Mitrapolisi.co.id/
Kota BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Berli Hamdani Gelung Sakti sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Rabu (7/5/19).
Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.322 BKD/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Berli Hamdani Gelung Sakti, MPPM, dr. yang ditetapkan di Bandung pada 7 Mei 2019.
Nama Berli Hamdani dipilih setelah menjalani sejumlah proses seleksi terbuka periode kedua pada 11 sampai 23 Maret 2019. Proses seleksi tersebut dilakukan dengan komprehensif, mulai dari administrasi, kompetensi, penulisan makalah, review rekam jejak, sampai wawancara.
“Beliau (Berli Hamdani) orang pintar, gagasannya luar biasa setelah diseleksi di periode dua ini. Akhirnya, memang skornya yang paling tinggi dan memenuhi syarat,” kata Emil --sapaan akrab Ridwan Kamil-- saat ditemui usai acara pelantikan.
Dalam arahannya, Emil meminta Berli melakukan upaya inovasi dan kolaborasi untuk meningkatkan indeks kesehatan Provinsi Daerah Jawa Barat. Salah satunya dengan membimbing dinas-dinas kesehatan tingkat Kabupaten/Kota.
“Jangan hanya fokus di program Provinsi, tapi juga seperti biasa membimbing dinas-dinas kesehatan di 27 Kabupaten/Kota (di Jawa Barat). Karena, indeks kesehatan Jawa Barat akumulasi dari nilai-nilai (indeks kesehatan Kabupaten/Kota),” ucapnya.
Persoalan utama yang mesti menjadi fokus Berli Hamdani adalah kematian ibu, kurang gizi, penyakit menular (HIV, TBC, malaria), dan tidak menular (hipertensi, diabetes, obesitas, kanker).
Maka itu, Emil meminta Berli Hamdani untuk mengkaji sejumlah program pencegahan, termasuk merancang biayanya. Sebab, fokus Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat saat ini terarah pada program yang berkaitan dengan pencegahan.
“Saya titip dengan (penduduk Jawa Barat) 48,7 juta banyak penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup, sehingga tadi saya titipkan tolong dikaji biaya pencegahan dan program-programnya mau kita galakkan,” katanya.
“Karena kalau kita hanya fokus biaya kuratif (pengobatan) dan turunannya itu jauh lebih mahal,” sambungnya.
Rencana 100 hari kerja
Sementara itu, Berli Hamdani menyatakan bahwa pihaknya akan lebih dulu melakukan evaluasi terhadap program-program Dinas Kesehatan Jawa Barat selama 100 hari kerja. Kemudian, kata Berli Hamdani, pihaknya berupaya membuat program berdasarkan evaluasi itu.
Fokus Berli Hamdani juga tertuju pada banyak posisi pimpinan di UPT Dinas Kesehatan Jawa Barat yang masih kosong, terutama posisi Direktur Rumah Sakit.
“Karena aturan yang baru mengharuskan direktur rumah sakit itu sebagai fungsional dengan tugas tambahannya itu sebagai direktur,” ucap Berli Hamdani.
Maka itu, prioritas Berli Hamdani adalah penunjukan Direktur Rumah Sakit. Hal itu perlu dilakukan secepat mungkin karena dapat memengaruhi mutu dan kualitas layanan Rumah Sakit di Jawa Barat. Apalagi, jumlah masyarakat Jawa Barat yang perlu perawatan tergolong tinggi.
“Apalagi sekarang dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS), tentunya itu memberikan posisi yang strategis untuk rumah sakit memberikan layanan yang terbaik. Sehingga, akan menggambarkan kualitas dari pelayanan publik yang diberikan Pemerintah (Daerah Provinsi) Jawa Barat,” katanya.
Seribu Hari Pertama Kehidupan-Plus
Sedangkan untuk menjawab berbagai masalah kesehatan di Jawa Barat seperti stunting dan gizi buruk, Berli Hamdani mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Jawa Barat bakal mencanangkan program layanan asupan gizi mikro dan protein untuk ibu hamil usia 0-22 minggu kehamilan.
“Khusus Jawa Barat kelihatannya yang masih bisa kita kembangkan atau tingkatkan kualitas program penanganan stunting itu dengan fokus kepada Seribu Hari Pertama (Kehidupan) yang Plus,” katanya.
“Plusnya ini adalah dari usia nol hari kehamilan seorang ibu sampai 22 minggu kehamilan seorang ibu,” lanjutnya. pria yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat itu.
Pria yang sempat menjabat sebagai Kadinkes Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, itu menyatakan bahwa selama ini program penanganan stunting dan gizi buruk hanya fokus pada usia kehamilan 22 minggu dan anak berusia dua tahun.
“Jadi, kalau untuk Jawa Barat nanti kita akan launching-kan, pertama itu adalah bagaimana kita fokus di asupan gizi terutama protein dengan gizi mikro untuk ibu hamil usia nol sampai dengan 22 minggu kehamilan,” tutupnya.(arm)
