Pemerintah Provinsi Jawa Barat
masuk dalam jajaran pemerintahan daerah dengan kinerja tertinggi secara
nasional. Untuk itu, Jabar berpeluang mendapat penghargaan Parasamya Purnakarya
Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun ini.
Prestasi ini diraih Jawa Barat
atas berbagai inovasi yang telah dilakukan. Dari berbagai inovasi yang telah
ada, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) bersama para kepala OPD terkait
memaparkan inovasi-inovasi tersebut di hadapan Tim Direktorat Jenderal Otonomi
Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri di Ruang Manglayang Gedung Sate, Jl. Diponegoro
No. 22, Kota Bandung, Selasa, 21 Februari 2017.
“Tadi yang kita presentasikan
sebagai best practice (ide, gagasan, atau inovasi) adalah tiga ya. Pertama, e-Samsat.
Kedua, adalah Sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu ini juga terbaik. Dan
ketiga, adalah TPP, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbasis kinerja,
ini juga yang terbaik,” ungkap Heryawan usai pemaparan.
Tiga inovasi ini memiliki
keunggulan dan kemudahan untuk masyarakat. Pertama, e-Samsat memiliki
keunggulan berupa kemudahan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor
dimana dan kapan saja. Pembayaran bisa dilakukan melalui ATM bank yang sudah
kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat. Ada 64.000 ATM
yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, yaitu ATM Bank BJB, Bank
BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan Bank CIMB Niaga.
Inovasi kedua yang dipaparkan,
yaitu Sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibuat oleh Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jawa Barat. Sistem
ini tertuang dalam Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Untuk Publik (Simpatik).
Proses perizinan bisa dilakukan secara cepat, mudah, murah, dan tidak ada tatap
muka.
Fitur aplikasi Simpatik berupa
Daftar Perizinan dan Persyaratan, Pendaftaran Online, e-Tracking Status Izin,
Pengaduan Online, dan Open SourceProgram. Inovasi PTSP Jabar ini sudah berjalan
sejak 2012 dan merupakan pelayanan tercepat dan termudah dalam prosesnya. Aplikasi ini pun telah
diadopso oleh 17 provinsi, tiga diantaranya oleh Provinsi Sumatera Utara dengan
nama Simpel Paten, Provinsi Bengkulu dengan nama Sipanse, dan Provinsi NTT
dengan nama Spesial.
Ketiga, yaitu SKP Online Jabar.
Sistem ini berupa aplikasi sistem manajemen kepegawaian online yang bisa
memantau kinerja seluruh pegawai. Hasil kinerja inilah yang kemudian berbuah
TPP bagi pegawai. Program TPP ini telah ada sejak tahun 2009 dan besarannya
tergantung dari kinerja dan loyalitas yang dilakukan. Dengan adanya sistem SKP
Online ini, Pemprov Jabar telah menghapus biaya honor karena dengan adanya TPP
kesejahteraan pegawai pun menjadi meningkat.
“Tiga hal ini dianggap sistemnya
yang paling baik oleh KPK. Dan Kemendagri juga barusan mengapresiasi juga plus
ini juga bagian dari penilaian dalam rangka LPPD (Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah),” ujar Aher.
“LPPD ini untuk provinsi diambil
tiga besar. Kabupaten/kota diambil sepuluh besar. Nah, sekarang yang masuk
sepuluh besar itu (dari Jawa Barat), Kota Bandung dan Kota Sukabumi,”
lanjutnya.
Sementara itu, Kasubdit
Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dirjen Otda Kemendagri, Gensly
mengatakan bahwa pemaparan berbagai inovasi tersebut dilakukan untuk melihat
berbagai hal yang telah dilakukan Jawa Barat terkait best practice. Hal ini
bisa menjadi peluang bagi Jawa Barat untuk meraih penghargaan Parasamya
Purnakarya Nugraha.
“Provinsi Jawa Barat dari hasil
evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan itu masuk peringkat tertinggi,
sehingga kita ingin melihat penguatan – hal-hal apa yang pernah dilakukan Jawa
barat terkait best practice-nya,” kata Gensly.
Gensly menilai Jawa Barat memiliki terobosan
anggaran ditengah kebijakan pemotongan anggaran oleh Pemerintah Pusat. Jawa
Barat masih mampu berinovasi bahkan menularkan hasil karyanya ke daerah lain.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar