Senin, 03 April 2017

PROVINSI JABAR REKATKAN DENGAN AUSTRALIA SELATAN

Mitrapolisi/
BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima rombongan delegasi Australia Selatan urusan perdagangan, investasi, dan industri pertahanan, Senin 3 April 2017. Delegasi Australia Selatan dipimpin Menteri Perdagangan dan Industri, Martin Hamilton-Smith.

Kedatangan rombongan ini bertujuan untuk mengimplementasikan kerja sama Sister Province antara Jawa Barat dan Australia Selatan. Sejumlah agenda yang dilaksanakan diantaranya peletakan batu pertama Public Art Work, serta penandatanganan implementating arrangement antara dinas dan lembaga.

"Kita bersyukur pada hari ini kita bisa melangsungkan berbagai penandatanganan kerja sama antara para pihak di Jawa Barat, dan Australia Selatan di berbagai bidang. Hitung punya hitung, kerja sama sister province ini sudah 20 tahun. Sekarang kita lebih hidupkan lagi," kata Ahmad Heryawan di Lapangan Gasibu.


Adapun Public Artis Work yang dirancang memiliki konsep "Passage of Sound", atau Perlintasan Bunyi, sebuah karya seni rupa interaktif, yang akan segera didirikan di salah satu pojok Lapangan Gasibu. Dengan konsep tersebut diharapkan karya seni ini dapat menjadi instalasi interaktif yang dapat menghibur masyarakat secara aktif serta menjadi penambah estetika pada ruang terbuka umum.

Adapun peletakan batu pertama instalasi seni tersebut dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan beserta Menteri Perdagangan Australia Martin Hamilton Smith. "Pembangunan Public Art Work ini bertujuan untuk membangun identitas visual dari kerja sama sister province yang diharapkan dapat menginspirasi aktivitas dalam ruang lingkup kerja sama lainnya. Hasil akhir dari proyek ini adalah instalasi seni visual yang akan dibangun di Lapangan Gasibu Bandung, Jawa Barat," Ungkap Heryawan.

Karya seni tersebut merupakan kolaborasi dari seniman kontemporer asal Jawa Barat Arin Dwihartanto Sunaryo dengan Steven Cybulka dari Australia. Adapun Karya seni yang akan menjadi landmark baru di Lapangan Gasibu ini pun dibangun menggunakan logam yang biasa digunakan untuk membuat instrumen gamelan saron, yakni kuningan dan perunggu.

Sementara wujud dari bangunan seni ini akan dibentuk layaknya tugu yang membentuk formasi grafik resonansi atau gelombang bunyi. Jika dipukul, akan menghasilkan bunyi tangga nada tradisional Sunda: da mi na ti la da, serta bunga tangga nada lainnya.

GUBERNUR JABAR TINJAU UNBK SMK

Mitrapolisi/
BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meninjau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNKB) 2017 di SMK Negeri 1 Kota Bandung, Senin.

"Pelaksanaan ini bagus ya dipisah antara SMA dan SMK sehingga konsentrasi bisa dibagi dan lebih fokus. Alhamdulillah UNBK untuk tingkat SMK di Provinsi Jawa Barat sudah 90 persen," kata Ahmad Heryawan usai peninjauan.

Gubernur yang akrab disapa Aher ini menuturkan dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat ada empat daerah yang siap 100 persen melaksanakan UNBK untuk tingkat SMA/SMK dan sederajat.

"Ke-empat daerah yang SMK-nya 100 persen melaksanakan UNBK ialah Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Sukabumi, dan Kabupaten Sumedang," katanya.

Di Provinsi Jawa Barat, jumlah peserta Ujian Nasional untuk tingkat SMK dan sederajat mencapai 233.897 siswa yang terdiri dari 1.941 SMK di Jawa Barat.

Pelaksanaan UN untuk tingkat SMK tersebut dilaksanakan 3-6 April 2017, sedangkan UN SMA akan dimulai pada 10-13 April 2017.

Adapun mata pelajaran yang diujikan yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran pilihan sesuai jurusan.

Minggu, 02 April 2017

IWA HADIRI PENGUKUHAN PENCAK SILAT DI PONPES DZIKIR AL-FATH FAJAR LAKSANA

Mitrapolisi/
SUKABUMI,  Pimpinan pondok pesantren dan Paguron Silat se-Sukabumi, Minggu, 2 April 2017 mendukung peluncuran pencak silat sebagai bidang studi olahraga pondok pesantren se-Jawa Barat. Launching dan peluncuran pencak silat yang dikukuhkan Sekteraris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa berlangsung di Pondok Pesantren Syamsul Ulum, Kota Sukabumi dihadiri ratusan pendekar dan pimpinan pondok pesantren.

Mereka sangat berharap dengan diresmikan pencak silat sebagai muatan lokal (mulok) di seluruh pesantren diharapkan eksitensi olahraga tradisional dan budaya tanah air dapat terus berkembang. Apalagi selama ini, keberadaan pencak silat dikhawatirkan tersisih dengan menjamurnya berbagai bela diri yang berasal dari luar negeri.

“Pencak silat sebagai warisan budaya sepantasnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pondok pesantren. Dan pencak silat sudah selayaknya mendapatkan tempat di masyarakat. Kami menyambut baik telah di luncurkannya pencak silat sebagai muatan lokal di pondok pesantren,” kata Pimpinan Pondok Pesantren Dzikir Al-Fath, Fajar Laksana.

Fajar Laksana yang juga pimpinan Paguron Maung Bodas mengatakan pencak silat telah diajarkan dalam kegiatan dilingkungan sebagian pondok pesantren. Namun lebih jauh dia sangat berharap olah raga tradisional Indonesia bisa menjadi olahraga utama bagi para santri di seluruh pondok pesantren se-Jawa Barat.

“Setelah dicanangkan pencak silat sebagai olahraga utama di lingkungan pondok, maka selayaknya materil pembelajaran lebh ditingkatkan. Sehingga tidak menutup kemungkinan seluruh pondok pesantren di Jawa Barat, materi pencak silat dapat diajarkan kepada seluruh santrinya,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa mengaku prihatin seni beladiri pencak silat yang merupakan unsur beladiri tradisional bangsa tidak banyak dipelajari anak muda Indonesia. Bahkan banyak generasi muda lebih memilih seni beladiri dari luar negeri.

“Padahal dulu pencak silat diajarkan kepada para santri. Karena itu, diharapkan dengan telah louching pencak silat masuk pesantren diharapkan eksistensi pencak silait kembali lebih bergeliat,” katanya.

Iwa Kartiwa mengatakan kultur silat tradisional mulai hilang di lembaga pendidikan baik formal maupun non formal saat ini. Dan sangat optimis pencak silat sudah menjadi bagian dari pembelajaran wajib diseluruh pondok pesantren di jawa Barat.

“Pencak silat bukan hanya mengajarkan seni dan beladiri saja, namun juga penguatan akhlak anak didik. Sehingga sangat relevan bila pencak silat diajarkan kepada seluruh santri,” katanya

Sabtu, 01 April 2017

WAGUB JABAR MARI KENALI SEJARAH PRANGKO

Mitrapolisi/  
BANDUNG-Wakil Gubernur Jawa Barat: Mari Kenali Sejarah Lewat Prangko, Dalam perspektif Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar setiap penerbitan prangko selalu me representasikan hal atau peristiwa yang terjadi di dunia. Baik itu dalam skala daerah, nasional, maupun internasional, sehingga prangko dapat menjadi alat perekam sejarah.

“Artinya, secara sengaja atau tidak, sebuah prangko juga merekam sejarah peradaban manusia. Dan dengan mencintai prangko, berarti mencintai sejarah. Setiap prangko hadir sesuai dengan momennya sendiri,” kata Deddy dalam peringatan Hari Filateli Indonesia ke-95 di Kantor PT Pos Indonesia, Jalan Cilaki, Bandung, Sabtu, 1 April 2017.

Lebih lanjut. Deddy mencontohkan, prangko tahun ini bergambar ayam, yang menggambarkan saat ini merupakan tahun ayam. “Tidak ada prangko yang diterbitkan tanpa latar belakang peristiwa. Karena itu, prangko bisa menjadi pengingat catatan sejarah bangsa ini,” tuturnya.
  
Karena itu, Deddy mengapresiasi para filatelis yang masih melestarikan prangko. “Meski secara fungsional prangko sudah jarang dilirik, bahkan jarang digunakan masyarakat banyak seiring demgam hadirnya era digitalisasi. Luar biasa para filatelis, bukan sekadar hobi, tapi ikut menyimpan catatan sejarah secara tidak langsung,” ujarnya.

Dalam rangkaian acara itu ditandatangani pula sampul peringatan hari jadi ke-95 Filateli Indonesia. Selain itu, dipamerkan lukisan wajah Deddy Mizwar yang disusun dari prangko, miniatur Gedung Sate Bandung dari prangko, serta mobil VW antik yang seluruh bagian bodinya ditempeli prangko. 

Kamis, 30 Maret 2017

PROGRAM PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT

Mitrapolisi/ BANDUNG-Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) membuka secara resmi Pra Musrenbang untuk BKPP Wilayah III Cirebon melalui teleconference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (30/3/17).

Dalam arahannya, Aher menyampaikan empat kriteria yang bisa menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Menurut Aher, kriteria program pembangunan pertama adalah pembangunan bertujuan untuk menyelesaikan titik kritis dari sebuah persoalan yang dihadapi. Untuk mengetahui titik kritis ini, terlebih dahulu merumuskan seberapa besar dampak buruk yang ditimbulkan titik kritis ini terhadap masyarakat.
 “Hari ini kita berhadapan dengan berbagai persoalan, berbagai isu. Boleh jadi titik kritisnya itu ada tapi tidak banyak, tapi harus diselesaikan. Seperti gizi buruk. Boleh jadi di hadapan mata kita tidak terlihat, tapi kalau ditelusuri ke lapangan gizi buruk itu masih ada, meskipun tentu masih sedikit,” ujar Aher dalam rilisnya yang diterima FOKUSJabar, Kamis (30/3/2017).
 “Alhamdulillah di Jawa Barat gizi kurang itu persentasenya di bawah dua persen. Sudah masuk dalam kategori yang bagus dalam kategori nasional, boleh jadi sekarang dibawah satu persen mudah-mudahan,” lanjutnya.
 Persentase ini apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya sangat tidak berimbang. Karena daerah lain tidak memiliki penduduk sebanyak Jawa Barat, sehingga satu persen penduduk Jawa Barat sangat besar dibanding satu persen penduduk provinsi yang memiliki penduduk kisaran jutaan jiwa.
 Menurut Aher, titik kritis harus diatasi dengan melibatkan seluruh level pemerintahan mulai level RT/RW untuk mengetahui titik kritis atau persoalan utama yang dihadapi masyarakat. Persoalan seperti gizi buruk harus ditangani secara serius atau by name by address, karena akan berdampak panjang terhadap masa depan sebuah generasi.
 Kedua, kriteria program pembangunan menyangkut persoalan ancaman serius. Hal ini menyangkut pertahanan dan keamanan. Stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting bergeliat atau tidaknya pembangunan yang dilakukan suatu daerah. Untuk itu, Aher meminta aparat pemerintah daerah di Jawa Barat bisa mengedepankan koordinasi dengan berbagai pihak keamanan, seperti dengan pihak Polri dan TNI, atau sistem keamanan terpadu dengan melibatkan langsung masyarakat.
 “Hari ini kita khawatir ada urusan-urusan yang membuat kita tidak aman atau rasa aman kita terusik. Meski sedikit kejadian tapi serius. Seperti di beberapa tempat masih ada kejadian geng motor sampai memakan korban. Ini kan kejadiannya boleh jadi satu atau dua kali tapi masalah ini serius,” Ujar
 Kriteria ketiga, sebuah program pembangunan harus bisa dilaksanakan apabila berdampak secara dramatis. Persoalan bisa dikategorikan dramatis menyangkut situasi atau hal biasa, tapi ketika tidak segera ditangani akan berdampak dramatis. Seperti kekuatan pangan, apabila ketersediaan pangan berkurang atau bahkan hilang akan menimbulkan kelaparan hingga korban jiwa.
 Keriteria program pembangunan keempat, yaitu pembangunan harus berdampak luas nilai positif atau kebaikannya untuk masyarakat. Aher mencontohkan program pembangunan seperti pendidikan dan kesehatan. Melalui pendidikan dan kesehatan akan menentukan kualitas generasi dan masa depan sebuah bangsa.
  Menurut  Aher “Dengan pendidikan program jangka panjang manusia terjamin kehidupannya. Juga kesehatan, dengan sehat orang bisa bekerja, bisa bergerak untuk memanfaatkan kehidupannya, untuk membangun masa depannya gara-gara sehat. Ternyata pendidikan dan kesehatan itu boleh jadi dua program yang paling berdampak luas,”

Senin, 27 Maret 2017

PERESMIAN KANTOR SABER PUNGLI

Mitrapolisi/




BANDUNG - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Jawa Barat kini memiliki kantor sekretariat di gedung B lantai dua Gedung Sate Bandung.Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meresmikan langsung kantor sekretariat Saber Pungli Jabar yang terbilang cukup representatif tersebut. "Alhamdulillah hari ini kita resmikan kantor sekretariat Saber Punglinya. Kantornya cukup representatif untuk pertemuan-pertemuan terkait hasil tindakan Pungli di lapangan," ucap Aher usai peresmian, Senin (27/03/2017).Kantor sekretariat Saber Pungli Jabar memiliki beberapa ruangan seperti ruang Pokja pencegahan, Pokja yustisi, Pokja penindakan, Pokja intelejen dan posko Satgas.

2.121 BIBIT CABAI DIBAGIKAN KE PEGAWAI PEMPROV JABAR

Mitrapolisi/  
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) membagikan 2.121 bibit cabai siap tanam kepada para pegawai Pemprov Jabar dan masyarakat saat apel pagi di halaman Gedung Sate Bandung, Senin (27/03/17).

 Pembagian bibit ini dalam rangka meningkatkan gerakan tanam cabai di masyarakat guna pemenuhan kebutuhan konsumsi sekaligus untuk stabilitas harga cabai.

 "Saya berharap teman-teman ASN di rumah dan halaman kampung masing-masing bisa menyebarkan semangat tanam cabai," harap Aher.


Aher mengatakan, pihaknya telah mencanangkan gerakan tanam cabai ini sejak 10 Januari 2017 lalu  dimulai dengan gerakan "ngipuk" cabai melalui sistem penyemaian di kelompok tani Wargi Panggupay Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.


Menurutnya, selain sebagai bumbu dapur, cabai juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Penelitian menyebutkan pedasnya cabai bisa menyegarkan otot-otot saraf dan mencegah kepikunan seperti halnya kopi.


"Amanat saya supaya tidak pikun di masa tua perbanyak minum kopi dan makan cabai," ujarnya.


Cabai juga bisa dimanfaatkan menjadi warung hidup yaitu menaman tanaman bumbu dapur bersama tanaman lainnya seperti bawang-bawangan, seledri, tomat dan sebagainya di halaman atau pekarangan rumah.


"Warung hidup itu bagus kan, cabai tanam sendiri, bawang- bawangan, sereh di pekarangan rumah bisa jadi solusi," terangnya.


Sebagai tindak lanjut dari gerakan ngipuk cabai ini, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jabar telah siap untuk membagikan bibit cabai kepada masyarakat. Untuk tahap awal akan dibagikan sebanyak 31.934 bibit cabai dalam polybag yang tersebar di 8 Balai pada Dinas tersebut.


Dinsos Jabar melalui sembilan balainya dan 12 sub unit balai juga telah menghasilkan bibit cabai sebanyak 10.666 bibit yang sudah dibagikan dan sudah ditanam oleh masyarakat termasuk keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial.


Selanjutnya pembagian bibit cabe ke masyarakat akan dilaksanakan secara serentak oleh kedelapan Balai pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jabar yang tersebar di berbagai lokasi, yaitu di Ciganitri dan Pangalengan di Kabupaten Bandung, Cianjur, Sumedang serta Cirebon

PUNGLI MEMBUAT MASYARAKAT TIDAK NYAMAN

Mitrapolisi/ BANDUNG- Sebanyak 172 kasus dugaan pungutan liar (pungli) ditangani oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat. Untuk meningkatkan kinerja satgas tersebut, Posko Satgas Saber Pungli pun diresmikan di kompleks Gedung Sate, di bekas kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (27/3).

Wakapolda Jabar Brigjen Pol Bambang Purwanto mengatakan pihaknya terlebih dulu memastikan Satgas Saber Pungli sendiri bersih dari tindakan pungli. Barulah setelahnya, melaksanakan tugas untuk membersihkan pemerintahan daerah dan instansi penegak hukum dari pungli.

“PNS dan aparat penegak hukum harus bersih dari pungli. Karena tidak menutup kemungkinan, di internal juga ada pungli,” kata Bambang saat ditemui seusai peresmian posko tersebut di Kompleks Gedung Sate.

Kini, katanya, Polri tengah menerima pendaftaran calon bintara dan tamtama. Inilah juga saatnya Satgas Saber Pungli memastikan penerimaan tersebut bebas dari pungli. Jangan sampai, proses penerimaan tersebut dinodai pungli.

“Sampaikan kepada kami kalau saat penerimaan ada pungutan. Kalau ada laporan, kita langsung tindak. Termasuk untuk penerimaan PNS, atau pengadaan barang dan jasa. Banyak yang harus kita bersihkan,” kata Bambang.

Para saksi dan pelapor kasus pungli, katanya, akan dilindungi oleh Satgas Saber Pungli. Baik saksi, pelapor, atau korban, katanya, akan dilindungi, termasuk keluarganya. Wakapolda menuturkan Saber Pungli ini di antaranya terdiri atas Pemerintah Provinsi, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Bidang yanag ditangani Satgas Saber Pungli, katanya, adalah penindakan, pencegahan, intelejen, dan yustisi. Operasi tangkap tangan yang beberapa waktu lalu mencuat, ujarnya, hanya salah satu fungsi Saber Pungli. Dengan 130 anggota Satgas Saber Pungli Jawa Barat, katanya, diharapkan pungli di Jawa Barat mencapai angka nol.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Untung, mengatakan dari 172 kasus pungli yang ditangani satgas tersebut, sekitar 40 di antaranya memasuki tahapan pro justisia atau sudah ditindak secara hukum.

“Sudah ada sebagian kasus yang sedang penelitian dan sebagian ditindaklanjuti. 172 kasus sudah ditangani, yang ditindaklanjuti ke pro justisia 40 kasus, se-Jawa Barat,” katanya.

Dengan diresmikannya posko ini, dirinya mengharapkan bisa meningkatkan semangat Saber Pungli Jabar dalam melakukan kegiatan pencegahan sampai yustisi. Diharapkan juga, katanya sinergitas para pemangku kebijakan ini bisa terus terjaga untuk membersihkan Jawa Barat dari pungli.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pungli telah membuat masyarakat sangat tidak nyaman. Pungli membuat pelayanan jadi tidak memiliki ketepatan waktu dan masyarakat jadi harus mengeluarkan biaya tinggi untuk mendapat pelayanan pemerintah.

“Setelah sekian bulan lalu dilantik, satgas sudah bekerja dan ada tindakan serta hasilnya di lapangan. Ada OTT juga. Kita Pemprov Jabar sangat serius memberantas pungli di pemerintahan,” ucapnya.

Dalam apel paginya, Gubernur mengatakan akan menindak langsung dalam hitungan jam, jika ada laporan yang disertai bukti lengkap pungli di Pemprov Jabar. Hal ini, katanya, dapat saja terjadi di bidang pelayanan publik, termasuk dalam promosi jabatan PNS.

“Tidak usah menunggu besok, kalau ada bukti yang jelas. Dalam hitungan jam mari kita pecat bersama yang terbukti melakukan pungli.

WAGUB JABAR TINJAU JEMBATAN RAWAYAN GARUT

Mitrapolisi/ 
GARUT-Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meninjau lokasi Rawayan atau jembatan gantung penghubung Kabupaten Garut  danKabupaten Cianjur di atas Sungai Cilaki di Kampung Cipamalayan .
Desa Cikarang,Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Senin (27/3/17). Jembatan ini menghubungkan dua kampung, yaitu Kampung Cipamalayan, Desa Cikarang, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut dengan Kampung Ciseureuh, Desa Cimaragang Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur.


Jembatan ini adalah sumbangsih Vertival Rescue Indonesia untuk program 1.000 jembatan di Indonesia. Dengan panjang mencapai 100 meter, Rawayan ini adalah yang ke-19 dan akan ada lagi empat jembatan lainnya yang akan dibangun di atas Sungai Cilaki tersebut.
“Ini jembatan terpanjang, jadi istimewa jembatan ini. Biasanya di bawah 100 meter, dua tiang saja. Sekarang ini ada tiga tiang,” ungkap Wagub.

“Ini kerja keras luar biasa dari tim Vertical Rescue Indonesia. Bahu membahu dengan masyarakat disini,” lanjutnya.

Rawayan ini menjadi sangat vital sebagai akses kegiatan masyarakat kedua kampung yang terpisahkan oleh Sungai Cilaki. Demiz pun sempat menyebrangi jembatan yang konstruksinya terbuat dari bambu, besi, serta kabel baja tersebut. Aktivitas masyarakat menjadi terbantu dengan adanya jembatan ini, seperti kegiatan ekonomi dan pendidikan, meskipun dalam sekali jalan hanya dibolehkan tiga orang untuk pakai jembatan tersebut.
Salah satu orang warga mengatakan, pengiriman sebagian hasil kebun dan bertani – sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat kedua kampung, distribusi pengirimannya untuk dijual di sekitar Desa Cikarang dan Desa Cimaragang sangat mengandalkan jembatan ini. Sebelumnya mereka hanya menggunakan rakit untuk melintasi Sungai Cilaki dengan tarif Rp 2.000,00 per satu kali jalan.
Selain itu, bagi anak sekolah masyarakat Desa Cimaragang jembatan ini sebagai akses mereka untuk berangkat ke sekolah. Karena akses ke sekolah di Desa Cimaragang jaraknya cukup jauh dibanding harus menyebrangi Sungai Cilaki ke Kecamatan Cisewu. Di Kecamatan Cisewu sendiri sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA/SMK tak jauh jaraknya bagi warga Desa Cimaragang di Kecamatan Cidaun.
Untuk itu, Demiz berharap warga kedua desa bisa memelihara dengan baik jembatan ini. Demiz menambahkan jembatan ini bisa mempermudah akses anak-anak bersekolah dan memperlancar pasokan pangan bagi warga.
“Konsep jembatan ini bahu-membahu dengan masyarakat setempat, supaya apa? Supaya bapak/ibu disini bisa merawat ini. Sekarang kenapa jembatan ini dipakai bambu? Sebab disini banyak bambu. Jadi kalau bambunya itu rusak tinggal diganti, jadi bisa bertahan lama. Insya Allah,” harap Demiz.
Dalam program pembangunan 1.000 jembatan, Vertical Rescue Indonesia menargetkan bisa membangun 1.000 Rawayan di seluruh Indonesia. Rawayan ini akan bertambah karena Pemprov Jawa Barat pun tahun ini akan membangun sebanyak lebih kurang 600 Rawayan.
“Seribu jembatan dari Vertival Rescue, bisa setahun atau dua tahun. Yang penting mereka bisa membangun jembatan ini dan ini dana dari pemerintah, masyarakat, dan sebagainya,” tutur Demiz.
Pada kesempatan ini, warga Desa Cikarang pun sempat meminta bantuan kepada Demiz agar bisa memperbaiki jalan desa yang kondisinya sangat buruk. Menjawab permintaan ini, Demiz mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk membangun atau memperbaiki jalan tersebut, karena kewenangan Pemerintah Kabupaten Garut. Namun, Demiz memberikan solusi warga untuk mengajukan permohonan bantuan tersebut kepada Pemkab Garut untuk diajukan kepada Pemerintah Provinsi.
“Pak Camat silahkan mengusulkan ke Kabupaten (Garut) ya, nanti kabupaten yang mengusulkan ke provinsi (Pemprov Jaw Barat). Sebab kalau provinsi langsung membuat jalan disini, bukan kewenangannya nanti ditangkap, masuk penjara. Karena menguntungkan pihak ketiga katanya, jadi harus ada prosedur yang menurut undang-undang itu harus kita lakukan,” papar Demiz di hadapan puluhan warga.
“Jadi dari desa atau kecamatan bisa diusulkan ke kabupaten. Nanti dibahas, jadi usulan kabupaten – merupakan bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten,” pungkas Demiz.
Selain mencoba jembatan yang diberi nama Jembatan Silaturahim ini, Demiz juga berkesempatan menabur benih ikan di Sungai Cilaki. Sebanyak 8.300-an ekor ikan berbagi jenis disebar untuk melengkapi kebutuhan pangan warga di Kecamatan Cisewu dan Cidaun

Sabtu, 25 Maret 2017

GERAKAN HEMAT ENERGI DI JABAR

Mitrapolisi/ BANDUNG-
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri peringatan Earth Hour 2017, dengan tema Switch off Event, Tingkat Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Sabtu (25/3).

“Earth Hour ini adalah sebuah gerakan hemat energi. Bahwa kita bersepakat berkomitmen mematikan satu jam saja, dan dalam setiap tahunnya kita seremonikan,” kata Ahmad Heryawan.

Gubernur yang akrab disapa Aher ini berpesan kepada masyarakat agar gerakan yang ia komandokan pada saat itu, tidak hanya jadi seremonial pada waktu itu saja, tapi kegiatan tersebut juga dia harapkan dapat menjadi gerakan penyadaran, sehingga masyarakat menerapkan prinsip hemat energi tersebut di kehidupan, dan menjadi kebiasaannya sehari-hari.

Menurutnya, program tersebut adalah gerakan penyadaran masyarakat untuk hemat energi listrik. “Kita sudah berpesan supaya apa yang dilakukan ini tidak hanya sekedar hari ini saja tapi harus jadi gerakan penyadaran, mudah-mudahan ini jadi bisa seterusnya,” kata dia.

Peringatan Earth Hour sendiri digelar secara serempak di seluruh dunia dengan melakukan pemadaman listrik mulai pukul 20.30-21.30 waktu setempat.

Sejalan dengan hal yang dikatakannya, diawali dengan menyalakan lilin yang diformasikan menjadi angka 60+, Gubernur Aher mengatakan, 60+ memiliki makna mematikan listrik selama 60 menit, dan plus (+) bermakna gerakan ini harus jadi kebiasaan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Anang Sudarna mengatakan, setidaknya ada 70 titik di Kota Bandung yang listriknya dipadamkan, salah satunya kegiatan Earth Hour yang juga dilangsungkan di Balai Kota Bandung.

Selain itu, gerakan earth hour ini pun, dalam waktu yang bersamaan dilakukan di 13 Kabupaten-Kota di Jawa Barat.

“Earth Hour setiap tahunnya dilaksanakan di minggu ketiga bulan Maret setiap tahunnya. Tujuannya membangun kesadaran masyarakat terkait efisiensi energi, serta tentunya kesadaran untuk memperhatikan lingkungan hidup.

Jumat, 24 Maret 2017

PAMERAN LKPJ DI HALAMAN GEDUNG SATE BANDUNG

Mitrapolisi/

BANDUNG-Usai menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2016 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Jabar, Aher langsung bergegas menuju kawasan Gedung Sate untuk membuka dan meninjau Pameran Pembangunan Jabar 2017. Bertempat di halaman parkir Gedung Sate,Bandung, Jum'at (24/03), Pameran Pembangunan Jabar 2017 dibuka oleh Aher secara simbolis dengan menggunting pita peresmian. Setelah meresmikan acara tersebut, Aher langsung mengunjungi tiap stand yang ikut berpartisipasi dalam acara Pameran Pembangunan Jabar 2017. Salah satu stand yang disambangi Aher adalah stand Diskominfo Jabar.

Kamis, 23 Maret 2017

GUBERNUR DAN WAGUB JABAR LAPORKAN SPT PAJAK TAHUNAN

Mitrapolisi/ BANDUNG-Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling. Proses pelaporan disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 Yoyok Setyotomo dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying Andi Setiawan di Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Kamis (23/3/17). Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan, hal tersebut dilakukan bersama Wakil Gubernur Deddy Mizwar sebagai upaya dan contoh bagi masyarakat agar patuh membayar dan melaporkan pajak tahunannya. Untuk itu, dia mengajak masyarakat Wajib Pajak (WP) di Jawa Barat untuk tidak hanya membayar pajak namun juga melaporkannya. Karena saat ini, SPT bisa dilakukan secara mudah dimanapun dan kapanpun melalui internet, yakni melalui e-Filling.

Rabu, 15 Maret 2017

GUB JABAAR BUKA ACARA FORUM OPD DINAS PERKEBUNAN JABAR

Mitrapolisi/
BANDUNG-Gubernur Jabar Ahmad Heryawan didampingi Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jabar berkesempatan membuka acara Forum OPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat di Hotel Park Bandung, Rabu 15 Maret 2017
Pemerintah Provinsi Jawa Barat masuk dalam jajaran pemerintahan daerah dengan kinerja tertinggi secara nasional. Untuk itu, Jabar berpeluang mendapat penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun ini.

Prestasi ini diraih Jawa Barat atas berbagai inovasi yang telah dilakukan. Dari berbagai inovasi yang telah ada, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) bersama para kepala OPD terkait memaparkan inovasi-inovasi tersebut di hadapan Tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri di Ruang Manglayang Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Selasa, 21 Februari 2017.

“Tadi yang kita presentasikan sebagai best practice (ide, gagasan, atau inovasi) adalah tiga ya. Pertama, e-Samsat. Kedua, adalah Sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu ini juga terbaik. Dan ketiga, adalah TPP, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbasis kinerja, ini juga yang terbaik,” ungkap Heryawan usai pemaparan.

Tiga inovasi ini memiliki keunggulan dan kemudahan untuk masyarakat. Pertama, e-Samsat memiliki keunggulan berupa kemudahan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dimana dan kapan saja. Pembayaran bisa dilakukan melalui ATM bank yang sudah kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat. Ada 64.000 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, yaitu ATM Bank BJB, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan Bank CIMB Niaga.

Inovasi kedua yang dipaparkan, yaitu Sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jawa Barat. Sistem ini tertuang dalam Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Untuk Publik (Simpatik). Proses perizinan bisa dilakukan secara cepat, mudah, murah, dan tidak ada tatap muka.

Fitur aplikasi Simpatik berupa Daftar Perizinan dan Persyaratan, Pendaftaran Online, e-Tracking Status Izin, Pengaduan Online, dan Open SourceProgram. Inovasi PTSP Jabar ini sudah berjalan sejak 2012 dan merupakan pelayanan tercepat dan termudah  dalam prosesnya. Aplikasi ini pun telah diadopso oleh 17 provinsi, tiga diantaranya oleh Provinsi Sumatera Utara dengan nama Simpel Paten, Provinsi Bengkulu dengan nama Sipanse, dan Provinsi NTT dengan nama Spesial.

Ketiga, yaitu SKP Online Jabar. Sistem ini berupa aplikasi sistem manajemen kepegawaian online yang bisa memantau kinerja seluruh pegawai. Hasil kinerja inilah yang kemudian berbuah TPP bagi pegawai. Program TPP ini telah ada sejak tahun 2009 dan besarannya tergantung dari kinerja dan loyalitas yang dilakukan. Dengan adanya sistem SKP Online ini, Pemprov Jabar telah menghapus biaya honor karena dengan adanya TPP kesejahteraan pegawai pun menjadi meningkat.
“Tiga hal ini dianggap sistemnya yang paling baik oleh KPK. Dan Kemendagri juga barusan mengapresiasi juga plus ini juga bagian dari penilaian dalam rangka LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah),” ujar Aher.
“LPPD ini untuk provinsi diambil tiga besar. Kabupaten/kota diambil sepuluh besar. Nah, sekarang yang masuk sepuluh besar itu (dari Jawa Barat), Kota Bandung dan Kota Sukabumi,” lanjutnya.
Sementara itu, Kasubdit Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dirjen Otda Kemendagri, Gensly mengatakan bahwa pemaparan berbagai inovasi tersebut dilakukan untuk melihat berbagai hal yang telah dilakukan Jawa Barat terkait best practice. Hal ini bisa menjadi peluang bagi Jawa Barat untuk meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha.
“Provinsi Jawa Barat dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan itu masuk peringkat tertinggi, sehingga kita ingin melihat penguatan – hal-hal apa yang pernah dilakukan Jawa barat terkait best practice-nya,” kata Gensly.
 Gensly menilai Jawa Barat memiliki terobosan anggaran ditengah kebijakan pemotongan anggaran oleh Pemerintah Pusat. Jawa Barat masih mampu berinovasi bahkan menularkan hasil karyanya ke daerah lain.