mitrapolisi.co.id

PURWAKARTA – Ada buah tangan yang dibawa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pasca menjadi pembicara utama dalam 1st United Nations (UN)-Habitat Assembly di Nairobi, Kenya, pada Senin 27 Mei 2019 kemarin. Salah satunya rencana kedatangan tim Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) ke Tanah Pasundan.

Emil –sapaan akrab Ridwan Kamil—mengatakan bahwa PBB akan memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat untuk menuntaskan beberapa programnya, seperti proyek Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan Waste to Energy.

“Tim PBB akan datang ke Jawa Barat. Satu, proyek Citarum akan dibantu dengan dana PBB juga. Kemudian pengembangan program lingkungan, Waste to Energy juga akan dibantu,” katanya saat meninjau Pos Terpadu Cikopo bersama Menteri Perhubungan RI, Menteri Kesehatan RI, Panglima TNI, dan Kapolri, Jumat (31/5/2019).

“Kurang lebih sekitar enam poin, kita akan tanda tangan, Direktur PBB dalam satu-dua bulan akan ke Bandung. Karena rezekinya mesti dijemput, menunggu kami ke sana, pulangnya Jawa Barat jadi prioritas semua daerah se-Dunia yang menjadi kerja sama PBB,” lanjutnya.

Dalam pidatonya, Emil memaparkan sederet inovasi dan kolaborasi yang digagas Pemdaprov Jawa Barat dalam pembangunan serta peningkatan kualitas hidup perkotaan. Pasalnya, pada tahun 2050, 70 persen masyarakat dunia akan tinggal di perkotaan. Karena lonjakan jumlah penduduk yang sulit direm, kota akan berubah menjadi tempat yang diselimuti polusi.

Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan problem tersebut. Pertama tentu saja menekan jumlah urbanisasi. Jika cara tersebut sulit direalisasikan, maka pemerintah, kata Emil, wajib meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan. Salah satunya dengan mengubah kebahagiaan menjadi kebijakan.

“Saya menyampaikan banyak pesan tentang inklusivitas pembangunan. Tidak boleh ada warga negara yang tertinggal, tentang teori kebahagiaan. Jangan mengejar urusan infrastruktur dan lain-lain,” ucapnya.

Setelah mendengarkan pidato Emil, seluruh delegasi dari 193 negara tak cuma melontarkan apresiasi, tetapi juga berencana membuat kesepakatan dan akan belajar kepada Jawa Barat dalam mendongkrak kebahagiaan masyarakat via kebijakan.

“Saya bahagia karena teori ini berhasil diterima oleh seluruh dunia. Mereka (delegasi) akan bikin kesepakatan belajar dari Jawa Barat dengan pengalaman saya menjadi Walikota untuk menjadikan paradigma baru. Kebahagiaan batin juga itu sering terlupakan, padahal itu yang sangat penting,” katanya.

Selain itu, Emil menyatakan bahwa Pemdaprov Jawa Barat pun akan berupaya menjaga dan meningkatkan kebahagiaan masyarakatnya.

“Konsepnya memberikan layanan publik ke rumah-rumah, kayak dokter ke rumah, dan lain sebagainya. Jadi, negara yang mendatangi warga, bukan warga yang mendatangi negara,” tutupnya.(arm)

Teknologi Jadi Tantangan Pancasila

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG – Mengamalkan Pancasila di era globalisasi ini harus disesuaikan dengan kondisi zaman. Salah satu tantangan dalam mengimplementasi Pancasila adalah arus informasi begitu masif melalui teknologi.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa saat menjadi narasumber pada Talkshow Kebangsaan dalam rangka menyambut Hari Lahir Pancasila, di studio TVRI Jawa Barat Jalan Cibaduyut Raya No 269, Kota Bandung, Jumat (31/5/19).

Menurut Iwa, masyarakat Indonesia sudah terbiasa hidup berdampingan dalam keberagaman secara rukun. Namun input informasi dari luar yang dibawa oleh teknologi menyebabkan perubahan masyarakat, seperti budaya, gaya hidup dan juga ideologi.

“Sekarang masalahnya bukan masalah di dalam bangsa sendiri, tapi masalahnya masukan-masukan dari luar itu demikian masif melalui berbagai teknologi,” pungkas Iwa.

“Baik itu literasi budaya, fesyen,way of life atau gaya hidup, dan sebagainya, termasuk juga ideologi, seperti radikalisme, liberalisme yang masih muncul. Dan ini sangat mudah disebarkan di era teknologi digital sekarang,” sambungnya.

Di tempat yang sama, pengamat politik dari Universitas Ahmad Yani Cimahi Arlan Siddha menilai sebagai miniatur Indonesia, Jawa Barat sukses menjaga kondusivitas.

“Bagaimana mengharmonisasikan kehidupan berbangsa inilah yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila sudah bisa diejawantahkan di Jabar. Namun penguatan nilai-nilai Pancasila ini harus terus didorong, salah satunya adalah dengan penggunaan teknologi yang bijak,” papar Arlan.

Pakar sejarah dari Universitas Pendidikan Indonesia Erlina Wiyanarti berpandangan bahwa Pancasila harus dipertahankan di era manapun, termasuk di era kemajuan teknologi seperti saat ini. Baginya, sifat Pancasila yang universal dan terbuka menjadikannya dapat diterima oleh manusia di zaman apapun, sehingga tidak ada alasan untuk menekan implementasi Pancasila.

“Pancasila di era manapun harus dijaga. Dari sisi sejarah, mungkin yang lain bisa mundur, habis masanya. Tapi Pancasilanya jangan, Indonesianya jangan,” kata Erlina.

“Jadi, apakah kita menguasai teknologi atau teknologi yang menguasai kita, Pancasila itu ada di situ. Setiap sila sifatnya sangat universal, sangat terbuka, sangat bisa menampung manusia zaman apapun,” katanya.(arm)

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau Pos Terpadu Cikopo bersama Menteri Perhubungan RI, Menteri Kesehatan RI, Panglima TNI, dan Kapolri

Mitrapolisi.co.id/

PURWAKARTA – Sejumlah imbauan dilontarkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada pemudik sebelum maupun saat menempuh perjalanan. Salah satunya adalah memastikan kondisi fisik prima dan kendaraan yang bakal digunakan dalam keadaan baik.

Emil –demikian Ridwan Kamil disapa— pun meminta kepada perusahaan transportasi untuk mengecek kondisi kendaraan, terutama bus. Hal itu mesti dilakukan sebagai langkah preventif guna meningkatkan keamanan dan keselamatan pada musim mudik 2019.  

“Saya titip kepada pemilik bus untuk memastikan kendaraannya prima. Supirnya juga jangan jadi potensi kecelakaan harus sehat bebas narkoba tolong dicek dan lain sebagainya,” katanya saat meninjau Pos Terpadu Cikopo bersama Menteri Perhubungan RI, Menteri Kesehatan RI, Panglima TNI, dan Kapolri, Jumat (31/5/2019).

Atensi Emil tertuju pada pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua. Menurutnya, ada beberapa hal yang mesti dilakukan pemudik berkendara roda dua selain menjaga kondisi fisik dan kendaraan, yakni perhitungkan beban bawaan.  

“Angka kecelakaan terbesar dalam catatan-catatan mudik selalu kendaraan bermotor oleh karena itu hindari sebisa mungkin hal-hal yang berpotensi kecelakaan dari kondisi fisik sampai kendaraan,” katanya.

“Mengangkut barang berlebihan, jumlah penumpang yang banyak, seringkali membahayakan. Mudah-mudahan imbauan itu diikuti oleh para pemudik yang menggunakan motor,” lanjutnya.  

Selain itu, Emil juga mengimbau kepada para pemudik untuk memastikan rumah yang dalam keadaan aman. Pertama, pastikan tak ada arus listrik pada peralatan elektronik. Dan, kunci rumah sebelum ditinggalkan atau titipkan rumah kepada petugas keamanan setempat.

“Lapor kepada warga atau RT yang tidak ikut mudik. Kita sudah tadi di arahan Panglima TNI agar Babinsa patrol. Jangan sampai ada kriminalitas terjadi pada saat Idul Fitri,” tutup Emil.(arm)

8500 hektar lahan kritis di Jawa Barat

Mitrapolisi.co.id/

MAJALENGKA – Seluas 8.500 hektar lahan kritis yang tersebar di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Garut, Sumedang, Tasikmalaya, dan Majalengka akan direhabilitasi.  

Rehabilitasi dilakukan setelah BPDASHL Cimanuk-Citanduy dan Perum Perhutani Divre Jawa Barat-Banten membuat kontrak kerja sama di Kantor Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Selasa (28/5/2018).

Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat melalui Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi kerja sama tersebut. Menurutnya, program rehabilitasi adalah salah satu bentuk kolaborasi untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin.  

"Hari ini menjadi bukti adanya kolaborasi untuk menangani lahan kritis antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kementerian, Pemerintah Daerah, masyarakat, termasuk yang membanggakan adalah adanya keterlibatan dari pondok pesantren," ucapnya.

Pola rehabilitasi sendiri rencananya akan menggunakan teknik agroforestri. Nantinya, setiap hektar akan ditanam 400 pohon berjenis kayu-kayuan seperti pohon pinus, mahoni, buah-buahan, dan pohon sejenis.  

Menurut Uu Ruzhanul, rehabilitasi lahan kritis perlu ditangani dengan serius dan dilakukan oleh ahlinya. Maka itu, dia mendukung penuh kehadiran Sekolah Menangah Kejuruan (SMK) vokasi di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, dan Sumber Daya Air (SDA).

Apalagi, kata Uu Ruzhanul, lahan kritis di Jawa Barat terus meluas setiap tahun. Padahal, program dan anggaran untuk menanggulangi lahan kritis telah dicanangkan. Dia pun menilai, lahan kritis hadir akibat ulah manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan.  

"Artinya, sekalipun populasi manusia bertambah, pembangunan terus bergerak karena memang dibutuhkan, tetapi kalau tangan manusia tidak merusak. Jika menjaganya dengan program, Insya Allah bencana lahan kritis dan banjir tidak akan terjadi," ucapnya.

"Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendorong suksesnya program penanaman kembali lahan kritis. Kita ingat sebuah pepatah orang tua, yaitu lebih baik mewariskan mata air kepada anak cucu kita daripada mewariskan air mata," kata Uu Ruzhanul melanjutkan. 

Direktur Jenderal PDASHL Kementerian LHK RI, Ida Bagus Putera Parthama, mengungkapkan bahwa lahan kritis di Indonesia mencapai 14,3juta hektar. Menurutnya, porsi cukup besar berada di Jawa Barat, khususnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk-Citanduy.

"Dan dampak lahan kritis ini menimbulkan berbagai bencana dengan kerugian materil dan nonmateril," katanya. 

Putera menjelaskan, apabila lahan kritis berada di DAS, maka daerah tersebut bisa dikatakan tidak sehat. DAS tidak sehat, lanjut dia, akan menyebabkan debit air sungai utama sangat tinggi manakala hujan turun, tetapi debit air akan sangat rendah ketika musim kemarau tiba.

"Jadi, ketika musim hujan dia kelebihan air tidak bisa menampung, sehingga terjadi banjir. Di musim kering -- karena waktu musim hujan tidak bisa menampung mata air juga tidak keluar air, sehingga kekeringan," katanya.  

Selain itu, DAS yang tidak sehat akan menggerus kualitas tanah dan menyebabkan hadirnya bencana alam seperti tanah longsor. "DAS yang tidak sehat menjauhkan rayat dari kesejahteraan," ucapnya.

Dalam penilaian Putera, inti problem lahan kritis berada pada tata ruang. Seharusnya, kata dia, pembangunan disesuaikan dengan kondisi DAS yang ada, sehingga tidak mengubah lansekap atau bentang alam.

Oleh karena itu, Kementerian LHK pun menjalin kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN RI guna membangun kesepahaman. Jadi, daerah yang ingin melakukan revisi tentang tata ruang mesti mempertimbangkan atau memperhatikan area DAS.  

Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, Ahmad Sodikin, menyambut positif rehabilitasi lahan kritis di wilayahnya. Sebab, hal tersebut akan menambah kawasan hutan lindung di Majalengka sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar.

"Kami menyambut baik acara launching penanganan lahan kritis dan persemaian permanen. Hal ini sangat bermanfaat baik untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam melaksanakan kebun bibit rakyat maupun dalam upaya peningkatan kawasan hutan lindung di Kabupaten Majalengka yang saat ini baru mencapai 36,18 persen," ucapnya. 

Dengan begitu, kata Ahmad, target kawasan hutan lindung di Kabupaten Majalengka dapat mencapai 39,19 persen atau sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga peresmian Persemaian Permanen (PP). Persemaian tersebut nantinya akan memproduksi bibit via kegiatan vegetatif maupun generatif dengan memanfaatkan teknologi. Bibit yang diproduksi di persemaian dapat diambil secara gratis. 

Selain launching rehabilitasi lahan kritis dan PP dilakukan pula peresmian Kebun Bibit Rakyat. Program tersebut merupakan lokasi untuk pembuatan bibit tanaman hutan penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dikelola oleh lembaga desa, kelompok masyarakat, serta kelompok adat yang ada di sekitar lokasi kebun.

Program Kebun Bibit Rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan. Ada 86 unit kebun yang akan digarap yang tersebar di Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Pangandaran. 

Ada pula rencana serah terima hutan serba guna yang dilaksanakan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati seluas 8,46 hektar dengan perlakuan penanaman sekitar 600 batang pohon per hektar. Jenis pohon yang akan ditanam mulai dari pohon asem, rembesi, sampai mahoni.(der)

Rumus Wagub Uu agar Mudik Zero Acciden

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG - Jelang mudik Lebaran, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta warga melakukan langkah antisipasi untuk meningkatkan faktor keselamatan dan mengurangi tingkat kecelakaan, kalau bisa zero accident.

Demikian dikatakan Uu Ruzhanul saat ditemui usai menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2019 yang digelar di Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa (28/5/19).

Menurut Uu Ruzhanul, beberapa langkah antisipasi yang perlu dilakukan terkait faktor dari pengemudi dan kelaikan kendaraan. "Yang paling utama adalah keselamatan dan kecelakaan yang harus diminimalkan, kalau bisa zero (accident)," ujarnya.

Untuk itu, dia berharap ketika dalam perjalanan mudik para pengemudi dalam kondisi fisik dan batin yang baik. "Saya berharap para pengemudi itu harus benar-benar dalam suasana batin yang tidak terganggu pikirannya, emosionalnya," jelasnya.

Hal kedua, yaitu kelaikan kendaraan. Kata Uu Ruzhanul, kendaraan untuk mudik tidak harus baru tetapi dalam kondisi yang baik dan aman.

"Kalau kendaraan kondisinya sudah lama tetapi kalau dirawat dengan baik, remnya berfungsi dengan hebat, dan hal lain. Maka itu akan meminimalkan kecelakaan," paparnya.

"Jadi, dua hal yang harus diantisipasi dalam menjaga keselamatan. Pertama, soal manusianya atau sopir. Dan yang kedua kendaraan yang harus baik," sambung Uu Ruzhanul.

Sementara itu, terkait pengamanan untuk arus mudik dan Lebaran, Uu menjelaskan bahwa Pemdaprov Jabar menerjunkan personel gabungan dari Dinas Perhubungan dan dinas terkait lainnya. Selain itu ada pengamanan dari pihak TNI dan Polri. Diharapkan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan nyaman dan aman.

"Secara syariat ikhtiar kita sudah maksimal, personel sipil, TNI, Polri dalam melaksanakan pengamanan Idul Fitri, supaya mereka yang melaksanakan Idul Fitri berada dalam keadaan nyaman, tenang, dan aman," harapnya.

Operasi Ketupat Lodaya 2019

KEPOLISIAN Daerah Jawa Barat menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2019. Operasi ini akan digelar selama 13 hari mulai 29 Mei - 10 Juni 2019.

Menurut Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dalam amanatnya menyatakan, Operasi Ketupat Lodaya tahun ini memiliki karakteristik khas dibanding dengan operasi tahun sebelumnya. Pasalnya bersamaan dengan proses tahapan Pemilu 2019, sehingga menurut Tito potensi kerawanannya semakin kompleks.

“Operasi Ketupat Lodaya 2019 memiliki karakteristik yang khas dibandingkan operasi tahun sebelumnya, operasi ini akan dilaksana bersamaan dengan tahapan Pemilu 2019, sehingga potensi kerawanan yang akan dihadapi semakin kompleks,” kata Tito.

Berbagai hal yang bisa mengganggu stabilitas kamtibmas dan perlu diantisipasi secara optimal di antaranya, seperti aksi serangan teror, berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat, seperti pencurian, perampokan, penjambretan, begal, dan premanisme, aksi intoleransi, gangguan keselamatan tranporasi darat, laut, dan udara, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dan potensi bencana alam.

Operasi Ketupat Lodaya 2019 akan diselenggarakan di 34 polda dengan 11 polda prioritas, termasuk Polda Jabar. Sementara jumlah personel yang diterjunkan sebanyak 160.335 personel gabungan, terdiri dari 93.598 personel Polri, 13.131 personel TNI, 18.906 personel kementerian dan dinas terkait, 11.720 personel Satpol PP, 6.911 personel Pramuka, dan 6.076 personel ormas.

Mereka akan diterjunkan di 2.488 pos pengamanan, 764 pos pelayanan, 74 pos terpadu, dan 12 lokasi cek poin. Sementara obyek pengamanan berupa 898 terminal, 379 stasiun kereta api, 592 pelabuhan, 212 bandara, 3.097 pusat perbelanjaan, 77.217 masjid, dan 3.530 objek wisata.

Di Jawa Barat sendiri akan diterjunkan sekitar 22.000 personel TNI, Polri, dishub, Jasa Raharja, dan dinkes. Ada tiga pos pengamanan terpadu yakni di Cikopo, Palimanan, dan Limbangan, serta 35 pos pengamanan dan 276 pos pelayanan di seluruh Jawa Barat.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudy Sufahriadi yang didampingi Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono, menuturkan pihaknya akan terus bersinergi untuk mengamankan arus mudik dan Idul Fitri tahun ini.

“Amanat Kapolri tadi sudah jelas kita sinergi menangani selama 13 hari,” ungkapnya.

24 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Raih Opin

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG – 24 Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota atau 88 persen Pemerintah Daerah di Jawa Barat menyandang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.  

Tiga Pemda lainnya, yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat, mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan begitu, seluruh Pemda di Jawa Barat tidak ada yang meyabet opini disclaimer. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi kinerja Pemkab dan Pemkot di Jawa Barat yang menyandang opini WTP. Emil –demikian Ridwan Kamil disapa—mendorong Pemda lain untuk mencapai opini yang sama.  

Emil pun tak lupa memberi sanjungan kepada Aparatur Sipil Negeri (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat. Pasalnya, Pemdaprov Jawa Barat mendapat opini WTP.  

“Jika tidak ada kontribusi ketiga pihak ini, kinerja terbaik Pemprov Jabar tidak akan tercapai,” ucapnya di sela kegiatan di Kenya, Selasa (28/5/2019).    

Kepala BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa mengatakan bahwa ada beberapa rekomendasi dalam LKPD 2018 terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Kepatuhan terhadap peraturan perundangan.  

"Memang tidak semuanya (laporan keuangan) itu sempurna, termasuk kami pun di dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan itu ada batas materialitas, ada toleransi-toleransi kesalahan yang bisa kami tolerir," ujar Arman di di Gedung DPRD Jawa Barat. 

Ada kebijakan transaksi non tunai yang dilakukan perangkat daerah. Namun, kata Arman, dalam pelaksanaannya ada beberapa OPD yang melakukan transaksinya secara tunai untuk melaksanakan kegiatan. Menurutnya, hal itu akan meningkatkan risiko penyimpangan dan ketekoran kas. 

"Kami menilai ketaatan atas, pertama ada kebijakan transaksi non tunai. Karena ada beberapa OPD yang mengambil tunai untuk pelaksanaan beberapa kegiatannya," katanya. 

Arman melanjutkan bahwa dalam proses pemeriksaan, proses transaksi yang mengakibatkan selisih kas dapat diselesaikan secara adminitratif. Dengan kata lain, sudah tidak ada ketekoran kas.

"Ada beberapa penyimpangan yang dilakukan bendaharawan yang mengakibatkan ketekoran kas. Tapi dalam proses pemeriksaan kerugian itu sudah dipulihkan, artinya secara administratif sudah tidak ada ketekoran kas. Itu yang menyebabkan tidak menjadi pengecualian," katanya. 

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, menegaskan bahwa Pemdaprov Jawa Barat berkomitmen untuk menindaklajuti rekomendasi tersebut. Sebagai informasi, bahwa dari semua rekomendasi yang diberikan BPK atas LHP LKPD Tahun Anggaran 2017 Pemdaprov Jawa Barat menindaklanjuti 63 persen.

"Insyaallah tahun ini akan ditindaklanjuti minimal ada tambahan tidak lagi 60-an persen. Jadi, ada tambahan realisasi rekomendasi di pihak kami," katanya.(arm)

Ridwan Kamil Soroti Indeks Kebahagiaan Dalam Pertemuan PBB di Kenya

Mitrapolisi.co.id/

KENYA --- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan sederet inovasi dan kolaborasi yang digagas Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat dalam pembangunan serta peningkatan kualitas hidup perkotaan saat menjadi pembicara pada 1st United Nations (UN)-Habitat Assembly di Nairobi, Kenya, Senin (27/5/2019).

Emil – sapaan akrabya - mengatakan bahwa pada tahun 2050, 70 persen masyarakat dunia akan tinggal di perkotaan. Karena lonjakan jumlah penduduk yang sulit direm, kota akan berubah menjadi tempat yang diselimuti polusi.

Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan problem tersebut. Pertama tentu saja menekan jumlah urbanisasi. Jika cara tersebut sulit direalisasikan, maka pemerintah, kata Emil, wajib meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan. Salah satunya dengan mengubah kebahagiaan menjadi kebijakan.

“Ketika saya menjadi Walikota Bandung, saya menjadikan kebahagiaan sebagai prioritas. Bagaimana mengubah kebahagiaan menjadi kebijakan. Kami mengumpulkan data dan bertanya kepada masyarakat tentang kehidupan mereka. Kami mendengarkan dan mengukur kualitas hidup pada sepuluh dimensi,” ucapnya.

Dari 10 dimensi tersebut, kata Emil, pihaknya merangkum dua dimensi yang paling berpengaruh dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan, yakni keharmonisan keluarga dan interaksi sosial. Dua dimensi itulah yang kemudian menjadi landasan dia dalam menyusun kebijakian dan pembangunan infrastruktur.

“Kita membangun beberapa infrastruktur sosial. Saya kemudian melihat dan menyadari bahwa membangun infrastruktur sosial akan berdampak besar kepada kebahagiaan.,” katanya.

“Saya bekerja dengan komunitas, pebisnis, akademisi, dan media, untuk merancang program. Program tersebut nantinya bertujuan untuk meningkatkan keharmonisan keluarga dan meningkatkan interaksi sosial,” lanjutnya.

“Ini dikenal sebagai formula pentahelix,” katanya.

Menurut Emil, infrastruktur sosial dapat menciptakan peluang bagi orang untuk bertemu dan membangun komunikasi. Salah satu contohnya adalah penyediaan fasilitas seperti kursi dan meja di trotoar.

“Kami dengan cermat mendesain ulang jalan. Jalan harus menjadi panggung merayakan identitas, merayakan budaya, dan merayakan kehidupan,” katanya.

Emil pun mengajak pemerintah kota di seluruh dunia untuk memasukkan kebahagiaan saat menyusun kebijakan, supaya kualitas kehidupan masyarakat perkotaan terjamin.

“The New Urban Agenda meminta kita untuk menghargai kualitas hidup. Saran saya, Anda harus mempertimbangkan pendekatan yang berpusat pada kebahagiaan. Identifikasi kebutuhan dengan mendengarkan masyarakat. Cari tahu apa yang membuat mereka bahagia,” katanya.(hms)

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat menjadi pembina Apel Siaga Gelar Pasukan Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran Tahun 2019

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG - Jelang mudik Lebaran, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta warga melakukan langkah antisipasi untuk meningkatkan faktor keselamatan dan mengurangi tingkat kecelakaan, kalau bisa zero accident.

Demikian dikatakan Uu Ruzhanul saat ditemui usai menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2019 yang digelar di Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa (28/5/19).

Menurut Uu Ruzhanul, beberapa langkah antisipasi yang perlu dilakukan terkait faktor dari pengemudi dan kelaikan kendaraan. "Yang paling utama adalah keselamatan dan kecelakaan yang harus diminimalkan, kalau bisa zero (accident)," ujarnya.

Untuk itu, dia berharap ketika dalam perjalanan mudik para pengemudi dalam kondisi fisik dan batin yang baik. "Saya berharap para pengemudi itu harus benar-benar dalam suasana batin yang tidak terganggu pikirannya, emosionalnya," jelasnya.

Hal kedua, yaitu kelaikan kendaraan. Kata Uu Ruzhanul, kendaraan untuk mudik tidak harus baru tetapi dalam kondisi yang baik dan aman.

"Kalau kendaraan kondisinya sudah lama tetapi kalau dirawat dengan baik, remnya berfungsi dengan hebat, dan hal lain. Maka itu akan meminimalkan kecelakaan," paparnya.

"Jadi, dua hal yang harus diantisipasi dalam menjaga keselamatan. Pertama, soal manusianya atau sopir. Dan yang kedua kendaraan yang harus baik," sambung Uu Ruzhanul.

Sementara itu, terkait pengamanan untuk arus mudik dan Lebaran, Uu menjelaskan bahwa Pemdaprov Jabar menerjunkan personel gabungan dari Dinas Perhubungan dan dinas terkait lainnya. Selain itu ada pengamanan dari pihak TNI dan Polri. Diharapkan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan nyaman dan aman.

"Secara syariat ikhtiar kita sudah maksimal, personel sipil, TNI, Polri dalam melaksanakan pengamanan Idul Fitri, supaya mereka yang melaksanakan Idul Fitri berada dalam keadaan nyaman, tenang, dan aman," harapnya.

Operasi Ketupat Lodaya 2019

KEPOLISIAN Daerah Jawa Barat menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2019. Operasi ini akan digelar selama 13 hari mulai 29 Mei - 10 Juni 2019.

Menurut Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dalam amanatnya menyatakan, Operasi Ketupat Lodaya tahun ini memiliki karakteristik khas dibanding dengan operasi tahun sebelumnya. Pasalnya bersamaan dengan proses tahapan Pemilu 2019, sehingga menurut Tito potensi kerawanannya semakin kompleks.

“Operasi Ketupat Lodaya 2019 memiliki karakteristik yang khas dibandingkan operasi tahun sebelumnya, operasi ini akan dilaksana bersamaan dengan tahapan Pemilu 2019, sehingga potensi kerawanan yang akan dihadapi semakin kompleks,” kata Tito.

Berbagai hal yang bisa mengganggu stabilitas kamtibmas dan perlu diantisipasi secara optimal di antaranya, seperti aksi serangan teror, berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat, seperti pencurian, perampokan, penjambretan, begal, dan premanisme, aksi intoleransi, gangguan keselamatan tranporasi darat, laut, dan udara, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dan potensi bencana alam.

Operasi Ketupat Lodaya 2019 akan diselenggarakan di 34 polda dengan 11 polda prioritas, termasuk Polda Jabar. Sementara jumlah personel yang diterjunkan sebanyak 160.335 personel gabungan, terdiri dari 93.598 personel Polri, 13.131 personel TNI, 18.906 personel kementerian dan dinas terkait, 11.720 personel Satpol PP, 6.911 personel Pramuka, dan 6.076 personel ormas.

Mereka akan diterjunkan di 2.488 pos pengamanan, 764 pos pelayanan, 74 pos terpadu, dan 12 lokasi cek poin. Sementara obyek pengamanan berupa 898 terminal, 379 stasiun kereta api, 592 pelabuhan, 212 bandara, 3.097 pusat perbelanjaan, 77.217 masjid, dan 3.530 objek wisata.

Di Jawa Barat sendiri akan diterjunkan sekitar 22.000 personel TNI, Polri, dishub, Jasa Raharja, dan dinkes. Ada tiga pos pengamanan terpadu yakni di Cikopo, Palimanan, dan Limbangan, serta 35 pos pengamanan dan 276 pos pelayanan di seluruh Jawa Barat.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudy Sufahriadi yang didampingi Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono, menuturkan pihaknya akan terus bersinergi untuk mengamankan arus mudik dan Idul Fitri tahun ini.

“Amanat Kapolri tadi sudah jelas kita sinergi menangani selama 13 hari,” ungkapnya.

Bubos 2019: Dalami Makna Berbagi dan Kebersamaan Masyarakat Jawa Barat

Mitrapolisi.co.id/

KOTA BANDUNG --- Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) bekerjasama dengan Jabar Bergerak, Tim Penggerak PKK Jawa Barat, dan sponsor menggelar Buka Bersama On The Street (Bubos) 2019 di Area Gedung Sate, Jl. Diponegoro Kota Bandung, Sabtu (25/5/2019). 

Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, mengatakan bahwa sekisar 10 ribu masyarakat, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 50 OPD Provinsi, kaum dhuafa, lansia, komunitas, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan umum, direncanakan hadir dalam acara tersebut. 

Dengan mengusung tema ‘Memuliakan Al-Quran, Memperkuat Ukhuwah, Menghadirkan Cinta’, Bubos 2019 bertujuan untuk mendalami makna indahnya berbagi dan kebersamaan yang terjalin di Jawa Barat. Hal itu tercemin dari konsep acara yang mana setiap masyarakat ikut serta dalam kegiatan berbagi. 

“Jadi ini sebenarnya botram masyarakat Jawa Barat. Jadi, komunitas itu diwajibkan membawa anak yatim sendiri, lalu menyantuni sendiri, mereka memberi makan sendiri. Yang kita siapkan adalah tempat supaya kita makan bersama-sama,” ucap Atalia di Aula Barat Gedung Satu, Sabtu (25/5/2019).

“Ini benar-benar kebersamaan warga masyarakat . Jadi nanti akan hadir para tokoh, SKPD, nanti semua masyarakat yang terlibat,” lanjutnya. 

Atalia Praratya juga menyatakan bahwa Bubos merupakan cerminan dari visi misi Jawa Barat Juara Lahir Batin. Salah satu contohnya adalah final lomba adzan, tahfiz, dan tadarus Quran. Nantinya, peserta yang mendapatkan nilai tertinggi akan tampil di panggung utama. 

“Ini penting karena agama itu menjadi dasar anak-anak Jawa Barat. Jadi, Juara Lahir Batin enggak cuma fisiknya seperti insfrastruktur, tetapi juga pemerintah memikirkan masa depan bangsa dengan penanaman nilai-nilai agama,” katanya. 

Selain itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami dijadwalkan menggelar konferensi video (teleconference) guna menyapa seluruh Kepala Daerah di Jawa Barat. Mengingat, ke-27 Kabupaten/Kota menggelar acara serupa di masing-masing daerah. 

Kebersamaan terlihat pula dari pengiriman makanan untuk warga prasejahtera secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota Jawa Barat. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kerjsama antara Pemdaprov Jawa Barat dan Go-Jek. 

Bubos 2019 sendiri akan dimulai pada pukul 15:30 WIB yang diawali dengan tadarus Qur’an bersama Ustaz Aam Amirudiin serta tausyah dari dai cilik. Selain itu, ada fashion show yang dipersembahkan oleh Shafira. Kemudian, hiburan dari Ega Robot dan penyanyi ternama Afgan Syahreza.

Pemdaprov Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf apabila terjadi kemacetan di sekitar Jl. Dipenogoro Kota Bandung. Pasalnya, kegiatan Bubos 2019 tak cuma digelar di area Gedung Sate, tetapi juga separuh ruas Jl. Dipenogoro.

Gandeng GOJEK dalam Pembangunan, Bukti Pemdaprov Jawa Barat Terapkan Birokrasi 3.0

Mitrapolisi.co.id

KOTA BANDUNG—Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat menggandeng GOJEK dan GO-PAY guna mencuatkan potensi ekonomi digital di Jawa Barat. Tujuan dari kerjasama tersebut adalah penguatan para pelaku sektor informal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) via inovasi teknologi dan kolaborasi dengan GOJEK dan GO-PAY.

Head of Regional Government Relations GOJEK Jawa Barat dan Banten, Muhammad Chairil, mengatakan bahwa salah satu fokus nota kesepakatan dengan Pemdaprov Jawa Barat adalah pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan dan akses lapangan pekerjaan.

“Dalam kesepakatan strategis bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, GOJEK juga menawarkan program dukungan menyeluruh pada pelaku sektor informal dan UMKM dengan cara menyelenggarakan pelatihan, fasilitasi usaha pemasaran, serta fasilitasi akses lapangan kerja dalam ekosistem GOJEK,” ucapnya di Aula Barat Gedung Sate, Sabtu (25/5/2019).

Menurut Chairil, GOJEK berpotensi untuk mendukung program unggulan Provinsi Jawa Barat yaitu Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita atau Sekoper Cinta yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat bersama Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada Desember 2018 lalu.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat yang juga Ketua Umum Tim Penyelenggara Sekolah Sekoper Cinta, Atalia Praratya Kamil, menjelaskan bahwa program tersebut hadir untuk melambungkan kualitas hidup perempuan dan mewujudkan kesetaraan peran, akses, serta partisipasi perempuan di semua bidang.

“Harapan kami semua kesepakatan ini dapat terlaksana dengan baik dan tentunya menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat,” ucap Atalia.

“Kami sangat antusias dan berterima kasih pada GOJEK dan GO-PAY yang dengan penuh semangat ingin berkolaborasi dalam program-program pembangunan di Jawa Barat,” lanjutnya.

Kerjasama dengan GOJEK dan GO-PAY merupakan salah satu implementasi Birokrasi 3.0 atau dynamic government. Dengan kata lain, pembangunan Jawa Barat dapat dilakukan melalui kerjasama antara Pemdaprov Jawa Barat dengan pihak lain.

Sebelumnya, Pemdaprov Jawa Barat menjalin kerjasama dengan Bukalapak tentang Peningkatan Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Pasar Daring (Marketplace Online). Kerjasama tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan publik oleh pemerintah. Salah satunya pembayaran pajak kendaraan bermotor di Bukajabar.

Selain itu, Pemdaprov Jawa Barat berkerjasama dengan PT. Telkomsel meluncurkan Program Patriot Desa Digital. Target dari program tersebut adalah seluruh desa di Jawa Barat mampu melakukan aktivitas digital atau digitalisasi. Digitalisasi tak hanya menyoal akses internet, tetapi juga menyentuh pelayanan publik dan perdagangan yang melibatkan masyarakat.(arm)