PROGRAM PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT

Mitrapolisi/ BANDUNG-Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) membuka secara resmi Pra Musrenbang untuk BKPP Wilayah III Cirebon melalui teleconference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (30/3/17).

Dalam arahannya, Aher menyampaikan empat kriteria yang bisa menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Menurut Aher, kriteria program pembangunan pertama adalah pembangunan bertujuan untuk menyelesaikan titik kritis dari sebuah persoalan yang dihadapi. Untuk mengetahui titik kritis ini, terlebih dahulu merumuskan seberapa besar dampak buruk yang ditimbulkan titik kritis ini terhadap masyarakat.

 “Hari ini kita berhadapan dengan berbagai persoalan, berbagai isu. Boleh jadi titik kritisnya itu ada tapi tidak banyak, tapi harus diselesaikan. Seperti gizi buruk. Boleh jadi di hadapan mata kita tidak terlihat, tapi kalau ditelusuri ke lapangan gizi buruk itu masih ada, meskipun tentu masih sedikit,” ujar Aher dalam rilisnya yang diterima FOKUSJabar, Kamis (30/3/2017).

 “Alhamdulillah di Jawa Barat gizi kurang itu persentasenya di bawah dua persen. Sudah masuk dalam kategori yang bagus dalam kategori nasional, boleh jadi sekarang dibawah satu persen mudah-mudahan,” lanjutnya.

 Persentase ini apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya sangat tidak berimbang. Karena daerah lain tidak memiliki penduduk sebanyak Jawa Barat, sehingga satu persen penduduk Jawa Barat sangat besar dibanding satu persen penduduk provinsi yang memiliki penduduk kisaran jutaan jiwa.

 Menurut Aher, titik kritis harus diatasi dengan melibatkan seluruh level pemerintahan mulai level RT/RW untuk mengetahui titik kritis atau persoalan utama yang dihadapi masyarakat. Persoalan seperti gizi buruk harus ditangani secara serius atau by name by address, karena akan berdampak panjang terhadap masa depan sebuah generasi.

 Kedua, kriteria program pembangunan menyangkut persoalan ancaman serius. Hal ini menyangkut pertahanan dan keamanan. Stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting bergeliat atau tidaknya pembangunan yang dilakukan suatu daerah. Untuk itu, Aher meminta aparat pemerintah daerah di Jawa Barat bisa mengedepankan koordinasi dengan berbagai pihak keamanan, seperti dengan pihak Polri dan TNI, atau sistem keamanan terpadu dengan melibatkan langsung masyarakat.

 “Hari ini kita khawatir ada urusan-urusan yang membuat kita tidak aman atau rasa aman kita terusik. Meski sedikit kejadian tapi serius. Seperti di beberapa tempat masih ada kejadian geng motor sampai memakan korban. Ini kan kejadiannya boleh jadi satu atau dua kali tapi masalah ini serius,” Ujar

 Kriteria ketiga, sebuah program pembangunan harus bisa dilaksanakan apabila berdampak secara dramatis. Persoalan bisa dikategorikan dramatis menyangkut situasi atau hal biasa, tapi ketika tidak segera ditangani akan berdampak dramatis. Seperti kekuatan pangan, apabila ketersediaan pangan berkurang atau bahkan hilang akan menimbulkan kelaparan hingga korban jiwa.

 Keriteria program pembangunan keempat, yaitu pembangunan harus berdampak luas nilai positif atau kebaikannya untuk masyarakat. Aher mencontohkan program pembangunan seperti pendidikan dan kesehatan. Melalui pendidikan dan kesehatan akan menentukan kualitas generasi dan masa depan sebuah bangsa.

  Menurut  Aher “Dengan pendidikan program jangka panjang manusia terjamin kehidupannya. Juga kesehatan, dengan sehat orang bisa bekerja, bisa bergerak untuk memanfaatkan kehidupannya, untuk membangun masa depannya gara-gara sehat. Ternyata pendidikan dan kesehatan itu boleh jadi dua program yang paling berdampak luas,”