RIBUAN BURUH KEPUNG GEDUNG SATE

Mitrapolisi/Bandung Sekitar 1.500 buruh di Kabupaten Bandung Barat akan berunjuk rasa bersama pekerja dari daerah lainnya di Gedung Sate, Senin 1 Mei 2017 nanti. Di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu mereka akan memperingati Hari Buruh Sedunia dan menyuarakan berbagai aspirasinya. Upah rendah dan pelayanan BPJS Kesehatan yang belum berpihak pada pekerja adalah salah satunya.

Hal itu dikatakan Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Logam Elektronik, dan Metal (SPSI LEM) Kabupaten Bandung Barat Wanda Irawan, Jumat 28 April 2017. Ia ditemui seusai menggelar koordinasi persiapan Mayday di Bale Gempungan, Kompleks Pemkab Bandung Barat, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Menurut dia, selama ini berbagai kebijakan pemerintah pusat belum menyejahterakan para pekerja.

"Contohnya pelayanan BPJS Kesehatan, itu buruk sekali. Padahal, kami pekerja ini kan pembayarannya tidak disubsidi pemda," katanya. Selain hal itu, buruh juga akan menuntut pencabutan UU No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Regulasi itu dianggap telah membuat upah buruh jauh dari harapan.

Aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada peringatan Hari Buruh Sedunia (biasa disebut May Day), menurut Wanda, merupakan instruksi dari serikat pekerja di tingkat pusat. Serikat pekerja lainnya bahkan akan berunjuk rasa di Jakarta. "Aksi pekerja ini dipusatkan di provinsi dan Jakarta. Jadi, di Bandung Barat sendiri tidak akan ada aksi," katanya.

Selain di Bandung Barat, pekerja yang dipastikan akan ikut serta dalam peringatan May Day itu berasal dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi. Di Kota Cimahi, aktivis pekerja dari KASBI telah menyiapkan banyak atribut. (sasa)

Jabar Provinsi Berkinerja Terbaik Nasional

Mitrapolisi/

BANDUNG, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinobatkan sebagai Provinsi berkinerja terbaik atau tertinggi secara nasional berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu merupakan penghargaan yang kedua kalinya diraih Provinsi Jawa Barat.

Penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat kepada Pemda ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Wiranto yang mewakili Presiden RI Jokowi karena berhalangan hadir dan didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXI tahun 2017, yang dipusatkan di Alun-alun Kota Sidoarjo, Selasa (25/04/2017). Penghargaan ini sesuai dengan surat Kepmendagri Nomor 120-10241 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015, dimana Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Timur dan Pemprov Kalimantan Timur menjadi tiga Provinsi berkinerja terbaik nasional.

Disusul masing-masing 10 daerah terbaik nasional tingkat Kabupaten dan Kota dari 415 Kabupaten dan 93 Kota yang dinilai. Di Jawa Barat sendiri, Pemerintah Daerah berkinerja terbaik secara nasional ini diraih oleh Kota Bandung, Depok, Banjar, Kota Sukabumi dan Kabupaten Kuningan.

Diraihnya penghargaan secara dua kali berturut-turut ini membuat Jabar berpeluang besar untuk meraih tanda kehormatan Parasamya Purna Karya Nugraha bila tahun berikutnya mampu mempertahankannya.”Alhamdulillah, kita sudah dua kali berturut-turut, mudah-mudahan tahun depan kita raih lagi maka menjadi Parasamya Purna Karya Nugraha," kata Gubernur Aher usai menerima penghargaan.

Aher mengungkapkan, program-program inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang telah diterapkannya selama ini berjalan sukses. Seperti tiga aplikasi ini yang telah diadopsi oleh seluruh Provinsi di Indonesia dan menjadi pilot project KPK dalam penanganan tindak korupsi. Yaitu aplikasi pelayanan terpadu satu pintu, aplikasi SKP Online berbasis tunjangan perbaikan penghasilan pegawai dan aplikasi e-samsat.

“Kita bersyukur ya karena program yang kita buat berjalan baik. Awalnya sama sekali tidak diniatkan untuk dapat penghargaan tapi ternyata dinilai dan membuat kita lebih semangat lagi,” ungkapnya.

Dalam penilaian untuk tahun ini kriteria yang dinilai menjadi lebih lengkap sampai ratusan indikator sehingga persaingan antar daerah pun semakin ketat.”Kriteria yang dinilai sekarang lebih lengkap namun semakin akurat, persaingan antar daerah juga menjadi semakin ketat,” ucap Aher.

Dalam penilaian kali ini, Jabar meraih skor 3.1760, Jatim 3.1802 dan Kaltim 3.1469. Masing-masing Provinsi mendapat prestasi "ST" atau Sangat Tinggi.

Sementara Menkopolhukam Wiranto mengatakan, apresiasi prestasi kinerja tertinggi yang diberikan kepada Pemprov Jabar ini, karena dinilai berhasil dalam melakukan koordinasi efektif terhadap seluruh proses pembangunan di daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarkat. Hal ini dimaksudkan agar terwujud sinergi pengelolaan pembangunan sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan di daerah.

“Untuk itulah pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada para pimpinan daerah yang telah sukses melaksanakan kinerjanya sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Selamat bagi yang mendapatkan penghargaan dan apresiasi ini,” tutur Wiranto.

Ia kemudian menjelaskan, kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama otonomi daerah diwujudkan melalui peningktan kualitas kinerja pelayanan publik yang prima, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.”Disitu Pemda memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal itu,” ucapnya. Wiranto pun meminta Pemda untuk fokus pada dua kebijakan utama, yaitu kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang difokuskan pada upaya pengembangan sektor ekonomi strategis.”Juga pemerataan pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan keluarga miskin,” terangnya.

Pada peringatan hari Otda ke XXI yang jatuh setiap tanggal 25 April, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono menerangkan, tujuan peringatan hari Otda ini adalah sebagai momentum mengevaluasi perkembangan kinerja  pelaksanaan otonomi daerah pada setiap daerah otonom. Kedua, setiap tahun nya Kemendagri melalui sebuah evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) yang disampaikan oleh para kepala daerah, terdapat 540 daerah otonom yang dilakukan evaluasi kinerja tahun 2016 yakni 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota.

"Berdasarkan hasil EKPPD tahun 2016 terhadap LPPD tahun 2015 telah ditetapkan 2 kategori kinerja terbaik pemerintah daerah. Pertama pemerintah daerah dengan kinerja terbaik nasional selama 3 tahun berturut turut yaitu tahun 2013, 2014 dan 2015 dengan tanda kehormatan Parasamya Purna Karya  Nugraha, serta untuk tahun 2015 saja yaitu Satyalencana Karya Bakti Praja Nugraha ," jelas Sumarsono.

Dalam penilaiannya, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kemudian upaya peningkatan kinerja pelayanan publik harus dikelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau e-goverment agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, tepat dan cepat tentang prosedur pelayanan publik yang disediakan pemerintah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta organisasi Karang Taruna menjadi garda terdepan dalam menilai potensi yang dimiliki masyarakat

Mitrapolisi/

 BANDUNG, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan sebagai organisasi yang memiliki struktur lengkap hingga ke tingkatan RT dan RW, Karang Taruna mempunyai potensi luar biasa untuk menjadi agen perubahan.

Deddy menjelaskan, di tengah-tengah kehadiran bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia mulai pada tahun 2020 hingga 2035, masyarakat harus memiliki pola pikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan alih-alih sebagai pencari kerja.

"Sebagai sumber potensi kesejahteraan sosial, Karang Taruna harus berperan dalam menyelesaikan masalah warga terutama terkait ekonomi. Karena tidak mungkin pemerintah menyelesaikan semua masalah itu," kata Deddy kepada wartawan di sela-sela Temu Karya Karang Taruna Jabar, Bandung, Minggu (23/4).

Dia melanjutkan, untuk mengoptimalkan peran Karang Taruna maka pemerintah harus memberikan fasilitas yang memadai kepada salah satu organisasi senior di Indonesia itu.

Selain itu, antara pemerintah daerah dan Karang Taruna diharapkan terjalin hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik untuk memajukan daerahnya masing-masing.

"Kami dukung upaya Karang Taruna Jabar yang sedang menyusun draft ajuan Pergub untuk fasilitas mereka. Saya kira daerah juga harus memfasilitasi mereka juga, dong," ujar Deddy. Sementara Ketua Karang Taruna Jabar Budhi Setyawan mengatakan, kehadiran Pergub khusus tentang Karang Taruna bertujuan untuk memperkuat payung hukum Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 23 Tahun 2013 yang menyatakan pemberdayaan Karang Taruna berdasarkan tujuan kesejahteraan sosial.

Pada Permensos 23 Tahun 2013 tersebut disebutkan bahwa tugas pokok Karang Taruna adalah bersama Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah menyelenggarakan pembinaan generasi muda dengan tujuan peningkatan kesejahteraan sosial.

Budhi mengatakan, draft Pergub tentang Karang Taruna yang sedang mereka susun merupakan penjabaran Permensos supaya dapat lebih memperkuat peranan dan posisi mereka.

"Selama ini Permensos tersebut belum begitu luas disosialisasikan di daerah. Harapannya dengan payung Pergub ini maka peraturan Mensos bisa lebih didengar pemerintah daerah,"

GUBERNUR JABAR MINTA PERTEMUAN DENGAN IPB

Mitrapolisi/

BANDUNG-Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah HA IPB Jabar, Dewi Sartika menuturkan, saat ini jumlah alumni IPB di Jabar yang sudah terdaftar sebanyak 3500 orang. Diperkirakan, ada 6000 lebih alumni yang belum terdata. “Diperkirakan ada lebih dari 6000 yang masih kita data,” katanya

Menurutnya, bila pemberdayaan terhadap pangan dilakukan secara terus-menerus dan melalui pendekatan teknologi terkini, maka swasembada pangan di Jabar akan tercapai, baik pangan holtikultura maupun perkebunan.

“Tantangan kita bagaimana caranya potensi SDA ini dimanfaatkan dengan baik untuk ketahanan pangan,” katanya

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) berharap, para lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang sejatinya memiliki ilmu pengetahuan tentang pertanian dapat mengembangkan sumber daya alam dan berperan aktif dalam membina serta memberikan pemberdayaan kepada masyarakat.

Mereka juga harus berkontribusi melalui kritik dan advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang terkait dengan pertanian dan sumber daya alam.

Hal tersebut Aher ungkapkan saat memberikan sambutan pada acara pengukuhan dan pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) se-Jabar, di Aula Barat Gedung Sate Bandung. Jum’at (14/4)

“Kita ingin peran mereka lebih kokoh, memberikan pikiran segarnya kepada masyarakat supaya berdampak pada ketahanan pangan kita,” ungkapnya.

Di Jawa Barat khususnya, keberadaan ribuan alumni IPB tersebar di seluruh Jabar. Bahkan beberapa dari mereka menjabat sebagai kepala dinas di Pemprov Jabar.

Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah HA IPB Jabar, Dewi Sartika menuturkan, saat ini jumlah alumni IPB di Jabar yang sudah terdaftar sebanyak 3500 orang. Diperkirakan, ada 6000 lebih alumni yang belum terdata. “Diperkirakan ada lebih dari 6000 yang masih kita data,” katanya

Menurutnya, bila pemberdayaan terhadap pangan dilakukan secara terus-menerus dan melalui pendekatan teknologi terkini, maka swasembada pangan di Jabar akan tercapai, baik pangan holtikultura maupun perkebunan.

“Tantangan kita bagaimana caranya potensi SDA ini dimanfaatkan dengan baik untuk ketahanan pangan,” katanya

GUB JABAR MENDUKUNG LOMBA LARI MARATON DI GEDUNG SATE

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Gubernur Jabar Aher menyatakan mendukung kegiatan lomba lari maraton yang dikombinasikan dengan pariwisata, dengan mengambil garis awal dan akhir di Gedung Sate, Bandung.

"Ini kegiatan olahraga berkolaborasi dengan kegiatan pariwisata jadi sport tourism. Ini tentu baik dan ditandai dengan berbagai kegiatan sebelumnya termasuk penghijauan," kata Gubernur Jawa Barat dalam jumpa pers di Gedung Sate Bandung, Jumat (28/4).

Maraton yang diadakan sebuah perusahaan minuman isotonik itu akan berlangsung pada 30 Juli dan diharapkan diikuti oleh 6.500 pelari lokal dan mancanegara.

"Sport tourism merupakan program pemerintah yang harus didukung oleh berbagai pihak," kata Aher.

Sebagai upaya dalam mewujudkan maraton pariwisata, panitia membuat rute lari yang melewati berbagai situs sejarah, di antaranya Gedung Sate, Layang Pasupati, Jalan Asia Afrika, Gedung Merdeka, Masjid Raya dan Jalan Braga. Lomba lari maraton tersebut membuka lima kategori, yaitu anak-anak, 5K, 10K, setengah maraton, dan maraton penuh.

"Ini adalah bentuk komitmen dari kami untuk terus memberikan edukasi akan pentingnya pemahaman dan penerapan lari yang aman," kata Managing Director PT Amerta Indah Otsuka Prayugo Gunawan, perusahaan yang mensponsori kegiatan itu.

Ia mengatakan kegiatan tersebut akan menjadi sebuah pengalaman yang menarik untuk berlari mengitari kota Bandung yang terkenal akan keindahannya.

SEKDA JABAR IWA KARNIWA MELEPAS GERAK JALAN SEHAT DALAM RANGKA DISNATALIS 38 POLBAN GERLONG

Mitrapolisi/

BANDUNG-Ribuan peserta yang terdiri dari segenap civitas akademika dan alumni serta masyarakat sekitar Politeknik Negeri Bandung (Polban), mengikuti kegiatan Jalan Sehat Polban, di Kampus Polban Sabtu (29/4/2017)

Kegiatan yang merupakan rangkaian acara dari Dies Natalis Ke-38 Polban ini, dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa bersama Direktur Polban Rachmad Imbang Tritjahjono dengan cara pelepasan sepasang burung merpati tanda dimulainya kegiatan.

Menurut informasi yang di himpun Tribun, dari Lutpi Ginanjar selaku panitia kegiatan, adapun rute yang di lalui para peserta jalan sehat ini berjarak tempuh kurang lebih empat kilometer. Jalan sehat ini, dimulai dari Kampus Polban menuju Jalan Sarijadi, Jalan Gegerkalong Hilir, Ciwaruga, dan kembali ke Kampus Polban

Sebelumnya, dimulainya kegiatan jalan sehat Polban ini, para peserta mengikuti kegiatan senam irama yang dipimpin oleh salah seorang panitia dan pembacaan deklarasi anti hoax yang dipimpin oleh Sekda Jabar dan Direktur Polban.

"Saya sangat mengapresiasi dan bangga turut menjadi bagian kecil dari Polban, oleh karena itu di momentum Dies Natalis ke -38 ini, merupakan suatu momentum untuk bagaimana menjadi tahapan evaluasi dan menangkap peluang Polban untuk dapat berkiprah lebih tinggi lagi dari sekarang," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, saat ditemui usai kegiatan pelepasan peserta Jalan Sehat Polban, di Gegerkalong Hilir, Ciwaruga, Kota Bandung, Sabtu (29/4/2017).

Disampaikan Iwa, peran Polban selama ini dalam program Polban untuk Negeri, telah sangat membantu masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Berbagai macam prodi yang di suguhkan oleh Polban, kata Iwa, merupakan prodi-prodi yang memang  dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat, seperti halnya di Pemerintah Daerah Jawa Barat yang sempat bekerjasama dengan Polban terkaitmanajemen aset, sistem informasi komputerisasi, dan akuntansi keuangan daerah.

"Hal-hal yang seperti ini lah, yang kami akan terus support kepada Polban," ujarnya.

Sementara itu Direktur Polban Rachmad Imbang Tritjahjono mengungkapkan kegiatan ini menjadi salah satu sarana mendekatkan diri antara civitas akademika Polban dan masyarakat sekitar Polban.

"Dengan melalui kegiatan ini diharapkan timbul adanya suatu sifat saling pengertian dan kebersamaan antara civitas akademika dan masyarakat di sekitar Polban, karena target kita adalah membangun SDM dan para alumni yang dapat berbakti pada negeri," ujarnya kepada Tribun di lokasi kegiatan.

Berdasarkan pantauan Tribun, setelah mengikuti kegiatan jalan sehat, para peserta disuguhkan dengan kegiatan hiburan dan berbagai hadiah doorprize menarik yang telah disiapkan Polban.

GUBERNUR JABAR HADIRI PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KETUA BPK DIJAKARTA

Mitrapolisi/ 

JAKARTA – Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) menghadiri upacara pengambilan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2017-2022, Moermahadi Soerja Djanegara dan Bahrullah Akbar di Gedung Mahkamah Agung, Jl. Merdeka Utara Jakarta, Rabu (26/04).

Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih secara aklamasi dalam Sidang Anggota BPK yang berlangsung Jumat (21/04) lalu. Adapun pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilaksanakan oleh seluruh Anggota BPK sesuai Pasal 15 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota BPK, serta Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK.

Adapun upacara pengucapan sumpah jabatan dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali. “Ini dilakukan sesuai dengan Pasal 16 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua BPK wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya,” tutur Hatta.

Sukses Gelar Event Olahraga, Aher Raih Penghargaan dari Siwo PWI Pusat

Mitrapolisi/

BANDUNG, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sukses menggelar berbagai event olahraga baik nasional maupun internasional. Puncaknya Jawa Barat sukses menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 dan Peparnas XV/2016. Bahkan sebagai tuan rumah Jawa Barat berhasil menjadi Juara Umum.

Atas prestasi tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendapat penghargaan sebagai Gubernur Peduli Olahraga dari Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang diberikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

"Terimakasih kepada Siwo PWI Pusat. Sungguh beban kami cukup berat ketika ditunjuk menjadi Penyelenggara PON 2016," tutur Aher dalam acara Golden Award 2017 Siwo PWI Pusat di Hotel Menara Peninsula, Jalan Letjen S Parman No. 78 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat malam (28/4/17).

meski memiliki beban berat menjadi penyelenggara PON, namun hal tersebut memberikan dampak yang luar biasa. Jawa Barat kini mempunyai lima stadion berstandar internasional, yaitu Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) di Kota Bandung, Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, Wibawa Mukti di Kabupaten Bekasi, Patriot Chandra Bhaga di Kota Bekasi, serta Pakansari di Kabupaten Bogor. Ujar Aher

"Jadi ternyata memang untuk maju itu ada hal lain yang harus dipaksa dengan amanat berat. Inilah yang menurut Teori Motivasi adalah spirit yang dibangun atas amanat yang berat atau dalam bahasa kami di Jawa Barat adalah spirit of kepepet. Jadi ternyata berhasil, Alhamdulillah,"

Golden Award 2017 Siwo PWI Pusat ini digelar sebagai bentuk apresiasi bukan hanya kepada para atlet, pelatih, dan pembina olahraga yang telah berjasa mengharumkan nama Indonesia. Namun juga diberikan kepada menteri, gubernur, bupati, tokoh, serta para stakeholder olahraga lainnya.

PEMPROV JABAR DAN KPU MENANDANGANI NPHD PILGUB JABAR 2018

Mitrapolisi/

Pemerintah Provinsi (Pemprov), KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dukungan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pilkada Serentak 2018 di 16 kabupaten/kota.

"Alhamdulillah pagi ini NPHD untuk penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018 dan Pilkada Serentak 2018 di 16 kabupaten/kota telah ditandatangani, pencairannya sudah siap dan akan turun dalam dua tahun anggaran. Sebagian tahun ini dan sisanya dicairkan di tahun anggaran 2018," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Gedung Sate Bandung, Jumat.

Dalam NPHD tersebut dijelaskan total anggaran penyelenggaraan untuk Pilgub Jawa Barat dan Pilkada Serentak 2018 di 16 kabupaten/kota untuk KPU Provinsi Jawa Barat Rp1,169 triliun, untuk Bawaslu Provinsi Jawa Barat Rp322 miliar dan juga untuk unsur lainnya seperti Kepolisian dan TNI.

"Yang keseluruhannya berjumlah Rp1,687 triliun, itu untuk KPU, Bawaslu, kepolisian ada Polda Jabar, Polda Metro Jaya, lalu TNI ada Kodam III Siliwangi dan Kodam Jaya, termasuk unsur penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Pemprov Jabar yakni desk pilkada," kata dia.

Menurut gubernur yang akrab disapa Aher ini menuturkan dengan ditandatanganinya NPHD tersebut maka proses atau tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 sudah dimulai.

"Tahapan Pilkada (2018) kan di bulan Agustus 2017 dan ini tiga bulan sebelum tahapan resminya kita sudah siap. Silakan oleh KPU dan Bawaslu disiapkan segera," kata dia.

Ia mengimbau kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat agar segera melaksanakan amanatnya dengan sebaik mungkin pascaditandatanganinya NPHD tersebut.

"Amanatnya jalankan tugas dengan baik, amanah keuangan ini harus dilaksanakan dengan baik. Lalu tiga bulan setelah pelaksanaan pilkada harus ada laporan ke Pemprov Jabar karena ini bukan masalah baru buat KPU dan Bawaslu," kata dia.

Sementara itu Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas penandatangan NPHD tersebut.

"KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjadi yang pertama di Indonesia, yang mendapatkan hibah melalui NPHD ini. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari NPHD ini dan bagi KPU Jabar ini menandakan bahwa kami sangat pintar membangun komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat," kata dia.

Ia merinci, pada tahun anggaran 2017 ini KPU Provinsi Jawa Barat akan menerima anggaran sebesar Rp400 miliar untuk penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 dan sisanya akan dicairkan di anggaran tahun 2018.

GUB JABAR KEMBALI RAIH PENGHARGAGAN GOLDEN AWARD 2017

Mitrapolisi/

JAKARTA -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berhasil meraih Golden Award 2017, Aher sapaan akrabnya mendapat penghargaan untuk kategori Gubernur Peduli Olahraga. Selain Aher, Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin juga mendapat penghargaan serupa pada ajang yang digelar SIWO PWI Pusat di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (28/4).

Gubernur yang memimpin Jawa Barat selama dua periode ini, dianggap peduli dengan olahraga. Keberhasilannya menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (2016), Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas), serta membangun sejumlah stadion sepak bola bertaraf internasional pada masa kepemerintahannya menjadi nilai plus.

Dalam sambutannya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku keberhasil yang dicapainya tak lepas dari tekanan yang didapatnya. Pada 2010, saat dipercaya menjadi tuan rumah PON 2016, awalnya Jabar mengira gelaran olahraga terbesar di Tanah Air ini menggunakan APBN. Ternyata, harus menggunakan dana APBD.

"Ini membuat kami berada dalam tekanan. Keadaan ini yang memunculkan the spirit of kepepet, dengan kondisi kepepet inilah akhirnya kami bisa menjalani semuanya. Termasuk membangun empat stadion baru, yakni Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Stadion Pakansari Bigor, Stadion Patriot Bekasi, dan Stadion Hardjamukti Cikarang. Melengkapi Stadion Si Jalak Haraput," ujar dia.

Selain Aher, gubernur lainnya yang mendapat penghargaan serupa adalah Alex Noerdin. Ia sukses menggelar berbagai kegiatan olahraga internasional di Sumatra Selatan dan membangun kawasan Gelora Jakabaring Sports Complex.

Daftar peraih penghargaan Golden Award SIWO PWI:

1. Kategori atlet harapan putra: Aero Sutan Aswar, atlet jet ski.

2. Kategori atlet harapan putri: Medina Warda, pecatur yang merupakan Women Grand Master termuda.

3. Kategori atlet favorit putra: Boaz Theofilius Erwin Salosa, penyerang tim nasional sepak bola Indonesia .

4. Kategori atlet favorit putri: Lindswell Kwok, atlet cabang olahraga wushu.

5. Kategori atlet putra terbaik: Eko Yuli Irawan (angkat besi) peraih perak olimpiade Rio Janeiro 2016.

7. Kategori pelatih terbaik: Richard Mainaky (bulu tangkis)

8. Kategori pembina favorit: Roosan P Roeslani, ketua PP.PABBSI

9. Kategori penghargaan khusus pembina olahraga:

Sepak bola usia dini: Subagja Suihan, pendiri Badan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia (BLiSPI)

Bridge Indonesia: Beni Jauffilius Ibradi yang merupakan atlet, pelatih dan pembina klub bridge Pertamina.

10. Kategori pembina terbaik: Master Supandi Kusuma yang konsisten membina cabang olahraga wushu selama 20 tahun

11. Kategori penggerak olahraga nasional: Mayjen TNI Tono Suratman karena berhasil menggerakan daerah untuk membina olahraga dan menjadi tuan rumah PON, dan lahirnya PON Remaja.

12. Kategori klub terbaik: PB Exist dinilai layak karena klub binaan Alex Tirta itu berhasil meraih gelar juara di Kejuaraan Nasional Bulu Tangkis Antarklub pada 2016.

13. Kategori bupati peduli olahraga- Achmad Zaki Iskandar (Tangerang) dan Rita Widyasari ( Bupati Kutai Kertanegara).

14. Kategori gubernur peduli olahraga, Ahmad Heryawan (Jawa Barat) dan Alex Noerdin (Sumatera Selatan)

15. Kategori Ketua Kontingen (CDM) terbaik Raja Sapta Oktohari: CDM Olimpiade Rio De Janeiro 2016.

16. Kategori penyambung tradisi emas olimpiade Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi Menpora, dianggap berhasil membuat Indonesia mendapat kembali tradisi emas olimpiade di Rio de Janeiro.

17. Kategori life time achievment:

-Agum Gumelar sempat menjadi Ketua Umum PSSi 1999-2003, Ketua Umum KONI Pusat Periode 2003-2007.

- Achmad Sutjipto sempat menjadi Ketua Umum PB PODSI, CDM Asian Games 2006 di Doha Katar, SEA Games 2007 Thailand dan saat ini menjabat Ketua Satlak Prima.

- Rita Subowo, pernah menjadi Ketua Umum PB PBVSI, Wakil Ketua Umum KONI Pusat 2003-2007, lalu jadi Ketua KONI Pusat sekaligus Ketua Umum KOI, Wakil Presiden Federasi Voli Internasional dan kini menjadi Wakil Presiden OCA, dan anggota kehormatan IOC

- Martina Widjaya, Ketua Umum PP Pelti wanita pertama selama dua periode 2002-2007, 2007-2012 serta Ketua umum Yayasan Aids Indonesia (YAI).

18. Best of The Best: Ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir selepas meraih hattrick di turnamen bulu tangkis tertua di dunia All England, berhasil mendapat medali emas olimpiade 2016  

WAGUB JABAR HADIRI UPACARA HBP KE 35 DI LP KELAS 2 A CIBINONG BOGOR

Mitrapolisi/ 

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (Demiz) menjadi Inspektur Upacara Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-53 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Pondok Rajeg, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (27/4/17). Dalam upacara ini, dilakukan launching atau peresmian beberapa program layanan Pemasyarakatan berbasis IT (Information Technology) atau Teknologi Informasi.

Ada lima program layanan Pemasyarakatan yang diresmikan pada hari ini, yaitu Program Bebas Peredaran Uang (BPU) Berbasis Sidik Jari (Kantin Jempol), Pelayanan Kunjungan Berbasis TI, Sistem Pengamanan Berbasis TI, Saung Kahiji atau pojok layanan informasi kegiatan Lapas “Bersinar” Bersinergi Membangun Bangsa, termasuk Radio LCibi (Lapas Cibinong).

Dalam rilisnya yang diterima FOKUSJabar, Kamis (27/4/2017) Demiz mengatakan, layanan tersebut menandakan kemajuan dalam sistem manajemen Lapas di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Menurutnya, penerapan sistem berbasis IT ini menjadi langkah pengembangan warga binaan Lapas, sebagai persiapan ketika kembali ke masyarakat.

“Intinya adalah sistem Kepenjaraan jadi Pemasyarakatan. Artinya betul-betul menyiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat untuk meningkatkan produktifitas mereka (warga binaan), keterampilan mereka,” ujar Demiz.

Diharapkan, perubahan manajemen Lapas tidak hanya tertuju pada layanan untuk warga binaan saja. Demiz ingin perubahan tersebut juga berdampak pada para petugas Lapas. Berbagai upaya ini menjadi bagian dari perubahan sistem Pemasyarakatan dalam perlakuan terhadap pelanggar hukum yang lebih manusiawi.

“Termasuk juga kinerja para petugas (Lapas) harus diperbaiki, bukan hanya fokus pada mereka saja untuk diperbaiki mentalnya, tapi juga petugasnya juga demikian. Jadi menyeluruh. Termasuk juga harus ada pelatihan-pelatihan dan kerjasama dengan pihak lain. Seperti ada koperasi, jadi mereka juga bisa punya penghasilan kalau mereka produktif dan kreatif,” katanya.

WAGUB JABAR HADIRI SIMULATI PENANGGULANGAN BENCANA DI GEDUNG SATE

Mitrapolisi/ BANDUNG- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar ikut larut dalam simulasi penanggulangan bencana yang digelar Badan Penanggulangan Bendacan Daerah (BPBD) Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu, 26 April 2017. Deddy menjadi salah satu peserta yang saat itu diselamatkan dari gempa yang terjadi di Gedung Sate.

Deddy Mizwar ikut merunduk seakan-akan takut tertimpa puing bangunan sambil berlari menuju tenda evakuasi yang disiapkan oleh BPDB tepat di depan halaman muda Gedung Sate. Dia pun memberitahu kepada pegawai gedung Sate untuk segera turun dari gedung ke tempat yang aman yang disediakan oleh BPBD.

Suasana simulasi yang serius diwarnai polah kocak Wagub Jabar tersebut,‎ terutama ketika melihat peserta yang berperan sebagai korban. "Ini aktingnya dibayar mahal," ujar Deddy Mizwar.

Usai simulasi, ‎Deddy menuturkan, simulasi itu perlu dilakukan. Jangan sampai terlena karena tidak ada bencana. Dengan simulai bakal terlihat kemampuan keterampilan menggunakan alat dan melatih petugas agar cakap.

"Simulai tidak hanya untuk petugas tapi untuk orang-orang yang ada di dalam gedung. Tadi gw ngos-ngosan juga. Aktor-aktornya pada mahal,"ucap dia.

Lebih jauh, Deddi mengatakan, simulasi penting, jangan sampai ada alat tapi tidak bisa menggunakannya. Beli motor banyak, tapi tidak digunakan, naik motor tapi jatuh. Dengan demikian alat-alat itu harus dipraktekkan.

"Jangan sampe hanya disimpen di gudang‎, begitu ada kejadian kita enggak bisa menggunakan dengan baik. Apalagi nanti terjadi juga rotasi, di kepegawaian jadi harus terus harus dilatih,"kata dia.

Selain masalah penanggulangan, kata dia, mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana. BPBD pun perlu melatih masyarakat, anak sekolah soal kebencanaan. Masyarakat pun harus terus diingatkan potensi bencana di Jabar.

"Terima kasih untuk BPBD sudah melakukan pelatihan ini. Dan kegiatan ini serentak digelar seluruh BPBD di Indonesia ikut termasuk BPBD kabupaten kota ikut serentak," ucap dia

WAGUB JABAR HADIRI PELANTIKAN MDJ PERIEDE 2017-2020 DI PONPES NURUL HIKMAH

Mitrapolisi/ 

SOREANG,- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) melantik dan mengukuhkan Pengurus Majelis Da'i Jawa Barat (MDJ) Periode 2017-2020 di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hikmah Sumbersari, Kampung Sapan, Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Senin 24 April 2017.

"Para da'i saya harap ikut berperan serta ciptakan suasana politik yang damai. Hal itu dilakukan agar tercipta suasana politik dan demokrasi yang kondusif di Jabar." ujarnya.

Wagub Demiz mengungkapkan hal tersebut mengingat akan digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Jawa Barat. Pilkada Serentak 2018 akan memilih 17 Pasangan Kepala Daerah dan Wakilnya di Jawa Barat. Yaitu untuk Gubernur Jabar, lalu 6 Walikota dan 10 Bupati.

Melihat konstelasi tersebut, dapat dipastikan bahwa tantangan yang dihadapi jauh lebih berat. Sebelumnya di Jabar juga ada Pilkada Serentak. yaitu tahun 2015 yang digelar di 8 kabupaten/kota. Lalu tahun 2017 di 3 kabupaten/kota.

Oleh karenanya Demiz mengimbau pada Alim Ulama, Kyai, Ustadz, para tokoh, masyarakat, khususnya anggota MDJ. Agar berupaya memelihara iklim demokrasi yang penuh kesejukan dan kedamaian di Jawa Barat.

"Dalam kaitan Pilkada tadi saya berharap bagaimana para Dai menciptakan suasana kondusif. Jangan sampai Pilkada nanti mengakibatkan lunturnya atau rengganggnya silaturahim diantara kita," kata Demiz.

Menurut hasil Sidang Pleno KPU, Pilkada Serentak 2018 akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 atau setelah Idul Fitri. Namun, untuk keputusan resminya akan menunggu ditetapkannya PKPU Tahapan Pilkada 2018.

Artinya, ada beberapa tahapan Pilkada yang kemungkinan dilakukan pada Ramadan. Sehingga diperlukan sejumlah langkah antisipasi dan sikap toleransi yang tinggi dari semua pihak.

Poin krusial berikutnya terkait Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat adalah menyangkut KTP Elektronik. Berdasarkan DKB dan DP4 Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat, ada 31,7 juta pemilih. Terdiri dari 16,08 juta pemilih pria dan 15,68 juta pemilih wanita dengan estimasi pemilih pemula sebanyak 61 ribu pemilih.

Pada sisi lain, masih terdapat sekitar 427 ribu warga Jawa Barat yang datanya tidak tunggal dan sebagian gagal rekam. Penduduk yang datanya masih dalam proses penunggalan sekitar 808 ribu orang. Serta penduduk yang masih belum melakukan perekaman sekitar 1,37 juta orang.

Selain Pilkada, Demiz menekankan agar para Da'i agar bisa memperkuat materi dakwah untuk membangun kesadaran umat Muslim. Demiz mencontohkan