Mitrapolisi.co.id
JAKARTA -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (9/5/19).
Musrenbangnas 2019 dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dan turut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menteri Kabinet Kerja, serta gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia ini, diluncurkan Visi Indonesia 2045.
Dalam arahannya, Presiden menuturkan bahwa Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terkuat di dunia. Indonesia bisa masuk dalam jajaran lima atau empat besar negara kuat secara ekonomi pada 2045 mendatang.
"Kita memiliki peluang besar menjadi negara ekonomi terkuat, bisa masuk lima besar ekonomi terkuat dunia, dan bisa masuk empat besar ekonomi terkuat dunia di 2045," kata Presiden.
Namun, lanjut Presiden, untuk menjadi negara ekonomi terkuat dunia banyak tantangan yang harus dihadapi dan persoalan yang perlu diselesaikan. "Kita harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada yang akan kita hadapi menuju tahun 2045, menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Apa?" tanyanya.
Presiden menjelaskan, persoalan pemerataan infrastruktur menjadi salah satu masalah yang perlu segera diselesaikan. Tanpa infrastruktur Indonesia akan sulit masuk ke dalam jajaran lima besar negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Untuk itu, Presiden meminta partisipasi pemerintahan daerah, agar bisa menyambungkan setiap infrastruktur yang telah dibangun dengan pusat produksi ekonomi yang ada di daerahnya, seperti pusat industri, pariwisata, sentra industri kecil, serta pusat produksi pertanian dan perkebunan.
"Oleh karena itu, saya minta kepada gubernur, bupati, walikota, setelah selesainya beberapa infrastruktur yang kita bangun baik itu jalan, jalan tol, pelabuhan, airport, segera provinsi dan kabupaten/kota mengkoneksikan, menyambungkan dengan titik-titik produksi yang ada di daerah masing-masing," jelasnya.
Hal lain, yaitu reformasi struktural dan birokrasi. Presiden meminta agar semua urusan kelembagaan dan perizinan harus bisa disederhanakan.
"Urusan reformasi struktural atau birokrasi harus betul-betul kita jalankan, kelembagaan harus bisa kita sederhanakan dan urusan perizinan harus bisa kita potong, penyederhanaan perizinan harus bisa dilakukan," tutur Presiden.
Kemudian, persoalan lain yang perlu diselesaikan apabila Indonesia ingin termasuk dalam negara dengan ekonomi terkuat dunia, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Kemampuan atau skill khususnya para tenaga kerja nasional perlu ditingkatkan agar bisa bersaing secara global.
Termasuk persoalan besar di bidang kesehatan. Presiden ingin agar lima tahun ke depan Indonesia bisa terbebas dari masalah stunting, gizi buruk, serta kematian ibu dan bayi.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, bahwa Musrenbangnas 2019 menjadi momentum penting karena RKP 2020 menjadi bagian dari pelaksanaan tahun pertama RPJMN 2020-2024.
Presiden telah menggagas Impian Indonesia 2018-2085 dalam rangka mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk menerjemahkan impian tersebut, kata Bambang, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Visi Indonesia 2045 khususnya dalam rangka menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia.
"Visi Indonesia 2045, Indonesia akan menjadi negara maju dan berpendapatan tertinggi dengan PDB terbesar kelima di dunia. Indonesia juga akan memiliki SDM yang unggul, berbudaya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ekonomi yang merata dan inklusif, serta menjadi negara yang demokratis kuat dan bersih," papar Bambang.
Menurut Bambang, visi tersebut bisa tercapai melalui empat pilar pembangunan, yaitu: Pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan; Ketiga, pemerataan pembangunan; dan Keempat, ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
Musrenbangnas 2019 yang juga penyusunan RKP 2020 dan pelaksanaan tahun pertama RPJMN 2020-2024 digelar mulai 9-14 Mei 2019. Tema yang diambil yakni "Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas". Lima prioritas nasional dalam RKP 2020: Pertama, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan; Kedua, infrastruktur dan penataan wilayah; Ketiga, nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; Keempat, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup; serta Kelima, stabilitas pertahanan dan keamanan.
Selain itu, pada kesempatan yang sama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga menyerahkan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, serta Rancangan Awal RKP 2020 kepada Presiden Jokowi.
